pengaruh derivatif keuangan, leverage dan...

i

PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN, LEVERAGE DAN UKURAN

PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2012-2014)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Eva Musyarofah

NIM: 1111082000040

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/2016 M

ii


PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)

(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek


Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Eva Musyarofah

NIM: 1111082000040

Di Bawah Bimbingan

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/2016 M

iv

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Kamis, 24 Maret 2016 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : Eva Musyarofah

2. NIM : 1111082000040

3. Jurusan : Akuntansi

4. Judul : Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi

Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek


Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 24 Maret 2016

v

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Musyarofah

NIM : 1111082000040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan

mempertanggungjawabkan

2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain

3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber

asli atau tanpa menyebut pemilik karya

4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya

ini

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah

melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang

ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap

untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Musyarofah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 29 Mei 1993

Agama : Islam

Alamat : Jl. PLN Pondok Aren Rt. 02 Rw 01 No.22, Pondok Karya,

Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 15225.

Telepon : 085838554689

Email : [email protected]

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 06 Pesanggrahan Petang Tahun 1999-2005

2. SMP Negeri 177 Jakarta Tahun 2005-2008

3. SMK Negeri 6 Jakarta Tahun 2008-2011

4. S1 Ekonomi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2011-2016

Jakarta

LATAR BELAKANG KELUARGA

Ayah : M. Nuh

Ibu : Jamilah

Anak ke : 1 (satu)

Alamat : Jl. PLN Pondok Aren Rt. 02 Rw 01 No.22, Pondok Karya,

Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. 15225.

vii

THE EFFECT OF FINANCIAL DERIVATIVES, LEVERAGE AND FIRM

SIZE ON TAX AVOIDANCE

ABSTRACT

This research aims to analyze and obtain empirical evidence about the effects

of financial derivatives, leverage and firm size to tax avoidance. The independent

variables used are financial derivatives, leverage and firm size. The dependent

variable used is tax avoidance.

The research population was non financing companies listed in Indonesia

Stock Exchange (IDX) during 2012-2014 period. Sampel was collected by

purposive sampling method. Total 13 non financing companies were taken as

study’s sample. Analysis method of this research used multiple regression.

The result of this research showed that financial derivatives, leverage and

firm size are have effects on tax avoidance.

Keyword: financial derivatives, leverage, firm size and tax avoidance

viii


PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX

AVOIDANCE)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh

derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Variabel independen yang digunakan adalah derivatif keuangan, leverage dan

ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak

(tax avoidance).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2014. Sampel dikumpulkan

dengan metode purposive sampling. Jumlah perusahaan yang yang dijadikan

sampel penelitian ini adalah 13 perusahaan. Metode analisis penelitian ini

menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derivatif keuangan, leverage dan

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Kata kunci: derivatif keuangan, leverage, ukuran perusahaan, penghindaran pajak

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat

dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini. Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan

Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi

Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Pada Tahun

2012-2014)”, ini disusun sebagaimana salah satu pemenuhan syarat kelulusan di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Proses penyusunan skripsi ini disesuaikan dengan teori dan tinjauan pustaka

yang ada, dan penerapannya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang

berhubungan dengan pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dan tidak lupa pula penulis

sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang

tiada terhingga, yang tiada henti memberikan dukungan, motivasi, dan doa

hingga penulis dapat berada ditahapan ini. Semoga Allah melimpahkan kasih

sayangnya kepada kalian.

2. Adik-adikku tercinta, Vivi Aulia, Ahmad Fakhri dan Syamsul Fajri yang

selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis untuk segera

menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Arief Mufraini, LC., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Syarif Hidayatullah Jakarta

5. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak., CA., selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

6. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan

bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk ilmu yang bapak

berikan selama ini.

7. Ibu Fitri Damayanti, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang

telah memberikan segenap waktunya, mencurahkan perhatiannya dan

x

memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berpengaruh dalam penyusunan

skripsi ini. Terima kasih banyak atas semua saran yang ibu berikan selama

proses penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

10. Sahabat-sahabatku Hilda, Hani, dan Vicky terimaksih atas doa, dukungan

nasihat, motivasi selama ini kepada penulis.

11. Sahabat-sahabatku “ciwi-ciwi” Lala, Liliek, Pipit, Mpit, Najmi, Vania dan

Ratri terimakasih atas doa, motivasi kepada penulis.

12. Seluruh teman-teman Akuntansi B 2011, terimakasih atas kenangan, doa dan

semangatnya selama ini.

13. Seluruh pihak yang turut berperan dalam penelitian ini namun tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis ingin

mempersembahkan skripsi ini bagi semua pihak yang menaruh perhatian bagi

perkembangan dunia pendidikan khususnya bidang penelitian di Indonesia dengan

harapan akan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta, 2 Maret 2016

Eva Musyarofah

xi

DAFTAR ISI

Keterangan Halaman

Halaman Judul ……………………………………………………. i

Lembar Pengesahan Skripsi ……………………………………… ii

Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ………………………. iii

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi……………………………….. iv

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ……………………. v

Daftar Riwayat Hidup ……………………………………………. vi

ABSTRACT ………………………………………………………. vii

ABSTRAK ………………………………………………………… viii

Kata Pengantar ……………………………………………………. ix

Daftar Isi …………………………………………………………… xi

Daftar Tabel ……………………………………………………….. xiv

Daftar Gambar …………………………………………………….. xv

Daftar Lampiran ………………………………………………….. xvi

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………………………… 1

B. Perumusan Masalah ………………………………………… 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………...................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………….. 12

A. Tinjauan Literatur ………………………………………….. 12

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak ………………………… 12

2. Perencanaan Pajak (Tax Plannning) ………………….... 20

xii

3. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) …………………. 23

4. Derivatif Keuangan ……………………………………. 25

5. Leverage ……………………………………………….. 29

6. Ukuran Perusahaan ……………………………………. 31

B. Penelitian Terdahulu ………………………………………. 33

C. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis ………………… 38

D. Kerangka Pemikiran ………………………………………. 42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ………………………. 44

A. Ruang Lingkup Penelitian …………………………………. 44

B. Metode Penentuan Sampel ………………………………… 44

C. Metode Pengumpulan Data ………………………………... 45

D. Metode Analisis Data ………………………………………. 45

1. Uji Statistik Deskriptif ………………………………….. 45

2. Uji Asumsi Klasik ………………………………………. 46

3. Uji Hipotesis Penelitian ………………………………… 49

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian ………………………. 53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ……………………… 57

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ……………….. 57

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian …………………………. 59

1. Hasil Uji Deskriptif ……………………………………. 60

2. Hasil Uji Asumsi Klasik ………………………………. 61

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian …………………………. 67

C. Pembahasan ………………………………………………… 71

xiii

BAB V PENUTUP ………………………………………………... 76

A. Kesimpulan ………………………………………………… 76

B. Saran ……………………………………………………….. 77

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………… 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………………………………… 81

xiv

DAFTAR TABEL

No Keterangan Halaman

1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2012-2014 ………………………. 3

1.2 Kasus Penghindaran Pajak ……………………………………… 6

2.1 Penelitian Terdahulu …………………………………………… 34

3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian …………………………… 56

4.1 Tahapan Seleksi Sampel dengan Kriteria ……………………… 58

4.2 Daftar Nama Perusahaan ………………………………………. 59

4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif …………………………………… 60

4.4 Hasil Uji Normalitas (Uji Kolomogorov-Smirnov) ……………. 63

4.5 Hasil Uji Multikolinearitas …………………………………….. 64

4.6 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) ……………………… 65

4.7 Hasil Uji Heteroskedstisitas (Uji Park) ………………………... 66

4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinan ………………………… 67

4.9 Hasil Uji Statistik F ………………………………………………. 68

4.10 Hasil Uji Statistik t ……………………………………………… 69

xv

DAFTAR GAMBAR


2.1 Kerangka Pemikiran Penelitan ………………………………. 42

4.1 Hasil Uji Normalitas ( Uji Grafik Normal Plot) …………….. 62

xvi

DAFTAR LAMPIRAN


1. Data Sampel ………………………………………………….. 82

2. Hasil Output SPSS …………………………………………… 87

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terus-

menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional dalam suatu Negara

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara

bersama-sama agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan sesuai

dengan harapan dan sukses, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang adil

dan makmur seperti yang ada dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hal ini pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam

merealisasikan pembangunan nasional yang sudah direncanakan, namun

pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pembangunan nasional itu tanpa

adanya dukungan berupa dana yang terutama berasal dari penerimaan dalam

negeri yang berasal dari penerimaan migas dan non migas.

Penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas yang terus

ditingkatkan penerimaannya oleh pemerintah adalah penerimaan dari sektor

pajak. Menurut Soemitro (2003:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh

rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undang-

undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa

(kontrasepsi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum Negara (Suminarsasi, 2011).

2

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang

menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum

terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self

assessment system, dan withholding system. Seiring dengan berjalannya waktu,

sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai

menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut

untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi

SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan

menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai

pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan

oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila

masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary

tax compliance) yang tinggi (Suminarsasi, 2011).

