vol iv no 05 i p3di maret 2012

20
ISSN: 2088-2351 Rekening Tidak Wajar Aparatur Pajak dan Dugaan Penggelapan Pajak Monika Suhayati *) Abstrak Kejaksaan Agung menetapkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak golongan IIIC, Dhana Widyatmika, sebagai tersangka pada 17 Februari 2012 setelah diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Dhana Widyatmika diduga telah melakukan penggelapan pajak dan korupsi semasa menjadi pegawai Ditjen Pajak, dengan dikenakan ancaman pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. H U K U M Pengantar Penetapan Dhana Widyatmika sebagai tersangka dilakukan setelah Kejaksaan Agung mengumpulkan data, termasuk memeriksa saksi beserta barang bukti. Dhana pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 1 Maret 2012. Pemeriksaan berikutnya dilakukan tanggal 2 Maret 2012. Pada pemeriksaan kedua ini, Kejaksaan Agung sekaligus menahan Dhana di Rutan Salemba selama 20 (dua puluh) hari. Penyidik mengatakan penahanan dimaksudkan untuk mencegah Dhana melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkauw, kasus ini bermula dari laporan masyarakat karena yang bersangkutan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan senilai US$ 250 ribu atau senilai Rp 2,25 miliar di rekening Dhana. Dhana tak bisa menjelaskan asal dana miliaran rupiah yang tersimpan di beberapa rekeningnya. Lebih lanjut Arnold Angkouw mengatakan untuk sementara ada enam wajib pajak yang diuntungkan oleh aksi Dhana ketika masih bertugas di Ditjen Pajak. Keenam wajib pajak tersebut merupakan perusahaan lokal. Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset Dhana, seperti uang pribadi dalam bentuk rupiah maupun dollar, mobil Daimler Chrysler, emas 1 kilogram, rekening berisi Rp60 miliar, serta 17 truk yang disita dari showroom PT Mitra Modern Mobilindo yang diduga dimiliki oleh Dhana. Dhana juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 21 Februari 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012. Tentang Dhana Widyatmika Dhana Widyatmika Merthana merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang mulai bekerja *) Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012 - 1 -

Upload: yulia-indahri

Post on 05-Aug-2015

36 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Rekening Tidak Wajar Aparatur Pajak dan Dugaan Penggelapan Pajak (Monika Suhayati) Peningkatan Kekuatan Militer China (Lisbet) Pengobatan Tradisional di Unit Pelayanan Kesehatan (Rahmi Yuningsih) Polemik Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Edmira Rivani) Keberlanjutan Reformasi Birokrasi (Riris Katharina)

TRANSCRIPT

Page 1: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

ISSN: 2088-2351

Rekening Tidak Wajar Aparatur Pajak dan Dugaan Penggelapan Pajak

Monika Suhayati*)

Abstrak

Kejaksaan Agung menetapkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak golongan IIIC, Dhana Widyatmika, sebagai tersangka pada 17 Februari 2012 setelah diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Dhana Widyatmika diduga telah melakukan penggelapan pajak dan korupsi semasa menjadi pegawai Ditjen Pajak, dengan dikenakan ancaman pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

H U K U M

Pengantar

Penetapan Dhana Widyatmika sebagai tersangka dilakukan setelah Kejaksaan Agung mengumpulkan data, termasuk memeriksa saksi beserta barang bukti. Dhana pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 1 Maret 2012. Pemeriksaan berikutnya dilakukan tanggal 2 Maret 2012. Pada pemeriksaan kedua ini, Kejaksaan Agung sekaligus menahan Dhana di Rutan Salemba selama 20 (dua puluh) hari. Penyidik mengatakan penahanan dimaksudkan untuk mencegah Dhana melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkauw, kasus ini bermula dari laporan masyarakat karena yang bersangkutan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan senilai US$ 250 ribu atau senilai Rp 2,25 miliar di

rekening Dhana. Dhana tak bisa menjelaskan asal dana miliaran rupiah yang tersimpan di beberapa rekeningnya. Lebih lanjut Arnold Angkouw mengatakan untuk sementara ada enam wajib pajak yang diuntungkan oleh aksi Dhana ketika masih bertugas di Ditjen Pajak. Keenam wajib pajak tersebut merupakan perusahaan lokal.

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset Dhana, seperti uang pribadi dalam bentuk rupiah maupun dollar, mobil Daimler Chrysler, emas 1 kilogram, rekening berisi Rp60 miliar, serta 17 truk yang disita dari showroom PT Mitra Modern Mobilindo yang diduga dimiliki oleh Dhana. Dhana juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 21 Februari 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012.

Tentang Dhana Widyatmika

Dhana Widyatmika Merthana merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang mulai bekerja

*) Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012

- 1 -

Page 2: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 2 -

sebagai pegawai negri sipil di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1996. Pada tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dhana menjabat sebagai account representative pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing VI, Kalibata, Jakarta Selatan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1439/PJ.01/UP.53/2011 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2011, Dhana dipindahkan ke KPP Wajib Pajak Besar II, Gambir, Jakarta Pusat. Sejak tanggal 2 Januari 2012, Dhana dipindahtugaskan ke kantor Dinas Pendapatan DKI Jakarta.

Pada saat menjabat sebagai account representative di Kantor Pelayanan Pajak, Dhana menangani banyak wajib pajak dan berhubungan aktif dengan wajib pajak. Menurut Direktur Jendral Pajak, Fuad Rahmani, sebagai account representative, Dhana berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak.

Ancaman Pasal

Kejaksaan Agung mengenakan Dhana dengan ancaman pidana Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tindak Pidana Korupsi). Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana pada Pasal 209 KUHP.

Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Ancaman pasal berikutnya, yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selain dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi, Dhana juga diancam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

Selain diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Dhana ternyata menyembunyikan identitas sebagai pegawai negeri sipil di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggantinya menjadi karyawan swasta. Menurut Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan Kelurahan Cipinang Melayu, Sri Rejeki, dalam surat pengantar RT/RW untuk pembuatan KTP Dhana dan Dian Anggraini, istrinya, tertera sebagai karyawan swasta. Pada saat diwawancarai sebelum diambil foto, Dhana dan Dian Anggraini juga mengaku sebagai karyawan swasta. Berdasarkan file di kantor kelurahan, lembaran kartu keluarga Dhana yang dicetak tanggal 24 Juni 2003, statusnya hanya karyawan swasta. Saat perpanjangan KTP pada 21 Januari 2011 lalu, status Dhana dan istrinya tetap sebagai karyawan swasta.

Yurisprudensi Penggelapan Pajak

Kasus Dhana bukan merupakan

Page 3: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 3 -

kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang pertama dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Gayus Halomoan Tambunan yang juga pegawai Ditjen Pajak ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Oktober 2009. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Gayus Tambunan, dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar. Jaksa menyatakan Gayus terbukti melakukan pidana dalam empat perkara pidana. Di antaranya, menerima gratifikasi (pemberian hadiah kepada penyelenggara negara) terkait pengurusan pajak PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin, kepemilikan uang 659.800 dollar AS dan 9,68 juta dollar Singapura diduga hasil gratifikasi, pencucian uang atas kepemilikan uang tersebut, dan suap petugas di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Gayus akhirnya divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 1 Maret 2012. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah memvonis Gayus 2 tahun penjara untuk kasus pemalsuan paspor, 8 tahun penjara untuk penggelapan pajak dan 12 tahun penjara berkaitan kasus penyuapan hakim pengadilan negeri dan pengelapan pajak PT Surya Alam Tunggal. Hakim juga memerintahkan harta Gayus berupa rumah, uang Rp74 miliar, mobil, dan emas disita untuk negara. Di lain pihak, tidak terdapat proses hukum terhadap 151 perusahaan yang pernah ditangani Gayus dan diduga menyuap Gayus. Baru satu perusahaan yang terbukti merugikan ne¬ga¬ra dalam persidangan di Peng¬adilan Negeri Jakarta Selatan, yakni PT Surya Alam Tunggal.

