vol iv no 24 ii p3di desember 2012

Lanjutan Kasus Hambalang(Mundurnya Menteri Pemuda

dan Olah Raga) Ronny Sautma Hotma Bako*)

Abstrak

Pasca pengumuman KPK tentang surat cegah tangkal (cekal) terhadap Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II), maka pada tanggal 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Mundurnya Andi Mallarangeng sebagai Menpora, membuat penyelidikan kasus Hambalang akan lebih terfokus kepada aktor intelektual dalam kasus hambalang ini. KPK diharapkan segera menuntaskan semua pihak yang terlibat dalam Kasus Hambalang.

H U K U M

A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat cekal No 4569/01-23/12/2012 tanggal 3 Desember 2012, atas nama Andi Alfian Mallarangeng terkait kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Ikut dicekal selama enam bulan adiknya, Choel Mallarangeng, dan petinggi PT (Persero) Adhi Karya pemenang proyek itu M Arif Taufiqurahman. Pernyataan pencekalan ini dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bambang Widjojanto.

Andi Mallarangeng mengatakan bahwa pemberitahuan cekal belum sampai ke mejanya, hingga ia mengundurkan diri, juga dengan penetapannya sebagai tersangka KPK. Andi mengetahui sebagai tersangka dari berita yang ada di media

massa. Namun bagi Andi Mallarangeng, informasi cekal tersebut bagi dirinya sudah cukup untuk mengambil keputusan mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga.

Andi Mallarangeng telah menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kamis malam tanggal 6 Desember 2012 dan pada Jumat pagi tanggal 7 Desember 2012 menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Pertemuan Andi Mallarangeng dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dihadiri Wakil Presiden Budiono dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Pada Jumat 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng mengadakan konferensi pers, dan ia menyatakan mengundurkan diri terhitung 7 Desember 2012. Ada beberapa alasan dia mengundurkan diri:

*) Peneliti Utama bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 1 -

Vol. IV, No. 24/II/P3DI/Desember/2012

Pertama, dengan adanya pencekalan tesebut tak mungkin ia menjalankan tugasnya dengan efektif sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga; Kedua, ia tidak ingin menjadi beban bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kabinet Indonesia Bersatu II; Ketiga, supaya ia bisa berkonsentrasi menghadap permasalahan hukum yang membelitnya, dan ia siap menjalani proses penyidikan kasus Hambalang sampai ke tingkat pengadilan. Selain mengundurkan diri dari kabinet, Andi juga mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan Partai Demokrat sebagai Sekretaris Dewan Pembina dan Anggota Majelis tinggi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada hari Jumat tanggal 7 Desember sekitar pukul 11.00 WIB mengamini apa yang dikatakan bekas menterinya. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, ia telah mendengarkan uraian Andi dengan seksama sebelum mengambil keputusan menerima pengunduran diri itu. Presiden memuji langkah cepat Andi sebagai contoh yang baik.

B. Liku-liku Menjerat Andi

Adapun liku-liku yang menjerat Andi dalam kasus Hambalang adalah sebagai berikut:a) Agustus 2011: KPK memulai

penyelidikan kasus korupsi Hambalang senilai Rp 1,3 triliun;

b) 16 Januari 2012: Dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Mindo Rosalina Manulang mengutip pernyataan Nazaruddin bahwa Menpora Andi Mallarangeng menyatakan setuju proyek Hambalang pada bulan Januari akan digarap oleh Nazar;

c) 8 Februari 2012: Nazaruddin menyatakan, ada Rp 100 miliar dijadikan rayahan terkait proyek Hambalang. Rp 50 miliar diserahkan kepada Yulianis, untuk dibawa ke Kongres PD di Bandung awal tahun 2010 untuk pemenangan Anas. Sisanya dibawa Mahfud Suroso ke DPR untuk dibagi-bagikan, termasuk ke Andi;

d) 17 Februari 2012: Dalam sidang korupsi Wisma Atlet, mantan Ketua Komisi X

Dewan Perwakilan Rakyat, Mahyuddin mengungkapkan ada pertemuan Andi dengan komisi X DPR, selain Mahyuddin, hadir Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Dalam pertemuan 10 Januari 2010 itu, Nazar menyatakan sertifikat tanah 32 hektar (Ha) untuk Hambalang sudah beres;

e) 23 Mei 2012: Nazar mengatakan ada aliran dana ke Andi melalui adiknya, Zulkarnain Mallarangeng atau akrab dipanggil Choel Mallarangeng. Nazar mengatakan bahwa Andi yang memerintahkan supaya uangnya diterima oleh Choel;

f) 31 Mei 2012: Gedung Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang ambles. Andi kembali membantah menerima uang Rp 20 miliar dari proyek itu. “Ah itu tidak benar. Sama sekali tidak benar,” kata Andi. Andi diperiksa KPK sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung 10 jam. Andi membantah menerima uang Rp 20 miliar dari Nazaruddin terkait dengan Hambalang.

g) 9 Juli 2012: KPK menggeledah Kantor Kemenegpora dan KPK mengumumkan tersangka pertama Hambalang yaitu Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Dia disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek;

h) 15 Oktober 2012: Deddy Kusdinar diperiksa KPK. Ia mengaku bertanggung jawab kepada Menpora Andi Mallarangeng melalui Sekretaris Menpora saat proyek Hambalang berjalan, Wafid Muharram. Deddy minta agar atasannya juga diperiksa;

i) 22 Oktober 2012: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Andi. “Saya sudah jelaskan apa adanya. Soal penyimpangan, saya tidak tahu,” ujar Andi.

j) 3 Desember 2012: Ketua KPK Abraham Samad menandatangani sprindik yang isinya menetapkan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka. Andi pun dicegah ke luar negeri. Selain Andi,

- 2 -

- 3 -

KPK juga mencegah Choel dan M. Arif Taufiqurahman dari PT Adhi Karya;

k) 7 Desember 2012: 07.00 WIB, Andi ke Istana untuk mengajukan surat pengunduran diri. Ia ditemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan Seskab Dipo Alam. 10.00 WIB, Andi jumpa pers menyatakan mundur dan siap membantu KPK menyelesaikan kasus korupsi Hambalang. Namun ia membantah terlibat korupsi Hambalang. KPK jumpa pers menyatakan Andi sudah dijadikan tersangka.

C. Peran KPK

KPK memeriksa Deddy Kusdinas sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu. Deddy Kusdinar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Alfian Mallarangeng. Pemeriksaan Deddy belum sampai menggali peran dan keterlibatan Andi dalam dugaan korupsi Hambalang. KPK juga telah memeriksa tiga saksi lainnya. Pasca pemeriksaan selama 10 jam oleh KPK, Deddy Kusdinar enggan berkomentar terhadap para wartawan yang telah menunggunya sejak pagi hari.

Wisler Manalu selaku Ketua panitia proyek P3SON mengatakan bahwa KPK perlu memeriksa sekretaris pribadi merangkap staf khusus Andi Mallarangeng yaitu Rohimah alias Lim. Diduga Lim sebagai tangan kanan Andi dalam setiap urusan proyek di Kemenegpora.

D. Pandangan Ahli

Pengamat hukum dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, mengungkapkan pengakuan Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang patut diuji kebenarannya dengan cara adanya bukti-bukti lain yang dimiliki KPK dalam penelusurannya dalam kasus Hambalang maupun kasus-kasus lain yang bertalian dengan Permai Grup.

Jamal Wiwoho mencermati bahwa penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka oleh KPK merupakan

pengembangan baru dan langkah cukup mengejutkan dari KPK, sedangkan mundurnya Andi merupakan momentum untuk mempertimbangkan adanya pergantian Kabinet Indonesia Bersatu II dengan jalan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri.

E. Peran Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secepatnya akan melakukan audit investigatif kedua mengenai pembangunan proyek P3SON di Hambalang. Hal ini disebabkan masa tugas auditor BPK tahap I sudah rampung pada 24 November 2012. Audit Hambalang tahap II nantinya akan difokuskan pada aliran dana. Selain itu pada audit tahap II akan memberikan gambaran utuh di Hambalang, tetapi bukan sampai pada kerugian.

