vol iv no 21 i p3di november 2012

Penanganan Kasus Korupsi Pengadaan Simulator SIM

Prianter Jaya Hairi*)

Abstrak

Kronologi proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator dengan nilai proyek sebesar Rp 198,7 miliar semakin hari semakin menarik. Mulai dari insiden penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, cerita bersejarah penetapan seorang Perwira Polisi sebagai tersangka oleh KPK, pelimpahan wewenang menyidik, gugatan Korlantas terhadap KPK, hingga gugatan AKBP Teddy Rusmawan terhadap institusinya sendiri. Dalam proses penyidikan terkini, KPK menggandeng ITB dalam upaya menaksir biaya komponen Simulator SIM tersebut.

H U K U M

A. Pendahuluan

Kasus simulator SIM bermula dari 7 (tujuh) lembar surat yang disusun dengan tulisan tangan yang dikirim dari penjara Kebon Waru, Bandung, oleh Sukotjo S. Bambang. Surat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Tempo yang dikirimkan melalui pengacaranya. Sukotjo S. Bambang yang menghuni penjara Kebon Waru sejak November 2011 berperan besar dalam pengungkapan skandal korupsi pada pengadaan simulator kemudi mobil dan sepeda motor di Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan subkontraktor ini membuka penggelembungan harga dan suap pelicin proyek senilai Rp 196 miliar itu. Ia pun dimasukkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan perkara ini ke penyidikan.

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Sukotjo melaporkan sejumlah kejanggalan proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivis antikorupsi. Melalui perantara, ia juga mengirimkan sejumlah dokumen dan pengakuan ke Tempo. Setelah melakukan proses verifikasi dan liputan mendalam, Tempo menulis laporan panjang skandal ini pada edisi 23-29 April 2012 dengan judul “Simsalabim Simulator SIM.” Sepekan setelah tulisan Tempo tersebut terbit, Markas Besar Kepolisian mengirim hak jawab. Dikirim juru bicara Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, poin pertama hak jawab berbunyi, “Tidak ada bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri.” Namun “ironisnya,” Komisi Pemberantasan Korupsi malah menetapkan Djoko Susilo dan Didik Purnomo sebagai tersangka. Markas Besar Kepolisian lalu “tak mau kalah,”

*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 1 -

Vol. IV, No. 21/I/P3DI/November/2012

Didik, Teddy Rusmawan, Budi Susanto, Sukotjo, dan Bendahara Korps Komisaris Legimo ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dapat dikatakan merupakan sebuah sejarah, sebab sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir satu dasawarsa, baru pertama KPK menetapkan perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka.

Pada awal proses penegakan hukum kasus ini, sempat diwarnai dengan insiden tertahannya beberapa penyidik KPK yang tidak dapat keluar dari Kepolisian saat selesai melakukan penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI. Namun insiden ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun suasana saat itu sempat memanas. Menurut keterangan POLRI, peristiwa itu terjadi disebabkan POLRI beranggapan bahwa kasus tersebut saat itu sedang ditangani oleh POLRI.

Dalam perkembangan selanjutnya, kasus simulator SIM ini juga diwarnai oleh perselisihan mengenai kewenangan penyidikan antara KPK dan POLRI, namun hal ini dibantah oleh Ketua KPK Abraham Samad. Ketua KPK menyatakan bahwa tidak ada perebutan perkara kasus korupsi simulator SIM antara KPK dan POLRI. Berdasarkan pertemuan yang berlangsung antara dirinya dan Kapolri, maka disepakati bahwa Kapolri akan membantu jalannya penyidikan yang dilakukan KPK. Lebih lanjut disampaikan bahwa, “fungsi instansi lain itu bekerja sama dan membantu KPK. Jadi tidak ada rebutan-rebutan perkara, tidak ada paksaan bahwa dia harus berhenti“ jelasnya di Kantor KPK, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2012. Abraham Samad juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada pasal 50 ayat 1, 3 dan 4 KPK, maka kewenangan penyidikan kasus simulator SIM merupakan kewenangan KPK. Pasal 50 tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila KPK terlebih dahulu melakukan penyidikan, maka instansi lain akan membantu jalannya penyidikan. Pasal tersebut menurut Abraham jangan ditafsirkan secara kaku bahwa instansi lain harus berhenti menyidik, tapi instansi lain seyogyanya dapat mendukung KPK dalam menuntut sampai tuntas penyidikan.

Ketidakjelasan mengenai kewenangan penyidikan kasus simulator SIM kemudian mendapat titik temu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012. Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK.

Ironisnya, KPK setelah itu menghadapi gugatan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang mengajukan gugatan dengan nilai mencapai angka Rp 425 miliar. Sedangkan gugatan immaterial mencapai Rp 6 miliar. Gugatan perdata tersebut diajukan lantaran Korlantas Polri merasa dirugikan dengan penyitaan 349 item barang dan dokumen yang dilakukan KPK.

Menurut Kuasa Hukum Korlantas, Juniver Girsang, pihaknya memang sudah mengajukan gugatan kepada KPK sehubungan dengan penyitaan barang bukti yang diambil dari Korlantas yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Dikatakan bahwa karena penyitaan itu, pelayanan publik yang dilakukan oleh Korlantas menjadi terganggu, jadi gugatan Korlantas adalah meminta KPK mengembalikan barang bukti itu karena pelayanan publik menjadi terkendala.

B. Gugatan Terhadap POLRI

Ketua panitia pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan mempertimbangkan untuk menggugat kepolisian terkait proses hukumnya di lembaga penegak hukum tersebut. Status Teddy menjadi tidak jelas setelah kepolisian menghentikan penyidikan kasus korupsi simulator SIM. Teddy yang semula ditetapkan sebagai tersangka di kepolisian itu sudah ditahan selama 90 hari kemudian dibebaskan dari tahanan pada Kamis 1 November 2012 lalu. Kuasa hukum Teddy, Dwi Ria Latifah, di Gedung KPK seusai mendampingi kliennya untuk

- 2 -

- 3 -

diperiksa, pada Jumat 2 November 2012 mengatakan akan mempertimbangkan gugatan tersebut.

Teddy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Sejauh ini KPK tidak menetapkan Teddy sebagai tersangka. Dia dan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo masih berstatus sebagai saksi di KPK. Sementara di kepolisian, Teddy dan Legimo ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo S Bambang. Setelah kepolisian menghentikan penyidikan kasus simulator SIM, status Teddy dan Legimo menjadi tidak jelas. Keduanya bersama Didik dan Budi dibebaskan dari tahanan.

C. Gandeng ITB

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tersangka kasus simulator kemudi Sukotjo S. Bambang di Laboratorium Thermodinamika Institut Teknologi Bandung, Senin, 5 November 2012. Pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan ahli permesinan dan elektronika ITB.

Di laboratorium, penasihat hukum tersangka, Erick S. Paat, mengatakan, kliennya ditanyai empat sampai lima orang yang diduga ahli dari ITB dan penyidik. Yang ditanyakan antara lain soal perbedaan simulator sepeda motor dan mobil buatan tahun 2010 dan 2011 di PT Inovasi Teknologi Indonesia, perusahaan milik Sukotjo. “Perbedaannya dijelaskan tadi banyak secara teknis antara tahun 2010 dan 2011. Ditanyakan juga tadi soal ciri khas, dan jumlah produksi per hari simulator motor dan mobil buatan PT ITI,” ujarnya, di sela pemeriksaan kliennya di ITB, Senin, 5 November 2012.