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena di mana sampai saat ini

pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, seperti yang

terjadi pada tahun 2014, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

memaparkan bahwa hampir semua jenis penerimaan perpajakan lebih rendah

dari target. Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan

penerimaan pajak sebesar Rp 1.146,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.246,1

triliun di APBNP 2014 (kemenkeu.go.id). Jumlah penerimaan negara yang

berasal dari perpajakan sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan

Pusat Statistik dari tahun 2012-2014 dimuat dalam tabel 1.1 berikut ini:

3

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara 2012-2014

(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber: www.bps.go.id

Dari uraian angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara dalam

hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya

demi percepatan pembangunan Nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan

penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya

aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut tax avoidance (Swingly &

Sukartha, 2015).

Penghindaran pajak atau biasa disebut tax avoidance adalah upaya

penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan

yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya

dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi

& Jati, 2014). Xynas, 2011 dalam Budiman & Setiyono, 2012 membedakan

deinisi penghindaran pajak (Tax Avoidance) dengan penggelapan pajak (Tax

Evasion) yaitu Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak

yang bersifat legal (Lawful), sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion)

adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan

peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik

Sumber Penerimaan 2012 % 2013 % 2014 %

Penerimaan

Perpajakan 980,500 73.6 1,148,300 76.7 1,146,900 74.2

Penerimaan Bukan

Pajak 351,800 26.4 349,200 23.3 398,700 25.8

Jumlah/Total 1,332,300 100 1,497,500 100 1,545,600 100

4

yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah

dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan

negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi & Jati, 2014). Oleh

karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan

unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain

penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia,

telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah

satu aturan tersebut misalnya menurut perdirjen No. PER-43/PJ/2010 terkait

transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman

usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai

hubungan istimewa (Budiman dan Setiyono, 2012).

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak atau tax

avoidance adalah derivatif keuangan. Hal itu dikarenakan peraturan pajak di

Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali

diperdebatkan. Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga

dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal

ini tentunya dapat merugikan penerimaan Negara, khususnya penerimaan dari

sektor pajak. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menjaga penerimaan pajak

dari kerugian dervatif untuk tujuan spekulasi yang tidak ada kaitannya dengan

usaha, yaitu dengan cara mengadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif

yang lebih baik dari Negara lainnya (Darussalam & Septriadi, 2009 dalam

Oktavia & Martani, 2013).

5

Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan juga erat kaitannya

dengan praktik manajemen laba. Studi mengenai penggunaan derivatif

keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang pesat, namun studi

mengenai penggunaan derivatif sebagai alat penghindaran pajak masih sangat

langka, padahal dervatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat peghindaran

pajak (Oktavia dan Martani, 2013; Donohoe, 2012; Raskolnikov, 2011).

Penelitian Donohoe (2012) yang menggunakan sampel perusahaan di Amerika

Serikat merupakan salah satu studi yang menguji dan membuktikan bahwa

derivatif keuangan dapat dipergunakan sebgai penghindaran pajak. Menurut

Donohoe (2012), penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran

pajak didorong oleh ambiguitas dalam peraturan pajak atas transaksi derivatif.

Ambiguitas inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk

melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif. Namun

demikian meskipun Donohoe (2012) berhasil membuktikan bahwa derivatif

keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, hasil penelitiannya

belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks Negara lainnya yang memiliki

sistem yang berbeda, misalnya Indonesia (Oktavia & Martani, 2013).

Selain derivatif keuangan, salah satu faktor yang juga bisa dijadikan

sebagai alat penghindaran pajak adalah leverage. Menurut Suyanto &

Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk

memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang

akan menimbulkan beban tetap (fixed rate return) yang disebut dengan bunga.

Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena

6

insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi

meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran

pajak (tax avoidance) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009)

dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau

nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar

atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total

asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang diakukan akan

semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk

memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance

dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014).

Kasus-kasus mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan

perusahaan global dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Kasus Penghindaran Pajak

No,. Nama Perusahaan Tuduhan Kasus Kecurangan

1. HSBC (2015) Sejumlah orang mempergunakan kerahasiaan

bank untuk memiliki rekening yang tidak

diumumkan. Raksasa perbankan HSBC

membantu klien dunia menghindar pembayaran

pajak ratusan juta poundsterling. Banyak orang

menggunakannya untuk menyembunyikan uang

kontan dari petugas pajak. HSBC menghadapi

penyelidikan dugaan tindakan kejahatan di

Amerika Serikat, Prancis, Belgia dan Argentina.

Bersambung ke halaman berikutnya

7

Tabel 1.2 (Lanjutan)



2. IKEA (2016) IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai

mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1

miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA

pada kurun waktu 2009 hingga 2014.

IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya

di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di

Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas

dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg.

Estimasi pajak yang dihindari IKEA

menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di

Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS,

24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan

11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris.

Sejumlah negara seperti Swedia, spanyol dan

Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak

dengan kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro

(8.5 juta dollar AS hingga 11.2 juta dollar AS).

3. Starbucks (2011) Menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling

selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar

PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor,

starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun

2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp

18 triliun). Membuat laporan keuangan seolah

rugi yaitu dengan cara:

1. Membayar Royalti Offshore licensing atas

desain, resep dan logo ke cabangnya di

Belanda.

2. Membayar bunga utang sangat tinggi di mana

utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi

kedai kopi di negara lain.

3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss.

Walaupun pengiriman barangnya langsung

dari negara produsen dan tidak masuk ke

Swiss.


8

Tabel 1.2 (Lanjutan)



4. Perusahaan

Investment Banking

dari Amerika Serikat

(2012)

Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi,

karyawan perusahaan investment banking

cabang Inggris diminta mengajukan

permohonan pinjaman lunak ke investasi

banking cabang Amerika Serikat dengan dalih

pinjaman lunak, karyawan investasi banking

cabang Inggris tidak harus membayar pajak

penghasilan. Atas hal tersebut, perusahaan

investment banking cabang Inggris didenda

500 juta poundsterling (Rp 7.5 triliun)

5. Apple Inc (2012) Menyembunyikan uang pendapatan senilai

US$ 11 Miliar di negara-negara yang

mendapat keringanan pajak (tax haven) antara

lain Virginia Island, Irlandia dan

Luxembourg. Sehingga pajak yangdibayarkan

kecil.

Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari

derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance). Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang

pengaruh derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance) dan juga banyaknya penghindaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar

negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”.

9

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan

oleh Budiman & Setiyono (2012) dan Oktavia & Martani (2013). Adapun

perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Variabel pengguna derivatif keuangan (user), sales growth, net operating

loss, risiko perusahaan, capital intensity, return on assets tidak

diikutsertakan dalam penelitian ini karena pada beberapa penelitian

sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan seperti pada penelitian

Hanum & Zulaikha (2013), Swingly & Sukartha (2015), Sabrina &

Soepriyatno (2012), dan juga penelitian Oktavia & Martani (2013).

2. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 sementara pada

penelitian sebelumnya dilakukan pada periode 2009-2012.

3. Untuk memudahkan penelitian, pengukuran yang digunakan dalam

penelitian ini hanya menggunakan rumus Cash Effective Tax Rate, karena

rumus ini lebih banyak digunakan dibanding rumus lainnya seperti Book

Tax Difference dan ETR differential.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumya,

maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan maslaah sebagai berikut:

1. Apakah Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara

simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)?

2. Apakah penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance)?

10

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance)?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk

menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh derivatif keuangan,

leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance).

b. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan derivatif keuangan terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance).

c. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

(tax avoidance).

d. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap


2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara

lain adalah sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk kontribusi teoritis antara

lain adalah sebagai berikut:

11

1) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai

bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk

menambah ilmu pengetahuan.

2) Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah

pengetahuan akuntansi.

3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta

menambah referensi mengenai topik ini.

b. Kontribusi Praktis

1) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih

memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang

dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

2) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan

lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3) Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai


12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan

bahwa:

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendaatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.”

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undnag-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan

tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara

(Suminarsasi, 2011:1)

Dapat disimpulkan secara garis besar dalam definisi pajak

terkandung unsur yaitu:

1) Kontribusi wajib (membayar utang)

2) Terutang oleh orang atau badan

3) Sifatnya memakasa

4) Diatur melalui undang-undang

5) Tidak ada balas jasa secara langsung

13

6) Digunakan untuk keperluan negara

7) Untuk kemakmuran rakyat (Murtopo, 2013:3)

b. Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2010:25-30) fungsi pajak adalah kegunaan pokok,

manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik

perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam

meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2

macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.

1) Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi

fiskal (fiscal function), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk

memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan

sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari

sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi

inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk

membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan

pajak dari penduduknya.

2) Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan

tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair.

14

Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas

negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk

ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah

susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi

regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend

ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi

budgetair.

Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak dalam masyarakat suatu

negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:

a) Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini

bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara

sebanyak-banyaknya antara lain mengisi Anggaran dan

Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target

penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi

anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.

b) Fungsi Regulerend (mengatur) adalah fungsi pajak yang secara

tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan

perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif.

Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan

dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru

yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat

lagi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi

regulerend adalah:

15

i. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang

mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.

Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin

tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya.

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak

berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah

(mengurangi gaya hidup mewah)

ii. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan:

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan

tinggi memberikan konstribusi (membyar pajak) yang tinggi

pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

iii. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para

pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar

dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

iv. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang

industry tertentu, seperti industry semen, rokok, baja, dan

lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan terhadap

produksi tersebut karena dpaat menggangu lingkungan atau

polusi (membahayakan kesehatan)

v. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha

koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan

koperasi di Indonesia.

16

vi. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik

investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis-jenis Pajak

Menurut Murtopo (2011:3-4) secara umum pajak yang diberlakukan

di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Menurut sifatnya

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung WP

yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut sasaran/objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan

pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip:

a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifya, dalam

arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pph

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada

objeknya tanpa memperhatikan keadaan di WP. Contoh: PPN,

PBB, BM

3) Menurut pemungutannya

17

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN

b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah

daerah. Contoh: pajak reklame, Pajak hiburan, Pajak Hotel

Menurut Pudyamoko (2009: 9) pajak dapat dikelompokkan

menggunakan kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif

juridis, titik-tolak pungutannya, berdasarkan sfatnya dan dapat pula

dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

1) Berdasarkan Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi administrasi yuridis menghasilkan

apa yang dikenal sebagai pajak langsung dan tidak langsung. Suatu

jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut

secara periodik. Jadi berulang-ulang tidak hanya satu kali pungut,

dengan menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Sebagai

contoh, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan

dipungut secara periodik setiap tahun atau setiap masa pajak, di

mana pemungutannya menggunakan penetapan lewat SPT. Adapun

pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-

ulang) dan tidak menggunakan kohir.jadi pajak tidak langsung

hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang

dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Contoh pajak tidak

18

langsung adalah Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai Atas

Barang dan Jasa.

2) Berdasarkan Titik-Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik-tolak

pungutan akan menghasilkan dua jenis pajak yakni pajak subjektif

dan objektif.

a) Pajak subektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada

diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak

subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian

mencari syarat-syarat objeknya. Jadi dalam hal ini yang

diperhatikan pertama kali adalah subjeknya.

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada

objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya

harus dicari subjeknya. Jadi dalam hal ini pertama-tama harus

dilihat objeknya yang selain daripada benda dapat pula berupa

keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang menyebabkan

timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari

subjeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa

mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia

atau tidak.

3) Berdasarkan Sifatnya

19

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa

yang disebut pajak bersifat pribadi (persoonlijk) dan pajak

kebendaan (zakelijk).

a) Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk), atau juga dapat disebut

bersifat perorangan adalah pajak yang dalam penetapannya

memperhatikan keadaan diri sendiri serta keluarga wajib pajak.

Dalam penentuan besarnya utang pajak, keadaan dan kemampua

wajib pajak harus diperhatikan seperti status wajib pajak

(kawin/belum), jumlah tanggungan dan sebagainya.

b) Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk) adalah pajak yang

dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak.

Pajak yang bersifat kebendaan ini umunya merupakan pajak

tidak langsung.

4) Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak

dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut oleh

pemerintsah daerah (pajak daerah).

a) Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya

berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara

lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas

Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

(PPn BM), Bea Materai dan Cukai.

20

b) Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya

berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi

maupun pemerintah kabupaten/kota.

2. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

a. Definisi Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Mangoting (1999) tax planning didefinisikan sebagai

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak

sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan

maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal,

sepanjang hal ini dimungkinakan oleh ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Menurut Pardiat (2009) perencanaan pajak (tax planning)

merupakan usaha untuk memperkecil pembayaran pajak ke tahun-tahun

berikutnya tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan

yang berlaku, dengan cara memilih metode yang cepat, memanfaatkan

fasilias perpajakan atau stimulus perpajakan dan memanfaatkan celah-

celah undang-undang perpajakan.

Menurut Soemitro (1988) dalam Kurniasih & Sari (2013) tax

planning adalah suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang

tax planner untuk wajib pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu

usaha dengan menerapkan perturan perundang-undangan pajak secara

legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau

21

bertentangan dengan undang-undang sehingga wajib pajak membayar

pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak (tax planning)

adalah usaha yang dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan

beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang

perpajakan tanpa melanggar hukum.

b. Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tujuan tax planning menurut Mangoting (1999) secara lebih khusus

ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali

2) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan

3) Menunda pengakuan penghasilan

4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan

membentuk badan usaha baru

6) Menghindari pengenaan pajak ganda

7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau

membentuk, mempercepat atau memperbanyak pengurangan pajak.

c. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Manfaat perencanaan pajak (Tax Planning) menurut Mangoting

(1999) adalah sebagai berikut:

1) Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya

dapat dikurangi.

22

2) Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang

dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat

pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas

secara lebih akurat.

d. Strategi dalam Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Mangoting (1999) ada

beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekan wajib pajak

untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar yaitu:

1) Pergeseran pajak (shifting) ialah pemindahan atau mentransfer

beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian

orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak

menanggungnya.

2) Kapitalisasi ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan

jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

3) Transformasi ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh

pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan

terhadapnya.

4) Tax Evasion ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan

peraturan perpajakan.

5) Tax avoidance ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan

yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa

diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya

23

melaksanakan tax planning dengan tujuan mengatur atau dengan kata

lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategi-

strategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategi-strategi

atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang

berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak

diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-

celah yag ada dalam undang-undang perpajakan (loopholes)

(Mangoting, 1999).

3. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Murtopo (2011: 7) Penghindaran diri dari pajak (Tax

Avoidance) dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi

alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan WP masih

dalam kerangka peraturan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (Tax Avoidance)

adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar

undang-undang yang ada. Senada dengan Mardiasmo (2003), menurut Heru

(1997) dalam Budiman & Setiyono (2012) penghindaran pajak adalah usaha

pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan

seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan

maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan

yang berlaku.

Hanlon & Heitzman (2010) dalam Carolina et al. (2014) menyatakan

bahwa tax avoidance merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak

24

dengan tujuan mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Menurut

Kurniasih & Sari (2013) Tax Avoidance bukan pelanggaran undang-undang

perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari,

meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang

dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Suandy (2011) dalam Carolina

et al. (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa

transaksi perpajakan (tax affairs) yang masih berada dalam bingkai

ketentuan perpajakan (lawful).

Definisi penghindaran pajak di atas menunjukkan bahwa penghindaran

pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal

ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh penghindaran pajak

adalah dengan cara mengarahkan transaksi pada transaksi yang bukan

merupakan objek pajak ataupun mengarahkan transaksi yang menghasilkan

biaya yang diperkenankan oleh undang-undang sebagai penghasilan kena

pajak (Carolina et al, 2014).

Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks

(2007) dalam Kurniasih & Sari (2013) adalah sebagai berikut:

a. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke Negara-negara yang

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning)

b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak

yang paling rendah (formal tax planning)

25

c. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin

capitalization, treaty shopping dan controlled foreign corporation

(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai

substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).

4. Derivatif Keuangan

a. Pengertian Derivatif

Efek derivtaif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang

bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan

langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif

merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang

keuntungannya terkait dengan kinerja asset lain. Asset lain ini disebut

sebgai Underlying Assets.

Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak

finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji

untuk membeli atau menjual asset/komoditas yang dijadikan sebgaai

objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan

kesepakatan bersama antara pihak penjua dan pihak pembeli. Adapun

nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat

dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market.

Derivatif yang ada di bursa efek adalah derivatif keuangan (financial

derivative). Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, di

mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen

keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks

26

obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrument-

instrumen keuangan lainnnya (www.idx.co.id).

b. Jenis Derivatif

Derivatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) opsi (option); (2)

future dan forward; dan (3) swap (Donohoe, 2015; Ryan, 2007; Strong,

2005)

1) Opsi

Opsi (option) menurut Brigham (2001) adalah kontrak atau

perjanjian yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli

(call option) atau menjual (put option) suatu aktiva dengan harga

yang ditentukan terlebih dahulu dalam periode waktu tertentu.

2) Future dan Forward

Kontrak forward (forward contract) adalah perjanjian di mana

salah satu pihak setuju untuk membeli komoditas dengan harga

tertentu pada tanggal tertentu di masa depan sementara pihak

lainnya setuju untuk melakukan penjualan itu. Barang-barang

memang telah benar-benar diserahkan dalam kontrak forward.

Jika kedua belah pihak secara keuangan kurang kuat, ada bahaya

bahwa salah satu pihak tidak bisa memnuhi kontrak, khususnya jika

harga komoditas itu berubah drastis setelah perjanjian tercapai.