F. Analisis

Pengungkapan kasus Hambalang ini merupakan tindak lanjut dari kasus sebelumnya ketika M. Nazarudin mengungkapkan di persidangannya bahwa banyak kasus yang melibatkan anggota DPR terhadap proyek-proyek yang didanai dalam APBN. Pasca pengungkapan tersebut KPK mulai mencoba menelisik keterangan M. Nazarudin tersebut dengan mencoba memanggil para saksi ataupun pihak-pihak yang terkait dengan pernyataan M. Nazarudin tersebut. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan diterbitkannya surat perintah penyidikan terhadap kasus ini, maka KPK mulai berani membuka tabir yang terkait dengan kasus Hambalang ini.

Di sisi lain, DPR memandang bahwa pengungkapan kasus ini tidak saja kepentingan bagi KPK juga DPR mempunyai kepentingan karena kasus Hambalang ini didanai dalam APBN, di mana pembahasan APBN dalam proyek Hambalang ini dibahas di Komisi X DPR-RI. Oleh sebab itu Komisi X DPR membentuk Panitia Kerja Hambalang

untuk mencoba melihat kasus ini secara mendalam juga untuk melihat sejauh mana peran dari pemerintah dan DPR dalam menganggarkan dana bagi proyek Hambalang ini.

Untuk mendapatkan obyektivitas proyek Hambalang ini, DPR telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk melakukan audit investigatif terhadap anggaran yang telah dikeluarkan di APBN untuk melihat potensi adanya kerugian negara yang mungkin terjadi dalam proyek Hambalang ini. Selain Komisi X membentuk panja Hambalang, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI juga mencoba melihat temuan BPK dalam Hapsem BPK 2010. Hasil telaah BAKN juga telah diserahkan kepada Pimpinan DPR-RI untuk ditindaklanjuti

Terkait dengan penetapan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka dan pemberian cekal kepada yang bersangkutan oleh KPK, maka tindakan penegakan KPK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat masih menunggu keberanian KPK untuk mencari aktor lain yang terkait dengan kasus Hambalang ini, tidak terfokus kepada Andi Mallarangeng saja juga kepada semua pihak yang telah disebutkan oleh M Nazarudin dalam persidangannya di tipikor Jakarta.

Mengingat kasus Hambalang sudah menyita perhatian publik, maka KPK perlu bekerja keras mendapatkan alat bukti lainnya untuk mengungkapkan siapa saja yang telah berperan dalam kasus Hambalang dan siapa saja yang menikmati dari proyek Hambalang ini.

Di sisi lain, mengingat KPK sebagai penegak hukum di bidang pencegahan korupsi, maka KPK telah harus berpedoman kepada sistem hukum yang ada. KPK juga harus berani mengungkapkan siapa saja yang berperan dalam proyek Hambalang ini, mengingat asas persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang.

Mundurnya Andi Mallarangeng sebagai Menpora dan sebagai pengurus

partai politik juga merupakan tindakan yang patut dihargai, karena baru kali ini pernah terjadi seorang Menteri sebagai pejabat publik menyatakan mundur dari jabatannya. Kiranya pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai pejabat publik menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat mengundurkan diri dari jabatan publik yang diembannya.

G. Penutup

Dengan telah ditetapkannya sejumlah nama sebagai tersangka dan telah dilakukan pencekalan terhadap beberapa nama, diharapkan KPK dapat mengungkapkan semua pihak yang terlibat dalam kasus Hambalang ini. KPK telah memeriksa banyak saksi dan KPK terus memantau persidangan tipikor yang telah membawa beberapa tersangka ke dalam persidangan tersebut. Melalui pemeriksaan saksi tersebut dan memantau hasil persidangan tipikor diharapkan KPK dapat menemukan benang merah dalam menuntaskan kasus Hambalang.

Rujukan: 1. “Kasus Hambalang: Anas – Andi Layak

Bertanggung Jawab,” Suara Pembaruan, 5 Desember 2012, hal. 3.

2. “Sayonara Bung Menteri Olah Raga,” Majalah Detik, 10 – 16 Desember 2012, hal. 35 – 52.

3. “Deddy Kusdinar Diperiksa Untuk Andi,” Kompas, 12 Desember 2012, hal. 3.

4. “Jamal Wiwoho: ¼ Pusaran Kasus Hambalang dan Perbaikan Etika Politik,” Media Indonesia, 12 Desember 2012, hal. 22.

5. “Audit Tahap II Hambalang Dimulai Januari 2013,” Media Indonesia, 12 Desember 2012, hal. 4.

6. “KPK Diminta Usut Staf Khusus Andi,” Media Indonesia, 13 Desember 2012, hal. 4.

- 4 -

KTT COP-18 dan Kesiapan Indonesia Humphrey Wangke*)

Abstrak

KTT ke-18 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Doha, Qatar, berlangsung selama 2 minggu, dan diperpanjang sat hari, karena negara-negara peserta gagal mencapai kesepakatan. Pada dasarnya negara-negara di dunia menyadari telah terjadinya pemanasan global yang berakibat perubahan iklim karena perbuatan manusia, tetapi masih sulit mencapai kesepakatan untuk memulai upaya penyelamatan bumi. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan sekarang adalah menyelamatkan bumi oleh masing-masing negara. Indonesia sejauh ini telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi CO2 sesuai dengan tanggung jawabnya.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. PendahuluanKTT ke-18 Konvensi Kerangka Kerja

PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) berlangsung di Doha, Qatar, dari 26 November s.d Desember 2012. Ada 2 persoalan besar yang dibahas, yaitu Protokol Kyoto periode kedua dan soal dana adaptasi dari negara maju untuk negara berkembang.

Protokol Kyoto periode pertama yang berakhir tahun 2012, negara-negara maju terikat kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam Konferensi Doha, para pihak harus mencapai kesepakatan negara mana saja yang harus mengurangi emisi, dan berapa besar penurunannya. Konferensi berhasil menyepakati perpanjangan Protokol Kyoto ke periode kedua, menggantikan periode pertama yang berakhir pada tahun 2012. Protokol Kyoto periode kedua ditargetkan akan dimulai tahun 2020.

B. Kegagalan Protokol Kyoto Periode Kedua

Kesepakatan Protokol Kyoto periode kedua tercapai tanpa melibatkan negara-negara maju yang selama ini menjadi penyumbang terbesar emisi karbondiksida (CO2). Jepang, Rusia dan Kanada menyatakan keluar dari Protokol Kyoto. Sementara AS sejak awal memang tidak pernah mau menandatangani Protokol Kyoto karena dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian nasionalnya. Dengan demikian, Protokol Kyoto periode kedua hanya melibatkan negara-negara Uni Eropa, Australia, Ukraina, Swiss dan Norwegia yang menghasilkan 15% emisi dunia, serta negara-negara di Asia. Pernyataan target pengurangan emisi baru akan diumumkan tahun 2014.

Selain gagal mencapai kesepakatan meningkatkan penurunan emisi CO2, Konferensi Doha juga gagal menyepakati pendanaan 100 miliar USD per tahun

*) Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]


- 5 -

- 6 -

mulai tahun 2020 untuk membantu negara-negara miskin. Padahal pada COP ke-15 di Kopenhagen 2009, dijanjikan dana 100 miliar USD per tahun mulai tahun 2020 dan dana akan cair 30 miliar USD pada tahun 2013.

Kegagalan Konferensi Doha sangat disayangkan, sebab emisi CO2 pada tahun 2012 telah meningkat 2,6% atau sekitar 58% lebih tinggi dibandingkan emisi 1990. Terbukti negara-negara di dunia telah menyalahi aturannya sendiri, sebab pada COP ke-16 di Cancun Meksiko tahun 2010 disepakati bahwa kenaikan suhu tidak boleh melebihi 2 derajat celcius jika ingin menyelamatkan bumi. Model iklim yang dibuat IPCC tahun 2007, antara lain menyebutkan, setiap kenaikan 2 derajat celsius diperkirakan permukaan air laut naik 18-38 sentimeter pada tahun 2100 dibandingkan kondisi tahun 1980-1999.

