vol iv no 13 i p3di juli 2012

Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan

Sulasi Rongiyati*)

Abstrak

Berlakunya UU Kehutanan, membawa konsekuensi pada larangan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun, larangan tersebut dikecualikan bagi 13 perusahaan pertambangan yang sudah melakukan perjanjian dengan Pemerintah. Dalam implementasinya, belum seluruh perusahaan pertambangan tersebut memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai syarat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, tetapi tetap melaksanakan aktivitas pertambangan, sehingga negara dirugikan baik dari sisi penerimaan negara maupun kerusakan lingkungan.

H U K U M

A. Pendahuluan

Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi ketentuan Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk kegiatan sektor

kehutanan yang dapat dilakukan pada seluruh kawasan kecuali hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Namun demikian, UU Kehutanan memberi kemungkinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan catatan, hanya dimungkinkan pada areal hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu dan kelestarian lingkungan (Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan).

Khusus penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, pada prinsipnya UU Kehutanan mengatur larangan kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka kecuali dilakukan pada hutan produksi dan harus

*) Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

Vol. IV, No. 13/I/P3DI/Juli/2012

- 1 -

- 2 -

memenuhi persyaratan-persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Artinya, kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan. Namun, UU Kehutanan tidak mengatur perizinan penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan sebelum berlakunya UU Kehutanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan pertambangan yang telah melakukan perjanjian dan memperoleh izin dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan dengan pola pertambangan terbuka sebelum terbentuknya UU Kehutanan. Untuk mengakomodir kepentingan tersebut Pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Selanjutnya melalui Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, Pemerintah menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU Kehutanan, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Lebih lanjut Keputusan Presiden juga menentukan bahwa pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Implementasi kegiatan pertambangan di kawasan hutan, khususnya hutan lindung, ternyata hanya menguntungkan beberapa pihak dan tidak sebanding

dengan resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Beberapa perusahaan dari 13 perusahaan tambang yang tercantum dalam Kepres No. 41 Tahun 2004 diduga belum memiliki IPPKH tetapi telah beroperasi. Terkait dengan permasalahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi IV meminta Pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan eksplorasi di kawasan hutan, tapi belum mengantongi IPPKH, karena aktivitas tambang tersebut berpotensi merugikan negara, akibat kerusakan alam yang ditimbulkan selama proses eksplorasi dan tidak ada pemasukan kepada Kas Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan eksplorasi tambang tanpa IPPKH.

B. IPPKH Sektor Pertambangan

Berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, Pemerintah menetapkan 13 izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU Kehutanan, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut. Dari 13 perusahaan yang tercantum dalam Keppres itu, baru 7 perusahaan yang sudah memperoleh IPPKH, yaitu: PT Indominco Mandiri; PT Aneka Tambang Tbk (A); PT Natarang Mining; PT Nusa Halmahera Minerals; PT Weda Bay Nickel; PT GAG Nikel; dan PT Interex Sacra Raya. Sementara 5 perusahaan izinnya masih dalam proses di Kementerian Kehutanan, yaitu: PT Freeport Indonesia; PT Karimun Granit; PT Vale Indonesia Tbk (dulu PT Inco Tbk); PT Pelsart Tambang Kencana; dan PT Sorikmas Mining.

Meski IPPKH belum diterbitkan, namun PT Freeport, Karimun Granit, dan Vale saat ini sudah berproduksi, sementara dua sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Kemenhut mencatat PT Aneka Tambang Tbk (B) adalah satu-satunya perusahaan yang belum mengajukan permohonan IPPKH untuk eksplorasi tambang nikel di Kendari, Sulawesi Tenggara seluas 14.570 hektar.

- 3 -

Menurut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, tujuh tahun berlalu sejak Keppres tersebut diterbitkan, tetapi Kemenhut belum bisa menerbitkan IPPKH karena berkas-berkas administrasi yang belum lengkap. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Kemenhut tidak bisa memperkirakan kapan IPPKH tersebut bisa diterbitkan karena sangat bergantung pada kesiapan berkas dari masing-masing perusahaan tambang itu. Belum diterbitkannya IPPKH menyebabkan besar potensi penerimaan negara melalui Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang hilang, sementara perusahaan tambang tersebut sudah melakukan eksploitasi besar-besaran.

Saat ini pengaturan IPPKH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagai pengganti Permenhut No.P.43/Menhut-II/2008. Pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2008 dirasakan oleh berbagai kalangan terlalu rumit dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Permenhut Nomor P.18/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang merevisi mengenai pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan diharapkan berbagai kekurangan dalan permasalahan yang ada dalam peraturan sebelumnya dapat diatasi.

Permenhut No. 18 Tahun 2011 menetapkan bahwa penambangan dengan pola pertambangan terbuka hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi, sedangkan untuk kawasan hutan lindung, kegiatan penambangan yang dapat diijinkan adalah penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah, asalkan tidak melanggar ketentuan dan pembatasan yang ditentukan. IPPKH untuk tujuan komersial dapat dilakukan dengan menimbulkan kewajiban bagi penerima izin untuk menyediakan kompensasi lahan atau membayar PNBP dan/atau melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai yang besarannya akan disesuaikan dengan posisi lahan yang dipinjampakaikan.

C. Izin Perluasan Pertambangan di Kawasan Hutan

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur secara khusus mekanisme Izin Usaha Pertambangan di kawasan hutan. Demikian pula dengan peraturan tentang Persyaratan Izin Pertambangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000.

Mengacu pada UU Kehutanan, Pasal 38 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Selanjutnya untuk penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Khusus untuk pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR RI.

Dari ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan jelas bahwa untuk izin pertambangan yang meliputi kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Izin menteri Kehutanan meliputi pula luas kawasan hutan yang akan dipergunakan untuk pertambangan, serta jangka waktu berlakunya izin. Dengan demikian Menteri Kehutanan menetapkan berapa luas kawasan hutan yang dizinkan untuk usaha pertambangan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sekaligus jangka waktu berlakunya IPPKH yang bersangkutan.

Jika suatu perusahaan pemegang IPPKH akan memperluas area pertambangan di kawasan hutan, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan perluasan IPPKH kepada Menteri Kehutanan. Khusus untuk IPPKH yang berdampak penting, cakupan luas, dan bernilai strategis, termasuk pertambangan,

- 4 -

izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan harus mendapat persetujuan DPR RI (Pasal 38 ayat (5) UU Kehutanan).

Terkait kasus izin 13 perusahaan tambang yang direkomendasikan oleh Komisi IV DPR RI untuk tidak diberikan izin perluasan pertambangan, maka dengan sendirinya Menteri Kehutanan tidak dapat mengeluarkan izin perluasan/perpanjangan mengingat ketentuan dalam UU Kehutanan mepersyaratkan adanya persetujuan dari DPR RI untuk mengeluarkan izin yang dimaksud. Argumen beberapa perusahaan pertambangan yang menyatakan bahwa perusahaannya telah mengajukan permohonan izin perluasan IPPKH, namun Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa areal yang dimohonkan oleh perusahaan tersebut merupakan Area Penggunaan Lain (APL), kiranya perlu dikaji dan dicermati kembali aturan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan khususnya yg memerlukan persetujuan DPR RI. Sesuai dengan Pasal 19 UU Kehutanan menyebut bahwa:(1) Perubahan peruntukan dan fungsi

kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Penutup

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, menjadi landasan yuridis bagi

13 perusahaan pertambangan yang telah melakukan perjanjian dengan Pemerintah sebelum berlakunya UU Kehutanan untuk melanjutkan kegiatan pertambangannya di area hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pengecualian dari Pasal 38 UU Kehutanan yang memberlakukan larangan pertambangan terbuka di areal hutan lindung. Namun, Keppres No.1 Tahun 2004 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 19 Tahun 2004 mempersyaratkan adanya izin Menteri Kehutanan berupa IPPKH bagi perusahaan-perusahaan dimaksud dalam melakukan aktivitas pertambangannya. Izin Menteri Kehutanan juga wajib dilakukan oleh perusahaan tambang ketika akan melakukan perluasan area pertambangannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan perbuatan ilegal yang sudah seharusnya mendapat sanksi tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sikap tegas Komisi IV DPR RI yang meminta Pemerintah menindak tegas perusahaan tambangan yang melakukan pelanggaran UU, sudah seharusnya direspon dan menjadi komitmen Pemerintah, mengingat besarnya kerugian negara baik berupa kerugian atas potensi PNBP maupun kerusakan lingkungan.

