sidang kedua puluh dua majlis bahasa indonesia...

1

SIDANG KEDUA PULUH DUA

MAJLIS BAHASA INDONESIA-MALAYSIA

(MBIM)

(Indonesia: Jakarta, 29 Oktober-2 November

1984)

2

KANDUNGAN

Pernyataan Bersama……………………………………………………………………..

Keputusan UMUM………………………………………………………………………

Keputusan tantang PERISTILAHAN……………………………………………………

Keputusan tentang KAMUS ISTILAH………………………………………………….

3

Pernyataan Bersama

Sebagai kelanjutan Sidang Kedua Puluh Satu antara Panitia Kerja Sama Kebahasaan

Indonesia-Malaysia dan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu yang diadakan di Kuala

Lumpur, Malaysia, pada tanggal 16-20 April 1984, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia

dalam sidang-sidangnya yang diadakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 29 Oktober-2

November 1984, setelah meneliti dan mengesahkan Keputusan Sidang Kedua Puluh Satu

Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia serta perubahan-perubahannya dan membahas kertas-

kertas kerja dari kedua belah pihak, mengambil keputusan mengenai tatakerja dan

peristilahan bidang-bidang (1) Hukum Laut/Undang-Undang Laut, (2) Pelayaran, (3)

Biologi2. (4) Kimia1, dan (5) Penerbitan dan Percetakan, serta hal-hal lain yang

perinciannya seperti terlampir.

t.t t.t

(PROF. DR. ANTON M.MOELIONO) (DATUK HAJI HASSAN AHMAD)

Ketua Pengerusi

Panitia Kerja Sama Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu

Kebahasaan Indonesia-Malaysia Malaysia

Jakarta, Indonesia

1 November 1984

4

SIDANG XXII MAJELIS BAHASA INDONESIA-MALAYSIA JAKARTA, 29

OKTOBER – 2 NOVEMBER 1984

LAPORAN SIDANG SUSPANITIA UMUM

I. Sidang

Sidang I : Isnin, 29 Oktober 1984

Pukul 14.00 – 16.30

Sidang 2 : Selasa, 30 Oktober 1984

Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30

Sidang 4 : Rabu, 31 Oktober 1984

Pukul 9.00 – 12.30


Pukul 14.00 – 15.30

II. Anggota Sidang

1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono - Ketua (Indonesia)

2. Yg. Bhg. Datuk Haji Hasan bin Ahmad (Malaysia)

3. Prof. Dr. Abdullah Hassan (Malaysia)

4. Prof. Dr. farid M.Onn (Malaysia)

5. Drs. Harimurti Kridalaksana (Indonesia)

6. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta -Sekretaris (Indonesia)

7. Encik Sulaiman masri -Setiausaha) (Malaysia)

III. Dokumen

1. Keputusan Umum Sidang XXI MBIM tanggal 16 – 21 April 1984 di kuala

Lumpur.

2 Kertas A-22 JKTBM “Pengenalan”

3 KertasK-22 JKTBM “Kata dan Ungkapan Am (Bahasa Malaysia-Bahasa

Indonesia)”

4 Kertas D-22 JKTBM “Peristilahan Kimia1”

5 Kertas E-22 JKTBM “Peristilahan Biologi2”

6 Kertas G-22 JKTBM “peristilahan Fizik2”

7 Kertas H-22 JKTBM “Peristilahan Matematik 2”

8 Kertas J-22 JKTBM “Imbuhan”

9 Kertas K-22 JKTBM “Kata dan Ungkapan Am (Bahasa Malaysia-Bahasa

Indonesia)

5

IV. Perbincangan dan Keputusan Umum

1. Sidang sidang Subpanitia Umum membicarakan masalah-masalah pokok dari

Sidang XXI MBIM yang lalu, penyusunankamus istilah ilmu-ilmu dasar,

kamus kata dan ungkapan bahasa Indonesia-bahasa Malaysia, imbuhan,

tatakerja Sidang Majelis, penyiaran makalah kebahasaaan, keanggotaan

kerajaan Brunei Darussalam dalam MBIM, dan rancangan kerja untuk

sidang-sidang MBIM selanjutnya.

2. Persidangan Kedua Puluh Dua Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia di

Jakarta, Indonesia pada tanggal 29 Oktober – 2 November 1984 mengambil

keputusan seperti yang disebut pada V hingga XIV di bawah ini.

3. Pasal VIII.9: … mengadakan Sidang-Sidang MBIM seterusnya lima hari

saja …hendaknya dibaca … mengadakan Sidang-Sidang MBIMseterusnya

tidak lebih daripada lima hari saja …

Pasal XX,2: i. Fizik2/Fisika; dan

ii. Kimia2 hendaknya dibaca

Hendaknya dibaca

i. Fizik2/Fisika 2

ii. Matematik2/Matematika2

VI. Majelis bersetuju bahwa dalam sidang-sidang selanjutnya bidang-bidang ilmu

dasar yang memakai subskrip dilengkapi dengan nama cabang bidang ilmunya.

Contohnya: Fisika1 dituliskan Fisika1 (Mekanik).

VII. Pihak Indonesia akan mempelajari kertas kerja Kertas J-22 JKTBM “IMBUHAN”

dan jika perlu menambah atau mengubahnya sehingga kalu perlu dapat diterbitkan

Majelis untuk dipakai di kedua negara. MBIM bersetuju bahwa tujuan

penyusunan imbuhan ialah mempermudah para pakar dalam pembentukan dan

pengembangan kata/istilah.