Sekjen PBB, Ban Ki Moon menyatakan hasil Konferensi Doha masih jauh dari harapan. Para aktivis lingkungan seperti Climate Action Network International dan Environmnt Defence Fund juga kecewa dan menyebut hasil Konferensi Doha sebagai “Doha Climate Gateway,” sebuah ejekan bahwa Konferensi Doha telah gagal.

Semua negara di dunia pada dasarnya menyadari bahwa lingkungan hidup dunia kini sedang menghadapi krisis luar biasa. Ketika berlangsung “World Ecological Safety Assembly” di Denpasar, 9-10 Desember 2012, para peserta menyatakan keprihatinan atas bahaya kerusakan ekologi yang disebabkan perilaku manusia, karena itu perlu segera diambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya.

Tapi sayang, ketika harus mengambil kesepakatan yang mengikat, justru banyak negara menghindar. Mereka lebih menghendaki pengurangan emisi berdasarkan kesepakatan nasionalnya.

C. Sumber Masalah

Dunia internasional menghadapi krisis lingkungan hidup karena tidak optimal mengimplementasikan fungsi lingkungan hidup. Fungsi-fungi seperti fungsi mengatur (ecological regulatory), fungsi memelihara (ecological

maintaining), fungsi pemurni (ecological recovery), dan fungsi informasi (ecological information) praktis terabaikan karena keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam (SDA). Penelitian yang dilakukan lebih dari 2000 peneliti yang tergabung dalam IPCC menyebutkan, perubahan iklim berpotensi mengakibatkan dampak katastropik yang memusnahkan kehidupan.

Tidak optimalnya fungsi lingkungan hidup dikarenakan salah satu cara manusia melanjutkan kelangsungan hidupnya adalah dengan mengorbankan SDA, yaitu memanfaatkan SDA tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keterbatasan SDA yang akhirnya berdampak negatif pada keberlanjutan SDA dan lingkungan.

Bumi kini menghadapi krisis serius yang dapat mengancam kelangsungan seluruh penghuninya. Indikasinya adalah kian menipisnya cadangan sumber daya alam (SDA), sementara sumber daya hayati, baik ekosistem maupun spesies (flora dan fauna), banyak yang hilang atau musnah. Keadaan itu diperburuk dengan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, udara, dan air. Saat ini laju degradasi SDA dan lingkungan jauh lebih tinggi jika dibandingkan laju kemampuan manusia melakukan upaya perbaikan.

Daya dukung bumi terganggu karena pemanasan global. Dalam Konferensi Doha terungkap, dengan tingkat emisi seperti saat ini, kenaikan suhu bumi 4 derajat celsius tak terhindarkan. Karena itu, pengelolaan SDA secara berkelanjutan mempunyai nilai yang sangat strategis bagi masa depan bumi. Karena itu, masalah manusia saat ini adalah mendahulukan kepentingan ekonomi atau lingkungan hidup. Ketika disadari kondisi lingkungan hidup semakin terdegradasi, seharusnya manusia segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya. Rajendra Pachauri, Ketua IPCC mengatakan, kemungkinan besar laporan ICCC tahun depan akan menyebut aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim.

“Durban Platform,” sebuah dokumen penting yang dihasilkan dalam pertemuan puncak COP-17 di Durban, Afrika

- 7 -

Selatan, November 2011, menegaskan komitmen global untuk menyeimbangkan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup melalui pendekatan ekonomi hijau (green economy). Semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, harus mengurangi emisi mereka. Namun ternyata hasil Konferensi Doha masih jauh dari kesepahaman di antara negara-negara anggota tentang pentingnya implementasi pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan termasuk dampaknya terhadap biodiversity.

Dalam beberapa dasa warsa ke depan, tuntutan ketersediaan makanan, air dan energi akan meningkat drastis mengingat meningkatnya jumlah populasi global dari 7,1 miliar menjadi 8,3 miliar. Tuntutan ini dengan sendirinya akan memperburuk perubahan iklim mengingat harus terpenuhinya kebutuhan tersebut. Bumi kini semakin basah oleh banjir ketika musim hujan dan semakin kering dan sulit ditanami saat musim tanam. Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang membutuhkan dana adaptasi, pembangunan kapasitas, dan teknologi mengingat dampak perubahan iklim yang semakin mengancam.

D. Kesiapan Indonesia1. Green Economy

Kerusakan ekologi terbesar di Indonesia adalah kebakaran gambut dan deforestasi, bukan karena industrialisasi. Hampir 80% emisi karbondioksida berasal dari kebakaran gambut dan deforestasi. Karena itu, pada tahun 2011 Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Di bawah rencana ini, pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan gambut mencapai 672 juta ton pada tahun 2020 dan lebih dari 1 miliar ton jika ada negara lain yang membantu. Sektor energi dan transportasi akan mengurangi emisinya hingga 56 juta ton, dan dari pengelolaan limbah sebanyak 78 juta ton.

Implementasi dari RAN tersebut telah memperlihatkan kemajuan yang berarti. Di sektor kehutanan, deforestasi telah menurun dari 3,5 juta Ha per tahun menjadi 0,5 juta Ha per tahun.

Penurunan terjadi karena, sejak tahun 2009, hampir 2,6 juta hutan di Indonesia telah mengantongi seritifikat Forestry Stewardship Council (FSC) sehingga tidak dapat lagi melakukan ekspor kayu secara sembarangan.

Kemudian sejak Mei 2011, Indonesia telah melakukan moratorium mengeluarkan lisensi baru untuk eksploitasi hutan alam dan gambut. Kebijakan penanaman sejuta pohon sejauh ini justru menghasilkan penanaman 3,2 juta pohon. Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tahun 2009 juga turut membantu pencapaian-pencapaian tersebut, sebab hanya kayu yang memiliki sertifikat yang boleh diperdagangkan di pasar internasional.

Ada juga kesepakatan membentuk Heart of Borneo (HoB) yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Brunei. Melalui kesepakatan ini akan ada 22 juta hutan di Kalimantan yang akan dikelola secara berkelanjutan.

Banyak hutan di Indonesia yang beralih fungsi (konversi) menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun mulai tahun 2010 pemerintah telah menyiapkan skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang harus dimiliki oleh semua perusahaan minyak sawit.

2. Blue EconomyIndonesia mempunyai 5.8 juta

kilometer persegi kawasan pesisir. Dua pertiga dari kawasan itu dilindungi oleh terumbu karang yang juga mempunyai fungsi menjaga keanekaragaman kehidupan di laut. Terumbu karang di Indonesia mencapai 15% dari total terumbu karang dunia. Untuk menjaga kelestarianya, Indonesia telah menyepakati dibentuknya Coral Triangle Initiative (CTI) yang melibatkan Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Malaysia dan PNG.

Pembentukan CTI ini tidak terlepas dari rusaknya terumbu karang di Indonesia. Hanya tersisa 30% terumbu karang Indonesia yang berada dalam kondisi baik. Rusaknya terumbu karang Indonesia tidak terlepas dari kebiasaan nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Karena itu, pemerintah Indonesia mulai memperbaharui teknologi

menangkap ikan. Langkah lain yang ditempuh adalah dengan melakukan akuakultur.

E. Tantangan IndonesiaDi Indonesia, secara spesifik, upaya

perlindungan dan pelestarian alam telah dilakukan meskipun belum berjalan sesuai harapan. Lahan-lahan hutan yang rusak dan telantar hingga saat ini diperkirakan masih mencapai puluhan juta Ha. Ekosistem lahan basah dan terumbu karang masih banyak yang mengalami kerusakan.

Untuk mengelola SDA secara bertanggung jawab, Pemerintah Indonesia telah menetapkan departemen-departemen yang bertanggung jawab dalam urusan energi dan sumberdaya mineral (ESDM), sumber daya pertanian, sumber daya kehutanan, dan sumber daya perikanan, yaitu masing-masing Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan, di samping Kemen-LH yang bertanggung jawab mengamankan kegiatan pembangunan dari segi lingkungan hidup.

