vol.vi no.09 i p3di mei 2014

- 1 -

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014H U K U M

Info Singkat 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

DUGAAN KORUPSI PAJAKHADI POERNOMO

Puteri Hikmawati*)

Abstrak

KPK menetapkan Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di bidang perpajakan. Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak pada tahun 2002-2004 yang mengabulkan keberatan pajak yang dilakukan oleh BCA, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dan menyalahi prosedur. Meskipun demikian, sampai saat ini KPK belum menemukan bukti soal dugaan adanya kickback dari perbuatan yang dilakukan Hadi dengan menerima keberatan pajak yang diajukan BCA. Selanjutnya KPK harus memeriksa pelaku dari pihak BCA yang mengajukan keberatan. Pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program antikorupsi dan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Pajak.

PendahuluanTindak pidana di bidang perpajakan

tidak berhenti-berhenti. Upaya wajib pajak menghindar dari kewajiban terus saja terjadi. Pejabat negara yang semestinya memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya justru membantu mereka untuk mengemplang pajak. Penetapan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada kasus keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) menambah fakta empiris atas asumsi bahwa patgulipat antara wajib pajak dan aparat pajak masih banyak dipraktikkan.

KPK menetapkan Hadi Poernomo, yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pajak PT BCA tahun 1999. Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak tahun 2002-2004, dan akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib

*) Peneliti Madya Hukum Pidana, bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (p3DI) Setjen DPR RI.E-mail: [email protected]

- 2 -

pajak atas Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN) Pajak PT BCA tahun pajak 1999, dan menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA. Atas perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar 375 miliar rupiah, yaitu pajak yang seharusnya wajib dibayarkan PT BCA kepada negara.

Jika perbuatan melawan hukum Hadi Poernomo terbukti, akan menjadi ironis karena upaya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan pembenahan dan percepatan reformasi birokrasi dilakukan pada masa Hadi Poernomo sebagai Dirjen Pajak, yaitu sejak tahun 2002 meskipun secara nasional baru diresmikan pada tahun 2007.

Korupsi di Bidang Perpajakan Pajak berkaitan erat dengan

penghasilan seseorang atau korporasi, termasuk penghasilan hasil korupsi. Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi, yaitu wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak, yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Secara filosofis, pidana di bidang perpajakan tidak ditujukan untuk pemiskinan pelakunya namun dapat berefek pada pemiskinan pelakunya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Korupsi di bidang perpajakan identik dengan praktik suap-menyuap, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan wewenang. Pihak yang berperan adalah pegawai atau pejabat Ditjen Pajak, hakim dan pegawai pengadilan pajak, advokat, konsultan pajak, perantara, serta wajib pajak.

Praktik korupsi di bidang perpajakan terjadi di dua wilayah, yaitu internal dan eksternal. Korupsi yang terjadi di internal terkait dengan praktik suap, kolusi, atau nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa ataupun penempatan pegawai dan pejabat di lingkungan pajak. Sementara korupsi eksternal terkait dengan praktik korupsi dalam pembayaran pajak kepada negara. Dalam wilayah ini muncul banyak pola atau modus korupsi yang muncul di bidang perpajakan, tetapi setidaknya terdapat tiga

pola yang biasanya sering ditemukan.Pola pertama adalah negosiasi

pembayaran pajak. Jika terjadi proses negosiasi, wajib pajak yang umumnya pengusaha atau perusahaan besar hanya perlu membayar pajak lebih kecil dari yang semestinya dibayar kepada negara. Adapun oknum pegawai pajak selaku pemeriksa pajak mendapatkan imbalan yang besar dari wajib pajak yang dibantunya. Pola kedua, petugas pajak menjadi konsultan pajak bayangan atau bekerja sama dengan konsultan pajak. Dengan model ini, oknum petugas pajak akan menerima imbalan atau bahkan gaji bulanan dari wajib pajak atau konsultan pajak yang merasa dibantu pekerjaannya. Pegawai pajak akan memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak, sehingga beban kewajiban pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Pola ketiga adalah kolusi dengan hakim pengadilan pajak atau pejabat di lingkungan Ditjen Pajak agar perkara keberatan pajaknya dimenangkan. Praktik ini memperbesar peluang bagi wajib pajak untuk memenangi sengketa pajak.

Pejabat di Ditjen Pajak sangat mungkin mengabulkan keberatan pajak atau mengurangi beban wajib pajak dengan atau tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pola-pola tersebut, Hadi Poernomo selaku Direktur Jenderal Pajak diduga melakukan pola ketiga, yaitu mengabulkan keberatan pajak yang dilakukan oleh BCA. Meskipun demikian, sampai saat ini KPK belum menemukan bukti soal dugaan adanya kickback dari perbuatan yang dilakukan Hadi dengan menerima keberatan pajak yang diajukan BCA.

Proses Pidana di BidangPerpajakan

Secara umum, proses pidana di bidang perpajakan berawal dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen Pajak terhadap orang yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukper pada dasarnya merupakan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang dimiliki Ditjen Pajak. Bentuk tindak pidana di bidang perpajakan dan hukumannya di antaranya diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal

- 3 -

39A Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pemeriksaan bukper akan berlanjut pada tahap penyidikan, dan penuntutan oleh Kejaksaan, lalu disidangkan di pengadilan hingga jatuhnya vonis.

Dalam UU KUP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan menyelesaikan perkaranya sebelum tahap penuntutan, sehingga tidak sampai ke pengadilan. Tujuan dari ketentuan ini agar wajib pajak membayar pajak sesuai kewajibannya, sehingga tidak diperlukan upaya terakhir berupa sanksi pidana perpajakan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana di bidang perpajakan namun tidak sampai dihukum dengan sanksi pidana perpajakan di antaranya diatur dalam Pasal 13A, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP.

Penerapan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP akan berakhir pada putusan pengadilan berupa hukuman kurungan dan pidana denda dalam jumlah tertentu. Proses pidana di bidang perpajakan sampai dengan putusan pengadilan melibatkan pihak Ditjen Pajak, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pidana denda yang dikenakan kepada pelaku juga terbilang tinggi, misalnya pidana denda Pasal 38 UU KUP berupa denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda tersebut akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerapan Pasal 13A, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP memberikan kemungkinan kepada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan untuk melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya dan tidak sampai divonis pengadilan, artinya pelaku terhindar dari hukuman pidana perpajakan berupa kurungan dan denda. Pelaku cukup melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasinya sebelum penyidikan atau penuntutan. Proses penerapan Pasal 13A dan Pasal 8 ayat (3) UU KUP terjadi di Ditjen Pajak, dan proses Pasal 44B UU

KUP selain melibatkan Ditjen Pajak juga melibatkan Kejaksaan. Proses penuntutan dan pengadilan tidak perlu dilakukan dalam penerapan pasal-pasal ini. Dalam proses yang terjadi di Ditjen Pajak itulah, kemungkinan adanya permainan antara aparat pajak dengan wajib pajak dapat terjadi.

Reformasi PajakSejak munculnya kasus pajak

yang melibatkan Gayus Tambunan pada tahun 2012, Ditjen Pajak sudah berupaya melakukan sejumlah pembenahan dan percepatan reformasi birokrasi, yaitu sejak tahun 2002. Langkah-langkah reformasi birokrasi yang ditempuh, antara lain penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, termasuk juga program remunerasi. Gaji atau remunerasi untuk pegawai pajak bahkan sudah dinaikkan untuk mendorong perbaikan kinerja dan mengurangi keinginan untuk melakukan korupsi. Setelah pembenahan dilakukan, masih saja ditemukan pegawai pajak yang nekat melakukan penyimpangan.

