vol iv no 03 i p3di februari 2012

Tindak Pidana Pencurian PulsaHarris Y. P. Sibuea*)

Abstrak

Maraknya kasus pencurian pulsa yang diduga telah dilakukan oleh sejumlah konten provider dan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi dalam waktu yang lama, berdampak terjadinya keresahan publik serta kerugian hingga Rp. 1 trilyun. Komisi I DPR RI telah membentuk Panja Pencurian Pulsa yang beranggotakan 27 orang. Hasil kerja Panja diharapkan dapat menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler dan melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya.

H U K U M

Pendahuluan

Kasus pencurian pulsa meresahkan masyarakat Indonesia. Beberapa bulan terakhir muncul keluhan pencurian pulsa oleh masyarakat. Modus-modus pencurian tersebut antara lain: (1) SMS berisi pengumuman pemenang dengan hadiah tertentu; (2) berlangganan konten atau SMS dengan tarif premium, seperti kuis, di mana para pengusaha konten terus menerus mengirimkan pesan singkat yang menghabiskan pulsa; (3) pembelian pulsa prabayar yang satu paket dengan ring back tone (RBT) yang ada di dalam SIM card; (4) melalui pop screen layanan internet; (5) pesan pemberitahuan kotak suara.

Kasus penyedotan pulsa merupakan bentuk dari adanya layanan jasa premium. Layanan ini merupakan penyelenggaraan jasa SMS dan atau MMS yang dilakukan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi dari pada tarif penyelenggaraan jasa

SMS dan atau MMS. SMS tawaran konten ini, awalnya menyediakan registrasi jika ingin berlangganan. Namun, belakangan ini tidak semua layanan menyediakan registrasi.

Terjadi saling tunjuk antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara konten (content provider). Menurut pihak penyedia konten, pihaknya hanya memproduksi konten. Mengenai pengiriman ke pelanggan, pemotongan pulsa, hingga proses aktivasi sampai pengaduan keluhan menjadi tanggung jawab operator. Sementara, operator menyalahkan penyedia konten jika ada fitur yang menjebak hingga berujung pada pemotongan pulsa.

Berawal dari gugatan seseorang bernama David Tobing yang meminta Telkomsel mengembalikan kerugian Rp 100 ribu, menginspirasi masyarakat lain ikut melapor pencurian ini. Seorang warga di Jakarta bernama Feri Kuntoro juga melaporkan secara pidana kasus tersebut. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), diperkirakan perputaran

*) Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

Vol. IV, No. 03/I/P3DI/Februari/2012

- 1 -

- 2 -

uang dari penyedotan pulsa melebihi Rp. 100 Miliar per bulan. Dalam per tahun, nilai bisnis layanan konten mencapai Rp. 100 Triliun. Padahal belanja modal yang dikeluarkan operator seluler tahun lalu hanya Rp. 18 Triliun.

Panja Pencurian Pulsa

Guna mencari solusi, Komisi I DPR RI telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada 10 Oktober 2011. Dari pertemuan tersebut terbentuk Panja Pencurian Pulsa dengan tujuan menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler dan melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya.

Panja Pencurian Pulsa dalam RDP telah menghadirkan perwakilan dari Indonesian Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA), Indonesian Mobile Multimedia Association (IMMA), Asosiasi Kreatif Digital Indonesia (AKDI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri), dan Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia (Gaperindo).

Menurut Chairman IMMA, content provider dan operator sama-sama harus bertanggung jawab. Bagaimanapun, kedua pihak ini yang menjalankan bisnis tersebut. Sedang menurut Ketua IMOCA, pihak Content Provider merupakan aktor utama yang dinilai bersalah. Operator dinilai sebagai pelaku pelengkap yang bersalah. Content provider dianggap pelaku utama karena menyediakan konten sekaligus cara registrasinya, sedangkan operator yang memotong pulsa pengguna. Menurut Ketua AKDI, content provider dan operator harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Dia menganggap kedua pihak ini telah melakukan koordinasi untuk memotong pulsa pengguna. Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Sekjen IMOCA, menurutnya, untuk memvonis pihak

Content Provider atau operator bersalah adalah pihak kepolisian dan kejaksaan.

Beberapa anggota Panja menyarankan agar moratorium SMS premium diperpanjang sampai ada regulasi baru yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal, karena BRTI telah gagal menyakinkan Panja Pencurian Pulsa. Kasus pencurian pulsa merupakan masalah serius, sehingga para pelaku harus ditindak tegas tanpa pandang bulu agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Pihak operator telekomunikasi pun harus mengembalikan pulsa kepada pelanggannya.

Aspek Pelanggaran Yuridis

Dari aspek hukum, kasus pencurian pulsa potensial melanggar UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Permen Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Jasa Pesan Premium.

Pendekatan yuridis kasus pencurian pulsa dapat dilihat dalam KUHP. Pasal-pasal yang berhubungan dengan pencurian pulsa yaitu pasal pencurian dan penipuan. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam masalah ini, pencurian pulsa juga termasuk dalam tindak kejahatan penipuan, dan dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

- 3 -

Secara teknis operasional, ada 2 (dua) metode yang lazim digunakan penyedia konten nakal dalam menyedot pulsa pelanggannya. Metode pertama ialah melalui layanan pesan pendek tidak berlangganan (SMS pull) dan metode kedua ialah layanan pesan pendek berlangganan dengan cara pengguna ponsel mendaftar terlebih dahulu (SMS push). Apabila dicermati, kedua metode tersebut melibatkan interaksi aktif antara penyedia konten dan operator telekomunikasi, karena pada dasarnya tiap penyedia konten berkewajiban memberikan deskripsi

produk layanannya dan diharuskan melalui tahapan user acceptance test (UAT) sebelum suatu layanan disetujui dan diluncurkan operator. Secara yuridis, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 Permen Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium. Ketentuan ini mewajibkan kerja sama operator dengan penyedia konten didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat lingkup kerja sama, hak dan kewajiban tiap pihak, jenis dan layanan yang ditawarkan, nomor akses yang digunakan, besaran tarif dan jangka

Tabel Contoh Kasus Pencurian Pulsa

Operator Contoh Kasus Keterangan

Telkomsel

Bonus 9599Pemilik no. HP dgn 4 digit belakang 1265 SEGERA cek hp Anda di *600*25#. Kesempatan dapat Uang Pulsa TOTAL 101 Juta. 2rb/sms.3rb/nsp cs 02158908230

Setelah cek/tekan *600*25#:Tidak mendapatkan Uang Pulsa, malah mendapatkan sms konten yang tidak diinginkan dan nsp yang tidak diinginkan dan disedot pulsanya untuk sms konten dan nsp yang tidak diinginkan.

Indosat

INDOSATRAIH total 10 JT & kamu juga bisa dapat Jadwal Sholat, Imsyakiah & jadwal berbuka puasa + FREE RINGTONE Adzan dgn cara hubungi *700*5*9#. CS: 0217371800

Setelah cek/tekan *700*5*9#:Tidak mendapatkan hadiah Rp. 10jt, malah mendapatkan sms konten yang TIDAK FREE seperti yang dijanjikan dan disedot pulsanya.

XL

XL KontenNo. HP Anda SEDANG UNTUNG hari ini, SEGERA LIHAT *567*77# utk LANGSUNG DAPAT 2 JUTA dari ZONA DISKON. 1 kupon Diskon/mg/2rb. CS:0212524819 (sms ini Rp.0)

Setelah cek/tekan *567*77#:Tidak LANGSUNG mendapatkan Rp. 2 juta, malah mendapatkan sms konten yang tidak diinginkan dan disedot pulsanya untuk sms konten yang tidak diinginkan.

Telkom Flexi

TELKOMFLEXINikmati Kesempatan liburan 4 hr 3 mlm & Belanja GRATIS bareng Gading Marten di Bangkok! Hub *300*20# (2rb/sms.CS.0213158993)

Setelah cek/tekan *300*20#:Tidak menimati kesempatan liburan yang dijanjikan, malah mendapatkan sms konten yang tidak diinginkannya dan disedot pulsanya.

