vol.vi no.01 i p3di januari 2014

- 1 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014H U K U M

Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

Denico Doly*)

Abstrak

Sengketa tanah banyak terjadi di Indonesia karena berbagai macam penyebab. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan sengketa tanah tetapi upaya-upaya ini belum dapat dilakukan secara maksimal. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh, dilakukan secara tepat, cepat, dan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan jaminan hukum kepada para pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

PendahuluanTanah merupakan objek sengketa yang

sangat sensitif. Sengketa tanah di Indonesia seakan-akan tidak pernah surut. Banyaknya sengketa tanah terjadi di Indonesia dikarenakan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara luas tanah sebagai tempat bermukim dan tempat untuk melakukan usaha bersifat tetap, sehingga persaingan antar-masyarakat semakin banyak. Penyerobotan lahan ataupun pemalsuan sertipikat tanah menjadi hal yang sering terjadi. Demikian juga kasus penggusuran tanah yang berujung sengketa pun marak terjadi.

BPN mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2013, kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia mencapai

12.000 kasus (Tabel di bawah). BPN juga mengatakan bahwa 10.000 kasus sudah diselesaikan. BPN melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia.

Sengketa tanah di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang mereka peroleh untuk mencari keuntungan dengan berjualan, bertempat tinggal ataupun

bagi masyarakat tersebut. Namun demikian sengketa tanah yang terjadi di Indonesia juga dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian di Indonesia. Lahan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tidak dapat digunakan dikarenakan tanahnya masih dalam proses penyelesaian sengketa.

*) Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI,e-mail: [email protected]

- 2 -

Sengketa tanah ini tidak terjadi di kota saja. Di daerah terpencil ataupun daerah tertinggal juga terdapat sengketa tanah

yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh sengketa tanah ini dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Oleh karena itu, sengketa tanah harus segera diselesaikan dengan cepat.

Sengketa TanahSengketa pertanahan adalah

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak

pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, dan sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.

Sengketa tanah di Indonesia terjadi oleh berbagai sebab. Sehubungan dengan itu BPN telah mengeluarkan beberapa tipologi kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia yang secara garis besar tipologi tersebut, meliputi:1. penguasaan tanah tanpa hak.2. sengketa batas;3. sengketa waris;4. jual berkali-kali;5. sertipikat ganda;6. sertipikat pengganti;

Sumber : http://www.bpn.go.id

7. akta jual beli palsu;8. kekeliruan penunjukan batas;9. tumpang tindih; dan10. putusan Pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Tanah melalui ADR

Pada umumnya penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan baru ini timbul apabila ada pihak yang tidak menerima hasil putusan pengadilan yang memenangkan salah satu pihak. Permasalahan lainnya timbul, yaitu apabila memperkarakan objek sengketa yang sama ke lembaga peradilan yang berbeda. Seringkali ditemui sengketa tanah yang diajukan ke Peradilan Umum (PU) dan Peradilan Tata

dan PTUN seringkali berbeda, oleh karena itu hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru dalam penyelesaian sengketa tanah.

Penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan penyelesaian sengketa yang sedang dikembangkan saat ini. Penyelesaian sengketa malalui jalur non-litigasi atau lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa

Diagram Jumlah Kasus Sengketa Pertanahan yang Terjadi di Indonesia hingga Tahun 2013

- 3 -

dengan cara ini digolongkan dalam media non-litigasi yaitu merupakan penyelesaian

diarahkan pada suatu kesepakatan satu

bersifat win-win solution . Penyelesaian sengketa tanah saat

ini banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi. Adanya pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan sengketa tanah. BPN dalam menanggulangi sengketa tanah,

BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan

BPN Nomor 3 Tahun 2011). Berdasarkan peraturan ini BPN dapat berperan sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan solusi bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui ADR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan bersama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bertugas menjadi mediator antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pasal 51 Perka BPN Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BPN dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah.

Penyelesaian sengketa tanah sebaiknya dilakukan melalui jalur non-litigasi. Berbagai cara dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini juga dapat memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya tanpa ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Penyelesaian sengketa tanah perlu penanganan lebih cepat dan akurat, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi lebih tepat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Peranan DPRSengketa tanah di Indonesia dapat

memberikan efek negatif bagi masyarakat. Maraknya sengketa tanah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjamin ketersediaan lahan bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan berusaha. Dalam menanggulangi sengketa tanah di

Indonesia, DPR RI dapat menerapkan fungsi legislasi dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (RUU Pertanahan). Upaya ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan tanah di Indonesia. Salah satu substansi yang perlu diatur dalam RUU Pertanahan, yaitu substansi mengenai penyelesaian sengketa tanah. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada tahun 2013 DPR telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Tim ini mempunyai tugas memantau penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan sengketa pertanahan dan

ini belum berperan secara maksimal dalam

upaya untuk memaksimalkan upaya Timwas ini agar penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara menyeluruh dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketanya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan DPR RI bukan untuk menyelesaikan kasus tanah satu persatu, tetapi perlu dilakukan secara menyeluruh. Peranan DPR RI dalam menyelesaikan sengketa tanah harus diikuti dengan pelaksanaan fungsi dari DPR RI itu sendiri. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan agraria termasuk tanah. Selain harmonisasi peraturan perundang-undangan, DPR RI juga perlu menyelesaikan secara cepat RUU Pertanahan. Undang-Undang tentang Pertanahan merupakan kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan hukum yang berhubungan dengan tanah dan memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanah.

- 4 -

PenutupSengketa tanah yang terjadi di

Indonesia perlu ditanggani dengan cepat dan tepat. Penanganan ini merupakan langkah bagi pemerintah dalam mengurangi

sengketa tanah perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Selain itu, perlu optimalisasi kinerja dari Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan

Rujukan

91.968 orang”, http://id.berita.yahoo.com/korban-konflik-pertanahan-capai-91-968-orang-073753758.html, diakses tanggal 16 Januari 2014.

2. “Sengketa tanah mencapai 12 ribu kasus”, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/463821-sengketa-tanah-mencapai-12-ribu-kasus, diakses tanggal 16 Januari 2014.

Pertanahan”, http://www.bpn.go.id/

Pertanahan, diakses tanggal 16 Januari 2014.

4. Rachamadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

5. “RUU Pertanahan Diharapkan Menjawab http://www.jurnas.com/

news/108665, diakses tanggal 16 Januari 2014.

6. “DPR Bentuk Tim Pengawas Penyelesaian http://www.tempo.co/

read/news/2012/06/22/063412254/D P R - B e n t u k - T i m - P e n g a w a s -

, diakses tanggal 16 Januari 2014.

7. ”Paripurna DPR Perpanjang Tugas Tim

Agraria”, http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2013/des/17/7296/ paripurna-dpr-perpanjang-tugas-tim-pengawas-sengketa-tanah-dan-konflik-agraria, diakses tanggal 16 Januari 2014.

- 5 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014HUBUNGAN INTERNASIONAL



PERLUCUTAN SENJATA KIMIA SURIAH:PERAN DAN PELAJARAN BAGI INDONESIA

Rizki Roza*)

Abstrak

Penggunaan senjata kimia di Suriah mengingatkan masyarakat internasional bahwa senjata kimia masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama. Indonesia harus turut berperan dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata kimia,

penguatan rezim pengendalian ekspor bahan kimia berbahaya, dan meningkatkan kerja sama dengan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.

