evaluasi kewajiban perpajakan pph badan...
TRANSCRIPT
EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH BADAN
PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
(Studi kasus di PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak)
Linda Puji Nurhayati
Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt
Universitas Diponegoro
ABSTRACT
PT. Nurcahya Jaya Mandiri as a company that was built in 2009 experienced difficulties
in fulfilling the obligations of taxation, especially in income tax. This research is a case study
that evaluates the tax liability of income tax on construction services company PT. Nurcahya
Jaya Mandiri. The purpose of this study was to determine whether the calculation of corporate
income tax liability is in conformity with the Taxation Law Number 36 Year 2008 regarding
Income Tax and Government Regulation No. 51 of 2008 as well as whether the income tax
deposit and reporting are in accordance with PMK of Finance Number 187/PMK. 03/2008 or
not.
This study uses quantitative methods without statistics by analyzing quantitative and
qualitative analysis. The quantitative analysis used to determine the magnitude of the differences
that arise in the calculation of tax liabilities between the Corporate Tax Taxation Law No. 36 of
2008 concerning income tax and PP No. 51 year 2008 regarding income tax on income from
construction services business with the PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Qualitative analysis was
performed by comparing between the PMK Number 187/PMK.03/2008 with those already made
by PT. Nurcahya Jaya Mandiri, whether it is appropriate or correction still needs to be done.
The results provide the conclusion that in the calculation of Income Tax Article 4,
paragraph 2 and for depositing and reporting of the company are correct.
Key words: Corporate Income Tax, Corporate Construction Services.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pasal 1 Undang-Undang No.16 ntahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran
pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat.
Pembangunan suatu negara sangat berpengaruh dari penerimaan negara tersebut, dalam
pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan
fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil
dari pembayaran pajak oleh wajab pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi.
Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh
Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam
bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian
berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan
perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak
atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.
Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang
diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa
konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana
penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan
Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.
Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan
lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi
yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat
final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 pasal 3, dikalikan dengan
jumlah imbalan bruto.
PT. Nurcahya Jaya Mandiri adalah perusahaan jasa konstruksi, dimana perusahaan ini
baru berdiri pada April 2009 sehingga peneliti mengambil penelitian dalam skripsi ini adalah
kewajiban perpajakan tahun 2010 melihat dari kelengkapan data yang dimiliki oleh perusahaan
itu sendiri. PT. Nurcahya Jaya Mandiri merasa perlu untuk dapat melakukan sendiri kewajiban
perpajakan penghasilannya dengan baik dan benar. Masalah yang timbul adalah PT. Nurcahya
Jaya Mandiri merasa kesulitan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan
benar.
PT. Nurcahya Jaya Mandiri sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan juga wajib
melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan, yang dalam kasus ini perusahaan sudah
dikenai tarif final sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Dengan
pengenaan tarif final tersebut dapat diketahui apakah nantinya pengenaan tarif final untuk
perusahaan jasa konstruksi ini lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak
penghasilan badannya atau sebaliknya pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih ringan.
TELAAH PUSTAKA
Jasa Konstruksi Secara Umum
Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan
budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang
terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku
belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan
karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung
peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam Undang-
undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan
jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi,
yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta
kelengkapannya.
1. Perencanaan Konstruksi
Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan
dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Pelaksana Konstruksi
Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan
kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau
bentuk fisik lain.
3. Pengawas Konstruksi
Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan
pengawasan sejak awal pelaksaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.
Jenis Usaha Jasa Konstruksi
1. Usaha Perencanaan Konstruksi
Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian
kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan
penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
2. Usaha Pelaksanaan Konstruksi
Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian
kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan
penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.
3. Usaha Pengawasan Konstruksi
Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil
akhir konstruksi.
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi
Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999, tentang “Jasa
Konstruksi” dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh
orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat
melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang
beresiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi
1. Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa
konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa
pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa
pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan
dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai
jasa pelaksana konstruksi.