Keempat SDA strategis yang dikawal masing-masing kementerian tersebut merupakan tulang punggung pembangunan dan ekonomi negara. Kemampuan dan kapasitas masing-masing kementerian yang masih terbatas telah menyebabkan tidak termonitor dan terselesaikannya masalah kerusakan SDA dan lingkungan. Permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi jika masing-masing sektor dapat bekerja secara optimal dan terintegrasi atas dasar pendekatan ekonomi dan ekologis secara seimbang, yaitu dengan cara meningkatkan tata kelola kepemerintahan (governance) terhadap perlindungan lingkungan hidup.

F. PenutupNegara-negara di dunia dituntut

peduli terhadap ancaman kerusakan ekologi akibat eksploitasi yang berlebihan. Kepedulian itu tidak cukup sebatas komitmen, namun juga perlu langkah-langkah konkrit menyelamatkan bumi melalui pengurangan emisi

CO2. Masyarakat dunia hendaknya memanfaatkan SDA sesuai daya dukung dan menggunakan bahan bakar non-fosil di dalam pengelolaannya. Masa depan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab semua, demi pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.

Indonesia telah melakukan upaya-upaya pengurangan emisi untuk kegiatan eksploitasi di darat maupun di laut. Upaya ini mungkin belum memperlihatkan hasil maksimal, tetapi ke depan Indonesia berpotensi menurunkan emisi seperti yang dijanjikan. Untuk itu Indonesia perlu memperbaiki koordinasi di antara sektor-sektor yang bertanggung jawab agar memudahkan monitoring dan evaluasi. DPR harus melakukan tugas pengawasan dengan cermat agar tanggung jawab Indonesia melakukan pengurangan emisi CO2 dunia dapat berjalan baik.

Rujukan:1. “AS Keluar dari Protokol Kyoto,” Media

Indonesia, 10 Desember 2012, hal. 15.

2. Brigita Isworo Laksmi, “Doha dan Ilmu Pengetahuan yang Terpedaya,” Kompas, 12 Desember 2012, hal. 15.

3. Brigita Isworo Laksmi, “PR dari “Doha-Jakarta,” Kompas, 11 Desember 2012, hal. 14.

4. “COP Ke-18 Ancam Masyarakat Adat,” Kompas, 5 Desember 2012, hal. 15.

5. “2015, Dana Konservasi Berlipat,” Kompas, 23 Oktober 2012, hal. 13.

6. “Emisi Gas Rumah kaca Dunia Naik 3 Persen,” Kompas, 1 Desember 2012, hal. 13.

7. “Kesepakatan Soal Dana Amat Lemah,” Kompas, 9 Desember 2012, hal. 11.

8. “Konperensi Adaptasi Diabaikan,” Kompas, 5 Desember 2012, hal. 14.

9. “Kalahkan Ancaman Perubahan Iklim,” Kompas, 12 Desember 2012, hal. 10.

10. “Perundingan di Doha Buntu,” Kompas, 8 Desember 2012, hal. 13.

11. “Protokol Baru Diperjuangkan,” Kompas, 27 November 2012, hal. 13.

12. “Tak Ada Kebijakan Politik Tentang Perubahan Iklim,” Kompas, 10 Desember 2012, hal. 12.

- 8 -

Masalah Kurikulum Baru Tahun 2013Hartini Retnaningsih*)

Abstrak

Rencana pemberlakukan kurikulum baru tahun 2013 dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih terus memunculkan tanda tanya. Apakah kurikulum baru tersebut benar-benar lebih baik dan dapat dipraktikkan di lapangan? Sebagai lembaga legislatif, DPR RI perlu terus mengawal pelaksanaan kurikulum baru tersebut, melakukan pemantauan dan pengawasan, serta mendorong perubahan yang lebih baik jika ditemukan banyak masalah dan kendala dalam praktiknya.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

A. Pendahuluan Pada tahun 2013 nanti Pemerintah

akan menerapkan kurikulum baru dalam pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum sebenarnya merupakan hal yang biasa, namun perubahan yang masih menyisakan banyak tanda tanya selayaknya mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Wina Sanjaya (2008) mengemukakan, kurikulum berhubungan dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai tujuan yang ingin dicapai. Seringkali kurikulum juga diartikan sebagai mata pelajaran. Menurut Alexander & Lewis (1981), pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran merupakan konsep kurikulum

yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.

Menurut Wina Sanjaya, proses perencanaan kurikulum memiliki ketentuan, yaitu: 1) Perencanaan kurikulum biasanya menggunakan judgement ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada siswa; 2) Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa, urutan bahan pelajaran, dan lain sebagainya; 3) Perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan pada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran. Sedangkan menurut Murray Print (1993), kurikulum meliputi: 1) Planned learning experiences; 2) Offered within an educational institution/program; 3) represented as a document; 4) includes experiences resulting from implementing that document.

*) Peneliti bidang Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 9 -


Isu aktual terkait kurikulum baru tahun 2013 di antaranya adalah masalah materi pelajaran dan kesiapan sumber daya manusia (guru). Banyak kritik yang menyangsikan kurikulum tersebut dapat dipraktikkan dengan baik, karena kualitas guru yang belum kondusif dan penyatuan sejumlah mata pelajaran yang terkesan dipaksakan.

B. Kebijakan Kurikulum 2013Rancangan Kurikulum 2013 telah

memasuki uji publik, diharapkan tahun 2016 dapat diimplementasikan secara keseluruhan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam kurikulum baru tahun 2013, meskipun ada pengurangan mata pelajaran, namun pengurangan ini tidak berpengaruh pada jam mengajar guru. Bahkan sebaliknya, jumlah jam mengajar akan bertambah rata-rata 4-6 jam.

Dalam kurikulum baru, jumlah mata pelajaran jenjang pendidikan menengah yang semula 12 akan menjadi 10 mata pelajaran. Mata ajar muatan lokal dan pengembangan diri akan melebur ke dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Sedangkan mata pelajaran yang lain tetap, yakni Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Seni Budaya (muatan lokal), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Prakarya. Sedangkan pada jenjang pendidikan dasar yang semula terdiri dari 10 mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri) akan dipadatkan menjadi 6 mata pelajaran (Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta Pramuka). Khusus Pramuka adalah mata pelajaran wajib, dan diatur dalam undang-undang.

Dalam kurikulum baru, pemerintah menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penilaian berbasis

tes dan portofolio yang saling melengkapi. Kurikulum baru akan diterapkan untuk seluruh jenjang pendidikan (SD-SMU/SMK). Menurut Mendikbud, tahun depan siswa sudah tidak lagi banyak menghafal, tapi lebih banyak kurikulum berbasis sains. Orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajaran yang holistik dan menyenangkan.

Kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. Konsep ini terutama digunakan untuk jenjang pendidikan dasar. Dalam hal ini mata pelajaran IPA dan IPS akan digunakan sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran. IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, sedangkan untuk IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Berdasarkan Kurikulum 2013, dalam ujian nasional (UN) akan disediakan 20 paket/ruang, di mana setiap peserta UN akan menerima soal yang berbeda, dan ruang UN juga tanpa pengawas. Hal ini dimaksudkan, agar setiap peserta ujian tidak saling mencontek.

Terkait implementasi Kurikulum 2013, Kemendikbud setidaknya telah mengagendakan 3 persiapan, yaitu: 1) Menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid; 2) Menyelenggarakan pelatihan guru secara bertahap; 3) Mempersiapkan tata kelola.

C. Masalah dan Kendala Di satu sisi, perubahan kurikulum

merupakan tuntutan, namun di sisi lain, perubahan kurikulum juga membutuhkan kesiapan dalam banyak aspek, seperti masalah kemampuan guru, buku pelajaran baru, mekanisme pembelajaran, dan lain sebagainya.