PendahuluanSebuah kapal milik Denmark mulai

mengangkut senjata kimia milik Suriah dengan pengawalan kapal perang Rusia

pelabuhan Latkia di sebelah utara Suriah pada 7 Januari 2014. Meskipun sempat melampaui tenggat waktu yang telah disepakati, proses perlucutan senjata kimia Suriah kembali menunjukkan kemajuan.

rencananya akan dibawa ke Italia lalu dimuat ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dan dikirim ke perairan internasional untuk dihancurkan dalam tangki titanium yang dirancang khusus.

Sebagian pihak meyakini penghancuran senjata kimia Suriah itu bisa menjadi langkah

yang telah berlangsung selama tiga tahun dengan lebih dari 100,000 korban jiwa. Namun terlepas dari potensi penyelesaian

menjadi peringatan pada masyarakat internasional bahwa bahaya penggunaan senjata kimia masih merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Melihat pada kondisi tersebut, apa peran yang dapat dijalankan Indonesia? Apa pula pelajaran yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia demi keamanan nasional dan kawasan?

*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 6 -

Program Pengembangan Senjata Kimia Suriah

Analisis intelijen AS mengemukakan bahwa adanya persepsi ancaman dari Israel menjadi faktor pendorong dijalankannya program pengembangan senjata kimia Suriah. Sejumlah kecil senjata kimia dan sistem peluncurnya telah diperoleh Suriah dari Mesir pada Perang pada

program senjata kimianya pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Uni Soviet diduga membantu menyediakan bahan kimia, sistem peluncur, dan pelatihan berkaitan penggunaan senjata kimia bagi Suriah.

Suriah berusaha menguasai kapabilitas produksi senjata kimia sendiri, tetapi mereka masih bergantung pada sumber asing untuk bahan-bahan prekursor. Bahan-bahan kimia yang tersedia luas di pasar internasional untuk digunakan oleh industri untuk tujuan yang dibenarkan, dimanfaatkan oleh Suriah untuk mengembangkan senjata

perlengkapan dan bahan kimia dari perusahaan-perusahaan swasta di Eropa Barat.

Meskipun masih bergantung pada sumber asing, sejumlah negara meyakini bahwa Suriah memiliki cadangan senjata kimia yang cukup besar. Bahkan pada Juni 2012 pejabat militer Israel menyebut cadangan senjata kimia Suriah merupakan yang terbesar di dunia. AS meyakini bahwa Suriah memiliki jaringan persediaan senjata kimia yang terdistribusi dengan baik, yang

senjata kimia dapat memburuk sesuai dengan usia dan kualitas, sehingga tidak diketahui bagaimana kondisi sesungguhnya cadangan senjata kimia yang dimiliki Suriah.

Rezim Pelarangan Senjata KimiaMasyarakat internasional telah

sejak lama berkomitmen untuk melarang penggunaan senjata kimia melalui Protokol Jenewa 1925. Protokol tersebut lahir untuk merespon penggunaan senjata kimia dalam

kalinya, yaitu ketika Perang Dunia Pertama (PD I). Penggunaan senjata kimia pada PD I menyebabkan 1.300.000 korban luka, serta 90.000 korban jiwa. Sekalipun Protokol Jenewa melarang penggunaan senjata

kimia, tidak terdapat larangan terhadap upaya untuk memiliki dan menyimpan. Hal ini menyebabkan sejumlah negara tetap menjalankan program pengembangan senjata kimia, dan kemudian penggunaan senjata kimia pun masih terjadi.

Penggunaan senjata kimia dalam Perang Iran-Irak (1980-1988) kemudian kembali mendorong sebuah negosiasi panjang untuk menghasilkan perjanjian internasional yang lebih kuat dari Protokol Jenewa. Setelah melalui negosiasi, Chemical Weapons Convention

1993, dan mulai berlaku pada 29 April 1997. Berdasarkan konvensi ini, negara partisipan dilarang untuk mengembangkan, menghasilkan, memperoleh, menyimpan atau menguasai, atau mengalihkan, secara langsung maupun tidak langsung, senjata

peran penting dalam upaya non-proliferasi senjata kimia, namun belum menjangkau program pengembangan senjata kimia Suriah karena mereka bukan negara partisipan

juga berupaya menghambat proliferasi senjata kimia melalui Australia Group (AG). Temuan-temuan yang menunjukkan bahwa Irak memperoleh sebagian besar material untuk program senjata kimianya dari industri kimia internasional melalui jalur perdagangan legal, mendorong Australia pada tahun 1985 untuk menginisiasi pembentukan AG sebagai rezim pengendalian ekspor bahan-bahan kimia dan bahan-bahan dual-use lainnya. AG dibentuk untuk mengatasi persoalan penyebaran senjata kimia dengan mengharmonisasi mekanisme perizinan di antara negara-negara pengekspor bahan kimia untuk memastikan bahwa ekspor bahan-bahan kimia dan biologi tertentu, termasuk fasilitas dan perlengkapannya, tidak berkontribusi bagi penyebaran senjata kimia, tanpa menghambat ekspor untuk tujuan yang dibenarkan (legitimate purposetampaknya telah memungkinkan Suriah untuk memanfaatkannya.

- 7 -

Perlucutan Senjata Kimia Suriah dan Tantangannya

Tim investigasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan adanya penggunaan senjata kimia dalam serangan roket di wilayah Ghouta, pinggir kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. AS mengklaim serangan tersebut menewaskan sekitar 1.400 orang, dan mempersalahkan pasukan pemerintah Suriah sebagai pengguna senjata kimia dalam serangan tersebut. Di lain pihak, Rusia dan pemerintah Suriah menegaskan bahwa pihak pemberontak yang harus bertanggungjawab atas serangan senjata kimia itu.

Akibat penggunaan senjata kimia itu, AS mengancam akan melakukan intervensi militer terhadap Suriah tetapi mendapat tentangan dari Rusia. Perbedaan posisi kedua negara dalam merespon krisis senjata kimia Suriah menyebabkan AS dan Rusia mengalami ketegangan diplomatik. Sebagai jalan tengah ketegangan kedua negara, Rusia mengajukan proposal untuk menangani senjata kimia Suriah, dan mendapat respon positif dari Damaskus. Pemerintah Suriah menyatakan bersedia menerima usulan Rusia agar Suriah menyerahkan kendali senjata kimianya di bawah pengawasan internasional, serta bersedia untuk

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

jika terjadi penggunaan senjata kimia, maka isu tersebut harus dibahas pada Majelis

PBB. Terhadap Suriah, didasari kesepakatan

2118 yang disepakati dengan suara bulat 15

yang menuntut perlucutan senjata kimia milik Suriah. Proses perlucutan tersebut akan dibantu oleh PBB dan Organisasi untuk

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) yang bertugas memantau dan membantu operasi perlucutan dan pemusnahan senjata kimia, sementara pemerintah Suriah memegang tanggung jawab utama proses pemindahan. Resolusi tersebut mengancam jika terjadi ketidakpatuhan atas resolusi itu,

berdasarkan pasal VII Piagam PBB, yaitu memperbolehkan sanksi atau penggunaan

kekuatan militer setelah melalui pemungutan suara.

Pemushanan senjata kimia sendiri bukan merupakan persoalan yang mudah, melainkan proses yang membutuhkan waktu, biaya yang besar, dan resiko keselamatan yang tinggi. Meskipun PBB dan OPCW telah memiliki pengalaman keberhasilan dalam mengawasi pemusnahan senjata kimia di beberapa negara, kasus Suriah merupakan pengalaman pertama komunitas internasional menghadapi tantangan pengamanan senjata kimia di tengah berlangsungnya perang sipil. Di tengah perang sipil, peralihan atau perebutan terhadap fasilitas-fasilitas vital sangat mungkin terjadi dalam waktu singkat, termasuk kemungkinan pemerintah kehilangan kendali atas senjata kimia dan fasilitasnya, ataupun direbut oleh kelompok teroris.