Kontrak future (Future contract) adalah serupa dengan kontrak

forward, tetapi ada tiga perbedaan penting: (1) kontrak future

“disesuaikan ke pasar” atas dasar harian yang berarti keuntungan

http://www.idx.co.id/

27

serta kerugian dicatat dan harus disediakan uang untuk menutup

kerugian. Hal ini sangat mengurangi resiko tidak dapat memenuhi

kontrak yang ada pada kontrak forward. (2) dalam kontrak future,

penyerahan fisik aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah

terjadi˗kedua pihak hanya membayar tunai perbedaan antara harga

menurut kontrak dan harga aktual pada tangga jatuh tempo. (3)

kontrak future pada dasarnya merupakan instrument standarisasi

yang diperdagangkan di bursa, sementara kontrak forward

umumnya dibuat khusus, melalui negosiasi antara kedua pihak, dan

tidak diperdagangkan sesudah ditandatangani. (Brigham, 2001)

3) Swap

Swap sesuai yang tersirat dalam namanya adalah dua pihak yang

setuju menukarkan sesuatu, umumnya kewajiban untuk melakukan

aliran pembayaran tertentu. Kebanyakan swap ini melibatkan baik

pembayaran bunga maupun mata uang (Brigham, 2001).

c. Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia

Menurut Oktavia dan Martani (2013:3-4) pada awalnya pajak atas

transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undang-

undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak dan

Surat Direktur Jendral Pajak. Namun, seiring dengan perkembangan

penggunan derivatif serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif

statusnya menjadi “sedikit lebih jelas” dengan dikenaknanya pajak

28

bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari

transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang

diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan

Pemerintah No 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang

Diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur

bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berpa kontrak berjangka yang

diperdagangkan di bursa, dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin

awal.

Penerbitan PP No. 17 tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang

Berjangka dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia

(Agustian, 2009 dalam Oktavia dan Martani, 2013). Sebagai bentuk

penolakan terhadap PP No. 17 Tahun 2009, mereka mengajukan uji

material ke Mahkamah Agung terkait dengan PP tersebut. Menurut

Agustian (2009 dalam Oktavia dan Martani, 2013) alasan penolakan

terhadap PP No. 17 Tahun 2009 tersebut antara lain:

1) PP ini dianggap sangat merugikan karena membebankan Pajak

Penghasilan yang sangat besar, yaitu 2,5% dari margin awal.

2) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan dari margin awal adalah tidak

tepat secara hukum, karena margin hanyalah jaminan untuk

bertransaksi dan bukan merupakan objek dari pajak penghasilan.

29

3) Pembebanan tarif PPh final sebesar 2,5% dari margin awal sangat

diskriminatif dan berpotensi mematikan industry berjangka di

Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pengajuan uji material ini, Mahkamah

Agung kemudian memberikan putusan nomor 22 P/HUM/2009 yang

menyatakan mengabulkan hak uji materiil pemohon, sehingga

diterbitkanlah PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP

Nomor 17 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi (Agustian, 2009

dalam Oktavia dan Martani, 2013). Dengan demikian, sampai detik ini

kepastian hukum perpajakan atas transaksi derivatif masih belum jelas

(Oktavia dan Martani, 2013)

5. Leverage

Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang maupun

ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan

dari pendanaan ekuitas. Leverage keuangan mengacu pada jumlah

pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan

dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas (trading on

the equity). Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas

sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian

(Subramanyam & Wild).

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) leverage merupakan sumber

pendanaan perusahaan eksternal dari hutang, hutang yang dimaksud di sini

adalah hutang jangka panjang. Menurut Kasmir (2011) dalam Carolina et

30

al. (2014) leverage menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai

dengan utang. Hal ini berarti leverage akan menunjukkan perbandingan

sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan

usahanya, antara menggunakan uang dengan menggunakan modal sendiri.

Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan

menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi

perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixed rate

return) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena

pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang

semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan

utang oleh perusahaan.

Menurut Adelina (2012) dalam Darmawan dan Sukartha (2014)

leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya

utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai bisnis operasinya.

Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga

yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan

mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak

yang harus dibayar perusahaan akan berkurang.

Leverage dapat diukur melalui rasio utang. Rasio utang akan

menunjukkan proporsi pendanaan perushaan yang dibiayai dengan utang.

Rasio ini dihitung dengan memembandingkan total utang dengan total

aktiva. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai

struktur modal perusahaan. Semakin tinggi leverage sebuah perusahaan

31

berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada

krediturnya (Kasmir, 2011 dalam Carolina et al., 2014)

Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang)

meyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas

pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini

dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan

bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat

dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang

akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan (Carolina et al., 2014).

6. Ukuran Perusahaan

Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan

ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan

suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset,

log size, dan sebagainya. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati

(2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan

kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan,

nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan umumnya

dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm

(Kurniasih dan Sari, 2013:3). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan

kepada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan

bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative

panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan

32

lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan

dengan total asset yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007)

tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin

besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam

jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa

perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba

dibanding dengan perusahaan dengan total kativa yang kecil (Kurniasih dan

Sari, 2013:3). Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar

pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya

maka transaksi yang diakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada

untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Rego, 2003

dalam Dewi & Jati, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan

risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk

dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar

dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk

melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalm

perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh

perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban

pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007

33

dalam Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh

perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat

dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan derivatif keuangan, leverage,

ukuran perusahaan dan penghindaran pajak (tax avoidance) pernah dilakukan

oleh beberapa peneliti lain. Peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian

sebagai dasar acuan untuk mendukung hipotesis. Penelitian terdahulu diuraikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut:

34

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Penelitian

(Tahun) Judul Penelitian

Metode Penelitian Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

1. Oktavia dan

Dwi Martani

(2013)

Tingkat

Pengungkapan Dan

Penggunaan Derivatif

Keuangan Dalam

Aktivitas

Penghindaran Pajak

Penggunaan

Derivatif

Keuangan dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Tingkat

Pengungkapan

Derivatif

Keuangan

Penggunaan derivatif

keuangan berpengaruh

terhadap Penghindaran

Pajak (Tax Avoidance)

2. Judi Budiman

dan Setiyono

(2012)

Pengaruh Karakter

Eksekutif Terhadap

Penghindaran Pajak

(Tax Avoidance)

Penghindaran

Pajak (tax

avoidance)

Variabel control

yaitu Sales

Growth, Net

operating Loss

Risiko Perusahaan

berpengaruh terhadap

Penghindaran Pajak (Tax

Avoidance)

3. Scott D.

Dyreng,

Michelle

Hanlon dan

Edward L.

Maydew (2009)

The Effects of

Executives on

Corporate Tax

Avoidance

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Eksekutif

Perusahaan

Eksekutif perusahaan



Avoidance)


35

Tabel 2.1 (lanjutan)



No Penelitian

(Tahun)

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

4. Ni Nyoman

Kristiana Dewi

dan I Ketut Jati

(2014)

Pengaruh Karakter

Eksekutif,

Karakteristik

Perusahaan Dan

Dimensi Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik

Pada Tax Avoidance

Di Bursa Efek

Indonesia

Ukuran

Perusahaan dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Risiko Perusahaan,

Multinational

Company,

Kepemilikan

Institusional,

Proporsi Dewan

Komisaris

Independen,

Kualitas Audit,

Komite Audit

Risiko perusahaan, kualitas

audit dan komite audit


penghindaran pajak (tax

avoidance)

5. Tommy

Kurniasih dan

Maria M. Sari

(2013)

Pengaruh Return On

Assets, Leverage,

Corporate

Governance, Ukuran

Perusahaan dan

Kompensasi Rugi

Fiskal Pada Tax

Avoidance

Leverage,

Ukuran

Perusahaan dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Return On Assets,

Komposisi

Komisaris

Independen,

Keberadaan Komite

Audit dan

Kompensasi Rugi

Fiskal

Return On Assets,Ukuran

Perusahaan dan Kompensasi

Rugi Fiskal berpengaruh

terhadap Penghindaran

Pajak (Tax Avoidance)

36




No Penelitian

(Tahun)


Persamaan Perbedaan

6. Krisnata Dwi

Suyanto dan

Supramono

(2012)

Likuiditas, Leverage,

Komisaris Independen

dan Manajemen Laba

terhadap Agresivitas

Pajak Perusahaan

Leverage dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Likuiditas,

Komisaris

Independen dan

Manajemen Laba

Leverage, komisaris

independen, dan

manajemen laba



Avoidance)

7. Ngadiman

dan

Christiany

Puspitasari

(2014)

Pengaruh Leverage,

Kepemilikan

Institusional dan Ukuran

Perusahaan Terhadap


Avoidance) Pada

Perusahaan Sektor

Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia 2010-2012

Leverage,

Ukuran

Perusahaan dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Kepemilikan

Institusional

Ukuran Perusahaan dan

Kepemilikan Institusional



Avoidance)

37



Sumber: Jurnal-jurnal referensi

No Penelitian

(Tahun)


Persamaan Perbedaan

8. Calvin

Swingly dan I

Made Sukartha

(2015)

Pengaruh Karakter

Eksekutif, Komite

Audit, Ukuran

Perusahaan,

Leverage dan Sales

Growth pada Tax

Avoidance

Ukuran

Perusahaan,

Leverage dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Karakter

Eksekutif,

Komite Audit

dan Sales

Growth

Karakter Eksekutif, Ukuran

Perusahaan dan leverage



Avoidance)

9. Christine

Harrington and

Walter Smith

(2012)

Tax Avoidance and

Corporate Capital

Structure

Leverage dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Issue of Debt Debt berpengaruh terhadap


Avoidance)

10. I Gede Hendy

Darmawan dan

I Made

Sukartha

(2014)

Pengaruh

Penerapan

Corporate

Governance,

Leverage, Return

On Assets dan

Ukuran Perusahaan

pada penghindaran

pajak

Leverage dan

Ukuran

Perusahaan dan

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

Corporate

Governance dan

Return On Assets

Corporate Governance, Return

On Assets dan Ukuran

Perusahaan berpengaruh

terhadap Penghindaran Pajak

(Tax Avoidance)

38

C. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis

1. Dervatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan

berpengaruuh dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hasil penelitian Oktavia dan Martani (2013) menunjukkan bahwa

adanya pengaruh penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance). Sementara hasil penelitian Swingly dan Sukartha

(2015), Suyanto dan Supramono (2012) dan Nagadiman dan Puspitasari

(2014) menunjukkan adanya pengaruh dari variabel leverage dan ukuran

perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Dari hasil

tersebut dapat diketahui bahwa variabel derivatif keuangan, leverage dan

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance).