Erick juga menjelaskan, pada tahap awal tersebut, penyidik belum mengeluarkan barang bukti sampel simulator buatan PT ITI yang sudah diurai untuk dikonfirmasi kepada Sukotjo. Erick lebih lanjut mengatakan bahwa menurut penyidik KPK, pemeriksaan Sukotjo di

ITB ini terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Mesin tersebut akan diurai dan diperiksa spesifikasi bahan dan suku cadangnya, lalu dihitung nilai biaya pembuatannya.

D. Pasal Berlapis dan Pencucian Uang

Inspektur Jenderal Djoko Susilo telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Akpol. Langkah ini diambil karena sebagaimana diketahui mantan Kakorlantas ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurut KPK, Djoko Susilo diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2(1) Setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3Setiap orang yang dengan tujuan men-guntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang da-pat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara, dipidana dengan pi-dana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Selain itu, Djoko Susilo juga bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut pakar hukum pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, dan Indonesia Corruption Watch, dengan undang-undang tersebut akan diketahui aliran uang tersangka yang terindikasi hasil korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menelusuri ke mana saja dugaan dana korupsi itu mengalir. Yenti lebih lanjut mengatakan, setelah tuduhan korupsi, dengan munculnya laporan aliran dana, tanggal transaksi, dan tujuan transaksi, ini sudah mengindikasikan money laundering, KPK sangat mungkin dan sudah seharusnya menjerat Djoko Susilo dengan Undang-Undang Pencucian Uang.

E. Penutup

Kasus Korupsi pengadaan simulator SIM ini telah diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Dengan penyerahan tersebut, KPK harus lebih serius dalam menangani permasalahan ini dan mengusutnya secara tuntas. Kasus ini menjadi batu uji bagi keseriusan penegakan hukum di Indonesia, karena intansi yang terkait adalah instansi penegak hukum. DPR, melalui Komisi III, sebagai mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengefektifkan fungsi pengawasannya. Fungsi tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, melainkan untuk memastikan keseriusan penanganan kasus korupsi yang sangat meresahkan masyarakat.

Rujukan:1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. “Cerita Simulator SIM Majalah Tempo April Lalu,” http://www.tempo.co/read/news/2012/08/06/063421610/Cerita-Simulator-SIM-Majalah-Tempo-April-Lalu, diakses 5 November 2012.

3. “KPK: Tak Ada Rebutan Perkara dengan Polri,” http://m.tribunnews.com/2012/08/02/kpk-tak-ada-rebutan-perkara-dengan-polri, diakses 5 November 2012.

4. “KPK akan Hadapi Gugatan Korlantas,” http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/10/25/mcg2pa-kpk-akan-hadapi-gugatan-korlantas, diakses 5 November 2012.

5. “AKBP Teddy Pertimbangkan Gugat Polri,” http://nasional.kompas.com/read/2012/11/02/21321278/AKBP.Teddy.Pertimbangkan.Gugat.Polri, diakses 5 November 2012.

6. “KPK Periksa Tersangka Simulator di ITB,” http://www.tempo.co/read/news/2012/11/05/063439787/KPK-Periksa-Tersangka-Simulator-di-ITB, diakses 5 November 2012.

7. “Djoko Susilo Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang,” http://www.tempo.co/read/news/2012/08/06/063421617/Djoko-Susilo-Bisa-Dijerat-Pasal-Pencucian-Uang, diakses 5 November 2012.

- 4 -

Kepentingan Nasional dan Hubungan Bilateral Indonesia Inggris

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris memenuhi undangan Ratu Elisabeth. Ini menjadi kesempatan bagi Inggris untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prospek perekonomian cukup cerah dan berada di garda depan perubahan politik yang membentuk Asia. Kunjungan Presiden SBY banyak diisi agenda perjanjian perdagangan kedua negara, seiring minat Inggris mendapatkan akses pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dan 240 juta konsumen potensial. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Inggris meningkatkan diplomatiknya di Asia Tenggara, dan Indonesia dianggap pemain paling berpengaruh di wilayah tersebut.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Tahun 2012 sangat penting bagi hubungan bilateral Indonesia – Inggris. Dimulai kunjungan PM David Cameron ke Indonesia April 2012, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama bilateral di 4 area, yakni perdagangan dan investasi, pendidikan, lingkungan hidup, kebijakan luar negeri, serta pertahanan. Pada bulan November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kunjungan ke Inggris, dalam rangka pemberian penghargaan ’Knight Grand Cross in the Order of the Bath.’ Dengan pemberian gelar tersebut, Presiden SBY berhak mencantumkan gelar bangsawan ‘’Sir“ di depan namanya.

Gelar tersebut merupakan gelar tertinggi dari Order of Bath karena

diberikan langsung oleh Ratu Inggris. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang berprestasi menonjol baik dari kalangan militer maupun sipil. Presiden SBY dinilai berhasil memimpin Indonesia menjadi negara demokrasi, memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan memainkan peran besar di tingkat internasional. Penghargaan yang sama pernah diberikan kepada mantan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagen, mantan Presiden Perancis Jacques Chirac, dan Presiden Turki Abdullah Gul.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden SBY bertemu PM David Cameron, Ketua Partai Liberal Demokrat Nick Clegg, dan pemimpin oposisi Ed Miliband. Presiden SBY menyampaikan pidato di beberapa forum, termasuk di hadapan All-Party Parliamentary Group on Indonesia,

*) Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]


- 5 -

- 6 -

Royal College for Defence Studies, dan Wilton Park. Presiden SBY juga menghadiri pertemuan tingkat tinggi panel PBB mengenai pembahasan strategi pembangunan MDGs yang berlangsung di London.

B. Aksi Demonstrasi Pro Papua Merdeka

Kunjungan Presiden SBY diwarnai aksi demonstrasi puluhan aktivis HAM terkait isu Papua. Mereka membawa sejumlah poster dan mengibarkan bendera Papua Barat. Aktivis HAM, Peter Tatchell ditangkap polisi karena mencoba mendekati mobil Presiden SBY, namun kemudian dibebaskan.

Para demonstran sebagian merupakan aktivis HAM, seperti Survival International, Amnesty International, dan LSM asal Indonesia. Mereka juga mengkritisi pemerintah Inggris karena dianggap memanfaatkan hubungan perdagangan komersial dengan Indonesia dengan mengabaikan hak-hak kaum minoritas di Indonesia. Sementara di Selandia Baru, LSM The West Papua Advocacy (WPAT) menyatakan bersedia memberikan sejumlah uang bagi pihak yang berhasil meringkus SBY saat kunjungannya ke Inggris.

Presiden SBY memberikan penjelasan kepada Pemerintah Inggris mengenai kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua yang telah jauh berbeda dengan kebijakan di masa Orba, dan Pemerintah Inggris memahami kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia.

C. Kepentingan Ekonomi Inggris

Secara umum, saat ini Eropa membutuhkan Asia untuk membantu keluar dari krisis utang. Hubungan ekonomi kedua kawasan ini semakin erat dalam 10 tahun terakhir, karena Eropa semakin sadar akan peran Asia sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global.

