vol. v no. 02 ii p3di januari 2013

H U K U M

- 1 -

Vol. V, No. 02/II/P3DI/Januari/2013

Info Singkat© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RIwww.dpr.go.idISSN 2088-2351

MENJARING HAKIM BERINTEGRITAS

MELALUI SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

Sulasi Rongiyati*)

Abstrak

Hakim melalui putusan-putusannya merupakan gerbang terakhir penegakkan keadilan. Melalui seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan diharapkan dapat terpilih pribadi berkualitas, profesional, berintegritas tinggi, serta bermoral dan beretika yang baik. Praktek pelanggaran kode etik oleh hakim agung merupakan fakta bahwa seleksi bertahap dan ketat oleh Komisi Yudisial dan DPR RI belum sepenuhnya mampu menjaring hakim agung yang berintegritas tinggi. Guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, seleksi calon hakim agung harus mengedepankan integritas dan moral etika calon tanpa mengesampingkan kualitas dan profesionalitas, sehingga diperlukan sikap kritis dan hati-hati dalam menentukan calon yang akan diusulkan dan dipilih. Integritas hakim agung terpilih harus tetap dijaga melalui penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

A. Pendahuluan

Mengawali tahun 2013, Komisi III DPR RI disibukkan dengan tugas seleksi calon hakim agung melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk mengisi kekosongan kursi hakim agung di Mahkamah Agung bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung tahun 2013 oleh Komisi III DPR RI didasarkan pada Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 24 Mei 2012 dan Keputusan rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi (pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI)

tanggal 11 Desember 2012, serta ketentuan Pasal 191 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI.

Rencananya, sebanyak 24 (dua puluh empat) calon hakim agung akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam dua tahap, untuk selanjutnya dipilih 8 (delapan) orang calon hakim agung untuk mendapat pengesahan dari Presiden. Pada tahap I nama-nama calon hakim agung yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan adalah: 1) Desnayeti M., S.H.,M.H.; 2) Dr. Muhammad Daming Sunusi S.H.,M.Hum.; 3) Drs. Burhan Dahlan S.H.,M.H.; 4) Dr.HeruIriane, S.H.,M.Hum.; 5) Made Rawa Aryawan S.H.,M.Hum,; 6) Ohan Burhanudin S.H.,M.H.; 7) Wahidin

*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 2 -

S.H.,M.H.; 8) James Butar-Butar S.H.,M.Hum.; 9) Amriddin S.H.,M.H.; 10) I Gusti Agung Sumanatha S.H.,M.H.; 11) Anna Sumiyati S.H.,M.H.; dan 12) Dr.H.M. Syarifuddin S.H.,M.H.

Selanjutnya pada tahap II, uji kelayakan dan kepatutan diikuti oleh: 1) Prof.Dr. Waty Suwarty S.H.,M.H.; 2) Suhardjono S.H.,M.H.; 3) Dr. Nommy H.T. Siahaan S.H.,M.H.; 4) M.Jusran Thawab S.H.,M.H.; 5) Dr. Irfan Fachruddin S.H.,C.N.; 6) Is Sudaryono S.H.,M.H.; 7) Hamdi S.H.,M.Hum.; 8) Dr. Yakup Ginting S.H.,C.N.,M.Kn.; 9) Tumpak Situmorang S.H.,M.H.; 10) Margono S.H.,M.Hum.,M.M.; 11) Sri Muryanto S.H.,M.H..; dan 12) Sumardidjatmo S.H.,M.H. Calon hakim agung yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut merupakan nama-nama yang diajukan oleh Komisi Yudisial setelah melalui tahapan seleksi administratif, kualitas dan kepribadian yang dilakukan secara ketat dan transparan.

Di tengah carut marut penyelenggaraan peradilan di Indonesia, seleksi calon hakim agung seolah menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, agar calon hakim yang terpilih benar-benar manusia berkualitas yang memiliki kemampuan, moral, dan integritas tinggi, sehingga mampu mengawal penegakkan hukum secara adil. Meski rekrutmen hakim agung dilakukan melalui seleksi ketat, berbagai kasus yang melibatkan hakim dan mencoreng dunia peradilan Indonesia masih saja terjadi, seperti kasus pelanggaran berat yang dilakukan salah satu hakim agung, Ahmad Yamani yang terbukti melakukan pemalsuan berkas putusan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus narkoba Hengky Gunawan. Kasus ini berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat yang bersangkutan dari jabatan hakim agung. Kondisi ini menunjukkan, masih ada hakim agung yang kurang berkualitas dan memiliki integritas rendah.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan, apa peran seleksi hakim agung dalam mencari calon hakim agung yang berintegritas dan bagaimana seharusnya pengawasan terhadap perilaku hakim agung?

B. Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengejawantahan amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui pembentukan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial).

Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon hakim agung secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Melalui seleksi administratif, kualitas dan kepribadian, Komisi Yudisial berusaha mengetahui kemampuan, profesionalitas, integritas, dan moral calon hakim agung. Peran serta masyarakat untuk memberikan masukkan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung juga sudah dilibatkan sejak proses pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat oleh Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar Komisi Yudisial mengetahui rekam jejak calon secara lengkap dan akurat. Khusus untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan hakim sesuai dengan kompetensinya, Komisi Yudisial mensyaratkan calon hakim agung membuat karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan oleh Komisi Yudisial.

Berdasar pada tahapan dan mekanisme seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial secara terbuka dan transparan dengan berpedoman pada standar-standar yang telah ditentukan, maka dapat diasumsikan calon-hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI merupakan calon-calon yang terseleksi dengan kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3 -

C. Urgensi Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI bertujuan untuk mewujudkan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pemilihan hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Di samping itu juga dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu kearifan dan sifat kritis Anggota Komisi III dalam menggali dan menilai kualitas dan kapasitas calon hakim agung dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, para calon hakim agung diwajibkan membuat makalah dengan topik tertentu dan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengetahui visi dan misi, integritas dan komitmen, serta kapasitas dan kompetensi yang dimiliki para calon hakim agung. Dengan demikian selain kualitas, profesionalitas, dan pengalaman, calon hakim agung harus dapat mempertanggungjawabkan integritas moral etikanya. Hal ini dapat dipahami mengingat pengadilan merupakan pintu terakhir bagi pencari keadilan dan hakim melalui putusannya menjadi penentu tegaknya keadilan di masyarakat.

Kasus jawaban calon hakim agung, Muhammad Daming Sunusi (Daming), dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI yang dianggap tidak peka dan melukai perasaan korban pemerkosaan menjadi contoh betapa pentingnya sikap kritis DPR dalam menilai visi misi, integritas, kualitas, dan profesional calon hakim agung melalui penilaian terhadap pemahaman, pandangan, dan sikap calon hakim agung dalam mengatasi suatu masalah yang tergambar dari makalah yang dibuat dan jawaban lisan atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR. Dalam kaitan ini selain dibutuhkan keahlian anggota dewan dalam mengajukan topik makalah dan pertanyaan lisan, diperlukan pula kemampuan untuk menilai makalah yang dibuat dan jawaban yang disampaikan oleh setiap calon hakim agung. Karena pada hakekatnya makna uji kelayakan dan kepatutan tersebut terletak pada penilaian terhadap jawaban yang disampaikan calon hakim agung.

Transparansi dalam penyelenggaraan seleksi juga menjadi faktor penting karena masyarakat dapat terlibat untuk memberikan masukan secara obyektif atas pencalonan seseorang yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.

D. Penegakkan Kode Etik

Hakim merupakan figur sentral dalam institusi peradilan, maka hakim berkewajiban menunjukkan sikap yang cerdas baik moral maupun perilakunya dalam menjalankan fungsi yudisial maupun kesehariannya sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim serta mempunyai integritas yang tinggi terhadap keilmuannya.

