Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pas. 23)

APA SICH PAJAK ITU ???

UNTUK APA PAJAK ITU ??

????

PPh PASAL 23

Adalah pajak atas; Dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21; yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau BUT.

PPh atas Sewa

KendaraanAngkutan

Darat

Tanah danBangunan

Harta selainKendaraan,Tanah danBangunan

3% x Jumlah Bruto 10% x Jumlah Bruto 6% x Jumlah Bruto

FINAL

Pasal 23 Pasal 4 (2) Pasal 23

Ketentuan formil PPh Pasal 23

Batas penyetoran Batas pelaporan

Tanggal 10 bulan takwim

berikutnya

20 hari setelah masa pajak berakhir

Bendahara sebagai Pemotong PPh psl 23/26

- UU No. 17/2000 tentang PPh

- Kep.Menkeu No. 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat, tata cara dan penundaan pembayaran pajak

- Kep. Dirjen PajakNo. 305/PJ/2001 tentang perkiraan neto sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan dan jenis jasa

Tarif :

1. Hadiah dan penghargaan 20% X Bruto

2. Sewa sehubungan penggunaan harta dan jasa selain jasa

yang telah dipotong PPh psl. 21 yaitu :

15% X Perkiraan Penghasilan Netto

CONTOH

PPh Pasal 23 adalah:Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp4.000.000,00

Objek PPh Ps 23:100/110 x Rp4.000.000,00 Rp3.636.364,00PPh Ps 23:3% x Rp3.636.364,00 Rp 109.091,00

Depkeu menyewa sebuah bus dari perusahaan persewaan bus dengan

pembayaran sebesar Rp4.000.000,00 (termasuk PPN).

PPh atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain

15% xPERKIRAAN PENGHASILAN NETO

KEP-DJP NO.170/PJ./2002PASAL 23 UU PPH

Jenis Jasa Perk. Ph. Neto

Jasa TeknikJasa ManajemenJasa konsultan selain konsultan konstruksiJasa profesiJasa akuntansi dan pembukuanJasa penilaiJasa aktuarisJasa perawatan/pemeliharaanJasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerjaJasa pembasmian hama dan pembersihanJasa kateringJasa selain jasa tsb di atas yang pembayarannya dibebankan pd APBN/D

40%40%50%50%50%50%50%40%40%10%10%

10%

Dari imbalan bruto

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering

adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan

pengadaan material/barangnya.

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa

catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya

saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas

seluruh nilai kontrak.

CONTOH:

Depkeu membayar jasa catering kepada perusahaan jasa boga untuk kegiatan diklat

dengan pembayaran sebesar Rp14.300.000,00 (termasuk PPN)

PPh Pasal 23 adalah:

Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp14.300.000,00

Objek PPh Pasal 23:

100/110 x Rp14.300.000,00 Rp13.000.000,00

PPh Pasal 23:

15% x 10% x Rp13.000.000,00 Rp195.000,00

PPh atas Jasa Konstruksi

Jasa pelaksanaan konstruksi = 2% x jumlah brutoJasa perencanaan konstruksi = 4% x jumlah brutoJasa pengawasan konstruksi = 4% x jumlah bruto

TIDAK FINAL FINAL

Dilaksanakan oleh kontraktor kecildengan nilai pengadaan sampai

dengan Rp1 milyar

PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 (2)

JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin,

listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha

konstruksi

PPH ATAS JASA PELAYARAN(PASAL 15 UU PPh)

WP PERUSAHAANPELAYARAN

DALAM NEGERI

WP PERUSAHAANPELAYARAN LUAR NEGERI

1,2% X PEREDARAN BRUTO 2,64% X PEREDARAN BRUTO

DIPOTONG PPH OLEH BENDAHARAWAN DALAM HAL PENGHASILAN DIPEROLEH BERDASARKAN

PERJANJIAN PERSEWAAN ATAU CHARTER

PPH SEHUBUNGAN DENGAN PROYEK PEMERINTAH DENGAN DANA HIBAH/ PINJAMAN LUAR NEGERI

DITANGGUNG PEMERINTAH

ATAS PENGHASILAN YANGDITERIMA/DIPEROLEHKONTRAKTOR UTAMA

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH

ATAS PENGHASILAN YANGDITERIMA/DIPEROLEH

KONTRAKTOR LAPISANKEDUA

PPH PASAL 21/26KARYAWAN YG BEKERJA PADA KONTRAKTOR

UTAMA MAUPUN KEDUA