Kunjungan Presiden SBY merupakan bagian dari upaya Inggris meningkatkan kehadiran diplomatiknya di Asia Tenggara, dan Indonesia dianggap sebagai pemain

paling berpengaruh di wilayah tersebut. Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang berpenduduk mayoritas Muslim sehingga dapat menjadi sekutu strategis dalam dunia Islam. Indonesia adalah mitra utama Inggris dalam menghadapi aksi terorisme internasional. Sebagai negara dan ekonomi terbesar di Asia tenggara dan satu-satunya di kawasan ini yang menjadi anggota G-20, Indonesia memiliki bobot dan daya tekan yang memainkan peran lebih besar dalam pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi di berbagai kawasan dunia. Keberhasilan demokrasi Indonesia menjadi contoh bagi model transisi di dunia ketiga.

Secara khusus, Inggris telah menegaskan siap menjadi pintu masuk bagi bisnis Indonesia di Eropa, dengan menawarkan banyak kesempatan investasi baik di bidang energi, transportasi, maupun infrastruktur. Pihak Inggris berpandangan, Indonesia dan Inggris memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang sama dalam mendukung demokrasi, perdagangan bebas, upaya mengatasi perubahan iklim, meningkatkan pendidikan rakyat, dan menjaga keamanan dunia.

Meski tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh gejolak kondisi ekonomi global saat ini, Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Di bidang ekonomi, Indonesia sangat menjanjikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi terus meningkat di saat krisis ekonomi melanda Eropa dan Amerika Serikat. Kedua, PDB Indonesia juga meningkat sehingga masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan tinggi dengan pendapatan perkapita US$14.250-US$15.500. Ketiga, pertumbuhan tersebut menjanjikan kelas konsumen Indonesia yang sangat potensial sebagai daerah pasar bagi produk internasional. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY mampu bangkit pasca krisis 1998 dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nyata di tengah krisis global tahun 2008 dan tahun 2012. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia.

Inggris memberikan apresiasi tinggi kepada Indonesia yang sukses mencatat laju pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah kelesuan ekonomi dunia. Tahun

- 7 -

2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,5% dan tahun ini diperkirakan 6,1-6,3%. Potensi ekonomi kedua yang sangat besar ini akan menguntungkan kedua negara. Inggris saat ini menduduki posisi kedua, setelah Singapura, dalam volume investasi langsung (foreign direct investment) ke Indonesia. Total perdagangan Indonesia - Inggris pada tahun 2011 mencapai 2,4 triliun poundsterling dengan kenaikan 10% per tahun. Pada tahun 2011, ekspor barang dan jasa Inggris ke Indonesia senilai 0,97 triliun pounsterling, meningkat sebesar 28%. Sementara impor Inggris dari Indonesia meningkat 0,6% menjadi 1,4 triliun poundsterling. Hal yang menarik pada sektor pariwisata, jumlah wisatawan Inggris yang berkunjung ke Indonesia ternyata tertinggi untuk wisatawan asal Eropa.

D. Kesepakatan Kerjasama

Presiden SBY menekankan pentingnya diplomasi di bidang ekonomi, untuk mendatangkan investasi, meningkatkan ekspor, dan memacu pendapatan devisa melalui pariwisata. Posisi Inggris sebagai negara yang memiliki keunggulan di bidang jasa keuangan, energi, dan industri kreatif, bisa menjadi mitra yang saling menguntungkan. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, kedua negara masih banyak potensi kerjasama yang bisa digali.

Salah satu tantangan utama Indonesia untuk mewujudkan diplomasi ekonomi di Inggris adalah keadaan ekonomi Inggris yang terpengaruh krisis ekonomi regional Eropa. Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri David Cameron sedang memangkas pengeluaran besar-besaran dan salah satunya adalah bantuan internasional. Artinya, menjajaki kerja sama dengan pihak non pemerintah seperti perusahaan, asosiasi bisnis menjadi lebih penting lagi bagi agenda diplomasi Indonesia di Inggris.

Presiden SBY memastikan kunjungannya ke Inggris tidak sia-sia, karena terealisasi sejumlah nota kesepakatan dan penambahan sejumlah investasi perusahaan besar di tanah air.

Di bidang pendidikan, kedua negara sepakat bekerja sama antar perguruan tinggi, yaitu kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Oxford University dan University of Southampton, ITB dengan Cranfield University, Universitas Muhammadiyah Solo dengan Nottingham of University, serta Universitas terbuka dengan Open University. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran mahasiswa, dual program, riset dan beberapa ketrampilan.

Di bidang pertahanan terjadi kesepakatan, Indonesia membeli 3 kapal perang jenis multirole light frigate dengan harga sekitar US$ 300 – 400 juta per unit atau lebih murah 20% dari harga jual pada umumnya.

Di bidang perdagangan terjadi kesepakatan untuk meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara hingga lebih dari 100% menjadi US$ 6 miliar di tahun 2015. Pada periode Januari – Juli 2012, nilai perdagangan kedua Negara telah mencapai 1,8 miliar. Diperkirakan nilai perdagangan kedua negara bisa mencapai US$ 3 miliar tahun ini. Beberapa perusahaan swasta Inggris telah berkomitmen untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Pemerintah Indonesia menjajaki kemungkinan produksi green car, mobil ramah lingkungan, di Indonesia dengan pihak otomotif Inggris, Jardine Matheson Group. Akibat krisis ekonomi, industri manufaktur di Inggris mengalami kesulitan. Kondisi ini mendorong pemodal Inggris membangun industri di negara berkembang. Jardine yang saat ini bersama Cycle & Carriage memiliki 50,5% saham PT Astra Internasional berjanji meningkatkan investasi pada bidang energi terbarukan, selain infrastruktur. Perusahaan asuransi Prudential berniat mengembangkan asuransi mikro untuk mendukung financial inclusion. Pasar asuransi di Indonesia masih sangat terbuka, sekitar 49% penduduk Indonesia belum memiliki polis asuransi jiwa. Tahun lalu PT Prudential Life Assurance meraup premi neto Rp 14,3 triliun dan laba bersih Rp.2,6 triliun.

E. Kesepakatan Pengelolaan Gas di Train 3 Blok Tangguh di Papua

Pemerintah Inggris dan Indonesia telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang energi. Kedua negara setuju rencana pengembangan lanjutan Train (fasilitas pencairan dan pemurnian gas) 3 Blok Tangguh di Papua Barat dioperasikan British Petroleum (BP) Indonesia. Kerja sama ini ditandai penandatanganan MoU antara Menteri ESDM, Jero Wacik dan Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris, Edward Davey. Pembangunan kilang LNG Tangguh train 3 merupakan satu dari 4 kilang yang direncanakan akan dibangun hingga 2022 mendatang. Pembangunan 4 kilang tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan penemuan lapangan gas yang relatif besar.

Inggris menyambut baik kesepakatan ini, di mana BP akan meneruskan pembangunan Train 3 senilai 12 miliar dollar AS atau Rp.115,4 triliun. Lapangan gas Tangguh yang terletak di Teluk Bintuni ini merupakan salah satu blok gas terbesar di Indonesia, diperkirakan memiliki cadangan gas terbukti 17 triliun kaki kubik (tcf) dan cagangan gas potensial 28 tcf . SDA ini diperkirakan baru akan habis 100 tahun lagi.