Menurut Mendikbud, perubahan buku pelajaran merupakan konsekuensi perubahan kurikulum. Namun yang penting adalah: 1) Buku tidak dibebankan kepada siswa/orang tua; 2) Pengadaan buku harus transparan. Buku master disiapkan oleh Pemerintah, lalu

- 10 -

- 11 -

ditenderkan secara terbuka. Siapapun bisa mengawasi, dan dana bisa dari alokasi khusus (DAK) atau anggaran Kemendikbud sendiri.

Kurikulum 2013 mengutamakan kepentingan agar siswa menguasai teknologi. Hal ini didasari perkembangan dunia, kemajuan teknologi informasi, masalah lingkungan hidup, serta kebangkitan industri kreatif dan budaya. Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan generasi emas yang mempunyai sifat produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Target kurikulum ini agar siswa mampu mengamati, menyimak, melihat, membaca, mendengar, bertanya, bernalar, mencoba, dan mengkomunikasikannya.

Kurikulum 2013 berisi basis kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam hal ini guru dituntut banyak mencari tahu agar siswa bisa dengan mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi. Selain itu, siswa juga didorong memiliki tanggung jawab lingkungan, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan berfikir kritis agar terbentuk generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Kurikulum baru akan berdampak pada tuntutan kompetensi guru, di mana guru dituntut memiliki kemampuan yang relevan dengan karakteristik kurikulum. Karenanya, diharapkan Uji Kompetensi Guru (UKG) dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pekerjaanya. Meningkatnya kemampuan guru, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013.

Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, perubahan kurikulum tidak akan berjalan baik tanpa didukung guru yang mumpuni. Untuk itu, UKG dilakukan sebelum kurikulum baru selesai dibahas. Selain untuk memetakan kemampuan dan kualitas guru, UKG juga bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran sekaligus pengajarannya. Dengan begitu, guru dapat mengukur kemampuannya dalam mengajar dan penguasaan materi.

Rencana implementasi Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) pada semua

mata pelajaran di SMP pada kurikulum 2013, dinilai akan terkendala pada masalah fasilitas. Pasalnya sampai saat ini masih banyak sekolah yang belum memiliki perangkat TIK secara lengkap.

Menurut Kepala SMPN 3 Solo, Wahyu Suadi, semua sekolah termasuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Solo belum memiliki kesiapan fasilitas TIK. Hingga kini di sekolahnya hanya ada satu laboratorium dengan 40 unit komputer, yang sebagian telah rusak. Padahal, dalam pembelajaran berbasis TIK, setiap kelas minimal harus memiliki sebuah LCD proyektor dan satu unit komputer atau laptop, untuk penyampaian materi pelajaran yang interaktif. Dari total 27 ruang kelas, baru 18 ruang kelas yang telah dilengkapi LCD proyektor. Sekolah juga baru memiliki tiga laptop yang digunakan secara bergiliran. Sementara ini baru kelas VIII dan IX yang dilengkapi LCD proyektor. Secara ideal, pembelajaran berbasis TIK menuntut setiap siswa menggunakan laptop, namun kenyataannya tidak semua siswa berasal dari keluarga mampu. Hal senada disampaikan Wakil Kepala Urusan Kurikulum SMPN 25 Solo, Sugeng Santosa. Siswa tidak dapat dipaksakan untuk memiliki laptop atau komputer, karena tidak semuanya mampu.

Disinyalir, kurikulum baru akan mengalami banyak kendala, di antaranya masalah guru. Namun menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, ada waktu sekitar 6 bulan untuk pelatihan komprehensif guru di seluruh Indonesia, untuk mengenal kurikulum 2013 agar implementasi di lapangan dapat berjalan lancar.

Di Komisi X DPR, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum 2013 yang dibentuk setahun lalu, hingga kini masih mendalami perubahan kurikulum yang sekarang sudah masuk tahap uji publik. Ada kemungkinan DPR menolak perubahan kurikulum jika memang tidak sesuai harapan. Sedang menurut pihak Kemendikbud, masih ada waktu hingga Juni 2013 bagi DPR untuk memberikan masukan kurikulum 2013.

Perubahan kurikulum harus didasarkan pada kepentingan yang lebih besar dan luas, yaitu peningkatan

- 12 -

kualitas pendidikan. Perubahan kurikulum harus difokuskan pada tujuan konkret pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang mampu merespon permasalahan sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, berbagai kritik seperti bertambahnya jam pelajaran, buku pelajaran baru, uji kompetensi guru, dan sebagainya harus ditempatkan dalam kerangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Jangan sampai perubahan kurikulum justru membawa pendidikan Indonesia ke langkah mundur. Prinsip-prinsip penyusunan kurikulum perlu dicermati dan disesuaikan dengan konteks lokal, nasional, dan global.

D. Penutup Kurikulum merupakan bagian krusial

dari pendidikan, sehingga kurikulum perlu terus dievaluasi dan direvisi demi perbaikan pendidikan. Namun hingga akhir tahun 2012 ini, rencana pemberlakuan kurikulum baru 2013 masih menyisakan tanda tanya, apakah kurikulum tersebut benar-benar lebih baik, dan apakah kurikulum tersebut akan dapat diterapkan di lapangan?

Selaku lembaga legislatif, DPR perlu terus mengawal kurikulum, memantau dan mengawasi kurikulum baru 2013. Jika di lapangan nantinya ditemukan banyak masalah dan kendala yang dinilai akan mempengaruhi kualitas pendidikan, maka DPR harus turun tangan untuk mendorong kelancaran implementasi dan bahkan juga perbaikannya.

Rujukan:1. Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran

(Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kencana, Jakarta, 2008.

2. Bedjo Sujanto, Guru Indonesia dan Kurikulum (Mengorek Kegelisahan Guru), Sagung Seto, Jakarta, 2007.

3. S. Hamid Hasan, Evaluasi Kurikulum, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

4. “Kurikulum Baru 2013, Jam Belajar Bertambah,” http://www2.tempo.co/read/news/2012/12/10/079447009/Kurikulum-Baru-2013-Jam-Belajar-Bertambah, diakes 14 Desember 2012.

5. “Pendidikan Indonesia Gunakan Kurikulum

Baru Tahun 2013,” http://www.kabar24.com/index.php/pendidikan-indonesia-gunakan-kurikulum-baru-tahun-2013/, diakes 14 Desember 2012.

6. “Kurikulum 2013: Kurikulum Baru Ya Buku Baru Kata Mendikbud,” http://www.kabar24.com/index.php/kurikulum-2013-kurikulum-baru-ya-buku-baru-kata-mendikbud/, diakes 14 Desember 2012.

7. “Kurikulum Baru 2013, Tidak Ada Jurusan IPA, IPS atau Bahasa Untuk SMA….. Good!! ,”ht tp : / /kar i snsz .wordpress .com/2012/12/12/kurikulum-baru-2013-tidak-ada-jurusan-ipa-ips-atau-bahasa-untuk-sma-good/, diakes 14 Desember 2012.

8. “Kurikulum Baru 2013, Jam Belajar Bertambah,” http://id.berita.yahoo.com/kurikulum-baru-2013-jam-belajar-bertambah-024948459.html, diakes 14 Desember 2012.

9. “Kurikulum Baru 2013 Lebih Ramah Teknologi?” http://id.berita.yahoo.com/kur ikulum-baru-2013- lebih-ramah-teknologi-154405757.html, diakes 14 Desember 2012.

10. “Tahun 2013 Kurikulum Baru dan Ujian Nasional Tanpa Pengawas?” http://info.umboh.net/sekolah/tahun-2013-kurikulum-baru-dan-ujian-nasional-tanpa-pengawas-/, diakes 14 Desember 2012.

11. “UKG dan Kurikulum Baru 2013,” http://penilaian-kinerja-guru.blogspot.com/2012/11/ukg-dan-kurikulum-baru-2013.html, diakes 14 Desember 2012.

12. “Kurikulum 2013: Pengintegrasian TIK, Fasilitas Jadi Kendala,” http://www.solopos.com/2012/12/03/kurikulum-2013-pengintegrasian-tik-fasilitas-jadi-kendala-353329, diakes 14 Desember 2012.