Selain Gayus, mantan pegawai pajak yang disidangkan karena mempunyai rekening tidak wajar adalah Bahasyim Assifie. Bahasyim Assifie memiliki dana sekitar Rp64 miliar di rekeningnya yang diduga dari pemberian pihak lain yang terkait pajak. Di tingkat kasasi, pada 31 Oktober 2011 Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim Assifie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Terhadap perkara tindak pidana korupsi, Bahasyim Assifie dihukum 6 tahun penjara, sementara dalam perkara pencucian uang divonis 6 tahun penjara, total menjadi 12 tahun penjara. Sedangkan, dendanya masing-masing Rp500 juta, total Rp1 miliar.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, dan anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, secara terpisah menyampaikan munculnya nama Dhana yang mempunyai harta puluhan miliar rupiah, membuka kecurigaan tentang masih banyaknya pegawai pajak dengan kekayaan serupa. Kasus ini merupakan tamparan bagi program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dan pertama kali dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Saldi Isra dan Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa reformasi birokrasi dengan pemberian remunerasi tidak menjamin tak ada penyimpangan. Kasus ini membuktikan ada masalah dalam reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Saldi Isra meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong dilakukannya penelusuran lebih lanjut tentang kemungkinan masih adanya pegawai Ditjen Pajak yang memiliki rekening tidak wajar dan mengusulkan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar bisa mencegah penyalahgunaan kewenangan. Trimedya lebih lanjut menyatakan, dugaan korupsi di Kementerian Keuangan masih terjadi, kali ini muncul dalam kasus Dhana, karena penyelesaian perkara Gayus atau Bahasyim tak pernah dituntaskan. Tidak pernah terungkap tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Kejaksaan Agung tak hanya menjerat Dhana dalam kasus dugaan penggelapan pajak. Menurut anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, Kejaksaan Agung juga harus berani menjerat penyuap Dhana. Jangan sampai kasus ini seperti kasus Gayus Tambunan, perusahaan yang menyetor ke Gayus tidak diproses.

Penutup

Program reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah pertama kali dilaksanakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2007. Mencuatnya kembali kasus rekening tidak wajar dan dugaan penggelapan pajak oleh pegawai Ditjen Pajak mengindikasikan praktek penggelapan pajak dan korupsi masih terjadi di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Program reformasi birokrasi seharusnya menjadi sarana pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

Page 4: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 4 -

pemerintahan. Hukum harus menjadi sarana perubahan sosial (law as a tool of social engineering), oleh karena itu diperlukan langkah progresif dalam memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound. hukum harus menata kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana social engineering bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan.

Dalam menjadikan hukum sebagai sarana perubahan dalam lingkungan Kementerian Keuangan maka perlu dilaksanakan beberapa upaya, pertama, peningkatan pengawasan baik di internal Ditjen Pajak, maupun pengawasan secara eksternal. Kedua, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan agar mekanisme pengawasan berjalan maksimal. Selama ini, menurut Ketua Komisi Keuangan DPR, Emir Moeis, Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa leluasa mengaudit Ditjen Pajak karena alasan kerahasiaan data wajib pajak. Apabila BPK bisa melakukan audit investigasi, kasus pelanggaran pajak bisa dicegah dari awal.

Ketiga, pembatasan hubungan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Dalam hal ini, penerapan sistem elektronik bisa menjadi pilihan, intinya menghindari hubungan langsung antara wajib pajak dan pegawai pajak. Keempat, pelaporan kekayaan oleh seluruh pegawai negeri sipil di semua level sebagaimana diinstruksikan dalam Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, khususnya terkait pelaporan kekayaan PNS.

Rujukan:1. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak,

dan Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.

2. Kejagung Telisik Peran Atasan Dhana, Suara Pembaruan, 6 Maret 2012.

3. “Dhana Untungkan Enam Wajib Pajak,” http://nasional.kompas.com/read/2012/03/03/0046465/Dhana.Untungkan.Enam.Wajib.Pajak, diakses tanggal 4 Maret 2012.

4. “Pagi Ini Pengadilan Tipikor Tetapkan

Vonis Gayus Tambunan,” http://www.tribunnews.com/2012/03/01/pagi-ini-pengadilan-tipikor-tetapkan-vonis-gayus-tambunan, diakses tanggal 4 Maret 2012.

5. “Kejagung Masih Kaji Penangguhan Penahanan Dhana,” http://news.detik.com/read/2012/03/05/091427/1857684/10/kejagung-masih-kaji-penangguhan-penahanan-Dhana-widyatmika?9922032, diakses tanggal 5 Maret 2012.

6. “Jaksa: Ada Bukti Kuat untuk Menahan Dhana,” http://www.tempo.co/read/news/2012/03/04/063387875/Jaksa-Ada-Bukti-Kuat-untuk-Menahan-Dhana, diakses tanggal 5 Maret 2012.

7. “Pegawai Ditjen Pajak menjadi Tersangka,” http://id.berita.yahoo.com/pegawai-ditjen-pajak-jadi-tersangka-124643893.html, diakses tanggal 5 Maret 2012.

8. “Kisah Dhana: PNS III/C dengan Kekayaan Rp 60 M,” http://www.tribunnews.com/2012 /02 /25 /k i s ah -Dhana -widyatmika-pns-iiic-dengan-kekayaan-rp-60-m, diakses tanggal 5 Maret 2012.

9. “Vonis Hakim, Pengacara Gayus Keberatan Dua Hal,” http://w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m /read/2012/03/03/303005/284/1/Vonis_Hakim_Pengacara_Gayus_Keberatan_Dua_Hal, diakses tanggal 4 Maret 2012.

10. “Dhana, Tamparan bagi Reformasi Birokrasi,” http://nasional.kompas.com/read/2012/02/27/08430833/Dhana.Tamparan.bagi.Reformasi.Birokrasi, diakses tanggal 6 Maret 2012.

11. “MA Perkuat Hukuman 12 Tahun terhadap Bahasyim,” http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/11/280320/284/1/MA-Perkuat-Hukuman-12-Tahun-terhadap-Bahasyim, diakses tanggal 8 Maret 2012.

12. “Tugas Dhana Widyatmika Tangani Banyak Wajib Pajak,” http://www.republ ika.co. id/ber i ta /nasional /hukum/12/03/01/m0721z-tugas-dhana-widyatmika-tangani-banyak-wajib-pajak, diakses tanggal 12 Maret 2012.