Meskipun hanya dibutuhkan waktu beberapa jam untuk memuat bahan-bahan kimia tersebut ke kapal, dibutuhkan perencanaan berbulan-bulan untuk sampai pada tahap itu. Berbagai tantangan keamanan dan keselamatan harus dihadapi dalam rangkaian proses pemusnahan senjata kimia Suriah. Resiko tersebut sudah ada sejak tahap awal, yaitu mengamankan bahan-bahan kimia tersebut ditempat asalnya, kemudian mengamankan proses pemindahan ke satu tempat sebelum dibawa ke luar negeri, proses pemindahannya ke tempat pemusnahan, dan juga pengamanan selama bahan-bahan kimia tersebut di simpan sebelum akhirnya dimusnahkan. Masih berlangsungnya perang sipil di Suriah menyebabkan proses perlucutan senjata kimia itu menjadi rumit dan mengalami penundaan.

Peran dan Pelajaran bagi IndonesiaIndonesia secara konsisten mendukung

setiap langkah masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia. Indonesia merupakan salah satu

tahun 1998. Berkaitan dengan perlucutan senjata kimia Suriah, dalam kesempatan

2013 lalu, Delegasi RI telah menyampaikan dukungan penuh atas diambilnya solusi

- 8 -

damai untuk menghancurkan senjata kimia di Suriah, serta apresiasi Indonesia terhadap perkembangan yang telah dicapai dari kerja sama PBB dan OPCW. Namun dukungan pemerintah Indonesia tidak boleh berhenti sampai di situ, tidak hanya terhadap Suriah melainkan harus berperan secara lebih luas. Pemerintah Indonesia harus dapat memanfaatkan berbagai forum kerjasama internasional untuk mendorong masyarakat internasional agar bersama-sama mencegah penyebaran senjata kimia dan mengupayakan pemusnahan senjata kimia secara menyeluruh demi mewujudkan dunia yang bebas dari ancaman senjata pemusnah massal.

Melihat pada apa yang terjadi di Suriah, terdapat sejumlah pelajaran yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan parlemen Indonesia. Pertama, bahwa potensi penggunaan senjata kimia masih merupakan ancaman nyata dan menuntut masyarakat internasional untuk terus bekerja sama dalam upaya non-proliferasi dan pemusnahannya.

dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata kimia. Hingga saat ini 190 negara telah menjadi partisipan, sementara 2 negara, yaitu, Israel dan Myanmar sudah

Mesir, dan Sudan Selatan belum melakukan keduanya. Penting bagi Indonesia untuk mendorong negara-negara tersebut agar

Myanmar karena akan menjadi tantangan keamanan kawasan ASEAN. , bahwa industri kimia yang bersifat komersial telah dimanfaatkan untuk mengembangkan senjata kimia. Menjadi penting bagi Indonesia untuk mendorong penguatan rezim pengedalian ekspor bahan kimia. Selain itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan UU Nomor 9 Tahun

DPR RI harus mengawasi pelaksanaan UU tersebut. UU No. 9 Tahun 2008 merupakan instrumen utama bagi upaya Indonesia untuk menjamin bahwa bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan industri nasional tidak dimanfaatkan oleh negara asing, ataupun jatuh ke tangan kelompok teroris. Namun tentunya langkah ini dilakukan

tanpa menghambat aktivitas industri kimia dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Dan keempat, bahwa pengelolaan, baik pengamanan maupun pemusnahan, senjata kimia bukan persoalan yang mudah. Indonesia perlu terus meningkatkan kerjasama dengan OPCW demi meningkatkan kapabilitas keselamatan dan keamanan kimia. Mendorong peningkatan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dan OPCW juga akan membantu kesiapan kawasan jika harus menghadapi tantangan keamanan kimia di kawasan Asia Tenggara.

Rujukan1. “Chemical Weapons Convention”, http://

www.opcw.org/chemical-weapons-convention/ diakses tanggal 14 Januari 2014.

2. Frank Barnaby, How to Build a Nuclear Bomb and other Weapons of Mass Destruction, London: Granta Books, 2003.

3. Jozef Goldblat, Arms Control: New Guide to Negotiations and Agreement, London: Sage Publication, 2002.

4. Mary Beth D. Nikitin, Syria’s Chemical Weapons: Issues for Congress, https://opencrs.com/document/R42848/2013-09-12/, diakses tanggal 14 Januari 2014.

5. “PBB: Tenggat Waktu Pelucutan Senjata

http://internasional.kompas.com/r e a d / 2 0 1 3 / 1 2 / 2 9 / 0 4 3 9 4 9 9 / P B B .Tenggat.Waktu.Pelucutan.Senjata.

diakses tanggal 14 Januari 2014.

, http://internasional.kompas.com/read/2014/01/08/1201336/Senjata.

tanggal 14 Januari 2014.

antaranews.com/berita/412998/suriah-keluarkan-gelombang-pertama-bahan-senjata-kimia ,diakses tanggal 14 Januari 2014.

- 9 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini

BANJIR JAKARTA 2014Teddy Prasetiawan*)

Abstrak

Banjir kembali melanda Jakarta, tepat di tahun politik 2014. Tidak sedikit pihak-pihak tertentu yang menjadikan isu banjir Jakarta sebagai komoditas politik menjelang pemilu. Sebagai warga negara yang berkepentingan terhadap keamanan Jakarta sebagai ibukota negara dan melaksanakan sebagian besar aktivitasnya di Jakarta, penting bagi kita untuk memahami permasalahan banjir Jakarta secara utuh agar tidak mudah terpelintir isu yang mengarah kepada perdebatan yang nonsubstantif.

PendahuluanBanjir kembali melanda Jakarta di awal

tahun 2014 ini. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, topik banjir menjadi hangat di berbagai media saat kejadian berlangsung. Namun perlahan-lahan menghilang seiring dengan surutnya air. Hingga pertengahan Januari ini, Jakarta masih dalam status Siaga IV yang ditentukan berdasarkan ketinggian air di sejumlah pintu air yang masih dalam kondisi aman, seperti Pintu Air Pesanggrahan yang berstatus Siaga IV dan Pintu Air Manggarai serta Angke Hulu yang masih Siaga III. Meskipun demikian, masyarakat Jakarta dan sekitarnya telah merasakan dampak dari bencana banjir kali ini. Data Badan Penanggulangan Bencana

jumlah pengungsi sampai 15 Januari 2014 tercatat sebanyak 2.761 warga dan tersebar di 20 lokasi pengungsian. Sedangkan, jumlah warga yang terdampak banjir sebanyak 2.925

kecamatan dan 18 kelurahan.

Menariknya, banjir kali ini bertepatan dengan tahun politik, yaitu pemilihan umum 2014. Banjirpun menjelma menjadi komoditas politik bagi beberapa pihak dalam menaikkan popularitas atau bahkan justru menurunkan popularitas lawan politik. Ada yang membandingkan antara kejadian banjir yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini, ada pula yang mengkritisi program yang sedang berlangsung yang dinilai gagal oleh pemerintahan saat ini, atau malah mengonfrontasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi yang berakhir dengan saling lempar tanggung jawab.

