vol vi no.24 ii p3di desember 2014

- 1 -

Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014H U K U M

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING: UPAYA PENEGAKAN HUKUM LAUT INDONESIA

Sulasi Rohingati*)

Abstrak

Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan penindakan secara tegas terhadap kapal asing ilegal, dan pembentukan Satgas Anti Illegal Fishing menjadi momentum yang tepat di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal berdasarkan UU Perikanan, dan mekanisme dan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menegakan hukum nasional dan membuat efek jera bagi pelanggar. Tindakan ini diyakini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Pendahuluan Indonesia memiliki potensi kekayaan

laut yang berlimpah. Sayangnya sumber daya alam tersebut belum mampu dikelola secara baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Alih-alih kekayaan laut� memberikan� kontribusi� signifikan� kepada rakyat khususnya nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil tangkapan ikan, justru kapal nelayan asing yang sering melakukan pencurian ikan di laut Indonesia dengan pukat harimau. Sebagai gambaran, lokasi favorit pencurian ikan antara lain di perairan Anambas dan Natuna dengan frekuensi pencurian yang cukup tinggi. Dalam tahun 2014, sebanyak 78 kapal ikan asing ditahan karena pencurian ikan di perairan ini. Menurut Wakil Bupati Anambas, Abdul Haris, banyaknya pencurian

ikan membuat masyarakat Anambas yang 90% bekerja sebagai nelayan menjadi tersingkir. Kapal pencuri ikan biasanya menggunakan kapal besar dengan pukat harimau, sedangkan nelayan Indonesia hanya menggunakan kapal kecil ukuran 8 meter dengan pancing biasa. Selain hilangnya daya saing nelayan Indonesia, illegal� fishing� juga telah menimbulkan kerugian negara di antaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia dan matinya aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang karena praktik pemindahan muatan di tengah laut (transhipment) selama ini.

Memanfaatkan momentum pemerintahan baru, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada potensi kelautan Indonesia dengan membentuk

*) Peneliti Madya Hukum pada Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: [email protected].

- 2 -

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan menunjuk Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Langkah ini disambut positif oleh beberapa kalangan, bahkan kementerian ini telah menunjukan gebrakannya dengan melakukan tindakan tegas menenggelamkan kapal ikan asing ilegal yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Berdasarkan kebijakan baru ini, tiga kapal asal Vietnam diledakkan pada 5 Desember 2014 di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Ketiga kapal dengan 33 awak kapal dan ikan hasil pencurian sebanyak lebih dari 2,1 ton itu ditangkap di utara Pulau Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, awal November 2014. Sejumlah kapal lain akan ditenggelamkan dalam waktu dekat antara lain 5 kapal di Pontianak dan 3 kapal di Berau.

Peledakan dilakukan anggota Komando Pasukan Katak TNI AL. Panglima Armada RI Kawasan Barat (Armabar) Laksamana Muda Widodo mengatakan peledakan itu untuk menunjukkan ketegasan Indonesia menjaga wilayah lautnya. Indonesia memastikan akan melakukan langkah-langkah yang perlu untuk melindungi wilayahnya. Tindakan tersebut diharapkan mampu menyampaikan pesan kepada nelayan asing untuk tidak melanggar hukum di wilayah dan mencuri kekayaan laut Indonesia, serta memberi efek jera dan mengurangi pelanggaran hukum di laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Respons pro dan kontra pun bermunculan atas kebijakan penenggelaman ini. Sebagian masyarakat berpendapat upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia tersebut telah mengganggu hubungan Indonesia dengan pemerintahan negara-negara lain yang kapalnya ditenggelamkan. Sebaliknya, banyak pendapat yang juga mendukung tindakan tegas pemerintah dalam menjaga kekayaan laut sekaligus menegakkan hukum di negeri sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa penenggelaman kapal ikan ilegal bukan berarti perang antarnegara. Penenggelaman itu terkait dengan penegakan hukum pencurian ikan. Laksamana Muda Widodo memastikan peledakan 3 kapal nelayan asing yang beroperasi secara tidak sah tersebut tidak melanggar hukum dan dilakukan sesuai prosedur.

Mantan KSAL Laksamana (Purn)

Bernard Kent Sondakh mendukung tindakan tegas atas kapal asing pencuri ikan dan mengatakan bahwa lebih dari 20 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang dilakukan di Merauke, Papua, Kepulauan Aru-Maluku, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Anambas-Kepulauan Riau. Tindakan tersebut sudah tepat untuk penegakan kedaulatan karena setiap kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus mematuhi hukum nasional Indonesia.

Dasar Hukum dan Upaya Penegakannya

Tindakan penenggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal ikan asing. Pelanggaran itu mencakup tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan di wilayah perairan Indonesia.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan

- 3 -

khusus tersebut. Syarat itu meliputi kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal (ABK) warga negara asing, tempat kejadian di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dan tidak mempunyai dokumen dari Pemerintah Indonesia. Syarat lainnya, kapal sudah tua berdasarkan fakta surat atau tidak memiliki nilai ekonomis tinggi, kapal tidak memungkinkan dibawa ke pangkalan karena mudah rusak atau membahayakan, serta kapal melakukan manuver yang membahayakan atau nakhoda beserta para ABK melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.

Mekanisme yang dilakukan petugas terhadap ketiga kapal Vietnam yang telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia adalah petugas telah memastikan bahwa kapal tersebut tidak memiliki SIPI dan SIKPI, sehingga semua kapal digiring ke Pangkalan TNI AL Tarempa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh penyidik TNI AL. Kasus ini kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tarempa dan dimintakan penetapan pengadilan. Pengadilan Negeri Ranai, Natuna pada 3 Desember 2014 menetapkan kapal dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan, sedangkan proses hukum terhadap tersangka awak kapal yang diancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar masih berlanjut di Pengadilan. Dengan demikian, tindakan penenggelaman 3 kapal Vietnam tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat pelanggaran dilakukan di wilayah NKRI.

Dampak Yuridis Penenggelaman Kapal Ilegal

Tindakan menenggelamkan Kapal illegal pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini

dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.

Dalam hukum, khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang harus ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing illegal yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.

Kebijakan penenggelaman kapal asing illegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan

- 4 -

maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

Namun demikian, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada negara-negara lain. Hikmahanto Juwana menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antarnegara diharapkan tetap terjaga.

Penutup Optimalisasi pengelolaan kekayaan

laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI. Meskipun menuai pro dan kontra, secara yuridis kebijakan penenggelaman kapal asing illegal dan terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Dalam kaitan ini, pengawasan pemerintah dan DPR dalam meingimplementasikan salah satu fungsi Dewan tersebut perlu diperkuat guna menjaga sumber daya alam dan menegakkan hukum di Indonesia.

Referensi"Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal

Asing Tak bisa diprotes", http://news.detik.com/, diakses 8 Desember 2014.

"Indonesia Tegaskan Jaga Laut", Kompas, 6 Desember 2014.

"Ini Prosedur Penenggelaman Kapal Asing Illegal", http://nasional.kompas.com/, diakses 5 Desember 2014.

"Kapal Ditenggelamkan, Nelayan Asing Jera", www.balikpapanpos.co.id, diakses 6 Desember 2014.

"Kembali ke Penjara (konsef efek jera dalam Fakta Pembinaan)", https://gpdlawyer.wordpress.com/, diakses 15 Desember 2014.

