vol vi no 20 ii p3di oktober 2014

8/10/2019 Vol VI No 20 II p3di Oktober 2014

1/24


2/24


3/24

- 1 -

Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)Sekretariat Jenderal DPR RI

www.dpr.go.idISSN 2088-2351

Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014H U K U M

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

KONTROVERSI PERPPU PILKADADAN PERPPU PEMDA

Monika Suhayati*)

Abstrak

Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan

Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Kedua

Perppu ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan yang berikut,

yaitu Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015. DPR diuji dalam penetapan

Perppu yang nilai politisnya sangat tinggi ini menjadi UU sesuai dengan rambu-rambu

konstitusional.

PendahuluanPada tanggal 2 Oktober 2014,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)menandatangani Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota (Perppu Pilkada) dan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Perppu Pemda). PerppuPilkada menolak pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotayang (UU Pilkada) yang mengatur mekanismepemilihan kepala daerah oleh DPRD, sedangkanPerppu Pemda mengubah ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yangmemberi kewenangan kepada DPRD untukmemilih kepala daerah.

Perppu Pilkada mengubah mekanismepemilihan kepala daerah menjadi secaralangsung oleh rakyat. Menurut mantan WakilMenteri Hukum dan HAM Denny Indrayana,penerbitan Perppu Pilkada dan Perppu Pemdadilakukan karena Presiden SBY menghendakipelaksanaan pilkada yang lebih baik darisebelumnya. Sejak awal pembahasan UU

Pilkada, Presiden menginginkan pelaksanaanpilkada secara langsung dengan sejumlahperbaikan.

Menurut Direktur Jenderal OtonomiDaerah Kementerian Dalam Negeri,Djohermansyah Johan, isi Perppu Pilkada

*) Peneliti Muda Hukum, pada Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat JenderalDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. E-mail: [email protected].


4/24

- 2 -

tidak sepenuhnya sama dengan draf RUUPilkada Langsung yang pernah dibahas DPRdan Pemerintah. Materi Perppu Pilkada 95%sama dengan RUU Pilkada Langsung yangpernah dibahas DPR dan Pemerintah, yaitumenyempurnakan materi di RUU denganmenambahkan atau menghilangkan pasal. Salahsatu pasal yang dihilangkan dari draf RUUterkait dengan sanksi denda yang harus dibayarcalon kepala daerah jika terbukti memberikanuang kepada partai politik untuk mengusungnyajadi kepala daerah.

Pasca-penetapan Perppu Pilkada danPerppu Pemda, Mahkamah Konstitusi (MK)menerima beberapa permohonan judicialreview terhadap UU Pilkada. Pada tanggal 23Oktober 2014, MK menyatakan tidak dapatmenerima lima permohonan terkait pengujian

UU Pilkada, yakni Putusan No. 97-98-101-105-111/PUU-XII/2014. Menurut MK dalamputusannya, Presiden pada tanggal 2 Oktober2014 telah menetapkan Perppu Pilkada, yangdi dalam Pasal 205 Perppu Pilkada menyatakanbahwa pada saat Perppu Pilkada ini berlaku,UU Pilkada dicabut dan dinyatakan tidakberlaku. Dengan demikian UU Pilkada yangmenjadi objek permohonan sudah tidak adamaka kedudukan hukum (legal standing) parapemohon dan pokok permohonan para pemohon

judicial reviewtidak dipertimbangkan.

Dasar Hukum Penetapan PerppuPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) ditetapkan oleh Presidentanpa didahului oleh persetujuan bersama DPR.Perppu diatur dalam Pasal 22 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD Tahun 1945) yang menyatakan:(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai penggantiundang-undang;(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatdalam persidangan yang berikut; dan

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, makaperaturan pemerintah itu harus dicabut.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto,Perppu merupakan peraturan yang setingkatdengan undang-undang, dibuat dalamkegentingan yang memaksa, dibentuk olehPresiden, dan mempunyai fungsi yang samadengan undang-undang. Oleh karenanya, materimuatan Perppu sama dengan materi muatan

undang-undang. Menurut Bagir Manan, materimuatan Perppu semestinya hanya mengenaihal yang berkaitan dengan penyelenggaraanpemerintahan (administrasi negara). Jaditidak boleh dikeluarkan Perppu yang bersifatketatanegaraan dan hal yang berkaitan denganpelindungan dan jaminan hak dasar rakyat.Hal-hal yang berkaitan dengan isu ini misalnya,lembaga negara, kewarganegaraan, teritorialnegara, dan hak dasar rakyat.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(UU No. 12 Tahun 2011), Perppu ditempatkansebagai peraturan perundang-undangan yangsejajar dengan undang-undang. Pasal 11 UUNo. 12 Tahun 2011 menyatakan materi muatan

Perppu sama dengan materi muatan undang-undang. Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014tanggal 11 Februari 2014 menyatakan materimuatan Perppu adalah materi muatan undang-undang, mempunyai daya-berlaku sepertiundang-undang dan mengikat umum sejakdiundangkan.

Penerbitan Perppu Pilkada dan PerppuPemda harus memenuhi ketentuan dalam Pasal22 ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu dalam halihwal kegentingan yang memaksa Presiden

berhak menetapkan Perppu. UUD Tahun 1945tidak memberikan pengertian keadaan yangtermasuk dalam kegentingan yang memaksa.MK dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009tanggal 8 Februari 2010 memberikan tigasyarat adanya kegentingan yang memaksasebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1)UUD Tahun 1945 tersebut, yaitu:1. adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak

untuk menyelesaikan masalah hukumsecara cepat berdasarkan undang-undang;

2. undang-undang yang dibutuhkan tersebutbelum ada sehingga terjadi kekosonganhukum atau undang-undang terkait yangada tetapi tidak memadai; dan

3. kekosongan hukum tersebut tidak dapatdiatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karenaakan memerlukan waktu yang cukup lama,sedangkan keadaan yang mendesak tersebutperlu kepastian untuk diselesaikan.

MK dalam Putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan Presiden berwenanguntuk mengeluarkan Perppu hanya dalamkeadaan kegentingan yang memaksa. Syarat


5/24

- 3 -

ini ditetapkan oleh konstitusi sehingga bersifatmengikat. Presiden tidak berwenang untukmembuat Perppu tanpa adanya kegentinganyang memaksa. Perppu yang sama materi dankekuatannya dengan Undang-Undang tidakdibentuk oleh Presiden bersama DPR [vide Pasal20 UUD Tahun 1945], tetapi hanya dibentukoleh Presiden seorang diri. Oleh karenanya,sangat beralasan jika UUD Tahun 1945memberi syarat kapan Perppu dapat dibentukoleh Presiden, yaitu keadaan kegentingan yangmemaksa.

Kontroversi Perppu Pilkada dan PerppuPemda

Penerbitan Perppu Pilkada dan PerppuPemda mengundang reaksi banyak pihak.Menurut calon presiden terpilih, Joko Widodo

(sebelum dilantik), semangat saling menjegalyang terjadi saat ini cenderung mengabaikanaspirasi rakyat. Menurutnya, elit politikseharusnya mendengarkan suara rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi ketika akanmembuat suatu keputusan. Wakil Ketua UmumPartai Golkar, Agung Laksono, menilai duaPerppu yang dikeluarkan Presiden SBY akanmendapatkan dukungan dari DPR, termasukpartai yang bergabung dalam Koalisi MerahPutih yang menginginkan pemilihan kepala

daerah melalui DPRD.Pakar hukum tata negara, Saldi Isra,

berpendapat Perppu yang dikeluarkan PresidenSBY otomatis menggantikan UU Pilkadadan merevisi UU Pemda. Namun demikian,Perppu itu nantinya akan disahkan menjadiUU tergantung pertarungan politik di DPR.Pakar hukum UNS Surakarta, Agust Riewanto,menyatakan pranata ketatanegaraan telahmengakomodasi presiden untuk mengeluarkanPerppu, yakni Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945

yang menegaskan dalam situasi darurat presidendiberi kewenangan untuk mengeluarkanPerppu. UUD Tahun 1945 tidak menyediakantafsir secara eksplisit mengenai situasi darurattersebut sehingga tafsiran situasi darurat sangatbergantung pada subjektivitas presiden.

Sementara itu, pakar hukum tata negaralain, Faisal Akbar Nasution, mengatakanpembentukan Perppu harus dalam kondisikegentingan dan kekisruhan dalam negeri yangtidak bisa ditoleransi lagi sehingga Perppuyang ditandatangani Presiden SBY tentang UUPilkada dinilai tidak memenuhi syarat. Perppuharus lahir karena ada beberapa kondisi,

yakni pertama, tindakan yang mengaturtentang Perppu itu belum ada pengaturannyadalam berbagai UU atau belum ada UU yangmengaturnya. Artinya, penerbitan Perppudapat dilakukan apabila misalnya UU Pilkadabelum disahkan dan masih menggunakanUU lama (UU No 22 Tahun 2004). Dengandemikian, karena UU Pilkada sudah disahkansehingga Perppu menjadi tidak diperlukan lagi.