2. Penghasilan Luar Usaha Jasa Konstruksi
Selain peng hasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga penghasilan lain
perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan sewa alat-alat berat dan mesin-
mesin yang menganggur; Penghasilan jasa giro; Penghasilan bunga deposito; dan
penghasilan luar usaha lainnya.
Beban Perusahaan Jasa Konstruksi
1. Beban Dari Usaha Konstruksi
Menurut akuntansi yang terdapat dalam PSAK No.34 terdiri dari: biaya yang berhubungan
langsung dengan suatu kontrak, biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak
pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak, biaya lain yang secara khusus dapat
ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak, biaya yang tidak dapat di distribusikan ke
aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya
konstruksi.
2. Beban Luar Usaha jasa Konstruksi
Beban-beban yang timbul untuk mendapatkan pendapatan luar usaha konstruksi, dapat
berupa biaya pemeliharaan peralatanyang disewakan, biaya administrasi bank sehubungan
dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito, serta beban usaha
lainnya.
Definisi beban menurut akuntansi yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:
“Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar
atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas
yang tidak menyangkut pembagian kepadaa penanam modal. (IAI, 2007, p.18).
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala pengeluaran yang
menyebabkan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk
arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal merupakan
beban. Jadi biaya pemeliharaan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan
pendapatan jasa giro dan bunga deposito merupakan beban dalam laporan keuangan
komersial perusahaan.
Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi
Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
Yang dimaksud dengan jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi
pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing
beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesioanal dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu
mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan
konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang
profesioanal di bidang pelaksaaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya
untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain,
termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (enginering,
procurement andconstruction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan
(design and build). Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yang profesioanal di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dan
diserahterimakan.
Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
dengan kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain
Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh
Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak;
atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong
pajak. Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Sedangkan besarnya. Pajak
Penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai, dikalikan taril Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah
penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari Nilai Kontrak
Jasa Konstruksi.
Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat
Setoran Pajak. Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada
Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pengguna Jasa
atau Penyedia Jasa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal tanggal
jatuh tempo penyampian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana bertepatan dengan hari libur
termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Kewajiban Perpajakan PPh Badan
Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak
penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau
bertempat kedudukan di Indonesia.
Objek Pajak Penghasilan Badan
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak
Bantuan atau sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
badan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian
laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham-saham, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sisa lebih yang diterima atau
diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang
penelitian dan pengembangan, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang
negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa
konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Tarif Pajak Penghasilan Badan
Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak
penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar
28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.
Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang
mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan
Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah).
Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak
tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang
yaitu sebagai berikut:
PPh terutang = 50% X 25% X seluruh Penghasilan Kena Pajak
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00,
maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
a. PPh terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
b. PPh terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas
Kewajiban Pembukuan pada Wajib Pajak Badan
Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara
perpajakan pasal 28 ayat (1) yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajibmenyelenggarakan pembukuan. Hal ini
jelas diatur dalam undang-undang bahwa wajib pajak badan harus melakukan pembukuan dalam
kegiatan usahanya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai aset,
kewajiban, ekuitas, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat
dihitung besarnya pajak terutang.
Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak
dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Terdapat dua macam SPT yaitu:
a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak.
Pengisian dan Penyampaian SPT
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi
dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk
Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. Ketentuan tentang
penyampaian SPT adalah sebagai berikut:
1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP, KP4 atau
KP2KP setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian:
a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak.
b. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1
(satu) SPT Masa.
c. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT
disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai
bukti penerimaan.
Fungsi SPT
a. Wajib Pajak PPh
Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah
pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
1) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak;
2) penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
3) harta dan kewajiban;
4) pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.
b. Pengusaha Kena Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN
dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau
melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c. Pemotong/ Pemungut Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau
dipungut dan disetorkan.
Tempat Pengambilan SPT
Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui
website DJP : http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk
dan isi yang sama dengan aslinya.
Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk
memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan dengan cara
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan
sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan.
Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT
SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yaitu untuk SPT Tahunan PPh Badan Rp
1 juta sedangkan SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.
Pembetulan SPT
Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan
daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum
daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT
dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan
150% dari pajak yang kurang dibayar.
Batas Waktu Pembayaran Pajak
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas
Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima
belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Batas waktu pembayaran
untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT
disampaikan. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan
Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak
Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2%
(dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak
yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana
tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.
METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
1. Data Subjek (Self Report Data)
Data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian
administrasi pajak dan akuntansi.
2. Data Dokumenter (Dokumen Data)
Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan adalah laporan laba rugi perusahaan
jasa konstruksi pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010, Surat Setoran Pajak (SSP)
serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
Sumber Data
1. Data Primer
Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data
mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2010 dan gambaran
umum tentang perusahaan jasa konstruksi.
2. Data Sekunder
Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan laba rugi
PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010, SPT Tahunan 2010 PPh Badan, Surat Setoran Pajak
serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
Metode Pengumpulan Data
1. Metode Wawancara
Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai
aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2010 dan gambaran umum
tentang perusahaan jasa konstruksi.
2. Dokumentasi
Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan
cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Nurcahya Jaya Mandiri
yang berhubungan dengan penelitian.
3. Studi Pustaka
Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan
suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang berhubungan
dengan kewajiban perpajakan PPh badan perusahaan jasa konstruksi.
Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat
kuantitatif tanpa statistik dengan tujuan untuk mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan
PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak, penyetoran dan
pelaporan, pajaknya.
Analisis Kuantitatif
Analisis Kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya
perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan antara Perusahaan
Jasa Konstruksi PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak dengan Undang-undang Perpajakan Nomor
36 tahun 2008 dan PP Nomor 51 tahun 2008.
Analisis Kualitatif
Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan
praktek dalam tata cara penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan jasa
konstruksi.
HASIL DAN ANALISIS
Deskripsi Objek Penelitian
Sejarah Singkat
PT. Nurcahya Jaya Mandiri adalah perusahaan perseroan yang bergerak di bidang
contractor. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 27 April 2009. Bangunan kantor PT. Nurcahya
Jaya Mandiri sendiri terletak di Jalan Lingkar Selatan Demak RT. 003 RW. 002 Desa Mranak
Kec. Wonosalam Demak. Meskipun PT. Nurcahya Jaya Mandiri ini baru saja berdiri tapi
sekarang perusahaan ini tumbuh sebagai suatu badan usaha yang mencoba untuk dapat lebih
exist berkompitisi di bidangnya dengan aktif dan produktif secara sehat sesuai dengan
pertumbuhan yang terus terjadi.
Visi dan Misi PT. Nurcahya Jaya Mandiri
Adapun visi dari PT. Nurcahya Jaya Mandiri adalah menjadi salah satu peusahaan
konstruksi terbaik di wilayahnya dengan mengutamakan professionalism dalam bekerja.
Misi dari PT. Nurcahaya Jaya Mandiri sendiri adalah:
1. Memberikan pelayanan dalam bidang konstruksi yang professional dan bermutu.
2. Sebagai perusahaan rujukan pertama di bidang konstruksi dan perdagangan bahan
bangunan.
3. Ekspansi strategis ke luar daerah.
Kegiatan PT. Nurcahya Jaya Mandiri
Saat ini perusahaan telah mengembangkan jenis kegiatan usahanyadalam rangka
menyesuaikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta dalam upaya diversifikasi
kegiatan usahanya. Jenis-jenis kegiatan usaha yang dikerjakan PT. Nurcahya Jaya Mandiri ini
adalah sebagai berikut: Jalan raya dan jalan lingkungan, Jembatan, Sungai dan rawa, Bending
dan bendungan, Draenase dan irigasi, Pelabuhan dan dermaga, Penggalian dan pemindahan
tanah.