Esia

8969Esia Retention&Loyalty progam: Free 7 hari, Setelah itu Rp. 2000/minggu dapatkan produk AHA seharga Rp. 1,- Berhenti, ketik Unreg Flucu ke 8969 CS:02127109482

Tanpa diminta pelanggan didaftarkan secara otomatis oleh Esia dan diberikan konten gratis selama 7 hari. Jika pelanggan tidak sadar/tidak membaca/langsung menghapus sms tersebut maka dipastikan pelanggan tidak akan mengetik UNREG FLUCU ke 8969 dan secara otomatis akan terus menerus tersedot pulsanya.

3 (Three)

1212Terima kasih telah berlangganan RBT Emang Gw Pikirin senilai 0. RBT akan diperpanjang secara otomatis setelah 7 hari. Untuk membeli lagu lain, hubungi 1212 atau *100*2# Penyesuaian tarif utk pengguna Pulsa Dobel, hub: 200

Tanpa diminta pelanggan didaftarkan secara otomatis oleh 3 (Three) dan diberikan RBT gratis selama 7 hari. Jika pelanggan tidak sadar/tidak membaca/langsung menghapus sms tersebut maka dipastikan pelanggan akan mendapatkan RBT yang mungkin tidak disukainya secara otomatis akan terus menerus tersedot pulsanya karena tidak diberitahu cara menghentikannya.

- 4 -

waktu perjanjian. Oleh karena itu, yang seharusnya bertanggung jawab dan aktif berupaya mengatasi terjadinya pencurian pulsa adalah operator telekomunikasi selaku pengusaha dan mitra langsung para penyedia konten yang berkerja sama berdasarkan perjanjian tertulis antar mereka.

Sementara itu secara eksplisit, kewajiban itu diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada intinya, keempat pasal itu mewajibkan pengusaha (operator dan penyedia konten) melayani konsumen dengan jujur dan menjamin jasa yang ditawarkannya sesuai dengan standar, serta melarang pengusaha menawarkan jasa secara tidak benar dan melanggar undang-undang.

Penutup

Penyelesaian kasus pencurian pulsa harus segera dituntaskan agar tidak membuat kekecewaan masyarakat semakin besar. Panja Pencurian Pulsa yang dibentuk Komisi I DPR RI merupakan respon positif dalam menanggapi keresahan publik terhadp kasus pencurian pulsa tersebut. Hasil kerja Panja Pencurian Pulsa diharapkan dapat menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler serta menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya. Selain telah dibentuknya Panja Pencurian Pulsa diharapkan dibentuknya polisi khusus Indonesia yang khusus bekerja dalam dunia maya, khususnya dalam jaringan telekomunikasi. Penyedia layanan telekomunikasi juga seharusnya memperketat keamanan jaringan telekomunikasi agar kejahatan dapat diminimalisir.

Rujukan:1. “Telkomsel Kejar Pertumbuhan 69 Juta

Pelanggan,” http://www.indopos.co.id/index.php/index-berita-bisnis-dan-investasi/61-business-news/20703-telkomsel-kejar-pertumbuhan-69-juta-pelanggan.html, diakses 3 Februari 2012.

2. “Awas, SMS Penipuan kembali beredar,” Media Indonesia, 9 Februari 2012.

3. “Pencurian Pulsa, Salah Siapa?” h t t p : / / w w w. t e m p o . c o / r e a d /kolom/2011/11/30/485/Pencurian-Pulsa-Salah-Siapa-, diakses 3 Februari 2012.

4. “Reality Show’ Drama Satu Babak Pencurian Pulsa,” http://www.detiknews.com/read/2012/02/03/092304/1833095/10/reality-show-drama-satu-babak-pencurian-pulsa, diakses 3 Februari 2012.

5. “Rapat Panja Pencurian Pulsa Diwarnai Aksi Walk-Out,” http://www.detikinet.com/read/2012/02/02/194001/1832953/328/rapat-panja-pencurian-pulsa-diwarnai-aksi-walk-out/?i991101105, diakses 3 Februari 2012.

6. “Penanganan Kasus Pencurian Pulsa Tak Jelas, Gus Choi Bersuara Keras,” http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=kriminalitas&id=7253, diakses 3 Februari 2012.

7. “Siapa yang Salah, Content Provider atau Operator?,” http://tekno.kompas.com/read/2011/12/07/10430690/Siapa.yang.Salah.Content.Provider.atau.Operator, diakses 9 Februari 2012

Krisis Politik dan Konflik Kepentingan di Suriah

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Transisi demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah menghadapi tantangan ketika sebuah rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang bertujuan untuk mengakhiri pergolakan politik di Suriah ditolak oleh Rusia dan China. Penolakan ini memperlihatkan, pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Tanpa disadari dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi yang berlangsung secara damai semakin sulit tercapai.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Latar Belakang

Konstelasi politik internasional dalam minggu ini mengalami perkembangan yang menarik. Untuk pertama kalinya sebuah rancangan resolusi DK PBB, yang terkait dengan keinginan atau ambisi Amerika Serikat, gagal disahkan. Dalam perdebatan di DK PBB tanggal 4 Februari 2012, Rusia dan China secara mengejutkan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan sebuah rancangan resolusi DK PBB terhadap Suriah. Rancangan resolusi yang disusun Liga Arab dan negara-negara Uni Eropa itu pada intinya menghendaki agar Presiden Suriah Bashar al Assad segera menghentikan kekerasan di negaranya yang diperkirakan sudah menewaskan sedikitnya 5.400 orang dalam 10 bulan terakhir. Selain itu, rancangan resolusi ini juga mendesak Presiden Assad

agar segera menyerahkan kekuasaan kepada para deputinya.

Lahirnya resolusi itu didasari oleh pemikiran bahwa telah terjadi perubahan demokrasi di Suriah sehingga pemerintahan Presiden Assad harus segera digantikan oleh pemerintahan baru yang ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri. Sebanyak 13 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, memberikan suara mendukung resolusi terhadap Suriah. Tetapi Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin menegaskan, PBB tidak memiliki mandat untuk menekankan sejumlah parameter penyelesaian dalam negeri suatu negara. Menurutnya, resolusi ini hanya meminta pergantian regim dan mendorong oposisi untuk berkuasa.

Duta Besar Cina di PBB Li Baodong mengatakan, seharusnya ada konsultasi

*) Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 5 -


- 6 -

sebelum PBB membuat keputusan itu. Memaksakan adanya pemilu saat negara masih terpecah belah dinilainya tak akan membantu terwujudnya persatuan di Suriah. Karena itu, menurutnya, rancangan resolusi DK PBB tanggal 4 Februari itu tidak efektif, bahkan dapat memecah-belah Suriah.

Tragedi Kemanusiaan di Suriah

Bukan yang pertama kali ini Suriah menghadapi masalah dalam negeri yang mengundang intervensi luar. Ketika Hafez al Assad, ayah dari Bashar al Assad, berkuasa, Suriah juga menarik perhatian internasional ketika terjadi kerusuhan di kota Hama tahun 1982 yang menewaskan ribuan orang. Tragedi itu terjadi ketika Presiden Hafez al Assad memerintahkan pasukannya untuk menghabisi demonstrasi yang digalang oleh kelompok Muslim Brotherhood. Kelompok ini berkembang pada tahun 1970-an di Hama sebagai cabang dari Muslim Brotherhood di Mesir.

Muslim Brotherhood menghendaki reformasi politik, termasuk diberikannya hak-hak sipil warga negara, pengakhiran penyiksaan yang biasa dilakukan oleh regim berkuasa terhadap siapa saja yang dianggap melawan, dan penegakan rule of the law. Pada bulan Februari 1982, Muslim Brotherhood menyerang unit militer Suriah yang sedang mencari anggota oposisi di Hama dan mengambil alih serta menguasai kota. Presiden Hafez al Assad menjawab aksi itu dengan mengirim 12.000 tentara.