Alasan lain, isi UU Pilkada belumdilaksanakan sehingga belum terlihatdampaknya terutama secara politis dansosiologis.Kedua, munculnya Perppu haruslahdiakibatkan adanya kerugian yang dialamiseluruh warga negara atas UU yang sudahada. Atas dasar itu, kita dapat menarikkesimpulan, penerbitan Perppu Pilkada danPerppu Pemda belum memenuhi persyaratan

pembentukannya, yakni kondisi keterdesakkandan/atau kedaruratan. Penolakan masyarakatsecara meluas terhadap UU Pilkadayang mengatur pemilihan kepala daerahmelalui DPRD belum dapat disebut sebagaikegentingan yang memaksa. Demikian pula, isukekosongan hukum pun tidak memenuhi syaratkarena masih ada kerangka hukum terkait. UUPilkada baru disahkan beberapa hari sebelumdikeluarkan Perppu sehingga tidak dapatdikatakan UU Pilkada tersebut tidak memadai

dan memerlukan suatu Perppu.

Persetujuan DPR terhadap PerppuBerdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD

Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011, proses selanjutnya setelahsuatu Perppu ditetapkan adalah mendapatpersetujuan DPR dalam persidangan yangberikut. Pada saat dikeluarkan Perppu UUPilkada dan Perppu UU Pemda tanggal 2Oktober 2014, DPR sedang dalam Masa

Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015sehingga pengambilan keputusan terhadapPerppu UU Pilkada dan Perppu UU Pemdadilakukan pada masa persidangan berikutnyayaitu Masa Persidangan II Tahun Sidang2014-2015 yang akan dimulai pada tanggal 12Januari 2015.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU No.12 Tahun 2011, DPR hanya memberikanpersetujuan atau tidak memberikan persetujuanterhadap Perppu. Artinya, persetujuan atautidak persetujuan dilakukan terhadap Perppusecara keseluruhan. UU No. 12 Tahun 2011tidak memberikan kemungkinan memberikan


6/24

- 4 -

persetujuan atau tidak persetujuan terhadapsebagian atau pasal-pasal tertentu dalamPerppu. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal52 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwadalam hal Perppu mendapat persetujuan DPRdalam rapat paripurna, maka Perppu tersebutditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun,

dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuanDPR dalam rapat paripurna, Perppu tersebutharus dicabut dan harus dinyatakan tidakberlaku. DPR atau Presiden kemudianmengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu.RUU ini harus mengatur segala akibat hukumdari pencabutan Perppu. Penetapan RUUPencabutan Perppu dilakukan dalam rapatparipurna yang sama dengan rapat paripurnapemberian tidak persetujuan DPR terhadapPerppu.

Proses persetujuan DPR atas Perppumenjadi suatu proses politik karenamemerlukan persetujuan fraksi-fraksi partaipolitik di DPR. Proses persetujuan DPR atasPerppu Pilkada dan Perppu Pemda akansulit dikarenakan komposisi koalisi fraksidi DPR saat ini yaitu Koalisi IndonesiaHebat pendukung pilkada langsung hanyamendapatkan 268 suara, sedangkan KoalisiMerah Putih pendukung pilkada melalui DPRDmendapatkan 292 suara. DPR diharapkanmempertimbangkan ketentuan Pasal 22 ayat

(1) UUD Tahun 1945 sebagai dasar hukumpenetapan suatu Perppu dan mendengarkanaspirasi suara rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi berdasarkan Pasal 1 ayat(2) UUD Tahun 1945 dalam pengambilankeputusan tesebut.

PenutupSecara konsitusional, penerbitan Perppu

dilakukan pada saat negara dalam keadaankegentingan yang memaksa meskipun UUD

Tahun 1945 tidak memberikan pengertianyang dimaksud sebagai kegentingan yangmemaksa. Pada saat dikeluarkannya PerppuPilkada dan Perppu Pemda tidak terdapatkeadaan kegentingan yang memaksa dan tidakterdapat kebutuhan yang mendesak untukpenerbitan suatu Perppu. Oleh karena itu, demikepastian hukum penetapan suatu Perppudiperlukan pengaturan yang memberikanpengertian frasa kegentingan yang memaksasebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1)

UUD Tahun 1945. Hal ini untuk mencegahPerppu digunakan oleh presiden secarasubjektif sebagai jalan untuk membentukperaturan yang berlaku sebagai undang-undang

tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu.Perppu harus mendapat persetujuan DPR

dalam persidangan yang berikutnya. Dengandemikian, pengambilan keputusan terhadapPerppu Pilkada dan Perppu Pemda harusdilakukan pada Masa Persidangan II TahunSidang 2014-2015 yang dimulai pada tanggal

12 Januari 2015. Perppu Pilkada dan PerppuPemda ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015. DPR dituntut untuk dapat mengambilkeputusan politis yang benar-benar sejalandengan ketentuan konstitusi dalam rangkamenegakkan kedaulatan rakyat.

ReferensiMaria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu

Perundang--undangan (1) Jenis, Fungsi,dan Materi Muatan, Yogyakarta: PenerbitKanisius, 2007.

Widodo Ekatjahjana, Pembentukan PeraturanPerundang-undangan Dasar-Dasar danTeknis Penyusunannya, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 11 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 97-98-101-105-111/PUU-XII/2014 tanggal 23

Oktober 2014.Perppu Pilkada Disambut Luas, Kompas, 4

Oktober 2014.Elite Politik Jangan Jegal Perppu Pilkada,

Media Indonesia, 4 Oktober 2014,Perppu Pilkada dan Nurani Koalisi Merah

Putih,Media Indonesia, 7 Oktober 2014.Perppu Pilkada Jadi Pertaruhan Demokrat dan

SBY,Media Indonesia, 6 Oktober 2014.Pakar Hukum Tata Negara di Medan: Perpu

atas UU Pilkada Dapat Timbulkan Banyak

Pokimek, http://hariansib.co/view/Hukum/31536/Pakar-Hukum-Tata-Negara--di-Medan--Perpu-atas-UU-Pilkada-Dapat-Timbulkan-Banyak-Pokimek.html#.VEce-8lIO0o, diakses 22 Oktober 2014.

Ini Isi Perppu Pilkada yang DikeluarkanPresiden SBY, http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/Ini.Isi.Perppu.Pilkada.yang.Dikeluarkan.Presiden.SBY, diakses 24 Oktober 2014.

Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK

Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10319#.VE7968lIO0o, diakses 28 Oktober 2014.


7/24

- 5 -



Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL


KEGAGALAN INDONESIADI PEMILIHAN PRESIDEN IPU

Poltak Partogi Nainggolan*

AbstrakDelegasi DPR RI telah tiga kali mengalami kekalahan dalam pemilihan Presiden IPU.

Kekalahan terakhir kali terjadi pada SU ke-131 pada 17 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss.

Kejadian ini mengulangi SU ke-125 tahun 2011 di Bern dan ke-118 di Jenewa, dan

luput dari upaya untuk mempelajari sumber masalah dan menemukan solusi untuk

tidak mengulanginya di masa depan. Esai ini menganalisis penyebab kekalahan dari

berbagai perspektif ilmiah objektif, yang bersifat saling melengkapi. Diharapkan,

dengan antisipasi masalah di lapangan dan persiapan yang lebih baik, momentum yang

mendukung dapat diciptakan, sekaligus dapat memenangkan kandidat dari delegasi

parlemen Indonesia.

PendahuluanPada 16 Oktober 2014 hasil pemilihan

Presiden Uni Parlemen Dunia (IPU)akhirnya dikabarkan dari Jenewa (Geneve),Swiss. Berita yang ditunggu penuh harapdan antusiasme mengalami anti-klimaks.Kandidat Presiden IPU dari DPR RINurhayati Ali Assegaf, bersama kandidatdari Australia, Bronwyn Bishop, diberitakanmengalami kekalahan dalam dua putaranpemungutan suara dari rivalnya Saber

Chowdury asal Bangladesh. Di putaranpertama, dari 340 anggota delegasi IPUyang memberikan suara mereka, Nurhayatimemperoleh tempat ketiga dengan 76 suara,sedangkan Chowdhury di tempat pertamadengan 108 suara, diikuti oleh Bishopsebanyak 99 suara, sementara Abdulla Shahid

dari Maladewa menjadi juru kunci dengan57 suara. Tidak adanya calon yang meraihminimum single mayority, pemungutansuara di putaran kedua dilakukan, diikuti 3kandidat peraih suara terbanyak, termasukNurhayati. Hasilnya, pemilihan putarankedua ini tetap dimenangkan Chowdhurydengan perolehan suara jauh lebih banyak,yakni 169 suara, sedangkan Bishop danNurhayati dengan masing-masing perolehansuara sebanyak 95 dan 57 suara.

Dari hasil putaran pemungutan suarafinal ini, tampak penurunan suara untukkandidat dari Indonesia. Kegagalan inimenjadi kegagalan yang ketiga kalinya bagikandidat asal Indonesia, setelah sebelumnya,kandidat yang sama, Nurhayati, pada tahun2011, dalam Siang Umum (SU) IPU ke-125

*) Research professor untuk masalah-masalah hubungan internasional, senior specialistuntuk isu politik, demokrasi, keamanan dan non-traditionalsecurity threats pada bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). E-mail [email protected].


8/24

- 6 -

di Bern, Swiss, mengalami kekalahan tipis,selisih 7 suara dalam pemilihan PresidenIPU, dari lawannya, Abdelwahad Radi, asalMaroko. Sedangkan kandidat Indonesiasebelum itu, Agung Laksono, yang pernahmencalonkan diri, tidak terpilih, akibatkekalahan telak, 113 suara berbanding 200,dari pesaingannya, Theo Ben Gurirap, asalNamibia, Afrika, dalam SU ke-118 IPU.

