pasal 21 & 26

PPh

Dasar Hukum PPH PASAL 21/26

Undang-undang no 28 tahun 2007 K.U.PUndang-undang no 36 tahun 2008 Pajak

Penghasilan.Peraturan MenKeu no 250/PMK 03/2008: : biaya

jabatan & biaya pensiun.Peraturan MenKeu no 252/PMK 03/2008: petunjuk

pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehub dg pekerjaan, jabatan dan jasa.

Peraturan Menkeu no 254/PMK 03/2008: pegawai harian & pegawai tidak tetap

Peraturan Dirjen Pajak no 31/PJ/2009: pedoman teknis tatacara pemotongan,penyetoran dan pelaporan PPh ps21.

PER-57/PJ/2009 : perubahan Per 31/PJ/2009PER-32/PJ/2009 : form SPT Masa PPh 21 & 26PMK no43/PMK o3/209 : PPh ps 21 dtanggung

pemerintahPP 68 tahun 2009 : tarip PPh psl 21 untuk

pesangon.manfaat pensiun,THT,JHT yang dibayar sekalihus

PPh atas orang pribadi

PPh pasal 21/26 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi biasanya merupakan penghasilan yang melekat pada karyawan atau pegawai baik pegawai tetap maupun tidak tetap, antara lain gaji, upah, tunjangan dan lain sebagainya.

Witholding tax

PPh pasal 21/26 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain (withholding tax).

PPh pasal 21 dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh pasal 26 dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri.

Pemotong PPh pasal 21/26

a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan

badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun , sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b) Bendahara atau pemegang kas pemerintah pusat maupun daerah.

c) Dana Pensiun, Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :

1. Honorarium atau pembayaran lain kepada SPDN2. Honorarium atau pembayaran lain kepada SPLN3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta

pendidikan, pelatihan dan magang

4.Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional ,perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk penerima penghasilan

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tinggal bersama mereka dengan syarat:

bukan WNI di Indonesia tidak memperoleh penghasilan lain

diluar jabatan asas timbal balik

2.Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:

- bukan WNI - tidak menjalankan usaha/kegiatan/pekerjaan lain

untuk memperoleh penghasilan lain di Indonesia

Kewajiban Pemotong Pajak (pemberi

kerja):

Menghitung PPh pasal 21 penghasilan karyawan

Memotong dari penghasilan karyawanMenyetorkan pph pasal 21 yang telah

dipotong Melaporkan pajak yang telah dipotong Memberikan bukti pemotongan pajak.

Batas waktu penyetoran & pelaporan PPh pasal 21

PPh pasal 21 terutang masa.Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 setelah

akhir bulan terutang pajak (menggunakan SSP) dan Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 setelah

akhir bulan terutang pajak, dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21.

Hak Pemotong Pajak

Dapat mengkompensasikan PPh pasal 21 yang lebih Bayar kebulan berikutnya.

Mengajukan keberatan dan banding.

Subjek Pajak :

Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21/26 adalah orang pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jabatan dan jasa.

Hak dan kewajiban bagi subyek yang dipotong

1. Berhak meminta bukti pemotongan pajak.2. Orang pribadi berstatus karyawan wajib

menyerahkan surat pernyataan tertulis mengenai jumlah tanggungan keluarga untuk perhitungan PTKP, termasuk apabila terdapat perubahan.

3. Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT PPh.

4. Wajib untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada: Pemotong pajak kantor cabang baru

dalam hal yang bersangkutan dipindah-tugaskan

Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.

Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

Pegawai

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdaarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai ybs bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

OBYEK PEMOTONGAN PPH PASAL 21

a. Penghasilan yang diterima secara teratur atau tidak teratur oleh pegawai tetap :Gaji, honorarium,premi bulanana,uang lembur,uang sokongan,uang tunggu,uang ganti rugi,tunjangan-tunjangan,premi asuransi yang dibayar pemberi kerja,bonus, jasa produksi .

b. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur :uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

c. Penghasilan sehubungan dengan dpemutusan hubungan kerja dan penghasila sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pensiun,uang manfaat pensiun, T dHT,JHT, dan pembayaran sejenis.

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

e. Imbalan kepada bukan pegawai : honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa dan kegiatan yang dilakukan.

f. Imbalan kepada peseta kegiatan :uang saku,uang rapat

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN

PPH PASAL 21/26

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, yang diberikan olah Wajib Pajak atau Pemerintah,kecuali yang natura dan kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPH Final atau dikenakan PPH berdasarkan Norma Perhitungan Khusus (Deemed Profit)

3. Iuran pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh menteri keuangan, iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang yang berhak dari lembaga keagamaan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak ybs.