Operasi penumpasan pemberontakan di Hama berlangsung selama 3 minggu. Hama dikepung tentara yang diperkuat kendaraan lapis baja dan tank. Helikopter-helikopter militer terus menerus menerjunkan pasukan dan menghancurkan wilayah pemukiman penduduk. Pertempuran di Hama berlangsung begitu sengit sehingga banyak pihak menyebutnya sebagai pertempuran yang menentukan. Sebab salah satu pihak yang memenangkan pertempuran diperkirakan akan mengambil alih kekuasaan.

Pertempuran di Hama ini pada akhirnya berubah menjadi perang saudara karena tentara yang berasal dari daerah itu membelot dan berbalik melawan pasukan pemerintah. Jumlah korban tewas dalam pertempuran itu hingga kini masih menjadi perdebatan. Mereka yang bersimpati kepada pemerintahan Hafez al Assad mengatakan bahwa korban tewas sekitar 3.000 orang. Namun para pengritik Hafez al Assad mengatakan korban tewas mencapai 20.000 orang. Suriah akhirnya mendapat julukan sebagai negara polisi paling opresif di dunia.

Setelah sang ayah menguncang dunia dengan tragedi Hama, kini sang anak mengikuti jejak tersebut dengan peristiwa Homs. Kota Homs merupakan pusat pemberontakan dan revolusi selama 10 bulan terakhir, yang menuntut turunnya Presiden Bashar Al Assad. Serangan mortir yang dilakukan pasukan Suriah di Kota Homs pada hari Jum’at tanggal 2 Februari lalu telah menewaskan setidaknya 217 orang. Apa yang terjadi di kota Homs hanyalah salah satu dari sekian banyak aksi kekerasan oleh aparat keamanan Suriah yang menewaskan lebih dari 5000 orang tewas di seluruh negeri sejak demontrasi yang menuntut Suriah lebih demokratis dan pluralis dimulai awal tahun 2011. Karena itu, tidak kurang dari Sekjen PBB Ban Ki Moon memperingatkan Presiden Bashar al Assad agar berhenti membantai rakyatnya sendiri. Menurut Ba Ki Moon, angin perubahan telah berhembus kencang di Suriah sehingga tidak ada gunanya dihentikan dengan aksi-aksi kekerasan.

Namun pemerintah Suriah dengan tegas menolak segala bentuk intervensi asing, atas nama siapapun. Kini setelah Rusia dan China memveto Resolusi DK PBB, bukan mustahil tragedi Hama akan terulang lagi. Perang saudara bisa terjadi lagi. Jika itu terjadi, dunia menuntut agar Rusia dan Cina ikut bertanggung jawab. Sebab pada kenyataannya situasi dalam negeri Suriah tidak semakin membaik pasca penolakan resolusi PBB tersebut. Hanya dua hari setelah penolakan itu, pada tanggal 6 Februari 2012 pasukan Suriah kembali menyerang kelompok pemberontak di Kota Homs hingga menewaskan 95 warga sipil.

- 7 -

Memajukan Demokrasi atau Perebutan Kekuasaan

Dalam 10 bulan terakhir ini Presiden Bashar al Assad harus menghadapi unjuk rasa yang menentang kepemimpinannya. Ia menjuluki para pendemo sebagai teroris karena kegiatan yang dilakukannya dianggap sebagai konspirasi asing. Meskipun telah berkuasa selama 11 tahun tetapi Presiden Assad tidak mau meninggalkan tampuk kekuasaannya. Ia bertekad untuk terus mengatasi berbagai aksi kerusuhan di negaranya dengan kekuatan yang dimilikinya, meskipun untuk itu akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Di lain sisi, ia juga berjanji untuk membiarkan rakyat Suriah menentukan pilihannya pada bulan Maret mengenai konstitusi baru yang akan memusatkan perhatian pada sistem multipartai. Ia mengatakan pemilu parlemen akan menyusul dan bisa diselenggarakan paling cepat bulan Mei 2012.

Namun apa yang dijanjikan Presiden Assad itu gagal mengurangi semangat para pemberontak. Pemimpin oposisi Suriah yang mengasingkan diri ke Turki, Omar al Muqdad mengingatkan para penguasa otoriter di kawasan Timur Tengah agar memperhatikan apa yang terjadi dengan pemimpin Libya Muammar Khadafi, yaitu siapapun yang membunuh rakyatnya sendiri akan berakhir seperti itu. Pemimpin Dewan Nasional Suriah itu tidak lupa mendorong rakyat Suriah agar menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al Assad.

Kematian Khadafi telah memberi efek domino seperti hal nya Arab Spring. Sebab, revolusi yang pertama kali terjadi di Tunisia itu kemudian menjalar ke Mesir, kemudian berlanjut ke Yaman dan Libya. Meskipun negara-negara Barat mendukung digulingkannya Presiden Assad, namun banyak faktor lokal yang menghambat seperti kelas menengah yang tidak bersatu menjadi oposisi.

Dalam konteks di atas terlihat bahwa apa yang dikatakan Dubes Rusia di PBB bahwa mereka yang mendukung resolusi DK PBB hanya meminta pergantian regim dan mendorong oposisi berkuasa, sangat beralasan. Namun sebaliknya sikap Rusia itu juga memperlihatkan dukungannya untuk mempertahankan regim yang berkuasa.

Sebab Rusia merupakan pemasok utama senjata bagi Suriah. Seperti pada tanggal 10 Januari 2012 lalu, sebuah kapal kargo Rusia yang berisi senjata sempat berhenti di Lamasol, Siprus, karena cuaca buruk. Kapal tersebut membawa berton ton amunisi untuk pasukan Suriah. Setelah berada di Limasol selama beberapa jam, kapal tersebut melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Tartus, Suriah, beberapa hari kemudian. Diperkirakan, sepuluh persen penjualan senjata Rusia secara global masuk ke negara sekutunya itu. Kontrak penjualan senjata itu bernilai 1,5 miliar dolar AS.

Selain amunisi, penjualan senjata Rusia ke Suriah itu termasuk pesawat latih militer, sistem pertahanan udara, dan senjata antitank. Pengamat meyakini, Rusia khawatir, jatuhnya Presiden Suriah Bashar al Assad akan menimbulkan kerugian hingga ratusan juta dolar AS. Apalagi, Suriah menjadi sekutu terakhir setelah pemimpin Libya, Muammar Khadafi dijatuhkan.

Sebaliknya Amerika Serikat yang sangat ingin Presiden Assad digulingkan, bergerak diluar payung PBB untuk menekan regim penguasa Suriah. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengusulkan agar dibentuk koalisi internasional di luar konteks payung PBB yang terdiri dari negara-negara sahabat rakyat Suriah untuk mendukung konsep perubahan di Suriah secara damai. Menurut Hillary Clinton, kelompok komunikasi sahabat Suriah ini mirip dengan kelompok komunikasi sahabat rakyat Libya yang berani menumbangkan regim Muammar Khadafi. Seruan Menlu AS ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Dukungan juga datang dari kelompok oposisi Suriah melalui Dewan Nasional Suriah (SNC) yang menyatakan niatnya untuk meminta Majelis Umum PBB mengeluarkan keputusan internasional yang mendukung rakyat Suriah serta mendukung pembentukan kelompok komunikasi internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Suriah serta mengucilkan regim Bashar al Assad.

Lebih jauh Amerikat Serikat juga menginginkan agar aliran senjata dan dana ke Suriah dapat dihentikan dengan menjatuhkan sanksi tambahan. Menurut AS, tekanan harus ditingkatkan serta memperberat sanksi nasional dan regional yang telah terjadi. Pemberlakuan sanksi

- 8 -

diharapkan dapat menguras sumber pendanaan dan pengapalan senjata sehingga pemerintah Suriah tidak menjadi mesin pembunuh. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan bahwa AS akan mengungkap siapa saja yang masih mendanai regim Assad dan mengirimkan senjata untuk untuk pasukan keamanan Suriah.

Bahkan Senator Joe Lieberman mengusulkan agar ada opsi militer untuk mengakhiri kekuasaan Assad. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan dukungan pada tentara Suriah yang membelot dan melakukan perlawanan. Dewan Nasional Suriah (SNC) yang beroposisi, melalui ketuanya Burhan Ghalioun, menilai, dukungan seperti itu kemungkinan dapat dilakukan jika diperlukan untuk melindungi rakyat Suriah. Demikian pula dengan Pasukan Pembebasan Suriah melalui Ketuanya Riad al Assad, mengatakan tidak ada jalan lain untuk memaksa Assad mundur selain melalui aksi militer.