Penyelenggaraan seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan secara ketat, transparan, dan objektif dengan tujuan untuk mendapatkan calon hakim agung yang berkualitas, profesional, dan berintegritas tinggi seakan menjadi tanpa makna jika setelah menjabat sebagai hakim agung tidak ada pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim agung. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penegakkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Hal tersebut sesuai dengan tugas Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Komisi Yudisial bahwa:

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:a. melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap perilaku Hakim;b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan

dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan

e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

- 4 -

Meskipun merupakan amanat undang-undang, dalam mengimplementasikan penegakkan kode etik, Komisi Yudisial harus bertindak secara arif dan hati-hati mengingat putusan Majelis Kehormatan Hakim atas pelanggaran kode etik dapat berdampak besar terhadap karir seorang hakim. Sebagai contoh dalam kasus calon hakim agung, Daming, yang juga menjabat sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Palembang, Komisi Yudisial merekomendasikan pemberhentian dengan hormat karena yang bersangkutan dianggap telah melanggar kode etik atas pendapatnya yang kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung terkait kasus hukuman mati untuk pemerkosa. Meski pendapat Daming dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan kepercayaan publik, terutama korban pemerkosaan, rekomendasi Komisi Yudisial perlu dicermati dan dianalisa secara mendalam.

Beberapa kalangan berpendapat rekomendasi Komisi Yudisial tidak tepat jika yang menjadi obyek pelanggaran adalah pendapat Daming sebagai calon hakim agung yang sedang melakukan uji kelayakan dan kepatutan karena pendapat tersebut dikemukakan tidak dalam konteks penanganan perkara. Lain halnya jika rekomendasi Komisi Yudisial didasarkan pada perilaku Daming sebagai hakim pengadilan tinggi. Seperti diketahui dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, seorang hakim dituntut berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional.

E. Penutup

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan wadah untuk menjaring calon hakim agung yang memiliki profesionalitas dan integritas tinggi. Dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPR harus mampu menggali tingkat kualitas dan kapasitas yang dimiliki calon hakim agung tidak hanya terbatas pada penguasaan pengetahuan dan keilmuannya, tetapi yang lebih utama adalah integritas dan akuntabilitas moral harus menjadi pertimbangan anggota DPR dalam menentukan calon hakim agung yang akan dinyatakan lulus

uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu terjaganya transparansi pelaksanaan seleksi calon hakim agung sejak tahap awal mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memberi masukkan terkait rekam jejak calon hakim agung.

Dalam menjaga kehormatan, martabat dan integritas hakim agung, pengawasan terhadap penegakkan kode etik dan perilaku hakim harus ditingkatkan dengan menyinergikan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Rujukan:1. Budi Gunawan, “Pemerkosa,” Forum

Keadilan, No. 39, 3 Februari 2013.2. “Hakim Agung: Tidak Ada yang Berani

Perbaiki MA,” Kompas, 23 Januari 2013.3. “DPR Lakukan Uji Kelayakan Hakim

Agung,” www.tempo.com, diakses 25 Januari 2013.

4. “DPR Terima 12 Nama Calon Hakim Agung,” www.kompas.com, diakses 25 Januari 2013.

5. “LBH Dukung KY dalam Pemberhentian Daming Sanusi,” www.seru.com, diakses 28 Januari 2013.

6. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

H U B U N G A N I N T E R N A S I O N A L

- 5 -



ANCAMAN KOREA UTARA DAN

STABILITAS KAWASANSimela Victor Muhamad*)

Abstrak

Korea Utara kembali menarik perhatian dunia internasional belakangan ini, karena rezim diktator negara tersebut mengancam akan menembakkan roket berhulu ledak ke arah Amerika Serikat sebagai reaksi atas disepakatinya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam peluncuran roket Korut pada bulan Desember 2012 lalu. Ancaman tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan berdampak pada stabilitas kawasan. Negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia, perlu mengambil bagian dalam mengupayakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea tersebut.

A. Pendahuluan

Korea Utara (Korut) belakangan ini kembali menjadi pemberitaan media massa dan perhatian dunia internasional, terutama setelah keluar pernyataan (statement) dari pejabat pemerintah Korut pada 24 Januari 2013 yang mengancam akan meluncurkan roket berhulu ledak langsung ke arah Amerika Serikat (AS). Ancaman Korut tersebut dilontarkan sebagai reaksi negara komunis itu terhadap dikeluarkannya resolusi baru Dewan Keamanan (DK) PBB pada 22 Januari 2013 yang berisi kecaman keras atas uji coba peluncuran roket jarak jauh Korut pada 12 Desember 2012. Draf

resolusi DK PBB tersebut digagas AS melalui proses negosiasi yang alot dan mendapatkan persetujuan China, sekutu terdekat Korut.

Ancaman Korut tersebut terbilang serius karena dilontarkan secara terbuka oleh pejabat pemerintah dari Komisi Pertahanan Nasional, sebuah lembaga tertinggi di Korut, yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un (pemimpin tertinggi Korut). Negara-negara di kawasan kiranya perlu menyikapi secara serius ancaman Korut karena bukan tidak mungkin, jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan Korut, ancaman Korut tersebut dapat menjadi kenyataan dan mengancam stabilitas kawasan.

*) Peneliti bidang Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 6 -

B. Ancaman dan Potensi Persenjataan Korut

Munculnya ancaman dari Korut bukan kali pertama ini mengemuka, tetapi kerap dilontarkan Korut sebagai respons atas aksi PBB dan AS yang kerap mengkritisi dan menentang program nuklir Korut. Bedanya kali ini, Korut lebih terbuka menyampaikan pernyataan ancamannya dan secara langsung dikemukakan oleh Komisi Pertahanan Nasional, yang antara lain mengatakan bahwa sejumlah roket jarak jauh dan uji coba nuklir yang dilakukannya selama ini memang ditujukan kepada AS, yang dipandang sebagai musuh utamanya. Bahkan Kim Jong-un sendiri, sebagai pemimpin tertinggi Korut, menegaskan sikapnya yang akan menentang sikap permusuhan AS dan mendukung berbagai pernyataan pemerintah Korut belakangan ini yang akan mengambil langkah tegas untuk membela martabat dan kedaulatan bangsa.

Pernyataan ancaman seperti itu sebelum ini jarang dilontarkan, terutama langsung oleh lembaga tertinggi Korut, Komisi Pertahanan Nasional. Ini artinya, bahwa ada semacam keseriusan dan komitmen dari Jong-un dalam membangun program peluru kendali (rudal) balistik dan senjata nuklir Korut, meskipun hal itu berarti menentang dan mengabaikan ancaman dari DK PBB sebelumnya. Dunia Barat yakin, Korut telah meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi nuklir dan persenjataan rudalnya ke level yang lebih tinggi.

Menurut pakar dari Sejong Institute, Korea Selatan (Korsel), Cheong Seong-chang, uji coba nuklir Korut berikutnya diperkirakan mengacu pada pembuatan perangkat baru dari proses pengayaan uranium. Bom uranium dinilai jauh lebih mudah dibuat dalam bentuk kecil daripada bom plutonium, yang diujicobakan pada tahun 2006 dan 2009. Sejumlah pakar lainnya meyakini Korut tengah mengupayakan uji coba perangkat nuklir baru. Mereka juga belajar merakitnya menjadi lebih kecil sehingga bisa dimuat ke dalam hulu ledak rudal jarak jauh. Korut yang sudah sekian lama mengisolasi diri, ditambah bertahun-tahun sanksi internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan, kapasitas teknologi dan persenjataanya memang terbatas. Namun, menurut para ahli, bukan berarti tidak ada upaya dari Korut untuk mengembangkan kemampuan teknologinya, termasuk teknologi nuklir dan rudal jarak jauh.