Lalu apa yang sebenarnya telah dan akan dilakukan pemerintah terkait masalah banjir di Jakarta hingga saat ini? Jakarta merupakan ibukota negara yang sebagian urusannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan sebagiannya lagi menjadi murni tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi

e-mail:[email protected]

- 10 -

bahwa upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih kurang maksimal sehingga saat musim penghujan Jakarta tetap mengalami banjir.

Sekilas Penanggulangan Banjir di Jakarta

Sebelum menilai lebih jauh tentang upaya penanggulangan banjir di Jakarta, ada baiknya kita memahami perjalanan panjang kota yang dahulu hanya merupakan

kemudian berganti-ganti nama menjadi Jayakarta, Jaktra, Batavia, dan akhirnya Jakarta dalam upayanya menghadapi bencana banjir.

Sejak dahulu Jakarta telah menjadi

didirikan pada tahun 1619, telah mulai dibangun sistem kanal yang menyerupai sistem di Amsterdam. Berbagai macam solusi diimplementasikan untuk mengatasi kondisi tersebut. Namun seiring dengan upaya pencegahannya, kejadian banjir besar terus berlangsung secara berulang dengan intensitas yang semakin mengkhawatirkan. Sejarah mencatat kejadian banjir besar di Jakarta paska kemerdekaan terjadi pada tahun 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, atau yang terakhir pada awal 2013 lalu.

Letaknya yang berada di tepi Laut Jawa yang dialiri oleh 13 sungai merupakan faktor utama penyebab kejadian banjir. Bahkan data terbaru tahun 2010 menyatakan sebanyak 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Data ini keluar berdasarkan hasil penelitian konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), sebuah studi persiapan untuk membuat tanggul atau dam raksasa di Pantai Utara Jakarta. Ditambah lagi dengan kondisi kepadatan penduduk sangat tinggi, peningkatan jumlah tutupan lahan, penurunan jumlah lahan resapan, dan penurunan muka air tanah menyebabkan Jakarta seperti tidak mungkin menghindari diri dari bencana banjir.

Usaha-usaha mengatasi banjir sebetulnya juga sudah dipikirkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1920 Prof H. van Breen dari BOW (cikal

merilis gagasan untuk membangun dua saluran kolektor yang mengepung kota guna menampung limpahan air, yang selanjutnya akan dialirkan ke laut. Saluran pertama

menyusuri tepian barat kota, yang kedua

maka saluran di tepian barat dulu yang

antara Manggarai-Muara Angke sepanjang

ini akan diperluas tapi karena sulitnya

Barat tertunda.Sebagai gantinya dibuatlah jaringan

pengendali banjir lainnya, yakni jaringan kanal dan drainase yang dinamakan Sistem

hanya mampu menampung sampai 370 meter kubik per detik. Pemerintah telah membangun Cengkareng Drain, Cakung Draintahun 1983 hingga 1985. Sedangkan saluran tepian ke timur tidak sempat terbangun karena Perang Dunia ke-2. Baru dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah “Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta” pada Desember 1973. Rancangan ini didetailkan lagi lewat desain

Timur baru dimulai pada tahun 2003.

kilometer dengan daya tampung limpahan air 390 meter kubik per detik. Selain itu,

sedimen berukuran 300 x 350 meter kubik di kawasan Ujung Menteng. Sistem kolam ini berguna untuk menangkap sedimen agar badan kanal tetap leluasa.

Hingga saat ini, upaya penanggulangan banjir tetap dan terus dilakukan di Jakarta dengan segala perkembangan dan segala kekurangannya. Mulai dari membangun polder, membangun tanggul, normalisasi sungai, membangun kanal, membangun waduk sementara, membuat sudetan, tengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Begitu pula dengan rencana revisi tata ruang, revisi masterplan tata air Jakarta, atau pemberlakuan zoning policy, yang tidak

namun juga melibatkan wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta turut melibatkan pihak swasta, melalui dokumen Masterplan Megapolitan.

- 11 -

Pada masa yg akan datang,

membangun infrastruktur air baru selain optimalisasi yang dilakukan terhadap infrastruktur yang telah ada, diantaranya adalah sodetan ciliwung dan giant sea wall.

Mengapa Sulit Menghalau Banjir?Meskipun dengan beragam rencana

di atas, banjir Jakarta masih belum dapat diatasi hingga saat ini. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:1. Pembebasan lahan yang bermasalah;2. Tingkat partisipasi masyarakat yang

rendah; dan

kurang berjalan.Normalisasi sungai, waduk, atau

pembangunan infrastruktur pengendalian banjir lainnya seringkali berhadapan dengan keterbatasan lahan. Banyaknya permukiman liar di bantaran sungai atau lahan kosong yang diperuntukkan sebagai daerah resapan membuat upaya pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan

Jakarta telah menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memperhalus kata "menggusur" dengan kata "memindahkan" warga itu ke rumah susun (rusunawa). Proses ini tentunya membutuhkan waktu dan dana, namun tetap harus dilakukan. Sebab, selama normalisasi sungai dan waduk tidak dilakukan maka banjir akan tetap berlangsung di Jakarta.

pun dinilai masih rendah dalam turut mengatasi banjir. Permasalahan sampah yang menumpuk di saluran drainase dan badan air seakan tidak pernah terentaskan. Memang permasalahan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada masyarakat, karena hal ini merupakan tanggung

lama menerapkan sistem swastanisasi.

pengangkutan sampah oleh pihak swasta harus lebih dioptimalkan, terutama dalam mengatasi sampah yang berada di saluran drainase dan badan air.

efektif. Lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dan sekitarnya, terutama banjir dan kemacetan.

dekade terbentuk, badan tersebut belum

Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lembaga ini diketuai gubernur secara bergiliran dan dijalankan kepala sekretariat eselon

kewenangan lebih dalam membuat rencana bersama dalam upaya mengatasi tidak hanya

air yang dialami kota seperti Tangerang. Sehingga kelebihan air (banjir) dapat diatasi dengan menyuplai air yang dapat terwujud tentunya melalui perencanaan terpadu tata air yang melibatkan tiga pemerintah provinsi tersebut.

Politisasi Banjir Berkaitan dengan banjir yang terjadi

tahun ini yang bertepatan dengan Pemilihan Umum 2014, perlu dipahami sebelumnya bahwa kejadian hujan memiliki variabel yang acak (random) yang frekuensi dan intensitasnya tidak dapat dipastikan dengan teknologi mutakhir sekalipun. Saat berbicara banjir, maka kita berbicara tentang sebuah kejadian yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Membandingkan kejadian banjir yang terjadi pada era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso atau Fauzi Bowo dengan yang terjadi pada era kepemimpinan Joko Widodo tidak dapat dilakukan dengan sekedar menghitung jumlah korban, jumlah pengungsi, atau luas wilayah yang terkena banjir saja. Perlu pula membandingkan intensitas hujan yang terjadi pada masing-masing kejadian atau kondisi tutupan lahan dan luasan lahan resapan yang ada pada saat itu.