5. Kenikmatan berua pajak yang ditanggung pemberi kerja6. Beasiswa dengan syarat : - untuk pendidikan formal atau non formal - tidak ada hubungan istimewa -

TARIP PAJAK PPH PASAL 21

Tarip dasar ( pasal 17 UU no 36 tahun 2008 : PPh )

Penghasilan Kena Pajak 0 s/d Rp 25.000.000,- 5%> Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000 10 %> RP 50.000.000 s/d Rp 500.000.000 25 %> Rp 500.000.000 30

%

TEMPAT TERUTANG PPH PASAL 21/26

PPh pasal 21/26 terutang ditempat pemotong pajak melakukan pembayaran, baik tempat tinggal orang pribadi, domisili kantor pusat, maupun lokasi kantor cabang.

UNSUR-UNSUR PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Perhitungan PPh pasal 21 memiliki tata cara dan variasi yang beragam .

Secara umum variasi perhitungan PPh pasal 21 dapat disebabkan oleh tiga hal :

- Jenis Obyek Pajak atau jenis penghasilan yang diterima/diperoleh.

- Golongan orang pribadi yang menerima/ memperoleh penghasilan, seperti yang tercantum didalam SPT PPh pasal 21/26.

- Prosedur dan tata cara pembayaran yang dilakukan, atau kontrak kerja yang dibuat.

Pegawai Tetap

Penghasilan Bruto sebulan………………xxxxx Biaya Jabatan 5% x PB, maks Rp 500.000…….( xxxx ) Iuran dibayar karyawan…………………(xxxx ) ---------- Penghasilan neto sebulan……………….xxxxxx Penghasilan neto setahun…………… xxxxx PTKP setahun…………………………… (xxxxx) ------------ Penghasilan Kena Pajak setahun… xxxxx PPh pasal 21 setahun :tarip x PKP ………...xxxxx PPh pasal 21 sebulan……… ……………………....xxxx

Pegawai Tetap

Penghasilan Bruto karyawan

Termasuk dalam gunggungan penghasilan karyawan tetap

Gaji pokok Tunjangan-tunjangan Premi Jaminan Asuransi yang dibayar

perusahaan ke Jamsostek: 1. Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja (JAKK)2. Jaminan Asuransi Kematian (JAK)3. Jaminan Asuransi PemeliharaanKesehatan (JPK)

Imbalan yang diterima oleh karyawan tetap dalam bentuk natura,misal selain gaji juga beras , bukan merupakan obyek PPh karyawan.kecuali pemberi kerjanya bukan subyek PPh, :

Kedutaan asing , Badan organisasi Internasional yang diakui.

2.BIAYA PENSIUN(untuk penerima pensiun berkala)

Biaya ini hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala(bulanan). Besarnya biaya pensiun 5 % x Penghasilan Bruto, maksimal Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 per bulan.

3.Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua(JHT):

Pengurangan penghasilan bruto berupa iuran pensiun dan iuran JHT yang ditanggung atau dibayar sendiri oleh karyawan ,biasanya hanya diperuntukkan bagi pegawai tetap.Umumnya, sebagian iuran pensiun atau THT/JHT ditanggung oleh pemberi kerja dan sebagian lagi dibayar sendiri oleh karyawan.

Iuran THT/JHT yang dapat dikurangkan adalah iuran yang dibayar karyawan sebesar 2 % dari gaji.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Pengurangan PTKP hanya diberikan pada orang pribadi yang berstatus pegawai, baik pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, termasuk pensiunan, pemagang dan calon pegawai harian lepas dan distributor multilevel marketing/direct selling.

PTKP

Penentuan besarnya PTKP ditentukan menurut kondisi awal tahun pajak (1 Januari).

Bagi karyawati berstatus tidak kawin. PTKP yang dapat dikurangkan meliputi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Bagi karyawati yang berstatus kawin, PTKP yang dapat dikurangkan, hanya untuk dirinya sendiri.

