pph pasal 21 & 26

1

BAHAN KULIAH: PERPAJAKANTopik Bahasan:KETENTUAN

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

PPh Pasal 21/26DOSEN:Dr. SUMIHARTI, Ak, M.Si

2

MEKANISME POTONG/PUNGUT

PEMOTONG(Witholder)

Pemberi HasilMEMBAYAR

YANG DIPOTONG(Subjek Pajak)

Penerima Penghasilan

OBJEK PEMOTONGAN

Psl 4 (1) & (2) UU PPh

BUKAN OBJEK

Psl 4 (3) UU PPh

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

POTONG/PUNGUT SETOR LAPOR

Bukti Potong

SSP

SPT MASA

3

OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

PEMOTONGANPPh PASAL 21/26

PEMUNGUTANPPh PASAL 22

PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

PEMOTONGANPPh

PASAL 4 AYAT (2)

4Dit.P2Humas 4

DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21

• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)UU

PERMENKEU

PERDIRJEN

PP -PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsl PNS dkk)-PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)

-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)-PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)-PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)-PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)-PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)-PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh)-PMK No.250 Th 2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)-PMK No.206 Th 2012 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)- PMK No.162 Th 2012 (Perubahan PTKP mulai 1 Jan.2013)

-PERDIRJEN No.31/PJ/2012 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21)-PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21)-PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)

5

PENGERTIAN PPh PASAL 21/26

PPh SEHUBUNGAN DENGAN

- PEKERJAAN - JASA DAN KEGIATAN ,YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI

PENGHASILAN BERUPA :-GAJI - UPAH-UANG PENSIUN - HONORARIUM-TUNJANGAN, - KOMISI, FEE, UANG HADIR- BONUS, THR - HADIAH DAN PENGHARGAAN- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

WP DN WP LN

PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

6

PEMOTONG PPh PASAL 21

PEMBERIKERJA

ORANG PRIBADI

BADAN(TERMASUK BUT)

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)

PEMOTONG

DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK

PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH, ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,

ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKANKEGIATAN

7

TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21

KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING

ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK

PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN

ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGAATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN

KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS

BUKAN PEMOTONG

8Dit.P2Humas 8

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

PEGAWAI

PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

BUKAN PEGAWAI

PESERTA KEGIATAN

PENERIMA PENGHASILAN

PEGAWAI TETAP*

PEGAWAI TIDAK TETAP

TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA,OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGASDINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING

*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARATERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATURTERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YGBEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANGBERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.

9

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN

PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING TERMASUK ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN & BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA MEREKA

PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU KMK. NO. 574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 215/PMK.03/2008

• BUKAN WNI

• TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA

• NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK

• BUKAN WNI

• TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

WNI YG BEKERJA SBG OFFICIAL

BADAN INTERNASIONAL

DARI PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA (PBB)

TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR SBG OFFICIAL

10Dit.P2Humas 10

PENGHASILAN YANG DIPOTONGPPh PASAL 21/26

DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR

DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR

BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN,UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN

BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS

BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAUPENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN

PENGHASILAN

TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

11Dit.P2Humas 11

TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN

PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH

IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA

ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLMNEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

12

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN BRUTO

PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP*

BUKAN PEGAWAI

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)

PENERIMA PENSIUN

TARIF PS.17 UU PPh

DIKURANGI

GAJI, TUNJANGANTERKAIT DGN GAJI

UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN

PESERTA KEGIATAN

DIKURANGI

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI

PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA

UTK PEGAWAI TETAP)- IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PTKP

HONORARIUM,KOMISI DAN FEE DGN

SYARAT PUNYA NPWP & HANYA

MENERIMA PENGHASILAN DARI 1

PEMBERI KERJA

*YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA BULANAN

UANG SAKU, UANG

REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN

PENGHARGAAN

13

PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PTKP BARU Mulai 1-1-2013

SETAHUN(Rp)

SEBULAN(Rp)

UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 24.300.000,- 2.025.000,-

UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)

26.325.000,- 2.193.750,-

UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)

28.350.000,- 2.362.500,-


30.375.000,- 2.531.250,-


32.400.000,- 2.700.000,-

•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 2.025.000•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