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

2. Derivatif Keuangan dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut penelitian Donohoe (2012), derivatif keuangan dapat

digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat penghindaran pajak.

Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau tidaknya suatu transaksi

derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan derivatif keuangan

sebagai alat penghindaran pajak (Oktavia dan Martani, 2013). Menurut

Darussalam dan Karyadi (2012) dalam Oktavia dan Martani (2013) definisi

ini tidak ditemukan dalam peraturan perpajakan di Indonesia, meskipun

39

dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam UU PPh telah disebutkan

bahwa: “Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran

tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung

dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan

memlihara penghasilan yang merupakan objek pajak”. Padahal, untuk

menentukan apakah suatu rugi derivatif itu bersifat deductible atau non-

deductible, diperlukan suatu definisi yang jelas dalam aturan perpajakan

mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif. Oleh karena itu,

perlu diuji lebih lanjut mengenai hubungan antara tingkat penghindaran

pajak dengan tingkat penggunaan derivatif keuangan. Penelitian ini

menggunakan net fair value of derivative instrument sebagai proksi

penggunaan derivatif keuangan (Oktavia, 2013)


H2: Penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance).

3. Leverage dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan

menimbulkan beban tetap yang disebut bunga. Semakin besar utang maka

laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang

semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan

utang oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi

akan lebih memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan

40

sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak (Suyanto

dan Supramono, 2012).

Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin

tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan

perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang

tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang

perusahaan maka nilai CETR akan semakin rendah (Richadson & Lanis,

2007 dalam Kurniasih & Sari, 2013).


H3: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

4. Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran

perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah

yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2013)

bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang

dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu

menggunakan sumber daya yang dimulikinya untuk membuat suatu

perencanaan pajak yang baik (political power theory). Namun perusahaan

tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan

perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi

41

sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – political cost theory (Watts

dan Zimmerman, 1986 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).


H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance)

42

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara

skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Bersambung pada halaman selanjutnya

Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan

terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Basis Teori: Teori Perpajakan, Derivatif Keuangan, Leverage dan

Ukuran Perusahaan

Variabel Independen Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

(Tax Avoidance)

(Y)

Ukuran Perusahaan

(X3)

Leverage (X2)

Derivatif Keuangan

(X1)

43

Gambar 2.1 (lanjutan)

Model Analisis:

Regresi Liner Berganda

Alat Analisis:

Statistik Deskriptif

Uji Asumsi Klasik

Uji Hipotesis

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

44

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian

ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen yang dalam

penelitian ini adalah Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan

terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang bergerak dalam

sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012

sampai 2014.

B. Metode Penentuan Sampel

Metode pemilihan sampel pada penelitian dengan menggunakan metode

purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu

yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria dari perusahaan tersebut ialah:

1. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang non keuangan.

2. Perusahaan go public atau yang telah terdaftar di BEI sebelum tahun 2012.

3. Tidak mengalami kerugian selama periode 2012 sampai 2014.

4. Perusahaan melakukan transaksi derivatif dan melaporkan nilai wajarnya

selama periode 2012 sampai 2014 berturut-turut.

5. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan

dengan lengkap.

45

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode dokumenter, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data

sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder disini

menggunakan data runtut waktu (time series) atau disebut juga data tahunan dan

data antar ruang (cross section). Data yang digunakan berupa laporan keuangan

tahunan perusahaan periode 2012 sampai 2014. Data tersebut diperoleh dari

melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di http://www.idx.co.id. Selain itu

juga dilakukan penelusuran berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, dan berbagai

buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini. Dalam

memperoleh data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara

yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskripif, uji asumsi klasik dan

uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai

karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi

responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi)

(Ghozali, 2090:19).


46

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti

melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji

heteroskedaktisitas.

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2090:174) uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen

(bebas) mempunyai konstribusi atau tidak. Penelitian yang

menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data

mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal

Probability Plot. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal

atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Jika

data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya

jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti

arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas (Ghozali, 2009).

Uji normaitas dengan grafik dapat menyesatkan. Oleh karena itu, uji

grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan

untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik

Kolomogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat

hipotesis:

47

H0: Data residual berdistribusi normal

HA: Data residual berdistribusi tidak normal

Jika signifikansi < 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai

perbedaan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal

atau H0 ditolak.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya

korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya suatu masalah multikolinearitas

dalam model regresi, peneliti dapat menggunakan nilai VIF (Variance

Infaltion Factor) dan Tolerance, seperti berikut ini:

1) Jika nilai Tolerance di bawah 0.1 dan nilai VIF di atas 10, maka

model regresi mengalami masalah multikolinearitas.

2) Jika nilai Tolerance di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10, maka

model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. (Ghozali,

2009: 95)

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem korelasi. Autokorelasi muncul

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama

48

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak

bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering

ditemukan pada data runtut (time series) karena “gangguan” pada

seorang individu/kelompok cenderung memengaruhi “gangguan” pada

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2009:

99). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari

autokolerasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji

Durbin-Watson (DW test), di mana hasil pengujian ditentukan

berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW), di mana secara umum dapat

diambil kesimpulan:

1) Angka DW di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

2) Angka DW di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

3) Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif (Santoso,

2014:194).

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi

heteroskedastisitas.

49

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedaktisitas dapat

ditentukan dengan melihat grafik Plot (scatterplot) antara nilai prediksi

variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika Grafik plot

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar

kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-

titik meneyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedaktisitas (Ghozali, 2009: 125).

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting.

Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin

keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah uji Park. Uji

heteroskedastisitas juga dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi

Park antara masing-masing variabel indipenden dengan residualnya.

Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka

terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Persamaan Linier Berganda

Metode yang digunakan penelii adalah regresi linier berganda.

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier antara

dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel

dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi

50

besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen

yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini

digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara

kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. adapun rumus

yang digunakan:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

X1 = Derivatif Keuangan

X2 = Leverage

X3 = Ukuran Perusahaan

β = Bilangan Kostanta (harga Y, bila X=0)

e = error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

1) Koefisien Determinan (Adjusted R2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa

jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel

dependen. Nilai (Adjusted R2) mempunyai interval antara 0 dan

1. Jika nilai Adjusted R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti

variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan

jika (Adjusted R2) bernilai kecil berarti kemampuan variabel

51

bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun

waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien

determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi

adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R2) pasti

meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan

nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik.

Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 dapat naik dapat turun

apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

independen.

3) Uji Statistik Fisher (F)

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-

variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh

terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan tujuan

untuk menguji keseluruhan variabel independen terhadap satu

52

variabel dependen secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05

dapat disimpulkan (Ghozali, 2011:98)

1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak,

ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen

atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen atau terikat.

2) Jika nilai signifkan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima,

ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen

atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen atau terikat.

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Dalam hal ini nilai signifikan t < 0,05 (5%) maka hasilnya

signifikan atau Ha diterima, berarti terdapat pengaruh yang

signifikan dari variabel independen secara individual terhadap

dependen.

Dalam penelitian ini berarti terdapat pengaruh signifikan

Derivatif Keuangan, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Data tersebut diolah

menggunakan SPSS 20.

53

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen variable)

Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan. Dengan variabel terikat

(dependen variable) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), berikut dengan

definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Variabel Independen

a. Derivatif Keuangan (X1)

Derivatif keuangan merupakan instrument derivatif, di mana

variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen

keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks

obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrument-

instrumen keuangan lainnnya (www.idx.co.id).

Menurut penelitian Donohoe (2012), derivatif keuangan dapat

digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai alat penghindaran

pajak. Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau definisi spekulatif

tidaknya suatu transaksi derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk

menggunakan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak

(Oktavia dan Martani, 2013). Penelitian ini menggunakan net fair value

of derivative instrument sebagai proksi penggunaan derivatif keuangan


54

(Oktaviadan Martani, 2013). Adapun rumus untuk menghitung fair

value of derivative instrument adalah sebagai berikut:

b. Leverage (X2)

Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan eksternal dari

utang, utang yang dimaksud di sini adalah utang jangka panjang

(Budiman dan Setiyono, 2012) Perusahaan yang memiliki kewajiban

pajak tinggi akan lebih memilih untuk berutang agar mengurangi pajak.

Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban

pajak. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan lebih kecil

karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Suyanto dan

Supramono, 2012).

Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka

panjang dengan total aset perusahaan (Harrington & Smith, 2012).

Rumus yang digunakan untuk menghitung leverage adalah sebagai

berikut:

c. Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan

DER = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

Lev = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

55

perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total

asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan. Ukuran

perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium

firm, dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan

berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa

perusahaan semakin baik dalam jangka waktu relatif panjang.

(Kurniasih dan Sari, 2013:3).

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural

logarithm total asset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan

untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

2. Variabel Dependen

a. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Y)

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk

mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar

perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut

Dyreng et al. (2010)penghindaran pajak dihitung dengan rumus Cash

Effective Tax Rate (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan

untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus yang

digunakan untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)

CETR = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

56

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan operasionalisasi

variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Peneitian

Variabel Indikator Skala

Pengukuran

Penghindaran

Pajak (Tax

Avoidance)

(Y)

Ref: Dyreng et

al. (2010)

Penghindaran Pajak dihitung dengan CETR

yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba

sebelum pajak

= 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Rasio

Derivatif

Keuangan (X1)

Ref: Oktavia

dan Martani

(2013)

Derivatif Keuangan dihitung dengan nilai

absolut dari fair value of derivatif instrument

dibagi dengan total asset t-1

= 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

Rasio

Leverage (X2)

Ref: Harrington

and Smith

(2012)

Leverage dihitung dengan total kewajiban

jangka panjang dibagi dengan total asset

perusahaan

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

Rasio

Ukuran

Perusahaan (X3)

Ref: Budiman

dan Setiyono

(2012)

Ukuran Perusahaan dihitung dengan Natural

logarithm dari total asset perusahaan

= Ln (Total Aset)

Rasio

57

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi objek penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 2014. Perusahaan

nonkeuangan tersebut tidak keluar dari BEI (delisting). Sampel yang

didapatkan sebanyak 13 perusahaan non keuangan yang terdafatar di Bursa

Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan data observasi sebanyak 39

perusahaan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel

adalah metode purposive sampling. Penelitian secara purposive sampling

mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan repesentasi dari populasi yang ada, serta sesuai dengan tujuan

dari penelitian. Data yang digunakan yaitu diambil dari laporan tahunan dan

laporan keuangan auditan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 yang diperoleh

melalui website www.idx.co.id.

Adapun proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan

tampak pada table 4.1 sebagai berikut:


58

Tabel 4.1

Tahapan Seleksi Sampel Penelitian Dengan Kriteria

Sumber: data sekunder diolah

Jumlah perusahaan non keungan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) selama periode 2012-2014 berjumlah 359 perusahaan. Dari 359

perusahaan non keuangan tersebut terdapat 318 perusahaan yang tidak

melakukan transaksi derivatif, 10 perusahaan yang mengalami kerugian dan

18 perusahaan yang tidak melaporkan nilai wajar transaksi derivatif.

Sehingga jumlah perusahaan non keuangan yang dapat dijadikan sampel

adalah sebanyak 13 perushaan. Sedangkan total pengamatan yang dijadikan

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 perusahaan. Berikut ini

adalah nama-nama perusahaan non keuangan yang menjadi sampel dalam

penelitian ini:

Keterangan Jumlah

Perusahaan yang tercatat di IDX tahun 2014 505

Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun

2012-2014 359

Perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif

selama 2012-2014 (318)

Perusahaan yang mengalami kerugian antara tahun

2012-2014 (10)

Perusahaan yang tidak melaporkan nilai wajar transaksi

derivatif (18)

Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 13

Tahun penelitian 3

Jumlah sampel total selama periode penelitian 39

59

Table 4.2

Daftar Nama Perusahaan

No Kode Nama Perusahaan

1 ASGR PT Astra Graphia Tbk

2 ASII PT Astra International Tbk

3 CASS PT Cardig Aero Services Tbk

4 ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk

5 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk

6 PGAS PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

7 RUIS Pt Radiant Utama Interinsco Tbk

8 SMAR PT Smart Tbk

9 SMDM PT Suryamas Dutamakmur Tbk

10 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk

11 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

12 UNTR PT United Tractors Tbk

13 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk


Sampel tersebut dipilih karena memenuhi semua kriteria yang

disesuaikan dengan kebutuhan analisis penelitian.

B. Hasil Uji Analisis Data Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi

berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh

mengenai pengaruh variabel independen (Derivatif keuangan, leverage, ukuran

perusahaan) terhadap variabel dependen penghindaran pajak (tax avoidance)

60

1. Hasil Uji Stastistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel

dependen (Y) yaitu tax avoidance serta variabel independen (X) yaitu

derivatif keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil pengujian

variabel-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel

4.3

Tabel 4.3

Hasil uji statistik deskriptif


Berdasarkan tabel 4.3, hasil analisis dengan menggunakan statistik

deskriptif terhadap variabel derivatif keuangan menunjukkan nilai

minimum sebesar 0,0001, nilai maksimum sebesar 0,0671 dengan rata-rata

sebesar 0,010388 dan standar deviasi sebesar 0,0164505.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel

leverage menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0331, nilai maksimum

sebesar 0,5702 dengan rata-rata sebesar 0,189514 dan standar deviasi

sebesar 0,1443905.

Variabel N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

Derivatif

Keuangan 39 0.0001 0.0671 0.010388 0.0164505

Leverage 39 0.0331 0.5702 0.189514 0.1443905

Ukuran

Perusahaan 39 12.1133 31.2623 18.93357 5.4634839

Tax avoidance 39 -0.1479 0.4742 0.227955 0.101784

61


ukuran perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 12,1133, nilai

maksimum sebesar 31,2623 dengan rata-rata sebesar 18,93357 dan standar

deviasi sebesar 5,4634839.


tax avoidance menunjukkan nilai minimum sebesar -0,1479, nilai

maksimum sebesar 0,4742 dengan rata-rata sebesar 0,227955 dan standar

deviasi sebesar 0,101784.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah

data memenuhi asumsi klasik. Adapun dalam penelitian ini variabel

independen yang digunakan adalah Derivatif Keuangan (DER), Leverage

(LEV), Ukuran Perusahaan (SZE), sedangkan variabel dependen yang

digunakan adalah Penghindaran Pajak (TAX). Hasil dari uji asumsi klasik

yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal (Ghozali, 2009). Jika terdapat normalitas, maka

residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Model regresi

yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati

normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan

menggunakan grafik normal plot dan metode uji non-parametric

62

Kolomogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada

grafik normal plot dapat dilihat dari titik penyebaran data pada sumbu

diagonal pada grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal

dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2009). Adapun hasil uji

normalitas dengan menggunakan grafik normal plot dalam penelitian ini

dapat dilihat dalam gambar 4.1.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas (Uji Grafik Normal Plot)

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, hasil dari uji grafik normal plot

menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan

63

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-

hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa

sebaliknya (ghozali, 2009). Oleh karena itu dalam penelitian ini juga

menggunakan metode uji non-parametric Kolomogorov-Smirnov (K-S).

Uji K-S ini adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data

residual. Jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel ini tidak

terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas di atas

0,05 maka Ha ditolak yang berarti data berdistribusi secara normal

(Ghozali, 2009). Adapun hasil uji normalitas penelitian ini dapat dilihat

dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolomogorov-Smirnov)


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 39

Normal Parametersa,b

Mean 0E-7

Std. Deviation

.05417454

Most Extreme Differences

Absolute .112

Positive .112

Negative -.093

Kolmogorov-Smirnov Z .700

Asymp. Sig. (2-tailed) .711

64

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji Kolomogorov-Smirnov (K-S)

menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat

terlihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,711 dan nilainya di atas α =

0,05. Hal ini berarti Ha ditolak dan data terdistribusi secara normal,

sehingga model penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik

normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya

korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Untuk

mendeteksi adanya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini

dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation

Factor). Regresi yang terbebas dari masalah multikolinearitas apabila

nilai VIF <10 dan nilai Tolerance >0,10, maka data tersebut tidak ada

multikolinearitas. Berikut ini disajikan hasil uji multikolinearitas pada

tabel 4.5.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel

Collinearity

Statistics

Tolerance VIF

Derivatif keuangan 0.499 2.003

Leverage 0.418 2.390

Ukuran perusahaan 0.776 1.289


Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa data dalam

penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas atau tidak terdapat

65

hubungan antara variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini dapat

dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) semua variabel berada

dikisaran 1 hingga 10 yaitu variabel Derivatif Keuangan sebesar 2,003,

variabel Leverage sebesar 2,390 dan variabel Ukuran perusahaan

sebesar 1,289. Selain itu nilai Tolerance setiap variabel kurang dari 1

yaitu variabel Derivatif Keuangan sebesar 0,499, variabel Leverage

sebesar 0,418 dan variabel Ukuran perusahaan sebesar 0,776. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

multikolinearitas dalam penelitian ini.

c. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi menunjukkan hasil yang dapat mendeteksi ada atau

tidaknya autokolerasi dalam analisis regresi. Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya autokolerasi maka dapat dilakukan dengan melihat nilai

Durbin-Watson. Dari hasil pengujian autokolerasi menggunakan

Durbin-Watson statistik, maka didapatkan hasil seperti yang tertera

dalam tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Durbin-Watson Keterangan

1.810 Tidak terjadi autokorelasi


Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel 4.6 di atas dapat

dilihat bahwa hasil uji autokorelasi pada nilai Durbin-Watson test

menunjukkan nilai 1,810, di mana angka tersebut berada diantara -2

66

sampai +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini

bebas dari adanya autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada tabel 4.7 di bawah

ini merupakan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park. Jika

probabilitas signifikansi variabel di atas tingkat kepercayaan 5% maka

dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji park di tampilkan dalam tabel

4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)

Variabel Sig.