13. “Pelatihan Guru untuk Penerapan Kurikulum 2013,” http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/29/18062242/Pelatihan.Guru.untuk.Penerapan.Kurikulum.2013, diakes 14 Desember 2012.

14. “Kedudukan Kurikulum dan Guru dalam Pendidikan,” http://akhmadsudrajat.wordpress.com/, diakes 14 Desember 2012.

15. “Penghilangan” IPA-IPS Tematik Integratif Tak Sekadar Menggabungkan,” Kompas, 7 Desember 2012.

16. Mohammad Abduhzen, “Kerancuan Kurikulum 2013,” Kompas, 13 Desember 2012.

17. “DPR Belum Terima Dokumen Kurikulum,” Media Indonesia, 17 Desember 2012.

18. “Struktur Kurikulum 2013,” Media Indonesia, 15 Desember 2012.

Rencana Redenominasi RupiahAchmad Sani Alhusain*)

Abstrak

RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi Rupiah) telah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR sebagai prioritas Prolegnas 2013. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Terjadi pro dan kontra. Yang pro menyatakan, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru, membuat operasi informasi teknologi (IT) dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana dan dapat mempercepat proses penyelesaian transaksi (settlement) perdagangan saham sehingga meningkatkan transaksi. Sedang yang kontra menyatakan, redenominasi dapat menimbulkan lonjakan inflasi sehingga dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sebelum penerapan redenominasi rupiah pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh. Selain itu, persiapan infrastruktur juga sangat penting untuk menghindari terjadinya inflasi.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2010 Bank Indonesia (BI) mewacanakan rencana redenominasi rupiah. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukar uang tersebut. Misalnya, nilai Rp1.000 saat ini jika mengalami redenominasi penghilangan tiga angka nol akan menjadi Rp 1. Namun, nilainya tetap sama. Dengan kata lain, jika sekarang Rp1.000 bisa untuk membeli permen maka ketika dipotong menjadi Rp1 tetap bisa membeli permen yang sama. BI juga menegaskan, pelaksanaan redenominasi mata uang rupiah membutuhkan waktu yang panjang dan payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, BI dan pemerintah telah mengusulkan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Usulan RUU tersebut telah disampaikan

- 13 -

langsung oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo kepada unsur Pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg) dan telah menjadi prioritas Prolegnas tahun 2013.

Menurut Ketua Baleg DPR, Ignatius Mulyono, pemerintah telah menyiapkan naskah akademik sekaligus draf RUU tersebut. Menurutnya, redenominasi perlu dilakukan untuk memperkuat kurs rupiah terhadap mata uang asing. Redenominasi juga dimaksudkan untuk menyederhanakan mata uang dan bukan untuk memotong nilai mata uang. Redenominasi juga diperlukan oleh negara yang sedang menuju level negara maju. Namun sebelum pembahasan, Baleg meminta pemerintah menyosialisasikan secara penuh kepada kepada masyarakat untuk menghindari kekeliruan masyarakat dalam menafsirkan redenominasi sebagai pemotongan nilai mata uang.


*) Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 14 -

B. Pengalaman Negara Lain

Sejumlah negara terhitung pernah sukses melakukan redenominasi mata uang, baik dengan menghilangkan angka nol, maupun menambahkannya. Salah satu negara yang sukses tersebut adalah Turki. Turki dinilai sukses melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Redenominasi dilakukannya dengan mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2005. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi sejak tahun 1970-an.

Banyak negara yang mengalami hiperinflasi dan akhirnya melakukan redenominasi. Untuk kasus Indonesia, rencana redenominasi dilakukan tidak karena hiperinflasi, namun semata-mata untuk menyederhanakan. Berikut daftar beberapa negara yang sukses melakukan redenominasi mata uangnya, baik dengan menambah ataupun mengurangi angka nol dalam pecahan uangnya.

C. Perbedaan Redenominasi dengan Sanering

Ada pandangan yang rancu dalam masyarakat mengenai perbedaan antara redenominasi dengan sanering. Untuk mencegah salah pengertian ini, BI menjelaskan perbedaannya secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Redenominasi dengan Sanering

ASPEK REDENOMINASI SANERING

Pengertian Menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang men-jadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misal Rp 1.000 menjadi Rp 1.Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.

Pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Dampak bagi Masyarakat

tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama. menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.

Tujuan • menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakuan transaksi.

• mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional.

mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).

Nilai uang terh-adap barang

nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuai-kan.

nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.

Kondisi saat dilakukan

• dilakukans saat kondisi makro ekonomi stabil.• Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali.

• dilakukan dalam kondisii makro ekonomi tidak sehat.

• inflasi sangat tinggii (hiperinflasi).

Masa transisi dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.

Contoh untuk harga 1 liter bensin seharga Rp 4.500 per liter.

bila terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp4,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin. Karena harga 1 liter bensin juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama (baru).

bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp4,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.

Tabel 1. Kebijakan Redominasi di Beberapa Negara

NEGARAKEBIJAKAN

REDENOMINASITAHUN

PELAKSANAAN

Islandiamenghilangkan 2 angka nol

dalam 1 kali operasi1981

Rusiamenghilangkan 3 angka nol

dalam 3 kali operasi1947, 1961 dan

1998

Meksikomenghilangkan 3 angka nol


Polandiamenghilangkan 4 angka nol


Ukrainamenghilangkan 5 angka nol


Perumenghilangkan 6 angka nol

melalui 2 kali operasi1985 dan 1991

Boliviamenghilangkan 9 angka nol

melalui 2 kali operasi1963 dan 1987

- 15 -

D. Pro dan Kontra Rencana redenominasi rupiah

disambut positif oleh beberapa kalangan. Menurut Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito menilai, redenominasi dapat membuat operasi IT dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana. Redenominasi juga dapat mempercepat proses settlement perdagangan saham di BEI karena redenominasi akan memperkecil jumlah angka dari setiap transaksi yang dilakukan investor. Transaksi yang dilakukan oleh investor asing juga dapat meningkat karena mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan satuan nilai rupiah yang lebih sederhana.

Menurut Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, inisiatif pemerintah itu harus didukung seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat diterima dan dijalankan tanpa hambatan. Undang-undang redenominasi harus dapat mencakup seluruh aspek pelaku ekonomi dan industri. Sedang menurut pengamat ekonomi, Mirza Adityazwara, syarat redenominasi bisa dilaksanakan adalah pada saat situasi ekonomi dan politik stabil serta inflasi rendah. Kendati demikian, diperlukan persiapan dan sosialisasi yang baik, dan masa transisi yang cukup panjang.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik, Djamal mengharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi redenominasi hingga ke pelosok Tanah Air. Hal ini penting demi mencegah spekulan mengambil keuntungan dari masyarakat yang tidak mendapatkan informasi. Pemahaman redenominasi tidak bisa hanya sekedar di tingkat masyarakat kota, kalangan perbankan, dan pegawai perkantoran tetapi masyarakat daerah pun harus tahu apa itu redenominasi.

Sebaliknya, menurut Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, redenominasi bisa mengakibatkan inflasi, karena kemungkinan terjadi pembulatan harga barang ke atas seiring redenominasi.

Resiko inflasi harus diwaspadai sedini mungkin dari pemberlakuan redenominasi. Menurut Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, kesiapan infrastruktur penentu kelangsungan penerapan redenominasi harus diperhatikan: Pertama, kesiapan mata uang baru dalam pecahan sen. Hal ini untuk menghindari terjadinya lonjakan inflasi. Contoh, harga barang senilai Rp1.100 akan menjadi Rp1,1 setelah redenominasi. Apabila, tidak ada ketersediaan mata uang baru satuan sen, harga barang akan mengalami pembulatan menjadi Rp2 sehingga mengalami kenaikan hampir 100%. Kedua, BI harus menyiapkan infrastruktur penyalur pecahan mata uang baru, misalnya kantor cabang BI di daerah. Pemerintah juga harus menyosialisasikan redenominasi secara benar ke masyarakat, karena saat ini terdapat kebingungan masyarakat antara redenominasi dengan senering.