"Pemerintah Harus Pastikan Kebijakan Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Tak Akan Ganggu Diplomasi", http://nasional.kompas.com, diakses 25 November 2014

"Tiga Kapal Pencuri Diledakan", www.mediaindonesia.com, diakses 6 Desember 2014

- 5 -


Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL


DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP KASUS PENENGGELAMAN KAPAL NELAYAN ASING

Lisbet*)

Abstrak

Indonesia� sangat� rentan� terhadap� illegal� fishing� karena� sebagian� besar� wilayah� Indonesia� merupakan perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas praktik ini adalah penenggelaman kapal nelayan asing yang digunakan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan nelayan Vietnam ditenggelamkan pada tanggal 5 Desember 2014 di Perairan Tanjung Pedas, Kepulauan Anambas, kepulauan Riau. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut. Oleh karena itu, diplomasi yang tepat diperlukan agar hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut tetap berjalan baik.

Latar BelakangPada tanggal 5 Desember 2014

Pemerintah telah menenggelamkan tiga kapal nelayan Vietnam yang terbukti mencuri ikan. Ketiga kapal itu ditangkap oleh KRI Imam Bonjol-383 pada tanggal 2 November 2014, saat menjaring ikan di perairan Indonesia yang berjarak ±25 NM dari Tarempa, Kepulauan Anambas pada titik koordinat sekitar 73,1 km sebelah timur dari Tarempa, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Penenggelaman ini diarahkan untuk menjaga kedaulatan nasional seiring dengan masih banyaknya praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia ini

ditempuh untuk mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat berisiko menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut.

Pada tahun 2008, penelitian Walhi mengungkapkan bahwa dalam kurun 20 tahun terakhir, kejahatan perikanan di wilayah perairan Indonesia terus berjalan. Praktik� Illegal� fishing� di� perairan� Indonesia� antara lain: (1) penangkapan ikan tanpa izin; (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; (3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang; dan (4) penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang, atau tidak sesuai dengan izin. Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia,

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, [email protected]

- 6 -

Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan,dan Panama telah melakukan illegal fishing.�

Indonesia memiliki wilayah perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah. Potensi sumber daya ikan (SDI) mencapai 6.520 ribu ton/tahun. Dari jumlah tersebut, wilayah yang memiliki potensi SDI paling tinggi adalah WPP 711 yang berlokasi di Laut Tiongkok Selatan. Wilayah ini juga sekaligus wilayah rawan illegal� fishing. Perairan tersebut menjadi titik pertemuan antara arus hangat dan arus dingin yang membuatnya menarik serta menjadi habitat bagi jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersalnya. Apalagi jenis-jenis ikan tersebut merupakan jenis ikan yang memiliki permintaan paling tinggi dari restoran-restoran mahal di luar negeri untuk dijadikan hidangan. Selain di wilayah WPP 711, praktik illegal� fishing� juga terjadi di Selat Malaka (WPP 571), dan Samudera Indonesia (WPP 572).

Sebagai akibat dari praktik illegal fishing, Indonesia mengalami banyak jenis kerugian. Pertama, kerugian dari hasil laut mencapai Rp30 triliun per tahun. Kedua, overfishing dan overcapacity sehingga menyebabkan rusaknya pelestarian sumber daya ikan dan penurunan stok ikan. Ketiga, penurunan tangkapan per unit usaha nelayan dan perusahan nasional. Akibatnya, usaha perikanan di Indonesia menjadi tidak kondusif karena menurunnya pasokan ikan. Akibat turunan lainnya adalah pelemahan daya saing perusahaan perikanan Indonesia. Keempat, nelayan lokal pun menjadi semakin

terpinggirkan akibat kalah bersaing dengan nelayan asing.

Strategi Diplomasi IndonesiaWacana untuk penenggelaman kapal

ikan nelayan asing sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004-2009, Freddy Numberi pernah mengeluarkan kebijakan untuk menenggelamkan kapal nelayan asing asal Vietnam. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak mendapat ijin dari Presiden SBY. Saat itu, Presiden SBY tengah akrab dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan kebijakan tersebut tidak dilaksanakan karena dianggap akan mengganggu hubungan bilateral.

Kebijakan tersebut berubah pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo seiring dengan kebijakan pembangunan nasional berwawasan maritim dan keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Joko Widodo adalah penenggelaman kapal ikan nelayan asing yang terbukti melakukan illegal� fishing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama. Penegakan hukum laut yang memberikan sanksi penenggelaman kapal dinilai sangat efektif dan bisa memberikan shock therapy bagi para pelaku pencurian ikan. Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Hal yang sama

Kelompok Sumber

Daya Ikan

Selat Malaka Samudera HIndia

Laut China

Selatan

Laut Jawa Selat Makasar – Laut Flores

Laut Banda Teluk Tomini –L.Seram

Laut Sulawesi

S.Pasifik L. Arafura- L. Timor

Total

WPP 571 WPP 572 WPP 573 WP711 WPP712 wpp 713 WPP714 WPP 715 WPP 716 WPP 717 WPP 718

Ikan Pelagis Besar

27,7 164,8 201,4 66,1 55,0 193,6 104,1 106,5 70,1 105,2 50,9 1.145,4

Ikan Pelagis Kecil

147,3 315,9 210,6 621,5 380,0 605,4 132,0 379,4 230,9 153,9 468,7 3.645,7

Ikan Demersal

82,4 68,9 66,2 334,8 375,2 87,2 9,3 88,8 24,7 30,2 284,7 1.452,5

Udang Penaid

11,4 4,8 5,9 11,9 11,4 4,8 - 0,9 1,1 1,4 44,7 98,3

Ikan Karang Konsumsi

5,0 8,4 4,5 21,6 9,5 34,1 32,1 12,5 6,5 8,0 3,1 145,3

Lobster 0,4 0,6 1,0 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 4,8

Cumi-cumi 1,9 1,7 2,1 2,7 5,0 3,9 0,1 7,1 0,2 0,3 3,4 28,3

Total Potensi (1.000/thn)

276,0 565,2 491,7 1.059,0 836,6 929,7 278,0 595,6 333,6 299,1 855,5 6.520

Sumber: Syahrin Abdurrahman, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disampaikan pada saat Focus Discussion Group P3DI Setjen DPR RI

tanggal 13 November 2013.

Tabel Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan pada Masing-masingWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

(dalam ribu ton/tahun)

- 7 -

dilakukan Australia terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional. Pertama, tahapan designing dan preconditioning. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan feedback yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Kedua, tahapan conditioning. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para dubes negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan illegal� fishing. Dalam rangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialiasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

Ketiga, exercising. Dalam tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya. Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, Vietnam berharap agar Indonesia menangani warga negaranya, yang merupakan pemilik dan anak buah kapal

yang melanggar wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.

Sementara, Pemerintah Thailand telah mengumumkan di media massa lokal agar nelayannya tidak melakukan illegal fishing� di� wilayah� Indonesia.� Langkah� serupa� juga dilakukan oleh Malaysia. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing karena kebijakan tersebut berlaku bagi kapal ikan nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Dubes Hashim juga akan terus mengingatkan para nelayan negaranya agar tidak ceroboh melintasi perbatasan. Padahal, untuk menghindari kecerobohan tersebut, alat pendeteksi atau GPS telah terpasang di setiap kapal yang digunakan oleh nelayannya.

Upaya penegakan hukum secara tegas tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada antara Indonesia dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa ijin. Tetapi tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Sebagai contoh, sejak menerima laporan penangkapan nelayan asing di perairan Kalimantan, Kemenlu telah melakukan notifikasi� konsuler� kepada� kedutaan� besar� negara� terkait� di� Jakarta.� Notifikasi� konsuler� ini dimaksudkan untuk memberikan pemberitahuan kepada perwakilan asing mengenai warga negaranya yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan diindikasikan terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.