Seperti berita yang dilansir pertengahan Januari ini yang memberikan penilaian bahwa titik banjir di zaman Foke selama 5 tahun hanya berhasil mengurangi banjir Jakarta sebanyak 21%. Sementara Jokowi berhasil mengurangi banjir Jakarta sebanyak 44% hanya dalam waktu 1 tahun. Berita ini bertendensi menjadikan banjir sebagai upaya untuk meningkatkan citra salah satunya karena pembandingan yang dilakukan menggunakan dasar yang keliru. Pertama, perbandingan yang dilakukan di tanggal yang sama di tahun yang berbeda dinilai keliru karena belum tentu berada pada pucak hujan yang sama. , banjir tahun 2014 masih terus berlangsung sehingga terlalu dini untuk menilai puncak

- 12 -

kejadian banjir tahun ini.Begitu pula beberapa pertentangan

cara penanganan banjir. Gubernur Joko Widodo pernah mengatakan bahwa saluran dan kanal di Jakarta akan terus diperbaiki dan dikeruk. Tetapi hal itu tidak akan cukup. Air harus juga diserap sebanyak mungkin ke dalam tanah. Di hulu, air harus dicegat dengan menampungnya dalam reservoir atau diserap oleh lebih banyak lahan berhutan. Di wilayah Jakarta (hilir), penyerapan air dapat dimaksimalkan dengan sumur resapan dan biopori secara masif. Berseberangan dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko

efektif karena hanya dapat meredam banjir untuk jangka pendek.

Begitu pula dengan kontroversi

Banyak pihak menilai bahwa anggaran yang dialokasikan terlalu besar dengan nilai manfaat yang tidak begitu terasa atau menilai kualitas air hujan yang turun berbahaya bagi manusia. Namun, secara tegas BPPT menyanggah bahwa air hujan hasil proses TMC tidak berbahaya bagi manusia karena zat yang digunakan untuk mempercepat hujan turun sebelum awan memasuki kawasan Jakarta adalah garam kalsium klorida (CaCl) yang sama sekali tidak berbahaya bagi mahluk hidup.

Mungkin sulit bagi kita untuk mengukur kontribusi yang dihasilkan oleh sumur resapan atau TMC dalam rangka mengurangi banjir. Namun pada prinsipnya, segala upaya pengurangan potensi banjir di Jakarta sangat dibutuhkan untuk menutupi beberapa program yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyangsikan kemanfaatan dari upaya penanggulangan banjir yang telah terbukti secara ilmiah, baik sumur resapan maupun TMC.

Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan mendera Jakarta hingga tiga setengah bulan ke depan. Masyarakat dijamin akan sering menyaksikan berita-berita tentang banjir yang sedikit dipelintir menjadi komoditas politik tanpa dasar ilmiah dan menyentuh substansi masalah. Hal yang perlu diketahui bahwa masih terjadinya banjir di Jakarta tidak langsung membuat kita memvonis

pemimpinnya bersalah dan keberhasilan penanganan banjir juga bukan menjadi prestasi satu orang semata.

PenutupTerlepas dari siapa yang benar atau

siapa yang salah, sikap mental yang harusnya dimiliki oleh masyarakat Jakarta, termasuk pemangku kebijakan dan politisi, adalah paham bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat, paham bahwa persoalan banjir tidak dapat

Jakarta saja, dan paham bahwa persoalan banjir tidak untuk dijadikan komoditas politik jelang pemilu 2014, melainkan untuk dientaskan. Selagi normalisasi sungai, waduk, atau pembangunan infrastruktur pengendalian banjir terus bejalan, porsi luas ruang terbuka hijau dan daerah resapan terus ditingkatkan, masyarakat sadar lingkungan terus dibina, dan kerjasama antar pemerintah daerah tetap diupayakan, maka kita bersama sedang menuju Jakarta yang bebas banjir.

Rujukan1. Joga Nirwono dan Ismaun Iwan. 2011.

. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

2. Caljouw Mark, Nas Peter J.M., dan Pratiwo. 2007. "Banjir di Jakarta: Menuju

Air yang Baik", bagian dari buku (Bunga Rampai). Gajah

Mada University Press. Yogyakarta.3. Prihatin, Rohani B. 2013. Banjir Jakarta:

Warisan Alam dan Upaya Pengendalian. Insist-Press. Yogyakarta.

com/ diakses pada 15 Januari 2014.

Banjir Jakarta”, http://megapolitan.kompas.com, diakses pada 15 Januari 2014.

6. “40% Wilayah Jakarta di Bawah Laut”, http://metro.news.viva.co.id/, diakses pada 7 Januari 2014.

kompasiana.com/, diakses pada 6 Januari 2014.

http://bpbd.jakarta.go.id/, diakses pada 14 Januari 2014.

- 13 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK



DASAR PENETAPAN HARGA ELPIJI 12 KGDAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Iwan Hermawan*)

Abstrak

Selain sebagai entitas bisnis, PT. Pertamina (Persero) berfungsi melayani masyarakat dalam penyediaan minyak dan gas bumi (migas). Perannya sebagai penyedia kebutuhan migas bagi masyarakat, membuat PT. Pertamina mempertimbangkan kembali kenaikan harga Elpiji 12 kg. Terjadinya, polemik harga Elpiji menunjukkan lemahnya koordinasi

banyak seiring dengan keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji. Oleh sebab itu, penetapan harga Elpiji 12 kg seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat, keuangan PT. Pertamina, dan potensi migrasi konsumen Elpiji 12 kg ke Elpiji 3 kg dengan

mendekati harga keekonomiannya dalam jangka waktu tertentu akan mendorong struktur pasar Elpiji di dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Hal ini akan membuat harga jual eceran Elpiji menjadi lebih dijangkau oleh masyarakat dan pada saat yang sama PT. Pertamina tidak mengalami kerugian akibat penjualan di bawah harga keekonomian.

PendahuluanPada tahun 2013 kebutuhan gas mencapai

5,6 juta ton yang terdiri dari Elpiji 3 kg sebesar 4,4 juta ton dan Elpiji 12 kg sebanyak 970.000 ton. Sektor terbanyak pengguna Elpiji adalah rumah tangga, di mana pada tahun 2011 mencapai 4.144 ribu ton. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan program konversi minyak tanah ke Elpiji. Selain itu dibandingkan biogas dan gas alam, Elpiji memiliki keunggulan karena secara luas dipasarkan di perkotaan hingga perdesaan, hasil pembakarannya bersih, menghasilkan nilai kalori yang tinggi, stabil,dan ramah lingkungan.

Elpiji 12 kg merupakan komoditas nonsubsidi sehingga penetapan harganya

seharusnya dilakukan secara keekonomian dan mengikuti volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sejauh ini, harga Elpiji 12 kg dijual di bawah harga keekonomiannya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, harga Elpiji nonsubsidi Indonesia (Rp4.944 per kg) relatif yang termurah. Harga Elpiji beberapa

China, dan India berkisar antara Rp12.600 per kg hingga Rp20.000 per kg.

Akibatnya, PT Pertamina sebagai entitas bisnis mengalami kerugian. Laporan hasil

No. 29/S/IX-XX.1/02/2013 Tanggal 5 Februari 2013 bahwa pada Januari 2011 hingga Oktober

[email protected]

- 14 -

2012, kerugian PT Pertamina dari penjualan Elpiji 12 kg sebesar Rp7,73 triliun dan dianggap sebagai penyebab kerugian negara, walaupun secara keseluruhan PT Pertamina tidak mengalami kerugian. Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari. Harga Elpiji 12 kg naik dari Rp5.850 per kg menjadi Rp9.809 per kg lalu direvisi kembali menjadi hanya Rp1.000 per kg terhitung 7 Januari 2014 sesuai rapat umum pemegang saham (RUPS). Pertimbangan revisi tersebut didasarkan pada daya beli masyarakat dan kekhawatiran peningkatan permintaan Elpiji 3 kg. Adanya revisi kenaikan harga tersebut, PT Pertamina memprediksikan kerugian bisnis Elpiji 12 kg menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2014. Akibatnya laba perseroannya juga menurun dari 13,17 persen menjadi 5,65 persen. Pengajuan kenaikan harga Elpiji ini sudah diajukan sejak empat tahun yang lalu.