Lana juga mengingatkan, pencapaian tingkat inflasi yang saat ini mencapai 4,32% masih dibantu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan harga komoditas yang turun. Jika ke depan subsidi BBM dinaikkan atau dicabut, akan sangat menentukan jumlah inflasi. Oleh karena itu, pelaksanaan redenominasi harus diperhitungkan kembali. Meskipun redenominasi belum penting untuk diterapkan saat ini, tetapi dia mengakui beberapa keuntungan yang didapat dari redenominasi. Upaya ini akan sangat memudahkan pencatatan nominal harga dalam neraca keuangan dan mendukung persaingan dalam Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 mendatang sehingga nantinya satu dolar AS itu bukan Rp9.000 melainkan Rp9. Tetapi, nilainya semu karena fundamentalnya tidak berubah, hanya penghilangan nol saja.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menilai Indonesia belum tepat menerapkan kebijakan redenominasi. Sebab, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh masyarakat miskin yang berjumlah 70 juta jiwa. Masyarakat miskin belum siap dengan penyederhanaan angka rupiah yang menghilangkan tiga angka nol. Ia memprediksi dampaknya bagi masyarakat miskin akan menimbulkan persepsi nilai uang berkurang. Redenominasi hanya akan memicu kenaikan inflasi. Sementara

- 16 -

tingkat inflasi indonesia masih terkendali. Redominasi hanya cocok untuk negara-negara yang mengalami hiperinflasi. Airlangga menjelaskan, pemerintah baru bisa melakukan redenominasi saat masyarakat Indonesia sudah mampu keluar dari middle income trap (jebakan negara berkembang), dan jumlah masyarakat miskin menurun signifikan.

Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Dody Budi Waluyo menjelaskan, untuk mengurangi resiko Inflasi yang berlebihan, BI akan mengeluarkan mata uang rupiah baru hingga ke satuan sen. Sedang Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Perry Warjiyo menjelaskan, dalam pelaksanaan redenominasi, pemerintah dan BI akan mewajibkan pencantuman harga di toko-toko dan pasar. Pencantuman harga dalam dua bentuk, yakni dalam rupiah lama dan baru (dual price tagging).

Dengan mempertimbangkan beberapa pendapat di atas, maka redenominasi rupiah diperlukan dalam rangka menyederhanakan mata uang rupiah tanpa mengurangi nilai rupiah itu sendiri. Namun demikian, rencana redenominasi ini harus melalui pengkajian yang matang dan dilakukan dengan hati-hati. Penyiapan infrastruktur berupa penyediaan mata uang dalam pecahan kecil sangat diperlukan untuk meredam terjadinya lonjakan inflasi akibat pembulatan-pembulatan pecahan kecil rupiah. Tentunya sosialisasi yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan serta daerah terpencil dan perbatasan Indonesia harus dilakukan untuk memberikan pemahaman redenominasi yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan keresahan.

E. Penutup

Redenominasi merupakan kebijakan strategis untuk menyederhanakan rupiah dalam pengadministrasian dan salah satu upaya menyetarakan harga rupiah dengan mata uang asing. Upaya penyederhanaan rupiah harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi, sehingga tidak merugikan masyarakat.

Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur redenominasi rupiah dan melakukan sosialisasi kepada seluruh mansyarakat. DPR perlu dengan seksama mencermati apa yang telah dirumuskan dan diusulkan pemerintah dalam RUU Perubahan Harga Rupiah. Sosialisasi kebijakan ini hendaknya tidak hanya dilakukan pemerintah saja, namun DPR mendampinginya, untuk mengetahui secara pasti respon masyarakat akan kebijakan ini.

Rujukan:1. “Redenominasi Belum Tepat Diterapkan,”

Koran Tempo, 14 Desember 2012.2. “Redenominasi Berpeluang Picu Inflasi

Tinggi,” Media Indonesia, 13 Desember 2012.

3. “Pemerintah akan mensosialisasikan Redenominasi,” Koran Tempo, 11 Desember 2012.

4. “BI Jamin Redenominasi tidak Dorong Inflasi,” Media Indonesia, 10 Desember 2012.

5. “BI Wajib Siapkan Infrastruktur Redenominasi,” Media Indonesia, 10 Desember 2012.

6. “Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bisa Diwujudkan,” Kompas, 8 Desember 2011.

7. “Redenominasi Rupiah Jangan Gagal,” Kompas, 8 Desember 2012.

8. “BEI Dukung Redenominasi,” Media Indonesia, 08 Desember 2012.

9. “Masa Transisi redenominasi Butuh Tahunan,” Koran Tempo, 10 Desember 2012.

10. “RUU Redenominasi Prioritas pada 2013,” Kompas, 30 November 2012.

11. “Bank Dunia Sambut Positif Redenominasi Rupiah,” Kompas, 14 Desember 2011.

12. “Sosialisasi Redenominasi Rupiah Harus Sampai Pelosok,” Kompas, 12 Desember 2011.

13. “BI: Redenominasi Perlu Waktu Panjang,” Kompas, 27 Agustus 2010

14. “Ini Dia Negara-negara yang Sukses Terapkan Redenominasi Mata Uang,” http://www.detik.com, 31 Oktober 2012, diakses tanggal 14 Desember 2012.

15. “Perbedaan Redenominasi Rupiah dengan Sanering Rupiah,” http://www.redenominasirupiah.com, diakses 14 Desember 2012.

Status Kepegawaian Perangkat DesaDewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Perangkat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai public servant. Sebagai aparat birokrasi pemerintahan atau aparatur pemerintahan desa, secara manajerial hendaknya diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan. Tuntutan Perangkat Desa menjadi PNS ini bisa menjadi wacana alternatif - namun masih perlu dikaji ulang - bagi upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup pemerintahan desa.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. Pendahuluan

Pada tanggal 14 Desember 2012, ribuan orang perangkat desa dari Persatuan Perangkat Desa, Pemerintah Desa dan relawan pemberdayaan Desa dari berbagai wilayah Jawa dan Sumatra, melakukan demo ke DPR RI, menuntut disahkannya RUU Desa. Adapun tiga tuntutan perangkat desa yaitu: 1) Pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa; 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% ke desa; 3) Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso menilai, RUU Desa penting untuk alokasi anggaran pembangunan desa dan perangkat desa serta pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu mereka juga meminta agar perangkat desa diangkat menjadi PNS. Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, DPR RI

berkomitmen untuk menyelesaikan RUU Desa dan menyampaikan apresiasi kepada perangkat desa dan Parade Nusantara karena terus mengawal RUU Desa.

Selama ini permasalahan tentang status perangkat desa masih belum jelas. Status perangkat desa yang biasa disebut pamong desa yang bertugas melayani masyarakat desa atau sebagai pelayan publik ternyata tidak cukup membawa perubahan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan gaji yang didapatkan masih dibawah UMR atau hanya berupa sawah (lahan bengkok) yang rata-rata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena tidak ada status dan kompensasi yang riil dari pemerintah, maka kinerja perangkat desa belum bisa terukur walaupun bisa dikatakan pola kerja pamong desa selama 24 jam.

- 17 -


*) Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 18 -

Dalam memberikan pelayanan publik, pamong desa dituntut profesional dengan berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi, meskipun prinsip-prinsip itu masih perlu perlu diadaptasikan dalam konteks desa. Sebagai public servant, birokrasi bertugas memberikan pelayanan yang “terbaik” untuk rakyat. Peran dominan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi secara umum adalah suatu kenyataan. Sehingga peran para aparatur dalam instansi-instansi pemerintahan daerah juga menentukan berkembangnya instansi-instansi itu, terutama dalam rangka menghadapi perubahan baik secara internal maupun eksternal. Menghadapi tantangan ke depan yang makin komplek serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang makin berkembang, maka berbagai upaya meningkatkan kualitas aparat birokrasi menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi dalam konteks otonomi dan pemberdayaan masyarakat, tentunya SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam hal ini terutama pamong desa sebagai tonggak pelayanan publik di kesatuan masyarakat terkecil yaitu desa.