Kemampuan rudal terutama diukur dengan “jarak tembak” dan “tingkat ketepatan mengenai sasaran.” Tingkat keakuratan rudal Korut tidak begitu menjadi masalah. Untuk rudal balistik IRBM, misalnya, ada kemungkinan bahwa rudal Korut tersebut bisa menghantam suatu daerah di dalam wilayah Jepang atau benua Amerika, dan hal itu akan menjadi ancaman serius. Para ahli menilai kemampuan serangan rudal Korut secara nyata tidak begitu menjadi ancaman karena tingkat keakuratan rudal negara komunis itu sangat kurang. Tetapi, masyarakat internasional merasa khawatir bahwa rudal Korut akan menjadi ancaman besar karena pada kenyataannya Korut terus memperbaiki teknologi rudal untuk memperoleh rudal berjarak tempuh lebih panjang dan tingkat keakuratannya lebih tinggi. Terlebih, pihak Korut sendiri pernah mengklaim bahwa wilayah AS berada dalam jangkauan rudal Korut, termasuk pangkalan AS di Jepang, Guam dan daratan AS. Klaim tersebut muncul setelah AS dan Korsel membuat kesepakatan yang memungkinkan Seoul untuk memperluas jangkauan rudal balistik, dari 300 km menjadi 800 km.

Terkait dengan potensi persenjataan militer dan nuklir Korut, dapat digambarkan sekilas bahwa negara itu memiliki cukup sumber plutonium untuk membangun enam sampai tujuh senjata atom dan diperkirakan hampir bisa memproduksi rudal nuklir. Korut memiliki setidaknya 1.000 rudal dalam berbagai tipe, termasuk dengan jarak jangkauan mencapai lebih dari 3.000 kilometer, dan telah melakukan beberapa kali uji coba peluncuran, di antaranya rudal antarbenua Taepodong-1 dan rudal Taepodong-2 yang lebih canggih dan memiliki daya jangkau yang lebih jauh. Korut juga diyakini memiliki senjata kimia yang dapat dikirim dengan artileri jarak jauh, peluncur roket, rudal balistik, pesawat terbang dan kapal laut.

Dengan potensi persenjataan Korut di atas, ditambah kekuatan militer darat, laut dan udara yang dimilikinya, Korut dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan di kawasan, jika solusi damai untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Korut, termasuk isu nuklir, tidak tercapai. Bukan tidak mungkin, rezim otoriter Korut yang ditekan secara internasional, di bawah kepemimpinan Jong-un yang masih muda dan pengaruh kuat pejabat senior garis keras (seperti pamannya, Jang Song-thaek), Korut mengambil langkah militer ketimbang diplomasi

- 7 -

dalam berhadapan dengan pihak-pihak yang menentangnya terutama Korsel dan AS.

C. Stabilitas Kawasan Perlu Dijaga

Terganggunya stabilitas keamanan di kawasan sebagai akibat dari persoalan yang dihadapi Korut, jelas tidak menguntungkan bagi negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia di dalamnya. Ketidakstabilan yang terjadi di Semenanjung Korea, sebagai akibat dari adanya langkah militer yang ditempuh Korut, tidak saja akan memiliki dampak bagi stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, tetapi juga akan berdampak luas terhadap kawasan Asia Pasifik lainnya, baik itu Asia Timur maupun Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan dan masyarakat internasional perlu merespons serius ancaman Korut melalui upaya diplomasi yang lebih efektif lagi untuk mencegah Korut tidak mengambil langkah militer yang dapat membahayakan stabilitas kawasan.

PBB, sebagai lembaga multilateral yang bertanggung jawab atas tercipatanya keamanan dan perdamaian dunia, harus terus mendorong dan memberi ruang bagi proses pencarian solusi dengan cara dialog dalam menghadapi persoalan terkait Korut. Tidak dinafikan bahwa pemberian sanksi oleh DK PBB terhadap Korut, menjadi salah satu cara untuk menekan Korut agar rezim yang berkuasa di negara komunis tersebut bersedia membuka diri dan berdialog dalam mencari solusi damai atas permasalahan yang melibatkan Korut selama ini, terutama terkait dengan program nuklirnya. Namun, di sisi lain, tidak bisa dihindarkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB terhadap Korut, terutama sanksi yang baru dikeluarkan, telah menimbulkan kemarahan Pyongyang yang kemudian mengancam akan melakukan perlawanan terhadap sanksi DK PBB tersebut.

Memerhatikan perilaku Korut selama ini yang selalu mengabaikan sanksi PBB, maka upaya “menekan” Korut agar bersedia melakukan perundingan tidak cukup dilakukan melalui jalur PBB. Masyarakat internasional lain, terutama yang berada di kawasan, juga perlu mengambil peran dalam mendorong terwujudnya perundingan dengan Korut. Forum perundingan enam negara (yang dikenal dengan

six party talks), yang kini macet dan pernah terselenggara, perlu didorong dan dihidupkan kembali oleh China, Jepang, Korsel, AS, dan Rusia, karena forum inilah kiranya yang paling tepat untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan situasi di Semenanjung Korea. Perundingan ini melibatkan Korsel, Korut, Jepang, China, AS, dan Rusia.

ASEAN juga perlu mengambil peran untuk mendorong terwujudnya situasi kondusif di Semenanjung Korea, karena dampak dari terjadinya ketidakstabilan di Semenanjung Korea akan juga dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara. Apalagi Jepang dan Korsel yang berseberangan dengan Korut memiliki hubungan kerja sama erat di bidang ekonomi dengan hampir semua negara Asia Tenggara. Di sini ASEAN harus dapat memanfaatkan pertemuan ARF (ASEAN Regional Forum), di mana Korut juga pernah hadir dalam forum ini, sebagai media untuk mendorong terwujudnya perundingan damai di Semenanjung Korea.

D. Penutup

Ketidakstabilan kawasan sebagai akibat dari adanya ancaman Korut harus dicegah oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan juga memiliki posisi penting di kawasan (baik Asia Tenggara maupun Asia Pasifik), Indonesia juga perlu berperan dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Berbagai akses diplomasi (baik itu bilateral maupun multilateral) perlu dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, bahkan oleh parlemen (melalui diplomasi parlementer di berbagai forum antarparlemen), untuk mengingatkan arti penting terwujudnya perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk di Semenanjung Korea.

Berbagai ancaman militer yang dilontarkan oleh suatu negara terhadap negara lain, seperti Korut terhadap AS, harus dihindari karena akan berdampak pada stabilitas kawasan. Kepemimpinan Kim Jong-un yang masih muda, dan konon kabarnya pernah mengenyam pendidikan di negara barat, kiranya perlu “dimanfaatkan” oleh para pemimpin negara-negara di kawasan (termasuk Indonesia) untuk merajut dialog yang lebih terbuka.

- 8 -

Rujukan: 1. “Usulan Sanksi untuk Korut Diperberat,”

Kompas. 23 Januari 2013.2. “After UN acts, N. Korea vows to beef up

nukes,” The Jakarta Post, 23 Januari 2013. 3. “S. Korea’s Park open to dialogue with N.

Korea,” The Jakarta Post, 25 Januari 2013.4. “Korut Ancam Tembakkan Rudal,” Media

Indonesia, 25 Januari 2013.5. “Eskalasi Ancaman Nuklir Korea Utara,”

Media Indonesia, 25 Januari 2013.6. “What’s the threat? North Korean rhetoric,

reality,” The Jakarta Post, 25 Januari 2013. 7. “Korut Ingatkan Korsel,” Republika, 26

Januari 2013.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 9 -



MENGURAI MASALAH BANJIR

DI JAKARTARohani Budi Prihatin*)

Abstrak

Pada minggu ketiga Januari 2013, Jakarta dilanda banjir besar. Kejadian seperti ini selalu berulang dan belum terselesaikan hingga sekarang. Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab banjir di Jakarta dan analisa mengenai alternatif solusi yang ditawarkan beberapa pihak dalam pengendalian banjir di Jakarta.