14

PTKP UTK KARYAWATI

HANYA UTK DIRISENDIRI, YAITURP 24.300.000,00

SETAHUN

STATUS KAWINSTATUS TIDAK

KAWIN

- UTK DIRI SENDIRI- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG

SYARAT:MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI

TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

STATUS KAWIN,SUAMI TDK MENERIMA/

MEMPEROLEHPENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRI- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG

15

TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)

NO LAPISAN PENGHASILAN TARIF

1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%

2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%

3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%

4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

16DIBAGI 12

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN

BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)

PERHITUNGAN SETIAP MASA

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN * : 5%

DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

DIKURANGI : PTKP

TARIF PS.17 UU PPh

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN

(PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR) PPh Ps.21 atas

DIKURANGI

PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR(BULAN DESEMBER)

SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK

PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS

*BIAYA JABATAN HANYA UTK PEGAWAI TETAP

1717

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TIAP MASA/BULAN

PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)

- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT

Rp4.500.000 x 12 = Rp54.000.000,-

DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO

MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP

DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00

PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN KENA PAJAK

(5%xRp54.000.000)+Rp600.000)=Rp2.700.000+Rp600.000 = Rp3.300.000

- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT

PTKP

X TARIF PS.17 UU PPh12

DIKURANGI

Rp4.500.000,-

DIKALI 12

Rp50.700.000,-

- Rp24.300.000

Rp26.400.000

Rp26.400.000 X 5%=Rp1.320.00012 12

Rp110.000 = PPh bln Januari

Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari

Soal : PPh Pasal 21. Tuan Mulyana status Menikah dan menanggung 2 anak kandung dan seorang ibu

mertua pensiunan PNS, bekerja pada PT Indo Jati sejak tahun 2008. PT Indo Jati bergerak dibidang industri mebel. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya PT Indo Jati mengikuti Program Jamsostek dan Program Pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkah Menteri Keuangan. Penghasilan Tuan Mulyana dari PT Indo Jati dalam Mei 2014 sbb :

• Gaji Rp.15.000.000,-• Tunjangan transport Rp. 1.500.000,-• Tunjangan makan Rp. 750.000,-• Bahan sembako (nilai pasar) Rp. 500.000,-• Premi asuransi kecelakaan kerja dibayar pemberi kerja Rp. 150.000,-• Premi asuransi kematian dibayar pemberi kerja Rp. 100.000,-• luran THT dibayar pemberi kerja Rp. 200.000,-• luran pensiun dibayar pemberi kerja Rp. 120.000,-• luran THT dibayar pegawai Rp. 150.000,-• luran pensiun dibayar pegawai Rp. 200.000,-• Pertanyaan:a. Hitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Tuan Mulyana bulan

Mei 2014 PT Indo Jati.b. Berapa penghasilan yang dibawa pulang (takes home pay) oleh Tuan Mulyana

pada bulan Mei 2014 tersebut.

18

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan Rp 17.500.000,00 (15.000.000,- + 1.500.000,- + 750.000,- + 150.000,- + 100.000,-)

Pengurangan:Biaya Jabatan:1. 5% x Rp17.500.000,00 = Rp 875.000,00

Maximum diperbolehkan Rp.500.000,002. Iuran pensiun Rp 150.000,003. Iuran THT Rp.200.000,00 Rp 850.000,00 • Penghasilan neto sebulan Rp 16.650.000,00• Penghasilan neto setahun 12 xRp16.650.000,00 = Rp199.800.000,00

PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

- tambahan WP kawin Rp 2.025.000,00 - tanggungan 2 orang Rp. 4.050.000,00

= Rp.30.375.000,00• Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp169.425.000,00PPh Pasal 21 terutang

• 5% x Rp.50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00• 15% x Rp.119.425.000,00 = Rp.17.913.750,00

Rp. 20.413.750,00

a. PPh Pasal 21 sebulan Rp 20.416.300,00 : 12 = Rp.1.701.145,83b. Gaji yang dibawa pulang sebulan : • Gaji : Rp.15.000.000,00 + 1.500.000,00 + 750.000,00= Rp.17.250.000,00 Iuran yg dibayar pegawai : Rp.350.000,00• PPh Pasal 21 : Rp.1.701.145,83 + Rp.2.051.145,83

THP: Rp.15.198.984,17

PPh Pasal 21 atas uang Rapel Tuan Mulyana dalam soal diatas mendapatkan kenaikan gaji sebesar