Rujukan:1. “Kawasan Hutan: Izin pinjam pakai 5

perusahaan tertahan,” http://www.bisnis.com/articles/kawasan-hutan-izin-pinjam-pakai-5-perusahaan -tertahan, diakses tanggal 5 Juli 2012

2. “Membedah Permenhut No 18 Tahun 2011 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,” hukumonline.com, diakses tanggal 6 Juli 2012

3. Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pertambangan, www.dephut.go.id, diakses tanggal 19 Juni 2012

4. Tjatur Sapto Edy, “UU Minerba,” http://www.scribd.com/doc/16683662/ Seminar-UU-MinerbaKomisi7, diakses tanggal 10 Juli 2012.

Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Mesir menandai babak baru dalam sejarah negara itu. Presiden terpilih, Muhammad Mursi dilantik pada Sabtu 30 Juni 2012. Untuk pertama kalinya Mesir memiliki presiden dari kalangan sipil. Ribuan pendukung menyambut kemenangan tersebut di berbagai kota menyusul pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Tinggi Pemilihan Presiden. Mursi mengalahkan Ahmad Shafiq dan menjadi presiden pertama Mesir setelah jatuhnya kekuasaan Husni Mubarak tahun 2011. Di bawah kepemimpinan Mursi, rakyat Mesir berharap banyak akan adanya perubahan akan hidup mereka. Berbagai tantangan akan dihadapi oleh presiden terpilih yang juga menambah daftar dominasi kekuatan Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Pelantikan Presiden Mesir telah menandai era baru politik dan pemerintahan negeri itu. Mursi merupakan presiden kelima Mesir dan presiden sipil pertama yang dipilih lewat pemilihan umum secara bebas dan demokratis. Pemilihan Mursi yang didukung oleh Ikhwanul Muslimin merupakan babak baru demokratisasi Mesir setelah Presiden Husni Mubarak tersingkir lewat gerakan demonstrasi yang memakan ratusan korban jiwa. Gerakan demokrasi di Mesir itu merupakan rangkaian dari gelombang demokratisasi yang disebut Musim Semi Arab (Arab Spring) yang melanda sejumlah negara Arab, termasuk Tunisia, Libya, Mesir, Suriah, dan Yaman.

Komisi pemilihan umum Mesir pada 25 Juni 2012 mengumumkan bahwa

Mursi menang dengan 51,8% dukungan dengan total perolehan 13.230.131 suara, mengalahkan Shafiq yang mendapat suara sebanyak 48,3% atau 12.347.380 suara dari lebih 50 juta warga Mesir yang memiliki hak untuk memberikan suara.

Kekhawatiran dari berbagai kalangan mengenai kemungkinan timbulnya bentrokan antara pendukung Mursi, calon presiden dari Ikhwanul Muslimin, dan pendukung Ahmad Shafik, capres loyalis mantan Presiden Husni Mubarak, seputar penolakan hasil Pilpres ternyata tidak terbukti. Kemenangan Mursi sebagai presiden baru merupakan angin segar bagi rakyat Mesir. Tugas baru pun sudah menanti pemerintahan Mursi yang harus menjawab bagaimana membuat kejelasan yang pasti terkait reformasi di negara itu

*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 5 -


- 6 -

B. Sosok Presiden Baru Negara Mesir

Tidak terbayangkan sebelumnya jika Mursi akan menjadi pemimpin Mesir pertama pasca-revolusi. Anak petani yang lahir pada 20 Agustus 1951 di Desa Al Adawa, Provinsi Al Syarqiya, Mesir bagian timur, dari keluarga sangat sederhana. Ayahnya hanyalah seorang petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Di desa kelahirannya, desa kecil Edwa, tak seorang pun meragukan anak dusun itu akan muncul sebagai orang nomor satu. Mursi dibesarkan secara sederhana bersama orang-orang di desa itu. Ia mengatakan, dirinya tidak dilahirkan di tengah kalangan keluarga yang berada. Ayahnya harus bekerja keras setiap hari dan sering membawa Mursi kecil ke tempat kerjanya dengan menunggang keledai.

Mursi mendapat gelar insinyur dari Universitas Kairo dengan nilai istimewa pada tahun 1975. Kemudian dia meraih gelar master di bidang teknik dari universitas yang sama. Pendidikan doktor ditempuhnya di University of Southern California, yang diselesaikannya pada tahun 1982. Mursi kemudian menjadi asisten profesor pada California State University di Northridge, California, antara tahun 1982 dan 1985. Pada masa itu pula, Mursi sempat bekerja di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Setelah itu, Mursi pulang ke Mesir dan menjadi dosen teknik pada Universitas Zagaziq hingga tahun 2010. Di universitas tersebut, Mursi meraih gelar profesor.

Beberapa bulan sebelumnya, tidak terbayangkan jika Muhammad Mursi akan menjadi pemimpin Mesir yang pertama pasca-revolusi. Muhammad Mursi Eissa al-Ayat telah terpilih sebagai presiden Mesir pertama secara demokratis. Sosok pria berusia 60 tahun tersebut mencuat namanya terutama di kalangan Barat setelah melontarkan julukan “Vampir“ dan “Pembunuh“ untuk para pemimpin Israel. Analis menilainya sebagai ikon bagi mereka yang mencari “agenda ekstrem.” Bagi rakyat Mesir, terutama di kalangan

pembaru, nama Mursi sangat dikenal baik. Ia pernah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Husni Mubarak. Akibat aksinya itu, ia berulang kali ditangkap dan berurusan dengan polisi dan sempat mendekam di penjara selama tujuh bulan. Mursi adalah pemimpin Partai Kemerdekaan dan Keadilan yang merupakan sayap politik dari Ikhwanul Muslimin. Partai ini juga memenangkan pemilu parlemen dan menyabet mayoritas kursi. Namun, kalangan militer membekukannya pada 14 Juni 2012.

Dalam kampanyenya, Mursi menyerukan slogan “Islam adalah Solusi.” Akibat slogannya ini, kalangan Barat menduga Mursi akan menerapkan sistem teokrasi Islam fundamentalis. Namun, ketakutan Barat itu ia bantah saat diwawancarai oleh CNN. Ia menyatakan hanya ingin mendapatkan cabang di pemerintahan yang mewakili keinginan murni rakyat Mesir dan ingin membela kepentingan publik. Ia menyerukan jika tidak ada istilah demokrasi Islam, yang ada hanya demokrasi di mana rakyat adalah sumber kekuasaan. Ia juga menyatakan akan menegakkan hak-hak perempuan dan menempatkannya sejajar dengan laki-laki. Ketika ditanya kemungkinan dia akan menerapkan perjanjian Mesir dengan Israel pada 1979, Mursi menjawab bahwa ia tentu saja akan menghormatinya dan mengajak Israel untuk menghormatinya pula.

Mursi mencalonkan diri sebagai presiden dari Ikhwanul Muslimin sebelum mundur dari kelompok itu setelah dinyatakan sebagai presiden terpilih. Banyak media memberitakan kekaguman banyak orang terhadap sosok Dr. Muhammad Mursi. Banyak pemimpin dunia memberi selamat atas kemenangan Mursi dalam pemilihan umum yang berlangsung demokratis dan damai. Banyak orang membagi-bagi info biografi, pidato perdana Mursi dan sikapnya setelah terpilih jadi Presiden di jejaring sosial. Tak hanya tentang Mursi, tapi juga tentang keluarga yang membuat banyak orang dan media mempopulerkan presiden yang berasal dari gerakan perjuangan Ikhwanul Muslimin ini.

- 7 -

C. Perjalanan Pemilihan Presiden Mesir

Pergolakan revolusi negara Mesir dimulai dengan pengunduran diri Husni Mubarak dari jabatannya sebagai presiden Mesir yang diawali dengan unjuk rasa besar-besaran yang menyebar di sejumlah kota. Pengunduran diri tersebut disambut histeria warga yang merayakan perjuangan mereka untuk menurunkan rezim otoriter yang telah membelenggu Mesir selama 30 tahun.