A. Pendahuluan

Banjir di Jakarta bukan masalah baru, namun merupakan siklus tahunan. Dilihat dari tinggi permukaan air di sejumlah tempat, kapasitas air pada banjir kali ini melebihi banjir tahun 2007. Permukaan Pintu Air Manggarai sempat mencapai 1.030 skala air setempat. Di tahun 2007, skala air setempat menunjukkan angka 1.010. Meskipun begitu, karakter banjir tahun ini tidak sama dengan banjir tahun 2007. Banjir kali ini disebabkan hujan di hulu dan hujan lokal. Tingginya hujan di hulu dan hujan setempat membuat sejumlah kali meluap.

Dibanding banjir 2007, dampak banjir kali ini juga lebih besar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir telah menggenangi 500 RT dan 203 RW di 44 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan di DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang terendam sebanyak 25.276 keluarga atau 94.624 jiwa, dan

yang mengungsi mencapai 15.447 jiwa. Hingga saat ini, tercatat sedikitnya lima warga tewas akibat banjir di DKI Jakarta akibat tersengat listrik, hanyut, atau terjatuh.

Banjir yang melanda kawasan perdagangan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tidak hanya dirasakan oleh pedagang kelas grosir dan eceran, tetapi langsung memukul para pekerja di level terbawah. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai Rp. 20 triliun.

B. Penyebab Banjir

Sekitar 50% kawasan DKI Jakarta tumbuh dan berkembang di dataran banjir 13 sungai, termasuk Sungai Ciliwung, sehingga genangan akibat luapan telah menimbulkan masalah sejak dahulu. Masalah itu kian meningkat seiring laju

*) Peneliti bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 10 -

pertumbuhan lahan di dataran banjir menjadi kawasan permukiman dan perkotaan yang pesat.

Banyak faktor penyebab banjir di Jakarta. Secara umum, penyebab berawal dari terjadinya perubahan besar pada tata ruang di Jakarta dan kota-kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Perubahan yang paling signifikan adalah pergeseran fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan pembangunan seperti permukiman, gedung, dan jalan. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah daerah resapan air hujan sehingga air mengalir ke jalanan.

Masalah lain adalah penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah yang tidak terkendali. Deformasi berupa penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara sempat diabadikan dari luar angkasa melalui satelit yang mengorbit Bumi. Foto tersebut dirilis situs Badan Antariksa Eropa atau European Space Agency (ESA) melalui situsnya www.esa.int. pada 2 April 2012.

Peta tersebut mempresentasikan deformasi permukaan tanah dari tahun 2007 hingga 2011 terutama di Teluk Jakarta, yang ditandai dengan kotak bergaris biru. Berdasarkan peta tersebut, terdeteksi terjadi penurunan tanah lebih dari 20 centimeter per tahun. Saat peta ESA dicocokkan dengan peta DKI Jakarta, bisa dilihat wilayah yang berada di garis biru adalah sebagian Pluit, Penjaringan, Pademangan, hingga Tipar. Jika dikalkulasikan total penurunan tanah di kawasan itu diperkirakan lebih dari 1 meter.

Penurunan tanah tentu saja berimplikasi pada makin parahnya banjir. Secara kasat mata implikasinya adalah kegagalan sistem drainase. Penurunan elevasi tanah akan membuat air yang menggenang stagnan dan makin lambat mengalir. Apalagi ditambah fakta sejumlah wilayah Jakarta ketinggiannya berada di bawah permukaan air laut.

Selain kurangnya ruang terbuka hijau dan penurunan permukaan tanah, sistem drainase di Jakarta juga sangat buruk. Seharusnya saluran air tidak berujung ke sungai atau laut, melainkan ke daerah resapan atau masuk ke dalam tanah.

Pada sisi lain, tidak optimalnya fungsi waduk maupun situ juga menyumbang parahnya banjir. Pada tahun 1990-an, Jakarta memiliki 70 waduk dan 50 situ. Namun, kini hanya tersisa 42 waduk dan 16 situ. Sebanyak 50% di antaranya pun tidak berjalan optimal. Waduk-waduk di Jakarta dipenuhi tumbuhan enceng gondok, limbah, dan sampah. Pendangkalan pun terjadi

akibat sedimentasi lumpur. Waduk yang akhirnya mengering kemudian dijadikan daerah hunian.

Hal lain yang terlupakan selama ini adalah belum dilakukannya normalisasi di semua sungai yang melewati Jakarta.

Selain di hilir, problem lain adalah rusaknya kawasan hulu DAS Ciliwung. Seiring kerusakan kawasan hulu DAS Ciliwung hingga hilir, banjir yang merendam Ibu Kota sebenarnya tidaklah mengejutkan. Di Bogor, bantaran Sungai Ciliwung dijejali bangunan aneka fungsi. Padahal, bantaran tersebut merupakan “hak” luapan air.

Pada level nasional, kerusakan DAS Ciliwung bukanlah fenomena satu-satunya. Saat ini, sekitar 108 DAS di Indonesia juga dalam kondisi butuh perhatian khusus. Sebanyak 60-an di antaranya superkritis. Indikasinya, tutupan lahan di bawah 30%, erosi sangat tinggi, sangat cepat mengalirkan air, dan tingkat kepadatan penduduk tinggi di sepanjang alur DAS.

Berbagai kerusakan lingkungan tersebut, termasuk DAS, tak lepas dari pembiaran menahun. Penegakan hukum lemah, kalah dengan kepentingan ekonomi sesaat. Kini, jutaan manusia di sepanjang DAS mengalami kerentanan akibat kerusakan lingkungan kawasan.

Pada pertengahan tahun 1980-an, sebenarnya telah keluar Keputusan Presiden (Keppres) tentang tata ruang Bogor, Puncak, dan Cianjur yang ditandatangani Presiden Soeharto. Lampiran Keppres tersebut adalah peta dengan skalanya 1:25.000. Skala tersebut sangat detail, hingga panjang lampiran peta itu bermeter-meter. Detail dan jelas bagian per bagian yang boleh dan tak boleh untuk permukiman, perkebunan, atau lahan komersial. Keppres itu memberi optimisme para pegiat lingkungan dan konservasi. Namun faktanya di lapangan sungguh jauh beda. Keppres itu tidak ditaati. Vila-vila milik pejabat dan orang kaya dari Jakarta berdiri megah di kawasan yang bukan peruntukannya.

C. Upaya Pengendalian

Upaya mengatasi banjir dan genangan yang sudah populer di seluruh dunia adalah gabungan berbagai upaya yang bersifat struktur dan nonstruktur, integrated flood management, yang bertujuan menekan besarnya masalah, kerugian, atau bencana akibat banjir, tetapi itu tak dapat

- 11 -

mutlak menghilangkan masalah. Berbagai upaya struktur yang telah diterapkan di DKI sejak zaman Belanda antara lain berupa kanal banjir barat dan timur, tanggul banjir, normalisasi sungai, interkoneksi, sistem drainase perkotaan, sistem polder (waduk dengan pompa), pintu air pasang, dan pintu air pengatur.

Untuk kasus banjir di Jakarta, pengendalian banjir terkait dengan poin-poin berikut:1. Pemerhatian sumber resapan air. Upaya yang

harus dilakukan terkait dengan berkurangnya ruang terbuka hijau adalah ketegasan pemerintah dalam membatasi pembangunan komersial. Pendirian bangunan diwajibkan menyediakan sebanyak 30% sumber resapan air sesuai ketentuan undang-undang.