Page 5: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

Peningkatan Kekuatan Militer China Lisbet*)

Abstrak

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kuatnya keinginan untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik telah disebut-sebut sebagai penyebab China meningkatkan anggaran militernya. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh pemerintah China. Menurut Perdana Menteri China, Wen Jia-bao, tujuan peningkatan anggaran militer adalah untuk memenangkan “perang lokal” terkait dengan persengketaan wilayah dengan negara-negara tetangganya. Dengan peningkatan anggaran militer tersebut, China berupaya membuktikan bahwa dirinya mampu mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik tidak hanya dalam bidang ekonomi.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Latar Belakang

Pemerintah China menaikkan kembali anggaran militernya. Dalam paparan Departemen Pertahanan China tahun 2012 terlihat adanya peningkatan anggaran mencapai 670,27 miliar yuan (sekitar Rp. 965 triliun) yang berarti meningkat sebesar 11,2% atau 67 miliar yuan (sekitar Rp. 96,5 triliun) dari anggaran tahun lalu. Anggaran Departemen Pertahanan China merupakan yang terbesar kedua di dunia dengan jumlah hanya terpaut 4,8% dari anggaran militer AS. Peningkatan anggaran militer tersebut membuktikan China memiliki kekuatan posisi tawar-menawar (bargaining power) yang tinggi di dunia internasional dan mampu mengimbangi pengaruh AS tidak hanya dalam bidang ekonomi di wilayah Asia Pasifik,

Peningkatan anggaran militer China terjadi setiap tahun secara signifikan. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi banyak

pihak, di antaranya meyakini China akan semakin memperkuat klaim kekuasaannya di wilayah Laut China Selatan. Namun tidak sedikit yang meyakini bahwa peningkatan jumlah anggaran ini merupakan reaksi untuk mengimbangi dominasi AS di Asia Pasifik, setelah negara adi kuasa tersebut melakukan penempatan pasukan di Australia.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah China menyatakan negaranya tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain. Kebijakan pertahanan nasional dengan pertahanan sebagai cirinya bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan keutuhan wilayahnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan kebangkitan China untuk perdamaian (peaceful Rise Existance) yang merupakan kebijakan pemerintahan Hu Jintao. Menurut Pemerintah China, dengan populasi penduduk 1,3 miliar jiwa, kawasan yang luas dan garis pantai yang panjang, anggaran pertahanan tersebut masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara besar

*) Calon Peneliti Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 5 -

Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012

Page 6: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 6 -

lain. Jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita China, jumlah presentase alokasi anggaran militer ini jumlahnya masih kecil yakni hanya sebesar 1,28%. Jumlah ini masih kalah dari prosentase negara lain yang mencapai lebih dari 2% terhadap pendapatan perkapitanya.

Pemerintah China tidak memungkiri, dalam upaya menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan keutuhan wilayahnya, China berusaha untuk memenangkan “perang lokal” terkait sengketa wilayah dengan negara-negara tetangga. Sejak beberapa tahun terakhir, ketegangan sengketa teritorial China dengan negara-negara tetangga, seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, terus meningkat. Selain itu, China juga mengklaim kepemilikan atas seluruh Laut China Selatan, yang di dalamnya terdapat kepulauan Spartly. Padahal, kepulauan tersebut juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia. China juga telah lama bersitegang dengan Jepang dalam memperebutkan pulau Senkaku atau dikenal pula dengan sebutan pulau Diaoyu.

Adanya tarik-menarik dua kekuatan besar AS dan China tersebut pada akhirnya akan memengaruhi konstelasi keamanan di kawasan Asia Pasifik. Potensi konflik antara China dengan negara tetangganya, yang notebene merupakan sekutu AS, diyakini mendorong negara adi daya tersebut mulai mengerahkan pasukannya di Australia guna mengamankan wilayah Asia Pasifik.

Peningkatan Kapasitas Militer China

Peningkatan kapasitas militer China terlihat dari jenis-jenis peralatan militer di semua matra yang sudah semakin canggih dan lengkap. Hal ini dapat terlihat dalam tabel.

Dari tabel terlihat peningkatan kapasitas militer China di matra Darat, Laut maupun Udara. China telah mulai menggeser fokus pertahanan dan keamanannya dari pembangunan Angkatan Darat ke memperkuat Angkatan Laut dan Udaranya. Kekuatan Angkatan Laut dan Udara merupakan instrumen kunci dalam arsitektur pertahanan keamanan China.

Kekuatan ini pun semakin diperlengkapi dengan adanya dukungan personil militer terbesar di dunia. China memiliki tentara aktif yang berjumlah sebanyak 2.255.000 orang. Sedangkan tentara cadangannya mencapai 800.000 orang dan paramiliter aktif sebanyak 3.969.000 orang. Beragam dan banyaknya jumlah dari peralatan tersebut pun semakin membuktikan bahwa China tengah mempersiapkan diri di bidang militer. Peningkatan kapasitas militer ini penting apabila China ingin mengimbangi dominasi kekuatan AS di wilayah Asia Pasifik.

Keinginan untuk mengimbangi dominasi AS memang bukan hal yang mudah, namun, bukan pula suatu hal yang mustahil. Untuk itu, China rela mengeluarkan biaya yang sangat besar dari alokasi anggaran militernya untuk membeli dan mengembangkan peralatan militernya yang canggih seperti jet tempur J-10 terbaru, kapal selam nuklir, dan kapal modern yang telah dipersenjatai rudal supersonik antikapal. Selain itu, China sendiri sedang membangun kapal induk, pesawat tempur yang tidak bisa dilacak radar dan rudal yang mampu menembak jatuh satelit. Tahun lalu, uji coba sudah dilakukan atas pesawat tempur dan kapal induk tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa pesawat tempur dan kapal induk tersebut masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk dapat beroperasi penuh.

Tabel Jenis Peralatan Militer China

Angkatan Jenis Peralatan

Angkatan Darat

31.300 senjata berbasis darat, 8.200 tank, 5.000 kendaraan pengangkut pasukan, 14.000 meriam, 1.700 senjata pendorong, 2.400 sistem peluncur roket, 16.000 mortir, 6.500 senjata kendali anti tank, dan 7.700 senjata anti-pesawat.

Angkatan Laut

760 unit kapal perangt, 1.882 unit kapal pengangkut, 8 pelabuhan utama, 1 unit pengangkut pesawat, 21 unit kapal penghancur, 68 unit kapal selam, 42 fregat, 368 unit kapal patroli pantai, 39 unit kapal penyapu ranjaut, dan 121 unit kapal amphibi.

Angkatan Udara

1.900 unit pesawat, 491 unit helikopter, dan 67 unit lapangan udara.

Sumber: Hendrajit dan Tim Global Future Institue (GFI)

Page 7: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 7 -

Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan China juga tengah memperluas kapasitas negaranya di bidang regional maritime surveillance, membangun sejumlah kapal selam baru dan mengadakan modernisasi persenjataan. Adapun modernisasi persenjataan yang dimaksud terutama pada conventional Ballistic and Land Attack Cruise Missiles yang merupakan the centerpiece of China’s coercive Aerospace power seperti Short Range Ballistic Missile Infrastructure, Medium Range Ballistic Missiles, Ground Launched Cruise Missiles, Anti-ship Ballistic Missiles (ASBM) and Beyond. Pembangunan dan penyebaran ASBM merupakan salah satu contoh dari semakin meningkatnya kemampuan militer China di bidang persenjataan. China juga sedang mengembangkan teknologi untuk menghadapi era perang cyber.

Respons Negara-negara Kawasan

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik menanggapi peningkatan anggaran militer China dengan beragam tanggapan. Negara-negara sekutu AS seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Vietnam bersikap waspada terutama dengan pernyataan kesiapan China menghadapi ‘perang lokal’. Negara-negara tersebut memiliki potensi konflik dengan China sejak beberapa tahun terakhir, di antaranya mengenai sengketa teritorial, klaim kepemilikan atas seluruh Laut China Selatan maupun dalam perebutan pulau Senkaku. Peningkatan kekuatan militer China semakin mempererat kerjasama militer mereka dengan ASt. Di lain pihak Korea Utara merupakan satu-satunya negara kawasan yang menjadi sekutu dari China. Ketergantungan Korea Utara kepada China akan semakin kuat.