Pemilihan presiden Mesir diadakan pada tanggal 16 Juni 2012. Terdapat 13 kandidat presiden hingga akhirnya tersisa dua nama yaitu Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Nama Ahmad Syafiq memang selalu menjadi kontroversi di tengah panasnya temperatur pemilu presiden Mesir. Sejak awal dia mencalonkan diri, tidak sedikit orang yang menentang pencalonannya. Pasalnya, dia dicap sebagai bagian dari rezim Husni Mubarak yang merupakan Perdana Menteri terakhir rezim itu. Bahkan ketika undang-undang isolasi politik terhadap mantan rezim Mubarak disahkan pun, ternyata nama Ahmad Syafiq masih dapat bercokol di daftar kandidat presiden.

Namun meski Ahmad Syafiq menjadi kandidat yang kontroversial, ternyata dalam pemilihan presiden putaran pertama berhasil memenangkan pemilu di urutan kedua setelah Muhammad Mursi. Artinya dia berhak untuk mengikuti pemilu putaran kedua. Rakyat Mesir yang memilih Syafiq, setidaknya dapat disimpulkan dalam dua kemungkinan sebab, pertama, karena mereka kurang begitu simpati dengan kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengusung jargon agama Islam, meskipun mereka itu orang Islam. Kedua, mereka memang pendukung militer, karena latar belakang Syafiq yang merupakan orang militer dan juga kedekatannya dengan Dewan Militer. Dari dua kemungkinan sebab inilah yang sebenarnya menjadi momok dilema Mesir, baik menjelang pemilihan presiden putaran kedua, maupun setelah terpilihnya presiden nanti. Secara umum, saat ini Revolusi 25 Januari lalu masih belum menghasilkan apa-apa, selain dilema itu tadi. Walhasil, banyak

yang menilai bahwa revolusi tersebut menjadi ajang perlombaan kepentingan dari berbagai macam golongan. Untuk sebab yang pertama, mereka yang memilih Syafiq takut jika Muhammad Mursi menang, Ikhwanul Muslimin yang nantinya menguasai Mesir baik di parlemen maupun pemerintahan, akan mengubah jalannya negara secara drastis menjadi negara agama. Selain itu, mereka juga tidak yakin bahwa Ikhwanul Muslimin dapat menjalankan pemerintahan dengan baik jika Mursi menjadi presiden Mesir.

Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai presiden menandai babak baru demokrasi di Mesir. Bangsa yang puluhan tahun di bawah pemerintahan militer sejak Gamal Abdel Naser, Anwar Sadar, hingga Husni Mubarak ini sekarang memasuki era kepemimpinan sipil. Di sinilah tantangan berat bagi Mursi. Dengan posisi geopolitik yang strategis di Timur Tengah, Mesir dituntut untuk tetap ikut menjaga stabilitas politik regional. Kaum militer masih mendominasi dalam menguasai institusi-institusi penting seperti Dewan Agung Militer atau Supreme Council of the Armed Forces (SCAF). Tantangan lainnya yaitu adanya efektivitas pemerintahan Mursi dengan dukungan parlemen untuk mengkonsolidasi kondisi politik dan ekonomi. Diduga akan ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak, khususnya dari pihak luar yang terancam kepentingannya di Mesir dan kawasan Timur Tengah. Pemerintahan Mursi akan digiring pada situasi di mana muncul opini ketidakmampuan mengatasi persoalan politik dan ekonomi. Di sinilah kemampuan Mursi untuk menggalang kerjasama dengan negara-negara kawasan menjadi sangat menentukan.

Di dalam negeri, tantangan bagi presiden dukungan Al-Ikhwan al-Muslimin (Persaudaraan Muslim) ini bahkan jauh lebih berat. Mursi mengemban tugas berat untuk meredakan suhu politik yang memanas setelah pembubaran parlemen oleh Mahkamah Konstitusi. Parlemen dibubarkan lantaran dua pertiga anggotanya dianggap tidak sah karena tidak berasal dari partai politik. Hasilnya, harus dilakukan pemilihan ulang. Tanpa dukungan parlemen, Mursi harus menyatukan kembali warganya yang terbelah selama proses pemilihan

- 8 -

presiden. Ia sudah mengawali tugasnya dengan simpatik. Tak lama setelah terpilih, dia berjanji menjadi presiden bukan untuk satu golongan saja, melainkan presiden bagi seluruh rakyat Mesir.

D. Penutup

Pemilihan Presiden Mesir menjadikan sejarah baru bagi negeri Mesir sendiri dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pandangan internasional. Pemilu tersebut berlangsung aman dan bersih sesuai dengan harapan rakyat Mesir. Banyak pengamat yang sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi presiden baru setelah tumbangnya rezim Husni Mubarak. Namun, pilpres ini dinilai sebagai pilpres paling demokratis dalam sejarah Mesir modern sejak negara itu berubah bentuk dari Negara Kerajaan menjadi Republik dalam Revolusi 1952. Mursi mempunyai pekerjaan rumah yang rumit seperti berdamai dengan militer, kepentingan dengan Israel, dan juga pembenahan parlemen.

Pelajaran yang dapat dipetik dari proses revolusi yang terjadi di Mesir adalah bahwa kekuatan militer pun dapat tumbang, sehingga proses demokrasi menjadi mutlak. Indonesia dapat belajar dari Pemilu di Mesir, yang meski dalam masa-masa sulit, tetap dapat melaksanakan pemilu dengan sukses dan diterima oleh masyarakatnya. Terpilihnya presiden baru Mesir ini diharapkan dapat dimanfatkan sebaik–baiknya oleh pemerintah Indonesia untuk menjajaki berbagai kemungkinan kerja sama di antara kedua negara, baik

itu di segi politik maupun ekonomi. Meski selama ini hubungan kedua negara telah berjalan baik, namun tidak ada salahnya jika Indonesia membangun kembali hubungan bilateral di antara kedua negara, pasca tergulingnya Mubarak. Jika hubungan kedua negara terjalin baik, maka kedua negara dapat berbagi dan bertukar pikiran tentang peran seperti apa yang dilakukan Indonesia dan Mesir dalam menjaga dunia. Sejauh ini, Indonesia mendukung berbagai upaya dan peran Mesir dalam penyelesaian masalah Palestina, termasuk upaya rekonsiliasi antarfaksi Palestina dan pemulihan kembali perundingan damai Palestina-Israel.

Rujukan: 1. “Presiden Baru Mesir Janji Pulihkan

Parlemen,” http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/07/330048/39/6/Presiden-Baru-Mesir-Janji-Pulihkan-Parlemen, diakses tanggal 4 Juli 2012.

2. “Presiden Mohamed Mursi Dilantik,” Kompas, 30 Juni 2012.

3. “Mesir Menyambut Presiden Baru Dengan Damai,” Kompas, 25 Juni 2012.

4. “Mursi Berhadapan Dua Tantangan Besar,” Kompas, 25 Juni 2012.

5. “Menyongsong Harapan Baru Untuk Mesir,” http://www.centroone.com/news/2012/06/4v/menyongsong-harapan-baru-untuk-mesir/, diakses tanggal 5 Juli 2012.

6. “Masa Depan Mesir,” Kompas, 5 Juli 2012.

Perilaku Agresi Pengemudi Kendaraan Bermotor

di JakartaSulis Winurini*)

Abstrak

Sempitnya ruang gerak, tingginya mobilitas penduduk, dan rasio kendaraan yang tidak sebanding dengan jumlah jalan yang disediakan mengakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kondisi ini memberi tekanan tersendiri bagi para pengemudi hingga memicu mereka untuk menampilkan perilaku agresi pada saat berkendara. Perilaku tersebut memperbesar peluang kecelakaan lalu lintas karena berisiko mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

A. Pendahuluan

Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan jantung pemerintahan Indonesia. Segala fasilitas, mulai dari pendidikan, hiburan, perbelanjaan, dan lainnya tersedia di Jakarta. Jakarta menjadi pusat bisnis, sehingga permintaan akan tenaga kerja menjadi tinggi dibanding dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik bagi semua orang untuk datang ke Jakarta, baik untuk menetap maupun untuk mencari nafkah. Jakarta pun menjadi kota dengan penduduk terpadat dibanding kota lainnya di Indonesia.