Rp.5000.000,- menjadi Rp.20.000.000,- sebulan dan mulai bulan Januari 2014 yang diterima sekaligus pada bulan Mei 2014, dan data lainnya sama;Ditanyakan: PPh Pasal 21 terutang , PPh Pasal 21 atas uang rapel dan Tax

home Pay untuk Tuan Mulyana pada bulan Mei 2014;

JAWABAN:Gaji sebulan = Rp 22.500.000,00 (20.000.000,- + 1.500.000,- + 750.000,- +

150.000,- + 100.000,-)

Pengurangan:Biaya Jabatan:1. 5% x Rp22.500.000,00 = Rp 1.125.000,00

Maximum diperbolehkan Rp.500.000,002. Iuran pensiun Rp 150.000,003. Iuran THT Rp.200.000,00 Rp 850.000,00 • Penghasilan neto sebulan Rp 21.650.000,00 20

PPh Pasal 21 atas uang Rapel

• Penghasilan neto setahun 12 xRp21.650.000,00 = Rp259.800.000,00PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

- tambahan WP kawin Rp 2.025.000,00 - tanggungan 2 orang Rp. 4.050.000,00 + Rp.30.375.000,00

• Penghasilan Kena Pajak setahun Rp.229.425.000,00 PPh Pasal 21 terutang

• 5% x Rp.50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00• 15% x Rp.179.425.000,00 = Rp.26.913.750,00

Rp. 29.413.750,00

a. PPh Pasal 21 sebulan Rp 29.413.750,00 : 12 = Rp 2.451.145,83b. Gaji yang dibawa pulang sebulan : • Gaji : Rp.20.000.000,00 + 1.500.000,00 + 750.000,00=

Rp.22.250.000,00 Iuran yg dibayar pegawai : Rp.350.000,00• PPh Pasal 21 : Rp.2.451.145,83 +

Rp.2.801.145,83 THP Rp.19.448.854,13

21

PPh Pasal 21 atas uang Rapel

• PPh Pasal 21 setelah rapel Rp.2.451.145,83• PPh Pasal 21 sebelum rapel Rp.1.701.145,83 –• PPh atas Rapel 1bulan Rp. 750.000,00 • PPh Rapel 5 bulan Rp.3.750.000,-

THP sesudah rapel = Penghasilan Bruto = Rp.17.250.000,- + Rp.25.000.000,- =

Rp.42.250.000,-PPh Pasal 21 Gaji : Rp.1.701.145,83 PPh Rapel 5 bulan Rp.3.750.000,-

Iuran yg ditanggung karyawan Rp. 350.000,- Rp. 5.801.145,83 –

THP Rp.36.448.854,17

22

PPh Pasal 21 atas Bonus/THR

Tuan Mulyana dalam soal diatas mendapatkan BONUS sebesar Rp.40.000.000,- pada bulan

Mei 2014, dan data lainnya sama;Ditanyakan: PPh Pasal 21 terutang , PPh Pasal 21 atas BONUS dan Tax home Pay

untuk Tuan Mulyana pada bulan Mei 2014;Gaji sebulan = Rp17.500.000,00 (15.000.000,- + 1.500.000,- + 750.000,- + 150.000,- +

100.000,-) x 12 = Rp.210.000.000,- + Bonus : Rp.40.000.000 = Rp.250.000.000,-Pengurangan : 1. Biaya Jabatan: 5% x Rp.250.000.000,- = Rp12.500.000,- Maximum Rp.6.000.000,-2. Iuran pensiun Rp 150.000,003. Iuran THT Rp.200.000,00

Rp.350.000,00 x 12 Rp,4.200.000,-Rp.10.200.000,-PKP 1 tahun Rp.239.800.000,-

PTKP Rp.30.375.000,00PKP 1 tahun Rp.209.425.000,-PPh Pasal 21 = 5% x Rp.50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-

15% x Rp.159.425.000,- = Rp.23.913.750,- Rp.26.413.750,00• Ph Pasal 21 sebelum Bonus Rp.20.413.750,00 PPh Pasal 21 atas Bonus Rp. 6.000.000,00

TUNJANGAN PAJAK

Tunjangan Pajak yang diberikan oleh pemberi

kerja menambah penghasilan bagi karyawan dan bagi pemberi kerja juga dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi Penghasilan Bruto.