Di samping itu, Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, menegaskan bahwa tekad reformasi pajak juga dilakukan dengan adanya pemberi informasi dari para pegawai hingga pejabat di kalangan Ditjen Pajak jika terjadi penyalahgunaan pajak, sehingga diharapkan memberi dampak positif bagi upaya pemerintah mengurangi kejahatan pajak. Diakuinya, dalam tiga tahun terakhir banyak orang dari kalangan Ditjen Pajak tertangkap tangan oleh KPK sedang melakukan upaya suap terhadap wajib pajak. Oleh sebab itu, keberadaan pemberi informasi dari kalangan Ditjen Pajak dapat mencegah lebih dini kemungkinan terjadinya niat seseorang menyalahgunakan pajak. Masyarakat di sekitar Ditjen Pajak juga boleh menjadi informan untuk memberitahu adanya penyimpangan, dan akan mempunyai saluran yang rahasia, langsung bisa melaporkan kepada unit Penyuluhan dan Humas, dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Pengamat pajak dari Universitas Nasional, Jakarta, Tubagus Yanuar, menilai upaya reformasi pajak dengan adanya pemberi informasi dari kalangan Ditjen Pajak, merupakan upaya positif. Namun, ia menegaskan, yang harus dibentuk saat

- 4 -

ini justru hubungan antara pejabat-pejabat Ditjen Pajak dengan para pegawainya. Dari langkah tersebut ke depannya dapat terjalin kerja sama yang baik untuk memberantas penyalahgunaan pajak. Kalau misalkan kedekatan pimpinan dengan pegawainya kurang, mereka dapat bermain karena ada peluang dan kesempatan. Tubagus Yanuar juga mengingatkan, efek jera jangan hanya diberikan kepada kalangan orang dalam Ditjen Pajak, melainkan juga terhadap para wajib pajak.

PenutupPenetapan status tersangka terhadap

Hadi Poernomo tentu sangat mengejutkan. Mengejutkan tidak hanya dari saat penetapannya yang bertepatan dengan berakhirnya masa tugas Hadi sebagai Ketua BPK tetapi juga karena bobot keterlibatan orang dalam dengan jabatan tertinggi di bidang perpajakan.

Dengan adanya kasus dugaan korupsi pajak ini, langkah-langkah taktis dan strategis KPK diperlukan untuk dapat mengungkap siapa pelaku dari pihak BCA yang mengajukan keberatan. Di samping itu, pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum melakukan evaluasi secara menyeluruh program antikorupsi dan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak. Hal ini penting agar institusi pajak tidak lagi terjebak dalam lingkaran korupsi dan sekaligus mengembalikan citranya di mata masyarakat. DPR juga dapat berperan dengan meninjau kembali ketentuan perpajakan yang dapat menjadi celah terjadinya korupsi di bidang perpajakan.

Rujukan1. Dua Pegawai Pajak Jadi Saksi Hadi

Poernomo, Suara Pembaruan, 29 April 2014.

2. Peran Kubu Mantan Menteri, Suara Pembaruan, 22 April 2014.

3. KPK Selisik Harta Hadi Poernomo, Media Indonesia, 24 April 2014.

4. Reformasi Pajak: Belajar dari Kasus Korupsi Gayus Tambunan, http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=5676&l=reformasi-pajak-belajar-dari-kasus-korupsi-gayus-tambunan, diakses tanggal 6 Mei 2014.

5. Ditjen Pajak: Reformasi Pajak Diharapkan Tekan Kejahatan Pajak, http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-ri-bertekad-laksanakan-reformasi-pajak/1645559.html, diakses tanggal 6 Mei 2014.

6. Belajar Pemberantasan Korupsi dari Direktorat Jenderal Pajak, http://pujohari.wordpress.com/2014/04/25/belajar-pemberantasan-korupsi-dari-direktorat-jenderal-pajak/, diakses tanggal 6 Mei 2014.

7. Emerson Yuntho, Menyelesaikan Korupsi Pajak, http://nasional. kompas.c o m / r e a d / 2 0 1 4 / 0 4 / 2 9 / 0 9 1 3 0 1 1 /Menyelesaikan.Korupsi.Pajak, diakses tanggal 6 Mei 2014.

8. KPK Selisik Harta Hadi Poernomo, Media Indonesia, 24 April 2014.

9. KPK Duga Hadi Terima Uang, Kompas, 23 April 2014.

10. Mantan Dirjen Pajak Tersangka Penggelapan Pajak, Media Indonesia, 22 April 2014.

11. Jerat Pajak Usai Menjabat, Gatra No. 25 Tahun XX 24-30 April 2014.

12. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.

- 5 -

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL



KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MERESPON

KECELAKAAN PELAYARAN KAWASANPoltak Partogi Nainggolan*)

Abstrak

Kondisi perairan kawasan semakin menyita perhatian internasional dewasa ini, tidak hanya karena meningkatnya eskalasi ketegangan akibat klaim teritorial yang tumpang tindih tetapi juga akibat keamanan pelayaran yang semakin rawan yang menjadi penyebab kecelakaan kapal ataupun sebagai lokasi kecelakaan belaka. Globalisasi, semakin terbuka dan terkoneksinya negara-negara di kawasan satu dengan lainnya, dan meningkatnya lalu-lintas dan hubungan antarmanusia membuat kasus-kasus kecelakaan mudah menjadi isu politis dan berimplikasi internasional. Karenanya, salah satu agenda penting masa depan adalah menyusun Kode Berperilaku, selain memperbaiki kondisi keamanan perairan, melalui kerja sama internasional yang lebih baik, antarnegara di dan antarkawasan.

PendahuluanDalam tempo dua bulan terakhir,

hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik telah ditandai oleh terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kapal laut besar dan kecil, dengan jumlah korban yang beragam. Kasus-kasus terjadi dengan penyebab dan di mandala yang berbeda namun melintasi, berujung, atau berakhir sama, di perairan laut dalam. Proses dan akhir kejadian menjelaskan betapa faktor keselamatan navigasi di perairan di kawasan perlu memperoleh perhatian serius. Masalah ini patut diungkap mengingat kecelakaan yang melintasi perairan kawasan

akan melibatkan banyak negara untuk mengatasinya dan juga mencegah lebih banyak lagi kecelakaan serupa di masa depan. Hal ini juga semakin mendesak untuk dibahas karena potensi jumlah korban manusia dan kerugian material yang diakibatkannya sangat besar, selain juga implikasi lebih jauh terhadap keamanan angkutan logistik dunia. Terutama di jalur perairan kawasan yang merupakan pusat lalu-lintas dan transit transportasi dunia.

Sebagai contoh, kasus kecelakaan pesawat udara milik maskapai penerbangan Malaysia, MH-370 dalam perjalanan

*) Penulis adalah Peneliti Utama Masalah-Masalah Hubungan Internasional, Bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: [email protected].

- 6 -

dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, RRT, yang hilang pada 8 Maret 2014. Pencarian, termasuk yang berfokus di laut dalam, sudah berlangsung lebih dari satu bulan, dengan hasil yang masih sangat minim. Jumlah korban dalam pesawat yang hilang, 239 orang, yang keseluruhannya diduga tidak dapat diselamatkan, sampai penemuan bukti-bukti kecelakaan pesawat berhasil ditemukan. Kasus musibah penerbangan ini, tanpa mengenyampingkan kemungkinan adanya ledakan yang disebabkan oleh aksi terorisme dan pembajakan, telah melibatkan banyak negara untuk segera turun tangan membantu pencarian bangkai pesawat dan korban. Operasi pencarian ini melibatkan tim gabungan 26 negara dan puluhan pesawat dan kapal militer dan sipil, termasuk kapal selam dan khususnya kapal-kapal SAR, besar dan kecil, dan berbagai wahana bawah laut, seperti kapal selam tanpa awak atau robot berteknologi canggih, yang disebut sebagai Bluefin-21. Upaya pencarian telah dilakukan hingga kedalaman 4.500 meter, di wilayah seluas 133 kilometer persegi di dua samudera, yakni, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Upaya pencarian juga telah melibatkan petinggi beberapa negara, seperti PM Australia (Tony Abbott) dan PM Malaysia (Najib Razak), dan menghabiskan biaya operasi besar, namun belum berhasil menemukan jejak-jejak pesawat Boeing 777-200ER. Pertanyaan atas nasib MH-370 menggambarkan lemahnya kerja sama internasional masalah pelayaran di kawasan.