Struktur Organisasi
Dapat didefinikan sebagai mekanisme-mekanisme normal dimana organisasi dikelola.
Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-
hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang
menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu
organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi,
sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran-ukuran satuan kerja
(Hani Handoko, 1995 : 169). Pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri bagian-bagiannya terdiri dari:
1. Direktur
Memimpin, mengatur dan mengelola semua kegiatan yang dikerjakan oleh PT. Nurcahya
Jaya Mandiri secara berdaya guna dan berhasil guna dengan cara mengembangkan
kepemimpinan kolektif dengan berpedoman pada kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Administrasi Umum
Melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan permasalahan umum serta
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tertib administrasi di bidangnya.
3. Accounting
- Mencatat dan membuat pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran pada
perusahaan serta mobilitas dana.
- Mengelola dan mengamankan pendapatan perusahaan, asset perusahaan serta
pengendalian anggaran secara efektif dan efisien.
4. General Superitendent
- Bertanggung jawab kepada direktur atas seluruh perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan perusahaan.
- Bertugas sebagai manager lapangan yang bertanggung jawab langsung kepada
pimpinan perusahaan.
5. Quantity Surveyor
Bertanggung jawab pada semua pekerjaan lapangan terutama yang terkait dengan
konstuksi bangunan.
6. Administrasi pajak
Bertanggung jawab terhadap semua perhitungan pajak dan juga untuk melaporkan pajak
terutang perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
7. Materials Superintendant
- Melakukan pemeriksaan mutu bahan, baik itu mutu di lapangan maupun di
laboratorium.
- Membuat program penyesuaian mutu dan waktu agar hasil pelaksanaan memenuhi
persyaratan kontrak.
8. Contruksion Enginerr
- Membuat anggaran kebutuhan bahan yang didasarkan pada anggaran biaya
pelaksanaan.
- Membandingkan dan mengarahkan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.
9. Equipment Superintendant
- Bertanggung jawab atas operasinya alat-alat proyek.
- Mendukung pelaksanaan dan operasional lapangan.
Analisis data
Kebijakan Akuntansi Perusahaan
1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Metode pencatatan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah metode
accrual basis, dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya. Laporan keuangan disajikan
perusahaan terdiri dari dua yaitu laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi disusun untuk
mengetahui besarnya laba rugi yang dicapai/diderita perusahaan selama satu periode
akuntansi. Sedangkan neraca disusun untuk mengetahui posisi aset, kewajiban dan ekuitas
perusahaan pada waktu tertentu. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.
2. Pendapatan
Pendapatan proyek dihitung dengan menggunakan metode persentase penyelesaian yang
merupakan pendapatan utama perusahaan. Sedangkan untuk pendapatan lainnya dicatat
sesuai dengan nilai transaksi.
3. Piutang
Perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung untuk mengakui jumlah piutang
yang tidak dapat ditagih. Hal tersebut disebabkan karena selama berdiri , kecil
kemungkinan terdapat pitang yang tak tertagih, sehingga perusahaan berpendapat tidak
perlu dibentuk cadangan piutang tak tertagih.
4. Aset Tetap
Aset tetap dicatat berdasarkan dengan harga perolehan dan disusutkan dengan metode garis
lurus tanpa nilai residu sesuai dengan taksiran umur manfaat. Daftar umur manfaat aset
tetap perusahaan adalah gedung 20 tahun, alat-alat proyek 8 tahun, kendaraan 8 tahun,
inventaris Kantor 4 tahun.
Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat timbulnya
beban tersebut. Harga perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dijual atau
dihentikan penggunaannya akan dikeluarkan dari buku pada saat penjualan atau
penghentian aset tersebut. Dan keuntungan serta kerugian yang timbul akan dibebankan
pada laba rugi tahun berjalan.
5. Harga Pokok Proyek
Harga pokok proyek adalah jumlah biaya proyek yang terdiri dari bahan baku, bahan
pembantu, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya penyusutan dan biaya
lainnya yang bersangkutan langsung dengan proyek yang bersangkutan.