Kekalahan ini memunculkanpertanyaan, mengapa kandidat dariAsia, apalagi Indonesia, begitu sulitmemenangkan perebutan kursi PresidenIPU? Sejak berdirinya IPU 125 tahun yanglalu, Asia baru kebagian memimpin IPUsebanyak 2 kali saja, sedangkan Afrika sudah5 kali, Amerika Latin lebih banyak lagi, yaitu6 kali, dan selebihnya, silih berganti dikuasainegara-negara asal Eropa yang berperan

besar dalam merintis pendirian IPU, sepertiPerancis, Inggris, Jerman, dan Belgia.Kandidat dari Indonesia selama ini belumada yang berhasil terpilih, setelah majudalam 3 kali pemilihan, walaupun Indonesiasejak tahun 1976 sudah mengirimkan secarateratur anggotanya ke Sidang Umum IPUdan sidang-sidang terkait lainnya.

Masalah PersiapanPertama-tama harus dikatakan bahwa

persiapan memegang peran penting, karenapersiapan yang optimal adalah setengahpencapaian tujuan. Posisi Presiden IPUbukan sebagai simbol, tetapi mempunyaiperan nyata sebagai Presiden GoverningCouncil, yang sebelumnya disebut Inter-Parliamentary Council, atau badan plenopembuat dan penentu kebijakan IPU. Diamemegang tanggung jawab atas efektivitaskerja komisi-komisi tetap dan kelompokkerja IPU, seperti Komisi Perdamaian dan

Keamanan Internasional dan berbagaiMasalah-masalah terkait PBB sepertimasalah-masalah Timur Tengah. Karenaitu, Presiden IPU memiliki makna strategissebagai mitra kerja setara PBB, yangmerepresentasikan aspirasi dan kepentinganrakyat sejagad. Buat Indonesia, posisi initidak kalah prestise dan manfaatnya sebagaiwahana perjuangan kepentingan di duniainternasional.

Persiapan menjadi bertambah pentingketika kita mengetahui bahwa merekayang maju sebagai kandidat Presiden IPUmemiliki pengalaman yang dapat diandalkandan dijual ke perwakilan rakyat sedunia,

terutama yang berskala internasional.Sebagai konsekuensinya, setiap kandidatmembutuhkan tim sukses dan asistensi yangcakap untuk mendukung proses pencalonansampai pada tingkat pemilihannya.Kemampuan individual anggota tim suksesdan asistensi menjadi vital, terutama

pengalaman di lapangan dalam melakukanpraktek diplomasi, negosiasi, komunikasi,dan memahami dengan baik dinamikaperkembangan politik nasional daninternasional yang berkembang cepat dandengan segala komplikasnya.

Latar belakang studi dan penguasaanbahasa menjadi sangat penting karenabersifat mendasar dan sangat menentukankeberhasilan diplomasi internasional dalamproses pemilihan seorang Presiden IPU.Kandidat sudah harus menguasai mekanismekerja, khususnya pemilihan, PresidenIPU, peta permasalahan, serta konstelasikekuasaan dan politik di dalamnya. Terkaitini, tim sukses dan asistensi yang ada didelegasi grup nasional Indonesia ke IPU,apalagi ke SU pemilihan Presiden IPU,tentu harus disiapkan jauh lebih baik,pembentukan, cara kerja, komposisi, dankecakapan individualnya, jika ingin meraihtarget. Pembentukannya harus dilakukanlebih dini dan waktu kerja mereka tidak

bisa instan, tetapi jauh lebih lama. Sebab,begitu banyak pekerjaan untuk melakukanpendekatan dan lobi, selain pembuatanmateri kampanye kandidat yang tidak bisalagi bersifat biasa-biasa saja, atau sebaliknya,berlebihan dan tidak realistis. Membuatmateri kampanye tidak mudah, karenabegitu sulit dan kompleksnya permasalahanumat manusia sejagad.

Dapat dinilai, selama ini, kandidat asalIndonesia belum didukung tim sukses dan

tim asistensi yang memadai, dan bahkanmungkin, patut diakui, memang belumada. Yang baru tampak selama ini adalahupaya pimpinan grup nasional secara resmimengumumkan pencaloan anggotanya yangakan maju dalam pemilihan Presiden IPU.Pengumuman itu, seperti yang dilakukanmelalui sidang AIPA terdekat, sayangnyabelum ditindaklanjuti secara optimal.Hal ini bisa disebabkan karena belumadanya pembiayaan yang memadai dan

belum munculnya komitmen yang kuatuntuk memenangkan seorang anggotagrup nasional parlemen Indonesia untuktampil di forum dunia dan memimpin. Jika


9/24

- 7 -

antusiasme dan kebanggaan nasional sudahmuncul, hal ini akan sangat membantuproses persiapan, apalagi jika pengumumanpencalonan itu sudah dilakukan sejak awal,beberapa tahun sebelum waktu pemilihan,dan di-sounding berulang-ulang dalamberbagai forum inrternasional, mulai dari

eventyang terdekat di kawasan.Jika dievaluasi, selama ini persiapannyabersifat dadakan, tanpa kehadiran dan kerjatim sukses dan asistensi yang kuat dan andal.Tidak heran, upaya men-sounding lewatSU AIPA di Laos, September lalu, kurangbergema ke mana-mana, padahal di sanahadir mitra dialog non-ASEAN, yang jugaanggota IPU, dan diplomat lintas-negara.Setali tiga uang, membuka ajang diplomasimelalui gala dinner dengan mengundangdiplomat mancanegara di Jakarta, tidakbisa optimal. Karena, cenderung mendadakdan waktunya tidak intensif, sehingga tidaksebanding cost and benefit-nya. Secarakritis, perlu dipahami, bahwa diplomasiparlemen berbeda dengan diplomasimelalui jalur pemerintah. Sebab, di negarademokrasi maju, anggota grup nasionalparlemen yang mengikuti IPU beragamdan bisa lebih dominan komposisinya yangberasal dari kalangan opisisi. Sehingga, perludigarisbawahi, menyiapkan penerjemah

Bahasa Inggris sebagai bagain dari timsukses dan asistensi tersebut, tidaklah cukup.Pada era globalisasi dewasa ini, dengandunia yang semakin terbuka, dibutuhkanorang-orang dengan kemampuan bilingual,dan, bahkan, multilingual. Dapat menyapadelegasi negara lain dengan bahasa nasionalmereka akan sangat membantu dalammembangun simpati, dan lebih jauh lagi,meminta dukungan suara. Terlebih, bahasayang digunakan dalam kegiatan sidang-

sidang forum IPU bukan hanya BahasaInggris.

Strategi di LapanganAbsennya para ahli yang menguasai

berbagai masalah internasional, sertamemiliki kecakapan dan menguasai praktekdiplomasi di lapangan, sebagai bagian daritim sukses dan asistensi, turut berkontribusipada kegagalan dalam merebut dukungan.Kemudian, perlu jujur dipertanyakan, dan

diselidiki, apakah IPU telah menjadi forumyang dianggap penting, dan telah menuntutperhatian tinggi para diplomat KBRI di

mancanegara, terutama Jenewa, dan parapetinggi Kemlu? Padahal, di luar perlunyakehadiran persepsi dan komitmen yang samadan kuat itu, perlu diketahui bahwa perandiplomat RI di Kedubes untuk mendukungsukses dalam terpilihnya seorang kandidatsebagai Presiden IPU saja, tidak cukup.

Sekali lagi, dibutuhkan para ahli di lapangan,termasuk politisi dan staf, dengan kapasitasindividual yang tinggi, untuk melakukanberbagai pendekatan dan diplomasi secaratotal. Demikian pula, diperlukan kehadiranfigur mitra Kemlu serta anggota DPR RI danstaf pendukungnya yang memiliki semangatdan idealisme yang tinggi sebagai diplomatpejuang, semata-mata untuk mendukungpencapaian kepentingan nasional, yangharus menjadi basis kepentingan negara difora internasional.

Jadi, sangat dibutuhkan kehadirantim sukses dan asistensi yang mudahberadaptasi dengan perubahan yang cepatsecara langsung di lapangan. Untuk suksesdalam pemilihan Presiden IPU, dibutuhkanpara diplomat dan anggota delegasi DPRRIyang memiliki kecakapan mengantisipasiperubahan di kawasan dan duniainternasional, khususnya di SU IPU. Selainitu, dibutuhkan eksistensi anggota delegasiyang memiliki kemampuan memberikan

berbagai alternatif untuk memenangkankandidat dari negaranya. Upaya mencaridukungan suara bisa sulit dan berlangsungsengit, apalagi dalam pemilihan yang bersifathead to head.

Soliditas DukunganBeberapa pertanyaan berikut dapat

membantu dalam mencari jawaban darikekalahan para kandidat Indonesia dilapangan. Apakah konflik di negara asal

calon, antara parlemen dan pemerintah,dalam perkembangan politik kontemporermereka, sudah selesai? Demikian juga,apakah persoalan perbedaan pendapat dankepentingan yang hebat di antara individuanggota parlemen delegasi negara merekasudah dapat didamaikan, sebelum berangkatmenuju arena SU IPU dan pemungutansuara? Harus sudah dapat dipastikan bahwatidak ada lagi sentimen prbadi yang bisatiba-tiba muncul kembali dan berimbas

pada tidak solidnya dukungan dari sesamaanggota delegasi DPRRI terhadap kandidatasal Indonesia.