Pemajuan demokrasi suatu negara saat ini pada kenyataannya harus ditandai dengan runtuhnya penguasa yang sedang berkuasa. Tanpa itu, apapun upaya yang dilakukan oleh sang penguasa tidak akan ada artinya. Seperti upaya perubahan konstitusi pada bulan Maret yang kemudian diikuti dengan penyelenggaraan pemilu pada bulan Mei seperti yang dicanangkan Presiden Assad nampaknya sudah sulit dipercaya. Kelompok oposisi sudah sangat ingin mengambil alih kekuasaan sebagai simbol perubahan. Kondisi demikian ini yang sedang dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk mengambil keuntungan.

Pemerintah Indonesia yang berpengalaman dalam pengelolaan konflik di kawasan Asia Tengggara kiranya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur-jalur yang mungkin dapat

dilakukan. Misalnya melalui Organisasi Negara-negara Kerja Sama Islam (OKI) atau melalui perwakilan Indonesia di PBB. Pengalaman Indonesia dalam mengatasi masalah peralihan kekuasaan tahun 1998 secara damai dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Suriah untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya secara damai tanpa campur tangan asing. DPR RI pun melalui diplomasi parlementernya, seperti melalui Uni Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC), dapat bertukar pengalaman dengan parlemen Suriah guna mencari solusi damai di negara tersebut.

Kesimpulan

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus berhati-hati dalam mengelola setiap konflik politik yang terjadi di dalam negeri. Keterlibatan pihak asing dalam konflik tersebut seringkali hanya akan memperkeruh suasana, sebab dukungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertikai lebih didasarkan pada kepentingannya. Sebaliknya, pemerintah yang otoriter juga harus menyadari bahwa isu demokratisasi dan pluralisme telah menjadi icon perjuangan rakyat untuk memperoleh kembali hak-haknya.

Rujukan:1. “Barat dan Arab Terpengarah,” Kompas,

7 Februari 2012.2. “AS: Hambat Aliran Senjata ke Suriah,”

Republika, 7 Februari 2012.3. “Masa Depan Suriah,” Kompas, 6

Februari 2012.4. “Suriah Makin Panas,” Republika, 8

Februari 2012.5. “Oposisi Suriah Diajak Dialog,”

Republika, 9 Februari 2012.6. “Genosida Menyapu Homs,” Republika,

9 Februari 2012.

Kesejahteraan Buruh dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Mohammad Teja*)

Abstrak

Kisruh tahunan mengenai upah buruh merupakan persoalan yang sangat serius dan perlu penyelesaian secara bijaksana oleh pemerintah dan pengusaha. Aksi turun ke jalan tidak selamanya memberikan penyelesaian bagi tuntutan buruh. Pemerintah dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia agar tingkat upah dapat sesuai dengan harapan buruh dan juga pemilik perusahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat/buruh melalui perbaikan di sektor pendidikan dan keahlian merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah dan DPR yang harus terus diwujudkan. Sudah saatnya suara buruh ditanggapi oleh kedua lembaga ini, agar aksi turun ke jalan tidak lagi menjadi pilihan kaum pekerja, karena banyak kerugian yang ditimbulkan oleh aksi tersebut.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

Pendahuluan

Kebutuhan hidup yang semakin mahal dirasakan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan, terlebih lagi kaum pekerja/buruh. Berangkat dari himpitan ekonomi, buruh pun melakukan demonstrasi pada Jum’at 27 Januari 2012, yang sempat memberikan dampak kemacetan luar biasa di kawasan Cikampek, tepatnya pada kilometer 31 Cikarang Barat. Tidak hanya sektor industri yang merugi, sebagian sekolah yang berada dalam lokasi tersebut juga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa aliansi buruh tertuju pada perusahan yang belum menetapkan dan melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2012. Sebanyak 109 perusahan yang belum melaksanakan UMK 2012

tersebar di berbagai sektor industri seperti otomotif, elektronik, dan konfeksi.

Tidak hanya itu, kekecewaan kaum pekerja ini juga diakibatkan oleh keputusan hakim PTUN yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terkait UMK 2012 yang dinilai cacat administrasi. Kenaikan upah bagi kaum pekerja/buruh merupakan isu yang sangat sensitif, karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Keberatan APINDO yang disampaikan melalui gugatan ke PTUN bukan tanpa alasan yang kuat. Dari hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (LP3E KADIN) selama ini perusahaan terbebani biaya siluman yang cukup besar. Beban ini berasal dari suap-menyuap yang kemudian ikut merugikan buruh karena perusahan seharusnya bisa

*) Calon Peneliti bidang Studi Sosiologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 9 -


- 10 -

memberikan upah lebih bagi pekerjanya. Bayangkan, biaya siluman dari total biaya produksi, misalnya jika biaya input atau material itu 45%, maka 25%-nya adalah untuk biaya sogok menyogok. Oleh karena itu, Didik J. Rachbini menganggap lembaga negara sebagai penyebab biaya tinggi bagi dunia usaha karena adanya biaya siluman, bukan upah buruh.

Keputusan Gubernur mengenai UMK

Tentunya dari sisi kelangsungan kegiatan industri, kondisi seperti ini sangat meresahkan, apalagi dikaitkan dengan kondisi politik daerah yang memang bertepatan dengan pemilihan kepala daerah. Awal keresahan perusahaan industri adalah sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1540-Bangsos/2011 yang menetapkan UMK untuk Kabupaten Bekasi tahun 2012 sebesar Rp1,491 juta, upah Kelompok II mencapai Rp1,715 juta, upah Kelompok I sebesar Rp1,849 juta. Selanjutnya SK Gubernur Banten pada 5 Januari mengeluarkan kebijakan tentang perburuhan dengan merevisi UMK Kota Tangerang dari Rp1,381 juta per bulan dan Kabupaten Tangerang dari Rp1,379 juta menjadi semua sama senilai Rp1,529 juta per bulan. Selanjutnya disusul oleh Bupati Serang yang mengeluarkan surat rekomendasi revisi UMK 2012 dari sebelumnya Rp1,320 juta per bulan menjadi Rp1,410 juta, lebih rendah dari tuntutan buruh yang menghendaki UMK sebesar Rp1,469 juta per bulan.

Menurut data Badan Pusat Statistik 2011 Jawa Barat menempati posisi ketiga dari lima provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia.

Buruh merupakan sumber kantong suara yang cukup signifikan dalam memberikan kesempatan menang bagi calon peserta pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2011 sebanyak 18.173.043 jiwa, sedangkan untuk Provinsi Banten sebanyak 4.467.598 orang. Tak heran jika para calon kepala daerah baik yang belum menjabat dan yang telah menjabat berebut

mendapatkan suara dari kaum pekerja ini. Berangkat dari kepentingan ini, calon kepala daerah seharusnya melihat hasil kesepakatan tertulis antara perwakilan pengusaha dan serikat pekerja yang telah dibicarakan sebelumnya dengan Dewan Pengupahan.

Nasib Kesejahteraan Buruh

Penelitian LSM Akatiga tahun 2009 di sektor tekstil dan garmen menunjukkan, di sembilan kabupaten, meliputi 50 pabrik, rata-rata upah total (Rp1.099.253) hanya mencukupi 74,3 persen rata-rata pengeluaran rill dan UMK hanya mencukupi 62,4 persen rata-rata pengeluaran rill buruh (Rp1.467.896). Setelah 20 tahun era Orde Baru upah buruh tekstil di Bandung per hari hanya setara dengan 4 kg beras. Ini berarti buruh yang telah lelah sepanjang hari bekerja masih harus memikirkan untuk memperoleh tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan kesehariannya.