2. Revitalisasi drainase. Pemerintah harus melakukan revitalisasi terhadap sistem drainase di seluruh Jakarta dan jalan-jalan protokol seperti Sarinah, Thamrin, Sudirman, dan lainnya. Pemerintah juga perlu membuat sistem eco-drainase yang mengalirkan air ke sumber resapan.

3. Optimalisasi waduk. Untuk mengoptimalkan kinerja waduk, perlu dilakukan revitalisasi pengerukan dan penataan. Kalau optimal, waduk bisa menjadi cadangan air bersih.

4. Normalisasi fungsi sungai. Pemerintah harus melakukan normalisasi kali sekaligus merelokasi permukiman di bantaran sungai ke tempat yang layak huni. Kita harapkan 5 tahun ke depan sungai sudah selesai dinormalisasi yang lebarnya saat ini 20-30 meter menjadi 100 meter.

Beberapa upaya yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain:1. Sudetan Ciliwung

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan sudetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) selesai sebelum 2014. Proyek pembangunan tersebut diperkirakan menghabiskan dana lebih dari Rp. 500 miliar yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sudetan sungai tersebut merupakan salah satu dari sekian program yang sudah disiapkan pemerintah hingga 2017/2018 untuk mengatasi dampak banjir di Jakarta, mulai dari normalisasi 13 sungai dan lain-lain. Ide program sudetan Sungai Ciliwung itu berawal dari adanya fakta debit air yang mengalir di Kanal Banjir Timur (KBT) saat banjir, kapasitasnya masih di bawah

kemampuannya, sementara untuk Kanal Banjir Barat (KBB) sudah berlebih. Oleh karena itu, muncullah pemikiran bagaimana kalau beban debit air Sungai Ciliwung juga dialihkan ke KBT.

2. Terowongan MultifungsiIde ini sempat dilontarkan oleh Gubernur

DKI Jakarta, Joko Widodo. Rencananya banjir diatasi dengan deep tunnel. Banyak pihak bertanya-tanya, seperti apa deep tunnel yang dimaksudkan Gubernur DKI itu dan bagaimana cara kerjanya sehingga bisa mengendalikan banjir. Barangkali yang dimaksud Gubernur DKI itu adalah deep tunnel reservoir atau terowongan multifungsi (TM) yang fungsi utamanya mengendalikan banjir.

Ide yang sama pernah diajukan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU), tujuh tahun yang lalu. Waduk yang berupa terowongan bawah tanah itu berdiameter 12 meter dan berada 17 meter di bawah permukaan tanah, memanjang dari Kalibata (inlet) sampai Pluit (outlet) sepanjang 23 kilometer. Untuk membuang air dari terowongan ke laut digunakan pompa. Sistem itu diperkirakan dapat meredam puncak banjir Sungai Ciliwung sebesar 100 meter kubik per detik sehingga debit banjir Sungai Ciliwung di hilir Kalibata berkurang 100 meter kubik per detik dan muka air banjir di hilir Kalibata akan lebih rendah sekitar 0,30 meter dibandingkan tanpa TM.

TM bersifat multiguna. Pada musim kemarau atau pada saat kering dimanfaatkan untuk jalan bebas hambatan, sementara pada saat musim hujan digunakan sebagai waduk bawah tanah. Biaya pembangunannya sekitar Rp17 triliun. Biaya operasional dan pemeliharaannya sudah pasti sangat mahal dibandingkan dengan waduk di permukaan tanah. Di samping itu, masalah sedimen dan sampah di Sungai Ciliwung memerlukan penanganan khusus agar tidak mengganggu pengoperasian TM.

3. Penghijauan di Hulu DAS CiliwungKe depan, perlu ada penghijauan di

kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan mengeluarkan aturan yang tegas dan sekaligus mengimplementasikan penghijauan kembali kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup, sejak 2004 pola curah hujan di DAS Ciliwung tak mengalami

- 12 -

peningkatan. Namun, debit air di DAS ini saat musim hujan meningkat. Hal ini menunjukkan daya tangkap air hujan di hulu menurun. Untuk menekan banjir di hilir atau wilayah Jakarta, maka daya tampung Ciliwung perlu ditingkatkan dengan merestorasi situ, membuat sumur resapan, dan membangun embung.

Terkait dengan tiga upaya di atas, hal lain yang perlu disiapkan adalah penyediaan anggaran negara untuk proyek-proyek infrastruktur tersebut. Peran DPR, khususnya Komisi V dan Badan Anggaran, melalui dukungan anggaran dari APBN kiranya dapat mempercepat terwujudnya sarana dan pra sarana pengendalian banjir tersebut.

D. Penutup

Fenomena banjir sebenarnya bukan hal baru bagi Kota Jakarta. Seharusnya peristiwa banjir yang berulang (siklus) dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Banjir kali ini seharusnya dijadikan pelajaran berharga bagi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan integrated flood management yang bertujuan menekan besarnya masalah, kerugian, atau bencana akibat banjir. Pada sisi inilah, dibutuhkan kerja keras, keseriusan, serta dukungan penuh dari berbagai pihak untuk merealisasikannya.

Berdasarkan identifikasi penyebab banjir dan beberapa alternatif upaya pengendalian yang sudah dibahas di atas, maka rencana pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek mencakup upaya normalisasi sungai-sungai di Jakarta, pelebaran dan pengerukan sampah atau endapan tanah di dasar sungai. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah membuat sumur resapan, penyediaan pompa darurat, memperbaiki waduk dan situ, hingga yang terakhir menggagas pembangunan terowongan multifungsi. Sementara untuk jangka panjang, perlu juga dibangun Great Sea Wall atau tembok raksasa di Pantai Utara Jakarta untuk menahan terjadinya banjir air pasang serta menampung air baku untuk kebutuhan masyarakat.

Rujukan:1. Restu Gunawan, 2010, Gagalnya Sistem

Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

2. “Menhut Berharap ada Penghijauan di Puncak,” http://nasional.kompas.com, diakses 21 Januari 2013.

3. “Inilah 4 Penyebab Banjir Jakarta,” http://megapolitan.kompas.com, diakses 21 Januari 2013.

4. “Jakarta Tak Berdaya,” Kompas, 18 Januari 2013 hlm. 1.

5. “Kerugian Rp20 Triliun,” Kompas, 23 Januari 2013 hlm. 1.

6. Siswoko Sastrodihardjo, “Layakkah Banjir Ciliwung Diatasi oleh Terowongan Multifungsi?,” Kompas, 9 Januari 2013.

- 13 -



E KO N O M I DA N K E B I J A K A N P U B L I K

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERLUNYA KOREKSI

ASUMSI MAKRO EKONOMI 2013Ariesy Tri Mauleny*)

Abstrak

Awal 2013, Indonesia dihadapkan pada persoalan kesehatan fiskal yang diawali melesetnya prediksi Pemerintah terkait asumsi makro ekonomi dalam APBN-P 2012 untuk pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi dan proyeksi produksi minyak. Berbagai tantangan perekonomian lainnya seperti dampak anjloknya produksi migas, menurunnya pendapatan negara, naiknya volume impor minyak dan potensi bengkaknya subsidi energi menimbulkan persoalan tersendiri. Selain itu pemberlakuan kebijakan baru upah minimum disinyalir akan mempengaruhi sektor riil. Perubahan iklim ekstrem awal tahun ini juga mempengaruhi kinerja perekonomian mendatang seperti potensi resiko bagi bank, serta macetnya transaksi dan hilangnya potensi bisnis. Iklim ekstrem yang menimbulkan kerusakan infrastruktur parah dan menganggu produksi panen juga menambah faktor-faktor penyebab perlunya koreksi asumsi makro ekonomi 2013.