B. Status Kepegawaian Perangkat Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sementara sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, Perangkat Desa lainnya masih belum jelas status kepegawaiannya.

Adapun manajemen kepegawaian perangkat desa atau yang biasa disebut pamong desa yaitu serangkaian proses penataan kepegawaian sejak rekruitmen pegawai, penempatan dan promosi, sistem kompensasi, evaluasi kinerja, hingga pensiun (PHK). Pola rekruitmen pamong desa sebagaimana diatur dalam PP No. 76 tahun 2001 pasal 23 ditentukan bahwa: 1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa melalui pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi syarat; 2) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa; 3) pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Kemudian mengenai spesialisasi terbuka. Terkait dengan efisiensi, produktivitas, dan makin besarnya peran masyarakat dalam berprosesnya organisasi publik, maka pengembangan organisasi pada terbentuknya organisasi terbuka atau model organik. Dengan spesialisasi, maka seorang pegawai (termasuk pamong desa) akan memiliki tanggung jawab yang jelas dan tegas mengenai tugas dan tanggung jawab yang semestinya menjadi kewajibannya. Namun dalam organisasi pemerintah desa selama ini terjadi spesialisasi tertutup, yang mana seorang pamong desa sejak diangkat atau dipilih sampai dengan akhir jabatan ada pada spesialisasi unit/ fungsi secara terus menerus dan tidak lazim dilakukan rotasi maupun mutasi.

Selanjutnya yaitu sistem kompensasi. Definisi kompensasi menurut Bernadin & Russel (1993:

- 19 -

420) adalah imbalan atas kinerja yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial. Sistem kompensasi di lingkungan birokrasi (PNS) sudah diatur tersendiri melalui aturan perundang-undangan kepegawaian yang secara lengkap menentukan hak-hak sebagai PNS. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 43 Tahun 1999, mengatur macam-macam kompensasi PNS mulai dari gaji, berbagai macam tunjangan, dan berbagai macam kompensasi non finansial seperti cuti, promosi, dan lain-lain. Di lain pihak, untuk kompesasi Pamong desa tidak ada kepastian dan tidak ada tunjangan-tunjangan, serta tidak ada berbagai hal sebagaimana diterima oleh PNS.

C. Dampak Lebih Lanjut

Reformasi politik dan pemerintahan telah membawa segenap isu perubahan pada tatanan pemerintahan dari level pusat, lokal, maupun desa. Teori governance dan konsep good governance juga telah memberikan nuansa baru sekaligus menggeser paradigma pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara. Satu hal yang ingin dicapai dari isu perubahan itu adalah terjadinya demokratisasi dalam bidang pemerintahan, yang mengembalikan kekuasaan dan kewenangan pada rakyat sebagai pemilih kedaulatan yang sesungguhnya. Sementara itu, reformasi birokrasi juga terus berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini membawa dampak yang besar terhadap sistem kepegawaian dan birokrasi di Negara ini.

Berkaitan dengan tuntutan perangkat desa tersebut terutama keinginan untuk diangkat sebagai PNS, sepertinya masih harus dipertimbangkan, terlebih apabila

harus dimasukkan dalam RUU Desa nanti. Mengingat banyaknya jumlah perangkat desa di seluruh Indonesia dan konsekuensinya terhadap kinerja dan terutama beban anggaran Negara. Selain itu, pengangkatan tersebut juga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu adanya analisis kepegawaian yang mendalam, karena pengangkatan PNS harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan analisis jabatan. Permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat desa terutama perangkatnya, dan hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkat perangkat desa menjadi PNS.

Di samping itu terkait dengan anggaran Negara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengangkatan aparat pedesaan berarti menyalahi aturan struktur pemerintahan. Sebab, aturan kepegawaian menyebutkan bahwa PNS hanya mencapai kelurahan. Menkeu tidak sependapat dengan pengangkatan aparat desa karena menurutnya instansi pemerintah yang paling jauh itu ada di kelurahan dan kecamatan. Jika seluruh aparat desa se-Indonesia menjadi PNS, maka beban anggaran khususnya alokasi belanja pegawai daerah akan bertambah besar dan diperkirakan alokasi belanja pegawai daerah naik 10%. Jumlah tambahan PNS tentu akan berakibat pada jumlah tambahan gaji pegawai.

Dari sisi beban tugas, dengan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, juga harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PNS. Hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali bagaimana perekrutan perangkat desa setelahnya, jika melalui jalur penerimaan PNS, tentunya harus menyesuaikan dengan persyaratan yang diajukan untuk menjadi PNS, beserta konsekuensi logis lainnya termasuk rotasi dan mutasi pegawai. Sedangkan perangkat

- 20 -

desa biasanya dipilih dari warga desa itu sendiri dan yang paham dengan kultur desanya sehingga jika dilakukan rotasi dan mutasi pegawai dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dan jalannya pemerintahan desa.

D. Penutup

Perangkat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai public servant. Tugas dan fungsi birokrasi publik adalah bidang pelayanan publik, sehingga tidak selayaknya jika status kepegawaian pamong desa tidak jelas dengan konsekuensi ketidakjelasan pada manajemen kepegawaian. Akibatnya, tugas dan fungsi pelayanan publik tidak menjadi fokus utama para pamong desa, karena orientasi mereka lebih besar pada pengelolaan lahan garapan (bengkok) maupun melaksanakan kerja sampingan. Sementara motivasi kerja pamong desa menjadi sangat rendah akibat ketidakjelasan kompensasi, ketidakjelasan promosi dan karier. Ketika pelayanan publik di lingkup pemerintahan desa lebih efektif, maka bisa dimanfaatkan untuk merampingkan jumlah dan struktur kepegawaian di lingkup kecamatan maupun instansi-instansi Kabupaten. Oleh karena itu, Pamong desa sebagai sebuah Perangkat Pemerintahan Desa sebaiknya meminimalisir segala bentuk intervensi dari pemerintah dan birokrasi. Regulasi juga diperlukan dalam hal ini untuk membatasi peran dan kewenangan intervensi dari supradesa kepada pemerintah desa. Pelaksanaan aturan itu harus disertai dengan komitmen yang jelas dari elite pemerintah daerah untuk melaksanakan secara konsisten dan tegas berbagai kebijakan yang mengatur hubungan antara pusat dengan desa, maupun antara Kabupaten dengan Desa. Kebijakan yang mengatur tentang ”netralitas” pamong desa sebagai aparat birokrasi juga harus tegas

untuk mencegah orientasi birokrasi pemerintahan desa pada elite partai ataupun elite pemerintahan di atasnya.

Tuntutan pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, perlu dikaji ulang dengan mengingat konsekuensi-konsekuensi yang ada. Yang terpenting sekarang adalah peningkatan kesejahteraan perangkat desa itu sendiri yang tidak biss diselesaikan hanya dengan pengangkatan PNS yang mungkin malah akan menambah masalah baru bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran ke desa yang dapat digunakan untuk menaikkan gaji bagi perangkat desa sesuai dengan APBDes masing-masing. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dan kinerja perangkat desa juga meningkat.

Rujukan:1. “Perangkat Desa Sulit Jadi

PNS,” http://djkd.depdagri.go . i d / ? j en i s=news&p=de t a i l _berita&id=777&kd=b, diakses 17 Desember 2012.

2. “Ini Tiga Tuntutan Perangkat Desa,” http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/12/14/117631/Ini-Tiga-Tuntutan-Perangkat-Desa/6, diakses 17 Desember 2012.

3. “Kemenkeu Tak Setuju Perangkat Desa jadi PNS,” http://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-tak-setuju-perangkat-desa-jadi-pns.html, diakses 17 Desember 2012.

4. “Ketua DPR janji Penuhi Tuntutan Perangkat Desa,” http://www.antaranews.com/berita/348519/ketua-dpr-janji-penuhi-tuntutan-perangkat-desa, diakses 17 Desember 2012.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

6. Triputro, R. Widodo dan Supardal. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: APMD Press.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

vol iv no 24 ii p3di desember 2012

Documents