Kasus kedua adalah terbaliknya kapal penumpang feri Korea Selatan, MS Sewol, di perairan dekat Pulau Byungpoong, lepas pantai barat daya negeri itu, yang dalam dan berarus kuat dan dingin, pada 16 April 2014, dalam perjalanan dari pelabuhan barat Incheon menuju pulau wisata Jeju. Kapal mengangkut 476 orang penumpang, dengan penumpang terbanyak adalah 323 siswa SMA yang akan berlibur. Korban yang berhasil diselamatkan, ketika kajian ini dibuat, baru mencapai 173 orang, sedangkan 56 tewas, dan sisanya, 246 dilaporkan masih hilang, belum berhasil ditemukan. Perkembangan terakhir melaporkan, korban tewas mencapai 203 orang, dan 99 lainnya masih belum ditemukan. Penyebab utama, adalah jurumudi tidak berpengalaman, keteledoran kapten dan awak kapal, kelebihan muatan kargo. Informasi terakhir juga mengatakan, kelebihan kargo yang kelewat batas adalah

penyebab tenggelamnya kapal, setelah terganggu stabilitasnya. Namun apapun alasannya, kasus-kasus kecelakaan pesawat dan kapal tersebut telah mengungkapkan perlunya keselamatan navigasi di perairan ditingkatkan mengingat perairan laut dalam di kawasan Asia Pasifik tempat terjadinya kasus-kasus kecelakaan itu semakin rawan dari bencana kecelakaan akibat keteledoran ataupun berbagai faktor penyebab lainnya yang semakin potensial. Perkembangan ini sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan transportasi perairan atas permintaan publik dan negara-negara yang membutuhkannya, sebagai konsekuensi dari meningkatnya lalu-lintas manusia dan hubungan antarnegara di kawasan.

Kasus ketiga yang melibatkan penumpang yang besar adalah kecelakaan kapal nelayan Bhakti 74, yang berpenumpang diperkirakan sampai 90 orang, walapun kapasitas sesungguhnya hanya untuk 15-20 orang, dengan jumlah tepatnya tidak diketahui, karena tidak adanya manifes, dalam prosesi laut Semana Santa di Selat Gonsalu, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada 20 April 2014. Walaupun jumlah korban jauh lebih sedikit, kejadiannya terjadi di kapal penumpang umum, yang kejadiannya juga mengandung unsur keteledoran, karena muatan yang berlebihan, kondisi dan kemampuan navigasi kapal yang buruk, serta buruknya cuaca dan kondisi laut yang tengah dilayari. Kasus ini, dilihat dari jumlah korban, yang hanya terbilang beberapa orang, yakni 10 orang tewas, dengan puluhan orang telah dirawat akibat kondisi yang serius, dan 2 orang masih belum ditemukan tidak masuk hitungan, mengingat masih banyak kasus yang sering terjadi di perairan di kawasan.

Implikasi Internasional Mengapa masalah ini mudah

memperoleh perhatian internasional? Pertama, hal ini dilatarbelakangi (banyaknya) warga negara mereka yang turut menjadi korban. Kedua, begitu kuat keinginan negara-negara untuk memperlihatkan dan membuktikan kehadirannya sebagai (salah satu) negara menengah dan besar di kawasan, terutama di perairan, yang diperhitungkan kekuatannya di dunia internasional. Ketiga, semakin banyak negara di kawasan yang dilandasi oleh semangat altruisme dan humanisme

- 7 -

global, merasa turut bertanggung jawab secara langsung, maupun tidak langsung, atas terjadinya bencana dan kecelakaan di perairan, yang selama ini telah menyebabkan korban dan dampak yang tidak kecil. Keempat, kasus-kasus kecelakaan di laut, yang menimpa kapal penumpang mudah memancing perhatian negara-negara tetangga terdekat, bahkan negara di luar kawasan, terutama mereka yang negaranya banyak mengirimkan turis. Jika kasus-kasus serupa lebih banyak lagi terjadi di masa depan, tanpa respons pencegahan dan upaya penanganan keselamatan pelayaran di laut secara lebih baik, maka dapat diperkirakan hal ini akan mengundang perhatian internasional yang lebih besar. Bukan tidak mungkin, akan ada respons yang jauh lebih buruk dari mancanegara, untuk mencegah korban warga negaranya, dengan melarang para turis mereka memanfaatkan jasa angkutan laut, dan bahkan melarang mereka bepergian ke Indonesia, dengan alasan keamanan publik yang tidak terjamin, terkait transportasi umum.

Dampak internasional atau internasionalisasi kecelakaan pelayaran akibat ketidakamanan navigasi dan fasilitas transportasi laut mudah menyebar, karena semakin terbukanya kawasan dan meningkatnya lalu-lintas manusia sejagad. Hal ini mudah terpublikasikan secara luas, karena bantuan perkembangan teknologi canggih, khususnya melalui media daring. Kompetisi yang ketat di pasar pariwisata dunia dalam menjaring turis mancanegara, rawan menyebabkan isu-isu kecelakaan kapal transportasi umum, mudah direkayasa menjadi kampanye negatif menyudutkan negara perairan lokasi kasus terjadi. Rendahnya fasilitas transportasi laut untuk publik dan mutu pelayanannya serta tingkat keamanan dan kenyamanan konsumennya, tanpa respons perbaikan, akan merugikan secara langsung negara tempat kecelakaan kapal, bukan semata perusahaan, maskapai, dan pemilik kapal, yang mengalaminya, ataupun perusahaan asuransi internasional, yang harus menanggungnya.

Laporan media cetak telah mengungkap, dunia pariwisata Asia Tenggara terpengaruh oleh kasus kecelakaan MH-370. Bisnis pariwisata memprediksikan berkurangnya sebanyak 400-800 ribu turis RRT ke Malaysia. The Malaysia Inbound Tourism Association mengatakan, hampir 30% turis asal RRT telah membatalkan

booking mereka untuk melakukan kunjungan ke Malaysia pada tahun 2014 ini. Ini kerugian besar, sebab tahun lalu, terdapat 1,79 juta turis RRT ke Malaysia, meningkat dari 950 ribu di tahun 2008. Singapura juga sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata para turis RRT di Asia Tenggara, bersama dengan Malaysia dan Thailand, terimplikasi ancaman penurunan angka turis RRT sebesar 50%. Padahal, bagi Singapura turis asal RRT menempati posisi terbanyak kedua, dengan jumlah 1,24 juta turis asal RRT pada semester pertama tahun 2013. Konsekuensinya, tanpa upaya pencarian tuntas dalam kasus kecelakaan pesawat MH-370, khususnya penemuan black box untuk mengetahui penyebab kecelakaan, dan koreksi dalam pelayanan transportasi (udara) internasional, (besarnya) angka penurunan itu akan menjadi nyata.

Lebih jauh lagi, meningkatnya lalu-lintas kapal-kapal asing di perairan, baik untuk kebutuhan komersial maupun militer, terutama di kawasan Asia Tenggara, yang dilintasi dua samudera, yakni Samudera Pasifik dan Hindia, membuat posisi kawasan semakin penting, strategis, atau mudah memperoleh perhatian internasional atas setiap perkembangan kejadian di kawasan ini. Hal ini logis, melihat tingginya frekuensi dan volume lalu-lintas kapal-kapal internasional yang menggunakan jalur pelayaran di perairan ini. Juga, ini sebagai konsekuensi semakin banyaknya investasi asing di berbagai pulau, atau negara Indonesia, yang merupakan negara maritim dan kepulauan.

Internasionalisasi masalah keamanan maritim semakin tinggi karena miningkatnya arus imigran gelap dari kawasan lain, yakni Timur Tengah dan Afrika Utara, dan negara Asia Tenggara yang bergolak dan terus mengalami keterbelakangan, seperti Myanmar dan Bangladesh, ke beberapa negara Asia Tenggara. Imigran gelap yang masuk ke kawasan perairan ini dengan kapal-kapal nelayan tradisional yang minim fasilitas, dan berakibat kecelakaan, membuat kian berisiko pelayaran di perairan. Sebagai implikasinya, kecelakaan kapal-kapal yang digunakan para imigran gelap membawa masalah humanitarinisme baru.

Keamanan di perairan pada akhirnya menciptakan dampak politik di tingkat atas. Kasus tenggelamnya kapal fery Sewol telah membuat mundurnya PM Korea Selatan, Chung Hong-won, akibat tekanan

- 8 -

politik domestik terkait dengan pertanyaan atas kinerja dan akuntabilitas aparatnya. Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, pun harus meminta maaf, karena sangat menyesal tidak mampu memperbaiki kebobrokan yang telah berlangsung lama dalam institusi transportasi perhubungan lautnya, termasuk soal kegagalan sistemik dan regulasi, sehingga seolah-olah telah membiarkan kecelakaan itu terjadi. Kasus tenggelamnya Kapal feri Sewol ini telah lebih jauh menimbulkan keraguan orang atas sukses cepat ekonomi Korea Selatan.