Selanjutnya, patut pula dipertanyakan,


10/24

- 8 -

apakah bias jender sudah tidak ada lagi,tereliminasi secara sadar di antara paraanggota delegasi DPR RI sehingga siapapun kandidat yang maju, perempuanatau lelaki, tidak menjadi masalah? Dariperspektif non-Indonesia, juga perludipertanyakan, apakah memang sudah tidak

ada lagi pengaruh solidaritas primordial(etnik, ras, bahasa, dan keagamaan) dalampemilihan pemimpin di tingkat dunia?Apakah memang negara-negara darikelompok geografis Arab, Timur-Tengah,dan Afrika, sudah berpikir demikian liberaldan majunya dalam berpolitik sehingga telahmeninggalkan sikap konservatisme merekadan sangat bersemangat memperjuangkandan memberikan dukungan suara secarabulat bagi terpilihnya seorang kandidat yang

berlatar belakang perempuan? Harus sudahdapat dijawab tim sukses dan asistensi,apakah semua pertanyaan di atas itutelah dipetakan untuk dicarikan solusinyasehingga dukungan suara lebih besar dapatdiraih Indonesia?

PenutupBagaimanapun, latar belakang,

pendidikan, dan aktivitas politik terkini,serta pengalaman lebih luas kandidat turutberpengaruh atas peluang dukungan yangdapat diraihnya. Dalam kondisi dunia yangsudah sangat terbuka, rekam jejak terkinipara kandidat di parlemen asal mudah diikutioleh rekan mereka para anggota parlemenanggota IPU lintas-negara, khususnya untukmenilai sejauh mana komitmen merekaterhadap implementasi demokrasi dan HAM,serta berbagai hasil kesepakatan serta visidan misi IPU. Posisi kandidat di parlemenselama ini mempunyai pengaruh terhadappeluang yang dimiliki untuk memenangkan

pemilihan.Dalam kenyataannya, para rival

kandidat dari Indonesia mempunyai posisisangat penting di pemerintahan, sepertimantan menteri, PM, Ketua DPR, dan lain-lain. Rival Agung Laksono, Gurirap adalahmantan PM Namibia. Sementara, rivalNurhayati, Bishop adalah Ketua ParlemenAustralia, dan Shahid adalah mantan KetuaParlemen Maladewa. Namun, posisi pentingitu semua bukan menjadi jaminan untuk

bisa mudah memenangkan pertarungandalam pemungutan suara. Kasus kekalahanKetua DPR Agung Laksono pada tahun 2008adalah contohnya. Nurhayati juga punyapengalaman di berbagai kegiatan forum

IPU dan forum-forum parlemen lainnya,yang bersifat nasional, regional, maupunmultilateral. Tetapi, itu saja belum cukup,perlu persiapan dan dukungan yang lebihbaik. Anggota delegasi parlemen asal DPRRI tidak boleh berangkat ke ajang kontestasidi fora internasional hanya dengan modal

kemampauan dan persiapan yang apaadanya.

Masih ada faktor lain yang harusdievaluasi, antara lain, momentum yangtepat yang tersedia. Momentum turutmenentukan, karena kesempatan yangbaik sulit terulang lagi, seperti yang terjadidalam pemungutan suara di SU ke-125tahun 2011 IPU, di Bern, Swiss. SuaraEropa dan Asia yang sudah bulat berhasildiraih kandidat dari Indonesia menjadi

kontraproduktif karena sikap yang belumsolid di dalam delegasi DPR RI, sehinggaterjadilah kekalahan tipis itu. Hal kecil punbisa jadi serius, seperti sikap indisipliner.Ketidakhadiran atau keterlambatan padawaktu votingbisa berujung pada kekalahan.Karena itu, perlu tim sukses dan asistensiyang terus harus bekerja keras melobidelegasi parlemen negara lain sampai prosespenghitungan suara berakhir. Di arenainternasional, delegasi harus dapat bertindakproduktif dan efektif hasilnya.

ReferensiAsia Kembali Gagal Pimpin Uni Parlemen

Dunia,Republika, 16 Oktober 2014.Barston, R.P. Modern Diplomacy. UK:

Longman, 1988.Beeridge, G.R. Diplomacy: Theory and

Practice. New York: Prentice-Hall, 1995.Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)

DPR RI.Diplomasi DPR: Dari Senayanke Kancah Global. Jakarta: BKSAP,

2009.Nainggolan, Poltak Partogi. Parlemen dan

Hubungan Internasional, Jakarta: P3DI,2013.

__________.Kinerja DPRRI dalam Inter-Parliamentary Union (IPU). Jakarta:P3DI, 2000.

Newsom, David D. Dimensi Publik PolitikLuar Negeri (terjemahan dari PublicDimension of Foreign Policy). Bandung:Angkasa, 1996.

Sidang Parlemen Dunia: Indonesia GagalLagi Memimpin, Kompas, 17 Oktober2014.


11/24

- 9 -



Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL


KEBIJAKAN SOSIAL UNTUKMENGATASI KRISIS AIR BERSIH

Sri Nurhayati Qodriyatun*)

Abstrak

Musim kemarau panjang mengakibatkan bencana kekeringan di berbagai wilayah di

Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai mengalami krisis air bersih. Sebagai bagian

dari barang publik (public goods) yang ketersediaannya bagi seluruh rakyat Indonesia

dijamin oleh negara, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka menghindari

persaingan terbuka dan langsung terhadap jenis barang ini. Hal ini dilakukan dalam

rangka melindungi kalangan masyarakat rentan dan termarginalkan dalam mengakses

pelayanan penyediaan air bersih. Intervensi pemerintah yang dimaksud salah satunya

berupa serangkaian kebijakan sosial yang memandang air bukan sebagai komoditas

atau barang yang diperdagangkan tetapi sebagai barang publik yang merupakan hak

dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

PendahuluanBadan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) melansir selama musimkemarau tahun ini sedikitnya 86 kabupaten/kota di 20 provinsi di Indonesia masihdilanda kekeringan. Dampak yang palingterasa dari kekeringan adalah krisis air bersih,seperti yang dialami 39.979 orang atau 4.325keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT). Menurut Kepala Badan Penggulangan

Bencana Daerah (BPBD) NTT masyarakatyang mengalami krisis air bersih diperkirakanakan bertambah hingga akhir November 2014.Hal serupa juga terjadi di Temanggung, dimana sebanyak 56 dusun dalam 19 desa yangtersebar di 9 kecamatan mengalami krisis airbersih.

Krisis air bersih mengakibatkanmasyarakat harus mengeluarkan biaya ekstradalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut.Kasus di Kecamatan Marang dan Mandalle,Kabupaten Pangkajene, Provinsi SulawesiSelatan misalnya, masyarakat harus membeliair Rp2.500 per jerigen untuk memenuhikebutuhan air bersih sehari-hari. Di JawaTimur, Pemerintah Daerah Kabupaten

Malang menyatakan keadaan tanggapdarurat kekeringan hingga 31 Oktober karenamasyarakat di wilayahnya sudah mengalamikesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Krisis air bersih tidak hanyamenimbulkan biaya ekstra bagi masyarakat

*) Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),Setjen DPR RI, E-mail: [email protected]


12/24

- 10 -

tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.Menurut penelitian WHO, krisis airmenimbulkan penyakit antara lain kolera,hepatitis, polymearitis, tipus, disentrintrachoma, scabies, malaria, yellow fever, danpenyakit cacingan. Di Indonesia penyakit yangsering muncul saat terjadi krisis air bersih

diantaranya adalah diare, tipus, polio, dancacingan.

Dengan pentingnya peran air dalamberbagai sisi kehidupan manusia, KonvensiPBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, danBudaya pada tahun 2002, mengakui hak atasair termasuk di dalamnya, kebebasan untukmengelola akses atas air. Dengan demikian,kedua hak ini secara tegas dikategorikansebagai hak asasi manusia. Pemenuhanelemen hak atas air ini dilakukan dalam

rangka menjaga martabat, kehidupan, dankesehatan manusia. Indonesia sendiri telahmeratifikasi Konvensi tersebut dengan UUNo. 11 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Economic, Socialand Cultural Rights (Kovenan Internasionaltentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial danBudaya). Sesuai dengan komentar umumPBB No. 15 Tahun 2002 maka PemerintahIndonesia berkewajiban untuk menghormati,melindungi, dan memenuhi hak atas airseluruh masyarakat. Lebih lanjut UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Airkhususnya Pasal 5 juga menyatakan bahwanegara menjamin hak setiap orang untukmendapatkan air bagi kebutuhan pokokminimal sehari-hari guna memenuhikehidupannya yang sehat, bersih, danproduktif.

Ketentuan ini mewajibkan negaramenyelenggarakan berbagai upaya untukmenjamin ketersediaan air bagi setiap orangyang tinggal di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, termasuk di dalamnyamenjamin akses setiap orang ke sumber airuntuk mendapatkan air. Lalu, mengapa krisisair bersih masih terjadi setiap tahun?