Kendati mendapat tanggapan positif dari Malaysia, Indonesia tetap perlu memperkuat MoU Indonesia-Malaysia Tentang Penanganan Terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia, agar menghindari konflik� di� masa� mendatang.�

Pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali Indonesia, Indonesia yang diwakilkan oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Lakma

- 8 -

TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Malaysia yang diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Datuk Mohamed Thajudeen Abdul Wahab telah menandatangani Memorandum of Understanding Between The Government of The Republik of Indonesia and The Government of Malaysia in Respect of The Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia. Berdasarkan pasal 3 dari MoU tersebut, penegak hukum hanya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan, kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

Keempat, evaluating. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para Dubes dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal. Kelima, tahapan reapproaching or concluding. Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya.

Penutup Kebijakan penenggelaman kapal

nelayan� asing� yang� melakukan� illegal� fishing� di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga Kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut. DPR RI juga mendukung kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui instrumen diplomasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini lebih� dahulu� guna� menghindari� konflik� antar-negara.

Di sisi lain, DPR RI harus mendorong Pemerintah memperkuat pertahanan dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan telah semakin mendesak. DPR RI mendukung peningkatan anggaran alutsista demi pertahanan dan kedaulatan negara.

ReferensiMohammad Shoelhi, Diplomasi, Praktik

Komunikasi Internasional, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011, hal 151-152.

“Armabar Kerahkan 49 Kapal Tangkap Nelayan Asing”, Rakyat Merdeka, 7 Desember 2014, hal 5.

“Aktivitas Ilegal Makin Terungkap”, Kompas, 9 Desember 2014, hal 1.

“Ironi Negara Maritim”, Kompas, 11 Desember 2014, hal 17.

Syahrin Abdurrahman,Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disampaikan pada saat Focus Discussion Group di P3DI Setjen DPR RI tanggal 13 November 2013.

“Fadli Zon Dukung Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan”, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/565732-fadli-zon-dukung-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-pencuri-ikan, diakses tanggal 11 Desember 2014.

“Dubes Malaysia: Kami Peringatkan Nelayan Malaysia Agar Tak Ceroboh,http://nasional.news.viva.co.id/news/read/566574-dubes-malaysia-kami-peringatkan-nelayan-malaysia-agar-tak-ceroboh, diakses 11 Desember 2014.

“DPR Kritik Perintah Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal”, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/11/25/n f l 5 w m - d p r - k r i t i k - p e r i n t a h - j o k o w i -tenggelamkan-kapal-asing-ilegal, diakses 11 Desember 2014.

“Vietnam Minta Indonesia Patuhi Hukum Internasional soal Kapal Asing”, h t t p : / / i n t e r n a s i o n a l . k o m p a s . c o m /read/2014/12/12/08062071/Vietnam.Minta.Indonesia.Patuhi.Hukum.Internasional.soal.Kapal.Asing, diakses tanggal 12 Desember 2014.

“Hikmahanto Juwana: Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Tak Bisa Ditolak,http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/hikmahanto-juwana-penenggalaman-kapal-nelayan-asing-tak-bisa-ditolak, diakses 15 Desember 2014.

“Penenggelaman Kapal, Menteri Susi: Banyak yang Takut Masuk RI”, http://nasional.n e w s . v i v a . c o . i d / n e w s / r e a d / 5 6 6 5 2 1 -penenggelaman-kapal--menteri-susi--banyak-yang-takut-masuk-ri, diakses tanggal 16 Desember 2014.

“SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal”, http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/206626629/SBY-Pernah-Tegur-Pembakaran-Kapal-Asing-Ilegal, diakses tanggal 16 Desember 2014.

- 9 -


Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL


DARURAT MIRAS OPLOSANMohammad Mulyadi*)

Abstrak

Minuman keras (miras) oplosan tidak hanya berpengaruh negatif terhadap peminumnya namun juga berisiko terhadap orang lain sebagaimana orang yang berada di bawah pengaruh miras juga rentan melakukan berbagai tindak kejahatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras oplosan mendorong timbulnya gaya hidup negatif ini. Pemerintah perlu lebih aktif dalam upaya menutup ruang gerak bagi produsen, pengedar dan pengguna miras oplosan. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, DPR RI harus segera membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai payung hukum gerakan anti-miras di Indonesia.

PendahuluanHingga tanggal 7 Desember 2014 lalu,

127 pasien telah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang dan Garut karena mengeluh merasakan sakit di dada dan sesak nafas. Mereka mengaku menenggak minuman keras oplosan. Dua puluh lima orang dari jumlah ini akhirnya tewas. Meningkatnya kasus kematian akibat miras yang dioplos atau dikenal dengan miras oplosan dalam dua tahun terakhir mengingatkan masyarakat atas bahaya miras tersebut (lihat Tabel 1).

Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Minuman tersebut biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya. Biasanya, peminum miras jenis ini mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIH)

menjelaskan berbagai bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi minuman keras, di antaranya gangguan otak, masalah jantung, gangguan hati (pembengkakan, hepatitis� alkoholik,� fibrosis),� kerusakan� fungsi pankreas, kanker, dan penghancuran sistem kekebalan tubuh.

*) Peneliti Madya Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: [email protected].

Tabel 1 Kasus Korban Konsumsi Miras Oplosan di Indonesia

Waktu Tempat Korban

meninggal total

Desember 2013 Menanggal, Surabaya

14 17

Tahun Baru 2014 di Mojokerto 16 29

Januari 2014 Lawang, Malang 9 14

26 April 2014 Karawang, Jabar 9 9

Desember 2014 Sumedang 25 127

Lain-lain - -sumber:islamlib.com

- 10 -

Miras yang resmi dijual saja bisa berpotensi berbahaya, apalagi miras oplosan yang pembuatannya asal mencampur barang-barang berbahaya seperti alkohol. Tidak tanggung-tanggung, cairan alkohol yang dipakai memiliki kadar 96 persen. Sebagai gambaran betapa berbahayanya alkohol berkadar 96 persen itu, jika ia dicampur dengan pengencer (thinner) kedudukannya sejajar dengan minyak tanah sebagai bahan bakar.

Miras oplosan dijual dengan harga murah, sehingga menarik para pembeli. Dengan demikian, peredaran miras sudah menjadi kegiatan ekonomi berlandaskan simbiosis mutualisme antara produsen dan konsumen miras oplosan.

Konsumsi miras oplosan sama halnya dengan kegiatan merokok. Sering sekali seseorang hanya mencoba-coba karena ingin berhubungan baik dengan teman, baik untuk acara jamuan makan atau pesta atau sekedar berkumpul untuk menghabiskan waktu senggang. Miras oplosan juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang, sehingga dirinya merasa lebih berharga dan sedikit lebih “berani”. Dalam kasus lain, miras dijadikan pelarian anak muda yang mengalami frustasi dalam kehidupan sehari-hari baik karena masalah pendidikan, keluarga (broken home), pekerjaan, dan masalah sosial lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, maraknya peredaran dan konsumsi miras oplosan ini patut dipertanyakan karena pemerintah sebenarnya sudah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran minuman beralkohol.

Apa Itu Miras OplosanMinuman keras oplosan adalah

minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya, di antaranya dengan:1. Minuman berenergi Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih

baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. Oplosan ini sering disebut 'Sunrise', dan bisa mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang

kadarnya lebih tinggi. 2. Susu; Salah satu jenis oplosan yang sering

menyebabkan korban tewas adalah 'Susu macan' (Lapen), yakni campuran minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional.

3. Cola atau minuman bersoda; Salah satu oplosan yang cukup populer

adalah 'Mansion Cola', terdiri dari Vodka dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya semata-mata untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras.