Penyajian Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Nurcahya Jaya Mandiri
Berikut adalah penyajian laporan laba rugi fiskal pada PT. Nurcahya Jaya mandiri tahun
2010:
PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI FISKAL
(Dalam Rupiah)
Keterangan L/R Komersil Koreksi Fiskal
L/R Fiskal Positif Negatif
Pendapatan
13.281.983.815 13.281.983.815
Harga Pokok Proyek
(10.803.129.858)
(10.803.129.858)
LABA KOTOR
2.478.853.957 2.478.853.957
Biaya Pemasaran
Biaya Perjalanan Dinas
(41.580.000)
(41.580.000)
Biaya Transportasi
(43.365.000)
(43.365.000)
Biaya Gambar Tender
(11.850.000)
(11.850.000)
Biaya Administrasi Pemasaran (19.785.600) (19.785.600)
Biaya Telepon, Fax, HP
(6.930.800)
(6.930.800)
Biaya Marketing Direksi
(68.560.000) (68.560.000)
TOTAL BIAYA
PEMASARAN (192.071.400) (192.071.400)
Biaya Pegawai
Biaya Gaji Karyawan
(445.029.757) (445.029.757)
Biaya Perjalanan Dinas Kantor (13.024.000) (13.024.000)
Biaya Lain-lain Pegawai
(3.702.400) 3.702.400
-
TOTAL BIAYA
PEGAWAI (461.756.157) (458.053.757)
Biaya Administrasi Kantor
Biaya Administrasi kantor (12.951.482) (12.951.482)
Biaya Telepon, Fax, HP
(11.434.439) 5.400.000
(6.034.439)
Biaya Listrik dan Air
(16.078.272) (16.078.272)
Biaya Lain-lain Kantor
(11.560.000) 11.560.000
-
Biaya Pemeliharaan Peralatan
Kantor (2.558.000) (2.558.000)
Biaya Gudang
(12.600.000) (12.600.000)
TOTAL BIAYA
ADM. KANTOR (67.182.193) (52.022.193)
Biaya Kendaraan
Biaya Pemeliharaan kendaraan (5.011.200) (5.011.200)
Biaya Pajak Kendaraan
(7.264.000) (7.264.000)
Biaya BBM, Tol, Parkir
(17.130.000) (17.130.000)
TOTAL BIAYA
KENDARAAN (29.405.200) (29.405.200)
Biaya Bank
Biaya Adminintrasi Bank
(1.440.000) (1.440.000)
Biaya Penyusutan
Biaya Peny. Bangunan dan
Prasarana (61.250.000) (61.250.000)
Biaya Penyusutan Kendaraan (6.818.182) (6.818.182)
Biaya Penyusutan Inventaris
Kantor (3.125.000) (3.125.000)
TOTAL BIAYA
PENYUSUTAN (71.193.182) (71.193.182)
TOTAL BIAYA KANTOR
(823.048.132)
(802.385.732)
LABA KOTOR
1.655.805.825 1.676.468.225
Beban PPh Final
383.396.351
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 1.272.409.474
Dari tabel koreksi fiskal diatas, akan diuraikan akun mana saja yang termasuk dalam beda
tetap (permanent difference) sebagai berikut:
1. Biaya lain-lain pegawai yang terdiri dari pembagian beras (biaya pegawai) = Rp
3.702.400
2. Biaya telepon, fax, HP pribadi direktur (biaya administrasi kantor) = Rp 5.400.000
3. Biaya lain-lain kantor terdiri dari entertainment (biaya administrasi kantor) = Rp
11.560.000
Total laba perusahaan yang diakui sebesar Rp 1.676.468.225 yang diperoleh dari laba usaha
komersil ditambah dengan koreksi positif sebesar Rp 20.662.400.