Akses Air BersihTerbatasnya ketersediaan air bersih

menjadi salah satu masalah yang dihadapidalam penyediaan air bersih di Indonesia.Berdasarkan laporan MDGs 2010 yangditerbitkan Bappenas, target jumlah rumah

tangga yang memiliki akses terhadap airbersih secara layak adalah 68,87% padatahun 2015. Namun demikian, berdasarkanbeberapa laporan, perkembangannya masih

jauh di bawah target yang ditetapkan.Laporan MDGs 2010 tersebut misalnya,menyatakan akses air bersih di daerahperkotaan mencapai 49,82% sementara diperdesaan 45,72%. Laporan Unicef, WHOpada tahun 2010 tentang Progress onDrinking Water and Sanitation menyatakan

akses air bersih melalui air perpipaan barusekitar 23% sedangkan dari sumber airterlindungi sekitar 57%. Ke depan, tantanganini akan semakin besar seiring denganterus meningkatnya tingkat pencemaransumber air baku dan kerusakan lingkungan,kondisi yang berdampak negatif terhadapketersediaan air bersih.

Data di atas menegaskan bahwaakses masyarakat Indonesia terhadap airbersih masih rendah yang ditunjukkan dari

rendahnya akses masyarakat Indonesiaterhadap air perpipaan yang disediakan olehPDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).Air perpipaan dipandang sebagai air yangmemiliki kualitas yang dapat diandalkan danlebih sehat dibandingkan dengan sumberlainnya. Akan tetapi, kebijakan penyediaanair bersih di Indonesia selama ini dilakukanlebih menggunakan pendekatan pasarsehingga berdampak negatif bagi masyarakatmiskin yang tidak mampu menjangkaupelayanan air bersih yang telah disediakan.

PDAM selaku perusahaan negara yangbertanggung jawab memberikan pelayananair bersih hanya memberikan pelayananpada masyarakat perkotaan dan belummenjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk masyarakat yang tidak dialiri airPDAM, pemerintah menginisiasi programPAMSIMAS (Penyediaan Air Minum danSanitasi berbasis Masyarakat) yang dilakukansejak tahun 2008. Namun demikian,program tersebut tidak berjalan lancar

dan belum menyentuh seluruh desa yangmembutuhkan. Dengan demikian, kiranyapatut dipertanyakan sejauh mana PemerintahIndonesia memenuhi kewajibannya terhadappemenuhan hak atas air bersih bagi seluruhrakyatnya sebagaimana diamanatkan UU No.11/2005 dan UU No. 7/2004.

Perlunya Intervensi Negara dalamPenyediaan Air Bersih

Banyak kalangan meyakini bahwa

air merupakan public goods, yaitu barangyang non-rival yang dicirikan apabilabarang tersebut dikonsumsi oleh seseorangmaka tidak akan mengurangi kesempatan


13/24

- 11 -

orang lain untuk ikut mengkonsumsinya.Sebagai public goods air juga memiliki sifatnon-excludable, yakni siapa pun berhakmengkonsumsinya. Bagaimana pun dalamprakteknya pemanfaatan air menimbulkanpotensi permasalahan biaya sosial yang besarbagi masyarakat. Pertama, air sebagai public

goods tidak dapat mencegah penggunaannyasecara bersama-sama dan dikonsumsi secaraberlebihan. Kedua, adanya kecenderunganmasyarakat memanfaatkan badan air sebagaitempat pembuangan limbah/sampah yangmurah sehingga menimbulkan pencemaranair sehingga penyediaan air baku untuk diolahmenjadi air bersih berkualitas rendah. Disisi lain, kerusakan hutan pada hulu DaerahAliran Sungai (DAS) juga semakin meningkat.

Potensi permasalahan tersebut terjadi

secara bersamaan. Hal ini dapat merusakalam dan siklus hidrologi yang berpengaruhterhadap penyediaan air bersih. Akibatnyaterjadi penurunan kuantitas, kualitas, dankontinuitas sumber-sumber air yang layaksebagai sumber air baku dalam penyediaanair bersih dan sumber air yang dikonsumsilangsung oleh masyarakat. Permasalahanlain terkait dengan eksternalitas negatif yangharus ditanggung masyarakat. Di sinilahdiperlukannya intervensi negara agar tidakterjadi persaingan terbuka dan langsung yangakan menghadapkan kekuatan-kekuatan yangtidak seimbang.

Kebijakan Penyediaan Air Bersihdalam Kebijakan Sosial

Krisis air bersih membutuhkankebijakan sosial untuk mengatasinya.Kebijakan sosial sebagai salah satu bentukdari kebijakan publik, merupakan ketetapanpemerintah yang dibuat untuk meresponisu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi

masalah sosial atau memenuhi kebutuhanmasyarakat banyak. Bessant, Watts, Daltondan Smith menyatakan bahwa Social policyrefers to what governments do when theyattempt to improve the quality of peopleslive by providing a range of income support,community services and support program.Sementara itu, Edi Suharto menegaskan bahwakebijakan sosial memiliki fungsi preventif(pencegahan), kuratif (penyembuhan),dan pengembangan (development). Oleh

karenanya kebijakan sosial didesain secarakolektif oleh pemerintah untuk mencegahterjadinya masalah sosial (fungsi preventif),mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif)

dan mempromosikan kesejahteraan (fungsipengembangan) sebagai wujud kewajibannegara (state obligation) dalam memenuhihak-hak sosial warganya.

Jika negara mengakui hak atas air bagimasyarakat maka negara harus menjadipihak yang mengintervensi penyediaan air

bersih. Menurut Oskar Mungkasa, indikatorterpenuhinya hak atas air oleh negarajika mampu memenuhi: (1) ketersediaan,maksudnya suplai air untuk setiap orangharus mencukupi dan berkelanjutan untukkebutuhan individu dan rumah tangganya; (2)kualitas, maksudnya air untuk setiap orangatau rumah tangga harus aman, bebas dariorganism mikro, unsur kimia dan radiologiyang berbahaya yang mengancam kesehatanmanusia; (3) mudah diakses, maksudnya

air dan fasilitas air dan pelayanannya harusdapat diakses oleh setiap orang tanpadiskriminasi. Kemudahan akses terhadapair ditandai dengan: (a) mudah diaksessecara fisik, maksudnya air dan fasilitas airserta pelayanannya harus dapat dijangkausecara fisik bagi seluruh golongan yangada di dalam suatu polulasi; (b) terjangkausecara ekonomi, maksudnya air dan fasilitasair serta pelayanannya harus terjangkaupenghasilan kebanyakan masyarakat; (c)non-diskriminasi, maksudnya air dan fasilitasair serta pelayanannya harus dapat diaksesoleh semua, termasuk kelompok rentanatau marjinal, dalam hukum maupun dalamkenyataan lapangan tanpa diskriminasi; dan(d) akses informasi, maksudnya akses atas airjuga termasuk hak untuk mencari, menerimadan bagian dari informasi sehubungandengan air.

Mengacu pendapat Oscar tersebutmaka penghormatan akan hak atas air dapatdilakukan dengan tidak lagi memandang

air sebagai komoditas tetapi sebaliknyasebagai unsur penunjang kehidupan yangfundamental sehingga penyediaan air adalahmutlak harus dilakukan oleh pemerintah.Kebijakan penyediaan air bersih harusmempunyai visi panjang yang terintegrasidalam penyediaan dan pengelolaan air.Adapun upaya yang dapat dilakukan adalahdengan memperbaiki kinerja PDAM selakuperusahaan daerah yang bertanggung jawabmemberikan pelayanan air bersih di daerah

perkotaan dan meningkatkan programPAMSIMAS dalam memberikan pelayananair bersih di pedesaan.

Perbaikan kinerja PDAM dilakukan


14/24

- 12 -

dengan restrukturisasi kelembagaanPDAM dari perusahaan daerah menjadiBadan Layanan Umum (BLU) atau BadanLayanan Umum Daerah (BLUD). BLU/BLUD merupakan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPDdi lingkungan pemerintah daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan airminum yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensidan produktivitas. Ada beberapa PDAM yangsudah menjadi BLU/BLUD dan berhasilmemberikan pelayanan air bersih kepadamasyarakat dengan baik, seperti BLUD SPAMTirta Mon Mata (Kabupaten Aceh Jaya), danUPTD Kabupaten Musirawas, dan BLU SPAM

Kabupaten Gorontalo.Sedangkan peningkatan program

PAMSIMAS dilakukan dengan meningkatkanpartisipasi masyarakat desa dalam programPAMSIMAS. Peningkatan partisipasimasyarakat desa dapat dilakukan melaluiprogram pemberdayaan masyarakat.Program pemberdayaan masyarakat akanmemunculkan kesadaran masyarakat akanarti pentingnya air bagi kesehatan. Munculnyakesadaran tersebut akan mendorong

masyarakat desa untuk berpartisipasi aktifdalam program PAMSIMAS.

PenutupAir adalah kebutuhan utama

bagi manusia dalam kehidupannya.Oleh karenanya, Pemerintah Indonesiaberkewajiban secara mutlak untuk melakukanintervensi terhadap kebijakan penyediaan airbersih bagi masyarakat. Dengan demikian,kebijakan penyediaan air bersih yang selamaini dilakukan dengan berorientasi pada pasardan menempatkan air sebagai barang ekonomidapat terus dikurangi. Hal ini menjadisemakin penting seiring dengan belumterlayaninya seluruh lapisan masyarakat olehPDAM dan program PAMSIMAS .