Tentunya banyak buruh yang harus mencari pekerjaan ekstra di luar penghasilan buruhnya. Hak buruh untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan tempat sebagai subjek pembangunan menjadi penting. Kehidupan layak berarti bukan hanya ketika buruh dapat mencukupi kebutuhan diri, kehidupan keluarga, dan kehidupan sosialnya, melainkan juga ketika buruh mendapatkan kenyamanan di tempat kerja, kesempatan meningkatkan karir, kebebasan dari tekanan, dan memiliki hak-hak untuk berserikat yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.

Tabel Lima Provinsi dengan Upah Minimum Terendah

No. ProvinsiUMK (dalam Rp)

2009 2010 2011

1. Jawa Tengah 575.500 660.000 675.000

2. Jawa Timur 570.000 630.000 705.000

3. Jawa Barat 628.191 671.500 732.000

4. Gorontalo 675,000 710.000 762.500

5. DI Yogyakarta 700,000 745.695 808.000

Sumber: Badan Pusat Statistik, November 2011

- 11 -

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah melakukan pemantauan dan di beberada daerah, Upah Minimum Provinsi tahun 2012 telah dinaikkan. Misalnya di DKI Jakarta telah ada kenaikan sebesar 18,52% dari Rp1.290.000 menjadi Rp1.529.000. Sementara Provinsi Banten dari Rp1.000.000 menjadi Rp1.045.000, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp808.000 menjadi Rp892.000. Dapat dibandingkan dengan kajian bahwa untuk tercapainya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Banten dibutuhkan Rp1.108.000 per bulan, yang berarti masih di bawah ketetapan Upah Minimum Provinsi. Dengan kata lain pekerja harus mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya setiap individu akan menggunakan seluruh waktunya untuk mencari uang demi kelangsungan hidupnya, keluarganya dan hanya memberikan sedikit waktu mereka untuk bersosialisasi terhadap masyarakat di lingkungannya.

Sudah saatnya Indonesia mengedepankan potensi lain sebagai daya tarik investor asing. Tenaga kerja murah seharusnya tidak lagi dijadikan daya tarik investor. Menurut pengusaha Indonesia James Riady, selama 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya memanfaatkan upah murah dibanding negara lain, yang mengakibatkan pertumbuhan industri yang rendah keterampilan (low-skill) dan upah rendah (low-wage). Tentunya dalam 30 tahun yang akan datang, industri model seperti ini tidak dapat dilanjutkan, karena dunia menuntut industri bertenaga terampil (high-skill) dan upah tinggi (high-pay). Dibutuhkan reformasi buruh dan orientasi pendidikan nasional plus pelatihan untuk mencapai tuntutan tersebut. Menurut James, 70 persen tenaga kerja di sektor informal, tidak tersentuh regulasi dan program pemerintah, “mereka low skill, low pay”.

Melihat peringkat daya saing Indonesia dalam The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang menunjukkan penurunan dua tingkat menjadi peringkat 46, sudah sepantasnya Pemerintah memikirkan ulang strategi untuk menarik investor dan mengingatkan Pemerintah bahwa strategi bisnis harus berubah. Guna menarik investor

agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, yang penting bukanlah menekan upah buruh murah melainkan serius memberantas korupsi, mengefisienkan birokrasi pemerintah, dan memperbaiki infrastruktur. Dari paparan di atas, terlihat bahwa kondisi “ideal,” di mana upah tepat sama dengan produktivitas, dicapai dalam struktur pasar tenaga kerja yang kompetitif.

Oleh karena itu, yang lebih penting untuk dilakukan adalah restrukturisasi pasar tenaga kerja dari yang bersifat monopsonistic menuju pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Kembali kepada ciri pasar yang kompetitif, yaitu keseimbangan kekuatan antara produsen dengan konsumen, maka restrukturisasi pasar tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara mendorong kekuatan kolektif buruh agar seimbang dengan kekuatan pengusaha. Ini menunjukkan peningkatan sumber daya manusia dari buruh itu sendiri merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Buruh yang memiliki keahlian dan ilmu pengetahuan dapat dicapai ketika pemilik modal melaksanakan reinvestasi sumber daya manusia. Artinya jika pemilik modal mengurangi sedikit keuntungan untuk dirinya (return to capital) lalu diberikan lebih besar pada buruh, kesempatan buruh untuk meningkatkan keahlian akan terjadi, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

Hal ini sepertinya mulai dipahami oleh APINDO yang akhirnya mencabut gugatan terhadap SK Gubernur Banten tentang revisi UMK dan SK Upah Minimum Sektoral (UMS) Tangerang. Dengan tindakan tersebut, unjuk rasa buruh Banten yang sedianya dilakukan pada tanggal 9 Februari batal diselenggarakan.

Penutup

Selain faktor sangat penting yaitu peningkatan sumber daya manusia khususnya buruh, komitmen perusahaan dalam memberikan fasilitas kesejahteraan terhadap pekerjanya juga perlu diawasi dengan teliti. Keuntungan yang didapat oleh pemilik perusahaan merupakan hasil kerja sama antara pemilik modal dan pekerja. Tentunya upah yang diberikan kepada

- 12 -

buruh perlu disesuaikan dengan tingkat produktivitas yang berjalan sejajar dengan keuntungan perusahaan.

Pemerintah dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya sudah seharusnya tidak lagi mengandalkan opsi buruh murah karena banyak faktor yang dapat menjadi unggulan untuk menarik investor. Faktor tersebut diantaranya adalah birokrasi yang efisien, buruh yang memiliki kemampuan baik, keadaan keamanan yang kondusif untuk berinvestasi, rendahnya korupsi dan masih banyak lagi yang dapat digali dari sumber daya manusia Indonesia. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara perusahaan, buruh, Dewan Pengupah, serta Pemerintah Daerah tentunya menjadi penting dalam memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya kebijakan yang diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat.

Selain itu, perlu pengawasan yang ketat dari DPR RI terhadap regulasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahap Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap audit perusahaan yang mengajukan penangguhan untuk melaksanakan pembayaran UMK.

Rujukan:1. “Unjuk Rasa di Bekasi, Tol dan Industri

Lumpuh,” Suara Pembaharuan, 27 Januari 2012.

2. “Negara Harus Turun Tangan,” Kompas, 16 Januari 2012.

3. Rina Herawati, “Upah Buruh dan Daya Saing,” http://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/perburuhan/138-upahburuhadayasaing, diakses 5 Februari 2012.

4. “Pemerintah Malas Menjadi Penengah Buruh dan Industri,” Media Indonesia, 28 Januari 2012.

5. “Politik Upah Buruh Murah,” Kompas, 28 Januari 2012.

6. BPS. “Perkembangan Beberapa Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia: November 2011,” http://www.bps.go.id/booklet/Boklet%20November_2011.pdf, diakses tanggal 6 Februari 2012.

7. Edy Priyono, “Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Upah Minimum,” http://www.akademika.or.id/arsip/Upah%20Minimum.pdf, diakses 2 Februari 2012.

8. “Kenaikan UMR Tanpa Produktivitas Berbahaya, Perlu Hubungan Industrial Harmonis,” Suara Pembaharuan, 30 Januari 2012.

9. “Biaya Siluman Bebani Industri 25%,” Media Indonesia, 4 Februari 2012.

10. “PP Perubahan Upah Direvisi,” Republika, 4 Februari 2012.

11. “Apindo Cabut Gugatan,” Kompas, 7 Februari 2012.