Sikap Indonesia

Indonesia menanggapi peningkatan kemampuan militer China dengan hati-hati. Baik secara bilateral maupun multilateral, China dan AS merupakan mitra kerjasama Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersikap tidak memihak dalam pertarungan

pengaruh antara China dan AS terutama di wilayah Asia Pasifik. Dengan adanya sikap ketidakberpihakan terhadap satu pihak maka Indonesia akan membangun adanya suatu keseimbangan dinamis (dynamic equlibrium). Dengan bersikap netral Indonesia dapat “memanfaatkan” peningkatan kekuatan China untuk kepentingan nasional. Hal ini menjadi kebijakan diplomasi politik luar negeri Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal dengan doktrin dynamic equlibrium. Lebih jauh, Indonesia juga dapat mengajak negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya untuk menjaga kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai hal tersebut, kawasan Asia Pasifik tidak boleh dijadikan sebagai ajang persaingan atau perebutan pengaruh negara-negara besar (AS dan China). Indonesia meyakini masalah di kawasan Asia Pasfik akan lebih baik jika diselesaikan oleh negara-negara di kawasan itu tanpa perlu adanya campur tangan dari AS maupun China.

Hubungan bilateral Indonesia dan China memiliki lembaran sejarah khusus. Kedua negara telah membuka hubungan diplomatik pada tanggal 13 April 1950. Namun, hubungan ini sempat dibekukan pada 30 Oktober 1967 karena terjadinya kudeta “Gerakan 30 September” yang kemudian ditengarai sebagai gerakan Partai Komunis Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Hubungan bilateral kedua negara pulih kembali setelah ditandatanganinya MOU on the Resumption of Diplomatic Relations RI-RRC pada tanggal 8 Agustus 1990 di Jakarta.

China sebagai negara kedua terbesar setelah Amerika Serikat –baik dalam bidang ekonomi maupun militer- pun telah menganggap Indonesia sebagai negara strategis yang sangat penting. Oleh karena itu, China selalu menempatkan para pejabat seniornya (senior official) sebagai Duta Besar di Indonesia. Pengakuan ini penting bagi Indonesia guna semakin memperkuat hubungan strategis yang sedang berkembang di kedua negara baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun multilateral seperti pada CAFTA.

Di bidang ekonomi, dalam kerja sama bilateral di bidang perdagangan Indonesia

Page 8: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 8 -

masih mengalami defisit. Masyarakat Indonesia lebih menyukai produk China ketimbang sebaliknya. Harga barang yang murah serta rendahnya daya beli masyarakat Indonesia membuat produk China merupakan pilihan tepat. Indonesia belum mampu memaksimalkan produk-produk dalam negerinya agar mampu berkompetisi dengan milik China. Kekuatan ekonomi China terletak pada produktivitasnya yang tinggi, teknologi manufakturnya yang maju serta upah buruhnya yang masih rendah. Produk-produk China mendominasi ke pasar-pasar di wilayah Asia. China menjadi mitra daganga Korea Selatan dan Jepang di Asia Timur. Sedangkan di Asia Tenggara, China dan negara-negara ASEAN telah terikat ke dalam kerja sama China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA).

China dan Indonesia mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia. Di bidang keamanan, Pemerintah China menghendaki adanya suatu kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagai dua negara besar di kawasan Asia, baik Indonesia maupun China bertanggung jawab dalam menjamin keamanan, kestabilan dan kesejahteraan kawasan melalui kerja sama erat, baik di tingkat bilateral maupun regional. China bersedia melakukan upaya bersama dengan Indonesia untuk menjajaki potensi kerja sama di bidang keamanan. Menanggapi permintaan tersebut, Indonesia memberikan respons positif karena Indonesia juga menyadari akan pentingnya kerja sama pertahanan dengan China.

Adapun jenis-jenis kerja sama pertahanan yang dapat dilakukan oleh kedua Negara adalah memperkuat penjaga pantai dan kepolisian. Dalam waktu dekat Indonesia dengan sokongan China berencana memiliki pabrik peluru kendali (rudal C-705). Peluru kendali ini memiliki jarak tembak sampai 140 km. Kerja sama ini akan memberi keuntungan bagi Indonesia dalam penguatan pertahanan karena Indonesia dapat memperkuat benteng pertahanannya dengan rudal yang diproduksi di dalam negeri. Selain dari itu Indonesia akan mendapat keuntungan finansial berupa pamsukan bagi negara.

Rujukan:1. James Kynge, 2007, Rahasia Sukses

Ekonomi Cina: Kebangkitan Cina Menggeser Amerika Serkat Sebagai Superpower Ekonomi Dunia, Bandung: Mizan.

2. “Disokong China, Indonesia Akan Bangun Pabrik Rudal,” http://www.jurnas.com/ news/54506/Disokong_China,_Indonesia_Akan_Bangun_Pabrik_Rudal/1/Nasional/Keamanan diakses tanggal 8 Maret 2012.

3. “Bilateral Ties; China Appoints High-Ranking Official as New Envoy to RI,” The Jakarta Post, 7 March 2012, hal. 12.

4. “Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok,” http://www.deplu.go.id diakses tanggal 7 Maret 2012.

5. “Indonesia-China Jajaki Kerja Sama Pertahanan,” http://www.metrotvnews.com /read/news/2012/02/21/82576/Indonesia-China-Jajaki-Kerja-Sama-Pertahanan/1, diakses tanggal 7 Maret 2012.

6. Hendrajit dan Tim Global Future Institute (GFI), “Mewaspadai Meningkatnya Kekuatan Militer China,” http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=2278&type=8 diakses tanggal 7 Maret 2012.

7. “Anggaran Pertahanan Cina Melewati US$ 100 Miliar,” http://www.bbc.co.uk/ indonesia/dunia/2012/03/120304_cina_militer.shtml diakses tanggal 7 Maret 2012.

8. “Anggaran Militer US$ 100 miliar; Tiongkok ingin Menangi “Perang Lokal,” Suara Pembaruan, 5 Maret 2012.

9. “China Tingkatkan Anggaran Militer,” Media Indonesia, 5 Maret 2012.

10. Mark A Stokes and Ian Stone, “Evolving Aerospace Trends in The Asia-Pacific Region,” http://project2049.net/documents/aerospace_trends_asia_pacific_region_stokes_easton.pdf diakses tanggal 5 Maret 2012.

11. Lisbet, “Peluang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif,” Jurnal Politica Vol. 2 No. 1, Mei 2011.

Page 9: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

Pengobatan Tradisional di Unit Pelayanan Kesehatan

Rahmi Yuningsih*)

Abstrak

Besarnya animo masyarakat terhadap pelayanan pengobatan tradisional membuat keberadaan pengobatan tradisional dilakukan secara terus-menerus sejak dahulu dan menjadi bukti sejarah pelayanan kesehatan Indonesia pada masa lalu. Namun hingga saat ini, pengobatan tradisional belum banyak diterapkan di unit pelayanan kesehatan. Salah satu alasannya adalah belum semua pengobatan tradisional memiliki bukti ilmiah. Padahal pengobatan tradisional memiliki potensi bahan baku dan pangsa pasar yang sangat banyak untuk dikembangkan.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

Pendahuluan

Keberadaan pengobatan tradisional merupakan bukti sejarah dari upaya pelayanan kesehatan pada masa lalu. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 80% dari total populasi di benua Asia dan Afrika bergantung pada pengobatan tradisional. WHO juga telah mengakui pengobatan tradisional dapat mengobati berbagai jenis penyakit infeksi, penyakit akut, dan penyakit kronis. Misalnya, tanaman qinghaosu (yang mengandung artemisinin) sebagai obat antimalaria yang telah digunakan di China sejak 2.000 tahun yang lalu. Pada skala regional, ASEAN telah melakukan pertemuan yang diadakan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2011. Melalui Tawangmangu Declaration, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antara negara-negara ASEAN untuk mengintergrasikan pengobatan tradisional

ke dalam pengobatan konvensional pada tahun 2015 mendatang.