Dengan kepadatannya, ruang gerak di Jakarta menjadi sempit, sementara mobilitasnya juga sangat tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan PT Pamintori Cipta pada tahun 2008, jumlah pengguna jalan di Jakarta bertambah menjadi 20,7 juta perjalanan per hari. Sebagian besar orang melakukan perjalanan di Jakarta adalah

untuk ke tempat kerja, alasan lainnya adalah untuk sekolah, aktivitas belanja, urusan bisnis, dan lain-lain.

Selain digunakan untuk perjalanan dalam kota, Jakarta juga dijadikan sebagai jembatan bagi perjalanan luar kota serta distribusi barang dari pulau Jawa ke pulau Sumatera dan sebaliknya. Selain itu, masyarakat pengguna jalan bukan hanya masyarakat Jakarta tetapi juga masyarakat yang berasal dari daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Perjalanan masyarakat di Jakarta sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor, yaitu mobil, bus, taksi, dan sepeda motor. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kemampuan menambah ruas jalan semakin sulit dibandingkan penambahan kendaraan. Panjang jalan hanya bertambah kurang dari 1%, sedangkan penambahan kendaraan rata-rata 10–11% per tahun. Hingga tahun

*) Peneliti Bidang Psikologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 9 -


- 10 -

2008 terdapat 5.445.644 unit kendaraan pribadi, belum lagi kendaraan pribadi milik komuter, sementara panjang jalan yang ada di Jakarta hanya 7.651 km. Dengan demikian, beban yang ada sangat tinggi melampaui daya dukung prasarana jalan.

Angka kecelakaan dan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia tergambar dalam tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa dalam tiga tahun terakhir hingga tahun 2010, angka kecelakaan di Indonesia meningkat. PT Jasa Marga (Persero)

menyebutkan bahwa sebagian besar penyebab kecelakaan di jalan tol adalah karena human error dan perilaku agresi berkendara.

B. Perilaku Agresi Berkendara (Aggressive Driving)

Perilaku agresi berkendara terjadi ketika pengemudi kesulitan mengontrol emosinya pada saat mereka sedang berkendara. Perilaku ini biasanya ditampilkan dalam bentuk keberanian mengambil risiko di jalan raya dengan melanggar lalu lintas atau tidak menghormati keselamatan pengguna jalan lainnya, termasuk berbagai macam properti yang ada di jalanan.

Munculnya perilaku agresi berkendara disebabkan karena beberapa penyebab yang datangnya dari internal serta eksternal. Menurut Ayuningtyas dan Santoso, beberapa penyebab internal perilaku agresi berkendara adalah suasana hati, usia dan jenis kelamin, kepribadian, gaya hidup, sikap pengendara, dan intensi (niat). Sementara beberapa penyebab eksternalnya adalah kebisingan, temperatur, overcrowding, dan territoriality.

Beberapa penyebab eksternal ini sangat terwakili dengan fenomena kehidupan

di Jakarta. Sebagai kota metropolis, Jakarta memiliki permasalahan yang kompleks. Biaya hidup yang tinggi diiringi tuntutan pekerjaan yang berat, tingkat kriminalitas yang tinggi merupakan permasalahan yang menyebabkan masyarakat Jakarta menjadi frustasi. Para pengemudi sering menyalurkan rasa frustasinya tersebut pada saat berkendara hingga tampil perilaku agresi di jalanan. Rasa frustasi semakin menjadi ketika mereka dihadapkan pada kemacetan lalu lintas

Apabila mengacu pada NYS Department of Motor Vehicles Governor’s Traffic Safety Committee (2005), pelanggaran lalu lintas seperti: Pelanggaran batas kecepatan,

perpindahan jalur kendaraan secara tidak aman, melanggar tanda-tanda lalu lintas, jarak dengan kendaraan lain yang terlalu dekat, tidak memberikan sen ketika berpindah jalur, dan cara mengendarai yang mengganggu, merupakan karakterisasi dalam perilaku agresi berkendara. Pelanggaran lalu lintas merupakan kelalaian pengemudi dalam berkendara dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, pada bulan Februari 2012, sebanyak 624 dari 634 kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian pengemudi, 277 kejadian di antaranya karena pengemudi tidak tertib lalu lintas.

Contoh kasus agresi yang ditampilkan oleh pengemudi Jakarta dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah kasus Afriyani Susanti dalam kecelakaan Tugu Tani. Kecelakaan ini menewaskan sembilan orang pejalan kaki dikarenakan pengemudi berani ambil resiko menyetir dalam kondisi mabuk. Dalam kondisi mabuk, pengemudi memacu mobil dengan kecepatan tinggi sehingga mobil menjadi sulit dikontrol.

Contoh lain yang akhir-akhir ini menyita perhatian adalah kasus kecelakaan bus Mayasari Bakti. Pengemudi bus terbukti lalai dalam mengendarai bus karena bermain ponsel saat berkendara, sementara

Tabel Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotorberdasar Tingkat Kecelakaan Tahun 2005–2010

No Jenis 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Kecelakaan 91.623 87.020 48.508 59.164 62.960 66.488

2Korban Luka- Meninggal Dunia- Luka Berat- Luka Ringan

103.32316.11535.89151.317

101.35415.76233.28252.310

82.58816.54820.18045.860

99.35020.18823.44055.722

106.38419.97923.46962.936

109.87819.87326.19663.809

3 Kerugian (Juta) 51.56 81.85 103.29 131.21 136.29 158.26

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia

- 11 -

pengemudi lainnya mengaku tertidur sehingga bus menghantam sepeda motor dan kendaraan lainnya. Sementara kasus Nissan Juke yang menabrak papan reklame hingga terbakar juga dinilai karena kelalaian pengemudi Olivia Dewi yang menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi.

Dari contoh-contoh kasus yang ada tampak bahwa para pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki persepsi resiko yang rendah pada saat berkendara. Oleh karenanya, mereka berani mengambil keputusan yang beresiko dalam berkendara, misalnya mengemudi pada saat kondisi mabuk, mengemudi sembari memainkan handphone, atau mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Berdasarkan penelitian terhadap 53 responden yang dilakukan oleh Budiman dan Santoso, persepsi pengemudi motor terhadap resiko berkendara cenderung rendah. Para pengendara motor tidak memprioritaskan keselamatan dirinya pada saat mengambil keputusan berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah menyala. Munculnya keputusan para pengendara sepeda motor untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala lebih dikarenakan mereka merasa tidak memiliki kepentingan atau tujuan untuk melanggar lampu merah.

Dibanding keselamatan diri-sendiri, kehadiran polisi dan alasan-alasan lain yang melibatkan dirinya sendiri, seperti suasana hati, dianggap lebih berperan di dalam keputusan mereka untuk melanggar lampu merah. Posisi mereka sebagai pengendara sepeda motor memberikan perasaan kontrol atas situasi yang dihadapinya. Diduga, ada adaptasi dalam mempersepsi risiko kecelakaan. Oleh karena mereka tidak pernah mengalami kecelakaan akibat pelanggaran lampu lalu lintas, maka mereka mempersepsikan tindakan pelanggaran lampu lalu lintas berisiko rendah.

Menurut Ayuningtyas dan Santoso, tingkah laku melanggar tanda-tanda lalu lintas yang paling sering dilakukan oleh pengemudi bus adalah mengambil penumpang di jalur lambat saat jalan lancar. Bukan hal yang aneh lagi para pengemudi bus berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi, balap-membalap dengan rekan sesama pengemudi bus yang lain. Mereka sering menyalip antrian, bahkan dengan cara yang kasar, hanya karena tidak sabar mengantri dan ingin cepat-cepat

sampai tujuan. Perilaku yang demikian jelas-jelas merugikan pengguna jalan yang lain. Selain menimbukan kemacetan lalu lintas, perilaku tersebut memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Fenomena-fenomena tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Ayuningtyas dan Santoso. Menurut hasil penelitian, intensi para pengendara bus untuk mematuhi tanda-tanda lalu lintas tergolong tinggi, sementara tingkah laku mereka untuk melanggar tanda-tanda lalu lintas tergolong rendah. Dalam hal ini, pengendara bus sudah memiliki cukup kesadaran bahwa tanda-tanda lalu lintas harus dipatuhi dan mereka sudah memiliki intensi untuk mematuhinya.