A. PendahuluanAwal 2013 dihadapkan pada melesetnya

prediksi Pemerintah terkait asumsi ekonomi makro dalam APBN-P 2012 untuk pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi dan proyeksi produksi minyak. Asumsi produksi minyak siap jual pada APBN 2013 adalah 900.000 barrel per hari yang didasarkan pada kondisi per Juli 2012. Namun tren produksi minyak siap jual menunjukkan bahwa realisasinya adalah 830.000 barrel, atau anjlok 70.000 barrel per hari dari asumsi APBN 2013. Selisih yang sedemikian besar diprediksi dapat menimbulkan komplikasi luas pada ekonomi makro yang ujung-ujungnya menghantam sektor riil.

Dampak anjloknya produksi migas yang merupakan sektor unggulan akan menurunkan potensi pendapatan negara dan naiknya volume impor minyak serta berimplikasi pada bengkaknya subsidi energi menjadi persoalan tersendiri. Sementara, tantangan di sektor riil juga terkait erat dengan pemberlakuan kebijakan baru mengenai upah minimum. Selain itu, perubahan iklim ekstrem yang terjadi awal tahun ini juga cukup mempengaruhi kinerja perekonomian mendatang seperti potensi timbulnya resiko bagi bank, macetnya transaksi dan hilangnya potensi bisnis. Iklim ekstrem juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang parah dan menganggu masa produksi panen, dan

*) Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] / [email protected].

- 14 -

ini turut menambah deretan faktor-faktor yang menyebabkan perlunya koreksi asumsi makro ekonomi 2013 segera dilakukan.

Dalam rapat kerja pemerintah tanggal 28 Januari 2013, Presiden menyatakan. ada persoalan dalam kesehatan fiskal Indonesia yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya lima prioritas ekonomi dengan target penyelesaian dua tahun mendatang. Lima prioritas tersebut antara lain mencegah defisit anggaran yang melebihi batas aman, meminimalkan dampak resesi dunia terhadap ekonomi dunia seraya terus menjaga pertumbuhan, memastikan alokasi dan distribusi APBN/APBD dilakukan secara benar sasaran dan penyerapannya termasuk mengelola inflasi terutama stabilitas bahan pangan dan bahan pokok serta terus menciptakan lapangan kerja di seluruh Indonesia. Hal tersebut turut menjadi pertimbangan untuk dilakukannya koreksi asumsi ekonomi makro 2013.

B. Faktor-Faktor Penyebab Perlunya Koreksi Asumsi Makro Ekonomi 2013

Bank Indonesia (BI) menyebutkan tiga tantangan utama bagi Indonesia, di tengah optimisme terhadap prospek perekonomian 2013. Pertama, risiko yang bersumber dari masih tingginya ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan harga komoditas yang dapat mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Menurut Gubernur BI, dalam kondisi tersebut, kuatnya permintaan domestik yang terus berlanjut dapat meningkatkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan. Namun demikian, Forum Ekonomi Dunia menyakini bahwa kondisi perekonomian global akan segera pulih dalam triwulan I-2013. Indeks kenyakinan ekonomi naik dari 0,38 menjadi 0,43 dalam skala 0 sampai 1. Poin ini mendekati sikap optimis berkat beberapa sinyal positif dari Zona Eropa dan pengambilan keputusan berkait jurang fiskal di AS.

Tantangan kedua, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi minyak akan semakin mendorong peningkatan impor minyak sehingga semakin memperbesar defisit transaksi berjalan. Meningkatnya konsumsi BBM dapat meningkatkan beban subsidi dalam APBN, yang dapat mempengaruhi persepsi negatif mengenai kesinambungan fiskal, pada gilirannya, dapat

memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan merevisi target produksi minyak sebesar 900 ribu barel per hari sebagaimana dinyatakan dalam APBN 2013 karena minimnya investasi untuk eksplorasi lapangan minyak saat ini.

Untuk membatasi penggunaan BBM dan konversi menuju BBG, Pemerintah akan membangun 5 SPBG dengan rincian 1 SPBG induk dan 4 SPBG, serta membangun jaringan pipa gas dengan total anggaran sebesar Rp447 miliar pada tahun 2013 ini. Besarnya anggaran tersebut dibebankan pada APBN 2013 dengan harapan dapat berjalan baik sesuai rencana. Tidak seperti yang terjadi di tahun 2012 di mana target pembangunan SPBG sebanyak 33 hanya terealisasi 1 SPBG dan 14 ribu converter kit dengan total anggaran Rp2,1 triliun.

Tantangan yang ketiga adalah ketergantungan impor yang tinggi terkait barang modal dan bahan baku dapat menimbulkan tekanan terhadap transaksi berjalan ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan.

Dengan jumlah penduduk yang besar, pertambahan kelas menengah yang mencapai tujuh juta per tahun serta populasi yang didominasi kaum muda, seharusnya tidak sulit bagi Indonesia untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, perekonomian Indonesia bukan tanpa masalah. Menjelang akhir tahun 2012 lalu, sejumlah persoalan justru mendera perekonomian Indonesia, mulai dari persoalan buruh, melonjaknya kuota BBM bersubsidi, hingga kondisi global yang makin tidak menentu, menyusul ancaman jurang fiskal dari Amerika Serikat (AS) masih akan membayangi serta menjadi persoalan. Di luar itu, gejolak politik yang panas menjelang Pemilu 2014 diperkirakan bisa menjadi sandungan bagi pertumbuhan ekonomi tahun 2013.

Di tengah tetap tingginya impor untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat, kinerja ekspor belum bisa diharapkan, perekonomian Indonesia pada 2013 juga menghadapi risiko dari besarnya anggaran belanja BBM bersubsidi. Belanja subsidi BBM yang mencapai Rp198,3 triliun terancam terlewati jika kuota BBM sebesar 46 juta kilo liter tidak bisa dijaga. Besarnya anggaran subsidi tersebut juga membuat pemerintah tidak bisa leluasa untuk memperbesar belanja modal, terutama infrastruktur. Padahal, Indonesia membutuhkan

- 15 -

banyak dana untuk membangun infrastruktur guna mendongkrak pertumbuhan. Besarnya subsidi BBM, membuat APBN tahun 2013 akan terbebani mengingat adanya ancaman pembengkakan akibat konsumsi yang sulit ditekan. Upaya pemerintah untuk menekan konsumsi seperti pembatasan ataupun konversi dari BBM ke sumber energi lain seperti bahan bakar gas (BBG), diyakini belum akan efektif pelaksanaannya di tahun 2013.

Di luar persoalan BBM bersubsidi dan ekonomi global, persoalan ketenagakerjaan juga akan membayangi aktivitas perekonomian pada tahun 2013 ini. Terlebih, isu ketenagakerjaan begitu menyita tenaga pemerintah, pengusaha, dan buruh sepanjang tiga bulan terakhir dan diprediksi terus berlanjut sepanjang tahun 2013. Jika hal ini berlarut-larut maka momentum pertumbuhan yang lebih bagus dan investasi lebih tinggi akan hilang. Alasannya, hal tersebut bisa memicu sentimen terhadap investor serta menyebar ke persoalan sektor lainnya.

Perkembangan kinerja ekonomi awal tahun 2013 yang diwarnai perubahan iklim ekstrem terjadi di sebagian besar wilayah tanah air menjadi faktor tambahan yang harus diperhatikan. Banjir besar selain menimbulkan korban jiwa, juga menyisakan tumpukan sampah, lumpur dan juga kerusakan infrastruktur jalan serta kerugian material lain seperti lumpuhnya sektor bisnis dan perdagangan akibat macetnya transaksi dan hilangnya potensi bisnis. Kerugian banjir di Jakarta diperkirakan mencapai Rp. 20 triliun akibat lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan kerugian infrastruktur yang parah. Tambahan pekerjaan perbaikan infrastruktur pasca banjir diharapkan tidak mengganggu pelaksanaan rencana pembangunan 14 proyek infrastruktur utama lainnya.