Selain sebagai entitas bisnis, PT Pertamina berfungsi sebagai pelayanan masyarakat yang menyediakan kebutuhan

dilakukan untuk menjalankan perannya

diperoleh dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan juga sebagai salah satu modal ekspansi bisnisnya. Didasari alasan ini, PT Pertamina mempertimbangkan kembali kenaikan harga Elpiji 12 kg tersebut.

Dasar Penetapan Harga Elpiji 12 KGStruktur pasar menggambarkan tingkat

persaingan, di mana struktur pasar Elpiji 12 kg adalah monopoli alamiah (natural monopoly). Meskipun terdapat produk Blue Gaz ukuran 5,5 kg seharga Rp17.273 per kg, namun perusahaan swasta enggan masuk pasar karena

harga jual Elpiji 12 kg berada di bawah harga keekonomiannya. PT Pertamina memiliki pangsa pasar dengan jumlah pembeli yang sangat besar. Selain itu biaya investasi yang besar juga diperlukan untuk meningkatkan

menjadi barrier entry, di samping penyediaan barang publik, seperti Elpiji, umumnya memang dilakukan oleh pemerintah.

Namun demikian yang sering menjadi permasalahan adalah besaran harga Elpiji yang seharusnya dikenakan kepada masyarakat. Seorang ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai, sejak tahun 2007, harga Elpiji 12 kg selalu di bawah harga keekonomian. Pada saat harga keekonomian Elpiji 12 kg mencapai rata-rata Rp8.333 per kg atau Rp100.000 per tabung pada tahun 2007-2008, harga eceran Elpiji 12 kg masih Rp4.167 per kg atau Rp50.000 per tabung. Saat ini harga keekonomian Elpiji 12 kg sebesar Rp8.500 per kg atau Rp102.000 hingga Rp9.000 per kg atau Rp108.000 per tabung, sedangkan harga jual dari PT Pertamina hanya sebesar Rp5.850 per kg atau Rp70.200 per tabung dan selisihnya tidak ditanggung

1).Impor Elpiji pada tahun 2013 mencapai

59 persen dari total kebutuhan di dalam negeri. Oleh sebab itu kerugian PT Pertamina akan meningkat seiring dengan tingginya harga keekonomian Elpiji 12 kg, meningkatnya harga bahan baku Elpiji, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. PT Pertamina menaikkan harga Elpiji 12 kg guna menekan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp5

ideal sebesar Rp6.250 per kg. Misalkan harga

Grafik 1. Perbandingan Harga Elpiji PT. Pertamina (Persero) terhadap Harga Bahan Baku Impor Periode Januari 2007-Januari 2014

Sumber: Bloomberg dalam Nur Farida Ahniar.

harga Propana (Rp/kg)

- 15 -

Elpiji 12 kg dinaikkan Rp3.500 per kg atau Rp42.000 per tabung maka akan menekan kerugian hingga Rp3 triliun per tahun, dengan asumsi mulai berlaku 1 Januari 2014. Di sisi lain konsumen Elpiji 12 kg biasanya menggunakan sekitar satu tabung dalam 1-1,5 bulan sehingga pengeluaran masyarakat akan bertambah sebesar Rp28.000-42.000 per bulan.

harga Elpiji 12 kg berkaitan pula dengan biaya pokok produksi (BPP). Menurut

BPP Elpiji disebabkan antara lain (1) penggunaan trader dalam impor Elpiji,

gas bahan baku Elpiji (C3 dan C4) di mana PT Pertamina membeli Elpiji dari kontraktor dengan standar harga Elpiji pasar

kilang Elpijidi bidang pembangunan infrastruktur distribusi Elpiji (terminal Elpiji, SPBLPG,

ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari, kenaikan harga tidak terelakkan.

Rasionalisasi Penetapan Harga Elpiji 12 KG

yang dilakukan PT Pertamina atas kenaikan harga Elpiji 12 kg per 1 Januari 2014. Pernyataan ini didasarkan pada putusan

I/2003 tanggal 15 Desember 2004, bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi tidak lagi menjadi kewenangan pelaku usaha, termasuk PT Pertamina. Dengan kata lain, intervensi pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM dan gas bumi menjadi esensi dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Namun demikian, jika mengikuti keputusan tersebut, pada akhirnya juga melanggar Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, di mana penetapan harga jual Elpiji nonsubsidi adalah domain badan usaha. Di sisi lain jika pemerintah menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah berwenang mengatur harga Elpiji

harus "mensubsidi" harga jual Elpiji tersebut ketika PT Pertamina menjual Elpiji 12 kg di bawah harga keekonomiannya. Sebagai catatan pada Desember 2013, subsidi BBM,

Elpiji, dan BBN telah mencapai Rp210 triliun dan belanja subsidi energi tersebut akan meningkat jika Elpiji 12 kg juga disubsidi. Hal ini akan mengurangi kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan di sektor-sektor riil. Menurut Direktur Eksekutif

dan Energi (Reforminer Institute), polemik penetapan harga Elpiji yang tidak jelas tersebut menunjukkan bentuk koordinasi di dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Dampak Kenaikan Harga Elpiji 12 KG Dampak kenaikan harga Elpiji di level

tersebut tidak akan mengganggu target

sebesar 4,5±1. Hal ini juga diprediksikan

Selain itu, versi lain menunjukkan bahwa

pada Januari 2014 berdasarkan hitungan dampak langsung dan tidak langsung (misalnya naiknya harga makanan). Perhitungan ini berdasarkan bobot Elpiji 12

sebesar 2 persen. Sementara itu, menurut Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dampak kenaikan harga Elpiji 12 kg di level mikroekonomi, akan mempengaruhi harga-harga komoditas yang lain. Hal ini karena share Elpiji dalam biaya total produksi sekitar 10 persen dari total produksi. Para pengusaha makanan yang pada umumnya usaha kecil dan menegah akan menaikkan harga jual produknya. Selain itu kenaikan harga Elpiji 12 kg akan menstimulasi pergeseran penggunaan Elpiji 12 kg ke Elpiji 3 kg. Meskipun jumlah pengguna yang beralih ke 3 kg tersebut tidak diketahui, namun peminat Elpiji 12 kg akan berkurang. Pergeseran ini terjadi karena kemampuan daya beli tidak seiring dengan pergerakan

maka rata-rata Elpiji 12 kg habis digunakan dalam satu bulan, sedangkan Elpiji 3 kg habis digunakan 5-7 hari, sehingga sebulan dibutuh 4-5 tabung gas 3 kg.

dan penambahan kebutuhan Elpiji 3 kg. Padahal Elpiji 3 merupakan komoditas yang

- 16 -

ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan disubsidi. Jika distribusi tertutup Elpiji 3 kg tidak efektif dijalankan maka peningkatan pengeluaran subsidi Elpiji akan meningkat. Pada tahun 2013, pengeluaran Pemerintah untuk subsidi Elpiji 3 kg telah meningkat menjadi Rp40 triliun dari Rp30 triliun yang dialokasikan. Pada daerah tertentu, kenaikan harga Elpiji justru semakin mendorong penggunaan energi alternatif sebagaimana terlihat dalam penggunaan biogas dari proses pengolahan kotoran sapi di 11 desa di kecamatan Sakra Barat, Lombok, dan pengembangan biogas dari sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PenutupElpiji 12 kg berkaitan dengan hajat

hidup orang banyak seiring dengan keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji. Oleh sebab itu penetapan harga Elpiji 12 kg seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat, kesehatan keuangan PT Pertamina sebagai entitas korporasi, dan potensi migrasi konsumen Elpiji 12 kg ke Elpiji 3 kg yang akan menambah beban subsidi Elpiji. Dalam kaitan ini, DPR RI perlu merekomendasikan kenaikan harga Elpiji 12 kg secara bertahap hingga mendekati harga keekonomiannya dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, kondisi tersebut harus didahului dengan meninjau

dilakukan oleh PT Pertamina. Pada akhirnya kondisi ini akan mendorong struktur pasar Elpiji 12 kg di dalam negeri menjadi lebih kompetitif sehingga harga jual ecerannya dapat dijangkau oleh masyarakat dan pada saat yang sama dapat mengurangi tingkat kerugian PT Pertamina .

