dasar perpajakan - •pph pasal 21 •pph pasal 22 •pph pasal 23 •pph pasal 24 •pph pasal 25...

Download DASAR PERPAJAKAN -   •PPh Pasal 21 •PPh Pasal 22 •PPh Pasal 23 •PPh Pasal 24 •PPh Pasal 25 •PPN dan PPnBM •PBB dan BPHTB ... perbedaan antara laporan keuangan komersial

Post on 04-Feb-2018

246 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • DASAR PERPAJAKAN

    Oleh

    Iwan Sidharta, MM.

  • Dasar-Dasar Perpajakan

    PAJAKPengelompokan

    Cara Pemungutan

    Karakteristik

    Definisi

    Fungsi

    Syarat

    Kedudukan

    Tarif

    Timbul&Hapus Pajak

    Hambatan

    TeoriPajak

    HukumPajak

    Iuran/kewajibanSebagian kekayaan rakyatBersifat wajibBerdasarkan UUDipungut oleh negaraPengeluaran pemerintahAnggaran dan mengatur

    Pajak Langsung; (Pajak Penghasilan)Pajak Tidak Langsung; (PPN)

    Pajak Pusat; (Pajak Penghasilan)Pajak Daerah

    Pajak Provinsi; (PajakKendaraan Bermotor)Pajak Kabupaten/Kota; (PajakHotel)

    kontribusi kepada negara olehWP, bersifat memaksaberdasarkan UU, digunakanuntuk keperluan negara untukkemakmuran rakyat.

    I_Sidh.1

  • Dasar-Dasar Perpajakan

    PAJAK

    Pengelompokan1. Golongan2. Sifat

    3. Pemungut

    Pemungutan1. Stelsel Pajak2. Asas3. Sistem

    Karakteristik1. Iuran wajib2. Berdasarkan UU3. Oleh Negara

    4. Untuk Rakyata) Definisib) Fungsic) Syaratd) Kedudukane) Timbul &

    HapusnyaPajak

    f) Hambatan

    1) Teori Asuransi2) Teori Kepentingan3) Teori Daya Pikul4) Teori Bakti5) Teori Daya Beli

    1) Hukum Perdata2) Hukum Publik

    1) Hukum Pajak2) Hukum Tata Negara3) Hukum Tata Usaha4) Hukum Pidana

    1) Hukum Pajak1) Pajak Materil2) Pajak Formil

    Tarif1. Sebanding2. Tetap3. Progresif4. Degresif

    Sanksi

    UUPeraturan

    TeoriPajak

    HukumPajak

    I_Sidh.2

  • Undang-Undang N0. 28 Tahun 2007

    Pajak adalah kontribusi kepada negara yangterutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Pengertian Pajak

    Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.3

  • Hukum Pajak adalah suatu kumpulanperaturan yang mengatur hubunganantara pemerintah, sebagai pemungutpajak (fiskus) dengan rakyat, sebagaipembayar pajak.

    Definisi Hukum Pajak

    Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.4

  • Cakupan Hukum Pajak

    Subjek Pajak dan Wajib Pajak.

    Objek Pajak.

    Kewajiban pajak terhadap pemerintah.

    Timbul dan hapusnya hutang pajak.

    Cara penagihan pajak. Cara mengajukan keberatan dan banding.

    Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.5

  • Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

    Timbulnya Utang Pajak Secara Formil

    Akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

    Secara Materiil Akibat berlakunya Undang-Undang mengenai Perpajakan

    Hapusnya Utang Pajak Pembayaran

    Kompensasi

    Daluarsa

    Pembebasan dan penghapusan

    Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.6

  • Sistem Pemungutan Pajak

    Official Assesment System

    sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangkepada petugas pajak atau pemerintah untuk menentukanbesarnya pajak terutang.

    Self Assesment System

    sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

    wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

    With Holding System

    sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepadapihak ketiga (konsultan)

    I_Sidh.7

  • Tarif Pajak

    Tarif Tetap.Tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidakdipengaruhi oleh besarnya dasar perhitungan pajak.

    Tarif Sebanding.Tarif dengan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadapbeberapapun besarnya dasar perhitungan pajak.

    Tarif Mengikat (Progresif).Tarif yang persentasenya akan semakin besar sejalan denganmeningkatnya dasar perhitungan pajak.

    Tarif Menurun (Degresif).Tarif yang dasar pengenaanya semakin menurun sejalandengan meningkatnya dasar perhitungan pajak.