Intervensi pemerintah dalam kebijakanpenyediaan air bersih dapat dilakukandengan mengubah pendekatan dalampenyediaan air bersih dari pendekatanekonomi menjadi pendekatan sosial, karenamendasarnya peran air bagi manusia. Upaya

mengubah PDAM menjadi BLU/BLUDdan meningkatkan partisipasi masyarakatdesa dalam program PAMSIMAS melalui

pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu langkah penting dalam hal ini. Untukmelakukan segala upaya tersebut dibutuhkankomitmen yang kuat dari pemerintah dan visike depan dalam pembangunan penyediaan airbersih untuk masyarakat. Selain itu, tentunyapartisipasi masyarakat untuk mendukung

upaya pemerintah juga diperlukan.

ReferensiBessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton, dan

Paul Smith (2006), Taking Policy: HowSocial Policy in Made, Crows Nest: Allenand Unwin, p. 4

Budiman Candra, 2007,Pengantar KesehatanLingkungan, Editor: Palupi Widyastuti,Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Oswar Mungkasa, Air Sebagai Hak Asasi

Manusia,PERCIK, Edisi III, tahun 2010.Edi Suharto, 2005,Analisis Kebijakan Publik:

Panduan Praktis Mengkaji Masalah danKebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta.

Darwin Fatir, BNPB: 86 kabupaten/kotadilanda kekeringan, Rabu, 15 Oktober2014, 16:13 WIB, di http://www.antaranews.com/berita/458794/bnpb-86-kabupatenkota-dilanda-kekeringan,diakses 24 Oktober 2014.

BPPSPAM (2014), Kinerja PDAM 2013

Wilayah II Pulau Jawa, Jakarta: BadanPendukung Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum, KementerianPekerjaan Umum.

Best Practise Indonesia - Pamsimas, dihttp://new.pamsimas.org/data/buku/Best%20Practices%20Indonesia.pdf,diakses 29 Oktober 2014.

170 Desa di NTT Krisis Air Bersih, Minggu,21 September 2014, di http://nasional.r e p u b l i k a . c o . i d / b e r i t a / n a s i o n a l /daerah/14/09/21/nc8lcf-170-desa-di-ntt-krisis-air-bersih, diakses 27 Oktober 2014.

Menipis, Dana Pengedropan Air, MediaIndonesia, Jumat 24 Oktober 2014, hlm.12.


15/24


16/24

- 14 -

Pembangunan dan pengembangansektor maritim menjadi prioritaspemerintahan Jokowi karena selama inipembangunan ekonomi Indonesia hanyaterfokus dan bertumpu pada pembangunanekonomi di daratan saja. Padahal jika dilihatdari sisi potensinya, sektor maritim Indonesia

memiliki potensi yang sangat besar yangsampai saat ini baru sekitar 20 persen sajayang berhasil dimanfaatkan. Itupun baruterfokus pada bidang perikanan. Apabilapotensi sektor maritim ini dapat dikelola dandimaksimalkan oleh pemerintah, tentunyadapat memberikan nilai tambah yang cukupsignifikan terhadap pembangunan nasional.Pembangunan dan pengembangan sektormaritim diyakini dapat memicu pemerataanekonomi di Indonesia, khususnya untuk

kawasan Indonesia Timur yang selama inijauh tertinggal.

Potensi Sektor Maritim IndonesiaSebagai negara bahari dan kepulauan

terbesar di dunia, dengan luas dua pertiganya terdiri atas lautan dan total panjanggaris pantai sepanjang 54.716 km, Indonesiamemiliki kekayaan laut yang sangat besardan beraneka-ragam. Kekayaan laut tersebutberupa sumber daya alam yang dapat

diperbarui (perikanan, terumbu karang,hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumber daya alamyang tak dapat diperbarui (minyak dan gasbumi, timah, bijih besi, bauksit, dan minerallainnya), energi kelautan (pasang-surut,gelombang, angin, dan OTEC atau OceanThermal Energy Conversion), dan jasa-jasalingkungan kelautan seperti pariwisata baharidan transportasi laut.

Potensi produksi lestari ikan lautIndonesia yang dapat dimanfaatkan melaluiusaha perikanan tangkap sebesar 6,5 jutaton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensiproduksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/tahun). Kurang lebih 24 juta ha perairanlaut dangkal Indonesia cocok untuk usahabudidaya laut ikan kerapu, kakap, baronang,kerang mutiara, teripang, rumput laut, danbiota laut lainnya yang bernilai ekonomistinggi dengan potensi produksi sekitar 42juta ton/tahun. Namun demikian, hinggatahun 2011 kita baru memanfaatkan potensi

budidaya laut ini sebesar 4,6 juta ton (10,95persen). Lahan pesisir yang sesuai untukusaha budidaya tambak udang, bandeng,

kerapu, nila, kepiting, rajungan, rumput laut,dan biota perairan lainnya diperkirakan lebihdari 1,2 juta ha dengan potensi produksisekitar 10 juta ton/tahun.

Lebih dari itu, Indonesia memilikikeanekaragaman genetik, spesies, maupunekosistem laut tertinggi di dunia yang dikenal

sebagai mega-marine biodiversity. Secarapotensial, nilai ekonomi total dari produkperikanan dan produk bioteknologi kelautanIndonesia diperkirakan sekitar Rp984 triliunper tahun. Meskipun belum ada perhitungantentang potensi ekonomi pariwisata bahari,namun jika kita membandingkan dengannegara bagian Queensland Australia denganpanjang garis pantai hanya sekitar 9.800km tetapi mampu menghasilkan devisapariwisata bahari sebesar Rp24 triliun per

tahun. Dengan demikian, potensi ekonomiparwisata bahari Indonesia sangatlah besar.

Sementara itu, hampir 70 persenproduksi minyak dan gas bumi kita berasaldari kawasan pesisir dan laut. Berdasarkandata geologi diketahui Indonesia memiliki60 cekungan potensi yang mengandungminyak dan gas bumi. Dari 60 cekungantersebut, 40 cekungan terdapat di lepaspantai, 14 berada di daerah transisi daratandan lautan (pesisir) dan hanya 6 saja yang

berada di daratan. Dari seluruh cekungantersebut diperkirakan mempunyai potensisebesar 11,3 miliar barel yang terdiri atas5,5 miliar barel cadangan potensial dan 5,8miliar barel berupa cadangan terbukti. Selainitu diperkirakan cadangan gas bumi adalah101,7 triliun kaki kubik yang terdiri daricadangan terbukti 64,4 triliun dan cadanganpotensial sebesar 37,3 triliun kaki kubik.

Potensi ekonomi bisnis jasaperhubungan laut diperkirakan sekitar Rp168triliun per tahun. Ini berdasarkan pada

perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhirkita mengeluarkan devisa sekitar Rp168triliun untuk membayar armada pelayaranasing yang selama ini mengangkut 97 persendari total barang yang diekspor dan diimporke Indonesia, dan yang mengangkut 50persen dari total barang yang dikapalkanantar pulau di wilayah Indonesia. Sementaraitu di sektor jasa penyediaan tenaga kerjapelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar, danpelayaran rakyat, potensi ekonominya pun

luar biasa besarnya.Potensi ekonomi ini akan menjadi

lebih bermakna dan bernilai strategis,


17/24

- 15 -

seiring dengan kenyataan bahwa pusatkegiatan ekonomi dunia sejak akhir abadke-20 sebenarnya telah bergeser dari PorosAtlantik ke Poros Asia-Pasifik. Hampir 70persen total perdagangan dunia berlangsungdi antara negara-negara di Asia-Pasifik.Lebih dari 75 persen dari barang-barang

yang diperdagangkan ditransportasikanmelalui laut, terutama melalui Selat Malaka,Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitarRp15.600 kuadriliun setiap tahunnya.

Dengan begitu besarnya potensisektor maritim Indonesia, maka akan sangatdisayangkan jika potensi ini tidak dapatdimanfaatkan sepenuhnya. Keberhasilanmemanfaatkan potensi sektor maritim secaramaksimal dapat memacu pertumbuhan

ekonomi yang saat ini melambat karenapengaruh situasi global. Namun untukmewujudkan sektor maritim yang maju tidakakan mudah, karena ini merupakan pekerjaanbesar yang butuh perencanaan matang danusaha keras. Pemerintah sebaiknya membuatsuatu masterplan yang memuat perencanaansistematis dan target pembangunan danpengembangan sektor maritim untuk jangkapendek, menengah, dan panjang. Dengandemikian, pemerintah dapat dengan mudah

mengukur pencapaian program ini, sekaligusmengevaluasi permasalahan-permasalahanyang muncul pada saat pelaksanaannya.

Upaya Pembangunan danPengembangan Sektor MaritimIndonesia

Dalam upaya membangun danmengembangkan sektor maritim,pemerintahan Jokowi membentukKementerian Koordinator Kemaritiman

yang menaungi Kementerian Kelautan danPerikanan, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral, Kementerian Pariwisata, danKementerian Perhubungan. KeberadaanKementerian Koordinator Kemaritiman inisangat penting untuk dapat mewujudkansektor maritim yang mempunyai nilaiekonomi tinggi. Koordinasi antar kementeriandiperlukan agar program-programpembangunan dan pengembangan sektormaritim dari masing-masing kementerian dibawah naungan Kementerian KoordinatorKemaritiman dapat bersinergi dengan baikdan tidak saling tumpang tindih.