VIII. Majelis bersetuju bahawa untuk selanjutnya nomor Sidang-Sidang Majelis Bahasa

Indonesia-Malaysia ditulis dengan angka Arab. Perubahan penulisan ini akan

dimulai dengan Sidang MBIM yang akan datang.

IX. Untuk penyusunan kamus istilah bidang ilmu dasar (Fisika, Matematika, Biologi,

dan Kimia) perlu dibuatkan pedoman sistem kerja penyusunan kamus istilah.

Naskah yang telah tersusun diterima Majelis dan dimuat sebagai lampiran

Keputusan Umum ini.

X. Majelis bersetuju kedua pihak melakukan pertukaran makalah peristilahan dan

tatabahasa untuk dimuat dalam majalah kebahasaan di masing-masing negara.

Untuk meningkatkan publisitas, kegiatan MBIM perlu diperkenalkan kepada

dunia internasional dengan melalaui terbitan, seperti INFTERM dan Language

6

Planning Newlsetter. Negara yang menjadi penyelenggara sidang Majelis akan

mengirimkan keputusan-keputusan yang dipandang penting kepada majalah dan

terbitan tersebut.

XI. Pihak Malaysia memaklumkan bahwa Malaysia telah bersetuju menerima Negara

Brunei Darussalam menjadi anggota tetap MBIM. Pihak Indonesia belum

menerima berita dari Brunei dan secara informal akan menyarankan Brunei agar

mengajukan permintaan resmi mengenai hal itu kepada Indonesia.

XII 1. Setelah menelaah semua umpan balik masyarakat, MBIM akan melengkapi

dan memperjelas pedoman umum ejaan dan istilah yang berlaku di kedua

negara masing-masing

2. Untuk diperkenalkan kepada dunia luar, kedua pedoman umum tersebut perlu

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

3. Demi kelancaran tatakerja MBIM, Majelis bersetuju membukukan semua

keputusan Majelis mulai dari Sidang I sampai XX menurut kategori Ejaan,

Morfologi, Istilah, Tatanama, dan Organisasi berdasarkan kronologi. Pihak

Indonesia akan menyusun naskah kumpulan itu dan mengantarkannya ke

Sidang MBIM yang ke-23.

4. Majelis bersetuju pihak Malaysia mengirimkan istilah Komputer untuk

dipelajari oleh pihak Indonesia.

5. Majelis bersetuju menerima usul Subpanitia Fisika/Fizik dalam Sidang

MBIM ke-21 agar ke dalam kategori A dimasukkan :

a. istilah yang disetujui sama seluruhnya,

b. istilah yang sama tetapi berbeda ejaannya, dan

c. istilah yang bersinonim bagi salah satu negara, misalnya:

instrument - alat (Malaysia)

alat/instrumen (Indonesia)

6. a. Majelis bersetuju usul-usul subpanitia yang disetujui di dalam

sidang-sidang Lengkap Majelis dijadikan putusan MBIM

b. Risalah (Minit yang disahkan dalam Sidang Lengkap Pembukaan MBIM

yang berikutnya.

c. Masalah –masalah berbangkit yang belum sempat dipecahkan

dalam sidang yang lalu, dibahas dalam sidang subpanitia.

7. 1. Sesuai dengan Keputusan Sidang XVIII di Palembang, Indonesia pada

tanggal 29 Maret hingga 3 April 1982, bidang-bidang yang akan

diikutsertakan di dalam ke-23 Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia ialah:

7

1)Kimia1 (Biokimia)

2) Biiologi2 (Morfologi, Anatomi, Taksonomi, Vertebrata)

3 Penerbitan dan Percetakan

4) Fisika2/Fizik2 (Akustika dan Optik Geometris)

5) Matematika2/Matematik2

2. Bidang yang dipersiapkan bahannya untuk dipertukarkan dalam Sidang

ke-23 MBIM ialah:

1) Kimia2 (Kimia Fisika, Kimia Inti/Radiasi)

2) Biologi3 (Biologi, Histologi, Fisilogi, Taksonomi:

Antropoda, Paku, dan Bryophyta)

3) Akuntansi/Perakunan

3. Masa dan Tempat Sidang Ke-23 MBIM

Majelis bersetuju mengadakan Sidang ke-23 MBIM di Kuala Lumpur,

Malaysia pada tanggal 24 - 28 Maret 1985.

8

Lampiran Subpanitia Umum (Butir IX)

Sistem Kerja Penyusunan Kamus Istilah Ilmu Dasar

Dalam usaha penyusunan bersama kamus istilah suatu bidang/subbidang ilmu

oleh Indonesia-Malysia, dalam rangka kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia,

perlu diperhatikan sistem kerja berikut.

1. Penetapan Sumber Istilah

Kedua belah pihak, Indonesia dan Malaysia, perlu lebih dahulu bersepakat dan

menyetujui sumber rujukan yang sama yang akan digunakan sebagai dasar

pengambilan. Sumber rujukan yang diutamakan ialah kamus, suatu daftar

kamus, atau daftar istilah yang diterbitkan oleh badan-badan internasional

(UNESCO, dan sebagainya) atau yang telah digunakan oleh kalangan profesi.

2. Pemilihan Calon Entri Istilah Inggris

Berdasarkan sumber rujukan yang telah disetujui kedua belah pihak itu

dipilihlah istilah-istilah Inggris yang akan dijadikan calon masukan kamus

istilah. Dalam memilih istilah hendaklah dipertimbangkan dan diutamakan

istilah-istilah asas, yaitu istilah yang benar-benar mengandung konsep suatu

bidang subbidang ilmu.

3. Penyusunan Daftar Sementara Istilah Inggris

Istilah-istilah yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi calon entri

kamus istilah bidang/subbidang kemudian disusun dalam bentuk daftar

sementara istilah Inggeris, yang akan memuat kurang lebih 750-1000 entri.