Rujukan1. Agustini, P. M. “LPG: Antara Bisnis dan

Subsidi”, (http://economy.okezone.com /read/2013/12/30/279/919047/lpg-antara-bisnis-dan-subsidi, diakses 8 Januari 2014).

2. Ahniar, Nur Farida. “Sejak 2007, LPG

(http://www.katadata.co.id/1/1/news/sejak-2007-lpg-12-kg-di-bawah-harga-keekonomian/997/, diakses 22 Januari 2014).

Tidak Rugi“, (http://www.tribunnews.com /bisnis/2014/01/07/bpk-sebut-secara-keseluruhan-pertamina-tidak-rugi, diakses 7 Januari 2014).

0,13%, (http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/470703-bi--kenaikan-lpg-diperkirakan-berdampak-pada-kenaikan-

Capai Rp40 T”, (http://ekonomi.inilah.com/ read/detail/2062583/dana-subsidi-gas-lpg-3-kg-berpotensi-capai-rp40-t#.UtNXgfQW2pc, diakses 13 Januari 2014).

klik-galamedia.com/elpiji-3-kg-lebih-diminati, diakses 13 Januari 2014).

nasional/2014/01/04/hipmi-menolak-kenaikan-harga-elpiji-12-kilogram, diakses 7 Januari 2014).

Petroleum Gas in Reducing Energy Poverty”. Oil, Gas, and Mining Policy Unit Working Paper. Washington DC.: World Bank, 2011

Republik Indonesia. Background Paper:

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

Monopoli Elpiji”, (http://cybernews.cbn.net.id/ cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews%7C0%7C0%7C3%7C21149, diakses 7 Januari 2014).

Ongkos Produksi Elpiji Terlalu Tinggi”, (http://www. tribunnews.com/nasional/2014/01/05/elpiji-naik-karena-ongkos-produksi-elpiji-terlalu-tinggi, diakse 7 Januari 2014).

14. Ministry of Energy and Mineral Resources. 2012 Handbook of Energy & Economic Statistics. Jakarta: Pusdatin-Ministry of Energy and Mineral Resources, 2012.

16. “Pertamina Bantah Monopoli Penjualan Elpiji”, (http://www.tribunnews.com/bisnis /2014/01/07/pertamina-bantah-monopoli-penjualan-elpiji, diakses 7 Januari 2014).

17. “Rugi Rp 5 Triliun, Pertamina Naikkan Harga LPG”, (http://www.tempo.co/read/news /2012/09/25/090431751/Rugi-Rp-5-Triliun-Pertamina-Naikkan-Harga-LPG, diakses 7 Januari 2014).

- 17 -

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



DAMPAK POLITIS PEMBINTANGAN

ANGGARAN TVRI DI TAHUN PEMILU 2014Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

sebesar Rp. 300 miliar tidak dapat dikeluarkan.Terkait dengan itu, kajian singkat ini

Tahun 2014 tersebut, yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiri dan terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.

Pendahuluan

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Tahun Anggaran 2014 kecuali belanja pegawai.

Intern 21 November 2013 dengan alasan terdapat “ketidakberesan/kekisruhan” pada manajemen LPP TVRI baik itu di Dewan maupun di Direksi. Dengan dibintanginya anggaran TVRI 2014 tersebut berarti anggaran untuk operasional TVRI termasuk di dalamnya anggaran untuk program pemilu 2014 sebesar Rp. 300 miliar tidak dapat dikeluarkan.

Rapat itu sendiri dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

RI adalah ketika terjadi permasalahan internal di lingkup TVRI khususnya menyangkut hubungan antara Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI yang tidak berjalan dengan baik, serta tidak optimalnya kinerja TVRI. Namun tidak dapat dipungkiri pembintangan tersebut

menarik untuk diuraikan tentang dampak politis pembintangan anggaran TVRI 2014, yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiri dan pada akhirnya terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.

Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] dan [email protected]

- 18 -

Pembintangan Anggaran, Buah Simalakama

Pemberian tanda bintang atau pembintangan pada sebuah anggaran merupakan simbol belum disetujuinya pencairan anggaran negara untuk lembaga

mencabut tanda bintang tersebut dimiliki oleh DPR dan menteri keuangan. Namun demikian, dalam kasus pembintangan pada anggaran TVRI 2014, terdapat sejumlah isu yang berkembang pasca dikeluarkannya keputusan tersebut. Pertama, pembintangan anggaran TVRI 2014 itu memunculkan polemik antara para pimpinan DPR yang mencuat di media massa. Salah seorang pimpinan DPR bahkan menyatakan

membintangi anggaran TVRI bertentangan dengan undang-undang (UU), sedangkan pimpinan DPR lainnya menampik jika kebijakan pembintangan anggaran TVRI itu melanggar UU. , pembintangan anggaran tersebut menyebabkan kurang terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok

membintangi anggaran APBN TVRI dapat diartikan sebagai upaya membunuh hak publik atas siaran TVRI.

sebagai dampak dari pembintangan anggaran TVRI 2014 merupakan buah simalakama yang justru banyak merugikan DPR sebagai lembaga dalam tataran membangun kepercayaan publik. Low trust to parliament atau kepercayaan yang rendah terhadap parlemen semakin tertekan karena sebagaimana dinyatakan John Locke bahwa kepercayaan masyarakat terhadap legislatif dapat terwujud apabila legislatif dapat menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebajikan rakyat. Pembintangan anggaran TVRI Tahun 2014 yang berujung polemik antar-pimpinan DPR dan kurang terpenuhinya hak publik atas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas patut menjadi pembelajaran bagi DPR dalam mengambil sebuah keputusan ke depan. Dalam rangka menghindari dampak negatif terhadap citra DPR di mata masyarakat, hendaknya perlu dijelaskan secara detail dilengkapi dengan dukungan bukti yang kuat terhadap alasan diambilnya sebuah kebijakan.