Pengobatan tradisional menjadi pilihan beberapa masyarakat Indonesia sebagai komplementer atau subsider pada pengobatan konvensional akibat mahalnya biaya pengobatan konvensional. Menurut data Riset Kesehatan Dasar 2010, persentase penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi jamu sebanyak 59,12%. Dari jumlah tersebut sekitar 95,60% yang merasakan manfaatnya. Dengan kata lain, lebih dari setengah penduduk Indonesia mengonsumsi jamu. Hal ini merupakan pangsa pasar yang besar dalam mengembangkan pengobatan tradisional di Indonesia.

Pengobatan tradisional merupakan salah satu dari tujuh belas macam penyelenggaraan upaya kesehatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

*) Calon Peneliti bidang Kesehatan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 9 -

Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012

Page 10: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 10 -

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional tentunya dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan maanfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Hal senada diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional untuk memastikan kelayakan obat tradisional di masyarakat.

Obat tradisional termasuk ke dalam sediaan farmasi selain obat, bahan obat, dan kosmetika. Dalam definisi yang disebutkan dalam UU Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional yang berizin harus berasal dari sumber yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan.

Pada tahun 2008, jamu sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional telah mejadi Brand of Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden RI. Kementerian Kesehatan melalui Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009 telah memasukkan pengobatan tradisional, alternatif, dan komplementer sebagai bagian dari subsistem upaya kesehatan. Bahkan pelayanan kesehatan tradisional ini telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010–2014 berupa meningkatkan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia.

Namun pada kenyataannya belum banyak penerapan pengobatan tradisional terutama di unit pelayanan kesehatan. Padahal Pemerintah telah mendorong pemanfaatannya dan

pelindungannya melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 1109/Menkes/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah pengobatan tradisional belum memiliki bukti ilmiah yang cukup. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 003/Menkes/PER/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan, jamu telah diangkat sebagai subjek pengembangan kesehatan agar dapat digunakan dalam upaya preventif, promotif, rehabilitatif dan paliatif.

Kondisi Obat Tradisional Indonesia

Jenis pengobatan tradisional yang mulai diintegrasikan ke dalam pengobatan konvensional adalah penggunaan obat tradisional. Sedikitnya terdapat 7.000 tumbuhan berkhasiat mengobati penyakit yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional.

Obat tradisional mencakup jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Perbedaan ketiga jenis obat tradisional ini adalah ada tidaknya data pendukung terhadap manfaat obat, yaitu data empiris, data preklinik atau data klinik. Dan ketiga jenis obat tersebut harus melalui standar penilaian yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga khasiat dan keamanannya terjamin.Pada kategori jamu, biasanya obat tradisional yang satu ini memiliki bukti berupa data empirik, yaitu bukti akan manfaat yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yang telah mengkonsumsi jamu secara turun-temurun.

Walaupun hanya memiliki bukti empiris tetapi tetap ada prosedur penilaian seperti penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan pemeriksaan terhadap kontaminasi mikroba. Untuk menaikan derajat dari jamu menjadi obat herbal terstandar harus dilakukan uji coba pada hewan, untuk memiliki data preklinik. Sedangkan untuk menjadi fitofarmaka, harus memiliki bukti preklinik dan bukti klinik yaitu uji coba pada manusia. Jenis fitofarmaka merupakan jenis yang telah diuji keamanan dan khasiat pada manusia. Pada

Page 11: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 11 -

kenyataannya, hingga saat ini ada ribuan jamu yang terdaftar di BPOM. Namun, hanya ada 38 yang sudah diuji menjadi obat herbal terstandar dan baru sekitar enam yang sudah diakui menjadi fitofarmaka.

Sedikitnya jenis obat fitofarmaka dikarenakan untuk melakukan uji klinik membutuhkan biaya investasi yang besar. Di lain pihak penggunaan obat tradisional berstatus jamu saja sudah sangat laku di pasaran. Hal inilah yang menyebabkan produsen jamu enggan menaikan status produknya. Pada umumnya perubahan status produk jamu dilakukan dengan tujuan mengekspor jamu. Padahal status jamu saja tidak cukup untuk memberikan keyakinan khasiat dan keamanan pada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan status jamu yang meliputi persyaratan standar proses produksi, mulai dari penanaman tanaman obat, perawatan, panen, pengeringan, ekstraksi, penyimpanan, pembuatan obat, dan distribusi.

Penggabungan Obat Tradisional dan Obat Kimia

Tidak ada obat tradisional yang semuanya aman dan tidak semua obat kimia buruk. Demikianlah yang sering terucap manakala terjadi perbedaan di tengah masyarakat mengenai obat tradisional dan obat kimia. Pada kenyataannya obat-obatan tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Namun, perlu penelitian dan pengembangan yang lebih banyak untuk menggabungkan penggunaan tersebut. Zat aktif dalam obat kimia umumnya lebih cepat diserap tubuh. Sedangkan obat herbal, selain lebih lambat diserap tubuh, terkadang bersifat mengikat zat dari obat kimia. Akibatnya, efek obat kimia jadi tidak maksimal.

Penggabungan pengobatan konvensional dan pengobatan tradisional dapat berdampak baik bagi kesehatan dan juga berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak yang bertolak belakang ini dapat diketahui dari hasil penelitian dan pengembangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya menunjukan bahwa penggunaan ginseng tidak boleh dicampur dengan obat jantung karena akan memperburuk kondisi jantung. Selain itu, bawang putih yang

juga merupakan obat herbal antikoagulan tidak boleh digabung dengan obat kimia golongan asetasol atau clopidopril karena akan menimbulkan perdarahan.

Adapun dampak yang perlu menjadi perhatian dengan banyaknya obat tradisional maupun obat kimia adalah penggabungan keduanya menjadi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang keamanan dan khasiatnya belum teruji. Sedikitnya jumlah obat tradisional yang terstandar BPOM dan lemahnya pengawasan mengakibatkan banyaknya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Agar terhindar dari obat tradisional yang tidak aman, masyarakat perlu mengecek nomor registrasi produk melalui situs BPOM ataupun menghubungi layanan pengaduan konsumen obat dan makanan di BPOM.

Penerapan Pengobatan Tradisional di Unit Pelayanan Kesehatan

Walaupun pengobatan tradisional telah diamanatkan dalam UU Kesehatan, pada kenyataannya tidak banyak unit pelayanan kesehatan yang menerapkan pelayanan tersebut. Hal ini tergantung pada kebijakan dari unit pelayanan kesehatan. Pada umumnya keengganan menerapkan pelayanan kesehatan tradisional dikarenakan kurangnya bukti ilmiah terhadap pelayanan pengobatan tradisional. Hal ini terbentur dengan kode etik profesi yang harus memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan kepada pasien. Dengan kata lain, tanggung jawab profesi untuk tidak memberikan pengobatan atau perawatan kepada pasien yang belum diyakini manfaat dan efek sampingnya.