Rincian Akun Pendapatan pada Laporan Laba Rugi
Pendapatan proyek merupakan pendapatan utama perusahaan yang dihitung dengan
metode persentase penyelesaian. Penilaian ini dilakukan oleh orang-orang teknik di lapangan
karena orang-orang tersebut yang mengetahui berapa persen kemajuan pekerjaan proyek menuju
tercapainya penyelesaian pekerjaan. Pendapatan proyek sebanyak Rp 13.281.983.815 tidak
termasuk PPN.
Pendapatan yang diterima untuk proyek Kali lanang Paket 1 adalah sebesar Rp
2.389.520.920; proyek Instal U-Ditch sebesar Rp 670.781.074; proyek Kali Siklenthing Kec.
Wedung Rp 999.163.636; proyek SWD I Kec. Wedung Rp 1.797.350.907, proyek Kali
Kongklangan Rp 722.000.000; sedangkan pendapatan yang terakhir untuk proyek Sungai
Grompol adalah sebesar Rp 6.703.167.278.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang pajak
penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Tarif
pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri sebagai
pelaksanaan jasa konstruksi adalah sebesar 3% sesuai dengan PP Nomor 51 tahun 2008 pasal 3
ayat 1c.
Untuk kepentingan perhitungan kewajiban perpajakan maka perlu dibuat rincian
pendapatan setiap bulannya yang diperoleh PT. Nurcahya Jaya Mandiri. Berikut penyajian
rincian pendapatan proyek pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri menurut Undang-Undang selama
tahun 2010:
Bulan Proyek DPP
(Rp) Tarif
PPh Final
(Rp)
April Kali Lanang Paket 1 Angsuran 1 256.703.063 3% 7.701.092
Mei Kali Lanang Paket 1 Angsuran 2 767.284.125 3% 23.018.524
Juni Instal U-Ditch Magelang Angsuran 1 182.219.885 3% 5.466.597
Juli Instal U-Ditch Magelang Angsuran 2 182.212.902 3% 5.466.387
Agustus Kali Siklenthing Angsuran 1 199.832.727 3% 5.994.982
Instal U-Ditch Magelang Angsuran 3 91.611.520 3% 2.748.346
Kali Lanang Paket 1 Angsuran 3 508.370.840 3% 15.251.125
Sept SWD 1 Kec. Wedung Angsuran 1 359.470.180 3% 10.784.105
Oktober Kali Siklenthing Angsuran 2 749.372.727 3% 22.481.182
November Kali Lanang paket 1 Angsuran 4 857.162.892 3% 25.714.887
Instal U-Ditch Magelang Angsuran 4 214.736.765 3% 6.442.103
Kali Siklenthing Angsuran 3 49.958.182 3% 1.498.745
Desember Kali Kongklangan 722.000.000 3% 21.660.000
Sungai Grompol Angsuran 1 1.907.484.154 3% 57.224.525
Sungai Grompol Angsuran 2 4.575.515.400 3% 137.265.462
Sungai Grompol Angsuran 3 220.167.725 3% 6.605.032
SWD 1 Kec. Wedung Angsuran 2 1.348.013.182 3% 40.440.395
SWD 1 Kec. Wedung Angsuran 3 89.867.545 3% 2.696.026
JUMLAH 13.281.983.815 398.459.514
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang
teutang dengan tarif final antara perusahaan dengan Undang-Undang sudah sesuai tidak ada
perbedaan. Ini berarti bahwa perusahaan sudah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan
tarif final dengan tarif final.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan
Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang
mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan
Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah).