Krisis Eropa suatu Peluang bagi IndonesiaAri Mulianta Ginting *)

Abstrak

Krisis Eropa yang terjadi sejak awal 2009 hingga sekarang, bermula dari kegagalan Uni Eropa untuk membentuk satu mata uang di kawasan Eropa. Banyak penelitian sudah dilakukan dan data yang ada berujung pada satu kesimpulan bahwa krisis global yang terjadi di suatu kawasan akan menyebabkan capital outflow. Modal akan cenderung mencari negara lain yang dianggap aman atau memberi keuntungan lebih. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan karena dianggap aman. Hal ini dapat dilihat dalam Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service yang memberikan peringkat Indonesia sebagai layak untuk melakukan investasi. Selain itu imbal hasil yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kedua terbesar setelah India. Sudah waktunya capital inflow yang masuk ke Indonesia digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional berjangka panjang.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Krisis Eropa berawal pada tahun 2009 seiring dengan kegagalan Uni Eropa membentuk satu kesatuan mata uang yakni Euro. Proses pembentukan satu mata uang dalam satu kawasan Eropa ini semula merupakan ide yang bagus, akan tetapi memiliki kelemahan yang dapat memicu kegagalan. Salah satunya adalah perbedaan yang signifikan antara negara yang memiliki kekuatan ekonomi kuat dan yang memiliki kekuatan ekonomi lemah. Negara-Negara berekonomi kuat diwakili Jerman, Itali, Perancis, dan beberapa negara Eropa lainnya, sedangkan negara-negara di Eropa berekonomi lemah diwakili oleh Yunani, Portugal, dan Spanyol.

Krisis Eropa menjadi semakin nyata. Dalam Gambar 1, terlihat bahwa banyak negara Eropa yang memiliki utang yang besarnya hampir sama atau lebih besar jika dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP). Jika suatu negara memiliki total hutang yang sama atau bahkan lebih besar dari pada total GDP tentu berdampak kepada resiko gagal bayar hutang akibat ketidakmampuan negara tersebut membayar atau melunasi utangnya. Setidaknya ada beberapa negara yang berada dalam kondisi tersebut, di antaranya adalah Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Itali, Portugal dan Spanyol. Gagal bayar utang oleh negara-negara tersebut dapat berdampak buruk terhadap Zona Eropa secara keseluruhan.

*) Calon Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 13 -


- 14 -

Analisis

Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait krisis, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Fratzscher (2011), menemukan bahwa di negara-negara emerging market di tengah-tengah situasi global yang semakin memburuk membuat capital flows keluar negara tersebut yang berdampak pada melemahnya mata uang negara tersebut. Forbes dan Warnock(2010) menggunakan gross capital flows untuk melakukan klasifikasi terhadap perpindahan capital dari satu negara ke negara lain menurut keparahannya yaitu surge, stops, flights and retrechments. Mereka menemukan, faktor global, terutama menghindari resiko dan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan mempengaruhi terjadinya capital flows.

Prospek Indonesia

Pada saat negara-negara di Eropa mengalami krisis, kondisi yang lain ditunjukkan di negara-negara emerging Asia, IMF memproyeksikan ekonomi di Asia mengalami pertumbuhan GDP sekitar 8% untuk tahun 2012. Proyeksi ini didapat dari rata-rata proyeksi dari negara-negara yang ada di Asia. Berdasarkan Tabel 1. diproyeksikan pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 6,5

% untuk tahun 2011, pertumbuhan ini lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2011. Angka proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia lebih besar dari pada negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya sebesar 5,2%, Filipina sebesar 5,0%, dan Thailand sebesar 4,5%.

Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, rasio hutang terhadap PDB Indonesia berdasarkan data 2006 – 2011 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 40,4% maka pada tahun 2011 terjadi penurunan hingga menjadi 25,2%. Bahkan Indonesia menjadi negara

!

Diagram 1. Utang dan GDP Pemerintah Eropa

!

Tabel 1. GDP Negara-Negara Asia

- 15 -

yang semakin menarik untuk diperhatikan, karena rasio utang terhadap PDB lebih kecil dari pada negara-negara lain. Di negara Eropa yang cukup maju seperti Jerman bahkan mengalami peningkatan rasio utang terhadap PDB, jika pada tahun 2006 hanya sebesar 67,9% maka tahun 2011 naik menjadi 82,6%. Rasio utang terhadap PDB ini cukup memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu negara terhadap total utang yang dimilikinya dan kemampuan negara tersebut membayarnya.

Bahkan lembaga pemeringkat Fitch Ratings pada Desember 2011 menaikkan peringkat utang luar negeri valuta asing jangka panjang (foreign currency: long term senior dept) dari BB+ menjadi BBB- dengan prediksi Stabil. Dan kondisi terakhir lembaga peringkat Moody’s Investors Service juga mengikuti keputusan Fitch Ratings, Moody’s menaikkan peringkat utang Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan prediksi stabil (stabil outlook). Baik Moody’s maupun Fitch menilai perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik terhadap kejutan eksternal.

Berdasarkan data HSBC Asian Local Bond Index yang berisi tingkat pengembalian hasil surat utang di beberapa negara Asia per tanggal 27 Januari 2012 menunjukkan obligasi Pemerintah Indonesia tercatat tertinggi kedua setelah India. Berdasarkan Tabel 2. Indeks surat utang negara (SUN) tercatat 6,10%, sedangkan yield India 8,32%. Indeks yield merupakan salah satu acuan dalam berinvestasi di pasar obligasi. Semakin tinggi yield yang diberikan mengindikasikan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh investor dan sebaliknya. Adapun yield Filipina berada pada posisi ketiga yaitu 5,44%, disusul kemudian oleh Korea Selatan dengan indeks yield 3,74%.

Implikasi

Dampak yang ditimbulkan akibat krisis Eropa yang terjadi, prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik, serta semakin tingginya yield yang ditawarkan adalah investor semakin membanjiri negara berkembang. Menurut penelitian World Economic Outlook (2011), capital inflow ke negara-negara berkembang memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap kondisi ekonomi global. Dana tersebut akan mengalir dari Eropa yang terkena krisis dan Amerika yang mengalami stagnasi ekonomi ke negara-negara yang memberikan hasil imbal yang tinggi serta kondisi perekonomian yang stabil.

Tahun 2011 sekitar 13 miliar dollar AS dari Penanaman Modal Asing dan 8 miliar dollar AS portofolio masuk ke Indonesia. Investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuat indeks pasar modal sempat menembus angka 4000. Dan kemungkinan aliran investasi tersebut masih cukup besar selama tahun 2012. Masuknya aliran dana asing ke dalam Indonesia tentunya membawa dampak tersendiri bagi pemerintah sebagai otoriter fiskal dan Bank Indonesia (BI) sebagai otoriter moneter.

Dari sisi pemerintah, masuknya dana asing yang membeli SUN di pasar dunia adalah salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada tingkat rasio penerimaan pajak yang rendah ini. Apalagi tingkat suku bunga sedang menurun karena naiknya peringkat utang. Pilihan lain, mengundang partisipasi modal swasta untuk invesatasi di infrastruktur. Karena tabungan nasional relatif kecil dan pasar uang nasional relatif sempit, meminjam di pasar dalam negeri dapat menimbulkan crowding out yang meningkatkan suku bunga bagi investasi swasta. Tidak ada

Tabel 2. Tingkat Pengembalian Hasil Surat Utang

Sumber : HSBC Asian Local Bond Index, 2012

- 16 -

yang perlu ditakuti selama utang digunakan untuk keperluaan peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi nasional, seperti proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan produksi itu kelak digunakan untuk melunasi utang.

Menurut data per 31 Januari 2012, kepemilikan asing di SUN mencapai Rp. 235,97 triliun. Jumlah ini setara dengan 32,08% dari total SUN yang beredar di pasar. Data Bloomberg menunjukkan, periode 2 Februari 2012, SUN Indonesia mampu memberi return rata-rata 34,4%. Bandingkan dengan return obligasi Amerika Serikat (AS) bertenor sama. Di periode yang sama, return US treasury bertenor 10 tahun yang aktif diperdagangkan hanya 18,2%. Fakta ini semakin menunjukkan, semakin banyak investor yang akan memburu SUN Indonesia, dan akan berdampak semakin besarnya dana asing yang masuk ke Indonesia.