Untuk dapat membangun dan

mengembangkan sektor maritim, khususnyaekonomi maritim, pemerintah harus lebihdulu membangun industri pendukung sektormaritim. Menurut Guru Besar FakultasEkonomi Universitas Padjajaran, InaPrimiana, untuk mengembangkan sektormaritim pemerintah harus memulai dari

wilayah Indonesia Timur karena wilayahini memiliki banyak potensi sumber dayaalam yang berasal dari laut. Jika programpengembangan sektor maritim berkembangmaka biaya logistik menjadi semakinmurah karena banyaknya permintaanke wilayah Indonesia Timur. Untuk itupemerintah harus membuat road mapuntuk merealisasikan pengembangan sektormaritim. Seperti penentuan industri-industriapa saja yang akan tumbuh di Indonesia

Timur. Kemudian setelah penentuanindustri, perlu dibangun infrastrukturpenunjang agar para investor tertarikmenanamkan modalnya.

Infrastruktur merupakan faktoryang sangat penting sebagai katalisatorpembangunan, termasuk pembangunan danpengembangan di sektor maritim. Bentukkesiapan infrastruktur untuk menunjangpembangunan sektor maritim salah satunyaadalah dengan membangun dan membenahi

fungsi kepelabuhan di pusat-pusatekonomi. Pelabuhan dapat menciptakankonektivitas maritim yang berfungsisebagai alur interaksi ekonomi maupuninteraksi pada bidang-bidang lainnya. Jikahal ini diterapkan, tentunya akan sejalandengan program percepatan pembangunandi MP3EI. Dalam MP3EI, penguatankonektivitas nasional dan internasionalmerupakan salah satu program utama yangdikedepankan. Oleh karena itu, sinergitasprogram pembangunan dan pengembangansektor maritim dengan program penguatankonektivitas antar wilayah harus dilakukan,dalam rangka memanfaatkan posisiIndonesia yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global.

Selain membangun industripendukung, pembenahan terhadap sejumlahpermasalahan mendasar di sektor kelautanperlu dilakukan agar dapat mempercepatpengembangan sektor maritim. Pakarkelautan dari Universitas Pattimura,

Alex Retraubun, menyatakan bahwapermasalahan mendasar sektor kelautanadalah kemandirian. Kemandirian harus


18/24

- 16 -

menjadi urat nadi pengelolaan kelautandengan memberdayakan sumber dayakelautan dan perikanan, serta mengurangiketergantungan impor. Permasalahan lainnyaadalah kemampuan pengawasan. Industrikelautan dan perikanan Indonesia masihjauh tertinggal dari negara tetangga akibatlemahnya teknologi, sarana pengawasan, danketahanan nelayan.

Program pembangunan danpengembangan sektor maritim adalahprogram yang sangat baik untukmeningkatkan pembangunan danpertumbuhan di sektor ekonomi. Banyakupaya lainnya yang harus dilakukan selainupaya-upaya di atas agar program prioritaspemerintah ini dapat berhasil, diantaranyaadalah penguatan kompetensi SDM dan

pengembangan ilmu pengetahuan sertateknologi di bidang kelautan. Namunpemerintah juga harus memperhatikansecara serius dari sisi ketersediaananggaran. Anggaran yang dibutuhkan untukmensukseskan program ini akan sangat besar,sedangkan pemerintah juga tidak bisa lepastangan terhadap program-program di bidanglainnya. Untuk itu pemerintah harus dapatsecara bijak menjalankan program ini denganterencana, sistematis, dan terukur.

PenutupSebagai salah satu program utama

dalam visi dan misi pemerintahan Jokowi,pembangunan dan pengembangan sektormaritim menjadi pondasi untuk dapatmewujudkan kemandirian ekonomi nasional.Hal ini sangat dimungkinkan karena potensiyang dimiliki sektor maritim Indonesia sangatkaya dan beraneka ragam. Perencanaanpembangunan dan pengembangan sektor

maritim perlu dilakukan sebaik mungkinkarena banyak hal yang harus dipersiapkanterlebih dahulu, termasuk infrastrukturdan industri pendukungnya, di manamembutuhkan anggaran yang tidak sedikit.Dukungan penuh dari masyarakat danstakeholder lainnya juga sangat dibutuhkan.Sebagai negara kepulauan, sudah seharusnyaIndonesia mampu mengoptimalkan danmengandalkan ekonomi maritim sebagaitulang punggung pembangunan ekonominasional.

Untuk mengatasi permasalahanketersediaan anggaran, pemerintahdapat bekerja sama dengan pihak swasta,

asalkan pemerintah dapat memberikankemudahan bagi pihak swasta tersebutuntuk berinvestasi. Selain itu, pemerintahjuga harus meminta dukungan dari DPR RIterkait ketersediaan anggaran agar programini dapat berjalan.

DPR RI, sebagai lembaga negara yangsalah satu fungsinya melakukan pengawasan,harus mengawasi kebijakan-kebijakan yangdiambil pemerintah untuk membangun danmengembangkan sektor maritim. Selain itu,diharapkan DPR RI juga dapat mendukungdan menguatkan program utama pemerintahini agar kemandirian dan pemerataanekonomi dapat segera terwujud.

ReferensiKementerian Koordinator Bidang

Perekonomian. 2011. MasterplanPercepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI).

Fokus pada Produksi dan Jasa: PelakuIndustri Maritim Perlu Diperkuat,Harian Kompas, 22 Oktober 2014.

Indonesia Harus Jadi Negara Maritim,Harian Ekonomi Neraca, 21 Oktober2014.

Bangun Sektor Maritim, Jokowi Harus

Siapkan Industri dan Infrastrukturmaritim, http://www.gresnews.com/berita/hukum/1202410-bangun-sektor-maritim-jokowi-harus-siapkan-industri-dan-infrastruktur-maritim/, diaksestanggal 25 Oktober 2014.

Penguatan Ekonomi Maritim Bisa MenjadiPemicu Pemerataan di Indonesia,http://www.beritasatu.com/industri-pe r dag an g an /21759 4 -pe n g uatan -ekonomi-maritim-bisa-menjadi-pemicu-

pemerataan-di-indonesia.html, diaksestanggal 25 Oktober 2014.Potensi Ekonomi Maritim Indonesia,

http://jurnalmaritim.com /2013/16/129/potensi-ekonomi-maritim-indonesia,diakses tanggal 25 Oktober 2014.

Rokhmin Dahuri: 80 Persen PotensiMaritim Indonesia Belum Terjamah,h t t p : / / w w w . t r i b u n n e w s . c o m /nasional/2014/09/12/rokhmin-dahuri-80-persen-potensi-maritim-indonesia-belum-terjamah, diakses tanggal 27Oktober 2014.


19/24

- 17 -



Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


KABINET JOKOWI-JKAryojati Ardipandanto*)

Abstrak

Kabinet Presiden Jokowi telah terbentuk. Secara konstitusional, pembentukan kabinetmerupakan hak prerogatif presiden tetapi dalam prakteknya tidak terlalu mudahbagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak tersebut. Begitu banyak faktor politisdan tarik-ulur yang harus dipertimbangkan. Presiden Jokowi akhirnya tetapmempertahankan jumlah Kementerian sebelumnya, yaitu 34 Kementerian, tetapimelakukan perombakan dari sisi penamaan dan pengelompokan Kementerian. Dalam

Surat Laporan perubahan nomenklatur Kementerian kepada DPR RI belum dilengkapidengan alasan yang jelas dan tegas terkait perubahan nomenklatur Kementeriantersebut. Hal ini berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan DPR RI atas niatbaik presiden untuk mengefisienkan dan mengefektifkan struktur, komposisi, dankinerja kabinetnya .

PendahuluanPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah

mengumumkan susunan Kabinetnya pada 26Oktober 2014, sebagaimana yang dapat dilihatpada tabel di bawah. Sebelumnya, pengamatpolitik, Ray Rangkuti, menilai PresidenJokowi berada dalam situasi sulit dalammeramu kabinet yang ideal. Ia memaklumijika Jokowi belum sangat berhati-hati dalammemutuskan menteri-menteri yang akanmembantu pekerjaannya.

Ray mengatakan, ada ekspektasi besardari publik terhadap Jokowi-Jusuf Kalla (JK)akan terbentuknya kabinet dengan menteri-menteri yang ideal. Ideal yang dimaksudadalah bebas dari rekam jejak korupsi,bebas dari latar belakang kepentingan usahatertentu atau mafia, bukan pelanggar hak

asasi manusia, serta bukan berlatar belakangOrde Baru.

Hubungan Eksekutif Legislatif keDepan

Momentum penting seorang Presidensetelah dilantik adalah pembentukankabinet. Meskipun konstitusi menegaskanbahwa penunjukan para menteri kabinetmerupakan prerogatif presiden, sebagaimana

dinyatakan di dalam UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 Pasal 17 Ayat 2, dalampraktiknya kewenangan itu tidak mudahdiimplementasikan.