Perbedaan antara fenomena yang ada dengan hasil penelitian bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, ada hal-hal yang bersifat eksternal yang mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas, misalnya setoran yang harus terpenuhi setiap harinya. Kedua, hukuman yang diberikan oleh polisi atau dinas perhubungan kepada pengendara bus yang melanggar tanda-tanda lalu lintas kurang konsisten. Ketiga, ada kecenderungan subyek memberi kesan baik dalam mengisi kuesioner akibat adanya perasaan dinilai.

C. Penutup

Berdasarkan beberapa penelitian, intensi para pengemudi untuk mematuhi lalu lintas lebih dikarenakan faktor eksternal. Pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam penertiban aturan lalu lintas. Bukan hanya pengemudi yang perlu disorot, namun polisi sebagai figur otoritas harus mampu menunjukkan perannya secara optimal.

Polisi harus mampu menerapkan aturan lalu lintas secara konsisten. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kepatuhan para pengemudi sangat tergantung pada kehadiran polisi. Perlu dipikirkan penempatan polisi di tempat-tempat yang rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. Polisi harus menerapkan aturan kepada para pengemudi. Apabila konsekuensi negatif yang diberikan oleh polisi tidak diterapkan secara konsisten, maka penguatan perilaku untuk mematuhi aturan berlalu lintas akan sulit dilakukan. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka para pengemudi justru akan beradaptasi pada situasi ini

- 12 -

dan tidak jera untuk melanggar aturan lalu lintas.

Terkait pentingnya kehadiran figur otoritas untuk menegakkan aturan lalu lintas, maka pemerintah perlu berkreasi untuk memperbanyak figur otoritas untuk memicu kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas. Perlu ditempatkan kamera pada lampu lalu lintas dalam posisi yang terlihat oleh para pengendara. Kamera ini bisa berfungsi untuk mencatat identitas pada pengemudi yang melanggar lampu merah. Dari hasil pencatatan kamera, pihak polisi dapat memberikan tilang kepada pengendara yang melanggar lampu lalu lintas. Pemberian tilang dilakukan sesegera mungkin dan disertai penjelasan bahwa tilang diberikan karena pelanggaran lampu lalu lintas. Dengan demikian, timbul asosiasi antara lampu lalu lintas dengan tilang sehingga lampu lalu lintas dapat menjadi figur otoritas yang membuat pengendara mematuhinya.

Untuk meningkatkan persepsi para pengemudi akan resiko kecelakaan, diperlukan keaktifan dinas perhubungan untuk membekali para pengemudi dengan pengetahuan mengenai pentingnya keselamatan diri pada saat berkedara. Misalnya, pembekalan pengetahuan pada saat akan memberikan Surat Izin Mengemudi. Pembekalan pengetahuan juga bisa diberikan dengan melakukan sosialisasi via kampanye atau iklan di media-media yang ada. Supaya tepat sasaran, sosialisasi dilakukan di tempat-tempat yang rawan kecelakaan. Perlu ditempatkan papan peringatan berisi risiko kecelakaan di persimpangan yang terdapat lampu lalu lintas. Perlu pula disajikan data-data mengenai jumlah kecelakaan yang ada supaya para pengemudi bisa lebih berhati-hati dalam berkendara.

Cara lain untuk mensosialisasikan perilaku berkendara yang baik adalah dengan memberikan pelatihan. Salah satu materi yang penting adalah pengendalian emosi saat berkendara. Para pengemudi perlu tahu tips-tips yang harus dilakukan untuk mengontrol emosi saat berkendara. Apabila tingkat agresi para pengemudi memang sudah membahayakan, tampaknya peran psikolog diperlukan untuk melakukan terapi pengendalian emosi kepada mereka. Supaya tepat sasaran, pelatihan bisa ditujukan kepada komunitas pengendara

sepeda motor, mobil, bus serta pengemudi lainnya.

Dalam rangka menurunkan perilaku agresi para pengemudi, DPR RI perlu mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dan memberi masukan kepada pemerintah untuk mendorong mereka lebih serius menjalankan tugas-tugasnya.

Rujukan:1. Ayuningtyas, Diah Setyowati., Santoso,

Guritnaningsih. (2007). Hubungan Antara Intensi Untuk Mematuhi Rambu-Rambu Lalu Lintas Dengan Perilaku Melanggar Lalu Lintas Pada Supir Bus Di Jakarta. Jurnal Psikologi Sosial Vol 13. No.01, Januari 2007. ISSN: 0853-3997.

2. Granita, Santoso, Guritnaningsih. (2007). Pengaruh Tugas Ganda Terhadap Waktu Reaksi Menginjak Rem Pada Perempuan Usia 20-25 Tahun. Jurnal Psikologi Sosial Vol 13. No.01, Januari 2007. ISSN: 0853-3997.

3. Prijanto, “Mengurai Kemacetan Di Jakarta,” http://www.beritajakarta.com/download/mengurai_kemacetan_buku_coklat.pdf, diakses tanggal 3 Juli 2012.

4. “Angka Kecelakaan di Tol Masih Tinggi,” http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/81329, diakses tanggal 3 Juli 2012.

5. “58.978 Kecelakaan Lalu Lintas Dikarenakan Pengemudi,” http://www.tribunnews.com/2012/02/14/8.978-kecelakaan-lalu-lintas-dikarenakan-pengemudi, diakses tanggal 3 Juli 2012.

6. “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2010,” http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daf tar=1&id_subyek=17&notab=14, diakses tanggal 3 Juli 2012.

7. “Aggressive Driving, A Ten Minute Training Topic Presentation,” http://my.safetyfirst.c o m / t e n m i n t r a i n i n g t o p i c s /AggressiveDriving2008lrgfile.ppt, diakses tanggal 5 Juli 2012.

8. “Pengemudi Lalai Dominasi Kecelakaan Awal 2012,” http://us.metro.news.viva.co.id/news/read/297382-pengemudi-lalai-dominasi-kecelakaan-awal-2012, diakses tanggal 5 Juli 2012.

Defisit Neraca PerdaganganHilma Meilani*)

Abstrak

Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2012 kembali mengalami defisit sebesar US$485,9 juta. Ini merupakan defisit kedua kalinya pada tahun 2012 setelah April 2012 defisit sebesar US$764,7 juta. Badan Pusat Statistik (selanjutnhya disingkat BPS) mencatat impor Indonesia Januari–Mei 2012 meningkat 16,62% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara nilai ekspor hanya naik 1,48%. Total impor Indonesia Mei 2012 didominasi oleh impor bahan baku/penolong sebesar 73,53%, sehingga diperlukan upaya Pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan, baik dari sisi ekspor maupun impor.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. PendahuluanBPS mengungkapkan, untuk kedua kalinya

dalam tahun 2012 Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Defisit perdagangan bulan Mei 2012 tercatat sebesar US$485,9 juta, turun dari April yang defisit sebesar US$764,7 juta. Dalam 10 tahun terakhir, hanya lima bulan Indonesia mengalami defisit perdagangan. Tiga defisit sebelumnya terjadi pada Juli 2010 sebesar US$139 juta, Juli 2008 sebesar US$341 juta, dan April 2008 defisit US$725 juta. Impor Indonesia Januari–Mei 2012 melonjak hingga 16,62% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sementara nilai ekspor naik 1,48%.

Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, kenaikan impor secara tajam tidak perlu dirisaukan sepanjang berupa bahan baku/penolong dan barang modal, karena impor barang modal dapat memacu produksi, dan impor bahan baku mendorong ekspor produk bernilai tambah pada waktu mendatang.

Berdasarkan data BPS, ekspor terbesar pada Mei 2012 berasal dari ekspor nonmigas berupa bahan bakar mineral sebesar US$2.498,8 juta (19,05% dari total ekspor nonmigas), diikuti lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$1.292,6 juta (9,85%). Peningkatan ekspor nonmigas terbesar Mei 2012 terjadi pada karet dan barang dari karet sebesar US$141,9 juta, sedangkan penurunan

terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$469,9 juta. Dari total impor Indonesia Mei 2012, impor bahan baku/penolong berkontribusi terbesar, yaitu 73,53% (US$12.654,7 juta), barang modal sebesar 19,82% (US$3.411,9 juta), dan barang konsumsi sebesar 6,65% (US$1.144,1 juta).