Hasil produksi Train 3 tersebut 40% dialokasikan untuk kepentingan nasional dan sisanya untuk ekspor. Alokasi domestik sebesar 40% tersebut dalam bentuk LNG dan akan dipergunakan untuk PT PLN. Proyek ini akan akan berkontribusi pada permintaan energi di Indonesia dan Asia Pasifik. Ekspansi Train 3 ini akan menunjang stabilitas operasi dua fasilitas produksi gas yang sudah dibangun BP sebelumnya, yaitu Train 1 dan 2 yang seluruh hasilnya untuk kepentingan ekspor.

Berbekal kesepakatan itu, BP dan para mitranya akan menentukan tahapan akhir investasi serta tender desain. Tahap pertama pengembangan Tangguh Train 3 akan dimulai pada 2014 dan mulai berproduksi 2018. Instalasi ini ini diharapkan memberi kontribusi sebanyak 3,8 juta ton gas per tahun. Seluruh kilang gas dilapangan Tangguh memiliki kapasitas 11,4 juta ton per tahun.

F. Penutup

Pemerintah harus dapat memastikan bahwa kesepakatan kerjasama antara kedua negara memberikan manfaat yang besar kepada kepentingan Indonesia. Pemberian konsesi kepada BP untuk membangun Train 3 blok Tangguh ini mengundang isu politis karena bersamaan dengan pemberian gelar kebangsawanan kepada Presiden SBY. DPR dapat meminta kejelasan pelaksanaan proyek Train 3 blok Tangguh, mengingat kesepakatan yang terjadi di Inggris baru merupakan nota kesepahaman, sedangkan masalah teknis masih harus dibahas oleh menteri terkait. Pembangunan Train 3 blok Tangguh masih membutuhkan Keputusan Investasi Final dan berbagai persetujuan pemerintah lain.

Namun, DPR juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dilaksanakan dengan pemerintah Inggris di bidang kerjasama lainnya, terutama kerjasama di bidang pendidikan, agar kerjasama tersebut juga dapat dilakukan oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia sehingga terjadi pemerataan kesempatan secara nasional.

Rujukan:1. “Pengembangan Kilang LNG Tangguh

Train 3, Alokasi Domestik Minimal 40%,” http://www.tambangnews.com/berita/utama/2591-pengembangan-kilang-lng-tangguh-train-3-alokasi-domestik-minimal-40.html, diakses 5 November 2012.

2. “Inggris Bangga Menerima Presiden SBY,” Suara Pembaruan, 18 Oktober 2012.

3. “Presiden SBY Dijamu di Istana Buckingham, Ratu: Transformasi di Indonesia Luar Biasa,” Suara Pembaharuan, 1 November 2012.

4. “Indonesia – Inggris Perkuat Kerja Sama,” Media Indonesia, 2 November 2012.

5. “SBY Mendapat Gelar Kesatria dari Ratu Inggris,” Kompas, 31 Oktober 2012.

6. “ Mengenal Sejarah Gelar Ksatria Inggris yang Diberikan Pada SBY,” http://news.detik.com/read/2012/10/31/170134/2077762/10/mengenal-sejarah-gelar-ksatria-inggris-yang-diberikan-pada-sby?nd771108bcj, diakses 5 November 2012.

- 8 -

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Sali Susiana*)

Abstrak

Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia beragam, mulai dari kelengkapan dokumen hingga ancaman hukuman, termasuk hukuman mati. Kasus- kasus yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia tersebut membutuhkan penyelesaian secara tuntas dan melibatkan berbagai sektor terkait. Untuk itu, DPR perlu segera menuntaskan pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, Joint Task Force yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

A. Pendahuluan

Iklan tentang penawaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) oleh sebuah agen pekerja asing di Malaysia belum lama ini menambah daftar permasalahan TKI yang bekerja di sektor domestik di Malaysia. Iklan berjudul “Indonesian maids now on SALE“ ini menawarkan kemudahan untuk mendapatkan PRT dari Indonesia dengan jaminan 3.500 ringgit (Rp10,8 juta) dan biaya 7.500 ringgit (Rp23,2 juta) setelah mendapat diskon 40%. Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care (sebuah organisasi yang bergerak di bidang advokasi TKI) adalah orang pertama yang menemukan publikasi tersebut di media online dan di sejumlah lokasi di kawasan

Chow Kit, Kuala Lumpur, dalam bentuk selebaran. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengajukan protes resmi kepada Pemerintah Malaysia. Pemerintah menilai iklan ini sangat melecehkan dan melanggar isi nota kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan TKI Informal RI-Malaysia.

Meskipun Pemerintah Malaysia telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa agensi yang memasang iklan tersebut tidak terdaftar secara resmi pada Agensi Pekerja Swasta, tetap saja iklan ini tetap perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan sebagian gambaran nyata bagaimana posisi TKI yang bekerja sebagai PRT di negara itu.

*) Peneliti bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 9 -


Sebelum kasus ini muncul, dua orang WNI yang bekerja di Malaysia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Jenayah 5 Syah Alam, Selangor karena dituduh menyebabkan kematian pencuri di tempat mereka bekerja di Malaysia. Secara keseluruhan, saat ini terdapat 162 orang WNI yang menghadapi persoalan hukum dan tuntutan pidana di Malaysia, 99 orang di antaranya bahkan sudah divonis hukuman mati.

B. Perlindungan TKI

Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama TKI yang akan bekerja ke luar negeri selain Arab Saudi. Jumlah TKI yang bekerja di sektor formal dan informal di Malaysia secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagaimana di negara tujuan TKI lainnya, permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia sangat beragam, baik yang terkait dengan aspek penempatan maupun aspek perlindungannya. Masalah yang terkait dengan dua aspek tersebut dapat terjadi pada setiap tahapan penempatan, mulai dari proses rekrutmen di dalam negeri yang masih sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran, masalah yang dihadapi oleh TKI pada saat bekerja di negara tujuan, hingga masalah yang muncul pasca-bekerja pada saat TKI telah kembali ke tanah air.

Terkait dengan kebijakan penempatan TKI di Malaysia, Pemerintah pernah melakukan moratorium/penghentian sementara penempatan TKI ke negara ini pada tanggal 25 Juni 2009, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul pada waktu itu. Moratorium tersebut dicabut pada tanggal 1 Januari 2012 setelah kedua negara menandatangani MoU tentang Perlindungan TKI Informal RI-Malaysia. Mulai tanggal 1 Maret 2012 penempatan TKI ke Malaysia dibuka lagi.

Secara nasional, kebijakan penempatan dan perlindungan TKI diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Dalam undang-undang tersebut terdapat 10 pasal yang mengatur mengenai

perlindungan calon TKI/TKI, terdiri dari delapan pasal yang terdapat dalam Bab khusus mengenai Perlindungan TKI (Pasal 77 - Pasal 84) dan dua pasal yang terdapat dalam Bab Pembinaan (Pasal 87 dan Pasal 90).

Kebijakan tentang perlindungan TKI juga diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PERMEN 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2010. Dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan TKI.