Derivatif keuangan 0.200

Leverage 0.361

Ukuran perusahaan 0.922


Hasil uji park di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel

derivatif keuangan sebesar 0,200, variabel leverage sebesar 0,361 dan

variabel ukuran perusahaan sebesar 0,922. Dengan demikian dapat

diambil kesimpulan yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas dalam

penelitian ini karena nilai signfikansi setiap variabel lebih besar dari

0,05.

67

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji persamaan Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression

analysis), yaitu dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji statistik

t dan uji statistik F:

1) Koefisien Determinan (Adjusted R2)

Koefisien determinan (Adjusted R2) mengukur seberapa jauh

kemampuan model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini

menggunakan variabel independen derivatif keuangan, leverage dan

ukuran perusahaan dengan variabel dependen penghindaran pajak

(tax avoidance). Adapun hasil uji koefisien Adjusted R Square

disajikan dalam tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Koefisien Determinan

Model Adjusted R Square

1 0.692


Pada tabel 4.8 memperlihatkan Adjusted R Square adalah

sebesar 0,692. Hal ini berarti 69,2% variabel penghindaran pajak

(tax avoidance) dapat dijelaskan oleh variabel derivatif keuangan,

leverage dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar (100%

- 69,2% = 30,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak

termasuk dalam analisa regresi pada penelitian ini seperti

68

kepemilikan institusional, risiko perusahaan, kualitas audit, komite

audit, proporsi dewan komisaris independen dan lain-lain (Dewi &

Jati 2014 dan Ngadiman & Puspitasari 2014)

2) Uji Statistik Fisher (F)

Uji statistik Fisher (F) digunakan untuk mengetahui pengaruh

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi

secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada

tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability F lebih besar dari

0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Berikut ini adalah tabel 4.9

yang menunjukkan hasil uji statistik F.

Tabel 4.9

Hasil Uji Statistik F


Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa hasil uji

statistik F memiliki nilai probability sebesar 0,000 lebih kecil dari

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh

variabel derivatif keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan secara

bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya yaitu


Model Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regression 0.282 3 0.094 29.516 0.000

Residual 0.112 35 0.003

Total 0.394 38

69

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh masing-masing variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen. Tabel 4.10 berikut ini menyajikan hasil

uji statistik t dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.10

Hasil Uji Statistik t

Sumber: Data sekuder diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat hasil uji statistik

anatara variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

Hasil uji hipotesis 2:

Derivatif Keuangan berpengaruh signifikan terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tabel 4.10 menunjukkan hasil Derivatif Keuangan (DER)

memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikan

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H2 diterima sehingga dapat

dikatakan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh signifikan

terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Adapun nilai beta

yang dihasilkan adalah negatif sebesar 3,209.

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std.

Error Beta

1 (Constant) 0.141 0.033 4.263 0.001

Der -3.209 0.788 -0.519 -4.072 0.000

Lev -0.316 0.098 -0.448 -3.220 0.003

Sze 0.010 0.002 0.510 4.994 0.000

a. Dependent Variable: Tax

70


Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

(Tax Avoidance)

Tabel 4.10 menunjukkan hasil Leverage (LEV) memiliki tingkat

signifikan sebesar 0,003. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari

0,05 yang berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa

Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax

Avoidance). Adapun nilai beta yang dihasilkan adalah negatif

sebesar 0,316.


Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tabel 4.10 menunjukkan hasil Ukuran Perusahaan (SZE)

memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Tingkat signifikan


dikatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Adapun nilai beta

yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,010.

Berdasarkan tabel 4.10, maka diperoleh persamaan regresi

sebagai berikut:

Pada persamaan regresi di atas maka dapat diartikan bahwa nilai

konstanta sebesar 0,141, menunjukkan jika variabel independen

Y = 0,141 – 3,209X1 – 0,316X2 + 0,010X3

71

dianggap tidak ada maka akan terjadi peningkatan penghindaran

pajak (tax avoidance) sebesar 0,141. Koefisien regresi untuk

variabel derivatif keuangan sebesar 3,209 menunjukkan setiap

adanya perubahan 1 satuan tingkat derivatif keuangan maka dapat

menurunkan variabel penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar

3,209. Koefisien regresi untuk variabel leverage sebesar 0,316

menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan tingkat leverage

maka dapat menurunkan variabel penghindaran pajak (tax

avoidance) sebesar 0,316. Koefisien regresi untuk variabel ukuran

perusahaan sebesar 0,010 menunjukkan setiap adanya perubahan 1

satuan tingkat ukuran perusahaan maka dapat menaikkan variabel

penghindaran pajak (tax avoidance) sebesar 0,010.

C. Pembahasan

1) Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara

simultan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hipotesis 1: Derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara

simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji F menunjukkan hasil hipotesis H1

menunjukkan bahwa variabel derivatif keuangan, leverage dan ukuran

perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.9 hasil uji F memiliki tingkat

signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05

72

yang berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa derivatif

keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktavia & Martani (2013),

Hanum & Zulaikha (2013), Kurniasih & Sari (2013), Ngadiman &

Puspitasari (2014) dan Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa

derivatif keuangan, leverage dan ukuran perusahaan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

2) Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

(Tax Avoidance)

Hipotesis 2: Penggunaan derivatif keuangan berpengaruh terhadap


Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil hipotesis H2 menunjukkan

bahwa variabel Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan nilai

koefisien beta sebesar -3,209 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H2 diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan derivatif

keuangan dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak

suatu perusahaan. Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau tidaknya

suatu transaksi derivatif dimanfaatkan perusahaan untuk menggunakan

73

derivatif sebagai alat penghindaran pajak (Donohoe, 2012 dalam Oktavia &

Martani 2013). Semakin besar penggunaan derivatif keuangan yang

diindikasikan dengan semakin besarnya koefisien DER, maka semakin

besar pula perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Oktavia &

Martani, 2013). Hal ini dikarenakan semakin besar transaksi derivatif yang

digunakan, keuntungan yang diperoleh semakin besar, keuntungan yang

merupakan objek pajak ini membuat perusahaan lebih agresif dalam

melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktavia & Martani (2013)

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel

Derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

3) Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hipotesis 3: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance)


bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan nilai koefisien beta

sebesar -0,316 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Tingkat signifikan


dikatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran

Pajak (Tax Avoidance).

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan utang dalam

membiayai kegiatan perusahaan maka semakin rendah pajak perushaannya

74

(Hanum & Zulaikha, 2013). Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki

utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga

pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008

sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan

penghematan pajak dengan menambah utang guna memperoleh insentif

pajak yang besar (Suyanto & Supramono, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hanum & Zulaikha (2013),

Suyanto dan Supramono (2012) dan Swingly & Sukartha (2015) yang

menyatakan bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak (Tax Avoidance).

4) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax

Avoidance)

Hipotesis 4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

(tax avoidance).


bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran

pajak (tax avoidance). Dapat dilihat dari tabel 4.10 menunjukkan nilai

koefisien beta sebesar 0,010 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H4 diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan

terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

Menurut Rego (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) semakin besar ukuran

perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

75

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah

yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi.

Bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar tarif pajak efektifnya

dan dalam penyampaian informasi yang terdapat dalam laporan akhir tahun

harus sangat hati-hati untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terhindar

dari salah saji (Siregar dan Utama, 2005 dalam Hanum & Zulaikha 2013).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hanum & Zulaikha (2013),

Kurniasih & Sari (2013), Ngadiman & Puspitasari (2014) dan Swingly &

Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derivatif keuangan,

leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

selama periode tahun 2012-2014. Sampel penelitian ini berjumlah 39

perusahaan dan analisis dilakukan menggunakan uji regresi berganda.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah

dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Derivatif Keuangan, Leverage dan Ukuran Perusahaan secara simultan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avidance) (Oktavia &

Martani 2013, Swingly & Sukartha 2015, Ngadiman & Puspitasari 2014,

Hanum & Zulaikha 2013).

2. Derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance) hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh

Oktavia & Martani (2013).

3. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) hasil

ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Hanum & Zulaikha

(2013), Suyanto dan Supramono (2012) dan Swingly & Sukartha (2015).

4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax

avoidance) hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh

77

Hanum & Zulaikha (2013), Kurniasih & Sari (2013), Ngadiman &

Puspitasari (2014) dan Swingly & Sukartha (2015).