Penutup Apa langkah yang harus diambil untuk

merespons perkembangan meningkatnya ancaman keamanan maritim di kawasan dewasa ini? Pertama, meningkatkan kampanye keselamatan di perairan, terutama di kawasan Asia Pasifik yang padat, dan sekaligus rawan kecelakaan. Kedua, kampanye peningkatan keselamatan di setiap negara dan di tingkat multilateral atau antarnegara bagi para pengguna jasa maritim dan moda transportasi publik harus dilakukan. Ketiga, langkah lebih maju perlu dijalankan, dengan mendorong peningkatan kerja sama antarnegara di sektor ini dan pemangku kepentingan, seperti maskapai pelayaran, otoritas pelabuhan, dan institusi SAR (Search and Rescue). Keempat, secara simultan, Kode Berperilaku (Code of Conduct) di perairan, khususnya terkait navigasi dan keselamatan di perairan, harus segera dibuat, di wilayah yang memang belum ada. Sedangkan di tempat yang sudah ada, perlu disempurnakan, agar kelemahan sistemik dan regulasi, dapat diperbaiki, dan tidak dibiarkan sampai kecelakaan baru terjadi.

Di tingkat ASEAN, pembuatan COC ini, walaupun tidak mudah, harus terus didorong, terutama oleh Indonesia sebagai negara besar di kawasan dan merupakan salah satu pendiri ASEAN. Kesamaan pandang harus dapat diciptakan, dengan mengenyampingkan perbedaaan pendapat akibat konflik kepentingan dan rebutan klaim atas kedaulatan teritorial, antara lain di Laut China Selatan.

Selanjutnya, di tingkat operasional lapangan, perbaikan sistem navigasi dan keselamatan serta pelayanan di pelabuhan harus dilakukan. Begitu pula, program-program yang lebih spesifik, dalam bentuk pelatihan. Yang paling mendesak, tentunya,

melakukan latihan bersama di bidang Pencarian dan Penyelamatan (Joint Search and Rescue).

Rujukan1. AS Tetap Komit Cari MH 370, Republika,

27 April 2014: 4.2. Fackler, Martin.Korean city left with 250

holes in its heart, International New York Times, Mei 2, 2014: 1 & 4.

3. Tragedi Fery Sewol: Cuaca Buruk Hentikan Pencarian Korban, Kompas, 27 April 2014: 2.

4. Korea Selatan Tahan 15 Awak Kapal Sewol, Koran Tempo, 27 April 2014: 4.

5. Kelebihan Kargo Sebabkan Kapal Sewol Tenggelam, Suara Pembaruan, 7 Mei 2014: A 9.

6. Paddock, Richard C. Hours of Confusion After Plane Vanished, The Wall Street Journal, May 2-4, 2104: 4.

7. Presiden Korea Selatan Minta Maaf, Koran Tempo, 30 April 2014: 2.

8. Suyono, R.P. Shipping, Pengakutan Intermoda Ekspor Impor melalui Laut, Jakarta: LPPM, 2007.

9. Teo, Esther and Lester Kong, Southeast Asian tourism affected by MH370 saga, the Jakarta Post, April 22, 2014: 14.

10. Umar, Husseyn. Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia (Volume 1,2,3), Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

11. United Nations Convention on the Law of the Sea, Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia, 2010.

- 9 -

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL



BUDAYA KEKERASAN ANTAR ANAKDI SEKOLAH DASAR

Elga Andina*)

Abstrak

Meningkatnya kekerasan sesama anak menunjukkan belum tumbuhnya rasa solidaritas, kasih sayang dan kebersamaan. Perilaku bullying yang bahkan sampai menghilangkan nyawa menumbuhkan bibit gangguan kejiwaan kepada anak, baik korban maupun pelaku. Sulitnya menghentikan bullying karena korban biasanya pernah terlibat atau menjadi pelaku bullying terhadap orang lain. Oleh karena itu peran orang tua sebagai pendidik terdekat anak menjadi semakin penting dalam mengarahkan perilaku anak. Sekolah dan lingkungan juga dituntut menjadi pembatas perilaku menyimpang ini. Pemerintah harus bersikap tegas untuk memutus mata rantai budaya kekerasan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada sekolah sebagai institusi pendidikan. Kasus ini perlu menjadi dorongan untuk mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.

PendahuluanPada awal bulan Mei tahun ini sudah dua

korban kekerasan di sekolah dasar diberitakan di media massa. Pada tanggal 3 Mei 2014, seorang siswa SD berusia 11 tahun di SDN 09 Pagi-Makasar Jakarta dihajar kakak kelasnya karena menyenggol gelas es milik sang senior. Dua hari setelah itu seorang siswi kelas 4 SD di Muara Enim meninggal dengan luka lebam di tubuhnya. Kekerasan di sekolah dasar bukan akhir-akhir ini saja terjadi. Pada 27 Maret 2014, seorang murid kelas 1 SD, Ahmad Syukur dikeroyok 3 temannya di Makasar. Ia meninggal di Rumah Sakit Ibnu Sina beberapa hari setelah itu.

Menurut Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, selama Januari

hingga April sudah tercatat 8 laporan kekerasan serupa, yaitu 2 kasus di Sekolah Dasar (SD), 2 kasus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sisanya di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel Kasus kekerasan yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak

2010 2011 2012 2013 2014*Laporan kekerasan

2.413 2.508 2.637 2.792 3.339

keterangan :* Dari Januari sampai Mei 2014Sumber:Data Komisi Nasional Perlindungan Anak daritahun 2010-2014

Kasus terbunuhnya anak di sekolah selama 5 tahun terakhir yang diindikasikan meningkat setiap tahunnya disajikan dalam tabel berikut ini. Laporan kekerasan terhadap

*) Peneliti Muda Psikologi di Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail:[email protected]

- 10 -

anak yang diterima oleh KPAI tersebut terjadi di sekolah, keluarga dan lingkungan sosial.

Dari hasil penelitian KPAI ternyata sebanyak 17% kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Bahkan pada 2013, tercatat 181 kasus yang berujung pada tewasnya korban, 141 kasus korban menderita luka berat, dan 97 kasus korban luka ringan. Tindakan kekerasan di sekolah bisa dilakukan oleh guru, kepala sekolah, bahkan sesama peserta didik. Namun, bullying sesama peserta didik memiliki karakteristik berbeda dari kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak biasanya dilakukan oleh pelaku tunggal sedangkan bullying oleh sesama murid biasanya berlangsung secara berkelompok. Bahkan menurut penelitian lintas negara yang dilakukan Craig dkk., anak yang menjadi korban bullying cenderung terlibat dalam penggencetan anak lain. Ini berarti sebuah lingkaran tanpa akhir ketika korban berubah menjadi pelaku. Dengan begitu, praktek kekerasan menjadi budaya di kalangan anak-anak.

Agresivitas di Usia BeliaTidak semua kekerasan berujung

kematian namun data statistik di atas cukup menggambarkan betapa perilaku kekerasan telah menjadi keseharian anak-anak Indonesia. Kekerasan di sekolah yang paling sering terjadi adalah dengan Bullying (dikenal juga dengan istilah penggencetan) yang semakin marak dan tercium khalayak luas beberapa tahun ini. Pada tahun 2005-2006, The Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) melakukan survei terhadap sekitar 200.000 anak usia sekolah di 40 negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan jumlah bullying di Indonesia. Penelitian lain oleh Craig dkk. pada tahun 2009 menemukan bahwa tingkat bullying terlihat lebih tinggi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal ini menyebabkan data bullying pada anak lelaki lebih mudah didapat karena mereka cenderung melaporkan penindasan terhadapnya.

School Bullying menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Di Amerika saja diketahui bahwa 1 dari 4 siswa menjadi korban penggencetan setiap harinya. School Bullying Statistics juga menemukan bahwa dalam 85 persen kasus bullying tidak dihentikan oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan.