Hingga akhir tahun 2011, pelayanan pengobatan tradisional yang sudah diterapkan di beberapa unit pelayanan kesehatan antara lain:1. pelayanan akupunktur telah diterapkan

di 24 rumah sakit seluruh Indonesia;2. ramuan obat tradisional diberikan di

enam rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali;

3. pelayanan hiperbarik (pengobatan menggunakan ruang udara bertekanan

Page 12: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 12 -

tinggi) diberikan di tujuh rumah sakit; dan

4. sebanyak 42 puskesmas juga memberikan ramuan dan 31 puskesmas memberikan layanan akupresur.

Sebagai unit pelayanan kesehatan dengan skala kecil, penerapan pengobatan tradisional di puskemas perlu mendapat pengawasan yang ketat. Aspek legal penerapan pengobatan tradisional perlu diterapkan dalam produksi bahan baku, dan lainnya. Pengawasan juga dilakukan dengan meningkatkan pelatihan tenaga puskesmas dalam menerapkan pengobatan tradisional.

Sedangkan untuk penerapan pengobatan tradisional di rumah sakit sama halnya seperti prosedur penerapan pengobatan konvensional. Misalnya, diagnosa tetap ditegakkan melalui pemeriksaan darah atau uji laboratorium. Hanya saja, saat akan memberikan terapi pengobatan, dokter memberikan pilihan berupa pengobatan konvensional saja, gabungan pengobatan konvensional dengan tradisional atau murni pengobatan tradisional. Untuk rujukan pengobatan tradisional, dokter memberikan rujukan pemijatan atau meresepkan ramuan yang akan dibuatkan oleh petugas obat tradisional. Tenaga kesehatan yang melakukan pengobatan tradisional sudah mendapatkan pelatihan khusus bidang pengobatan tradisional komplementer. Dan tentunya diawasi oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus tersebut.

Penutup

Walaupun pengobatan tradisional sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan, hanya beberapa unit pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan pengobatan tradisional ke dalam pengobatan konvensional. Padahal pangsa pasar masyarakat Indonesia yang masih mempercayai pengobatan tradisional masih sangat besar dan juga banyaknya bahan baku pengobatan tradisional yang diambil dari keanekaragaman hayati di Indonesia.

Kondisi tersebut perlu disikapi oleh Pemerintah dengan mengintegrasikan pengobatan tradisional ke dalam pengobatan konvensional melalui roadmap jamu yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan,

Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, DPR perlu mendorong Kementerian Kesehatan untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap pengobatan tradisional misalnya jamu dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan yang akan memberikan tenaga kesehatan. Dalam kaitannya dengan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang akan segera masuk ke sidang paripurna, agar diatur mengenai penerapan obat tradisional sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara tegas.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tradisional, perlu pengawasan mengenai obat tradisional yang beredar dalam masyarakat agar tidak menggunakan bahan kimia yang belum teruji keamanannya, terdaftar di BPOM, dan memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Rujukan:1. “Hati-Hati Gabung Obat Kimia-Herbal,”

Kompas, 10 Februari 2012.2. “Hati-Hati Membeli Obat Lewat

Internet,” Kompas, 1 Februari 2012.3. “Jamu Aman dan Layak Dikonsumsi,”

Kompas, 13 Februari 2012.4. “Mengangkat Derajat Obat Tradisional,”

Koran Tempo, 6 Maret 2012.5. “Rumah Sakit Beri Layanan Tradisional,”

Kompas, 3 Maret 2012.6. Kemenkes RI, 2010, “Riset Kesehatan

Dasar 2010“.7. “Layanan Tradisional akan Diterapkan di

Rumah Sakit,” http://health.kompas.com/read/2012/03/03/06455885/Layanan.Tradisional.akan.Diterapkan.di.Rumah.Sakit, diakses tanggal 5 Maret 2012.

8. “60 Persen Orang RI Percaya Jamu, Puskesmas Jamu Diperbanyak,” http://kebijakankesehatanindonesia.net/componen t / con ten t / a r t i c l e /73 -berita/639-60-persen-orang-ri-percaya-jamu-puskesmas-jamu-diperbanyak.html, diakses tanggal 5 Maret 2012.

Page 13: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

Polemik Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Edmira Rivani*)

Abstrak

Harga minyak dunia terus mengalami lonjakan, pada 24 Februari 2012 harga minyak jenis Brent dan WTI masing-masing sebesar US$ 126 per barel dan US$109 per barel. Di samping naiknya harga minyak dunia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah awal dalam mendukung pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Meskipun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, hal tersebut menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap laju inflasi, kemiskinan, serta dampak sosial yang menyimpan potensi besar untuk menyulut kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memerhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM salah satunya dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok di tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan rakyat.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Harga minyak masih terus mengalami lonjakan pada Februari 2012 seiring dengan penghentian pengiriman minyak dari Iran ke Inggris dan Prancis, juga rencana penghentian pengiriman minyak ke negara Uni Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, Yunani, Jerman, Italia dan Portugal. Hal tersebut memberikan kekhawatiran terhadap Eropa mengingat Iran merupakan negara pemasok minyak terbesar ke empat di dunia yaitu mencapai 18% kebutuhan minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dunia jenis Brent dan WTI terus mengalami peningkatan. Pada 24 Februari 2012 harga minyak jenis Brent dan WTI masing-masing sebesar US$ 126 per barel dan US$109 per barel.

Kenaikan harga minyak memberikan masalah tersendiri bagi negara-negara pengimpor minyak, secara langsung akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasa dan beban hidup masyarakat dan pada akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dunia sekarang merupakan salah satu negara pengimpor minyak. Di samping naiknya harga minyak dunia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah awal dalam mendukung pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, banyak opini serta pendapat muncul tanpa diikuti oleh data-data yang akurat sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai

*) Calon Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 13 -

Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012

Page 14: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 14 -

permasalahan BBM dilihat dari sisi produksi, alokasi pemanfaatan BBM, serta dampak kenaikan BBM sangat diperlukan.

Produksi Minyak Indonesia

Indonesia pernah dikenal sebagai negara penghasil minyak, namun pada kenyataannya sekarang kita bukan lagi negara pengekspor minyak.

Tahun 2003, untuk pertama kalinya Indonesia defisit minyak, tingkat konsumsi melampau tingkat produksi. Tahun 2004, kekurangan ini tidak dapat ditutupi lagi dari cadangan nasional, sehingga untuk pertama kalinya pula Indonesia harus menutup kekurangan 176 kbpd dengan mengimpor minyak dari luar negri. Catatan ini terus memburuk. Pada tahun 2010, tercatat produksi minyak Indonesia hanya 986 kbpd padahal tingkat konsumsi melonjak hingga menembus angka 1,304 kbpd atau defisit 318 kbpd.

Tingkat konsumsi diyakini akan semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan populasi dan meningkatnya ekonomi. Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkaitnya harus kembali meningkatkan produksi minyak atau negara ini akan semakin bergantung kepada minyak impor.

