Terkait Pemecatan PNS : BENARKAH BUPATI TAPUT BONEKA ?Tarutung (KM) Tidak tanggung-tanggung, Bupati Taput dengan Surat Keputusan No.

862/05/BKD/II/2012, No. 862/07/BKD/II/2012, No. 862/09/BKD/II/2012, No.

862/15/BKD/II/2012, No. 862/16/BKD/II/2012, memecat atau dengan kata lain

memberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri 5 (lima) orang PNS diKet. Gambar : Kota Tarutung yang sembrawut menggambarkan pemerintahannya yang sembrawut pula

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, masing-masing atas nama Drs. Joksen

Sijabat (Mantan Sekretaris BAPPEDA), Drs. Sofian Simanjuntak (Mantan Camat Pahae Jae), Junielda Pakpahan, S.E., Ir. Longgam Panggabean (Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan), dan Drs. Alpa Simanjuntak (Mantan Kepala Sekolah SMA Neg. 1 Siborong-borong). Dasar hukuman pemecatan adalah PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS pada Pasal 3 angka 3, Pasal 3 angka 6, dan Pasal 4 angka 6. Selain pemecatan kelima mantan pejabat tersebut, Bupati Tapanuli Utara juga menurunkan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun untuk 8 (delapan) orang PNS untuk kasus yang sama. Dimana satu diantaranya adalah seorang guru sertifikasi yang ditetapkan menjadi staf dinas dan terpaksa harus kehilangan masa kerja selama 4 (empat) tahun dan kehilangan hak sertifikasinya. Hal ini dikarenakan pada guru berlaku masa kerja hingga umur 60 (enam puluh) tahun sedangkan pada staf biasa berlaku masa kerja hingga 56 tahun. Bermula dari pemutasian beberapa pejabat oleh Bupati Tapanuli Utara dengan alasan tertentu dan tidak sesuai dengan prinsip dalam manajemen Sumber Daya Manusia yang mengatakan The Right Man On The Right Place (Orang yang tepat pada posisi yang tepat). Hal ini dapat kita lihat didalam Tata Pemerintahan Pemkab Tapanuli Utara, dimana guru SD diangkat menjadi Camat, Kepala Sekolah berprestasi di mutasikan menjadi guru piket, dan lain sebagainya. Alasan pemutasian yang tidak masuk akal ini akhirnya membuat para PNS di lingkungan Pemkab Tapanuli Utara kesal, dan membuat pengaduan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nasib baik memihak para PNS tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan Bupati Tapanuli Utara segera mencabut SK pemutasian tersebut dan mengembalikan mereka pada posisi semula.

Namun, lagi-lagi Bupati Tapanuli Utara tidak mengindahkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengakibatkan para PNS yang terkena mutasi tersebut menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara dan diterima langsung oleh Ketua DPRD, Fernando Silaban, S. H., M.Hum bersama para anggota dewan dan mereka berjanji akan melakukan fasilitas mediasi antara mereka dengan Pemkab Tapanuli Utara. Adapun tuntutanKet. Gambar : Suasana Unjuk Rasa PNS, nasib buruk untuk DEMOKRASI

yang mereka ajukan adalah : (1) Hentikan pemutasian dan intimidasi yang sewenang-wenang terhadap PNS di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak sesuai dengan Manajemen Sumber Daya Manusia, (2) Laksanakan Putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan para PNS dari keputusan mutasi yang sewenang-wenang, dan (3) Hentikan kecurangan terstruktur pada pelaksanaan UN siswa karena ini merupakan pembodohan massal. Namun janji tinggal janji, waktu tetap berjalan. Mediasi yang dijanjikan oleh DPRD Taput tinggal kenangan. Bupati Tapanuli Utara sudah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan memecat atau dengan kata lain memberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri 5 (lima) orang PNS yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD dengan melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 6 yang berbunyi melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Menurut mereka, hukuman ini lebih pantas dijatuhkan kepada adik ipar Bupati yang jelas-jelas telah dijatuhkan vonis hukuman 1,8 tahun kurungan oleh Pengadilan Negeri Tarutung, namun beberapa bulan setelah masa hukumannya habis, ia diangkat menjadi Inspektur Pemeriksa pada Inspektorat Tapanuli Utara dan baru-baru ini diangkat menjadi Sekretaris Dinas Kebersihan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sofian Simanjuntak salah seorang PNS yang dipecat. Ketika ditanyakan reaksi DPRD akan terbitnya SK Bupati ini, mereka mengatakan bahwa sampai sejauh ini tidak ada tindakan apapun yang diambil oleh DPRD sesuai dengan hak-haknya sebagai wakil rakyat. Sementara itu ditempat terpisah, Alain Delon Simanungkalit, seorang pemerhati Tapanuli ketika dimintai tanggapannya terkait Surat Keputusan Bupati tersebut menilai bahwa Bupati tidak mengindahkan UUD RI terutama pasal 28 yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah Pasal 28 yang melarang Bupati : (a)

membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain; (b) turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun; (c) melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung. maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan, (d) melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan huruf (f) menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya. Juga mereka menilai Bupati Tapanuli Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah melanggar PP No. 53 tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 9 yang mengatakan bahwa setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Sanggam Hutagalung yang juga Ketua Baperjakat Tapanuli Utara mengatakan kepada Tim Wartawan bahwa Penjatuhan hukuman berat kepada PNS tersebut dilakukan oleh TIM SKPD terkait, BKD, dan Inspektorat dan diusulkan kepada Bupati untuk di terbitkan Surat Keputusan. Menanggapi hal ini, Alain Delon tersenyum, lalu apakah Bupati hanya boneka..??? (AS/PN/RA/CS)