4. Pemantapan Daftar Istilah

Daftar sementara istilah Inggris bidang/subbidang yang telah disusun oleh

pihak kemudiandibawa ke sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia.

Anggota subpanitia Majelis bersama-sama meneliti kembali kedua daftar

istilah yang dianggap telah memuat istilah dasar bidang/subbidang.Hasil dari

Sidang Majelis adalah sebuah daftar istilah Inggris yang telah dipersamakan,

dan disetujui oleh kedua pihak.

5. Penyusunan Padanan Istilah Indonesia dan Malaysia

Daftar istilah Inggris suatu bidang/subbidang ilmu yangtelah disahkan dalam

Sidang Majelis itu dibawa kembali ke masing-masing negara untuk digarap

dengan melengkapinya dengan padanan istilah Indonesia dan istilah Malaysia.

Dalam menciptakan atau mencarikan padanan istilah hendaklah berpegang

kepada ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Pedoman Umum

9

Pembentukan Istilah serta memperhatikan isi Panduan Kamus Istilah .

Hasilnya akan berupa sebuah daftar istilah Inggris bidang/subbidang dengan

padanan istilah Indonesia dan Malaysia.

6. Pengesahan Daftar Istilah Inggris-Indonesia dan Inggris-Malaysia

Daftar istilah itu untuk kedua kalinya dibawa ke sidang Majelis untuk

disetujui oleh kedua-dua pihak dan disahkan dalam Majelis sebagai daftar

yang akan dijadikan dasar penyusunan kamus istilah.

7. Penyusunan Kamus Istilah

Berdasarkan daftar istilah yang telah disetujui oleh Majelis, masing-masing

pihak kemudian menyusun kamus istilah yang memuat entri istilah Inggris

dengan padanan istilah Indonesia dan Malaysia, yang dilengkapi dengan

definisi yang menggambarkan konsep istilah yang sama pula.

8. Penerbitan Kamus Istilah

Naskah kamus istilah yang telah tersusun dan telah digarap penyuntingan

akhirnya, kemudian diterbitkan dan disebarluaskan di amsing-masing negara.

Ulasan dan saran yang masuk sebagai hasil penyebarluasan kamus itu

dipertimbangkan dalam revisi untuk terbitan yang berikutnya.

LAPORAN SIDANG SUBPANITIA HUKUM LAUT/UNDANG-UNDANG LAUT

I. Sidang

Sidang 1 : Senin, 29 Oktober 1984

Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30

II. Anggota Sidang

1. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja - Ketua (Indonesia)

2. Y. Bhg. Dato’ Haji Nik Muhammad bin Nik Yahya (Malaysai)

3. Djenal Sidik Suraputra, S.H. (Indonesia)

4. A.S. Natabaya, S.H. (Indonesia)

10

5. Drs. Koentamadi - Pendamping (Indonesia)

6. Dra. M.V. Hariyanti E.Y. -Sekretaris (Indonesia)

III. Dokumen

1. Sisa istilah Hukum Laut Internasional Publik MBIM XXI (Kertas PKIM)

2. Usulan istilah Undang-undang laut MBIM XXI, dalam Kertas B-22 JKTBM

yang berisi:

a. Hukum Laut Internasional Publik

b. Hukum Laut Privat

IV. Bahan Rujukan

1. Allot, Philip. 1983. Power Sharing in the Law of The Sea, dalam American

Journal of International Law. Vol. 77 No. 1.

2. Anand, R.P. 1975. Legal Regiemes of The Sea-Bed and The Developing

Countries. New Delhi: Thomson Press.

3. -----, (ed). 1978. Law of The Sea. Caracas and Beyond. New Delhi.

4. Andrassy, Juray. 1970. International Law and The Resources of The Sea.

Columbia University Press. New York, London.

5. Barros, James & Johnston, Douglas M. 1973. The International Law of

Pollution. New York: A Division of Macmillan Publisihing Co. Inc.

6. Bouchez, L.Y. 1964. The Regieme of Bays in International Law. A.W.

Sychoff. Leiden.

7. -----, 1973. Some Reflection on The Present and Future Law of The Sea.,

dalam The Present of International Law. Kleewer. Deventer.

8. -----, 1973. The Future of The Sea. The Hague,.

9. Brittin, Burdick N. Watson, Liselotte B. 1977. International Law for

Seagoing Officers. Third Edition. Maryland Naval Institute Press.

10. Brown, E.D. 1971. The Legal Regieme of Hydrospace. London.

11. Champman, Keith. 1976. North Sea Oil and Gas. London.

12. Chia Lin Sien and Andrews, Colin MAC. 1981, South East Asian Seas.

Singapore.

13. Chirsty, Francis T. , Jr. Ed. Law of The Sea; Problems of Conflict and

Management of Fisheries in Southeast Asia.Proceeding of The Iclerm/Iseas

Workshop on The Law of The Sea. Held in Manila. Philippina.

14. Comombos, C. John. 1967. International Law of The Sea. Sixth Edition.

London: Longman.

15. Dubner, Barry Hart. 1976. The Law of Teritorial Waters of Mid Ocean

Archipelages and Archipelagos and Archipelagic States.

16. Dupuy, Rene-Jean. 1974. The Law of The Sea. Leiden: Oceana Publication

Inc.

17. Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1979. Kamus Inggris-Indonesia.

Cetakan VI. Jakarta; Gramedia.

11

18. Emmerson, Donald K. Rethinking Artisanal Fisheries Devlopment. Western

Concept. Asian Experiences. World Bank Staff Working paper No. 443.