Alasan Kenaikan Harga BBM di Indonesia

Argumen yang dilakukan pemerintah untuk dan kalangan pendukung kenaikan BBM adalah sebagai berikut:a. Harga minyak dunia melebihi angka

USD100, asumsi harga minyak di APBN 2011 pada angka USD80 per barel, sehingga dibutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp64 triliun.

b. Harga domestik yang terlalu rendah mendorong pertumbuhan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Sementara produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan. Selain itu perbedaan harga domestik dan international yang cukup tinggi mendorong terjadinya penyelundupan

c. Alasan lain yang menjadi dasar adalah menyangkut masalah keadilan. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 40% kelompok teratas temasuk untuk minyak tanah sekalipun.

d. Penyesuaian harga BBM ini memungkinkan pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalokasikan lebih banyak untuk program penanggulangan

Diagram Tingkat Produksi dan Konsumsi Minyak di Indonesia (1965-2010)

!

Sumber: British Petroleum Statistical Review, 2011

Page 15: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 15 -

kemiskinan dan pembangunan pedesaan baik yang bersifat investasi jangka panjang (pendidikan dan kesehatan) maupun pengurangan biaya transaksi (infrastruktur pedesaan) dan pengurangan beban keluarga miskin dalam jangka pendek.

Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kenaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap laju inflasi. Dalam simulasi yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), memproyeksikan dampak langsung terhadap laju inflasi mencapai 0,93 bila harga BBM bersubsidi naik menjadi Rp6.000 per liter atau naik sebesar Rp1.500. Sedangkan untuk dampak tidak langsungnya bisa sekitar satu sampai dua kalinya dari dampak inflasi yang langsung. Dampak inflasi tidak langsung tersebut berupa kenaikan tarif transportasi umum. Simulasi tersebut berlaku apabila rencana kenaikan BBM bersubsidi diberlakukan bagi seluruh kendaraan (baik kendaraan pribadi maupun niaga). Tapi jika ternyata pemerintah memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya kepada kendaraan pribadi saja, maka dampak tidak langsungnya (terhadap inflasi) tidak ada.

Dampak lainnya adalah terhadap kemiskinan. Hal tersebut sangat tergantung kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Inflasi akan mendorong peningkatan garis kemiskinan. Jika inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM khususnya inflasi bahan makanan tinggi maka dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan juga tinggi.

Tujuan utama kebijakan dana kompensasi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai jaring pengaman sosial yang bersifat sementara yaitu mengamankan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan hampir miskin terhadap gejolak perekonomian. Secara teoritis kebijakan Cash Transfer lebih baik jika dibandingkan subsidi BBM seperti yang terjadi selama ini dimana sebagian besar BBM dinikmati kelompok non-miskin. Berdasarkan teori compensating variation menunjukkan bahwa Cash Transfer akan mengembalikan daya beli kelompok

miskin pada kondisi yang semula yaitu kondisi daya beli sebelum adanya kenaikan harga BBM. Namun dana Kompensasi BBM BLT bukanlah program pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat sementara dan konsumtif. Kebijakan dana kompensasi BBM menimbulkan berbagai problematika sosial tersendiri. Dampak yang sangat besar dari kebijakan ini adalah dampak sosial yang menyimpan potensi besar untuk menyulut kecemburuan sosial. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain anyak warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima dana kompensasi, salah sasaran, keributan antar warga, pengrusakan kantor pos dan gedung kelurahan, mati berdesak-desakan saat pengambilan BLT, dll.

Pro dan Kontra Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mendukung rencana Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada April 2012 mendatang. Hiswana Migas berpandangan ini merupakan langkah awal untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi yang ideal maksimum Rp1.000 per liter dari saat ini Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara teknis penerapannya akan lebih mudah dan tidak membutuhkan pengawasan yang terlalu ketat.

Menurut anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha, kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan, namun harus tetap memperhatikan pengawasan volume agar tepat sasaran. Jika BBM bersubsidi dinaikkan Rp1.000 per liter, maka potensi penghematan APBN sebesar Rp38 triliun. Sementara, bila harganya naik Rp1.500 per liter, potensi penghematannya semakin besar yaitu mencapai Rp54 triliun. Hasil dari penghematan kenaikan harga itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi.

Bank Indonesia (BI) juga menyetujui rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan pertimbangan kebijakan penurunan subsidi untuk harga BBM cukup tepat dengan

Page 16: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 16 -

target moneter negara. Bank Indonesia menilai jika tidak dilakukan kenaikan harga, akan menimbulkan kesulitan dalam APBN dan neraca pembayaran. Kesulitan tersebut adalah timbulnya defisit dalam pos minyak dan gas (migas). Defisit akan memperketat transaksi berjalan di neraca pembayaran. Oleh karenanya, jika tidak segera dilakukan respon maka defisit akan membesar. Dengan kenaikan harga, masyarakat akan menghemat pengeluaran, sehingga akan bermuara pada pengetatan transaksi berjalan di neraca pembayaran.

Di sisi lain, dua fraksi anggota DPR menolak rencana menaikan BBM bersubsidi. Menurut fraksi PKS, pemerintah seharusnya melakukan efisiensi yang lain, harga minyak internasional akan turun sebab Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran dalam jangka waktu yang lama, sementara jika pemerintah melakukan konversi dan pembatasan, pemerintah bisa menekan kuota BBM subsidi. Hal tersebut didukung oleh fraksi PDI-P yang melihat adanya perbedaan besar dalam belanja pemerintah, belanja pemerintah untuk birokrasi mencapai 51% dari total belanja, sementara subsidi pemerintah untuk energi baru hanya 8%.

Penolakan juga dilakukan oleh Ribuan buruh di Depok. Mereka berpandangan bahwa kebijakan menaikan harga BBM tersebut bisa memiskinkan kaum buruh. Ini karena kenaikan harga BBM bersubsidi secara langsung akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi. Sebagai kompensasi, kaum buruh Depok tersebut meminta agar jika Pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi, maka upah buruh juga harus disesuaikan dengan kenaikan harga barang pokok dan tarif transportasi.

Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut cadangan minyak dan produksi minyak dunia terus mengalami penurunan sedangkan komsumsi minyak semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian sehingga sejak tahun 2004, Indonesia

merupakan net-importer. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, pemerintah seharusnya berupaya meningkatkan produksi minyak nasional dengan perbaikan iklim investasi di sektor pertambangan minyak sehingga mampu menggairahkan kegiatan eksplorasi dan eksplitasi minyak bumi.

Walaupun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, pemerintah juga harus memperhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM. Pemerintah seharusnya bersikap dan bertindak tegas terhadap pengusaha yang menggeser kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak didukung data yang kuat, serta mengendalikan harga kebutuhan pokok ditingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan rakyat.

Rujukan:1. Economic Watch, 2012, Kementerian

Keuangan.2. BP Statistical Review 2011, 2012,

British Petroleum.3. “BBM, Kebijakan Energi, Subsidi,

dan Kemiskinan di Indonesia,” 2005, Inovasi Vol.5/XVII/November 2005.

4. Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan, 2005, Working Paper:LPEM FEUI.

5. “Mengkritik Kebijakan Cash Tranfer,” Media Indonesia, 12 September 2005.

6. “BPS: Kenaikan BBM Picu Inflasi 0.93 Persen,” http://wartapedia.com/bisnis/finansial/7513-bps--kenaikan-bbm-picu-inflasi-093-persen.html, diakses tanggal 6 Maret 2012.

7. “Soal Kenaikan BBM Perlu Dikaji Ulang,” http://www.mitranews.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=1999&judul=soal-kenaikan-bbm-perlu-dikaji-ulang.html, diakses tanggal 7 Maret 2012.

8. “Dua Fraksi Tolak Kenaikan BBM Subsidi,” dalam http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/19/588387/dua-fraksi-tolak-kenaikan-bbm-subsidi, diakses tanggal 12 Maret 2012.