    I_Sidh.8

  • Penggolongan Pajak

    Pajak

    Golongan

    Langsung

    TidakLangsung

    Pemungut

    Pusat

    Daerah

    Sifat

    Subjektif

    Objektif

    I_Sidh.9

  • Pengelompokan Pajak

    Menurut Golongan Pajak Langsung; contohnya Pajak Penghasilan Pajak Tidak Langsung; contohnya Pajak Pertambahan Nilai

    Menurut Sifat Pajak Subjektif; contohnya Pajak Penghasilan Pajak Objektif; contohnya Pajak Pertambahan Nilai

    Menurut Lembaga Pemungut Pajak Pusat; contohnya Pajak Penghasilan Pajak Daerah

    Pajak Provinsi; contohnya Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kabupaten/Kota; contohnya Pajak Hotel

    I_Sidh.10

  • Cakupan Perpajakan

    Penjelasan Umum Mengenai Perpajakan.

    Penghasilan Neto

    PPh Pasal 21

    PPh Pasal 22

    PPh Pasal 23

    PPh Pasal 24

    PPh Pasal 25

    PPN dan PPnBM

    PBB dan BPHTB

    Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidhartaI_Sidh.11

  • Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

    Tujuan Akuntansi

    Komersial

    Menyediakan laporan & informasi keuangan sertainfo lain kepada pihak pengambil keputusan.

    Pajak

    Menyajikan laporan ekuangan & informasi lain(tax compliance) kepada administrasi pajak.

    UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di ataspraktek dan kelaziman akuntansi

    I_Sidh.12

  • Lembaga Pembuat Ketentuan

    Metode, prosedur dan teknik akuntansidipengaruhi hukum pajak berdasarkan :

    UU Perpajakan Peraturan pemerintah Keputusan Presiden Keputusan Menteri Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada

    ketentuan akuntansi perpajakan seperti : Majelispertimbangan pajak, peradilan tata usaha negara,peradilan pidana, dan lembaga peradilan lainnya.

    I_Sidh.13

  • Konsep dasar akuntansi berlaku umumLaporan Keuangan Fiskal dan Komersialmeliputi :

    Accrual Basis : pengakuan transaksi saatterjadi, dilaporkan pada periode tsb.

    Going Concern : mengasumsikan aktivitasperusahaan akan tetap berlangsungterus.

    Konsep Dasar Akutansi

    I_Sidh.14

  • Tujuan pelaporan keuanganperpajakan

    Menyajikan informasi sebagai bahanmenghitung Penghasilan Kena Pajak,terutama dalam sistem self assesmentsebagai laporan pertangungjawaban ataskepercayaan menghitung pajak terhutangbagi setiap Wajin Pajak.

    I_Sidh.15

  • Sifat dan keterbatasan pelaporankeuangan fiskal

    Laporan Keuangan bersifat historis Proses penyusunan laporan

    keuangan tidak luput daripenggunaanestimasi dan berbagaipertimbangan

    Lebih mengutamakan hal yangmaterial (tanpa mengurangikelengkapan materi)

    I_Sidh.16

  • Sifat dan keterbatasan pelaporankeuangan fiskal (cont)

    Laporan keuangan terutama menekankanmakna ekonomis (substansi) setiap transaksi(tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikanbentuk yuridis formalnya).

    Terdapatnya alternatif yang dapat digunakanmengakibatkan variasi dalam pengukuransumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarWP.

    Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidakmendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikanumumnya dikesampingkan.

    I_Sidh.17

  • Rekonsiliasi

    Rekonsiliasi dilakukan untuk menghilangkanperbedaan antara laporan keuangan komersialyang berdasarkan SAK dan laporan keuanganfiskal yang dibuat berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.

    Perbedaan antara laba akuntansi pada laporankeuangan komersial dengan penghasilan kenapajak pada laporan keuangan fiskal dapatdiidentifikasi sebagai perbedaan tetap danperbedaan temporer.

    I_Sidh.18

  • Rekonsiliasi ..(cont..)

    Disebut perbedaan perrnanen karenaakumulasi perbedaan tersebut akan tetap adasampai waktu yang tidak terhingga.

    Sedangkan dalam perbedaan temporer akanterjadi saling eliminasi antar tahun-tahunfiskal, sehingga tidak ada perbedaan lagi.

    I_Sidh.19

  • Perbedaan Permanen

    Perbedaan permanen adalah perbedaan yangtimbul dari penyisihan khusus, ataupernbatasan yang diinginkan ataudiisyaratkan, oleh peraturan hukum (pajak),karena alasan-alasan : ekonomis,

    politik, atau

    administratif, yang tidak ada kaitannya denganperhitungan laba bersih akuntansi.

    I_Sidh.20

  • Wasalam

    Terima Kasih

    I_Sidh.21

  • PEMBUKUAN

    I_Sidh.22