Bagi karyawati kawin yang dapat menunjukkan surat keterangan tertulis dari Pemda setempat, yang menyatakan bahwa suaminya tidak bekerja atau tidak berpenghasilan, dapat menanggung keluarganya.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK( berlaku mulai 1 Januari 2009)

Wajib Pajak sendiri Rp15.840.000.00Kawin Rp 1.320.000,00Tanggungan ( maks 3.)@ Rp 1.320.000,00Istri punya penghasilan sendiri diluar usaha suami

Rp15.840.000,00 (Yang dapat ditanggung adalah hubungan

keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat)

Rumus Perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap

Penghasilan sebulan :Gaji xxxxxxxTunjangan-tunjangan xxxxxxxPremi Jamsostek: - JAKK xxxxxxx - JAK xxxxxxx - JPK xxxxxxx ----------------

Penghasilan bruto sebulan. xxxxxxx

Penghasilan bruto sebulan xxxxDikurangi: Biaya jabatan 5% x PB ( xxxx) Iuran pensiun ( xxxx) Iuran JHT (xxxx) ------------ xxxx --------------Penghasilan neto sebulan xxxx

Penghasilan neto disetahunkan xxxxxxxPTKP (xxxxxxx)

-------------------

Penghasilan Kena Pajak. xxxxxxx PPh pasal 21 setahun = tarip x PKP = xxxxxxxPPh pasal 21 sebulan = xxxxxxx

Contoh Perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap

Contoh Perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap:

Tuan Rahman bekerja pada PT Alamanda sejak tahun 2005 sebagai kepala bagian Akunting. Dalam tahun 2009, Imbalan yang diperolehnya sebulan sebagai berikut:

Gaji Rp 2.400.000,00 tunjangan jabatan Rp 500.000,00 Premi asuransi Jamsostek dibayar perusahaan terdiri atas Jaminan asuransi kematian (JAK) Rp 40.000,00 dan jaminan asuransi kecelakaan kerja (JAKK) Rp 60.000,00 Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)dibayar perusahaan 3,7 % dari gaji , Tuan Rahman menanggung 2% dari gaji.

Selain itu PT Alamanda ikut program pensiun dimana perusahaan membayarkan sebesar Rp 40.000,00 dan Tuan Rahman menanggung Rp 25.000,00

Tuan Rahman sudah menikah dan anak kedua lahir tanggal 31 Maret tahun 2009

Perhitungan PPh ps 21 Tn Rahman

Perhitungan PPh pasal 21 :Penghasilan sebulan:

Gaji Rp. 2.400.000,00

Tunjangan Jabatan Rp 500.000,00Jaminan As Kematian Rp 40.000,00Jaminan As Kecelk Kerja Rp 60.000,00

--------------------Penghasilan Bruto Rp 3.000.000,00

Penghasilan Bruto Rp 3.000.000,00Biaya jabatan 5 % x PB ( Rp 150.000,00)Iuran Pensiun (Rp 25.000,00)Iuran JHT (Rp 48.000,00) ------------------------- Penghasilan neto sebulan Rp 2.777.000,0

Penghasilan Neto setahun 12 x Rp 2.777.000,00 = Rp 33.324.000,00

Penghasilan Neto setahun Rp 33.324.000,00 12 x Rp PTKP : WP sendiri Rp 15.840.000,00 Kawin Rp 1.320.000,00 T/1 Rp 1.320.000,00 (Rp 18.480.000,00 ----------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 14.844.000,00 PPh pasal 21 setahun : 5 % x Rp 14.844.000,00 = Rp 742.200,00 PPh pasal 21 sebulan : 1/12 x Rp 742.200,00 = Rp

61.850,00

TAKE HOME PAY

PPh pasal 21 ditanggung karyawan :THP = (Gaji + Tunjanga) – (Iuran pensiun + Iuran JHT+ PPh pasal 21)

PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja :THP = (Gaji + Tunjangan) – (Iuran Pensiun + Iuran JHT)

PPh psl 21 diberikan dalam bentuk Tunjangan Pajak

:THP = (Gaji + Tunjangan + Tunjangan Pajak) – (Iuran Pensiun +Iuran JHT) – selisih TP dng PPh 21

2.PPh pasal 21 ditanggung perusahaan.

Dalam hal PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan kenikmatan, karena itu tidak masuk sebagai penghasilan karyawan.

Karyawan diberi tunjangan pajak.