Sesuai contoh sebelumnya misal PT Indojati memberikan tunjangan Pajak kepada Tuan Mulyana sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan Maka perhitungannya sbb:

24

TUNJANGAN PAJAKPenghitungan PPh Pasal 21 Tuan Mulyana adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 19.000.000,00 (15.000.000,- + 1.500.000,- 1.500.000,- + 750.000,- + 150.000,- + 100.000,)

Pengurangan:

Biaya Jabatan:

1. 5% x Rp19.000.000,00 = Rp 950.000,00

Maximum diperbolehkan Rp.500.000,00

2. Iuran pensiun Rp 150.000,00

3. Iuran THT Rp.200.000,00

Rp 850.000,00 • Penghasilan neto sebulan Rp 18.150.000,00• Penghasilan neto setahun 12 xRp18.150.000,00 = Rp217.800.000,00

PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00

- tambahan WP kawin Rp 2.025.000,00 - tanggungan 2 orang Rp. 4.050.000,00

Rp.30.375.000,00• Penghasilan Kena Pajak setahun Rp187.425.000,00

PPh Pasal 21 terutang• 5% x Rp.50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00• 15% x Rp.137.435.000,00 = Rp.20.613.750,00 + Rp. 23.113.750,00

a. PPh Pasal 21 sebulan Rp 23.113.750,00 : 12 = Rp1.926.145,84

b. PPh Psal 21 yang menjadi tanggungan karyawan : Rp1.926.145,84 - - 1500.000,00 = Rp.426.145,84

b. Gaji yang dibawa pulang sebulan : Gaji Rp.17.500.000,00• Iuran yg dibayar pegawai : Rp. 350.000,00

• THP: PPh Pasal 21 : Rp. 426.145,84 + Rp. 776.145,84 = Rp. 16.723.054,16

26Dit.P2Humas

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

PPh Pasal 21 Masa Pajak

Terakhir

PPh Pasal 21 terutang atas

seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian

tahun pajak

PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa

sebelumnya dalam tahun pajak

ybs

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp6.000.000)

Rp200.000

(Rp4.500.000 x 11 + Rp6.000.000) – [(5%x (Rp4.500.000 x 11 +

Rp6.000.000)+Rp600.000] – Rp24.300.000 = Rp43.500.000 –

(Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp24.300.000)=

Rp55.500.000 – Rp24.300.000 =Rp31.200.000

Rp 1.260.000*X5% = Rp31.300.000 =

Rp1.560.000*Rp114.545/BULAN X 11

27Dit.P2Humas

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

PPh Pasal 21 Masa Pajak

Terakhir

PPh Pasal 21 Terutang atas

seluruh Penghasilan atas jumlah yg

teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk

teratur

PPh Pasal 21 Yg terutang atas

penghasilan teratur x 12

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR

Rp200.000

(Rp4.500.000 x 11 + Rp6.000.000) – [(5%x (Rp4.500.000 x 11 +

Rp6.000.000)+Rp600.000] – Rp24.300.000 = Rp43.500.000 –

(Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp24.300.000)=

Rp55.500.000 – Rp24.300.000 =Rp31.200.000

Rp 1.260.000*

X5% = Rp31.300.000 =

Rp1.560.000

*lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.17

28

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPEGAWAI TETAP

WP DALAM NEGERI

SEJAK AWALTAHUN

SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK

MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG

SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA

TIDAKDISETAHUNKAN

MULAI BEKERJADALAM TAHUN

BERJALAN

DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21

JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEHDALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM

CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JTMAKA PENGHITUNG PPh PSL 21ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN

CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN

PENGHASILAN KENA PAJAKYG DISETAHUNKAN

29Dit.P2Humas

Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,

MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

TIDAK LEBIH DARIRp 200.000,-

TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21

DIBAYAR HARIAN

LEBIH DARIRp 200.000,-

DIKURANGIRp 200.000,-

DIPOTONG PPhTARIF 5%

PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp2.025.000 DALAM SATU BULAN KALENDER

PKP

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN < Rp 7.000.000

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG

JIKA WP TDK

MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH

TINGGI

Tdk termasuk Honorarium atau

Komisi yg diterima Penjaja barang &

Petugas dinas luar

TARIF 5%

JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN > Rp 7.000.000

TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/Iuran Tunjangan Hari Tua

yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan

DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +

PPh Pasal 21 Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan/Borongan

• Husni menerima upah harian sebesar Rp.250.000,00 perhari Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