Besarnya modal yang masuk Indonesia membuat BI sulit menjalankan kebijakan moneter. Dengan besarnya modal portofolio yang mudah masuk dan keluar membuat nilai tukar rupiah berfluktuasi. Dana masuk memperkuat rupiah, sedangkan dana keluar melemahkan rupiah. BI harus mensterilkan dana yang masuk dengan membeli dollar dengan rupiah. Akibatnya uang beredar makin besar. Karena itu, BI harus menarik kembali uang tersebut supaya tidak mendorong inflasi. Besarnya Penanaman Modal Asing (PMA) juga mendorong peningkatan permintan dollar untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja. Kredit dollar tumbuh sekitar 36% sementara dana pihak ketiga dalam dollar hanya tumbuh sekitar 3,5%. Kesejangan yang besar ini membuat BI harus berusaha keras menyediakan pasokan dollar.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 yang diproyeksikan sekitar 6,5%, rasio utang terhadap PDB yang semakin kecil dari tahun ke tahun, dan tingkat yield yang cukup tinggi serta kondisi makroekonomi yang stabil tentunya akan semakin membuat dana asing banyak masuk ke Indonesia. Yang perlu diperhatikan penentu kebijakan adalah mengendalikan volatilitas aliran modal, nilai kurs, pinjaman luar negeri berjangka pendek, dan tentunya kemampuan pemerintah untuk membayar kembali SUN yang telah dikeluarkan.

Harus diupayakan modal masuk tidak didominasi oleh dana yang berjangka pendek. Kebijakan perlu dilakukan untuk membuat modal lebih lama tinggal di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan pembangunan nasional. Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka terbuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi yang berkesinambungan.

Rujukan:1. Arifin Siregar, The Challenge of Serius

and Complex International Financial Development: Indonesia’s Position, makalah disajikan dalam Seminar The Erurozone Crisis And The Depressed US Economy: Their Impact On Global Economy, Institut Bisnis dan Informatika (IbiI), 21 Desember 2011.

2. Perekonomian: Utang dan Dosa Yunani, Kompas, 25 Januari 2012.

3. Dampak Krisis Eropa Mungkin Awal 2012, Kompas Online, 17 September 2011, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/17/13513855/Dampak .Kr i s i s . E ropa .Mungk in .Awal.2012, diakses 24 Januari 2012.

4. Uni Eropa Terancam Bubar, Kompas Online, 16 September 2011, http://b i s n i s k e u a n g a n . k o m p a s . c o m /read/2011/09/16/08181040/Uni.Eropa.Terancam.Bubar, diakses 24 Januari 2012.

5. Obama: Krisis Eropa Menakutkan Dunia, Kompas Online, 27 September 2011, http://internasional.kompas.com/read/2011/09/27/06362255/Obama.Krisis.Eropa.Menakutkan.Dunia, diakses 24 Januari 2012.

6. Fratzscher, M, Capital Flows, Push Versus Pull Factors and The Global Financial Crisis, NBER Working Paper 17351, 2011.

7. Forbes, Kristin, Why do Foreigner Invest in The United State? Journal of International Economics 80(1):3-21, 2010.

8. Moody’s Naikkan Peringkat Utang Indonesia, Kompas, 30 Januari 2012.

9. Yield Obligasi RI Tertinggi Kedua Asia, Bisnis Indonesia, 30 Januari 2012.

10. Juhro, Umar, Makna Peringkat Layak Investasi, Kompas, 30 Januari 2012.

11. Nasution, Anwar, Apa Setelah Peringkat Naik?, Kompas, 2 Febuari 2012.

12. Harga Meroket Terkerek Sentimen Investment Grade, Kontan Mingguan, 6–12 Febuari 2012.

Sistem Penyiaran Televisi BerjaringanAhmad Budiman*)

Abstrak

Sistem penyiaran televisi berjaringan diselenggarakan secara desentralisasi, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat di tiap daerah untuk mendapatkan materi siaran yang dibutuhkan. Sistem ini mendorong lahirnya demokratisasi dan desentralisasi penyiaran melalui pemerataan kepemilikan (diversity of ownership) dan pemerataan informasi (diversity of content). Dasar hukum pelaksanaan siaran televisi berjaringan ini perlu disempurnakan dan dimasukan dalam perubahan UU Pernyiaran dengan menyebutkan batasan mengenai kepemilikan dan materi siaran serta kewenangan KPI.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pengantar

Menurut Pasal 6 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. UU Penyiaran mengamanatkan pergantian sistem siaran nasional dengan sistem siaran berjaringan sebagai wujud demokratisasi/desentralisasi Penyiaran. Pengaturan teknisnya ditetapkan dalam PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggraan Lembaga Penyiaran Swasta, dan penjabarannya ditetapkan dalam Permen Komunikasi dan Informasi No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem penyiaran yang tidak

lagi sentralistik, namun desentralisasi, di mana siaran televisi yang dipancarkan dari stasiun induk di Jakarta dapat diterima di daerah dengan cara berjaringan bersama stasiun lokal. Dengan sistem ini, demokratisasi dan desentralisasi penyiaran dimulai melalui pemerataan kepemilikan (diversity of ownership) dan pemerataan informasi (diversity of content).

Menurut pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat, terdapat 129 televisi lokal yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada KPI dan pemerintah. Namun dari jumlah tersebut hanya 47 di antaranya yang memenuhi syarat kelayakan dan sedang menunggu proses perizinan lanjutan. Sedangkan pada televisi nasional yang telah ada selama ini seperti PT Surya Citra Media Tbk (SCTV) sudah mengajukan 17 izin penyiaran berjaringan. Sejumlah stasiun TV baru siap bersaing dengan stasiun TV swasta nasional. PT Metropolitan Televisindo

*) Peneliti bidang Komunikasi Politik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 17 -


- 18 -

(B-Channel) yang mulai uji coba siaran sejak 2009 telah memiliki 26 stasiun berjaringan yang terdapat di 15 provinsi. PT Gramedia Media Nusantara (Kompas TV) yang telah mengudara pada 9 September 2011, menjalin kerjasama dengan 20 stasiun TV lokal untuk memenuhi kewajiban stasiun TV

berjaringan, seperti dengan STV Bandung, TV Borobudur Semarang, Makassar TV, Agropolitan TV, Khatulistiwa TV di Pontianak dan lainnya. Menurut General Manager of Public Relations Kompas-Gramedia Group, durasi relai siaran untuk sementara ditetapkan 50% untuk siaran “Kompas TV” dan 50% program lokal.

Tabel Poin Penting dalam Permen No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009

No.Bidang

MasalahSubstansi

1. Lingkup Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal.

Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan.

Stasiun penyiaran lokal tersebut terdiri dari stasiun penyiaran lokal berjaringan dan stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan.

2. Sistem Stasiun Jaringan

Sistem stasiun jaringan tersebut dilaksanakan oleh stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri atas stasiun induk dan stasiun anggota.

Stasiun induk tersebut merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan.

Stasiun anggota tersebut merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.

Setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu sistem stasiun jaringan.

Lembaga penyiaran swasta yang menjadi stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 stasiun induk.

3. Kedudukan Stasiun induk tersebut berkedudukan di ibukota provinsi. Sedangkan stasiun anggota berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.

4. Perjanjian Kerjasama

Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis, yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: penetapan stasiun induk dan stasiun anggota; program siaran yang akan direlai; persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari; persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan penentuan alokasi waktu (time slot) siaran untuk siaran lokal.

5. Persetujuan Menteri

Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Dalam memperoleh persetujuan Menteri tersebut, lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai stasiun induk mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota.

Persetujuan Menteri tersebut diberikan dalam bentuk surat persetujuan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan.

6. Durasi Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari.

Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk tersebut secara bertahap turun menjadi paling banyak 50% dari seluruh waktu siaran per hari.

Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari.

Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta keharusan memuat siaran lokal tersebut secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran per hari.

Siaran lokal tersebut adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat, yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

7. Peralihan Kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut. untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).

Stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut: (1) untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51%; (2) untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80%; dan (3) untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95%.

- 19 -

Televisi Berjaringan

Menurut Ade Armando, Sistem televisi berjaringan adalah sistem penyiaran yang diamanatkan oleh UU Penyiaran 2002, dengan ciri-ciri: 1. Setiap stasiun televisi swasta memiliki

jangkauan siaran terbatas sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan. Jadi, sebuah stasiun televisi di Jakarta, jangkauan siarannya adalah Jakarta dan sekitarnya.