Kegiatan pasca banjir yang berpotensi menimbulkan kerugian besar diprediksi berasal dari tingginya angka klaim asuransi akibat terjadinya kerusakan properti dan kendaraan bermotor. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

memperkirakan nilai klaim pada tahun 2013 ini meningkat 50%, atau mencapai sekitar Rp. 3 triliun dibandingkan klaim tahun 2007 yang mencapai Rp2,1 triliun, yang tentu saja akan memberikan dampak bagi perekonomian.

Banjir juga menimbulkan perdagangan bahan pokok dan komoditas lain terganggu di samping omzet perdagangan menurun tajam baik karena lemahnya produksi, gangguan distribusi maupun minimnya transaksi jual beli. Bahkan banjir juga sempat membuat Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang terendam banjir sehingga tidak dapat beroperasi optimal dan pasokan listrik ke Jakarta berkurang dan sejumlah area terpaksa dipadamkan. Untuk mengurangi bencana banjir yang berdimensi strategis, jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp. 2 triliun. Dana cukup besar tersebut disepakati setelah rapat terbatas antara DPR, Pemerintah dan Pemda DKI dan akan diprioritaskan bagi pembuatan sodetan kali ciliwung yang dimulai tahun 2013 ini dan ditargetkan selesai pada 2014.

Berbagai hal di atas membuat sebagian pengamat merasa pemerintah perlu segera memikirkan untuk merevisi asumsi makro dalam APBN 2013 yang dalam jangka pendek ini terlihat tidak realistis. Realisasi asumsi ekonomi makro dalam APBN akan sangat menentukan besaran penerimaan perpajakan dan pengeluaran akibat perubahan nilai tukar.

Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 Januari 2013 mengenai prediksi ekonomi 2013, Pemerintah menyatakan akan menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dari semula 6,8% menjadi sekitar 6,6% karena adanya perubahan dalam dinamika perekonomian

Tabel Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013

Indikator Asumsi ProyeksiPertumbuhan Ekonomi 6,8 6,6-6,8Kurs (Rp/Dollar AS) 9300 9.300-9.700Inflasi (%) 4,9 4,9-5,3Suku Bunga SBI dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bln 5,0 3,2-5,0Harga Minyak Mentah Indonesia (Dollar AS/Barrel) 100 100-109Lifting Minyak (Ribu Barrel/hari) 900 850-900Lifting Gas (Ribu Barrel/hari setara minyak) 1.360 1.240-1.360

- 16 -

dunia. Namun demikian, besaran koreksi asumsi tersebut juga akan melihat perkembangan perekonomian dan iklim usaha dalam trimester pertama tahun 2013 ini sehingga dapat terus disempurnakan.

C. Penutup

Kinerja perekonomian sepanjang trimester akhir tahun 2012 dan berbagai tantangan ekonomi dan sosial pasca banjir pada awal tahun 2013 menambah deretan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR dalam melakukan koreksi terhadap asumsi ekonomi makro 2013. Koreksi tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga dapat memperjelas rencana pendapatan dan pengeluaran tahun 2013 serta tahapan penyelesaian berbagai tantangan perekonomian dan pencapaian prioritas tahunan.

Koordinasi, kejelasan dan konsistensi kebijakan peraturan yang ada dan yang akan dibuat sangatlah penting untuk mendukung peningkatan dan pengawasan kinerja perekonomian di tengah dan pasca iklim ekstrem dalam memenuhi asumsi ekonomi makro 2013 yang akan dikoreksi.

Rujukan:1. Indonesia Economic Quaterly; Policies in Focus,

Bank Dunia, Desember 2012. 2. Nota Keuangan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013.

3. Ringkasan Eksekutif: Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Bank Dunia, Juli 2012.

4. “Triliunan Rupiah Tersapu Banjir,” Majalah Gatra, Edisi 24-30 Januari 2013.

5. “Tiga tantangan utama bagi Indonesia, di tengah optimisme terhadap prospek perekonomian 2013,” Majalah Gatra, Edisi 14-20 Januari 2013.

6. “Presiden: Ada Persoalan dengan Kesehatan Fiskal,” Kompas, 29 Januari 2013.

7. “Mitigasi Banjir Masih Gagap; Butuh Kepemimpinan untuk Cegah Korban Jiwa dan Material Lebih Banyak,” Kompas, 28 Januari 2013.

8. “Warga Dididik Buang Sampah; Undang-Undang Pengelolaan Sampah Harus Diimplementasikan,” Kompas, 26 Januari 2013.

9. “Ekonomi Segera Pulih; Indonesia Manfaatkan Forum Ekonomi Dunia,” Kompas, 25 Januari 2013.

10. “Dampak Banjir; Perbaiki Infrastruktur yang Rusak,” Suara Karya, 25 Januari 2013.

11. “Perjalanan Rencana Program Konversi BBM ke BBG,” Media Indonesia, 25 Januari 2013.

12. “Cuaca Ekstrem, Panen Mundur,” Koran Tempo, 25 Januari 2013.

13. “Mitigasi Bencana Kacau: Waspadai Curah Hujan Tinggi dan Air Laut Pasang,” Kompas, 22 Januari 2013.

14. “Perdagangan Terganggu; PLTGU Muara Karang Terendam Banjir,” Kompas, 19 Januari 2013.

15. “Sektor Riil Terancam; Produk Minyak Turun Berkomplikasi pada Ekonomi Makro,” Kompas, 18 Januari 2013.

16. “14 Proyek Infrastruktur Dibangun,” Seputar Indonesia, 16 Januari 2013.

17. “Pemerintah Revisi Target,” Kompas, 15 Januari 2013.

- 17 -



P E M E R I N TA H A N D A L A M N E G E R I

QUICK COUNT DAN PERMASALAHANNYA

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sulsel di Maros beberapa waktu lalu salah. Quick count lazim digunakan dalam pemilu maupun pilkada. Namun ada sejumlah permasalahan terkait dengan quick count, di antaranya kasus perbedaan antara hasil penghitungan cepat dengan hasil pemilihan sebenarnya dan adanya kekhawatiran penayangan quick count yang dapat digunakan sebagai bentuk propaganda. Untuk itu perlu kecermatan pengaturan dan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga negara lainnya terkait dengan quick count.

A. Pengantar

Hasil penghitungan cepat (quick count) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel di tingkat kabupaten Maros yang dilakukan oleh Indo Barometer beberapa waktu lalu salah. Terdapat perbedaan antara quick count yang dilakukan oleh Indo Barometer dengan penghitungan suara yang dilakukan KPU Maros dengan selisih cukup jauh yaitu 7%. Tak hanya itu, Indo Barometer juga salah menentukan siapa pemenang.

Menurut Indo Barometer, pilkada Sulsel di Maros dimenangkan pasangan incumbent Syahrul Yasin Limpo dengan Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dengan angka 50,28%. Sedang pasangan

Ilham Arief Sirajuddin – Aziz Qahhar Mudzakar (IA) berada di tempat kedua dengan perolehan suara hanya 45,3%. Sedang pasangan Rudiyanto Asapa _ Andi Nawir (Garuda -Na) meraih suara 4,41%.

Akan tetapi berdasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Maros, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dimenangkan oleh pasangan Ilham Arief Sirajuddin – Aziz Qahhar Mudzakar (IA) yang memperoleh suara 86.907 suara atau 52,99% yang berarti berbeda tujug persen dari quick count yang dilakukan Indo Barometer. Sedang pasangan Sayang hanya meraih 70.806 suara atau 43,17% suara.