4. Spiritus atau jenis miras yang lain; Di warung-warung tradisional,

pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang harganya mahal seperti Vodka dicampur dengan spiritus, atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya; dan

5. Obat-obatan Dengan anggapan akan mendongkrak

efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan ke dalam minuman keras. Mulai dari obat tetas mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk.

Dampak Miras OplosanDalam kadar tertentu, sebenarnya

alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Alkohol juga dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan toleransi penggunaan semakin hari semakin banyak. Walaupun seseorang sudah memiliki daya toleransi untuk volume tertentu tetapi efek samping miras yang bersifat kronis tetap terjadi. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya.

Konsumsi campuran minuman keras dan zat lain menyebabkan efek dari dua substansi yang berpengaruh negatif terhadap tubuh. Miras yang dicampur minuman berenergi, misalnya, dapat menyebabkan pengguna: (1) mampu meminum lebih banyak; (2) mengalami efek samping fisik� dan� psikis� seperti� palpitasi� jantung,� masalah tidur, dan merasa tertekan; (3) mengkonsumsi sejumlah besar kafein, yang

- 11 -

menyebabkan kecemasan dan serangan panik; (4) mengkonsumsi gula dan kalori terlalu banyak sehingga menyebabkan kelebihan berat badan dan menambah risiko diabetes tipe 2; dan (5) meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang.

Mereka yang berada dalam pengaruh miras cenderung melakukan tindakan kriminal karena tidak menyadari perilakunya. Salah satu studi mengindikasikan bahwa 58 persen tindak kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan terjadi di bawah pengaruh miras. Di beberapa negara maju kecelakaan di bawah pengaruh miras (termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas) menempati urutan ke-4 terbesar setelah penyakit jantung koroner, kanker dan gangguan jiwa.

Data mengenai dampak miras terhadap peningkatan kejahatan di Indonesia belum sepenuhnya banyak diketahui. Namun demikian, sejumlah data dari beberapa daerah sedikit banyak dapat membantu. Pada tahun 2013, penelitian Gerakan Nasional Anti-Miras (GeNam) menemukan bahwa empat persen kejahatan di Jakarta sepanjang tahun tersebut dilatarbelakangi oleh konsumsi miras. Dalam tulisannya, Kandow (2013), mengutip data Satuan Resnarkoba Polres Blitar, menegaskan bahwa Polres tersebut telah menangani 226 kasus kejahatan miras pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 yang hanya 178 kasus.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Di Indonesia, regulasi dan peraturan

perundang-undangan tentang peredaran miras dan miras oplosan diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pada Pasal 3 ayat (2) ini disampaikan dengan jelas bahwa “Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.“ Aturan ini dengan tegas melarang produksi miras oplosan. Namun begitu, larangan ini tidak diindahkan oleh produsen. Akibatnya, banyak toko dan pengecer yang leluasa menjual miras oplosan kepada siapa saja.

Di lain sisi, perkembangan Rancangan

Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol yang sudah disepakati sebagai RUU inisiatif DPR RI pada 24 Juni 2014 lalu belum dibahas dengan pemerintah. RUU tersebut akan mencantumkan larangan memasukan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A,B,C, minuman beralkohol tradisional, hingga minuman beralkohol hasil racikan di wilayah Indonesia. Hal ini tampak selaras dengan Keppres 3/1997 di atas. Dengan demikian, pada akhirnya jika UU ini telah disahkan dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk mengendalikan dan menghentikan produksi dan peredaran miras oplosan di tanah air.

Selain itu, RUU ini hendaknya juga mendukung perda-perda anti-miras yang selama ini sudah diimplementasikan di 12 daerah. Hadirnya perda-perda tersebut menunjukkan semangat pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bermartabat. Bahkan Perda Manokwari misalnya, melarang siapa pun memasuki wilayah Manokwari jika berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol.

Peran masyarakat untuk menghentikan masalah miras oplosan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan keagamaan juga perlu terus didorong. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah yang tegas menolak penyebaran miras merupakan arahan yang dibutuhkan masyarakat. Peran tokoh agama di sekitar lingkungan masyarakat perlu dilakukan secara efektif. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sosial, terutama pada kalangan anak-anak remaja juga perlu terus dilakukan dengan memberikan pemahaman yang luas mengenai bahaya dan dampak mengkomsumsi miras dan miras oplosan. Di samping itu, gerakan sosial ini juga perlu menyuarakan gerakan anti-miras kepada seluruh masyarakat dan kalangan generasi muda.

PenutupProduksi, peredaran, dan konsumsi

miras beralkohol oplosan harus dilarang melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan semakin banyaknya potensi kematian akibat penggunaan minuman jenis tersebut. Untuk itu, Komisi IX DPR RI perlu segera membahas RUU Larangan Minuman

- 12 -

Beralkohol. Yang tidak kalah pentingnya, agenda pengaturan untuk menghidupkan kembali perda anti-miras yang sudah diimplementasikan di beberapa daerah, dan mendorong percepatan pembentukan perda anti-miras di daerah lain yang belum memiliki peraturan tersebut.

DPR RI juga perlu mengingatkan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi miras oplosan. Sanksi yang tegas perlu diterapkan baik bagi produsen dan pengedar maupun konsumen meskipun sanksi ini tidak selalu harus berbentuk sanksi pidana penjara dan denda tetapi dapat juga berupa kerja sosial untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar pelaku.

ReferensiIndraprasti, D. dan Rachmawati. 2008.

Hubungan antara Kontrol Diri dengan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja Laki-laki. Yogyakarta: UII

Rusmini, S. 2004. Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Soetjiningsih, 2004. Tumbuh Kembangan Remaja dan Permasalahannya. Jakarta : Sagung Seto.

Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kandow, Marchya Odetha Cessarina. ”Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar”, h t t p : / / d o w n l o a d . p o r t a l g a r u d a .org/art ic le .php?art ic le=188179&va l = 6 4 6 6 & t i t l e = P E N E G A K A N % 2 0HUKUM%20TINDAK%20PIDANA%20PEREDARAN%20MIRAS%20DI%20KABUPATEN%20BLITAR, diakses 16 Desember 2014.

“Korban Miras Oplosan di Sumedang“, h t t p : / / n e w s . m e t r o t v n e w s . c o m /read/2014/12/07/328746/korban-miras-oplosan-di-sumedang-jadi-127-orang, diakses tanggal 8 Desember 2014.

“Macam-macam Minuman Oplosan dan Bahayanya”, http://health.detik.com/read/2010/06/11/150013/1376381/763/macam-macam-minuman-oplosan-dan-bahayanya, diakses 8 Desember 2014.

“Minuman Keras Oplosan Harus Dilarang Melalui Aturan Pemerintah”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/

l t 5 4 8 2 b 4 d c f 1 b 3 9 / m i n u m a n - k e r a s -oplosan-harus-dilarang-melalui-aturan-pemerintah, diakses 8 Desember 2014.

"Miras Oplosan Renggut 9 Orang Nyawa di Lawang", http://m.beritajatim.com/p e r i s t i w a / 2 0 4 2 6 1 / m i r a s _ o p l o s a n _renggut_9_orang_nyawa_di_lawang.html#.VIUq6NKUf-s, diakses 8 Desember 2014.

“Oplosan tewas 27 orang di Jabar berisi spiritus dan anti nyamuk”, http://www.merdeka.com/peristiwa/oplosan-tewas-27-orang-di-jabar-berisi-spiritus-anti-nyamuk.html, diakses 8 Desember 2014.

“Pesta miras oplosan di Karawang, 9 orang tewas”, http://www.merdeka.com/p e r i s t i w a / p e s t a - m i r a s - o p l o s a n - d i -karawang-9-orang-tewas.html, diakses 8 Desember 2014.