Dalam hal kepada wajib pajak diberi tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut ditambahkan kedalam penghasilan bruto. Selisih antara PPh pasal 21 dengan tunjangan pajak dapat ditanggung perusahaan atau dibebankan kepada karyawan, yang berarti akan mengurangi Take Home Pay-

Rumus Perhitungan PPh pasal 21 untuk Pensiunan

Penghasilan pensiun sebulan: xxxxxxTunjangan xxxxxx -------------Penghasilan bruto sebulan xxxxxxxDikurangi:Biaya pensiun 5% dari PB maks Rp 200.000,00 xxxxxxx - ---------------- Penghasilan neto sebulan xxxxxxx

Penghasilan neto sebulan xxxxxxxPenghasilan neto setahun xxxxxxxx

PTKP (xxxxxxx) ________

Penghs Kena Pajak setahun xxxxxxxx

PPh pasal 21 setahun = tarif x PKP = xxxxxxxPPh pasal 21 sebulan = xxxxxxx

Apabila dalam tahun berjalan karyawan menerima penghasilan tidak teratur,

(Tunjangan Hari Raya, Bonus, Jasa Produksi dll dalam bentuk uang.)

1. Menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja setahun.

2. Menghitung PPh pasal 21 setahun atas penghasilan teratur (gaji, tunjangan, premi jamsostek ) dan penghasilan tidak teratur (bonus atau jasa produksi dll).

3. Selisih PPh pasal 21 ( no 2 – no 1) = PPh pasal 21 atas penghasilan tidak

teratur (bonus atau jasa produksi, dll)

Contoh karyawan yang menerima penghasilan tidak teratur

Saptono (tidak kawin) bekerja pada PT Tri Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 sebulan.

Dalam tahun akhir tahun 2009 Sapto menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00 Setiap bulannya Sapto membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00.

1.PPh atas gaji dan bonus

PPh pasal 21 atas Gaji dan Bonus :Gaji setahun12 X Rp 3.000.000,00 Rp 36.000.000,00Bonus Rp 5.000.000,00Penghasilan brutto setahun Rp 41.000.000,00Pengurangan :Biaya jabatan 5% X Rp 41.000.000,00maksimum Iuran pensiun setahun12 X Rp 60.000,00 Rp 720.000,00 + Rp

Penghasilan netto setahun Rp 38.984.000,00

Penghasilan netto setahun Rp 38.984.000,00PTKP setahun

Untuk WP (Rp 15.840.000,00) --------------------------

Penghasilan Kena Pajak Rp 23.144.000,00

PPh pasal 21 terutang 5% X Rp 23.144.000,00 = Rp 1.157.200,00

2. PPh atas gaji

PPh pasal 21 atas gajiGaji setahun(12 X Rp 3.000.000,00) Rp 36.000.000,00 --------------------------Penghasilan brutto setahun Rp 36.000.000,00

Pengurangan :Biaya jabatan5% X Rp 36.000.000,00 Rp 1.296.000,00Iuran pensiun setahun12 X Rp 60.000,00 Rp 720.000,00 Rp 2.016.000,00 -------------------------Penghasilan netto Rp 33.984.000,00

3.PPh atas bonus

Penghasilan netto setahun Rp 33.984.000,00

PTKP setahunUntuk WP Rp 15.840.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 18.144.000,00 PPh pasal 21 terutang 5% X Rp 18.144.000,00=Rp 907.200,00 PPh pasal 21 atas bonusRp 1.157.200,00 - Rp 907.200,00 = Rp 250.000,00

Rumus perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang berhubungan dengan

kewajiban pajak subyektifnya.

Apabila seorang karyawan ( WP Dalam Negeri ) baru mulai bekerja tidak pada awal tahun,maka penghasilan neto setahun akan dihitung jumlah bulan riil dalam tahun tersebut.

Misalnya karyawan tersebut baru mulai bekerja tanggal 1 Maret maka penghasilan neto setahun dihitung 10 bulan.

Tetapi apabila seorang karyawan ( WNA) baru mulai bekerja tidak pada awal tahun, maka penghasilan neto setahun akan dihitung 12 bulan.

Penghasilan neto

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000,

Jika kewajiban pajak subjektif tidak dimulai pada awal tahun atau berakhir ditengah tahun, penyetahunan wajib dilakukan sedangkan jika kewajiban pajak subjektif dimulai sejak awal tahun, maka tidak perlu dilakukan penyetahunan.

.