2. Tidak ada lagi stasiun televisi swasta nasional yang siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara langsung dengan menggunakan stasiun relai/transmitter saja. Satu-satunya lembaga penyiaran televisi yang diizinkan melakukan siaran nasional secara langsung adalah TVRI.

3. Siaran sebuah stasiun televisi swasta dapat menjangkau daerah di luar wilayah jangkauan siarannya hanya dengan perantaraan stasiun televisi yang berada di wilayah tersebut. Sebagai contoh: agar siaran stasiun televisi RCTI yang berada di Jakarta dapat ditangkap siarannya di Bandung, di kota tersebut harus ada stasiun televisi yang berfungsi sebagai anggota jaringan televisi RCTI.

4. Stasiun televisi swasta yang hendak melakukan siaran nasional dapat melakukannya dengan perantaraan rangkaian stasiun-stasiun televisi yang terjalin dalam sebuah jaringan stasiun televisi. Dengan demikian, agar siarannya dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, RCTI harus memiliki jaringan stasiun televisi RCTI di seluruh wilayah Indonesia tersebut

5. Tak ada lagi izin siaran nasional. Yang ada izin penyelenggaraan penyiaran yang hanya berlaku di wilayah jangkauan siaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, sebuah jaringan televisi nasional harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran di setiap daerah yang dimasuki siarannya.

Sistem pertelevisian yang terpusat seperti yang terjadi di Indonesia saat ini lazimnya terjadi hanya di negara-negara dengan pemerintahan otoriter, yang memang dicirikan oleh pemusatan

kekuasaan. Di Amerika Serikat misalnya, ada empat jaringan televisi besar: NBC, ABC, CBS dan Fox. Siaran dari jaringan tersebut menjangkau seluruh AS melalui rantai stasiun-stasiun lokal yang tergabung sebagai stasiun afiliasi jaringan. Di Amerika Serikat afiliasi jaringan adalah aset bagi stasiun lokal, program yang ditawarkan oleh jaringan memiliki kualitas yang tidak bisa diberikan oleh stasiun lokal. Dengan acara jaringan berkualitas tinggi, stasiun televisi lokal bisa menarik lebih banyak auidiens daripada sebelumnya. Jaringan memang pernah mensyaratkan agar stasiun afiliasinya menayangkan sebagian besar acara jaringan yang menjamin pengiklan jaringan mendapatkan audiens besar.

Media penyiaran tidak dapat disejajarkan dengan media cetak. Media penyiaran beroperasi dengan menggunakan frekuensi yang jumlahnya terbatas. Frekuensi siaran adalah ranah publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini mengingkari asas manfaat tersebut. Stasiun-stasiun televisi nasional di Jakarta dapat menjangkau lebih dari seratus juta rakyat Indonesia dengan memanfaatkan frekuensi siaran di berbagai wilayah tersebut tanpa membawa manfaat apa-apa bagi masyarakat daerah, baik secara ekonomi, politik, budaya dan sosial. Dengan sistem siaran jaringan, di setiap daerah terdapat stasiun televisi anggota jaringan yang dapat ditemui langsung oleh masyarakat. Saat memperoleh izin siaran di daerah pun, stasiun tersebut sudah harus menyatakan komitmen akan memperhatikan kepentingan nilai-nilai masyarakat setempat.

Harus diakui ini memang bukan hal yang mudah dan dapat segera dilaksanakan di seluruh Indonesia. Stasiun-stasiun televisi nasional di Jakarta adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Sistem sentralistis sangat menguntungkan mereka secara ekonomi, karena belanja iklan yang berjumlah lebih dari duapuluh triliun rupiah tersebut dapat dikuasai sepenuhnya di Jakarta. Dengan sistem desentralisasi, stasiun-stasiun Jakarta harus mendirikan stasiun televisi di setiap daerah atau mencari mitra stasiun televisi lokal yang bersedia menjadi bagian dari jaringan. Di sisi lain, keuntungan dari iklan pun harus dibagi dengan daerah.

- 20 -

Perbedaan sistem penyiaran berjaringan dengan sistem penyiaran sentralistis adalah kewenangan masyarakat untuk memilih. Dalam sistem sentralistis, stasiun Jakarta akan mengirimkan dan memaksakan masyakat di luar Jakarta dengan isi siaran yang sepenuhnyaa didikte dari Jakarta. Dalam sistem berjaringan, masyarakat bisa memilih untuk meminta stasiun televisi menampilkan materi sesuai kebutuhan setempat serta menolak kalau ada siaran yang bertentangan dengan budaya setempat.

Sistem televisi berjaringan menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan. Idealnya, stasiun-stasiun televisi lokal tak perlu menjadi stasiun-stasiun independen yang membiayai diri sendiri. Sebagaimana di banyak negara maju, stasiun-stasiun televisi lokal berposisi sebagai stasiun televisi afiliasi jaringan nasional. Dengan demikian, mayoritas program yang disiarkannya tidak berasal dari stasiun televisi lokal itu, melainkan datang dari induk jaringan. Dengan cara ini, stasiun televisi lokal dapat tumbuh sehat. Mereka membawa program-program unggulan dari jaringan. Mereka bisa mengisi jam-jam siaran lokal dengan program yang cukup berkualitas karena dapat dibayai dengan cukup. Mereka bisa memperoleh sebagian dari pemasukan iklan yang diperoleh induk jaringan. Mereka juga bisa memperoleh pemasukan dari iklan lokal.

Konsistensi pelaksanaan TV berjaringan memang perlu mendapatkan pengawasan dari KPI. Ketua KPID Jateng, Budi Sudaryanto mengatakan pertumbuhan TV lokal akan semakin melengkapi informasi bagi masyakarat di daerah. Namun pihaknya tetap memantau sejauh mana televisi lokal dapat mempertahankan konten lokal, sesuai izin penyiaran awal atau sebelum diakuisisi dan beroperasi sebagai televisi berjaringan. Menurutnya, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang juga mengatur sistem televisi berjaringan, pada dasarnya memiliki kelemahan karena membuka celah bagi stasiun televisi nasional, untuk membeli mayoritas saham televisi lokal. Menurut aturan, durasi relai memang harus didominasi oleh konten lokal. Tapi, ketika saham mayoritas dibeli oleh televisi nasional, sejauh mana dominasi konten lokal ini bisa dipertahankan?

Kesimpulan

1. Masyarakat di setiap daerah memerlukan kehadiran stasiun televisi di daerah masing-masing yang dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat setempat dan memberikan sumbangan yang berarti baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi.

2. Stasiun televisi lokal independen tidak dapat bersaing dengan stasiun televisi yang memiliki daya jangkau siaran nasional.

3. Sistem televisi berjaringan menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Rekomendasi

1. Dasar hukum pelaksanaan siaran televisi berjaringan perlu disempurnkan dan dimasukan dalam perubahan UU Pernyiaran dengan menyebutkan batasan mengenai kepemilikan dan materi isi siaran.

2. Perubahan UU Penyiaran juga perlu meningkatkan kewenangan KPI dalam hal mengawasi konsistensi televisi lokal untuk mempertahankan konten lokal.

Rujukan:1. Ade Armando, Televisi Jakarta Di Atas

Indonesia Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan, Jogjakarta: Penerbit Bentang, 2011.

2. John Vivian, Teori Komunikasi Massa, Alihbahasa Tri Wibowo, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.

3. Mengapa Sistem TV Berjaringan Harus Dijalankan, http://adearmando.wordpress.com/2010/01/29/mengapa-sistem-tv-berjaringan-harus-dijalankan/, diakses 5 Feberuari 2012.

4. Ratusan Televisi Lokal di Jabar Antre Izin, http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1387, diakses 5 Feberuari 2012.

5. Stasiun TV berjaringan makin semarak, http://industri.kontan.co.id/news/stasiun-tv-berjaringan-makin-semarak-1, diakses 5 Feberuari 2012.

6. TV Borobudur Semarang Dibeli Kompas-Gramedia Group, http://obyektif.com/infojateng/read/tv_borobudur_semarang_dibeli_kompasgramedia_group, diakses 5 Feberuari 2012.

vol iv no 03 i p3di februari 2012

Documents