“Apa Salahnya Minum-Minum”, http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/1102011172, diakses 9 Desember 2014

“Kenapa Manusia Mengkonsumsi Minuman Beralkohol“, http://rizaputranto.wordpress.com/2013/02/28/kenapa-manusia-mengkonsumsi-minuman-beralkohol/, diakses 9 Desember 2014.

“Miras Oplosan Beralkohol 96 Persen”, http://www.radarbanten.com/read/b e r i t a / 1 0 / 2 4 9 7 8 / M i r a s - O p l o s a n -Beralkohol-96-Persen.html”, diakses 16 Desember 2014.

“Semua Pemda Diminta Tiru Perda Manokwari Soal Miras”, http://hukum.rmol.co/read/2013/09/01/123969/Semua-Pemda-Diminta-Tiru-Perda-Manokwari-Soal-Miras-, diakses 16 Desember 2014.

“Daftar Peraturan Miras Di Indonesia”, http://antimiras.com/peraturan/?cp=2, diakses 16 Desember 2014.

“Alcohol's� Effects� on� the� Body”,� http://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/alcohols-effects-body,� diakses� 16� Desember� 2014.

“Faktor MIras dan Tindakan Remaja masih Tinggi”, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/23/n2vxrm-faktor-miras-dalam-tindak-kriminal-remaja-masih-tinggi, diakses 16 Desember 2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- 13 -


Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK


DINAMIKA HARGA MINYAK DUNIA DAN DAMPAKNYA

BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL Achmad Sani Alhusain*)

Abstrak

Menjelang akhir tahun 2014, tepatnya pada bulan Desember, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dikisaran rata-rata US$65,12/barel. Penurunan harga ini� cukup� signifikan,� yaitu� mencapai� 37,81%� dibandingkan� dengan� harga� minyak� mentah� dunia� pada� awal� tahun� 2014� yang� mencapai� US$104,71/barel.� Penurunan� harga minyak mentah dunia ini ternyata diakibatkan oleh kelebihan pasokan dan adanya perebutan pangsa pasar. Terlepas dari itu, bagaimana pun, penurunan harga minyak mentah dunia ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari penurunan harga ini.

PendahuluanPergerakan harga minyak mentah dunia

sangat sulit untuk diprediksi dengan tepat. Dalam dua tahun belakangan ini dan bahkan pada awal tahun 2014, harga minyak mentah dunia masih berada di atas US$100/barel. Harga ini terus bertahan sampai bulan Agustus 2014. Sebaliknya, pada bulan-bulan selanjutnya sampai bulan Desember 2014 ini, harga minyak mentah dunia ini terus mengalami penurunan hingga mencapai rata-rata US$65,12/barel. Rata-rata harga bulan Desember ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak mentah dunia per 10 Desember 2014, yaitu sebesar US$61,35/barel (lihat Gambar 1).

Gambar 1 Harga Rata-rata BulananMinyak Dunia Tahun 2014

Sumber: diolah dari OPEC

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI, E-mail: [email protected]

- 14 -

Di tengah-tengah terjadinya penurunan harga minyak mentah ini, Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) menyatakan tidak memiliki target harga minyak dan sekaligus meminta negara-negara Timur Tengah untuk terus berinvestasi dalam eksplorasi dan produksi. OPEC memperkirakan akan terjadi perebutan pasar minyak dunia antara produsen OPEC dengan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun ke depan. Harga minyak mentah dunia, memang telah melewati fundamental pasar. Namun demikian, produksi OPEC tidak akan dipangkas dan sebaliknya OPEC malah berusaha menemukan harga yang sesuai, baik bagi produsen maupun konsumen.

Penurunan harga minyak mentah dunia ini tidak secara otomatis menguntungkan perekonoman global. Pada kenyataannya, turunnya harga minyak mentah dunia secara signifikan� dapat� memukul� pendapatan� potensial� negara-negara pengekspor, memotong aliran pendapatan mereka dan pada gilirannya mengurangi permintaan. Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan bahwa beberapa negara yang kemungkinan besar terkena dampak dari menurunnya harga minyak mentah dunia adalah Venezuela dan Rusia. Kedua negara ini sedang dalam kondisi kekurangan uang sehingga kemungkinan dampaknya akan memperbesar risiko kegagalan melunasi utang. Demikian juga dengan Irak yang merupakan salah satu negara utama OPEC. Menteri keuangan Irak menyatakan bahwa Irak sedang menghadapi krisis keuangan karena penurunan� harga� minyak� mentah� dan� konflik� dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Fenomena dan dampak penurunan harga minyak mentah dunia yang terjadi saat ini menjadi menarik untuk diketahui. Apa penyebab penurunannya dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia akan diuraikan lebih lanjut.

Penyebab Turunnya Harga Minyak Mentah

Mengamati penurunan harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini menyebabkan IEA menurunkan proyeksi permintaan minyak global pada tahun 2015. Dalam laporan bulanannya, IEA menyebutkan bahwa meskipun proyeksi permintaan minyak global akan mengalami pertumbuhan 900.000 barel per hari (bph), tetapi jumlah tersebut sebenarnya telah berkurang 230.000 barel per hari dari perkiraan semula.

Pri Agung Rakhmanto dalam sebuah artikelnya menjelaskan bahwa secara

fundamental, pasar minyak mentah dunia dalam 2-3 tahun terakhir ini mengindikasikan telah terjadi kelebihan pasokan. Dalam kurun waktu tersebut hingga September 2014, nyaris tidak ada lonjakan dan gejolak harga yang berarti meskipun terjadi ketegangan geopolitik di Mesir, Libya, Suriah dan Ukraina. Penyebab utama kelebihan pasokan adalah meningkatnya produksi minyak serpih (shale oil) AS yang telah menjadikannya sebagai tiga besar produsen utama dunia bersama dengan Arab Saudi dan Rusia. Produksi OPEC juga relatif stabil dikisaran 30 juta bph dengan potensi tambahan produksi 0,5 juta – 1 juta bph di negara anggota seperti Iran, Irak, dan Venezuela. Kanada juga terus meningkatkan produksinya hingga mencapai 4 juta bph.

Di sisi lain, pertumbuhan permintaan minyak global terjadi perlambatan. Konsumsi minyak AS selaku konsumen terbesar dunia tumbuh� negatif� karena� ditopang� diversifikasi� gas� serpih� yang� sangat� signifikan.� Sementara� itu, negara konsumen utama di Eropa Barat telah lebih lama mengalami pertumbuhan negatif. Hal yang sama terjadi pada konsumen minyak Jepang seiring dengan pulihnya energi nuklir� dan� diversifikasi� gas.� Tiongkok� dan� India sebagai lokomotif baru pertumbuhan Asia, meskipun mengalami pertumbuhan positif tetapi jauh mengalami penurunan, masing-masing dari 5 persen pada tahun 2012 menjadi hanya 3,5 persen dan 1,2 persen pada tahun 2013. Total permintaan minyak dunia sebanyak 89 juta – 90 juta bph relatif dapat dipenuhi secara aman dengan sumber pasokan yang ada sehingga pasar relatif tidak panik.

Namun demikian, revolusi produksi minyak serpih (shale oil) dan gas serpih (shale gas) di AS benar-benar telah menjadikannya lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan energinya. Perkembangan ini sekaligus mengambil peran lebih penting dalam pasar minyak global. AS terus meningkatkan kapasitas kilangnya, impor minyak AS menurun hampir 3 juta bph, dari sekitar 10 juta bph menjadi sekitar 7 juta bph pada saat ini. Pangsa pasar minyak mentah dan produk kilang AS di pasar global terus berkembang. Bersama dengan Kanada, pangsa pasar ke dua negara ini meningkat dari 10,7 persen pada tahun 2012 menjadi 11,8 persen pada tahun 2013. Secara perlahan hal ini menggeser dominasi pangsa pasar negara Timur Tengah yang pada periode yang sama mengalami penurunan dari 35,6 persen menjadi 34,9 persen (BP Statistical Review, 2014). Hal ini memaksa negara Timur Tengah dan Afrika bersaing� merebut� pasar� Asia� Pasifik.