Khusus terkait dengan kepulangan TKI, terdapat Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/SU/I/2008 tentang Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri di Lingkungan Bandar Udara Soekarno Hatta yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2008. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa pelayanan TKI yang pulang dari luar negeri melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dimulai sejak TKI turun dari pesawat/garbarata, lounge TKI Terminal 2 D, Gedung Pendataan Kepulangan TKI (GPKTKI) di Selapajang, hingga ke tempat tinggal TKI di daerah asal.

Untuk melaksanakan berbagai bentuk pelayanan tersebut, dibentuk Satuan Pelayanan Kepulangan TKI yang dibantu tenaga honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI. Bahkan

Tabel 1.Penempatan TKI ke Malaysia

(orang)

TahunSektor Formal

Sektor Informal

2006 157.049 62.609

2007 168.130 54.068

2008 126.885 60.238

2009 84.839 39.047

2010 115.451 605

2011 126.311 6.427

2012* 42.251 5.754*Data hingga Februari 2012.

Sumber: Kompas, 30 Oktober 2012.

- 10 -

- 11 -

untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pelayanan kepulangan TKI, dibentuk Tim Pengawas. Peraturan Kepala BNP2TKI ini juga dilengkapi petunjuk pelaksanaan yang terdapat dalam Lampiran Perkap BNP2TKI. Dari tiga lampiran Perkap BNP2TKI, dua lampiran di antaranya terkait dengan perlindungan terhadap TKI yang pulang dari negara penempatan.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan TKI yang terdapat dalam UU PPTKILN, Permenakertrans, dan Perkap BNP2TKI, maka bila dilihat dari aspek waktu, perlindungan calon TKI/TKI meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Tahap pra-penempatan; (2) Tahap penempatan; dan (3) Tahap purna-penempatan/reintegrasi.

Adapun bila dilihat dari pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan TKI, terdapat beberapa pihak, yaitu: (1) Pemerintah; (2) Perwakilan Republik Indonesia; dan (3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Keterkaitan antara berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI, tahapan TKI ditempatkan, dan bentuk perlindungan yang diatur dalam ketiga peraturan tersebut dapat disederhanakan dalam Tabel 1.

Apabila dihitung secara kuantitas dengan persentase, maka dari 109 pasal yang ada dalam UU PPTKILN, hanya 10 pasal (9%) yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan calon TKI/TKI. Sebaliknya, beberapa peraturan pelaksana yang terkait dengan perlindungan TKI telah cukup memadai, hanya saja implementasinya sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan.

C. Permasalahan TKI di Malaysia

Dikaitkan dengan perlindungan TKI di Malaysia, penelitian the Institute for Ecosoc Rights menunjukkan permasalahan yang dihadapi TKI yang bekerja di Malaysia

Tabel 2.Bentuk Perlindungan terhadap TKI

Berdasarkan Tahap Penempatan dan Penanggung Jawab

TAHAPPENANGGUNG

JAWABBENTUK PERLINDUNGAN

Pra-penempatan Pemerintah1. Pemberian bimbingan dan advokasi2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/

TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI

Penempatan Pemerintah Pemberian bimbingan dan advokasi

PPTKIS Perlindungan sesuai perjanjian penempatan

Perwakilan Republik Indonesia

1. Pemberian bantuan hukum;2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI

Purna-penempatan/

reintegrasiPemerintah Pemberian bimbingan dan advokasi

PPTKIS

1. Pemanduan keimigrasian;2. Pelayanan barang bawaan;3. Pelayanan di lounge TKI;4. Penyediaan transportasi menuju GPKTKI di Selapajang;5. Pelayanan pendataan;6. Pelayanan tiketing dan penjaluran;7. Penyediaan jasa transportasi kepulangan TKI ke tempat

tinggal TKI;8. Penanganan TKI bermasalah;9. Pelayanan kesehatan;10. Pelayanan keamanan;11. Pelayanan TKI transit; dan12. Pelayanan informasi dan pengaduan.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

- 12 -

memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara tujuan lainnya. Hampir 70% pekerja migran di Malaysia berasal dari Indonesia. Berbeda dengan data sebelumnya, menurut the Institute for Ecosoc Rights di Malaysia terdapat sekitar 2 juta TKI, 40% di antaranya tidak berdokumen. Mereka bekerja di enam sektor, yaitu: perkebunan, konstruksi, pertanian, jasa, industri atau manufaktur, dan sektor domestik. Setiap sektor memiliki permasalahan spesifik yang menuntut penanganan khusus terkait dengan perlindungan mereka.

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam kebijakan penempatan TKI di Malaysia adalah tingginya TKI yang tidak berdokumen/ilegal, yang disebabkan oleh empat faktor, yaitu; (1) saluran migrasi legal berbelit-belit, lambat, tidak praktis, dan mahal; (2) ketentuan imigrasi Malaysia yang menempatkan TKI pada majikan tertentu di lokasi tertentu; (3) kondisi kerja yang buruk (mirip perbudakan); dan (4) minimnya informasi yang diterima TKI mengenai prosedur kerja dan kondisi kerja di luar negeri.

Masih banyaknya kelemahan jalur migrasi legal menyebabkan sebagian TKI memilih jalur migrasi ilegal. Terdapat dua jalur migrasi ilegal ke Malaysia, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat biasa diambil oleh TKI asal Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Rute jalur barat dapat melalui pelabuhan yang ada di Kepulauan Riau (Bengkalis, Dumai, Rupat, Bagan Siapi-api), Tanjung Pinang dan Tanjung Uban, atau melalui Pulau Bawean. Sedangkan jalur timur biasa ditempuh oleh TKI asal Sulawesi Selatan dan Flores Timur, baik melalui Ujung Pandang atau Balikpapan, kemudian menuju Tarakan atau Nunukan, baru masuk ke Malaysia melalui Tawau.

Banyaknya TKI yang tidak berdokumen juga tidak terlepas dari tingginya tingkat migrasi TKI ke negara tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan the Institute for Ecosoc Rights menunjukkan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi tingginya migrasi TKI ke Malaysia, yaitu: (1) kesenjangan kondisi ekonomi dan jumlah tenaga kerja; (2) kesenjangan upah tenaga kerja di Indonesia dan di Malaysia; (3) kedekatan

kondisi geografis, sejarah, dan budaya; dan (4) peranan calo atau “tekong“ dalam proses migrasi, baik secara legal maupun ilegal.

D. Penutup

Mengacu hasil penelitian di atas, beberapa skema perlindungan bagi TKI di Malaysia mensyaratkan tiga hal berikut: (1) pembenahan manajemen penempatan TKI; (2) langkah-langkah terobosan dalam hal layanan perlindungan yang melibatkan partisipasi TKI dan seluruh komponen masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia; dan (3) strategi diplomasi efektif yang berperspektif “bukan hanya kita yang membutuhkan pekerjaan dari Malaysia, melainkan ekonomi Malaysia juga sangat bergantung pada TKI.” Dengan perspektif ini, diharapkan Indonesia memposisikan diri sebagai bangsa yang bermartabat dalam seluruh diplomasi yang terkait dengan TKI.

Selain itu, revisi UU PPTKILN yang sampai saat ini masih dilakukan di DPR perlu lebih memfokuskan aspek perlindungan TKI, mengingat masih kecilnya porsi perlindungan dalam undang-undang ini. Revisi UU PPTKN harus dapat menjawab kritik yang muncul selama ini yang menyatakan bahwa UU PPTKILN hanya menitikberatkan aspek penempatan dan menganggap TKI sebagai komoditi tanpa memperhatikan aspek perlindungan TKI. Joint Task Force yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI.