Tingginya impor bahan baku/penolong, dan melemahnya ekspor akibat penurunan harga sejumlah komoditas ekspor unggulan (batubara, minyak kelapa sawit, dan karet) perlu diantisipasi oleh Pemerintah, dan perlu upaya Pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor dan mengurangi ketergantungan industri di Indonesia terhadap bahan baku impor,

B. Neraca PerdaganganNeraca perdagangan (balance of trade)

merupakan salah satu komponen penting dari neraca pembayaran (balance of payment). Neraca perdagangan mencatat nilai ekspor dan impor barang yang biasanya dinyatakan dalam dolar AS. Di dalam neraca perdagangan, dalam hal ekspor dan impor, biasanya dibedakan antara ekspor dan impor primer (pertambangan dan pertanian) dengan ekspor dan impor nonprimer. Di Indonesia, hal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ekspor dan impor migas, serta ekspor dan impor nonmigas. Neraca perdagangan yang positif

*) Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 13 -


- 14 -

berarti ekspornya melebihi impor, atau surplus perdagangan, sementara neraca perdagangan negatif berarti impornya melebihi ekspor, atau defisit perdagangan.

Perkembangan neraca perdagangan Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan Mei 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

Neraca perdagangan Indonesia periode Januari–Mei 2012 mengalami surplus sebesar US$2.615,5 juta, namun pada bulan April 2012 neraca perdagangan defisit sebesar US$764,7 juta, dan pada bulan Mei 2012 defisit sebesar US$485,9 juta.

C. Perkembangan EksporNilai ekspor Indonesia periode Januari–Mei

2012 meningkat 1,48% dibanding periode yang sama tahun 2011 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Berdasarkan negara tujuan utama, ekspor nonmigas terbesar pada Mei 2012 adalah ke China yaitu US$1.850,1 juta atau 14,10% dari total ekspor nonmigas Indonesia, dan Jepang sebesar US$1.588,8 juta (12,11%). Pada Januari–Mei 2012, China merupakan negara tujuan ekspor terbesar sebesar US$8.881,9 juta (13,82%), Jepang

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia 2009 – Mei 2012 (Juta US$)

Uraian

Nilai (Juta US$) Pertumbuhan

2009 2010 2011 April 2012 Mei 2012 Jan-Mei 2012 2010 2011

Ekspor 116.490,7 157.779,1 203.616,7 16.713,2 16.724,8 81.415,0 35,4% 29,1%

Ekspor Migas 19.018,3 28.039,6 41.593,2 3.560,7 3.608,2 17.153,1 47,4% 48,3%

Ekspor Nonmigas 97.472,4 129.739,5 162.023,5 12.612,5 13.116,6 64.261,9 33,1% 24,9%

Impor 96.855,9 135.663,3 177.299,3 16.937,9 17.210,7 79.895,7 40,1% 30,7%

Impor Migas 18.988,6 27.412,7 40.685,8 4.120,4 3.608,0 18.249,3 44,4% 48,4%

Impor Nonmigas 77.867,3 108.250,6 136.613,5 12.817,5 13.602,7 61.646,4 39,0% 26,2%

Neraca Perdagangan 19.634,8 22.115,8 26.317,4 -764,7 -485,9 1.519,3 12,6% 19,0%

Migas 29,7 626,9 907,4 -559,7 0,2 -1.096,2 2010,8% 44,7%

Nonmigas 19.605,1 21.488,9 25.410,0 -205,0 -486,1 2.615,5 9,6% 18,2%

Sumber: BPS dan Kementerian Perdagangan

Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Ekspor Indonesia Januari – Mei 2012

Uraian

Nilai FOB (Juta US$) % Peruba-han Mei

2012 thd April

2012

% Peruba-han Jan-Mei

2012 thd 2011

% Peran thd Total Jan-Mei 2012April 2012 Mei 2012 Jan-Mei

2011Jan-Mei 2012

Total Ekspor 16.173,2 16.724,8 80.229,2 81.415,0 3,41 1,48 100,00

Migas 3.560,7 3.608,2 15.990,5 17.153,1 1,33 7,27 21,07

Minyak Mentah 1.064,1 1.080,7 5.278,7 5.483,4 1,56 3,88 6,74

Hasil Minyak 391,5 362,5 2.230,9 1.948,1 -7,39 -12,68 2,39

Gas 2.105,1 2.165,0 8.480,9 9.721,6 2,84 14,63 11,94

Non Migas 12.612,5 13.116,6 64.238,7 64.261,9 4,00 0,04 78,93

Sumber: BPS

Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Impor Indonesia Januari – Mei 2012

Uraian

Nilai FOB (Juta US$) % Peruba-han Mei 2012 thd

April 2012

% Peruba-han Jan-Mei

2012 thd 2011

% Peran thd Total Jan-Mei 2012April 2012 Mei 2012

Jan-Mei 2011

Jan-Mei 2012

Total Ekspor 16.937,9 17.210,7 68.508,9 79.895,7 1,61 16,62 100,00

Migas 4.120,4 3.608,0 15.995,2 18.249,3 -12,44 14,09 22,84

Minyak Mentah 1.189,0 1.071,9 4.166,9 5.028,4 -9,85 20,67 6,29

Hasil Minyak 2.262,4 2.321,6 11.251,1 11.625,6 2,62 3,33 14,55

Gas 669,0 214,5 577,2 1.595,3 -67,94 176,39 2,00

Non Migas 12.817,5 13.602,7 52.513,7 61.646,4 6,13 17,39 77,16

Sumber: BPS

- 15 -

sebesar US$7.273,8 juta (11,32%), dan Amerika Serikat sebesar US$6.141,8 juta (9,56%). Ketiga negara tersebut menguasai pasar ekspor Indonesia sebesar 34,7%, diikuti ASEAN dengan pangsa pasar 19,99%, Uni Eropa 11,87%.

Nilai ekspor Indonesia pada Mei 2012 meningkat 3,41% dibandingkan April 2012, disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah dan gas, sementara ekspor hasil minyak mengalami penurunan. Harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia turun dari US$124,63 per barel pada April 2012 menjadi US$113,76 per barel pada Mei 2012. Ekspor hasil industri periode Januari–Mei 2012 turun 3,06% dibanding periode yang sama tahun 2011, ekspor hasil pertanian turun 2,64%, sedangkan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 12,71%. Kontribusi ekspor produk industri sebesar 59,01%, produk pertanian sebesar 2,55%, produk pertambangan dan lainnya sebesar 17,37%, dan migas sebesar 21,07%.

D. Perkembangan ImporNilai impor Indonesia periode Januari–Mei

2012 meningkat 16,62% dibanding periode yang sama tahun 2011 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Berdasarkan negara asal barang utama, impor nonmigas terbesar pada Mei 2012 berasal dari China sebesar US$2.788,2 juta atau 20,50% dari keseluruhan impor nonmigas Indonesia, diikuti Jepang sebesar US$1.925,5 juta (14,16%). Secara keseluruhan, terdapat tiga belas negara yang memberikan peran sebesar 81,54% dari total impor nonmigas Indonesia bulan Mei 2012.

Pada bulan Januari–Mei 2012, Cina merupakan negara tujuan impor terbesar dengan nilai US$11.893,7 juta (19,29%), Jepang sebesar US$9.659,4 juta (15,67%), Thailand sebesar US$4.730,1 juta (7,67%). Dibandingkan periode Januari-Mei 2011, impor dari tiga belas negara utama meningkat 17,91%, terutama Jepang meningkat US$2.585,5 juta (36,55%), China meningkat US$2.147,9 juta (22,04%).

Nilai impor Indonesia pada Mei 2012 meningkat 1,61% dibandingkan April 2012, disebabkan oleh peningkatan impor nonmigas 6,13%, sedangkan impor migas turun 12,44%. Penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya impor minyak mentah dan gas, sedangkan impor hasil minyak mengalami peningkatan.

E. Penyebab Defisit Penyebab defisit neraca perdagangan

Mei 2012 adalah melemahnya ekspor akibat penurunan harga sejumlah komoditas ekspor unggulan (batubara, minyak kelapa sawit, dan karet), penurunan permintaan di tengah krisis ekonomi Eropa, dan besarnya volume impor. Defisit perdagangan juga terjadi karena defisit

perdagangan meluas ke negara mitra dagang, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Impor Indonesia bulan Mei 2012 didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal. Peningkatan impor barang modal dipicu oleh meningkatnya impor kapal terbang dan bagiannya, telepon seluler, loader (elektronik), dan damper, serta kebijakan hilirisasi industri Pemerintah sehingga kebutuhan mesin dan peralatan meningkat. Peningkatan impor bahan baku disebabkan banyak industri yang mengandalkan bahan baku impor, seperti industri sepatu, farmasi, dan otomotif. Menurut kalangan pelaku usaha sepatu, selama ini Indonesia mengimpor karet dari Korea Selatan dan China, padahal kedua negara itu hanya mengolahnya hingga siap menjadi bahan baku industri sepatu. Sedangkan industri farmasi mengimpor lebih dari 95% bahan baku dari India, China, dan beberapa negara Eropa.

