mekanisme pembayaran pph pasal 21

ADMINISTRASI ASURANSI AKTUARIA 2007

TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Mei 09

KELOMPOK 3 ANDHIKA IRAWAN 0706 251 990

BAGUS BUDIONO 0705 252 053

FAHMI ARDIYANSYAH 0706 252 204

GHAZI AUFA 0706252 255

NONA YULITA 0706252 406

RADEN ANGGY P 0706 252 450

RESTYAN NURIZAL 0706 252 482

Administrasi PajakMekanisme Pembayaran PPh Pasal 21

AKUWARGA NEGARA YANG TAAT

JADIHARUS

BAYAR PAJAK

APA ITUPajak Penghasilan?

PPh Pasal 21?Mekanismenya?

ANAK ANAKYang dimaksud

PPh Pasal 21 ialah :

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah , honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan atau kegiatan (active income) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Nah, anak-anakJadi apa sajakah yang dapat

dikategorikan sebagai penghasilan OP?

Secara garis besar Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Active Income (Penghasilan Aktif)2. Passive Income (Penghasilan

Pasif)

PENGHASILAN ORANG PRIBADIPENGHASILAN ORANG PRIBADI Barang(Natura)

Non Uang

Active Income

PenghasilanOrang PribadiDalam Negeri

Pasive Income

Uang

Non Barang(Kenikmatan)

Objek PPh 21

Mempekerjakan Pegawai

Bukan Objek PPh 21

Objek PPh 23

Lalu bagaimanakah mekanisme

Pembayaran PPh?

Secara garis besar Mekanisme Pembayaran PPh terbagi menjadi 2 yaitu :

1.Self Assesment2.Witholding System

PPh PASAL 21PPh PASAL 22

PPh PASAL 23/26PPh PASAL 15

PPh PASAL 4 (2)

PAJAK TERUTANG DIHITUNGDIPOTONG/DIPUNGUT

DISETORKAN & DILAPORKANPIHAK LAIN

MENGHITUNGMENYETOR MELAPOR

SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG

PPH PASAL 25/29

SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM

MEKANISME PEMBAYARAN PPHMEKANISME PEMBAYARAN PPH

Jika tadi mekanisme Pembayaran PPh, maka

Mekanisme PPh Pasal 21 adalah :

MEKANISME PPh PASAL 21MEKANISME PPh PASAL 21

PENGHASILAN (ACTIVE INCOME)

PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN

PEMBERI PENGHASILAN

PEMOTONG PPH 21 OBJEK PPH 21

ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

SUBJEK PPH 21

Siapa PemotongPPh Pasal 21?

PEMBERI KERJAPEMBERI KERJA

BENDAHARAWAN PEMERINTAH

BENDAHARAWAN PEMERINTAH

DANA PENSIUNDANA PENSIUN

PERUSAHAAN, BADAN & BUT

PERUSAHAAN, BADAN & BUT

PENYELENGGARA KEGIATAN

PENYELENGGARA KEGIATAN

PIH

AK

YA

NG

ME

MB

ER

IKA

N P

EN

GH

AS

ILA

N

YAY, LEMBAGA, KEPANITIAAN,

ASOSIASI, PERKUMPULAN,

ORMAS, ORSOSPOL

YAY, LEMBAGA, KEPANITIAAN,

ASOSIASI, PERKUMPULAN,

ORMAS, ORSOSPOL

KECUALI

BADAN PERWAKILAN

NEGARA ASING

BADAN PERWAKILAN

NEGARA ASING

DIK

EC

UA

LIK

AN

P

EM

OT

ON

G P

PH

21

ORGANISASI INTERNASIONAL

YANG BUKAN SUBJEK PAJAK

ORGANISASI INTERNASIONAL

YANG BUKAN SUBJEK PAJAK

PEMOTONG PPH 21

Mendaftarkan DiriKewajiban mendaftarkan diri ke KPP setempat & mengambil sendiri formulir yang diperlukan.

Menghitung, memotong, menyetor & melaporkan PPh 21

Kelebihan PPh 21 suatu bulan diperhitungkan dengan bulan berikutnya

Memberikan bukti pemotongan PPh 21 pegawai tetap (2 bulan setelah tahun

berakhir), bukan pegawai tetap (saat dilakukan pemotongan) & pegawai berhenti (1 bulan setelah berhenti)

Membuat kertas perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan

Tahun Berjalan

PEMOTONG PPH 21

PEMOTONG PPH 21

Menghitung kembali PPh 21 pada 2 bulan setelah tahun berakhir

Hasil penghitungan KB maka kekurangan dipotong dari gaji bulan dilakukan

perhitunganHasil penghitungan LB maka kelebihan

diperhitungkan dengan PPh 21 gaji bulan dilakukan perhitungan

Menandatangani (pengurus/ direksi) & menyampaikan SPT Tahunan PPh 21

Membayar bila terjadi kekurangan PPh 21Bila terdapat ekspatriat maka harus

melampirkan surat ijin bekerja Depnakertrans

Menghitung Kembali PPh 21

Akhir Tahun

Pak, siapa sajakah yang menjadi subyek

PPh Pasal 21?