Rujukan:1. Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI

antara Indonesia-Singapura-Malaysia, the Institute for Ecosoc Rights, 2010.

2. “RI Protes Iklan TKI di Malaysia,” Kompas, 30 Oktober 2012.

3. “Pengadilan Malaysia Vonis Mati 92 TKI,” Media Indonesia, 30 Oktober 2012.

4. “Kakak Beradik Dihukum Mati, Bekerja di Malaysia tanpa melalui Agen TKI,” Kompas, 30 Oktober 2012.

Upaya Sinergis Pemberdayaan BUMNAchmad Wirabrata*)

Abstrak

Kehadiran BUMN, di satu sisi, sebagai badan usaha bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saat ini kontribusi BUMN masih rendah yang sebagian dikarenakan struktur dan sistem organisasi, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggabungkan beberapa BUMN yang sejenis menjadi satu holding, misalnya BUMN yang terkait dengan usaha penyediaan pupuk dan perkebunan. Alternatif berikutnya, menggabungkan beberapa BUMN yang tidak sejenis tetapi saling mendukung. Sinergi BUMN diharapkan dapat memberikan keuntungan daya saing. Sinergi harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pendahuluan

Kehadiran BUMN di dalam perekonomian memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai badan usaha yang bertujuan mencari profit. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, BUMN dituntut menjalankan peran strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun berbeda dengan badan usaha swasta, BUMN selain menjalankan misi sebagai agen pembangunan nasional juga berusaha meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Persoalan yang dihadapi BUMN pada prinsipnya dibagi dalam dua permasalah, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Permasalahan internal yang menjadi tantangan bagi BUMN adalah profesionalisme SDM, struktur dan sistem organisasi, kesulitan keuangan, dan penerapan good corporate governance (GCG) atau pengelolaan perusahaan dengan baik.

- 13 -

Profesionalisme SDM dalam menghadapi persaingan yang lebih kompetitif ditunjukkan dengan diberikannya otoritas dan otonomi yang berarti kebebasan mengelola secara fleksibel, inisiatif, kecepatan, dan berorientasi pada hasil. Struktur dan sistem organisasi BUMN berdampak pada biaya tenaga kerja di BUMN yang lebih besar karena jumlah tenaga kerja lebih yang banyak dari pada kebutuhan. Sebagian besar BUMN memiliki struktur organisasi yang gemuk sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan dengan tidak ekonomis. Hal ini didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia yang tidak tepat dan kurang terkoordinasi.

Pengelolaan organisasi menuntut strategi dan gaya yang lebih dinamis. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional harus menerapkan strategi yang tepat agar mampu bersaing di tengah situasi yang semakin ketat. Langkah yang harus ditempuh oleh


*) Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 14 -

BUMN adalah melakukan perbaikan yang menyangkut struktur, kultur, dan sistem internal organisasi. Langkah dalam memberdayakan manajemen BUMN menjadi prioritas agar lebih tanggap terhadap perubahan lingkungan pasar. Strategi yang akan digunakan dalam BUMN perlu diikuti dalam hal adaptasi terhadap struktur maka kultur organisasi sehingga diperlukan pembenahan. Pembenahan organisasi terutama dikaitkan dengan perombakan mendasar menyangkut struktur organisasi yang mampu mengadaptasi dan mengadopsi inovasi yang muncul dari lingkungan eksternal.

Di samping itu, permasalahan lain menyangkut isu kesulitan keuangan. Bagi BUMN yang sehat dan memperoleh laba setiap tahunnya memiliki peluang untuk diprivatisasi guna mendapatkan pendanaan. Melalui privatisasi diharapkan akan terjadi sinergi antara efisiensi, kompetisi, dan laba.

Penerapan GCG di setiap BUMN juga sangat mendesak dilaksanakan. Dengan penerapan GCG ini tujuan mencari laba serta melayani masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu mendongkrak kinerja BUMN. Melalui cara ini juga, BUMN didorong menjadi perusahaan negara yang menjalankan misinya secara transparan. Sejauh mana semua komponen upaya tersebut dilakukan, hal inilah yang masih menjadi pekerjaan berat bagi penataan BUMN ke depan.

B. Bentuk Kerjasama BUMN

Kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN pada tahun 2007 secara umum adalah melanjutkan secara bertahap sinergi kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan sesuai dengan potensi daya saing perusahaan. Kebijakan ini antara lain ditempuh melalui upaya-upaya penciptaan sinergi, transformasi bisnis dan regrouping agar lebih efisien dan berdaya saing, pemisahan fungsi

komersial dan pelayanan masyarakat, serta pengoptimalan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional.

1. Sinergi Sesama BUMN SejenisPenggabungan beberapa BUMN

sejenis sudah terjadi sejak tahun 2005. Dari 158 BUMN pada awal tahun 2004 terdapat 54 BUMN yang akan digabung menjadi 21 BUMN, 38 BUMN dibentuk dalam 10 holding company, seperti PT. Pupuk Indonesia. Serta 39 BUMN lainnya berdiri sendiri seperti, pariwisata (Garuda dan Merpati).

2. Sinergi BUMN Tidak SejenisKerjasama 2 atau lebih BUMN yang

tidak sejenis tetapi saling mendukung, contohnya penyedia bibit dan pupuk, penyedia jasa transportasi dan penjualan tiket. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan menciptakan kemudahan dan daya saing untuk perusahaan BUMN, berikut ini beberapa contoh sinergi BUMN tidak sejenis:a. Bersinerginya 3 BUMN Pangan melalui

program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Korporasi (GP3K), yang mengalokasikan lahan padi sebesar 570.000 hektar. Beberapa BUMN bidang pangan seperti Sang Hyang Sri, PT Pusri Holding, Perhutani, dan Inhutani sebagai BUMN pangan ikut bersinergi untuk mendukung produksi padi nasional. Dengan menggunakan lahan yang tersebar di beberapa wilayah antara lain Aceh, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, upaya sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan

- 15 -

produksi padi hingga mencapai target sebesar 70,6 juta ton gabah kering giling (gkg).

b. Kerjasama antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan PT. Dirgantara Indonesia, untuk pengadaan pesawat berkapasitas 20 sampai dengan 50 penumpang. Bentuk kerja sama ini diarahkan untuk mendukung visi dan misi PT. Merpati sebagai penyedia transportasi perintis ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.

c. PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk (BNI) bersama-sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) (Telkom) meluncurkan Rail Card dan Rail Box. Sinergi 3 BUMN dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas model penjualan tiket Kereta Api yang mengarah pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

d. PT. Pelni sebagai penyedia jasa transportasi bersinergi dengan PT. Pos Indonesia dalam penyediaan tiket kapal laut. PT. Pos yang memiliki jaringan hingga ke pelosok diharapkan dapat memudahkan pembelian tiket. Kerja sama ini diarahkan dalam kerangka memberikan kemudahan akses bagi penjualan tiket pada 93 pelabuhan yang disinggahi.