19. Firth, Farnk E. (ed.) 1969. The Encylopedia of Marine Resources. New York

Van Nostrand Reinhold Co.

20. Friedmann, Wolfgang. 1970. The Future of The Oceans. First Printing. New

York. George Braziller.

21. Hailbronner, Kay. 1983. Freedom of The Air and The Convention on The

Convention on The law of The Sea dalam American Journal of International

Law. Volume 77 No. 3, 1983. American Society of International Law.

Washington.

22. Hey, E. & Koers, A.W. 1984. The International Law of the Sea Issues of

Omplementation in Indonesia; Proceeding of a Seminar at Jakarta, 22 – 27

August 1983. 1984. Ketherlands Institute of Transport, Rijswijk.

23. Jertonsson, Karin H. 1973. The New Law of The Sea. Influence of The Latin

American States on Recent Development or The Law of The Sea. Sijthoff,

Leiden.

24. Johnston, Douglas M. 1982. Enviromental Management in The South China

Sea; Legal and Institutional Developnets East-West Center. Hon Hawaii.

25. Kantaatmadja, Komar. 1981. Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak

di Laut. Bandung Alumni.

26. Koers, Albert W.1973. International Regulation of Marine Fisheries. London.

27. Kusumaatmaja, Mochtar. 1978. Hukum Laut Internasional. Departmen

Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta.

28. -----. 1978. Bunga Rampai Hukum Laut. Cetakan pertama. Jakarta:

Binacipta.

29. Lee, L.T. , 1983. The Law of The Sea Convention and Third States dalam

American Journal of International Law. Volume 77 No. 3 1983. American

Society , of International law. Washington.

30. Meriam A. Webster. 1984. Webster’s New Collegiate Dictionary.

Springfield, Massachusetts: G & C Meriam Company.

31. Meyer, Christopher. 1937. The Extent of Jurisdiction in Coastal Waters.

Laiden.

32. Milen, Edward L. & Allen, Scott. 1983. The Law of The Sea and Ocean

Development Issues in the pacific basis; Proceeding Law of The Sea

Institute, Fiftenth Annual Conference. Honolulu.

33. Mouton, M.W. 1952. The Continetal Shelf, Martinus Nijhoff, Hague.

34. Noel, John V. and Beach, Edward L. 1978. Naval Terms, Fourth Edition,

Maryland Naval Institute Press.

35. Noel, John V. and Edward L. Beach. 1978. Naval Terms Dictionary.

Annapolis. Maryland.

36. O’ Connel, D.P. 1970. International Law. Volume one & two Second

Edition, London: Stevens & Son.

37. -----. 1982. The International Law of The Sea. Volume I Clarendon Press.

Oxford.

38. -----. 1984. The International Law of The Sea. Volume Ii. Clarendon Press.

Oxford.

12

39. Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN

Balai Pustaka.

40. Pusat Pembinaan dan Pengembangaan Bahasa. 1980. Pedoman Umum Ejaan

Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jakarta PN balai Pustaka.

41. -----. 1980. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta PN balai Pustaka.

42. Rao, Sreenivasa. 1975. The Public Order of Ocean Resources. Cambridge.

43. Reed, Alexander W. 1975. Ocean Waste Disposal Practices. London: Voyes

Data Corporation.

44. Scharzenberger, George. 1967. A Manual of International Law. London:

Steven & Sons Limited.

45. Sidang XXI, Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, Kuala Lumpur, 5 – 10

Maret 1984.

46. Summerskill, Micael. 1979.Oil Rogs: Law and Insurance. London.

47. Tangsubkul, Phiphat. 1982. Asean and The Law of The Sea. Institute of

Asean Studies. Singapore.

48. The British Year Book of International Law. 1971. Oxford U.P. 1973.

London.

49. The Law of The Sea. 1983. United Nations Convention on the Law of The

Sea. United nations. New York.

50. U.N. Publication. 1982. Convention of Law of The Sea.

51. United Nations on The Law of The Sea. 1982. A/COMP. 62/122; 7

October 1982.

52. Weisberg, Joseph and Parish, Howard. 1974. Introductory Oceanography.

Tokyo.

53. Whiteman, Marjorie M. 1965. Digest of International Law. Vol. 4.

Department of State Publication 7825. Washington D.C.

V. Cara Kerja

1. Membahas istilah-istilah yang sudah mempunyai padanan Indonesia dan

Malaysia untuk ditentukan kategorinya.

2. Membahas istilah-istilah (Hukum laut internasional publik dan hukum laut

privat) yang belum mempunyai padanan Indonesia.

VI. Masalah

Untuk istilah-istilah yang bersumber pada hukum nasional masing-masing,

senarai Malaysia dan senarai Indonesia berlainan disebabkan oleh kelainan

konsep.

VII. Hasil Kerja

Istilah yang telah dibahas ialah sebagai berikut.

Kategori A : 228

13

Kategori B : 237

Kategori C : 384

Kategori D : 5

----

Jumlah 854

VIII. Rencana Kerja Selanjutnya

Bidang hukum berikutnya yang dianggap perlu untuk dibahas adalah Hukum

Organisasi Internasional.

IX. Saran

Disarankan agar tidak membicarakan substansi Hukum nasional masing-masing

karena konsep dan latar belakang yang berlainan dari kedua negara.