- 15 -

Strategi beberapa negara anggota utama OPEC, seperti Arab Saudi mulai mengarah kepada penguasaan pangsa pasar dengan menekan atau memperlambat produksi shale oil dan shale gas di AS. Sejak awal Oktober 2014, beberapa negara OPEC khususnya Arab Saudi mulai menurunkan harga ke sejumlah pembeli di Asia dan Eropa sehingga harga mulai jatuh ke level US$80/barel. Harga ini dipandang belum cukup untuk menekan aktivitas eksplorasi dan produksi shale oil dan shale gas di AS, sehingga harga dibiarkan terus menurun hingga sempat menyentuh US$65/barel. Jadi, jelaslah bahwa penurunan harga minyak mentah dunia yang terjadi sejak Oktober 2014 lalu bukan hanya merupakan variasi harga musim gugur, melainkan lebih merupakan cerminan kondisi fundamental kelebihan pasokan yang ditambah dengan pertarungan para pelaku utama untuk menguasai pangsa pasar minyak mentah dunia.

Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia

Menteri Keuangan Bambang PS. Brodjonegoro memperkirakan kondisi harga minyak mentah dunia yang rendah ini akan berlangsung setidak-tidaknya setahun ke depan. Hal ini berdasarkan penilaian bahwa Arab Saudi sebagai produsen terbesar minyak mentah dunia akan membawa harga minyak dunia terus di bawah US$70/barel, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kenyataan akan dampak penurunan harga minyak mentah dunia ini juga harus dihadapi Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia dalam posisi negara yang impor minyak mentahnya lebih besar dari ekspornya (net importir), bukan berarti ekonomi Indonesia akan serta merta diuntungkan oleh adanya penurunan harga minyak mentah dunia ini. Kondisi turunnya harga minyak mentah dunia ini akan berdampak terhadap penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas. Dalam APBN 2015, pemerintah menggunakan asumsi makro harga minyak mentah dunia US$105/barel. Tentunya hampir dapat dipastikan bahwa asumsi tersebut akan dikoreksi dengan sendirinya pada perubahan APBN 2015.

Selain itu, rendahnya harga minyak mentah dunia akan menyebabkan turunnya harga-harga komoditas, termasuk harga komoditas ekspor Indonesia. Hal ini tentunya akan menekan ekspor Indonesia. Kondisi ini akan menekan ekspor Indonesia yang sekitar 60 persen berupa barang komoditas. Kenaikan ekspor manufaktur yang memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah belum dapat mengkompensasi penurunan ekspor komoditas.

Bambang berpandangan bahwa manufaktur Indonesia tidak dalam kondisi terbaik. Saat ini, manufaktur Indonesia hanya menyumbangkan 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pada tahun 1990-an, kontribusinya lebih besar, yaitu sekitar 30 persen.

Disamping dampak negatif ini, turunnya harga minyak mentah dunia juga akan memberikan dampak positif ditandai dengan peningkatan� ruang� stimulus� fiskal.� Untuk� itu,� pemerintah harus segera menyusun kebijakan dan strategi agar dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono menyatakan bahwa menyikapi penurunan harga minyak mentah dunia ini, pemerintah sebaiknya mempertahankan harga premium Rp8.500,- per liter. Hal ini akan memperlebar ruang� fiskal� yang� dapat� dimanfaatkan� sebagai� stimulus� fiskal.� Tony� menghitung� bahwa� pemerintah akan mempunyai uang di atas Rp250� triliun.� Ruang� fiskal� ini� akan� bermanfaat� sangat besar yang dapat mendorong efek berantai apabila dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, Ekonom UBS Edward Teather menjelaskan bahwa penurunan harga minyak mentah dunia akan memperkecil defisit� transaksi� berjalan� di� sejumlah� negara,� termasuk Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), ekspor minyak Indonesia pada Triwulan III Tahun 2014 sebesar US$3,59 miliar, sementara impor minyak Indonesia sebesar US$9,63 miliar. Oleh karena itu, jika harga minyak mentah dunia turun, maka nilai impor minyak Indonesia dengan asumsi jumlahnya tetap akan berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor minyak. Namun demikian,� berdasarkan� NPI� saat� ini,� defisitnya� akan semakin kecil. Seiring dengan dampak positif ini, maka rencana pemerintah untuk menetapkan subsidi tetap Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang tepat. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia bisa memiliki ruang� fiskal� yang� sangat� luas� terutama� untuk� membiayai pembangunan infrastruktur, tentunya dengan catatan pengelolaan subsidi BBM-nya tepat.

Dalam hal investasi, penurunan harga minyak mentah dunia berpotensi menurunkan iklim investasi di bidang industri minyak. Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Lukman Mahfoed menjelaskan bahwa saat ini semua perusahaan yang bergerak di sektor minyak mentah akan mengkaji kembali

- 16 -

rencana investasi mereka. Hal ini terutama dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru beroperasi. Beban perusahaan semakin berat karena harga minyak mentah dunia tidak memenuhi harga keekonomian perusahaan. Beban ini diperberat oleh ongkos operasional yang cukup besar untuk pembebasan lahan, pengurusan perizinan dan sebagainya. Namun demikian, perusahaan yang relatif tidak terpengaruh dengan adanya penurunan harga minyak mentah dunia ini adalah perusahaan yang tidak hanya mengandalkan minyak mentah tetapi juga gas. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan untuk mempermudah perizinan dan memangkas rantai birokrasi yang rumit. Tujuannya adalah untuk mengurangi ongkos operasional perusahaan di sektor minyak mentah.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka sebagai negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka (open-economy), segala perubahan ekonomi yang terjadi di luar akan menimbulkan dampak bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Sebagai contoh, turunnya harga minyak mentah dunia saat ini. Merespons hal ini, pemerintah dengan peluang� ruang� fiskal� yang� cukup� besar,� harus� mengeluarkan� kebijakan� fiskal� yang� dapat� meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang menarik untuk berinvestasi, ramah terhadap investor dan mampu menjaga iklim investasi yang kondusif. Salah satu kebijakan fiskal� yang� penting� segera� direalisasikan� adalah pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah distribusi dan mengurangi biaya logistik serta memenuhi kebutuhan energi.

Disamping itu, pemerintah harus dapat mempersingkat rantai birokrasi dan proses perizinan. Pemerintah juga harus dapat memberikan insentif untuk mendorong peningkatan volume perdagangan ekspor komoditas non-migas ditengah-tengah kemungkinan terjadinya penurunan harga dan mendorong pemenuhan bahan baku bagi manufaktur yang selama ini diimpor.

Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus dapat menciptakan penyaluran dana pada sektor produktif yang mendorong terjadinya ekspansi usaha. Secara bersama-sama,� otoritas� fiskal� dan� moneter� harus� dapat� menjaga� tingkat� inflasi� agar� tidak� membebani� rakyat.

Bercermin dari keberhasilan AS dalam mengembangkan� diversifikasi� energi� berupa� minyak dan gas serpih, maka pemerintah harus segera mengoptimalkan manfaat potensi gas dan batu bara Indonesia. Disamping itu,

sudah waktunya juga pemerintah secara serius mengembangkan potensi sumber energi terbarukan yang sangat melimpah. Selain memproduksi, pemerintah juga harus dapat menyiapkan infrastruktur penyaluran dari hasil pengembangan energi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

PenutupHarga minyak mentah dunia saat ini

sedang mengalami penurunan. Penurunan harga minyak mentah dunia yang terjadi saat ini mencerminkan kondisi fundamental kelebihan pasokan yang ditambah dengan pertarungan para pelaku utama untuk menguasai pangsa pasar minyak mentah dunia.