Menurut berbagai penelitian yang dirangkum Riasukina, Djuwita, dan Soesetio (misalnya Simmons, 2002; Ma, Stewin, Mah, 2001; Sullivan, 2000, dan Olweus, 1993), perilaku bullying di sekolah ini dapat berupa: (1) kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, serta berbagai serangan fisik lainnya, termasuk merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain; (2) kontak verbal langsung seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, menggangu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi seseorang, memaki, dan juga menyebarkan gossip; (3) perilaku nonverbal langsung seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejak, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal); (4) perilaku nonverbal tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga hubungan tersebut menjadi retak, dengan sengaja mengucilkan seseorang atau tidak mengabaikan orang tersebut, atau mengirimkan surat kaleng; (5) pelecehan seksual, kadang-kadang dikategorikan sebagai perilaku agresi fisik dan bisa juga verbal.

Darmawan mengutip pendapat Roland dan Inse dalam tesisnya yang berjudul Bullying in School: A Studey of Forms and Motives of Aggression in Two Secondary Schools in the city of Palu, Indonesia, yang menyatakan penggencetan sebagai aspek agresi. Perilaku agresif biasanya ditunjukkan untuk menyerang, menyakiti, atau melawan orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Hal itu bisa berbentuk pukulan, tendangan, dan perilaku fisik lainnya, atau berbentuk cercaan, makian ejekan, bantahan, dan semacamnya.

Selanjutnya Darmawan menulis bahwa perilaku agresif disebabkan karena rendahnya pengendalian diri, pengaruh lingkungan yang tidak baik (delinquent), tekanan dalam diri pelaku, dan viktimisasi grup (konstruksi sosial dimana kelompok terbagi menjadi kelompok korban dan kelompok pelaku). Craig dkk. juga menekankan adanya pola strategi dominasi pada usaha penindasan terhadap anak laki-laki oleh rekannya. Dengan begitu, agresi anak terhadap anak lain merupakan upaya untuk membuktikan dirinya kepada sesama.

Lalu, dari mana seorang anak mengetahui tindakan kekerasan yang dapat dilakukannya? Pertama, anak meniru orang lain. Anak tidak mendapatkan perilakunya sendiri, melainkan meniru dari lingkungan, terutama orang

- 11 -

dewasa. Perilaku orang dewasa yang buruk menjadi teladan bagi anak. Kedua, anak tidak dibekali pengetahuan mengenai nilai-nilai positif. Hal ini menyebabkan anak tidak tahu bahwa perilakunya tersebut tidak baik. Ketiga, anak ingin tahu dampak perilaku negatif yang ditirunya.

Kekerasan Cerminan Menjadi Gangguan Jiwa

Studi menemukan bahwa efek bullying tidak selalu langsung terlihat setelah pengalaman terjadi. Namun, efek ini dapat terakumulasi beberapa tahun mendatang dengan menunjukkan gejala memburuknya kesehatan mental anak. Pelaku dan korban bullying sama-sama akan mendapatkan dampak negatif dari tindakan ini. Para korban cenderung menampilkan respon negatif bahkan setelah beberapa tahun kemudian, yang berupa: rendahnya harga diri, sulit mempercayai orang lain, kurang asertif, agresi, sulit mengontrol amarah dan isolasi. Sedangkan pelaku akan menumbuhkan perasaan arogan dan merasa kuat. Akhirnya ia menjadi pribadi yang tidak mengenal tenggang rasa dan belas asih. Padahal, kedua hal tersebut sangat dibutuhkan dalam interaksi berkelompok.

Mencegah Bullying pada AnakLambatnya penanganan gejala kekerasan

oleh anak terhadap anak disebabkan karena: pertama, anak tidak menceritakan kejadian di sekolah kepada orang tua; kedua, meskipun anak sudah menunjukkan gejala negatif, orang dewasa tidak menangkap sinyelemen tersebut, sehingga terjadi pembiaran. Baik korban maupun pelaku perlu dideteksi sebelum melakukan atau menerima penggencetan lebih lanjut.

Pencegahan bullying harus dilakukan di semua aspek kehidupan anak karena dalam masa pertumbuhan anak menyerap informasi dari berbagai pihak. Ia belum mampu menyaring secara efektif informasi yang dibutuhkan sehingga setiap orang yang berinteraksi dengan anak memiliki tanggung jawab membentuk pola perilaku yang positif.1. Keluarga, merupakan irisan paling inti

dalam sistem interaksi anak. Orang yang dibesarkan dengan kekerasan cenderung mudah memperlihatkan perilaku agresi. Bentuk-bentuk pola asuh orang tua sangat erat hubungannya dengan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Dalam 20 tahun terakhir terjadi pergeseran paradigma pengasuhan anak. Jika dulu orang tua memegang kendali anak, maka seiring

bergantinya jaman anak semakin pintar dan banyak orang tua yang memilih peran sebagai teman. Dalam aliran psikologi juga banyak diwacanakan pengelolaan rumah tangga yang melunak, di mana para ahli behavioristik mengusulkan penghargaan lebih baik daripada hukuman ketika ingin membentuk perilaku anak. Yang lebih parah lagi adalah ketika anak dihargai berdasarkan prestasi akademiknya. Jika pencapaian di sekolah bagus, maka anak itu dianggap baik. Padahal, dalam beberapa kasus pelaku penggencetan adalah murid-murid teladan yang dapat menampilkan perilaku tanpa cela di depan orang tua.

2. Sekolah, merupakan rumah kedua bagi anak. Oleh karena itu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk mental positif anak, termasuk budi pekertinya. Mengabaikan anak yang menggencet dan rentan digencet menunjukkan buruknya keterampilan guru dalam mendidik karena pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas tetapi juga dalam interaksi sehari-hari.

3. Masyarakat, sebagai pagar sosial perilaku anak memiliki arti penting bagi pembentukan perilaku anak. Setiap orang dewasa hendaknya berperilaku positif yang dapat ditiru oleh anak. Orang dewasa yang buruk bukan hanya mereka yang berperilaku menyimpang, tapi juga mereka yang tidak meluruskan perilaku buruk anak-anak. Orang tua berhak penuh untuk mendisiplinkan anak namun masyarakat juga perlu mencontohkan perilaku positif. Menegur perbuatan negatif anak juga menunjukkan nilai positif yang dapat ditanamkan kepada anak.

PenutupKekerasan sesama anak di sekolah

merupakan praktek perilaku agresi yang tidak semestinya terjadi. Dalam usianya yang belia, anak semestinya dihadapkan pada kehidupan yang tenang, bersahabat dan penuh kreativitas. Tumbuhnya perilaku agresif dan penggencetan menunjukkan lemahnya peranan pendidikan dalam membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini berlaku di rumah, sekolah dan masyarakat. Pentingnya peran guru dan orang tua dalam memberikan rambu-rambu yang jelas bagi anak memberi arahan perilaku yang positif.

Meningkatnya kasus kekerasan sesama anak yang bahkan berujung pada kematian mengharuskan pemerintah mengambil tindakan tegas. Dimulai dari perbaikan kurikulum yang

- 12 -

berbasis empati, kreativitas, kerja sama dan kompetensi, pengawasan oleh pihak sekolah, dan aktivitas sosial, termasuk konseling kelompok. Peningkatan kualitas guru untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menarik menjadi penting untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga mereka lebih tertarik belajar daripada melakukan kekerasan. Kompetensi guru dalam mengelola kelas dan mengembangkan karakter positif peserta didik seharusnya menjadi poin penting dalam indikator sertifikasinya.

Perlunya penegakan hukum yang keras terhadap pelaku kekerasan anak, terutama jika menyebabkan kematian. Konsep pelindungan anak seharusnya tidak melindungi dirinya dari menebus kesalahan yang diperbuat. Terlepas dari usianya yang masih belia, perilaku membunuh tetap mengubah dinamika kepribadian seorang anak. Maka ia perlu mendapatkan hukuman yang membuat jera dengan prinsip sesuai yang dimasukkan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih jauh lagi, sekolah harus diberikan sanksi tegas untuk memutuskan mata rantai bullying di dunia pendidikan.

Untuk itu Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian terkait agar segera menyelesaikan kasus-kasus kekerasan sesama anak dengan resolusi terbaik. Selanjutnya revisi Undang-undang perlindungan anak yang telah lama tertunda harus segera dikaji kembali dan memasukan materi-materi pelindungan korban dan pelaku kekerasan sesama anak.