LAPORAN SIDANG SUBPANITIA PELAYARAN

I. Sidang


Pukul 14.00 – 17.00


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 17.00


Pukul 14.00- 17.00

II. Anggota Sidang

1. Moch. Hanafi - Ketua (Indonesia)

2. Lt. Kdr. Othman Abdul Kadir (Malaysia)

3. Letnan Kolonel Laut (P0 Drs. Sutanto (Indonesia)

4. Karmeihan Sabaroedin (Indonesia)

5. Dra. Sri Timur Suratman -Pendamping (Indonesia)

6. Drs. Ahmad Banta - Sekretaris (indonesia)

III. Dokumentasi

1. Kertas “Istilah Pelayaran” No. 2/PKIM/S-22

2. Kertas C-22 JKTBM “Peristilahan Pelayaran”

14

IV. Sumber Rujukan

1. Akademi Maritim Yos Sudarso UPN Veteran cabang Jakarta. 1978. “Kamus

Istilah Bangunan Kapal”. Jakarta.

2. Ammen, Dainel. 1971. A Naval Encyclopedia. Philadelphia: L.R.

Hammersly & Co.

3. Association International Dictionary of Aids to Marine Navigation. Paris:

International Association of Lighthouse Authorities.

4. Bodwitch. An Epitoma of Navigations. Annapolis, Maryland: Naval Institute

Press.

5. de Kerchove, Rene. 1961. International Maritime Dictionary. New York:

Van Nostrand Reinhold Company.

6. Direkorat Jenderal perhubungan Laut. 1973. Pedoman Sarana Bantu

Navigasi. Jilid 1. Jakarta.

7. Dunlap, Dutton. 1970. Navigation. Annapolis, Maryland: Naval Institute

Press.

8. Echols, John M. dan Hassan Shedilly. 1979. Kamus Inggris Indonesia.

Cetakan VI. Jakarta: Gramedia.

9. Fakultas Teknologi Kelautan ITS. 1983. “Kamus Istilah Teknik Kapal”.

Surabaya.

10. Iskandar, Teuku. 1970. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewa bahasa dan

Pustaka.

11. Istopo. 1981. Kamus Istilah-Istilah Pelayaran. Jakarta: Kesatuan Pelaut

Indonesia Jakarta.

12. Istopo dan O.S. Karlio. 1976. Kapal dan Kuatannya. Tanpa Penerbit.

13. Jawatan Hidroggrafi Angkatan Laut Republik Indonesia. 1960. Tanda-tanda

dan Singkatan-singkatan pada Peta Laut Indonesia. Jakarta: Jawatan

Hidrografi Angkatan Laut Refublik Indonesia.

14. La Dage, John. 1962. Kamus Istilah Pelayaran. Jakarta: Departemen

Perhubungan.

15. Lawalata, Hr. A.C. 1974. Preght Conference & Kalkulasi Uang Tambang.

Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Latihan Niaga, Departemen Perdagangan.

16. Layton, C.W..T. 1973. Dictionary of Nautical Words and Terms. Glasgow:

Brown Son & Perguson.

17. Meriam, A.Webster. 1973. Webster’s New Collegiate Dictionary.

Springfield, Massachusetts: GSG Meriam Company.

18. Noel, John V. & Edward L. Beach. 1978. Neval Terms Dictionary.

Annapolis, Maryland: Naval Institute Press.

19. Oran, R.B. 1969. Cargo Handling and the Modern Port. London Pergamon

Press.

20. Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia-Jakarta: PN

Balai Pustaka.

21. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tanpa tahun. “Daftar

Kumulatif Istilah, Hasil Kerja Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia 1974-

1981”.

15

22. -----, 1980 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

Jakarta: PN Baali Pustaka.

23. -----, 1980. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: PN Balai Pustaka.

24. Rapat Kerja Pengumpulan Istilah Perkapalan Standardisasi Industri

Indonesia. 1982. “Istilah Perkapalan”. Jakarta.

25. Sauerbier, Charles L. 1956. Marine Cargo Operatons New York: John Wiley

& sons.

26. Subekti S.R. , 1979. Hukum Perkapalan. Jakarta.

27. Sudjatmiko, F.D.C. 1979. Pokok-Pokok Pelayaran Niaga. Bhratara Karya

Aksara.

V. Cara Kerja

1. Membahas istilah yang ditangguhkan dalam Sidang XXI MBIM di Kuala

Lumpur.

2. Membahas dua buah dokumen seperti yang tercantum pada butir III.

3. Mengkategorikan masing-masing istilah seperti tersebut dalam butir V.2

VI. Masalah

Kesulitan yang dihadapi dalam sidang Subpanitia Pelayaran adalah membedakan

antara istilah pokok dan istilah sampingan karena ilmu pelayaran merupakan

ilmu terapan dari berbagai disiplin ilmu. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan

keputusan Sidang XXI MBIM tanggal 16 – 20 April 1984 di Kuala Lumpur,

Malaysia, istilah Ilmu Pelayaran diklasifikasikan ke dalam 6 bidang, yaitu:

(1) Angkutan Air/Pengangkutan Air (Shipping)

(2) Navigasi/pandu Arah (Navigation)

(3) Keselamatan Pelayaran/Keselamatan Marin (Marine Safety)

(4) Pelabuhan dan Pengerukan/Pelabuhan dan Pengorekan (Port and

Dredging)

(5) Teknologi Maritim/Teknologi Marin (Marine Technology)

(6) Pertahanan dan Keamanan di laut (Defense and Security at Sea)

VII. Hasil Kerja

1. Dari 8 buah istilah yang ditangguhkan dalam Sidang XXI MBIM telah

dibahas kembali menjadi:

Kategori A: dua buah istilah

Kategori B: sebuah istilah

Kategori C: lima buah istilah

16

Kedelapan istilah itu adalah sebagai berikut.