Pemerintah harus mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan akibat turunnya harga minyak mentah dunia ini dengan� mengeluarkan� kebijakan� fiskal� yang� dapat mendorong investor untuk menanamkan modalnya, melakukan pemangkasan rantai birokrasi, dan mempercepat proses perizinan serta memberikan insentif bagi industri untuk dapat meningkatkan volume ekspornya. BI dan OJK harus dapat lebih sinergis dalam mengeluarkan kebijakan moneter yang tepat untuk memfasilitasi perkembangan sektor industri.

Turunnya harga minyak dunia perlu disikapi secara nasional. Oleh karena itu, DPR harus dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dalam rangka memastikan kebijakan� yang� dikeluarkan� otoritas� fiskal� dan� moneter dapat berjalan dengan baik demi menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Referensi“Harga Minyak: OPEC dan AS Bakal Terlibat

Perang”, Bisnis Indonesia, 14 Desember 2014.

“Harga Minyak Terus Tergelincir”, Kompas, 13 Desember 2014.

“Ekspor Indonesia Akan Tertekan”, Kompas, 13 Desember 2014.

“Minyak Turun, Stimulus Fiskal Naik”, Kompas, 12 Desember 2014.

“Gejolak Harga Minyak”, Kompas, 12 Desember 2014.

“Waspadai Dualime Efek Penurunan Harga Minyak”, Bisnis Indonesia, 10 Desember 2014.

- 17 -


Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


RENCANA KEBIJAKAN MORATORIUM PENERIMAAN CPNS

Dewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi terhadap kinerja sumber daya aparatur pemerintah yang ada saat ini. Moratorium Penerimaan CPNS dilakukan dalam rangka penataan organisasi dan kepegawaian di Indonesia sejalan dengan proses reformasi birokrasi. Namun demikian, terkait rencana kebijakan tersebut dengan masih banyaknya permasalahan kepegawaian di Indonesia sebaiknya disikapi dengan hati-hati dan perencanaan yang matang.

PendahuluanPemerintahan Presiden Joko Widodo

(Jokowi) berencana melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai tahun 2015 mendatang. Moratorium tersebut akan berlangsung selama 5 tahun yang berarti selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) tidak akan ada rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono melakukan moratorium CPNS pada tahun 2011 hingga Desember 2012. Saat itu, alasan moratorium dikarenakan pemerintah ingin melakukan penataan birokrasi yang gemuk sehingga PNS didistribusikan ke daerah atau kementerian yang kekurangan tenaga.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, pemberlakuan moratorium ini untuk

memberikan kesempatan kepada seluruh instansi melakukan audit organisasi, sehingga bisa diketahui berapa angka ideal PNS di Indonesia. Pemerintah juga perlu melakukan kajian terkait rasio jumlah pegawai negeri yang tepat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Namun demikian, rencana pemerintah melakukan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dianggap berpotensi melanggar konstitusi. menurut Dosen Program Studi Pasca Sarjana Universitas Nasional Rumainur Tanjung, seleksi penerimaan tersebut merupakan salah satu hak warga negara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, adanya moratorium

*) Peneliti Muda Kabijakan dan Administrasi Publik pada Bidang Politik Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: [email protected].

- 18 -

dianggap dapat menghalangi hak konstitusi seseorang yang ingin menjadi PNS. Rumainur menilai, pemerintah terlalu gegabah dengan rencana moratorium CPNS tanpa mengkajinya lebih mendalam. Apalagi, pemerintah tidak memberikan penjelasan mengenai latar belakang akan ditetapkannya kebijakan tersebut kepada masyarakat. Menurut Rumainur, platform pemerintahan Presiden Jokowi menyatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apa pun. Jika rencana moratorium tetap berjalan, justru akan menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi karena berlawanan dengan platform pemerintahannya tersebut.

Selain itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai program moratorium penerimaan PNS selama 5 tahun semakin membuat pelayanan publik di Indonesia terpuruk. Pada akhirnya, sulit untuk mengejar kualitas pelayanan dengan negara tetangga. Menurut� Ketua� KASN,� Sofian� Effendi,� standar� pelayanan publik di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah 84 orang PNS per 1.000 penduduk. Hal ini berarti setiap 12 orang penduduk dilayani 1 PNS, jadi pelayanan publik mereka bagus. Standar paling minimal 20 PNS per 1.000 penduduk, sehingga pelayanan publiknya menjadi minim. Oleh karena itu, pelaksanaan moratorium selama 5 tahun akan berisiko bagi Indonesia.

Moratorium Penerimaan CPNSKebijakan moratorium CPNS bukan

merupakan wacana baru dalam kebijakan pemerintahan di Indonesia. Pada masa pemerintahan SBY-Boediono pernah melaksanakan kebijakan serupa yang berlangsung pada 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 yang lalu. Adapun kebijakan moratorium CPNS pada saat itu ditetapkan dengan Peraturan Bersama tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan pada tanggal 24 Agustus 2011. Tujuan moratorium bukan sekadar menghentikan penerimaan pegawai, tetapi selama penghentian penerimaan itu

pemerintah melakukan penghitungan ulang seluruh kebutuhan pegawai negeri. Selain itu, juga akan ada evaluasi mengenai struktur organisasi seluruh lembaga pemerintah di pusat maupun daerah.

Dasar hukum kebijakan moratorium pada masa pemerintahan SBY-Boediono tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-632 Tahun 2011, dan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penghematan anggaran belanja dilakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS.

Terkait kebijakan moratorium atau penghentian sementara perekrutan CPNS selama lima tahun kedepan, rencana tersebut dilakukan karena biaya belanja pegawai semakin membengkak dan membuat APBN dan APBD kewalahan. Selain memberikan kesempatan kepada seluruh instansi melakukan audit organisasi, moratorium ini untuk memberikan ruang pada pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada saat ini serta agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi dapat berjalan� efisien� dan� produktif.� Di� samping� itu, moratorium dilakukan karena proses penerimaan CPNS selama ini ditengarai tidak tepat sasaran kebutuhan, berindikasi bernuansa KKN, tidak transparan bahkan di beberapa kasus terbukti menjadi ajang pemerasan.

Namun demikian, KemenPAN-RB memastikan kebijakan moratorium tidak berlaku untuk tenaga profesi guru dan tenaga medis, mengingat jumlahnya yang masih kurang. Adapun mengenai rekruitmen CPNS 2014 yang sudah berjalan akan dibiarkan berjalan. Namun untuk tahun 2015 nanti, kebijakan penerimaan CPNS akan dikaji kembali sehingga perlu ada moratorium. Data KemenPAN-RB, jumlah PNS di seluruh Indonesia untuk tahun 2013 mencapai 4,3 juta orang. Jumlah tersebut berkurang banyak karena adanya moratorium tahun 2010-2011, disamping kuota penerimaan CPNS 2012-2014 yang terus berkurang. Adapun mengenai

- 19 -

pertumbuhan jumlah PNS di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Pertumbuhan Jumlah PNS 2003 hingga Desember 2013

Tahun Pertumbuhan %

2003 3.648.0052004 3.587.337 -1,662005 3.662.336 2,092006 3.725.231 1,722007 4.067.201 9,182008 4.083.360 0,402009 4.524.205 10,802010 4.598.100 1,632011 4.570.818 -0,592012 4.467.982 -2,252013 4.362.805 -2,35

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah PNS dari tahun 2003 sampai dengan Desember 2013 mengalami peningkatan jumlah sebesar 714.800 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,64%. Pada tahun 2008-2009 terjadi kenaikan tertinggi yaitu mencapai 10,80%. Namun pada tahun 2010-2013 mengalami penurunan yang disebabkan adanya pensiun pegawai dan kebijakan moratorium pada tahun 2011-2012 yang lalu. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan tersebut, dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Berdasarkan penetapan kebutuhan ini, KemenPAN-RB melakukan pengadaan PNS.