Cardoso dan Faletto (1979), ekonom yang memiliki pandangan tentang ketergantungan ekonomi suatu negara, menyatakan bahwa ketergantungan tercipta karena ketidakmampuan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan kekuatan internal, dimana akumulasi dan ekspansi modal tidak bisa mendinamisasi kemampuan sumber daya lokal dalam sistem ekonomi. Hal lain yang menciptakan ketergantungan, yaitu keberadaan industri padat modal yang tergantung teknologi asing dan produk impor yang digunakan untuk melayani konsumsi masyarakat elite.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan impor bahan baku/penolong yang tinggi merupakan cermin ketergantungan industri dalam negeri. Impor bahan baku/penolong yang tinggi tanpa diimbangi dengan ekspor tidak akan memberi manfaat bagi perolehan devisa negara, karena produk yang dihasilkan hanya digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika, defisit perdagangan disebabkan oleh lemahnya struktur ekspor yang bergantung pada sumber daya alam (SDA), sementara krisis global menyebabkan harga komoditas jatuh. Pemerintah perlu mempersiapkan industri manufaktur dasar agar bisa memenuhi kebutuhan barang modal dan pengolahan bahan baku, serta mengutamakan pembangunan industri manufaktur berbasis SDA seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan.

F. Mengurangi Ketergantungan Impor dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekspor

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan empat strategi untuk menyikapi pelemahan ekspor. Pertama, memaksimalkan kegiatan promosi melalui kegiatan pameran di luar dan dalam negeri. Kedua, memprioritaskan

- 16 -

pendekatan ekspor dengan mengedepankan nilai tambah daripada volume. Ketiga, melakukan ekspansi ke pasar nontradisional melalui kegiatan misi dagang. Keempat, penguatan pasar domestik dengan memaksimalkan konsumsi produk dalam negeri.

Kemendag merinci impor barang setengah jadi (secondary industry) mencapai 40%, komoditas primer 28,2%, barang jadi (advanced industry) 22,6%, dan barang primer (primary industry) 8,9%. Komoditas primer adalah produk yang masih mentah seperti lateks karet, produk primer merupakan barang yang sudah diolah tetapi masih sangat sederhana seperti karet kering. Tingginya impor bahan baku tersebut belum diikuti oleh ekspor barang jadi. Komposisi ekspor 40% berupa produk primary industry, 25,2% komoditas primer, dan 24,3% secondary industry, dan advanced industry 10,5%. Pemerintah akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dengan mengembangkan industri barang setengah jadi di semua sektor yang selama ini menggantungkan pasokan bahan baku dari luar negeri.

Untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, salah satu langkah Pemerintah adalah mengendalikan ekspor bahan tambang mentah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Hasil tambang mentah tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan energi industri di dalam negeri.

Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan bahwa persoalan hambatan logistik harus dipecahkan Pemerintah, mengingat pelaku usaha mengimpor bahan baku karena kemudahan transportasi sehingga lebih kompetitif. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menyarankan Indonesia mengembangkan industri dasar untuk memproduksi barang modal guna mengurangi ketergantungan impor.

Untuk memperbaiki neraca perdagangan perlu upaya Pemerintah untuk melakukan perbaikan dari sisi ekspor maupun impor. Perbaikan di sisi ekspor antara lain dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk ekspor, mencari pasar ekspor yang baru, dan mengurangi ekspor hasil tambang untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Di sisi impor, Pemerintah dapat menerapkan kebijakan proteksi, terutama terhadap barang-barang impor berupa barang konsumsi, dan membangun industri manufaktur dasar untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan pengolahan bahan baku.

G. PenutupIndonesia kembali mencatatkan defisit

neraca perdagangan pada bulan Mei 2012 akibat melemahnya ekspor akibat penurunan harga sejumlah komoditas ekspor unggulan (batubara, minyak kelapa sawit, dan karet), dan penurunan permintaan di tengah krisis ekonomi Eropa, serta besarnya volume impor. Impor Indonesia bulan Mei 2012 didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal.

Untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Pemerintah perlu melakukan perbaikan dari sisi ekspor maupun impor, antara lain meningkatkan ekspor dengan mencari pasar baru, meningkatkan mutu hasil ekspor, menahan laju impor dengan membangun industri dasar untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menerapkan kebijakan proteksi terhadap impor barang konsumsi.

Struktur ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas SDA (batubara, minyak kelapa sawit, dan karet) yang rentan terhadap fluktuasi harga, sementara impor Indonesia masih didominasi oleh bahan baku/penolong. Impor bahan baku/penolong yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih tergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Impor bahan baku yang tinggi tanpa diimbangi peningkatan ekspor tidak akan meningkatkan perolehan devisa negara karena produk yang dihasilkan hanya untuk konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah (value added) dan daya saing terhadap produk ekspor Indonesia dengan mengoptimalkan bahan baku dalam negeri.

Rujukan:1. “Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik,”

http://www.bps.go.id/brs_file/eksim_02jul12.pdf, diakses 5 Juli 2012.

2. “Defisit Meluas Ke Beberapa Negara,” Kompas, 4 Juli 2012.

3. “Defisit Neraca Perdagangan Mengkhawatirkan,” Kontan, 3 Juli 2012.

4. “Kemandirian Ekonomi Pada Era Globalisasi,” Bisnis Indonesia, 4 Juli 2012.

5. “Ketergantungan Impor Industri Dikurangi,” Neraca, 4 Juli 2012.

6. “Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2011,” http://www.kemendag.go.id/files/publikasi/link_khusus/lakip/Laporan%20Kinerja%20Kementerian%20Perdagangan%20Tahun%202011Final%20Version.pdf, diakses 5 Juli 2012.

7. “RI Mesti Bangun Industri Dasar,” Suara Pembaruan, 3 Juli 2012.

8. “RI Perluas Pasar Ekspor,” Seputar Indonesia, 4 Juli 2012.

9. “Tak Perlu Risaukan Defisit,” Bisnis Indonesia, 3 Juli 2012.

10. Tulus Tambunan, “Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran,” LP3ES, Jakarta, 2001.

Efektivitas Pengaduan Masyarakat ke DPR RI

Ahmad Budiman*)

Abstrak

Upaya sistematis yang telah dilakukan oleh DPR RI dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mendatangkan hasil yang cukup siginifikan. Data menunjukkan, terjadi kenaikan jumlah pengaduan masyarakat ke DPR RI baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online, maupun melalui SMS Aspirasi. Namun demikian efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui pelaksanaan rapat-rapat DPR RI dan kunker juga harus semakin ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. Pendahuluan

Perubahan Konstitusi Negara Republik Indonesia membawa konsekuensi pada meningkatkan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR dalam melaksanakan fungsinya. Untuk itu setiap anggota DPR RI harus dekat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilihnya secara maksimal. Hal ini berangkat dari pemikiran khususnya mengenai sistem pemilu yang telah berhasil mengantarkan Anggota DPR RI duduk sebagai wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak. Realita ini otomatis meningkatkan fungsi keterwakilan DPR RI dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, lebih khusus lagi konstituen masing-masing yang diwakilinya.

Konsekuensinya, keberadaan wakil rakyat mengisyaratkan bahwa

tugas konstitusional anggota dewan adalah untuk lebih menyerap aspirasi rakyat sebagai wujud nyata wakil rakyat yang dipilih langsung. Dalam kerangka kedewanan, hubungan antara anggota dengan konstituen ditegaskan menjadi salah satu tugas dan wewenang DPR untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas dan wewenang ini adalah melalui media komunikasi surat pengaduan masyarakat.