(1) allowance, corrosion basi karatan/basi kakisan (Malaysia)

basian karat (Indonesia) (B)

(2) apprentice perantis (Malaysia)

kadet; taruna (Indonesia) (C)

(3) battering ram pelantak pelancar (Malaysia)

batang peluncur (Indonesia) (C)

(4) bight (of a line) jerut (Malaysia)

goba (Indonesia)(C)

(5) builder’s policy polisi pembina (Malaysia)

polis pembangunan (Indonesia) (C)

(6) bull chain rantai penggayut (Malaysia)

rantai penggayut (Indonesia) (A)

(7) bull gear gear “bull” (Malaysia)

roda gigi “bull” (Indonesia)(C)

(8) bull line tali penggayut (Malaysia)

tali penggayut (Indonesia) (A)

VIII. Rencana Kerja Selajutnya

Melaksanakan pertukaran bahan untuk penyusunan daftar istilah/ kamus 1 istilah

pelayaran.

XI. Saran

Pertukaran bahan secara kontinya (bila sudah ada bahannya) sesuai dengan

rencana kerja diputuskan dalam Sidang XXI MBIM di Kuala Lumpur, Malaysia.

LAPORAN SIDANG SUBPANITIA BIOLOGI 2

I. Sidang


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


: Pukul 14.00 – 16.30

17

II. Anggota Sidang

1. Prof. Dr. Nawanggsari Sugiri -Ketua (Indonesia)

2. Prof. Madya Dr. Ismail Hamzah (Malaysia)

3. Prof. Dr. Ir. H. Siti SutarmiTjirosomo (Indonesia)

4. Prof. Madya Haji Amat Juhari Moain (Malaysia)

5. Dr. Singgih Sigit (Indonesia)

6. Drs. S. Effendi -Pendamping (Indonesia)

7. Dra. Soadah N. Elgersma -Sekretaris (Indonesia)

III. Dokumen

1. Kertas E-22 JKTBM “Peristilahan Biologi2”

2. Kertas No. 4/PKIm6—22 “Istilah Biologi2 (sambungan)”

V. Bahan Rujukan.

1. Adisumarto, Soemartono. 1978. “Berbagai Istilah Tipe dalam Zoologi”.

Bogor: Lembaga Nasional LIPI.

2. Atwood, William Henry. 1955. Comparative Anatomy. Second Edition

Second Edition. St. Luis: The C.V. Mosby Company.

3. Collocott, T.C. (Editir). 1971. (Dictionary) of Science and Technology.

London: W.&R. Chambers Ltd.

4. Dewan Bahasa. 1980. Istilah Biologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kementerian Pelajaran.

5. Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1979. Kamus Inggris-Indonesia.

Jakarat: PT Gramedia.

6. Holmes, Sandra. 1979. Henderson’s Dictionary of Biological Terms.

London: Longman.

7. Iskandar, T. 1970. Kamus Dewan. Kuala-Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kementeria Pelajaran.

8. Johannes, H. 1981. Kamus Istilah Ilmu dan Teknologi. Jakarta: PT Indira.

9. Panitia Kamus Lembaga Bahasa & Sastra Sunda. 1981. Kamus Umum Basa

Sunda., Bandung: Penerbit Terate.

10. Pennak, Robert W. 1964. Collegiate Dictionary of Zoology. New York. The

Ronald Press Company.

11. Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka.

12. Prent, K. dkk. 1969. Kamus Latin-Indonesia. Semarang: Penerbitan Yayasan

Kanisius.

13. Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pedoman Umum Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., Departmen Pendidikan dan

Kebudayaan.

14. -----. Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

15. Rivai, Mien A. 1979. Daftar Istilah Biologi. Jakarta: Pusat bahasa.

18

16. Steen, Edwin B. 1971. Dictionary of Biologi. New York: Barnes and Noble

Books.

17. Storer, TracyI. Dan RobertL. Usinger. 1965. General Zoology. New York:

McGraw-Hill Book Company.

18. Sumarwoto, Idjah dkk. 1980. Biologi Umum, Jilid I, II. III. Jakarta: PT

gramedia.

19. Sungguh, As’as. Kamus Lengkap Biologi. Jakarta: Penerbit Kurnia Jasa.

20. Woolf, Henry Bosley (ED.) . 1974. Webster’s New Collegiate.Dictionary.

Springfield, Massachusetts: G. and C. Merriam Co.

V. Cara kerja

1. Istilah yang sudah disetujui sama (Kategori A) tidak di perbicangankan lagi.

2. Istilah Yang sam, tetapi berbeda ejaan atau morfemnya 9Kategori B)

diperbincangkan.

3. Istilah yang berbeda (kategori C) diusahakan untuk dicari persamanya, tetapi

kalau tidak dapat tetap Kategori C.

4. Istialh yang tidak dipecahkan ditangguhkan untuk sidang yang akan datang.

5. Istilah yang dianggap terlalu umum digugurkan (Kategori E).

VI. Masalah

1. Apakah boleh memakai istilah yang terdiri dari 3 atau lebih kata. Contoh:

1) lapisan lemak bawah kulit, dari: blubber

2) perkembangan dan pengausan gigi, dari: dentation

3) pembuluh balik leher luar, dari: external jugular vein

4) Selaput sabit otak kecil, dari: falx cerebelli

5) Tulang tengah pergelangan kaki, dari kata: centralia of pes.

6) Tulang tengah pergelangan tangan, dari : centralia of manus.

2. Indonesia cenderung memakai lebih dari satu istilah, sedangkan Malaysia

menginginkan ianya satu istilah.

VII. Hasil Kerja

Jumlah istilah yang telah dibahas ialah sebagai berikut.