Rujukan1. Empat Bulan, Delapan Siswa SD-SMA Alami

Kekerasan, "http://www.tempo.co/read/news/2014/05/05/064575391/Empat-Bulan-8-Siswa-SD-SMA-Alami-Kekerasan"http://www.tempo.co/read/news/2014/05/05/064575391/E m p a t - B u l a n - 8 - S i s w a - S D - S M A - A l a m i -Kekerasan, diakses tanggal 7 Mei 2014

2. Rentannya Anak-anak dari Aksi Kekerasan, http://news.liputan6.com/read/2037799/rentannya-anak-anak-dari-aksi-kekerasan, diakses tanggal 8 Mei 2014

3. School Bullying Statistics , http://www.bullyingstatistics.org/content/school-bullying-statistics.html, diakses tanggal 29 April 2014.

4. Riauskina, Intan Indira, Djuwita, Ratna, & Soesetio, Sri Rochani. Gencet-gencetanDi mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang arti, scenario, dan dampak gencet-gencetan, Jurnal Psikologi Sosial, September 2005. Tahun 12, No.1, hal:1-14.

5. Baumrind, D. 1978. "Parental disciplinary Patterns And Social Competence In Children". Youth and Society, 9, 239-276.

6. Darmawan.2010. Bullying in School: A

Studey of Forms and Motives of Aggression in Two Secondary Schools in the city of Palu, Indonesia, tesis. "http://munin.uit .no/bitstream/handle/10037/2670/thesis.pdf?sequence=2"http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/2670/thesis.pdf?sequence=2, diakses tanggal 8 Mei 2014.

7. Sepanjang 2012, Ada 2.637 Kasus Kekerasan Anak , http://nasional.news.viva.co.id/news/read/381738-sepanjang-2012--ada-2-637-kasus-kekerasan-anak, diakses tanggal 10 Mei 2014

8. Ridwan, Samsul.Hari Anak Universal 2013: Kasus Kekerasan Anak Indonesia Melonjak, http://komnaspa.wordpress.com/2013/11/20/hari-anak-universal-2013-kasus-kekerasan-anak-indonesia-melonjak/, diakses tanggal 10 Mei 2014

9. Komnas PA Terima Laporan 3.339 Kasus Kekerasan Anak, http://news.okezone.com/read/2014/05/06/337/980928/komnas-pa-terima-laporan-3-339-kasus-kekerasan-anak, diakses tanggal 10 Mei 2014.

10. "Mengakhiri Kekerasan di Sekolah Lewat Disiplin Positif", http://indonesiaunicef.b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 3 / 1 2 / m e n g a k h i r i -kekerasan-di-sekolah-lewat.html, diakses tanggal 11 Mei 2014

11. Ditendang Teman-teman Sekelasnya, Siswi SD Meninggal , http://regional.kompas.com/read/2014/05/08/1713353/Ditendang.Teman-teman.Sekelasnya.Siswi.SD.Meninggal, diakses tanggal 12 Mei 2014

12. Craig, Wendy, dkk. A Cross-National Profile of Bullying and Victimization among Adolescents in 40 countries, Int J Public Health.2009:54(Suppl 2):216-224.

- 13 -

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK



KEBIJAKAN SUBSIDI BBM DANEFISIENSI PEREKONOMIAN

Edmira Rivani*)

Abstrak

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya selalu menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan di Indonesia. Saat ini persoalan tersebut merupakan agenda terbesar yang dianggap membebani fiskal, terlebih produksi minyak bumi Indonesia semakin merosot dan masuk menjadi negara pengimpor minyak. Resiko domestik berupa pembengkakan subsidi BBM akan mendorong pelebaran defisit fiskal sehingga dapat mengganggu perekonomian nasional. Besarnya porsi subsidi BBM dalam APBN juga mempersempit porsi belanja produktif seperti, misalnya infrastruktur. Meskipun ada beberapa dampak negatif dari pengurangan subsidi BBM seperti naiknya harga komoditas pokok, pengurangan tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah.

PendahuluanBBM merupakan komoditas yang

sangat vital. BBM punya peran penting untuk menggerakkan perekonomian. BBM mengambil peran di hampir semua aktivitas ekonomi di Indonesia. Kebutuhan BBM membumbung tinggi seiring dengan pertumbuhan industri, transportasi, dan kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang beredar. Bahkan pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC, organisasi eksportir minyak dunia karena Indonesia harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat.

Pemerintah memberi subsidi untuk setiap liter BBM jenis premium dan solar yang beredar di pasaran. Pada awalnya, tidak ada masalah dengan keuangan pemerintah karena masih mampu membiayai subsidi BBM. Namun demikian, harga minyak dunia terus berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan sehingga keuangan pemerintah pun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan subsidi BBM ini. Pemerintah pun mulai melakukan sejumlah program yang dinilai bisa menghemat penggunaan BBM bersubsidi. Langkah yang diambil adalah program gerakan pembatasan BBM bersubsidi dengan mengalihkan konsumsi

*) Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: [email protected]

- 14 -

BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi (pertamax dan pertamax plus). Gerakan ini kurang berjalan dengan sukses, mengingat disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang tinggi.

Subsidi BBM tampaknya selalu menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan di Indonesia. Oleh karena itu, isu ini harus menjadi salah satu program utama yang harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Jika sebelum dekade 2000-an, subsidi BBM bukan menjadi masalah utama dalam wacana pembangunan namun pada dekade ini ia merupakan agenda terbesar yang dianggap membebani fiskal. Apalagi produksi minyak bumi Indonesia semakin merosot dan Indonesia masuk menjadi negara pengimpor minyak. Kalangan analis memperkirakan 22 tahun lagi sumber BBM akan habis kecuali ditemukan sumur baru. Badan Keuangan Fiskal menganalisis bahwa mayoritas konsumen BBM adalah golongan masyarakat menengah ke atas. Konsumsi premium bersubsidi selama tiga tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 10 persen dan solar 9 persen.

tidak ada kenaikan harga, BBM bersubsidi akan melebihi kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Risiko Pembengkakan Subsidi BBM

Resiko domestik berupa pembengkakan subsidi BBM akan mendorong pelebaran defisit fiskal sehingga dapat mengganggu perekonomian nasional. Saat ini, perekonomian Indonesia terus bergerak menuju ke arah yang seharusnya di mana tekanan inflasi terus menurun, disertai dengan pergeseran struktur perekonomian ke arah yang lebih sehat. Namun, Indonesia harus tetap waspada karena tahun 2014 masih terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian, baik yang bersumber dari sisi eksternal maupun domestik.

Dari sisi eksternal terdapat risiko bahwa berbagai permasalahan ekonomi global yang terjadi di tahun 2013 masih akan berlanjut. Risiko eksternal ini dapat kembali mengancam kestabilan nilai tukar Rupiah. Hal tersebut diperkirakan akan membuat anggaran subsidi BBM tahun

Besarnya subsidi BBM akan selalu menjadi masalah bagi pemerintah yang akan datang. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 28 Februari 2014 mencapai 7,26 juta kl atau sekitar 15 persen dari kuota tahun 2014 sebanyak 47,36 juta kl. Realisasi itu terdiri atas 4,6 juta kl premium dan 2,48 juta kl solar. Konsumsi premium naik 0,6 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, sementara konsumsi solar naik 2,24 persen. Konsumsi BBM per akhir Februari tercatat sebesar 15 persen dari total kuota sehingga dikhawatirkan jika

Gambar 1. Kuota dan Realisasi Subsidi BBM (Juta Kilo Liter (kl))

2014 akan membengkak sekitar Rp30 triliun menjadi Rp240 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar 210,7 triliun rupiah. Perkiraan tersebut disebabkan karena anggaran subsidi BBM 2014 sebesar 210,7 triliun rupiah dibuat dengan asumsi kurs Rp10.500 per dolar AS.

Para pembuat kebijakan bisa belajar dari kejadian tahun lalu di mana data realisasi subsidi BBM tahun 2013 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014 untuk tahun 2013 hanya 51,1 triliun rupiah. Adapun

- 15 -

realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar 210 triliun rupiah. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat. Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai 267 triliun rupiah. Akibatnya, subsidi listrik pun diperkirakan membengkak dari semula 71 triliun rupiah menjadi 103 triliun rupiah. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi 370 triliun rupiahatau 30 persen dari penerimaan pajak. Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar 586 triliun rupiahuntuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang 445 triliun rupiah(37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot 1.401 triliun rupiah, padahal penerimaan pajak hanya 1.216 triliun rupiah.

Kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Oleh karena itu, pemerintah perlu merombak total cara penyusunan APBN, dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN seperti subsidi BBM.

Opsi Untuk Subsidi BBMBesarnya porsi subsidi BBM dalam

APBN mempersempit porsi belanja produktif seperti infrastruktur. Apabila tidak ada roadmap restrukturisasi subsidi BBM, APBN akan terbebani dan rentan terhadap gejolak nilai tukar, harga minyak mentah dunia, dan pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi. Dorongan untuk merestrukturisasi skema subsidi BBM juga muncul dari kajian eratnya hubungan antara subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Dalam rangka mencegah pembengkakan konsumsi BBM, pemerintah berencana untuk melakukan pengurangan subsidi BBM. Rencana tersebut tentunya banyak memberikan dampak positif, di antaranya penghematan terhadap keuangan pemerintah sehingga bisa dialihkan untuk mendanai program lain yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Penghematan ini juga bermanfaat dalam mengurangi defisit anggaran, kontrol terhadap konsumsi BBM, penghematan sumber daya alam tidak

terbarukan. Di atas itu semua, langkah ini juga menjadi wahana dalam pengembangan energi alternatif yang lebih murah, kelestarian lingkungan yang berdampak pada berkurangnya biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh udara yang tercemar residu pembakaran BBM, mengurangi penyelundupan BBM bersubsidi dan menekan permintaan kendaraan bermotor.

Rencana pengurangan subsidi BBM, bagaimana pun juga berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif seperti naiknya harga BBM bersubsidi, naiknya harga komoditas yang diperdagangkan dan komoditas-komoditas yang tergolong kebutuhan pokok, turunnya daya beli masyarakat, potensi kerugian karena penurunan penjualan dan naiknya biaya operasional pada produsen-produsen komoditas yang bukan merupakan prioritas masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat kerugian perusahaan pun tidak terelakkan. Usaha Kecil Menengah pun terancam kerugian karena turunnya daya beli masyarakat dan kemungkinan tidak tercapainya target inflasi yang ditetapkan pemerintah.

Untuk menjalankan rencana pengurangan subsidi BBM, Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memberikan dua opsi, pertama, memberikan subsidi tetap (fix subsidy) dalam tiap liter BBM bersubsidi. Jadi, harga BBM bersubsidi akan bergerak mengikuti pergerakan harga keekonomian. Tetapi, opsi ini masih kurang tepat diaplikasikan ketika volatilitas harga minyak tinggi. Pemerintah misalnya, mematok subsidi Rp3.000 per liter, jika harga keekonomian premium Rp 10.000, maka harga yang dijual ke masyarakat Rp7.000 per liter. Namun jika harga keekonomian naik jadi Rp 11.000 per liter, harga jual premium bersubsidi menjadi Rp8.000 per liter. Demikian pula jika harga keekonomian turun menjadi Rp9.000 per liter, harga jual premium bersubsidi menjadi Rp6.000. Kedua adalah menaikkan harga BBM subsidi secara berkala setiap 6 bulan sekali sehingga pada akhirnya harga BBM bersubsidi akan mencapai harga keekonomian.

Kedua opsi tersebut juga mempunyai kelebihan masing-masing. Opsi pertama akan membuat APBN terbebas dari fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah sehingga cukup memastikan

- 16 -

konsumsi BBM dikendalikan sesuai kuota. Sementara untuk opsi kedua, jika kondisi harga naik secara gradual, ekspektasi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa diantisipasi.

Dengan adanya opsi-opsi ini tentu akan ada penghematan yang bisa dimanfaatkan untuk penggunaan pembiayaan lain, misalnya Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang meliputi peningkatan kuantitas beras yang dapat dibeli oleh rumah tangga miskin melalui Program Beras Miskin (Raskin), peningkatan cakupan dan nilai manfaat bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) dan perluasan cakupan dan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Untuk memperbaiki mekanisme penetapan sasaran agar P4S diterima oleh Rumah Tangga yang berhak, maka perlu diterapkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat dipergunakan oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan Basis Data Terpadu. Sementara, dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok rumah tangga miskin dan rentan maka diperlukan inisiatif kebijakan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Melalui program ini, pemerintah akan memberikan dana tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan dengan besaran bantuan senilai Rp150.000/bulan untuk jangka waktu 4 bulan. Relokasi anggaran dari pengurangan subsidi BBM juga bisa digunakan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I), yang mencakup Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) dan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA).

PenutupMeskipun ada beberapa dampak

negatif dari pengurangan subsidi BBM, pengurangan tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Subsidi BBM sudah membebani keuangan dan berpotensi terus memberi beban yang lebih berat terhadap keuangan negara di masa-masa mendatang jika pemerintah tidak mampu mengambil keputusan berani untuk mengurangi subsidi BBM. Apalagi, subsidi BBM sekarang ini dinilai tidak efektif khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin. Melihat dari kondisi perminyakan di Indonesia dan dunia, pengurangan subsidi BBM menjadi

pilihan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi beban anggaran yang tidak semestinya seiring dengan besaran anggaran untuk subsidi BBM yang terus naik akibat harga minyak dunia yang cenderung naik.

Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan dua opsi yang sudah direncanakan dalam rangka misi ini. Namun demikian, beberapa hal tetap harus diperhatikan agar dampak positif pengurangan subsidi BBM bisa lebih dirasakan daripada dampak sebaliknya.

Rujukan1. Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia,

2014, Edisi 1.Vol 1. Maret 2014.2. Faisal Basri, Subsidi BBM Ancaman

Utama Bagi Perekonomian, Kompas, 21 April 2014.

3. Kemenkeu: Kenaikan Harga BBM Perlu Bertahap, dalam http://www.katadata.co.id/1/1/news/kemenkeu-kenaikan-harga-bbm-perlu-bertahap/1351, diakses pada 3 Mei 2014.

4. Ini 2 Opsi Mengurangi Subsidi BBM Untuk Presiden Baru, dalam http://finance.detik.com/read/2014/04/30/145534/2569917/1034/ini-2-opsi-m e n g u r a n g i - s u b s i d i - b b m - u n t u k -presiden-baru, diakses pada 2 Mei 2014.

5. BI Ingatkan Pembengkakan Subsidi BBM Sumber Defisit Fiskal , dalam http://www.antaranews.com/ber i ta/432028/bi- ingatkan-pembengkakan-subsidi-bbm-sumber-defisit-fiskal, diakses pada 2 Mei 2014.

6. Dampak Pengurangan Subsidi BBM Bagi Perekonomian Indonesia, dalam http://www.academia.edu/4814943/Dampak_pengurangan_subsidi_BBM_bagi_perekonomian_Indonesia, diakses pada 3 Mei 2014.

- 17 -

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



HASIL PEMILU ANGGOTA DPR RI TAHUN 2014

DAN PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLDIndra Pahlevi*)

Abstrak

KPU baru saja menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tepat satu bulan setelah pemungutan suara tanggal 9 april 2014 lalu. Hasilnya seperti sudah diduga berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan 18,95% suara sah nasional dan menempatkan 10 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold 3,5%. Dengan hasil tersebut, parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya bertambah dari sebelumnya 9 parpol menjadi 10 parpol padahal angka ambang batas parlemen meningkat menjadi 3,5% dari sebelumnya 2,5%. Lalu apakah tujuan penyederhanaan parpol berhasil melalui instrumen ambang batas tersebut?

PendahuluanUndang-undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan UU perubahan dari UU Pemilu sebelumnya, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 yang salah satu perubahan utamanya adalah merubah angka ambang batas atau parliamentary threshold (PT) dari semula 2,5% menjadi 3,5% suara sah nasional agar partai politik tersebut dapat ikut dalam proses penghitungan perolehan kursi di DPR. Jika pada Pemilu 2009 lalu dengan angka PT 2,5% berhasil menempatkan 9 partai politik peserta pemilu duduk di DPR, maka pada

Pemilu 2014 ini dengan angka PT 3,5% justru menempatkan 10 partai politik peserta pemilu untuk dapat duduk di DPR. Padahal tujuan utama penerapan PT ini adalah untuk menyederhanakan partai politik yang duduk di DPR.