Page 17: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

Keberlanjutan Reformasi Birokrasi Riris Katharina*)

Abstrak

Munculnya sejumlah kasus penyelewengan dan korupsi oleh pegawai pajak akhir-akhir ini telah mengakibatkan pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa reformasi birokrasi telah gagal dan karenanya kebijakan pemerintah khususnya pemberian remunerasi kepada PNS dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tidak perlu diteruskan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi belum gagal. Justru yang terjadi adalah sistem pengawasan intern sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi mulai terlihat hasilnya. Reformasi birokrasi memerlukan waktu untuk dapat dikatakan berhasil atau tidak. Tulisan ini merekomendasikan untuk menilai gagal tidaknya reformasi birokrasi pada tahun 2014.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pendahuluan

Sejumlah kasus penyelewengan dan korupsi oleh pegawai pajak seperti Gayus Tambunan serta dugaan kasus korupsi oleh pegawai pajak lainnya, Dhana Widyatmika, telah mengakibatkan munculnya persepsi negatif publik terhadap jalannya reformasi birokrasi di perpajakan dan reformasi birokrasi pada umumnya. Menurut hasil penelitian Kompas, 90% responden meragukan aparat perpajakan saat ini bersih dari tindak korupsi. Selain itu, hasil penelitian Kompas juga menyoroti buruknya kinerja birokrasi negara di jajaran kementerian maupun pegawai di BUMN. Proporsi terbesar responden (88,8%) menyoroti buruknya kinerja birokrasi negara di bidang hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Sementara itu 75% responden

menyoroti buruknya kinerja aparat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kinerja buruk telah mengakibatkan rendahnya kualitas layanan publik.

Data analisis yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch tahun 2011 menyebutkan, dari 1.053 tersangka korupsi, 239 orang di antaranya berstatus pegawai negeri sipil. Jumlah ini tertinggi dibandingkan dengan status lain, seperti pengusaha swasta, konsultan, dan anggota ormas. Artinya, pegawai negeri menjadi aktor yang paling banyak melakukan korupsi dibandingkan dengan profesi lainnya. Penelitian Kompas dan ICW ini juga didukung oleh hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah yang menyatakan bahwa sangat sedikit pemerintah daerah yang mendapat

*) Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 17 -

Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012

Page 18: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 18 -

nilai memadai dalam laporan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Persepsi negatif sebagaimana dikemukakan di atas jika dibenturkan pada kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah seolah-olah terlihat bahwa belum ada korelasi positif antara reformasi birokrasi dengan upaya pemberantasan korupsi. Menjadi pertanyaan, apakah program reformasi birokrasi masih relevan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga atau apakah reformasi birokrasi telah gagal dilaksanakan? Pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dijawab oleh para pembuat kebijakan.

Reformasi Birokrasi Era Presiden SBY

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Pemerintahan SBY saat ini menilai bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan secara menyeluruh, mendalam, nyata serta menyentuh sendi kehidupan masyarakat. Reformasi birokrasi harus dilanjutkan, hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM Tahun 2005-2025) yang mengamanatkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya,” serta amanat Peraturan

Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dimana dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik, yang salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemerintah saat ini telah berhasil menyusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi untuk kurun waktu 2010-2025 yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada dasarnya, Grand Design tersebut merupakan rancangan induk Reformasi Birokrasi yang berisi langkah-langkah umum penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Grand Design ini kemudian dijabarkan ke dalam Road Map, yang merupakan rincian Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas yang dituangkan di dalam Peraturan Menpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Dalam Grand Design tersebut dinyatakan bahwa Indonesia menginginkan kondisi birokrasi sebagai berikut:a. Tahun 2014:

- Jumlah PNS yang proporsional;- Pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN;- Peningkatan kualitas pelayanan

publik;- Peningkatan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi;- Peningkatan profesionalisme SDM

aparatur;- Peningkatan mobilitas aparatur antar

Page 19: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 19 -

daerah, antar pusat dan daerah, serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.

b. Tahun 2025: - Telah terwujud tata pemerintahan

yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Tujuan dari Reformasi Birokrasi ini adalah untuk membentuk birokrasi profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi Belum Gagal

Jika bercermin pada berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini, tidak dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi gagal. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi birokrasi sangat memerlukan waktu, yang menurut Kementerian PAN dan RB tahun 2014. Hal ini juga mengingat pernyataan Wamen PAN dan RB yang mengibaratkan kondisi birokrasi sat ini seperti penyakit kanker stadium 4 yang tidak bisa diobati dengan satu obat saja karena sudah kronis dan karena itu diperlukan waktu cukup lama untuk penyembuhannya.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah memang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut. Kebijakan tersebut antara lain: pertama, melakukan reorganisasi pada kementerian/lembaga yang sudah tidak sesuai. Hal ini dilakukan untuk menghapus organisasi yang gemuk, sebaliknya menciptakan organisasi yang tepat struktur dan kaya fungsi.

Kedua, meminta kepada setiap kementerian/lembaga untuk membuat

Standard Operation Procedure (SOP) yang mengatur proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Ketiga, memberlakukan moratorium penerimaan calon PNS. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap PNS dan melakukan analisis beban kerja, agar tercipta SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Keempat, Pemerintah sedang melakukan penataan regulasi, termasuk melakukan perubahan/penggantian terhadap undang-undang yang mengatur mengenai PNS, yaitu UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang saat ini dibahas di DPR dengan nama RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dimaksudkan agar tercipta regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Dengan UU yang baru nantinya akan tercipta pula aparatur yang profesional, dengan sistem karir yang berbasis kompetensi, serta penghasilan yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya.

Kelima, meningkatkan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan mendorong dilaksanakannya pengawasan melekat di dalam setiap instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Keenam, melakukan penilaian atas akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mensyaratkan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap kementerian/lembaga.

Ketujuh, pemberian tunjangan kinerja (remunerasi) yang dilakukan secara bertahap, dan diharapkan akan dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2012. Penetapan tunjangan kinerja dilakukan dengan Metode Hay’s atau Metode Factor Evaluation System

Page 20: Vol IV No 05 I P3DI Maret 2012

- 20 -

(FES). Metode Hay’s menggunakan grading sebanyak 27, sedangkan metode FES menggunakan grading sampai dengan 17.

Penutup

Reformasi birokrasi belum gagal. Mencuatnya kasus korupsi yang berasal dari PNS justru dapat dilihat sebagai berjalannya pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap aparatnya. Pengawasan, sebagai sebuah bagian dari perjalanan reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang harus didukung oleh setiap orang di negara ini, baik pengawasan dari dalam instansi maupun pengawasan dari masyarakat.

Reformasi birokrasi memang memerlukan waktu. Oleh karena itu, tidak bisa mengatakan reformasi birokrasi telah gagal. Pemerintah sendiri memberikan batasan waktu jangka pendek hingga tahun 2014 dan jangka panjang hingga tahun 2025. Tentunya sangat arif jika kita menunggu tahun 2014 untuk dapat

menentukan reformasi birokrasi itu gagal atau berhasil. Sambil menunggu, sebaiknya seluruh komponen masyarakat memberikan dukungan kepada keberhasilan pelaksanaan reformasi itu sendiri.

Rujukan: 1. “Ditolak, Usulan Reformasi Birokrasi

Kedepankan Remunerasi,” http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=213, diakses tanggal 7 Oktober 2010.

2. Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025 Kebijakan dan Pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2010.

3. “Jalan Terjal Reformasi Birokrasi,” Kompas, 5 Maret 2012.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.