Sejumlah BUMN juga melakukan upaya yang sama yang antara lain dilakukan oleh PT Energy Management Indonesia dengan PT Pertamina dan PT Angkasa Pura II. Juga, kerja sama Bank BTN dengan Perum Jamkrindo dan Perum Perumnas, dan kerja sama penyediaan infrastruktur informasi dan komunikasi antara PT Telkom dan PT Inti.

Meskipun secara normatif dan ekonomis upaya sinergi ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, upaya

Tabel Daftar Sinergi 54 BUMN

Farmasi (2 jadi 1 BUMN) Indofarma dan Kimia Farma

Perikanan (4 jadi 1 BUMN) Usaha Mina, Perikanan SB, Tirta Raya Mina, Perikani

Pembibitan (2 jadi 1 BUMN) Pertani dan Sang Hyang Seri

Penerbitan (2 jadi 1 BUMN) Balai Pustaka dan Pradnya Paramita

Kehutanan (5 jadi 3 BUMN) Inhutani I, II, III, IV dan V

Kertas (2 jadi 1 BUMN) Kertas Kraft Aceh dan Kertas Leces

Konstruksi (9 jadi 3 BUMN)Pembangunan Perumahan, Wijaya Karya, Hutama Karya, Istaka Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, Amarta Karya, Nindya Karya, Brantas Abipraya

Konsultasi Sipil Engineering Indra Karya, Virama Karya, Indah Karya, Bina

(5 jadi 2 BUMN) Karya dan Yodya Karya

Pelabuhan (4 jadi 1 BUMN) Pelindo I, II, III dan IV

Survei (3 jadi 1 BUMN)Sucofindo, Surveyor Indonesia, dan Biro Klasifikasi Indonesia

KAI dan INKA Kereta Api dan Industri Kereta Api

Perkapalan (4 jadi 1 BUMN)Dok Kodja Bahari, Dok Perkapalan Surabaya, PAL, dan IKI

Pelabuhan Udara (2 jadi 1 BUMN) Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II

Asuransi Basic Needs (2 jadi 1 BUMN Jamsostek dan Jasa Rahardja

Asuransi Kredit (2 jadi 1 BUMN)Asuransi Ekspor Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia

Asuransi (5 BUMN jadi 1 BUMN)Jiwasraya, Jasindo, Taspen, Asabri, dan Reasuransi Umum Indonesia

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

- 16 -

ini kurang mendapatkan dukungan politik sepenuhnya. Hingga pertengahan tahun 2006 rencana penggabungan beberapa BUMN belum juga terealisasi. Penggabungan BUMN perkebunan dan pupuk yang merupakan prioritas Menneg BUMN pada awal program ini digulirkan hingga saat ini masih belum jelas nasibnya. Diakui bahwa penggabungan BUMN sejenis dalam bidang perikanan secara prinsip sudah dilaksanakan. Tetapi, hal ini belum mencerminkan rencana sinergi BUMN seperti yang direncanakan. Faktor lain lambatnya upaya sinergi BUMN ini juga terkait dengan politisasi BUMN sebagai lembaga yang bisa menjadi penopang kepentingan politik tertentu. Kasus “Dahlan versus DPR“ terkait dengan isu pemerasan oleh sejumlah politisi terhadap BUMN tertentu dalam beberapa waktu terakhir ini menguatkan pandangan ini. Dengan demikian, upaya penggabungan sinergis BUMN tanpa disertai dengan upaya depolitisasi BUMN kiranya mendesak untuk dilakukan.

C. Penutup

Kehadiran BUMN, di satu sisi, sebagai badan usaha bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saat ini kontribusi BUMN masih rendah yang sebagian karena struktur dan sistem organisasi sehingga perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan dua cara, yaitu menggabungkan secara sinergis beberapa BUMN yang sejenis menjadi satu holding atau menggabungkan beberapa BUMN yang tidak sejenis tetapi saling mendukung. Sinergi BUMN diharapkan dapat memberikan keuntungan

daya saing. Sinergi harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya depolitisasi BUMN. Tanpa adanya kemauan politik pemerintah yang kuat, strategi sinergi ini akan terus terganjal.

Rujukan: 1. “Definisi, Maksud dan Tujuan

Restrukturisasi,” http://www.bumn.go.id/kinerja-kementerian-bumn/restrukturisasi/, diakses 2 November 2012.

2. “BUMN Makin Banyak Bersinergi,” Kompas, 3 November 2012.

3. “Kementerian Dorong Percepatan Sinergi BUMN,” http://www.antaranews.com/berita/1300293715/kementerian-dorong-percepatan-sinergi-bumn, diakses 5 November 2012.

4. “Sinergi 3 BUMN melalui Rail Card dan Rail Box,” http://www.kereta-api.co.id/informasi-media/berita-ka/397-sinergi-3-bumn-melalui-rail-card-dan-rail-box.html, diakses 5 November 2012.

5. “Sinergi BUMN, Pengadaan Beras Lokal BULOG,” http://industri.kontan.co.id/news/bersinergi-dengan-bumn-bulog-yakin-target-pengadaan-beras-lokal-tercapai-1, diakses 5 November 2012.

6. “Merpati Melakukan Sinergi BUMN dengan PT. Dirgantara & PT. NP.,” http://www.merpati.co.id/id/corporate/page/268/Merpati-fMelakukan-Sinergi-BUMN-Dengan-PT-DIRGANTARA-INDONESIA---PT-NTP, diakses 2 November 2012.

Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial Balinuraga di Lampung Selatan

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik sosial. Akan tetapi polisi bukan merupakan aktor utama dalam penentuan kebijakan penanganan konflik sosial. Tulisan ini bermaksud mengupas pengaturan peran kepolisian dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pengaturan operasional dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya menangani konflik sosial berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Tulisan ini juga memberikan beberapa saran terkait dengan peran polisi dalam penanganan konflik sosial Balinuraga di Lampung Selatan.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. Pendahuluan

Pada UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Ditegaskan dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum bahwa polisi merupakan alat negara yang berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu dapat dipahami apabila hanya selang beberapa jam usai terjadinya bentrok berdarah di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan yang terjadi pada 28-29 Oktober 2012, pimpinan Polri mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/216/X/2012 yang merupakan revisi aras Surat Keputusan Nomor: Kep/645/X/2012 tertanggal 30

Oktober 2012 yang menunjuk Brigjend (Pol) Jodie Rooseto sebagai Kapolda Jawa Barat. Brigjend (Pol) Jodie Rooseto pun akhirnya digeser menjadi Kepala Sekolah Pembentukan Perwira, Lembaga Pendidikan Polisi Polri.

Di satu sisi, ketegasan dan kecepatan pimpinan Polri dapat dipahami, karena tugas Kapolda adalah menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, secara umum kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi bagaimanakah pengaturan peran kepolisian dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku? Bagaimana pengaturan

- 17 -


*) Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 18 -

operasional dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang ada?

B. Polisi dalam UU Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan ketentuan dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik.

Namun, polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam penanganan konflik sosial dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Karena aktor utama yang menentukan kebijakan dalam UU yang disahkan Selasa, 2 April 2012 lalu adalah pemerintah dalam hal ini presiden serta pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota dan perangkat daerah.

Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan aktor utama dalam penanganan konflik sosial mulai dari tahap pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, meredam potensi konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 9, membangun sistem peringatan dini yang diatur dalam Pasal 10 hingga menetapkan status konflik hingga pencabutan status konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 31.