• Upah sehari dikurangi batas PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

• Rp250.000,00 – Rp200.000,00 = Rp50.000,00• PPh 21 terutang : 5% x Rp50.000,00 =

Rp.2.500,00• jika Husni tidak memiliki NPWP maka

dipotong PPh 20% lebih tinggi sehingga menjadi

: 5% X120% X Rp50.000,00 = Rp.3.000,0030

31

BUDIMAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESAR Rp250.000 PERHARIPENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :

UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAKRp250.000,00 – Rp200.000,00 = Rp50.000,00PPh 21 terutang : 5% x Rp50.000,00 = Rp2.500,00

JIKA BUDIMAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 120% X 5% X Rp50.000,00 = Rp3.000,00

CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS

PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

32


ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN

PKP SEBULAN

PPh SETAHUN

DIBAYAR BULANAN

DIKURANGI PTKP SEBULAN

PKP DISETAHUNKANX

TARIF PPh Ps.17

PPh SEBULANPPh SEBULAN

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

33Dit.P2Humas

TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

(BUKAN PEGAWAI)

TERDIRI DARI :

- PENGACARA - KONSULTAN- AKUNTAN - NOTARIS - ARSITEK - PENILAI- DOKTER - AKTUARIS

DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17

DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

MENERIMA PENGHASILAN BERUPA

DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN

PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH

PENGHASILAN BRUTO

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Contoh 1

dr. Slamet Santosa (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,-


5% x (50% x Rp60.000.000) = 5% x (Rp30.000.000) = Rp1.500.000

PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Jika Dr. Slamet Santosa tidak punya NPWP

5% x (50% x Rp 60.000.000)x 120% = Rp1.800.000,-5% x (Rp30.000.000) x 120% = Rp1.800.000,-

Contoh 2

Anton Sujarwo SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacara sebesar Rp100.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 :5% x (50% x Rp100.000.000) = 5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000

3535

HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN APAPUN

DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 x DPP

DPP= 50% X JUMLAH BRUTO

DITERIMA

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

• SENIMAN, OLAHRAGAWAN;• PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,

PENYULUH & MODERATOR, • PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;• PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI,, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL • AGEN IKLAN;• PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;• PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU

• ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;

• PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA

• DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING

• PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;

• PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU

• PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA

IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAIYANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU

DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN*

BUKAN PEGAWAI

* JIKA MEMILIKI NPWP ATAU IMBALAN YG DIBERIKAN BERKESINAMBUNGAN MAKA LIHAT KETENTUAN PADA HALAMAN 12

36

CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 21

Contoh 1

HESTY adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 50.000.000,- atas


DPP : 50% x Rp50.000.000,- = Rp.25.000.000,-

PPh Pasal 21 = 5% x Rp25.000.000) = Rp1.250.000,-

Jika HESTY tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :(5% x 120%) x Rp25.000.000,- = Rp1.500.000

Contoh 2

Tukul Arwana adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp120.000.000,- Penghitungan PPh Pasal 21 : DPP = 50% x Rp120.000.000,- = Rp.60.000.000,-

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-

15% x Rp.10.000.000,- = Rp.1.500.000,- + Rp. 4.000.000,-

Jika Tukul Arwana tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 : 120% x 5% x Rp50.000.000,- = Rp3.000.000,-120% x 15% x Rp.10.000.000,- = Rp.1.800.000,- +

Rp.4.800.000,-

37

KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI

BUKAN PEGAWAI SELAIN TENAGA AHLI,

YG MEMPERKERJAKAN ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA

DOKTER (BUKAN PEGAWAI)YG MELAKUKAN PRAKTIK

DI RUMAH SAKIT/KLINIK

MENERIMA

HONORARIUM,KOMISI DAN FEE

JUMLAH BRUTO PEMBAYARANDIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN

PENGHASILAN BRUTO =DI DALAM KONTRAK

DIPISAHKAN BIAYA

BAGIAN GAJI/UPAH TSB

MENERIMA

HONORARIUM,KOMISI DAN FEE

JUMLAH BRUTO JASA DOKTERYG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI

RUMAH SAKIT / KLINIK SEBELUM DIPOTONG

BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL

PENGHASILAN BRUTO =

38

KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, & PENSIUNANNYA

PEGAWAI

MENERIMA

PENGHASILAN YG BERSUMBER APBN/APBD

MENERIMA

UANG PESANGON, UANGMANFAAT PENSIUN,

TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA,

YG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DIATUR DALAM

KETENTUANKHUSUS

PPH PASAL 21 ATAS UANG PESANGON

• Dasar Hukum PP No. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif PPh Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final sebesar:

• 1.0% = atas penghasilan bruto sd. Rp50.000.000,- • 2. 5% = diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp100.000.000,- • 3. 15% diatas Rp100.000.000,- sd. Rp500.000.000,- • 4. 25% atas penghasilan bruto diatas Rp500.000.000.-

apabila Penghasilan Bruto lebih besar dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

39

CONTOH PERHITUNGAN UANG PESANGON

Tuan Ali pensiun pada tanggal 01 Maret 2013 mendapat uang pesangon yg dibayar sekaligus sebesar Rp.750.000.000,- Berapa PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon tsb?

Jawab:PKP =Rp.750.000.000m,-- Rp.50.000.000,-

=Rp700.000.000,-

Tarif: 5% x Rp.50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-15% x Rp.100.000.000,- = Rp.15.000.000,-25% x Rp.550.000.000,- = Rp.137.500.000,-

PPh Pasal 21 terutang = Rp.155.000.000,-

40

41Dit.P2Humas 41

KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK

PENGHASILAN

DITERIMADITERIMA

PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUNAN

YG TIDAK MEMILIKI NPWP

BUKAN PEGAWAIYG TIDAK MEMILIKI NPWP

TERUTANG PPh PASAL 21TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUNAN

MENDAFTARKAN DIRI SEBELUMMASA DESEMBER DLM TAHUN

KALENDER YBS

TERUTANG PPh PASAL 21TARIFNYA NORMAL

TERUTANG PPh PASAL 21TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

SELISIH PENGENAANTARIF 20% LEBIH TINGGIDIPERHITUNGKAN DGN

PPh PSL.21 UTK BLNSELANJUTNYA

DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAKYBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN

TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKANPADA BULAN SELANJUTNYA

DAPAT DIKREDITKAN DALAM SPT TAHUNAN UNTUK

TAHUN PAJAK YBS

BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP DAFTARKAN

DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS

KETENTUAN TARIF 20% LEBIHTINGGI TIDAK BERLAKU

ATAS PENGENAAN PEMOTONGANPPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL

KETENTUAN TARIF 20% LEBIHTINGGI TIDAK BERLAKU

ATAS PENGENAAN PEMOTONGANPPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL

42

ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI

DIPOTONG PPh PSL 26TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B

DARI PENGHASILAN BRUTO

BERSIFAT FINAL

JIKA BERUBAH STATUS MENJADI WP DLM NEGERI

TIDAK FINAL

PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN

CONTOH PPh Pasal 26

• JOHN TRAVOLTA Karyawan Asing dari USA pada bulan Maret 2015 mendapatkan gaji $.10.000,- Kurs Men Keuangan yang berlaku $.1 = Rp.13.295,-

PPh Pasal 26 terutang =

$.10.000,- x Rp.13.295,- = Rp.132.950.000,-

20% x Rp.132.950.000,- = Rp.26.590.000,-

43

44

PENGHASILAN YANG DITERIMADALAM MATA UANG ASING

BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN

SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)

PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26

45

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAK

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21

46

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

KEWAJIBAN PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

47

TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21/26PPh PASAL 21/26

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO

PALING LAMATGL 10 BULAN BERIKUTNYA*

BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

TDK ADAPENYETORAN

*Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkanmelaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa

48

TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21/26

MELAPORKAN PENGHITUNGANPPh PSL 21

DLM DAFTAR TERSENDIRI

KPP/KP2KP

PALING LAMA 20 HARI SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR*

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PD HARI KERJABERIKUTNYA

TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH

DITANGGUNG PEMERINTAH

DGN SPT MASA PPhPASAL 21

KE KPP/KP2KP

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

49

PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PADA HARI KERJASEBELUMNYA

KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI)

PELAPORANDENGAN SPT MASA

PPh PASAL 21/26

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa

pajak terakhir.

SELAMAT BELAJAR

50

pph pasal 21 & 26

Documents