Orang asing yang bekerja pada pertengahan tahun, termasuk sebagai salah satu jenis Wajib Pajak yang kewajiban Pajak Subjektifnya tidak dimulai sejak awal tahun sehingga untuk penghitungan PPh Pasal 21, penghasilan netonya wajib disetahunkan. Dalam hal ini, PTKP yang digunakan adalah PTKP setahun

Kewajiban pajak subyektif sudah ada pada awal tahun

Contoh Perhitungan :Paijo bekerja pada PT Bintang Abadi sebagai

pegawai tetap sejak 1 September 2009. Paijo menikah tetapi belun punya anak. Gaji sebulan sebesar Rp 2.400.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar setiap bulan sebesar Rp 25.000,00..

Perhitungan PPh pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

:Gaji sebulan Rp 2.400.000,00Pengurangan :Biaya jabatan :5% X Rp 2.400.000,00 Rp 120.000,00Iuran pensiun Rp 25.000,00 Rp 145.000,00 Penghasilan netto sebulan Rp 2.255.000,00 Penghasilan netto setahun4 X Rp 2.255.000,00 = Rp 9.020.000,00 ……..ke hal selanjutnya…………

Penghasilan netto setahun4 X Rp 2.255.000,00 Rp 9.020.000,00PTKPUntuk Wajib PajakRp 15.840.000,00Tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00 Rp

17.160,000,00

----------------------------Penghasilan Kena Pajak setahun NIHILPPh pasal 21 terutang dalam tahun 2009 NIHILPPh pasal 21 sebulan NIHIL

Kewajiban pajak subyektif baru ada dalam tahun berjalan

Michael Johnson (K3) WNA Australia mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2010. Selama tahun 2009 menerima gaji per bulan sebesar Rp 30.000.000,-.

Gaji 4 bulan = 4 X Rp 30.000.000,00 Rp 120.000.000,00Biaya jabatan.5% x Rp 120.000.000,00 maksimum diperkenankan(4 X Rp 500.00,00-) Rp 2.000.000,00Pengh netto atas gaji 4 bulan Rp 118.000.000,00Penghasilan netto setahun12/4 X Rp 118.000.000,00 = Rp 354.000.000,00

Penghasilan netto setahun12/4 X Rp119.568.000,00 = Rp 354.000.000,00 PTKP (K3) setahunUntuk Wajib Pajak Rp 15.840.000,00Tambahan WP setahun Rp 1.320.000,00Tambahan 3 orang anak(3 X Rp 1.320.000,-) Rp 3.960.000,00 ------------------------- Rp 21.120.000,00 ----------------------------- Penghasilan Kena Pajak Rp 332.880.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 332.880.000,00

PPh pasal 21 setahun 5% X Rp 50.000.000,00 = Rp

1.250.000,00 15% XRp 200.000.000,00 = Rp

30.000.000,00 25% x Rp 82.880.000,00 = Rp

20.720.000,00

--------------------------- Rp

51.970.000,00

PPh pasal 21 terutang dalam tahun 20094/12 X Rp 51.970.000,00 = Rp 17.323.333,00PPh pasal 21 per bulan Rp 17.323.333,00 : 4 = Rp 1.082.708.00.

Pegawai harian/mingguan/satuan

Dibayar bulanan :

PPh ps 21 = tarip psl 17 x PKP disetahunkanPKP disetahunkan = P.Bruto – PTKP setahunPPh psl 21 sebulan = PPh setahun : 12

Dibayar harian/mingguan satuan1.Jumlah sehari < Rp 150.000,00, jumlah sebulan <Rp 1.320.000,00 Contoh : Upah harian Rp 40.000,00 dan sebulan 26

hari =Rp 1.040.000,0 PPh psl 21 tidak terutang.

2. Jumlah sehari > Rp 150.000,00, jumlah sebulan < Rp 1.320.000,00

5% x Upah –Rp 150.000,00/hari Contoh : Upah harian Rp 160.000,00 Upah sebulan 8 hari = Rp 1.040.000,00

3.Jumlah sehari < Rp150.000,00 Jumlah sebulan > Rp 1.320.000,00 5% x Upah - PTKP sebenarnya

Contoh : Upah sehari p 140.000,00 Upah sebulan 10 hari = Rp 1.400.000,00

4. Jumlah sehari > Rp 150.000,00 Jumlah sebulan > Rp 1320.000,00

5% x Upah – PTKP sebenarnya PTKP/360 x hari kerja Contoh Upah harian Rp 160.000,00 Upah sebulan 12 hai = Rp 1.920.000,00

5.Jumlah harian Rp > Rp 150.000,00 Jumlah bulanan > Rp 6.000.000,00

ps 17 x PKP disetahunkan (PKP = Pengh neto – PTKP ) Contoh Upah harian Rp 240.000,00 Upah sebulan 24 hari = Rp 6.240.000,00

Jika pegawai tetap menerima gaji yang dibayar mingguan, maka gaji mingguan dijadikan sebulan (x 4), baru disetahunkan , perhitungan selanjutnya sama.