Apakah Subyek PPh Pasal 21 mempunyai Hak dan Kewajiban?

Pertanyaan yang bagus nak…!

SUBJEK PPH 21

PEJABAT NEGARA

PEJABAT NEGARA

PNSPNS

PEGAWAIPEGAWAI

PEGAWAI TETAPPEGAWAI TETAP

PEGAWAI WPLNPEGAWAI WPLN

OR

AN

G P

RIB

AD

I DA

LA

M N

EG

ER

ITENAGA LEPASTENAGA LEPAS

KECUALI

PEJABAT PERWAKILAN NEGARA LAIN

PEJABAT PERWAKILAN NEGARA LAIN

DIK

EC

UA

LIK

AN

S

UB

JE

K P

PH

21

PEJABAT ORGANISASI

INTERNASIONAL

PEJABAT ORGANISASI

INTERNASIONAL

PENERIMA PENSIUN

PENERIMA PENSIUN

PENERIMA HONORARIUM

PENERIMA HONORARIUM

PENERIMA UPAHPENERIMA UPAH

SUBJEK PPH 21

Menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong PPh 21

PPh 21 merupakan kredit pajak subjek PPh 21 kecuali yang final

Memberikan bukti pemotongan PPh 21 kepada cabang baru, tempat kerja baru & dana

pensiun bila pindah

Pak, jika ada subyek pasti ada obyeknya

dongss..?

Apa sajaObyek PPh Pasal 21

Pak…?

Ok..bapak akan jelaskan..!

KECUALI

PENGHASILAN TERATUR & TIDAK

TERATUR

PENGHASILAN TERATUR & TIDAK

TERATUR

UPAH HARIAN, MINGGUAN,

SATUAN, BORONGAN

UPAH HARIAN, MINGGUAN,

SATUAN, BORONGAN

PE

NG

HA

SIL

AN

DA

RI J

AS

A, P

EK

ER

JA

AN

& K

EG

.

PESANGONPESANGON

HONORARIUM, UANG SAKU,

HADIAH, PENGHARGAAN,

KOMISI, BEASISWA

HONORARIUM, UANG SAKU,

HADIAH, PENGHARGAAN,

KOMISI, BEASISWA

NATURA & KENIKMATAN

TERTENTU

NATURA & KENIKMATAN

TERTENTU

PEMBAYARAN/ KLAIM ASURANSI

PEMBAYARAN/ KLAIM ASURANSI

DIK

EC

UA

LIK

AN

P

EM

OT

ON

G P

PH

21

NATURA & KENIKMATAN

NATURA & KENIKMATAN

IURAN PENSIUNIURAN PENSIUN

ZAKATZAKAT

KECUALI

DALAM HAL PEMBERI JASA

MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN

SEBAGAI PEGAWAI

DALAM HAL PEMBERI JASA

MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN

SEBAGAI PEGAWAI

OB

JE

K P

PH

23

OBJEK PPH 21

Sekarang akan Bapak jelaskan mengenai

Metode Pemotongan PPh Pasal 21..!

METODE PEMOTONGANMETODE PEMOTONGANNet method

Metode dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan (gross up)

Gross methodMetode dimana pemberi kerja tidak memberikan

tunjangan pajak apapun, PPh Pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan.

Mixed methodMetode dimana pemberi kerja hanya memberikan

tunjangan pajak atas beberapa jenis penghasilan saja, seperti bonus, THR, atau medical.

Net as gross methodMetode dimana PPh Pasal 21 yang terutang oleh

karyawan ditanggung oleh pemberi kerja dalam bentuk benefit in kind.

Pak, apakah biaya jabatan dan pensiun juga

terkena PPh Pasal 21?

Premi asuransi bagaimana?

GreatQuestions..!!!