1. Bahan Indonesia : 1135 istilah

2. Bahan Malaysia : 317 istilah

-----

Jumlah : 1452 istilah

19

Perincian menurut kategorinya adalah sebagai berikut;

Kategori A : 1087 istilah

Kategori B : 317 istilah

Kategori C : 198 istilah

Kategori D : 13 istilah

Kategori E : 22 istilah


1. Mengumpulkan istilah sebagai tambahan untuk:

1) Morfologi

2) Anatomi

3) Taksonomi: Vertabrata

Masing-masing pihak mengumpulkan istilah yang kemudian akan

dipertukarkan.

2. Menggarap bahan Malaysai Kertas E-22 JKTBm “Peristilahan Biologi2”

IX. Saran

1. Agar Kertas E-22 JKTBM dipersiapkan dan dibahas oleh Indonesia untuk

Sidang XXIII MBIM.

2. Disetujui untuk mempergunakan kamus sumber rujukan pokok:

a. Henderson Dictionary of Biological Terms. 1976.

b. New International Webster’s Dictionary. 1965.

c. Dictionary of Latin Terms. Edisi IX.

LAPORAN SIDANG SUNPANITIA KIMIA1 (BIOKIMIA)

I. Sidang


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30

20

II. Anggota Sidang

1. Prof. Dr. Soekeni Soedigdo - Ketua (Indonesia)

2. Dr. Zakaria Mohd. Amin (Malaysia)

3. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka (Indonesia)

4. Datuk Prof. Dr. Haji Mohd.Ghazali (Malaysia)

5. Dra. Susiloati (Indonesia)

6. Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil -Pendamping (Indonesia)

7. Umi Basiroh, B.A. - Sekretaris (Indonesia)

III. Dokumen

1. Kertas D-22 JKTBM “Peristilahan Kimia”

2. Kertas No. 3/PKIM/S-22 “Istilah Kimia”

IV. Bahan Rujukan

1. Pusat Pembinaan dan Pengembagan Bahasa. Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta.

2. -----. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta.

3. -----. Pedoman Khusus Pembentukan Istilah dan Tata Nama Kimia. Jakarta.

4. -----. Kamus Bahasa Indonesia I. Jakarta.

5. Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

6. Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT

Gramedia.

7. Fruton, Joseph S. and Sofia Simmonds. 1978. General Bio-Chemistry. Edisi

II. New York. John Willey & Son.

8. Harper, H.A. 1977. Review of Physiological Chemistry. Los Altos Large

Medical Publications.

9. Thorpe, William Vecle, et. Al. 1970. Biochemistry for Medical Students.

London. The English Large Book Society.

10. Gerrad, Ira D. , 1976. Introductory Food Chemistry. Westport. The Avi

Publishing Company.

11. Biochemistry Made Simple, A Glossary of Recombinant DNA and

Hybridoma Technology, dalam PJB Publications, Januari 1983.

12. Karlson, P. 1968. Introduction to Modern Biochemistry. Academic Press Inc.

13. Webster. 1973. Webster’s New Collegiate Dictionary. Massachusetts: G& C

Merriam Company.

14. Senarai Istilah Kimia Antara Universiti (Cetakan Komputer), Dewan Bahasa

dan Pustaka, 1984.

15. Organic Chemistry, Worth Publishers, Inc. New York, New York 10016,

1971.

16. Advanced Organic Chemistry, Second Edition, McGraw-Hill Book

Company, United States of America, 1977.

17. The Concise Oxford Dictionary, New Edition, Clarendon Press, 1976.

21

18. Introduction to Natural and Synthetic Rubbers, D.W. Huke, Hutchinson

Scientific and Technical, London, 1961.

19. Hackh’s Chemical Dictionary, Fourth Edition, Mcgraw-Hill Book Company,

1965.

20. Stedman’s Medical Dictionary, 23rd. Edition, S. Chand and Company Ltd. ,

Ram Nagar, New Delhi-110055, 1982.

21. Review of Physiological Chemistry, 14th

Ed. Harold A. Harper, maruzen

Asian Edition, 1973.

V. Cara Kerja

1. Membahas dan menyelaraskan istilah-istilah Kimia1 (Biokimia) dalam

dokumen Kertas D-22 JKTBM.

2. Memabahas dan menyelaraskan istilah-istilah Kimia1 (Biokimia) dari

dokumen No. 3/PKIM/S-22 yang belum terdapat dalam dokumen Kerats D-

22 JKTBM.

V. Masalah

Ada beberapa kata yang sama tapi mempunyai arti yang berbeda sekali dalam

kedua bahasa Indonesia-Malaysia sehingga kata tersebut tak mungkin digunakan

dalam konteks yang sama.

VII. Hasil Kerja

a. Istilah yang telah dibahas adalah sebagai berikut.

1. Kategori A : 940

2. Kategori B : 124

3. Kategori C : 397

4. Kategori D : 40

5. Kategori E : 242

----

Jumlah 1,743

b. Keputusan

Telah disepakti bersam bahawa nama yang terdiri dari dua kata atau lebih

akan dituliskan dengan cara:

Kata yang mengandung akhiran yang merupakan ciri nama itu ditaruh di

belakang (sebagai nama khas), termasuk nama enzim.

Contoh:1) asetoldehida dehidrogenase tidak diindonesiakan sebagai

dehidrogenase asetaldehida.

22

2) flavin adenina dinukleotida tidak dituliskan sebagai

dinukleotida adenina flavin.


1. Perutusan Indonesia dan Malaysia masing-masing akan membahas kembali

istilah-istilah yang diangguhkan dalam sidang ini.

2. Meneliti kembali istilah-istilah yang disetujui berbeda, untuk mencari

kemungkinan penyelarasannya.