Politik Konflik LPPPengawasan parlemen kepada

lembaga penyiaran publik di negara lain seperti Inggris juga dilakukan secara detail pada British Broadcasting Corporation (BBC). Tidak hanya pada aspek penyiaran melainkan juga pada aspek kelembagaan dan manajerialnya Salah satu kasus terbaru adalah tudingan Parlemen Inggris bahwa pembayaran gaji direktur yang dianggap terlalu berlebihan, bekas direktur jendral BBC

BBC Trust Chris Patten pun akhirnya saling menyalahkan.

diketahui bahwa parlemen Inggris juga melakukan pengawasan mendetail dalam pengelolaan manajemen BBC. Hanya saja yang membedakan antara pengawasan kelembagaan dan manajerial terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan direksi dan dewan, di BBC dilakukan oleh Public Accounts Committee yang ada dalam tubuh parlemen atau dalam struktur alat kelengkapan DPR adalah Badan

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

kelengkapan yang bersifat tetap, yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan

pengawasan pengunaan keuangan negara

berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan BBC tersebut layak untuk menjadi bahan pertimbangan mengingat TVRI sebagai bagian dari lembaga penyiaran publik yang sumber pembiayaan utamanya berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sepatutnya mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan

kelengkapan Dewan dalam pengawasan manajemen lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan dapat dihindari adanya kesan politisasi dalam pengawasan pengelolaan manajerial LPP yang berdampak kurang baik bagi citra DPR. Meskipun

namun karena tugas dan fungsinya khusus terkait dengan pengawasan pengunaan

- 19 -

keuangan negara diharapkan akan mampu memberikan keyakinan pada publik bahwa pengawasan terhadap manajerial LPP dalam hal ini TVRI lebih profesional dan objektif.

Pembintangan Anggaran TVRI 2014 di Tahun Pemilu

Pembintangan anggaran TVRI di tengah iklan merebak di televisi swasta menyebabkan munculnya dampak politis lainnya. Gaya penyajian iklan di televisi disajikan dalam balutan bahasa yang begitu santun dan menyakinkan perlahan membangun image dibalut dalam kemasan yang begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tayangan yang dibuka dengan adegan seorang aparat kepolisian yang menilang seorang pengemudi mobil yang nekat berbalik arah. Pengemudi mobil itu lalu menyodorkan SIM berikut

narator berkata “Untuk teguh dan jujur kita memang harus berani. Maka beranilah untuk teguh dan jujur”. Akhirnya muncul tokoh sebenarnya yang ditawarkan “Saya Gita Wiryawan, keberanian anda membuat saya berani untuk lebih baik..” Itu hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak iklan di tahun politik 2014 ini. Belum lagi sejumlah iklan lain yang berusaha mempengaruhi pemikiran pemirsa terhadap calon yang ditawarkan seperti iklan Abu Rizal Bakri (ARB) dalam berbagai versi di antaranya yang mengkisahkan ayah dari ARB seorang petani yang diarahkan pada upaya memberikan motivasi generasi muda dengan mencontohkan dirinya sendiri dan diakhiri dengan tagline: berani berpikir, berani bermimpi, berani bertindak. Demikian pula dengan serangan iklan politik partai, Partai Golkar misalnya dengan tagline suara Golkar suara rakyat telah berulang kali tayang di televisi swasta khususnya TV One yang merupakan milik dari ARB.

Pembintangan anggaran TVRI 2014 di tahun Pemilu diakui atau tidak berdampak pada berkurangnya sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih selain berdampak pada berkurangnya hak publik untuk mendapatkan informasi-informasi pemilu yang berimbang ditengah kuatnya gempuran iklan yang muncul di sejumlah televisi swasta yang pemiliknya ikut terjun dalam pertarungan politik.

Menurut jadwal sebagaimana terdapat

Program, Jadual Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih sudah dimulai pada Juni 2012 hingga Juni 2014 artinya kurang tiga bulan lagi dari sekarang waktunya. Meski sosialisasi

berbagai metode, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk dengar pandang adalah TVRI.

Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan

tersebut dijadualkan mulai dari 16 April sampai dengan 5 April 2014. Ikut sertanya beberapa pemilik media dalam kancah politik jelas merupakan kondisi yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu maupun berbagai pihak lain guna menjaga kualitas dari hasil pemilu. Minimnya informasi yang berimbang terkait dengan pihak-pihak yang berkompetisi jelas akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi publik khususnya dan negara.

mendapatkan kemenangannya dengan mengusung berbagai strategi kreatif misalnya ada televisi yang menyajikan sebuah acara kuis kebangsaan tapi menggunakan kata kunci untuk menyebutkan nama pasangan calon presiden, membuat ada peran media massa yang tidak memiliki kepentingan politik seperti halnya TVRI menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat.

Meskipun telah diatur ketentuan bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS); serta adanya ketentuan bahwa lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan

tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/

- 20 -

penyiaran tidak boleh menyiarakan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilu dan/atau Pemilihan Umum

namun tetap saja televisi dalam praktek penyiarannya tidak dapat berimbang.

Guna meminalisir dampak yang merugikan bagi masyarakat maka DPR harus

peraturan sebagaimana telah ditetapkan

tentang P3SPS.

Penutup

tanda bintang pada anggaran TVRI 2014 memiliki dampak politis yaitu, dampaknya terhadap citra DPR sendiri serta pada akhirnya terhadap kesuksesan pelaksanaan

pembintangan angaran TVRI tahun 2014 yang berujung polemik antar-pimpinan DPR dan kurang terpenuhinya hak publik atas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas patut menjadi pembelajaran bagi DPR dalam mengambil sebuah keputusan ke depan. Untuk menghindari dampak negatif terhadap citra DPR di mata masyarakat, hendaknya perlu dijelaskan secara detil dilengkapi dengan dukungan bukti yang kuat terhadap alasan diambilnya sebuah kebijakan.

Pengawasan manajerial dan pengelolaan anggaran negara dalam LPP hendaknya melibatkan alat kelengkapan dewan yang tugas dan fungsinya khusus terkait dengan pengawasan pengunaan keuangan negara diharapkan akan mampu memberikan keyakinan pada publik bahwa pengawasan terhadap manajerial LPP dalam hal ini TVRI lebih profesional dan objektif sebagaimana dipraktekan oleh Parlemen Inggris dalam mengawasi BBC.

Pembintangan anggaran TVRI 2014 di tahun Pemilu diakui atau tidak berdampak pada berkurangnya sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih selain berdampak pada berkurangnya hak publik untuk

mendapatkan informasi-informasi pemilu yang berimbang di tengah-tengah kuatnya gempuran iklan yang muncul di sejumlah televisi swasta yang pemiliknya ikut terjun dalam pertarungan politik.Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi dampak yang merugikan masyarakat maka DPR harus

peraturan sebagaimana telah ditetapkan

tentang P3SPS.

Rujukan1. Two Treatises of Government, John

Locke, New Edition, Everyman, London, 1993.

2. Marzuki Alie Bicara Soal Pembintangan Anggaran TVRI, dalam http://www.r e p u b l i k a . c o . i d / b e r i t a / n a s i o n a l /umum/13/12/30/mymb81-marzuki-alie-bicara-soal-pembintangan-anggaran-tvri, diakses 22 Januari 2014.

3. DPR: Bintangi Anggaran TVRI, Tak Ada UU Yang Dilanggar dalam http://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-bintangi-a n g g a r a n - t v r i - t a k - a d a - u u - y a n g -dilanggar.html, diakses 22 Januari 2014.

4. Politicians are responsible for the BBC’s

Times dalam http://www.ft.com/cms/s/0/30c074d2-1a23-11e3-b3da-00144feab7de.html#axzz2r6J3kYv2, diakses 22 Januari 2014.

5. The governance and regulation of the BBC dalam http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldcomuni/166/166.pdf, diakses 22 Januari 2014.

6. Mark Thompson: Chris Patten 'misled parliament over BBC payoffs' dalam http://www.theguardian.com/media/2013/sep/05/chris-patten-accused-misleading-parliament, diakses 24 Januari 2014.

vol.vi no.01 i p3di januari 2014

Documents