Demikian juga pada tahapan pasca-konflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca-konflik dengan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Akan tetapi pada tahapan penghentian kekerasan fisik, polisi memiliki peran sentral sebab penghentian kekerasan fisik di bawah koordinasi dan dikendalikan oleh polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Peran polisi lainnya dalam kasus Balinuraga berdasarkan UU Penanganan Konflik Sosial adalah turut serta dalam satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah setelah ditetapkannya status

konflik bersama unsur pemerintah lainnya,di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Komandan Distrik Militer 0421/Lampung Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 47.

C. Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Balinuraga

Tanggal 28 hingga 29 Oktober adalah pucak krisis konflik Balinuraga yang ditandai dengan ketegangan yang puncaknya menyebabkan terjadinya belasan korban tewas. Pada tahapan ini, komunikasi yang biasa dilakukan pada saat kondisi normal terputus. Pernyataan antara kedua belah pihak yang bertikai cenderung saling menyalahkan dan menuduh.

Peran kepolisian dalam tahap krisis ini sangat vital. Sebab pada tahap ini ketrampilan penyelidikan dan kecepatan mengambil keputusan dan pengambilan tindakan yang tepat oleh intelejen serta penanggulangan huru hara pihak kepolisian sangat diperlukan.

Dalam tubuh kepolisian ada beberapa elemen sekaligus yang memiliki peran dalam sukses tidaknya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban yaitu Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkam. Pada tahapan ini sesuai dengan Protap 09 tentang penggunaan kekerasan, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya tindak pelanggaran HAM.

Namun, jika kondisi krisis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan tambahan kekuatan dari aparat TNI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian maka dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, polisi dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 19 -

D. Pengaturan Internal Kepolisian tentang Penangananan Konflik

Kepolisian menurut UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf f UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI, polisi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pertama di tempat kejadian.

Namun terkait dengan upaya pencegahan konflik, di kepolisian dikenal adanya istilah polmas atau polisi masyarakat. Polmas pada hakikatnya adalah perpolisian atau pemolisian masyarakat yang digagas berdasarkan kesadaran bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek, melainkan harus dengan cara kemitraan polisi dengan warga masyarakat sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gelala yang mengarah pada konflik. Polmas dibangun dalam bentuk bhabinkamtibmas yang ada ditiap desa atau kelurahan.

Peran bhabinkamtibmas di tiap desa atau kelurahan antara lain adalah memfasilitasi perpecahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat termasuk penyelesaian perselirisihan antar warga masyarakat, memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial yang ada sebagai wadah untuk penyelesaian masalah sosial.

Mengenai persyaratan bhabinkamtibmas yang memiliki kepangkatan brigadir sampai dengan inspektur adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang muatan lokal atau adat istiadat daerah setempat, memiliki kemampuan membangun kepercayaan masyarakat, memiliki pengetahuan fungsi kepolisian.

E. Peran Polisi dan Kompleksitas Penanganan Konflik

Polisi dalam penanganan konflik sosial memegang peran sentral. Berbagai perangkat peraturan perundangan yang mengatur operasionalisasi pelaksanaan tugas polisi sebagai alat negara yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat juga sudah sangat memadai.

Akan tetapi jatuhnya belasan korban jiwa dalam kasus konflik di desa Balinuraga menjadi pelajaran yang sangat berharga akan perlunya deteksi dini dalam rangka pencegahan konflik yang dalam kepolisian dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) yang merupakan bagian dari program polmas.

Seharusnya jika bhabinkamtibmas di desa Balinuraga dapat berfungsi dengan baik maka kekerasan fisik dapat dihindari. Namun kenyataannya polisi kerap kali terlambat dalam melakukan deteksi dini. Untuk itu komisi III DPR RI yang membidangi hukum perlu segera memanggil Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia guna mendalami pelaksanaan pengaturan operasional dalam kepolisian dalam penanganan konflik termasuk bhabinkantibmas secara menyeluruh.

Karena itu, meski konflik Balinuraga telah mencapai titik terang penyelesaian damai dengan ditandatanganinya 10 butir kesepakatan perdamaian di hadapan tokoh dan perwakilan Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Selatan di Balai Keratun namun Komisi III DPR RI perlu mendorong Kapolri untuk melakukan audit kebijakan terhadap strategi kepolisian dalam penanganan konflik termasuk didalamnya terhadap peraturan-peraturan internal yang dikeluarkan Polda dan Polres Lampung Selatan.

- 20 -

Peran penting polisi lain dalam mengkoordinir penghentian kekerasan fisik serta dalam upaya penanganan pascakonflik dengan mengerahkan berbagai unit yang dimiliki dalam kepolisian di antaranya Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkam juga perlu didorong dan diberi pelatihan secara lebih memadai agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada tahap pasca-konflik Balinuraga, reskrim Polres Lampung Selatan hendaknya dapat menindaktegas para pelaku kerusuhan dengan melakukan penyidikan secara profesional dan mengajukan tuntutan terhadap berbagai pelanggaran pidana yang terjadi dalam konflik Balinuraga untuk diajukan dalam pengadilan melalui kejaksaan negeri. Dengan ditempuhnya jalur hukum diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan sehingga memperkecil kemungkinan terulangnya kembali konflik serupa.

Selain itu jajaran kepolisian perlu memberikan pelatihan secara lebih memadai pada jajaran sabhara/brimob sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan penyekatan massa pada saat terjadinya fase kritis dalam tahapan konflik.

Belajar dari kasus konflik Balinuraga, babinkantibmas seharusnya dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik dengan memahami terjadinya kontradiksi kultural yang ada dalam masyarakat. “Legitimasi kehadiran“ masyarakat Bali yang dipandang masih bermasalah karena menempati wilayah yang belum sepenuhnya diijinkan karena adanya perbedaan adat kebiasaan dan agama dipandang merupakan akar penyebab terjadinya konflik.

Karena itu Komisi III DPR RI perlu mendorong pelatihan yang lebih intensif kepada personil bhabinkantibmas sehingga dapat memiliki kemampuan yang lebih memadai dalam mendeteksi

adanya tindakan provokatif yang menyulut terjadinya konflik yang mengarah pada terjadinya kekerasan fisik.

Terkait dengan upaya menciptakan sistem deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik sebagaimana diamanatkan dalam UU No.7 Tahun 2012 maka perlu dilakukan audit kebijakan terhadap rencana antisipasi ancaman kontijensi yang ditetapkan oleh Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan.

Upaya lain dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap kemungkinan terhadinya konflik adalah dengan meningkatkan kemampuan jajaran intelkam kepolisian dalam upaya melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamaman dan penggalangan serta mengawasi serta mengendalikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Terkait dengan upaya pencegahan terjadinya konflik secara luas dan penanganan konflik pada tahap kritis, Komisi III DPR RI perlu mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permintaan bantuan TNI oleh Polri.

Rujukan:1. UU No. 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial. 2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pokok-

Pokok Kepolisian Negara RI.3. “Pedoman Tugas Bhabinkamtibmas,”

http://polres-priok.com/satker-polres/satuan-binmas.html?start=1, diakses 5 November 2012.

4. Protap Nomor: PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

7. Firman Noor, “Kompleksitas Konflik Lampung,” Kompas, 3 November 2012.

vol iv no 21 i p3di november 2012

Documents