Oleh karena itu untuk perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada
PT. Nurcahya Jaya Mandiri ini memutuskan untuk memakai fasilitas pengurangan tarif sebesar
50% dari tarif sesuai pasal 17. Dilihat dari besarnya jumlah peredaran bruto yang diterima
perusahaan yaitu sebesar Rp 13. 281.983.815, jadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri
tahun 2010 yang dihitung dari jumlah laba kotor perusahaan:
1. Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas tarif 50%
= PKP dari bag. peredaran bruto yang memperoleh fasilitas x Laba Kotor Fiskal
Peredaran bruto
= Rp 4.800.000.000 x Rp 1.676.468.225
Rp 13.281.983.815
= Rp 605.861.865
2. Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas tarif 50%
= Laba kotor fiskal – PKP yang mendapat fasilitas tarif 50% x 25%
= Rp 1.676.468.225 – Rp 605.861.865
= Rp 1.070.606.360
3. Pajak Penghasilan Terutang
50% x 25% x Rp 605.861.865 = Rp 75.732.733
25% x Rp 1.070.606.360 = Rp 267.384.323 +
Rp 343.384.323
Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pemakaian fasilitas pengurangan tarif
sebanyak 50% sebenarnya sangat menguntungkan wajib pajak badan, karena dengan fasilitas
tersebut berarti pajak yang terutang oleh perusahaan menjadi lebih sedikit. Berikut akan
ditampilkan pada tabel 4.6 perbandingan perhitungan pengenaan tarif antara pasal 4 ayat 2
dengan pasal 17 pada perusahaan jasa konstruksi:
Perbandingan Perhitungan Pengenaan Tarif Antara Pasal 4 Ayat 2 Dengan Pasal 17
Pasal 4 Ayat 2 Pasal 17 Peredaran Bruto x Tarif
Final Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas tarif
50% = Rp 605.861.865
Rp 13.281.983.815 x 3%
Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas
tarif 50% = Rp 1.070.606.360
PPh terutang : PPh terutang :
Rp398.459.514 50% x 25% x Rp 605.861.865 = Rp 75.732.733
25% x Rp 1.070.606.360 = Rp 267.651.590
total Rp 343.384.323
Pengenaan tarif final pada perusahaan konstruksi mengakibatkan kerugian pada
perusahaan karena pajak penghasilan terutang perusahaan semakin besar dibandingkan dengan
pengenaan tarif pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhitungkan biaya-biaya yang
dikeluarkan perusahaan selama proyek berlangsung. Berbeda jika pajak penghasilan terutangnya
sesuai dengan tarif pasal 17 dan fasilitas pengurangan 50% pasal 31E Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008, maka pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan menjadi lebih
ringan sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan pun semakin banyak.
Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak
dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan batas waktu penyampaian Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4
bulan sejak akhir Tahun Pajak sedangkan untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir
Masa Pajak.
SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal
SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai
bukti penerimaan. Apabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan
tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan
perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 (dua) bulan
dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai
penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT
Tahunan PPh Badan Rp 1 juta sedangkan SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.
Untuk pembetulan SPT atas kemauan WP sendiri dapat dilakukan sampai dengan
daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum
daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT
dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan
150% dari pajak yang kurang dibayar.
Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa
Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari
setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Batas waktu pembayaran untuk
kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT
disampaikan. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan
Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.
Berikut akan diuraikan evaluasi penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak
penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri tahun 2010:
Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4
ayat 2 berkenaan dengan tarif final untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi
sebesar 3% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima perusahaan selama tahun 2010 maka
pajak final yang terutang oleh PT. Nurcahya Jaya Mandiri adalah sebesar:
3% x Rp 13.281.983.815 = Rp 398.459.514
Dari perhitungan diatas, maka jumlah pajak final yang terutang oleh PT. Nurccahya Jaya
Mandiri sudah benar.
Untuk penyetoran dan pelaporan sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan (Lampiran A), ternyata PT. Nurcahya Jaya Mandiri melakukan kesalahan dalam
penulisan PPh Final perusahaan. Perusahaan hanya menuliskan dalam formulir 1771 kolom E
angka 15a sebesar Rp 383.396.351 yang seharusnya adalah sebesar Rp 398.459.514. Untuk
pelaporan selanjutnya sebaiknya perusahaan lebih berhati-hati dalam penulisan SPT.