Dampak Kebijakan MoratoriumAdanya kebijakan moratorium

penerimaan CPNS nantinya akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya masyarakat yang ingin menjadi PNS harus mencari lapangan kerja lain di luar PNS. Memang tak bisa dipungkiri menjadi PNS merupakan harapan tebesar sebagian masyarakat Indonesia khususnya para sarjana yang baru lulus kuliah (fresh graduate), dan hal ini bisa dilihat dari banyaknya para pelamar CPNS jika ada penerimaan CPNS disetiap instansi pemerintah. Bahkan satu formasi jabatan dapat diperebutkan oleh ratusan pelamar kerja. Pola

pikir yang melekat dan mengatakan bahwa dengan menjadi PNS hidup akan semakin bahagia membuat sebagian warga masyarakat dan para generasi muda tertarik untuk menjadi PNS padahal masih banyak pekerjaan yang bisa ditekuni selain PNS seperti pengusaha atau wirausaha. Justru menjadi pengusaha atau wirausaha akan membuat lapangan kerja semakin banyak dan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga dapat mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor swasta.

Selain itu, dikhawatirkan terjadi kekosongan pegawai karena adanya pensiun dan tidak diisi dengan pegawai baru, sehingga PNS dituntut untuk multitasking. Hal ini disebabkan karena pegawai yang ada harus mampu menjalankan tugas dan fungsi pegawai yang pensiun. Pelayanan publik dikhawatirkan akan berkurang kualitasnya. Hal ini disebabkan pemerintah kekurangan sumber daya manusia. Menurut Kepala Biro Kepegawaian BKN, Tauchid Djatmiko, hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu distribusi PNS perlu segera dilakukan terutama di daerah-daerah yang kekurangan pegawai.

Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman, proses seleksi dan rekrutmen CPNS yang sudah ada tetap berjalan dan lebih dimaksimalkan agar mendapatkan calon aparatur pemerintah yang andal dan berkualitas.� Menurutnya,� secara� filosofi,� moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi apakah sumber daya aparatur pemerintah yang ada saat ini sudah maksimal dalam bekerja. Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan dan program yang akan dilakukan pemerintah baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo berjalan baik, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi PNS yang sudah ada. Selain itu, melalui moratorium PNS, akan dikaji secara seksama dan mendalam kondisi pegawai yang ada untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian. Untuk itu, perlu dikaji ulang sumber daya manusia aparatur pemerintahan seperti apa yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan visi yang dicanangkan pemerintah baru. Herman menambahkan, kebijakan moratorium adalah media untuk mengevaluasi agar langkah yang dilakukan ke depan benar-benar maksimal menyelesaikan persoalan tentang birokrasi dan

- 20 -

kepegawaian.

PenutupSejalan dengan rencana kebijakan

moratorium PNS, KemenPAN-RB juga memastikan rencana moratorium penerimaan PNS yang dijadwalkan selama 5 tahun ke depan akan disesuaikan dengan kondisi kepegawaian secara nasional. Selain itu, kondisi keuangan negara juga menjadi salah satu pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Moratorium tersebut dijadwalkan selama 5 tahun, akan tetapi dalam perjalanan waktu jika kondisi keuangan negara sudah membaik, kebutuhan pegawai juga meningkat, maka bisa saja pada tahun ketiga penerimaan PNS dibuka kembali. Selanjutnya, penerimaan kembali PNS akan disesuaikan dengan hasil penataan organisasi, kompetensi pegawai meningkat, dan kebutuhan yang pengawai dalam jumlah besar.

Walaupun demikian, kebijakan moratorium CPNS yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK pada lima tahun mendatang masih sebatas rencana dan belum memiliki landasan hukum. Seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi, perlu penataan organisasi dan kepegawaian yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia. Namun demikian, rencana kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Rencana kebijakan tersebut dianggap belum tentu dapat mengatasi berbagai persoalan kepegawaian yang ada saat ini.

Terkait dengan rencana pemerintah tersebut, DPR dapat memberikan pandangan dengan menyikapi persoalan tersebut. Mengingat masih banyaknya persoalan kepegawaian yang ada, perlu dikaji tepat tidaknya kebijakan moratorium penerimaan CPNS tersebut dilakukan di tahun mendatang. Namun tetap dengan memperhatikan segala aspek dan pertimbangan demi kesejahteraan rakyat.

Referensi:Peraturan Bersama Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-632 Tahun 2011, dan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

"Lima Tahun Tidak Ada Rekrutmen

CPNS", pada http://www.jpnn.com/read/2014/10/28/266406/Lima-Tahun-Tidak-Ada-Rekrutmen-CPNS- diakses 5-12-2014.

"Seleksi CPNS Dimoratorium Penerimaan Guru dan Tenaga Medis Tetap Berjalan? ", pada http://nasional.kompas.com/read/2014/11/04/17203251/Seleksi .CPNS.Dimoratorium.Penerimaan.Guru.dan.Tenaga.Medis.Tetap.Berjalan?utm_s o u r c e = n e w s & u t m _ m e d i u m = b p -kompas&utm_campaign=related& diakses tanggal 5-12-2014.

"Rencana Moratorium CPNS Dinilai Berpotensi Langgar Konstitusi?", Pada http://nasional.kompas.com/read/2014/10/29/15225181/Rencana.Morator ium.CPNS.Dini la i .Berpotensi.Langgar.Konstitusi?utm_s o u r c e = n e w s & u t m _ m e d i u m = b p -kompas&utm_campaign=related&, diakses tanggal 5-12-2014.

"Kebijakan Moratorium CPNS MenPAN-RB Yuddy Crisnandi", pada http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/535-kebijakan-moratorium-cpns-menpan-rb-yuddy-crisnandi, diakses tanggal 5-12-2014.

"Lima Tahun Tak Rekrut PNS, MenPAN-RB Tak Takut Kekurangan Pegawai", pada http://bisnis.liputan6.com/read/2131702/5-tahun-tak-rekrut-pns-menpan-rb-tak-takut-kekurangan-pegawai, diakses tanggal 8-12-2014.

"Moratorium PNS 5 Tahun Bakal Ganggu Pelayanan Publik RI", pada http://bisnis.liputan6.com/read/2140387/moratorium-pns-5-tahun-bakal-ganggu-pelayanan-publik-ri, diakses tanggal 8-12-2014.

"Keuangan Negara Memungkinkan, MenPAN-RB akan Cabut Moratorium CPNS", pada http://www.jpnn.com/r e a d / 2 0 1 4 / 1 1 / 0 5 / 2 6 7 9 6 7 / K o n d i s i -Keuangan-Negara-Memungkinkan, -MenPAN-RB-akan-Cabut-Moratorium-CPNS-, diakses tanggal8-12-2014.

"Tabel Pertumbuhan Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin", 2003-Desember 2013, pada http://118.97.48.2/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2602&Itemid=1042&lang=in diakses tanggal16-12-2014.

"Sambut Moratorium, PNS Dituntut untuk Multitasking", pada http://www.bkn.go.id/berita/sambut-moratorium-pns-dituntut-untuk-multitasking diakses tanggal 8-12-2014.

vol vi no.24 ii p3di desember 2014

Documents