*) Peneliti bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: [email protected]

- 18 -

B. Quick Count dan Permasalahannya

Quick count adalah perhitungan secara cepat hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menggunakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampel. Dengan quick count, hasil perhitungan suara bisa diketahui dua sampai tiga jam setelah perhitungan suara di TPS ditutup.

Quick count pertama kali dilakukan oleh NAMFREL (National Citizen Movement for Free Elections) di Philipina pada pemilu yang diselenggarakan tahun 1986 untuk mengetahui hasil cepat antara dua kandidat presiden yaitu Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino.

Di Indonesia, quick count telah diterapkan pertama kali oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) untuk mengetahui hasil penghitungan cepat Pemilu 1997. Meski telah lama dilakukan, quick count tetap menuai sejumlah permasalahan.

Kesalahan hitung pada quick count misalnya, tak hanya terjadi pada pilkada Sulsel di Maros. Terdapat sejumlah kasus lain yang mengungkap kekurangakuratan hasil penghitungan cepat ini. Salah satunya adalah hasil pilkada pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur tidak cocok dengan hasil quick count yang dilakukan oleh lima lembaga survey terkemuka (termasuk LSI) dan terlanjur dipublikasikan ke berbagai media.

Permasalahan terkait quick count tak hanya sebatas pada kesalahan hitung. Penayangan quick count juga sempat menuai sejumlah gugatan. Diantaranya adalah gugatan yang disampaikan Indonesia Media Watch (IMW) mengirim surat protes ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas penayangan hasil quick count putaran dua pemilu kada DKI Jakarta bulan September 2012 lalu di sebuah TV swasta.

Pada gugatannya, IMW menyatakan protes atas penayangan hasil penghitungan cepat yang dilakukan Metro TV di pojok kanan atas di sepanjang acara Metro Pagi yang berakhir hingga pukul 11.30 WIB yang berarti ditayangkan sebelum proses pemungutan suara selesai. Selain MetroTV, yang juga melakukan pelanggaran adalah TVOne yang melakukan tayangan QUICK COUNT-11.30. WIB sesekali pada pojok kanan di siaran KABAR PAGI (20/9) dan pada running text.

Kasus terkait penayangan quick count lainnya terjadi pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 2009 dimana sejumlah televisi swasta sempat menayangkan hasil penghitungan cepat pemungutan suara pemilihan presiden di Indonesia Timur pada saat pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat masih berlangsung.

TV One sempat menayangkan hasil hitung cepat di Indonesia timur pada sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam hasil hitung cepat itu, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono unggul sementara, disusul pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, dan pasangan Megawati-Prabowo. TV One sendiri telah mencabut tayangan tersebut dan meminta maaf. Metro TV juga sempat menayangkan hasil exit poll meskipun akhirnya telah dihilangkan.

Namun pada saat itu, Bawaslu tidak dapat mengambil tindakan apapun karena UU Pemilu memang secara eksplisit tidak mencantumkan kejelasan waktu mulai diperbolehkannya penyiaran quick count apakah berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Timur (WIT), dan Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Kondisi itu terjadi karena Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan sanksi bagi penayangan hitung cepat, maka stasiun televisi dapat menayangkan sebelum masa pemungutan suara selesai sebagaimana diatur sebelumnya dalam pasal 245 ayat 3 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Pasal 245 ayat 3 UU 10 tahun 2008 yang berbunyi, pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya.

Uji Materi atas pasal-pasal itu diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik AROPI yang menilai larangan itu bertentangan dengan kebebasan berpendapat dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dasar MK memandang pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga memandang, bahwa hasil jajak pendapat dan penghitungan cepat bukan hasil resmi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Meski demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak diambil secara bulat. Tiga dari sembilan Hakim MK, menyatakan pendapat berbeda. Umumnya mereka mengkhawatirkan independensi lembaga survei dalam jajak

- 19 -

pendapat maupun penghitungan cepat. Penghitungan suara menurut mereka hendaknya disampaikan kepada khalayak dalam waktu tertentu .

C. Quick Count dan Pengaturannya

Pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pengaturan tentang quick count terdapat dalam pasal 246 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk diantaranya penghitungan cepat hasil pemilu dilakukan dengan tidak melakukan keberpihakan serta tidak merugikan atau menguntungkan; tidak menganggu proses penyelenggaraan pemilu; bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas serta mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu.

Hasil penghitungan cepat tersebut hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dengan ketentuan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan.

Pelanggaran terhada ketentuan pasal 247 ayat 2 dan 4 serta 5 tersebut diancam sebagai pelanggaran pidana pemilu. Terhadap pelanggar ketentuan pengumuman hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil penghitungan resmi diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap pelanggar ketentuan pengumuman hasil penghitungan cepat baru dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah berakhirnya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat diancam hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Terkait ketentuan penayangan quick count, pedoman Perilaku Penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI pasal 50 ayat 5 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undnagan serta peraturan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

D. Penutup

Penayangan hasil quick count dan exit poll yang ditayangkan ketika masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilih memang dikhawatirkan bisa dianggap sebagai bentuk propaganda untuk mempengaruhi opini publik dari pihak-pihak tertentu.

Namun pada kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh televisi swasta pada penanyangan hasil penghitungan cepat pemilukada DKI Jakarta putaran kedua September 2012 silam tidak ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu meskipun berdasarkan ketentuan pasal 247 ayat 5 UU No.8 Tahun 2012 quick count tersebut hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat

Karena itu terkait penayangan quick count dan exit poll, lembaga penyiaran hendaknya mematuhi berbagai ketentuan yang ada serta mematuhi permintaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang meminta agar penayangannya dilakukan setelah penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) telah usai atau minimal, ditayangkan ketika batas waktu pencontrengan di bilik suara telah ditutup.

Disamping itu Bawaslu dan KPI, Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi serta Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan harus berani dengan tegas menjalankan fungsi pengawasannya terkait dengan adanya pelanggaran dalam ketentuan terkait dengan penayangan hasil penghitungan cepat pada pemilu maupun pemilukada.

- 20 -

Rujukan:1. “Hasil Quick Count Pilkada Sulsel di Maros

Salah,” http://www.tribunnews.com, diakses 28 Januari 2013.

2. “Soal Penyayangan Hasil Penghitungan Cepat, IMW desak KPI Beri Sanksi Berat ke Metro TV dan TV-One,” http://www.kepadamu.com, diakses 25 Januari 2013.

3. “KPI: Penayangan Quick Count di Lembaga Penyiaran Harus Tepat,” http://www.kpi.go.id, diakses 25 Januari 2013.

4. “Tayangkan Quick Count, Stasiun TV Cermat Lihat kalahari Hukum,” http://www.kpi.go.id, diakses 25 Januari 2013.

5. “Quick Count dan Teori Kemungkinan,” http://www.suaramerdeka.com, diakses 25 Januari 2013.

6. “Panduan Menyelenggarakan Quick Count,” http://lsinetwork.co.id, diakses 25 Januari 2013.

7. “Pengumpulan Data dengan Quick Count dan Exit Poll,” http://staff.uny.ac.id, diakses 25 Januari 2013.

8. “Zainal Abidin: Quick Count Prematur Rusak Demokrasi,” http://www.kpi.go.id, diakses 25 Januari 2013.

9. “MK Hapus Pasal Pelarangan Hasil Jajak Pendapat Pemilu,” http://www.dw.de, diakses 25 Januari 2013.

10. “MK Kabulkan Uji Materi “Quick Count,” http://www.kpi.go.id, diakses 25 Januari 2013.

11. Gunawan Witjaksana, “Quick Count dan Teori Kemungkinan,” Suara Merdeka, 15 November 2008.

vol. v no. 02 ii p3di januari 2013

Documents