BIAYA JABATAN/PENSIUN

KETERANGAN YANG TERKECIL ANTARA

Biaya Jabatanmaksimal Rp.108.000/bulan atau Rp 1.296.000/tahun 5%x

Penghasilan BrutoBiaya Pensiun

maksimal Rp.36.000/bulan atau Rp 432.000/tahun

Biaya jabatan adalahBiaya jabatan adalahBiaya yang sifatnya fiktif & cerminan biaya 3MSesuai dengan masa kerja & melekat kepada

pemberi kerjaUntuk pegawai tetap tanpa memandang

mempunyai jabatan atau tidak

Biaya pensiun adalahBiaya pensiun adalah Biaya fiktif sebagaimana biaya jabatan yang diberikan kepada pensiunan

PREMI ASURANSI PEGAWAIPROGRAM JAMSOSTEK BESAR PREMI

1 Jaminan Kecelakaan Kerja

- Kelompok I 0,24% x Gaji sebulan

- Kelompok II 0,54% x Gaji sebulan

- Kelompok III 0,89% x Gaji sebulan

- Kelompok IV 1,27% x Gaji sebulan

- Kelompok V 1,74% x Gaji sebulan

2 Jaminan Kematian 0,30% x Gaji sebulan

3 Jaminan Pelayanan Kesehatan

- Pegawai berkeluarga 6% x Gaji sebulan (max 1 juta)

- Pegawai bujangan 3% x Gaji sebulan (max 1 juta)

4 Jaminan Hari Tua

- Dibayar pemberi kerja 3,7% x Gaji sebulan

- Dibayar karyawan 2% x Gaji sebulan

PREMI ASURANSI PEGAWAIURAIAN PEMBERI KERJA KARYAWAN

JKK, JKM, JPK dibayar pemberi kerja

Biaya bagi pemberi kerja

Penghasilan bagi pegawai

JKK,JKM,JPK dibayar pegawai

Bukan biaya bagi pemberi kerja

Bukan pengurang bagi pegawai

Iuran JHT 3,7% dibayar oleh perusahaan

Biaya bagi pemberi kerja

Bukan menambah penghasilan bruto pegawai, tapi obyek pajak pada saat menerima JHT sekaligus dari PT. Jamsostek

Iuran JHT 2% dibayar oleh karyawan

Bukan biaya bagi pemberi kerja

Biaya bagi pegawai (pengurang penghasilan bruto)

Pak bagaimana cara pendaftaran untuk membayar

pajak??

Hidup sudah sulit jangan dibuat sulit. Cara

daftarnya gampang secara online

Namanya E-Registration

Disingkate-reg

3434Kantor Pos

Warnet

MEKANISME e-Registration

Provider

WajibPajak

Konsentrasi Data Nasional

KP.DJP

Form Aplikasipendaftaran

e-registratione-registratione-registratione-registration

KTP, KK, SIUP DLL

SKTS & SKTS & NPWPNPWP

SKTS & NPWP

KANWIL

KPP

KPP

KartuNPWP & SKT

KartuNPWP & SKT

Kios Pendaftaran

e-registratione-registration

KTP, KK, SIUP DLL

E-mailE-mail

3535

Masuk ke Aplikasi e-Registration lewat http://www.pajak.go.idMembuat Account Wajib PajakMembuat Account Wajib Pajak

http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do

http://www.pajak.go.id/

3636

Membuat Account Wajib PajakMembuat Account Wajib Pajak

Apit Priyatna

**********

**********[email protected]

kucing


3737

Login ke Aplikasi e-RegistrationLogin ke Aplikasi e-Registration


Apit Priyatna

**********

3838

Login ke Aplikasi e-RegistrationLogin ke Aplikasi e-Registration


3939

Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib PajakMengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak


S1

Apit PriyatnaApit Priyatna

Jl. Kenari 231 Depok Utara

005 006 164213278010001Beji Beji

Depok

Jawa Barat

.

vJl. Kenari 231 Depok Utara

005 006 16421

Jakarta 11/02/197611.22.33.44.11.-

4040

Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektroniselektronis


4141

Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan menandatanganinyamenandatanganinya


4242

Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan menandatanganinyamenandatanganinya

4343

Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKTS)Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKTS)

173

4444

Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan

lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak Mendaftarkan dirilainnya ke KPP tempat Wajib Pajak Mendaftarkan diri

Formulir Registrasi Wajib Pajak

Formulir Registrasi Wajib Pajak

KTP, KK, dll

KTP, KK, dll

SKT Sementara

SKT Sementara

KPP

POSPOS

4545

POSPOS

Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Kasi TUP / Kasi Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP Kasi TUP / Kasi Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP

terdaftarterdaftar

Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar

KPP

Wajib Pajak

Bagaimana anak-anak? Apakah

sudah mengerti?

Insya Allah sudah mengerti Pak..!

Wahh..berarti kita harus membayar Pajak jika

sudah punya penghasilan ok…!!!

Makanya,,Ayo bayar pajak

Demi membangun negara yang kita cintai iniJaya Indonesia…!!!

Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini

selesai.Terima kasih

ADMINISTRASI ASURANSI AKTUARIA 2007 THIS PRESENTATION

IS

OFFICIALLY OVER

Thanks for your

attention and

considerations …

(“,) . . bye .. bye

TUGAS PENGANTAR

PERPAJAKAN

01 May 09

mekanisme pembayaran pph pasal 21

Education