3. Menambah dan mengumpulkan istilah-istilah baru yang belum sempat

dibahas dalam sidang ini untuk diajukan dalam sidang MBIM berikutnya.

4. Dalam jangka panjang mempersiapkan kamus istilah biokimia.

5. Merencanakan pembahasaan istilah dan tata nama untuk subbidang kimia

lainnya.

6. Membahas istilah-istilah dalam Kertas No. 3/PKIM/S-22 yang belum

terdapat dalam Dokumen Kertas D-22 JKTBM yang belum sempat dibahas

dalam sidang ini.

IX. Saran

1. Istilah yang telah disepakati bersama hendaknya disebarluaskan di engara

masing-masing.

2. Untuk istilah-istilah yang sulit dicarikan kesamaannya dalam kedua bahasa

(Indonesia-Malaysia) disarankan untuk diturunkan dari bahasa sumbernya

(bahasa Inggris)

3. Istilah-istilah ilmu dasar untuk konsep yang sama masih perlu diselaraskan.

4. Masing-masing negara diminta perhatiannya untuk mempelajari dengan

seksama keputusan-keputusan MBIM sebelumnya, khususnya untuk

kelompok kimia adalah keputusan Sidang VI dan XVII MBIM.

23

LAPORAN SIDANG SUBPANITIA PENERBITAN DAN PERCETAKAN

I. Sidang


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30


Pukul 8.30 – 12.30


Pukul 14.00 – 16.30

II. Anggota Sidang

1. Drs. Adjat Sakri - Ketua (Indonesia)

2. Encik Rahmat Ramly (Malaysia)

3. Hartono B.A. (Indonesia)

4. J.Soetarmo (Indonesia)

5. A.Latief, M.A. - Pendamping (Indonesia)

6. Dra. Jumariam -Sekretaris (Indonesia)

III. Dokumen

1. Kertas No. 5/PKIm/S-22 “Istilah Penerbitan dan Percetakan”

2. Kertas F-22 JKTBM “Penerbitan dan Percetakan”

IV. Bahan Rujukan

1. Dictionary of the Printing and Allied Industries: in six Languages.

Amsterdam: Elsevier, 1983.

2. Dictionary of Printing Terms. Resived edition. London: The Print Buyer

Magazine Ltd, 1976.

3. Jacob, Henry. A Pocket Dictionary of Publishing Terms. London:

MacDonald and Jane’s Publishing Ltd, 1976.

4. Lee, Marshall. Bookmaking. Edisi II. New York: BowkerCompany, 1968.

5. Walker, John R. Graphic Arts Fundamentals. South Holland, Illinois: The

Goodherat-Willcox, 1980.

V. Cara Kerja

1. Menetukan Klasifikasi pembidangan penerbitan dan percetakan.

2. Menentukan buku acuan dalam memilih istilah dasar.

24

3. Menetapkan senarai istilah dasar penerbitan dan percetakan dalam bahasa

Inggris sebanyak 1712 entri

4. Membahas istilah yang berdaftar dalam dua dokumen kerja yang disajikan

kedua perutusan.

VI. Klasifikasi Bidang Penerbitan dan Percetakan

1. Publishing Editorial

Graphic Design

2. Prepress Type Composition

Make-up & Lay out

Camera work

Plate making

3. Printing Letter press

Litography

Gravure

Screen printing

4. Finishing Binding & Packaging

VII. Hasil Kerja

1. Pengumpulan istilah dasar dalam bahasa Inggris bidang penerbitan dan

percetakan sebanyak 964 entri.

2. Pembahasan istilah dasar yang berdaftar dalam Dokumen Kertas No.

5/PKIm/S-22 dan Kertas F-22 JKTBM sebanyak 748 entri.

3. Pemantapan istilah dasar kelompok A sebanyak 42 entri dengan hasil

pengelompokan sebagai berikut.

Kategori A sebanyak 23 entri

Kategori B sebanyak 3 entri

Kategori C sebanyak 15 entri

Kategori D sebanyak 1entri

VIII. Masalah

1. Istilah Inggris yang diperoleh dari buku acuan yang telah disepakati ternyata

beberapa di antaranya tidak terlalu relevan dengan keperluan subpanitia pada

tahap sekarang. Disamping itu ada beberapa istilah yang menurut Subpanitia

seharusnya tercakup di dalamnya.

2. Padanan istilah Inggris sering berbeda karena cara pandang atau definisi yang

digunakan berbeda.

25

IX. Rencana Kerja Selajutnya.

1. Kelompok Indonesia/Malaysia harus sudah memantapkan istilah bahasa

Inggris hasil kerja Subpanitia Penrbitan dan Percetakan Sidang XXII MBIM

berserta kata dalam bahasa masing-masing paling lambat pada akhir Januari

1985.

2. hasil kerja masing-masing kelompok dipertukarkan untuk dibahas di negara

masing-masing sebelum dibawa ke Sidnag XXIII Majelis Bahasa Indonesia-

Malaysia tahun 1985 di Malaysia.

3. Untuk penyusunan definisi,bahan yang dipakai adalah Elsevier’s Dictionary

of the Printing and Allied Industries (1983), kecuali jika tidak terdapat di

situ.

4. Untuk mengindonesiaan dan pemalaysiaan istilah, bahan acuan yang dipakai

adalah: Leksikon Grafika, Istilah Percetakan Penerbitan dan Komunikasi

Massa, Kamus Dewan. Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Daftar

Kumulatif Istilah, dan Daftar Istilah Penerbitan dan Percetakan.

sidang kedua puluh dua majlis bahasa indonesia...

Documents