B. Surat Pengaduan Masyarakat

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan surat pengaduan masyarakat ke DPR RI adalah objektivitas,

*) Peneliti bidang Komunikasi Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 17 -


- 18 -

koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan rahasia. Lahirnya Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor 03/BURT/DPR RI/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, menjadikan pedoman yang jelas dan pasti bagi AKD DPR RI maupun Setjen DPR RI untuk mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya menimbulkan perubahan pada sistem, prosedur dan mekanisme penanganan surat yang telah berjalan selama ini. Perubahan terpenting adalah diberlakukannya sistem satu pintu atas pengelolaan surat surat aspirasi dan pengaduan yang masuk ke DPR baik yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Pimpinan AKD DPR RI terkait (Komisi-komisi dan Badan) maupun surat yang bersifat tembusan.

Pembahasan surat pengaduan masyarakat terjadi pada pelaksanaan tugas dan wewenang AKD dengan tahapannya sebagai berikut:1. Surat aspirasi dan pengaduan masyarakat

yang telah dianalisis diterima Pimpinan AKD yang bersangkutan.

2. Dalam setiap masa sidang, pada masing-masing Komisi telah diagendakan rapat pembahasan surat-surat pengaduan masyarakat yang direkomendasikan oleh Pimpinan DPR RI untuk dibahas. Pengelolaan surat pengaduan yang disampaikan dalam rapat-rapat AKD minimal satu kali dalam satu bulan per masa sidang. Namun diluar agenda tersebut, apabila diperlukan masing-masing Komisi dapat mengadakan rapat pembahasan surat pengaduan masyarakat.

3. Komisi membahas tindak lanjut surat pengaduan masyarakat dalam forum Rapat Kerja (Raker) dengan pasangan kerjanya. Komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja), apabila diperlukan pendalaman atau penyelesaian segera terhadap permasalahan yang diajukan masyarakat.

4. Dalam hal AKD memberikan rekomendasi atas hasil rapat, surat rekomendasi yang ditujukan kepada

instansi atau pihak-pihak terkait disampaikan melalui Pimpinan DPR RI.

5. Hasil tindaklanjut surat pengaduan masyarakat oleh AKD disampaikan kepada Setjen DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon.

6. Khusus pengaduan yang substansinya terkait lintas Komisi, maka Pimpinan DPR RI dapat merekomendasikan tindak lanjut surat pengaduan masyarakat melalui Rapat Gabungan Komisi.

Selain melalui rapat di DPR RI, metode tindak lanjut pengaduan masyarakat juga dapat dilakukan melalui kunjungan kerja. Materi surat pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI dan telah dianalisis, selanjutnya menjadi materi yang wajib dibawa saat dilakukannya kunjungan kerja (kunker) untuk ditindaklanjuti langsung ditempat pelapor berada.

Berdasarkan sistem Pemilu yang telah dilaksanakan, Anggota Dewan Periode 2009-2014 wajib mempertanggungjawabkan keterwakilannya dengan memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai macam pengaduan ataupun aspirasi masyarakat atau konstituen. Jika sebelumnya pengaduan masyarakat dan aspirasi masyarakat disampaikan dalam bentuk yang terbatas antara lain melalui surat pengaduan masyarakat, berkunjung langsung ke DPR-RI, dan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi terkait, maka sejak Mei 2011, Dewan membuka akses lain yaitu melalui pesan singkat dan situs resmi Dewan yang dapat dipantau langsung dalam jaringan atau online.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan tindaklanjut surat pengaduan masyarakat, dilakukan melalui analisa yang mendalam terhadap berbagai kendala yang ditemukan selama ini. Pada tahun 2011 dengan disahkannya Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI, prosedur pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat semakin disempurnakan. Lebih dari itu ditetapkan juga indikator kinerja yang diperlukan untuk mengukur tingkat kinerja AKD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

- 19 -

masyarakat. Selanjutnya agar dalam pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik, maka diatur pula pola hubungan tata kerja antara sesama AKD maupun dengan Setjen DPR RI. Secara keseluruhan penyempurnaan sistem ini dimaksudkan semakin mempermudah masyarakat dalam menyampaikan surat pengaduan masyarakat ke DPR RI. Sedangkan dari sisi kuantitas, DPR RI berharap jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI pada tahun ini akan meningkat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Data berikut ini merupakan deskripsi surat pengaduan masyarakat berdasarkan bidang masalahnya yang diterima DPR RI selama tahun 2011, yaitu:

Tabel 1. Surat Masuk Pengaduan Masyarakat

melalui Surat berdasarkan Permasalahan

Periode Januari - 19 Desember 2011

No. Bidang Masalah Jumlah

1 Politik/Hukum 2034

2 Tanah/Rumah/Bangunan 580

3 Ekonomi/Keuangan 143

4 Perburuhan/Tenaga Kerja 118

5 Aparatur Negara/Kepegawaian 125

6 Sosial/Budaya 110

7 Lingkungan Hidup 49

8 Pendidikan 38

9 Kehutanan 36

10 Agama 32

11 Kesehatan 21

12 Lain-lain 147

Jumlah 3433

Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI

Tabel 2.Surat Masuk Pengaduan Masyarakat

melalui Website berdasarkan Permasalahan

Periode Mei - Desember 2011

No. Bidang Masalah Jumlah

1 Politik/Hukum 102

2 Aparatur Negara/Kepegawaian 79

3 Pendidikan 60

4 Perburuhan/Tenaga Kerja 37

5 Tanah/Rumah/Bangunan 33

6 Ekonomi/Keuangan 30

7 Sosial/Budaya 13

8 Agama 12

9 Kesehatan 12

10 Kehutanan 9

11 Lingkungan Hidup 6

12 Lain-lain 202

Jumlah 595


Tabel 3. Aspirasi melalui SMS

Periode Mei - Desember 2011

No. Bulan Jumlah

1 Mei 2701

2 Juni 2571

3 Juli 1255

4 Agustus 1128

5 September 1273

6 Oktober 6787

7 November 2608

8 Desember 3024

Jumlah 21347


Walaupun hasil analisa surat pengaduan masyarakat, diharapkan dapat membantu mempercepat AKD dalam pelaksanaan tugasnya, namun pada kenyataannya belum dapat dipergunakan secara maksimal. Upaya DPR RI untuk menyempurnakan pengelolaan surat pengaduan masyarakat, tidak sebanding optimalisasi AKD dalam menindaklanjutinya. Efektivitas tindaklanjut

surat pengaduan masyarakat, masih harus dikorbankan dengan alokasi penggunaan waktu kerja AKD pada tugas lain yang dinilai memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi. Hal ini pula yang menyebabkan tindaklanjut surat pengaduan masyarakat tidak dapat dilakukan secara tepat waktu dan aktual sesuai dengan permasalahan yang diajukan oleh masyarakat ke DPR.

- 20 -

C. Penutup

Kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya kepada DPR RI pada hakekatnya menimbulkan ketergantungan komunikasi yang perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan DPR RI untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut. Agenda rapat AKD yang membahas surat pengaduan masyarakat, perlu disusun dengan efektif dan menjadi komitmen dari seluruh Anggota AKD untuk melaksanakannya dengan optimal. Bahkan bila diperlukan, pembentukan Panja-Panja perlu ditambah dalam rangka mengusut, mendalami, dan menindaklanjuti suatu permasalahan yang diajukan oleh masyarakat secara lebih spesifik. Dan yang tak boleh dilupakan adalah, menjadi kewajiban bagi setiap AKD dan atau Anggota DPR RI yang akan melakukan Kunker untuk membawa materi pengaduan masyarakat yang terkait dengan daerah yang akan dikunjunginya.

Perlunya AKD meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan masyarakat ini juga menjadi bagian yang perlu terus disempurnakan dalam sistem pengelolaan dan media komunikasi yang digunakan. Sistem pengelolaan dan media komunikasi pengaduan masyarakat, harus senantiasa sejalan dengan dinamika perkembangan permasalahan yang dihadapi serta kemajuan teknologi yang terjadi di masyarakat.

Rujukan:1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.2. Peraturan Tata Tertib DPR RI.3. Keputusan Badan Urusan Rumah

Tangga (BURT) DPR RI Nomor 03/BURT/DPR RI/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI.

4. Laporan Pengaduan Masyakat Ke DPR RI Tahun 2011.

5. http://pengaduan.dpr.go.id/

vol iv no 13 i p3di juli 2012

Documents