Upah Harian

Pengurangan yang diberikan bagi penerima upah harian sebesar Rp 150.000,- sehari dengan ketentuan apabila dalam sebulan upah tidak melebihi Rp 1.320.000,- dan tidak dibayar bulanan.

Upah sehari = Rp XUpah sehari > Rp 150.000,00 = Rp X - Rp

150.000,00N (banyak) hari = n ( X – Rp 150.000,-)PPh pasal 21 = 5 % x n ( X – Rp 150.000,-)

Upah melebihi Rp 1.100.000,00

Jika upah harian sudah melampaui jumlah Rp 1.320.000,- maka PPh pasal 21 akan dihitung kembali dan pengurangan yang diberikan adalah PTKP harian.

Jika upah harian dibayar bulanan, penghasilan neto disetahunkan dan pengurangan dengan PTKP setahun serta tarip PPh mengikuti pasal 17 UU PPh.

Upah > Rp 1320.000,00- Jumlah hari kerja (n) x upah sehari = Rp x

PTKP = n(PTKP / 360 hari) = Rp Y --------------------- Upah terutang pajak Rp ( X –Y )PPh pasal 21 = tarip pasal 17 x Rp ( X – Y )

Contoh 6 (2009)Fina (TK/0) pada bulan Januari 2009 bekerja

selama 10 hari kerja pada PT Pancoran Mas di Jakarta dengan menerima upah sebesar Rp 165.000,00 per hari.

PPh Pasal 21 terutang pada hari pertamaUpah sehariPenghasilan sehari di atas Rp 150.000,00(Rp 165.000,00 – Rp 150.000,0= Rp 15.000,00 PPh Pasal 21 sehari = 5% x Rp 15.000,00= Rp 750,00

PPh Pasal 21 terutang pada hari setelah terlampauinya batasan penghasilan Rp 1.320.000,00

Pada hari ke 9 pada bulan takwim yang bersangkutan, Fina telah menerima penghasilan sebesar Rp 1.485.000,00

( 9x Rp 165.000,00), sehingga telah melebihi Rp 1.320.000.

Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Fina pada bulan Januari 2009 dihitung sebagai berikut :

Upah 9 hari kerja Rp1.485.000,00PTKP 9/360 x Rp 15.840.000 = Rp 396.000,00 Upah harian terutang pajak Rp 1.089.000,00Dibulatkan

PPh Pasal 21 seharusnya terutang5% x Rp 1.089.000,00 = Rp 54.450,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong 8 hari = 8x Rp 750,00 = Rp 6.000,00

PPh Pasal 21 kurang dipotong Rp 48.450,00

Jumlah Rp 28.417,00 dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 165.000,00 sehingga

upah yang diterima Fina pada hari kerja ke- 9 adalah

PPh terutang pada hari ke-8 dan seterusnya

Upah 1 hari kerja Rp 165.000,00PTKP1/360 x Rp 15.840,00 Rp 44.000,00 --------------------------Upah harian terutang pajak Rp 121.000,00

PPh pasal 21 terutang : 5% x p 121.000,00 = Rp

6.050,00

Upah Satuan

Iwan(TK) adalah karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronik.Upah yang dibayar berdasarkan jumlah satuan yang diselesaikan yaitu Rp 100.000,00 perbuah TV dan dibayarkan tiap minggu.

Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 buah TV.Upah yang diterimanya Rp 1.200.000,00

Perhitungan PPh ps 21 Iwan

Upah sehari:Rp 1.200.000,00 : 6 = Rp 200.000,00PTKP sehari 1/360 x Rp 13.200.000 = Rp 36.667,00 --------------------------------Upah sehari terutang PPh = Rp 163.333,00Upah satuan terutang PPh= 6 x Rp 163.333,00 = Rp 979.998,00PPh ps 21 atas upah satuan :5% x Rp 979.998,00 = Rp 49.000,00

Pembayaran Sekaligus ( PP no 68/2009)

Uang pesangon Tarip , apabila PKP s/d Rp

50.000.000,00 :0% > Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

: 5% > Rp 100.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

: 15% > Rp 500.000.000,00

: 25%

Tuan Ali menerima uang pesangon sebesar Rp200.000.000,00

PPh ps 21 :

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 100.000.000,00 = Rp 15.000.000,00

-------------------------- Rp 17.500.000,00

Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT Tarip apabila PKP : s/d Rp 50.000.000,00 : 0% > Rp 50.000.000,00 : 5%

dibayarkan sekaligus apabila uang pensiun, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun kalender.

Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT. Tuan Umar menerima manfaat pensiun

senilai Rp 120.000.000,00 PPh pasal 21 5% x Rp 70.000.000,00 = Rp 3.500.000,00

Mantan Pegawai,Komisaris,non pegawai Tetap, penarikan Dana Pensiun

Honorarium yang bersifat tidak teratur yg diterima Komisaris/ Dewan pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

Jasa Produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai

Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai dari Dapen yang pendiriannya telah disahkan Menkeu.

Tarip ps 17 x Penghasilan Bruto Kumulatip

Non Pegawai

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: pengacara,akuntan, arsitek,dokter,konsultan, notaris,penilai dan aktuaris.

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemaha,t,pelukis,dan seniman lainnya.

OlahragawanPenasihat, pengajar, pelatih, penceramah.Pengarang,,peneliti dan penerjemah.

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik kouter dan sistim aplikasinya,telekounikasi,elektronika,fotografi,ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

Agen iklanPengawas atau pengelola proyekPebawa pesanan atau yang menemukan

langganan atau yg menjadi perantara

Petugas penjaja barang daganganPetugas dinas luar asuransiDistributor perusahaan multilevel marketing

atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

Tenaga Ahli,non pegawai

Non pegawai, tidak berkesinambungan.

Pengacara,akuntan.arsitek,,konsultan,notaris,penilai,aktuaris

Tarip: ps 17 x jumlah kumulatip 50%

xPenghasilan Bruto

Contoh : Ir Rudianto adalah seorang arsitek menerima fee dari PT Wita Karya sebagai imbalan jasa pada ( 2 x pembayaran)

Bulan Maret 2009 Rp 100.000.000,00 Bulan Juli 2009 Rp 50.000.000,00

Maret : 5% x 50% x Rp 100.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

Juli : 15% x 50% x Rp 75.000.000,00 = Rp 3.750.000,00

Perhitungan PPh ps 21

Bulan P.Bruto DPP DPP Kumu -latip

Tarip Ph ps 21

1 2 3 (50%)x2

4 5 6

Maret 100.000.000

50.000.000

50.000.000

5% 2.500.000

Juli 50.000.000 25.000.000

75000.000 15% 3.750.000

Jumlah 150.000.000

75.000.000

6.250.000

Dokter

Tarip PPh ps 21 untuk dokter :Tarip pasal 17 x jumlah kumulatip 50% dari

penghasilan yang dibayar oleh pasien melalui rumahsakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit/klinik tersebut.

Dr Faisal adalah dokter spesialis THT, praktek di RS Harapan Kita.Untuk setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh RS dan sisanya 80% dibayarkan kepada r aisal pada setiap akhir bulan. Jasa yang dibayarakan adalah sbb

Januari……. Rp 30.000.000,00 Pebruari……Rp 30.000.000,00 Maret……….Rp 25.000.000,00

Honorarium

Pejabat negaraPNSAnggota ABRI yang bersumber dari APBN/APBD tarip : 15% x Penghasilan Bruto (final)

Petugas Dinas Luar

Dinas Luar AsuransiPenjaja barang dagangan tarip: 5% x Penghasilan bruto ( final bukan untuk pegawai tetap)

Penerima hadiah undian

Hadiah undian tarip: 25% x jumlah bruto nilai hadih yang

dibayarkan atau nilai pasar hadiah Bersifat final

Saat terutang PPh pasal 21. Pengakuan penghasilan yang dipotong PPH

ps 21

Per 57/PJ/2009:1.PPh psl 21 dan atau psl 26 terutang pada saat

dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yabs.

2.PPh psl 21 dan atau psl 26 terutang bagi bpemotong PPh psal 21 atau psl 26 untuk setiap masa paja.

3.Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah akhir bulan dilakukan nya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan ybs

4.…..ITR vol 111 /edisi 12/ 2010………contoh hal 39.