Pembentukan kabinet oleh presidenselalu diwarnai tarik-ulur. Faktor palingmenonjol yang membuat pemilihan menteri

*) Peneliti Pertama Politik pada bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi(P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: [email protected]


20/24

- 18 -

Menteri Nama pejabat

Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional

Andrinof Chaniago

BidangPerekonomian

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil

Menteri Keuangan Bambang S Brodjonegoro

Menteri Perindustrian Saleh Husin

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono

Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya

BidangP

embangunanManusia

danKebudayaan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia danKebudayaan

Puan Maharani

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

Yohana Yembise

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi

Marwan Jafar

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah Anies Baswedan

Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir

BidangPolitik,

H

ukum,dan

Keamanan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly

Menteri Komunikasi dan Informatika RudyantaraMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi

Yuddy Chrisnandi

Bidang

kemaritiman Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan

Menteri Pariwisata Arief Yahya

Menteri ESDM Sudirman Saidsumber: http://news.liputan6.com/read/2122996/

Tabel Susunan Kabinet Jokowi-JK


21/24

- 19 -

berjalan alot adalah adanya calon titipan daripihak-pihak yang merasa telah berkontribusiatau berjasa bagi presiden saat pemilu lalu.Hal inilah yang menyandera seorang presiden,sehingga tidak bisa sepenuhnya menggunakanhak prerogatif.

Sebelum kabinet diumumkan, wacanayang mengemuka adalah bahwa perampingankabinet memang memiliki beberapa dampakjika selama ini kabinet pemerintahan SusiloBambang Yudhoyono (SBY) terdiri dari 34kementerian, dan pemerintahan dapat berjalansecara baik, maka Jokowi ketika itu berencanaakan melakukan beberapa opsi pembentukankabinetnya. Termasuk pengusulan 3 opsiterkait susunan kabinetnya yang akanmembantunya dalam melaksanakan rodapemerintahan sebagai Presiden.

Ketiga opsi itu adalah pertama, status

quo, dengan mempertahankan 34 jumlahkementerian yang sama dengan era PresidenSBY dengan perubahan nomenklatur namakementerian yang berubah. Kemudian, opsikedua, perampingan hingga 27 kementeriandengan tiga menko, dan opsi ketiga ada duaversi, yaitu 3 A dan 3 B. Opsi 3 A adalah opsi20 kementerian dan opsi 3 B berjumlah 24kementerian

Ternyata Presiden Jokowi memilih opsimempertahankan jumlah 34 Kementerian

pada kabinetnya. Perlu dilihat bahwa sekalilagi memang dalam prakteknya, presiden tidakbisa sepenuhnya mengimplementasikan hakprerogatifnya dalam membentuk kabinet. Halitulah yang tampaknya juga dialami PresidenJokowi saat ini. Terlihat sebelum pengumumanKabinet, rencana pengumuman kabinet padaRabu 22 Oktober 2014 di Pelabuhan TanjungPriok, Jakarta, sempat dibatalkan. Meskipunmuncul alasan bahwa Presiden Jokowimasih menunggu pertimbangan DPR terkait

surat pemberitahuan mengenai perubahannomenklatur kementerian, tetap tak bisadihindari adanya spekulasi bahwa Presidentersandera oleh tekanan banyak pihak yangmenitipkan calonnya untuk diakomodasisebagai anggota Kabinet.

Kemenangan Jokowi yang berpasangandengan JK saat pilpres lalu, tak lepas darisokongan lima parpol, yakni PDI-P, PKB,Partai Nasdem, Partai Hanura, serta PKPI.Konstelasi koalisi inilah yang diyakinimelahirkan tarik-menarik kepentingan dalampenyusunan Kabinet. Hal itu tercermin daripernyataan Jokowi saat sebelum dilantik, yangmemberi alokasi 16 kursi menteri bagi calondari parpol.

Kita memahami, tidak mudahmembagi 16 kursi tersebut kepada parpol-parpol penyokong. Belum lagi ada parpolyang belakangan bergabung ke dalam koalisi,yang konon juga dijanjikan kursi menterisebagai kontraprestasi dukungan politik diparlemen. Ini membuat distribusi menteri keparpol-parpol semakin pelik.

Langkah mengakomodasi calonmenteri dari parpol, dalam praktiknya takbisa dihindari. Sebab, dalam perjalananpemerintahan selama lima tahun ke depan,Presiden membutuhkan dukungan politikdari parlemen agar semua programnya bisaterlaksana dengan lancar. Dukungan publiksemata dirasa tak cukup. Sebab, praktikketatanegaraan mensyaratkan adanyaketerlibatan parlemen, yang artinya jugaberarti keterlibatan parpol.

Di atas itu semua, hal terpentingadalah bagaimana Kabinet Jokowi dapatmembuat program-program kerja yang bisamendapatkan dukungan dari Legislatif.Dalam sistem pemerintahan Indonesia,efektivitas pemerintahan bisa terbentukjika program atau kebijakan pemerintahmendapat dukungan penuh dari pihaklegislatif. Artinya, kebijakan pemerintahyang tak mendapat persetujuan dariparlemen membuktikan bahwa hubungan

yang terjalin di antara dua lembaga tersebuttak efektif. Ini karena sistem pemerintahankita menghendaki adanya perkawinankekuasaan antara eksekutif dan parlemenatau convergence of power.

Selanjutnya, dari sisi hukum tatanegara, tampaknya memang PresidenJokowi belum menyampaikan secara lengkapsubstansi laporan perubahan nomenklaturKabinetnya kepada DPR. Hal ini harusdipenuhi Presiden Jokowi karena dasar

hukumnya sudah jelas, yaitu Pasal 19 UUNomor 39 Tahun 2008 tentang KementerianNegara.

Perlu dicermati pula bahwa sebenarnyadalam Undang-undang No 39 Tahun 2008ini Presiden masih diberikan keleluasaandalam menentukan pengubahan nomenklaturkabinet, karena DPR hanya memberikanpertimbangan, bukan persetujuan. Artinyapertimbangan tersebut, bisa dituruti danbisa juga tidak dituruti. Jadi kalau Presidenmengusulkan pengubahan nomenklatursuatu kementerian, namun DPR memberikanpertimbangan untuk tidak perlu dirubah.Dalam hal ini presiden bisa saja tetap padarencananya untuk mengubah nomenklatur


22/24

- 20 -

tersebut (tanpa mengikuti pertimbanganDPR). Namun apabila presiden tidakmeminta pertimbangan DPR, dikhawatirkanmasalah ini akan menjadi batu sandungan diawal pemerintahan Jokowi-JK. Akan munculpersoalan politik yang sebenarnya tidakperlu terjadi, akibat terganggunya hubunganeksekutif-legislatif.

Presiden Jokowi telah memilih, dan kitaharus menghormatinya. Kini kita menunggulangkah-langkah cepat Jokowi dan paramenteri di Kabinet Kerja ke depan. LangkahJokowi untuk meminta KPK memberi briefingkepada para Menteri juga merupakan langkahbaik. Langkah cepat yang diharapkan dariJokowi adalah realisasi Kartu Indonesia Pintardan Kartu Indonesia Sehat yang langsungmenyentuh kepentingan rakyat bawah. Yangkrusial juga adalah keputusan kenaikan BBM

serta bagaimana menciptakan sistem untukmemberi kail kepada masyarakat miskinterdampak, bukan dalam bentuk ikan atauuang tunai.

PenutupKabinet Presiden Jokowi sudah

terbentuk. Ada beberapa rekomendasi yangdapat diberikan. Pertama, Presiden Jokowikini harus membuktikan keefisienan dankeefektifan komposisi, struktur, dan kinerja

Kabinetnya, sebagaimana yang menjadituntutan atau amanat UU Nomor 39 Tahun2008 tentang Kementerian Negara. Kedua,Presiden Jokowi harus menjalin sinergidengan DPR RI sebagai mitra dalam bekerjamembangun bangsa dan Negara ini melaluiupaya yang kongkrit seperti menunjuk 1(satu) orang menjali penghubung denganDPR RI dan/atau lembaga negara lainnya,sehingga segala program pemerintah dapatterlaksana dengan baik.

Selanjutnya, rekomendasi untukAnggota Kabinet Jokowi, para menteri jugasebaiknya mengikuti langkah Jokowi dalammemilih anak buah, yaitu melibatkan KPKdan PPATK dalam memilih jajaran pemimpindirektorat di Kementeriannya. Ini tentumenjadi tambahan beban kerja bagi kedualembaga itu, namun lebih baik sibuk di depandaripada sibuk di belakang menyeret paradirjen yang kemudian terkena kasus.

ReferensiUndang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara"Inilah Daftar Lengkap Menteri Kabinet

Jokowi" http://news.liputan6.com/

read/2122996/, diakses 25 Oktober 2014."Sulit Bagi Jokowi Membentuk KabinetIdeal", http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/23/14133161/, diakses 25Oktober 2014.

"Berbagi Hak Prerogatif Ala Jokowi", http://nasional.inilah.com/read/detail/2147649/berbagi-hak-prerogatif-ala-jokowi#.VE2UL_msX5E, diakses 25 Oktober 2014.

"Bamsoet: Jokowi Harus JelaskanAlasan Perubahan NomenklaturKabinet", http://m.tribunnews.com/nasional/2014/10/23/, diakses 25 Oktober2014.


23/24


24/24

vol vi no 20 ii p3di oktober 2014

Documents