Untuk pelaporan SPT Tahunan PT. Nurcahya Jaya Mandiri sudah melaporkan tepat
waktu yaitu tanggal 18 April 2011. Batas waktunya pelaporannya sendiri adalah untuk Wajib
Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. PT. Nurcahya
Jaya Mandiri sebagai hanya penjual jasa tidak perlu melaporkan SPT Masa pajak penghasilan.
Dalam perhitungan pajak penghasilan badan PT. Nurcahya Jaya Mandiri nilainya nihil
sesuai dengan formulir 1771 kolom B sehingga tidak perlu melaporkan SPT Masa. Perusahaan
hanya wajib melaporkan SPT Tahunan. Waktu pelaporan SPT Tahunan sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku yaitu paling lambat akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak. PT.
Nurcahya sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.
PENUTUP
Simpulan
Dari hasil evaluasi kewajiban perpajakan pajak penghasilan pada PT. Nurcahya Jaya
Mandiri tahun 2010 diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Perusahaan sudah melakukan perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan dengan benar
karena dalam perhitungannya menggunakan tarif final sebesar 3% sesuai dengan Undang-
Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan.
2. Hasil analisis perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan ternyata dengan
adanya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi lebih membebani wajib pajak
badan dari segi jumlah pajak penghasilan yang terutang.
3. Untuk penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan
PT. Nurcahya Jaya Mandiri sudah benar. Penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan dilakukan pada tanggal 18 April 2011, hal tersebut sudah
sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Keterbatasan
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Memilih objek penelitian pada satu perusahaan jasa konstruksi yaitu PT. Nurcahya Jaya
Mandiri Demak. Hal ini menyebabkan penelitian hanya terfokus pada satu jenis perusahaan.
2. Data penelitian yang dipakai hanya satu tahun pajak yaitu tahun 2010 karena perusahaan
baru berdiri tahun 2009. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil data 2010 yang
dilihat dari kelengkapan data-data yang diperlukan, mulai dari laporan laba rugi perusahaan
sampai dengan SPT Tahunan Badan.
3. Evaluasi hanya dilakukan pada kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan PT. Nurcahya
Jaya Mandiri sehingga penelitian ini hanya menganalisis kewajiban perpajakan pajak
penghasilan badan.
Saran
Berdasarkan hasil analisis dan simpulan dari kewajiban perpajakan pajak penghasilan PT.
Nurcahya Jaya Mandiri, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan
dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan perusahaan jasa
konstruksi. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:
1. Untuk perusahaan jasa konstruksi sebaiknya dibolehkan menggunakan pencatatan karena
dalam pelaksanaannya pembukuan perusahaan jasa konstruksi tidak diperlukan atas dasar
pengenaan tarif final sesuai dengan UU PPh pasal 4 ayat 2.
2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya menyediakan form SPT Tahunan khusus untuk
perusahaan jasa konstruksi karena komponen-komponen yang diperlukan perusahaan jasa
konstruksi tidak sama dengan perusahaan lainnya yang tidak dikenakan tarif final.
3. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya untuk perusahaan jasa konstruksi tidak dikenai tarif final,
karena dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pengenaan tarif final tidak menguntungkan
wajib pajak badan.
4. Perusahaan disarankan untuk lebih professional dalam melakukan perhitungan kewajiban
perpajakannya khususnya untuk pajak penghasilan badan yang terutang sehingga dalam
prakteknya nanti tidak akan mengalami kesulitan.
5. Perusahaan harus lebih memahami ketentuan perpajakan mengenai batas akhir penyetoran
dan pelaporan pajak penghasilan badan. Hal tersebut untuk menghindari perusahaan dari
keterlambatan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan
yang nantinya dapat dikenakan sanksi administrasi di bidang perpajakan yang merupakan
pemborosan sumber daya perusahaan.
68
DAFTAR PUSTAKA
Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia.
Soemarso, S.R. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
Handoko, T Hani. 1995. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan
Perundang-undangan Perpajakan dahn Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru.
Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pedoman Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta:
Salemba Empat.