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya ketidaksesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Melalui instrumen UU tentang Pemilu legislatif, sebenarnya diarahkan akan terbentuknya sebuah sistem kepartaian multi-partai sederhana dan bukan multi-partai akstrem. Tetapi

*) Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: [email protected]

- 18 -

kenyataannya adalah pemberlakuan angka ambang batas tersebut tidak serta merta menghasilkan sistem multi-partai sederhana sebagai diharapkan. Lalu apa dan bagaimana sebaiknya penerapan PT disikapi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan?

Parliamentary Threshold danPenyederhanaan Partai Politik

Secara konsep, parliamentary threshold dijelaskan salah satunya oleh Arend Lijphart dengan konsep threshold atau electoral threshold yang bermakna the legal minimum required for representation. Selanjutnya dinyatakan bahwa in party-list proportional representation system, an election threshold is a clause that stipulates that a party must receive a minimum percentage of votes, either nationally or within a particular district, to get any seats in the parliament. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa threshold atau di Indonesia sekarang disebut PT memasuki parlemen bagi partai politik dan koalisi yang ikut dalam pemilu.

Menurut Afan Gaffar, salah satu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyangkut apa yang disebut kalangan ilmuwan politik sebagai electoral threshold, yaitu minimum dukungan yang harus diperoleh oleh sebuah partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Yang dimaksud dengan jumlah minimum dukungan adalah jumlah minimum suara yang diperoleh oleh partai politik.

Berdasarkan konsep threshold di atas, sesungguhnya threshold atau ambang batas yang bermakna parliamentary threshold merupakan suatu instrumen untuk menyederhanakan partai politik yang dapat duduk di parlemen. Seperti yang dikemukakan dalam teori klasik kepartaian yang dikemukakan Giovani Sartori dan Maurice Duverger bahwa terdapat sebuah upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik apakah akan menggunakan sistem satu partai, sistem dua partai, atau sistem multipartai. Itu semua merupakan sebuah pilihan bagi suatu negara. Secara teoritis, dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama,

dalam rangka menuju sinergi nasional. Sistem tersebut selain tidak cenderung menimbulkan monolitisme, juga akan menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan partai politik sebagai aset nasional berperan secara optimal.

Pemilu 2014KPU mengumumkan hasil rekapitulasi

berdasarkan Surat Keputusan No. 411/Kpts/KPU/2014 yang menghasilkan perolehan suara pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pileg 2014

No. Partai PolitikPerolehan

Suara Persentase

1. Nasdem 8.402.812 6,72 %2. PKB 11.298.957 9.04 %3. PKS 8.480.204 6,79 %4. PDI P 23 681.471 18,95 %5. Golkar 18.432.312 14,75 %6. Gerindra 14.760.371 11,81 %7. Demokrat 12.728.913 10,19 %8. PAN 9.481.621 7,59 %9. PPP 8.157.488 6,53 %10. Hanura 6.579.498 5,26 %14. PBB 1.825.750 1,46 %15. PKPI 1.143.094 0,91 %

Sumber: www.kompas.com

Berdasarkan perolehan suara di atas, maka hanya 10 partai politik peserta pemilu yang mencapai angka ambang batas 3,5% suara sah nasional. Sedangkan 2 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mencapai angka 3,5% suara sah secara nasional, sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR. Sebagai gambaran, pemilu 2009 diikuti oleh 34 partai politik dan hanya menghasilkan 9 partai politik yang mencapai angka PT 2,5%. Tahun 2014 hasilnya sama hanya ditambah Partai Nasdem sehingga jumlahnya menjadi 10 partai politik.

Sebagai perbandingan, hasil pemilu 2009 lalu yang menerapkan angka PT sebesar 2,5% disajikan pada tabel 2 berikut ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya menyederhanakan partai politik melalui instrumen PT gagal memenuhi

- 19 -

tujuan dasarnya di Indonesia. Menurut penulis, instrumen PT hanyalah upaya pragmatis tetapi tidak cukup signifikan dalam sebuah sistem pemilu yang belum jelas apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau sistem plurality-majority. Faktanya, partai politik tetap banyak yang bisa ikut pemilu dan instrumen PT tidak berhasil mengurangi jumlah partai.

Tabel 2 Rekapitulasi Perolehan Kursi DPR RI Pileg 2009

Partai Suara % Suara Kursi % KursiDemokrat 21.703.137 20,85 150 26,8Golkar 15.037.757 14,45 107 19,11

PDIP 14.600.091 14,03 95 16,96PKS 8.206.955 7,88 57 10,18PAN 6.254.580 6,01 43 7,68PPP 5.533.214 5,32 37 6,61PKB 5.146.122 4,94 27 4,82Gerindra 4.646.406 4,46 26 4,64Hanura 3.922.870 3,77 18 3,21

Sumber: Didik Supriyanto (2014)

Menurut Didik Supriyanto, terdapat cara lain guna menghindari ketidakefektivan penerapan PT yang ternyata gagal memenuhi tujuannya. Cara lain yang bisa digunakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian adalah:1. Menggunakan Formula Divisor dalam

menghitung jumlah perolehan kursi partai .

2. Memperkecil Besaran Daerah Pemilihan menjadi 3-6 per daerah pemilihan.

3. Menyerentakkan penyelenggaraan pemilu DPR dan pemilu presiden.

Ke depan seharusnya yang dilakukan adalah penataan model kepartaian yang diatur dalam UU Partai Politik serta pengetatan persyaratan bagi partai politik yang hendak ikut pemilu. Artinya, partai politik dipaksa melakukan institusionalisasi secara lebih sistematis dan melakukan berbagai fungsi partai politik guna menuju terbentuknya partai politik modern yang tidak sekadar mengandalkan figur serta menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana dan sistem pemilu yang sederhana, akuntabel, dan sesuai dengan

karakteristik Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan

saat ini dalam rangka mengefektifkan kerja DPR adalah melalui pembenahan mekanisme dan struktur kerja DPR dengan pengaturan keanggota di dalam komisi atau alat kelengkapan. Seperti gagasan Didik Supriyanto yang patut dipertimbangkan dengan mengajukan rumus sebagai berikut:

keterangan:

Dengan rumus tersebut, maka tidak diharuskan atau diwajibkan semua komisi atau alat kelengkapan DPR dterwakili dari setiap fraksi atau partai politik. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas kerjja DPR dapat dioptimalkan.

PenutupKesimpulannya bahwa instrumen

PT tidak berhasil atau dapat dikatakan gagal mencapai tujuan menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana. Yang terjadi hanyalah upaya yang pragmatis tanpa masih mengandalkan figur-figur tertentu, jika salah satu partai berkonflik dan pihak yang kalah hampir selalu membentuk partai politik baru, sehingga upaya menyederhanakan partai politik melalui instrumen apapun akan tetapi tidak maksimal.

Ke depan melalui pengaturan dalam undang-undang baik UU tentang Partai Politik maupun UU tentang Pemilu harus dilakukan perubahan dan penataan yang dimulai dengan pembuatan grand design sistem politiknya. Termasuk di dalamnya sistem pemerintahan daerah dan pola pemilihan kepala daerahnya. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah pola baku dalam menata sistem politik Indonesia ke depan berdasarkan cita-cita terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat.

- 20 -

Rujukan1. Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi

Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

2. Ichlasul Amal (Editor), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.

3. Richard S. Katz and William Crotty, Handbook of Party Politics, Sage Publication, London, Thousand Oaks, and New Delhi, 2006.

4. Arend Lijphart, The South African Electoral System: Unusual Features and Prospects for Reform, dalam Pipit Kartawidjaja, PT: Premanisme Threshold, Makalah yang disampaikan kepada Pansus RUU Pemilu tahun 2008.

5. Didik Supriyanto, Proyeksi Peta Politik DPR Hasil Pemilu 2014, makalah disampaikan dalam Workshop di Tim Politik Dalam negeri, P3DI, Setjen DPR RI, tanggal 7 Mei 2014.

6. Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014, h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m /read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini .Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014, diakses tanggal 14 Mei 2014

vol.vi no.09 i p3di mei 2014

Documents