B. Saran

Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil

penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan

mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel

independen dan variabel dependen yang terkait yang belum terdapat

dalam penelitian ini.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengunakan pengukuran selain CETR (cash

effective tax rate) dalam mengukur penghindaran pajak (tax avoidance).

3. Penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti sektor non keuangan saja,

tetapi juga sektor keuangan.

78

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh karakter Eksekutif terhadap

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Thesis Universitas Gajah Mada.

Brigham, Eugene. F. 2001. Manajemen Keuangan. Edisi Kedelapan, Jakarta,

Erlangga.

Carolina, Verani., Maria Natalia dan Debbianita. 2014. Karakteristik Eksekutif

terhadap Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Intervening.

Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 18, No.3 September 2014, hlm. 409-

419.

Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan

Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan

pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1:

143-161.

Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif,

Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola yang Baik Pada Tax

Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Donohoe, M. 2015. Financial Derivatives in Corporates Tax Avoidance: A

Conceptual Perspective.

Donohoe, M. 2012. Financial Derivatives in Corporates Tax Avoidance: Why,

How, and Who? Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon and Edward L. Maydew. 2009. The Effects of

Executives on Corporate Tax Avoidance. Journal of The American Taxation

Association.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.

Cetakan VI, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate

Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang

Terdaftar di BEI 2009-2011). Diponegoro Jurnal Of Accounting, Volume 2,

Nomor 2, Halaman 1-10.

79

Harrington, Christine and Walter Smith. 2012. Tax Avoidance and Corporate

Capital Structure. Journal Of Finance & Accountancy 2012 vol 11, p144.

http://www.bbc.com . HSBC Bantu Penghindaran Pajak. Diakses tanggal 28

Februari 2016.

http://www.idx.co.id

http://www.kompas.com. Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak Oleh

IKEA. Diakses tanggal 28 Februari 2016.

Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets,

Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi

Fiskal pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18. No. 1,

Februari 2013.

Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate

Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance

Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Murtopo, Purno. 2011. Perpajakan--Pendekatan Sertifikasi A-B-C. Jakarta, Mitra

Wacana Media.

Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan

Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax

Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03,

September, hlm. 408-421.

Oktavia dan Dwi Martani. 2013. Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif

Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Keuangan

Indonesia, Juni 2013. Vol 10, No. 2. Hal 129-146.

Pardiat. 2009. Akuntansi Pajak Edisi 3. Jakarta, Mitra Wacana Media.

Poliogrova, Teodora. 2010. Corporate Risk Taking and Ownership Structure. Bank

Of Canada Working Paper.

Pudyamoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Yogyakarta,

Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.

Yogyakarta, Graha Ilmu.

http://www.idx.co/

http://www.kompas.com/

80

Ritonga, Maharani., Kertahadi dan Sri Mangesti Rahayu. 2014. Pengaruh

Financial Leverage terhadap Profitabiitas (Studi pada Perusahaan Makanan

dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2010-

2012). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 8 No. 2.

Santosa, Anggoro Budi. 2015. Pemagaran Pelarian Pajak Penghasilan.

http://www.pajak.go.id diakses tanggal 28 Februari 2016.

Santoso, Singgih. 2014. Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi SPSS Edisi

Revisi. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Soemitro, Rochmat. 1992. Dasar-Dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan

1994. Bandung, Eresco.

Subramanyam, K. R. dan John J Wild. 2010. Analisis Laporan Keuangan

Financial Statement Analysis. Jakarta, Salemba Empat.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan

dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan

Pajak. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.

Suryana, Anandita Budi. 2013. Menyelisik Pajak Perusahaan Global.

http://www.kemenkeu.go.id

Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris

Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.

Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 16, No. 2 Mei 2012, hlm. 167-177.

Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif,

Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax

Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1: 47-62.

Utomo, Lisa Linawati. 2000. Instrumen Derivatif: Pengenalan dalam Strategi

Manajemen. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2 No. 1: 53-68

http://www.pajak.go.id/

81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

82

LAMPIRAN 1

DATA SAMPEL

83

Daftar Nama Perusahaan Sampel

No Kode Nama Perusahaan

1 ASGR PT Astra Graphia Tbk

2 ASII PT Astra International Tbk

3 CASS PT Cardig Aero Services Tbk

4 ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk

5 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk

6 PGAS PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

7 RUIS Pt Radiant Utama Interinsco Tbk

8 SMAR PT Smart Tbk

9 SMDM PT Suryamas Dutamakmur Tbk

10 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk

11 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

12 UNTR PT United Tractors Tbk

13 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk

84

No Tahun Kode

Perusahaan

Abs Fair Value

Der

Total Aset Tahun

Sebelumnya Der

1 2012 ASGR 1,293 1,126,055 0.0011

2 2012 ASII 873 154,319 0.0057

3 2012 CASS 9,758,495 726,592,702 0.0134

4 2012 ITMG 6,047 1,578,474 0.0038

5 2012 LPKR 101,878,348,847 18,259,171,414,884 0.0056

6 2012 PGAS 87,115,630 3,400,177,005 0.0256

7 2012 RUIS 1,198,783,264 982,889,969,185 0.0012

8 2012 SMAR 24,328 14,721,899 0.0017

9 2012 SMDM 3,675,862 2,454,961,990 0.0015

10 2012 SMSM 657 1,445,275 0.0005

11 2012 TBIG 152,225 6,880,206 0.0221

12 2012 UNTR 15,180 46,440,062 0.0003

13 2012 UNVR 4,300 10,482,312 0.0004

14 2013 ASGR 2,113 1,239,927 0.0017

15 2013 ASII 3,352 182,274 0.0184

16 2013 CASS 3,168,738 795,015,458 0.0040

17 2013 ITMG 1,929 1,451,343 0.0013

18 2013 LPKR 1,089,358,745,423 24,869,295,733,093 0.0438

19 2013 PGAS 11,927,017 3,908,162,319 0.0031

20 2013 RUIS 4,609,613,028 1,171,261,207,723 0.0039

21 2013 SMAR 176,788 16,247,395 0.0109

22 2013 SMDM 8,038,873 2,637,664,776 0.0030

23 2013 SMSM 8,372 1,565,184 0.0053

24 2013 TBIG 961,209 14,317,483 0.0671

25 2013 UNTR 9,329 50,300,633 0.0002

26 2013 UNVR 33,292 11,339,111 0.0029

27 2014 ASGR 105 1,451,020 0.0001

28 2014 ASII 1,877 213,994 0.0088

29 2014 CASS 1,561,581 916,593,561 0.0017

30 2014 ITMG 19,322 1,326,756 0.0146

31 2014 LPKR 1,787,652,313,287 31,300,362,430,266 0.0571

32 2014 PGAS 11,005,055 4,318,010,538 0.0025

33 2014 RUIS 8,399,532,692 1,277,942,893,245 0.0066

34 2014 SMAR 163,639 18,381,114 0.0089

35 2014 SMDM 9,281,357 2,950,314,446 0.0031

36 2014 SMSM 6,366 1,712,710 0.0037

37 2014 TBIG 916,804 18,719,211 0.0490

38 2014 UNTR 3,061 57,362,244 0.0001

39 2014 UNVR 3,823 12,703,468 0.0003

85

No Tahun Kode

Perusahaan

Total Kewajiban

Jangka Panjang Total Aset Lev Sze

1 2012 ASGR 64,916 1,239,927 0.05 14.03

2 2012 ASII 38,282 182,274 0.21 12.11

3 2012 CASS 196,245,555 795,015,458 0.25 20.49

4 2012 ITMG 51,786 1,451,343 0.04 14.19

5 2012 LPKR 9,919,981,871,127 24,869,295,733,093 0.40 30.84

6 2012 PGAS 1,080,620,917 3,908,162,319 0.28 22.09

7 2012 RUIS 333,728,577,922 1,171,261,207,723 0.28 27.79

8 2012 SMAR 3,809,473 16,247,395 0.23 16.60

9 2012 SMDM 165,220,585 2,637,664,776 0.06 21.69

10 2012 SMSM 165,224 1,565,184 0.11 14.26

11 2012 TBIG 7,890,076 14,317,483 0.55 16.48

12 2012 UNTR 6,672,912 50,300,633 0.13 17.73

13 2012 UNVR 480,718 11,339,111 0.04 16.24

14 2013 ASGR 47,958 1,451,020 0.03 14.19

15 2013 ASII 36,667 213,994 0.17 12.27

16 2013 CASS 192,431,075 916,593,561 0.21 20.64

17 2013 ITMG 53,611 1,326,756 0.04 14.10

18 2013 LPKR 12,281,225,413,069 31,300,362,430,266 0.39 31.07

19 2013 PGAS 760,734,933 4,318,010,538 0.18 22.19

20 2013 RUIS 370,887,017,949 1,277,942,893,245 0.29 27.88

21 2013 SMAR 4,614,664 18,381,114 0.25 16.73

22 2013 SMDM 211,673,755 2,950,314,446 0.07 21.81

23 2013 SMSM 171,303 1,712,710 0.10 14.35

24 2013 TBIG 10,674,250 18,719,211 0.57 16.75

25 2013 UNTR 7,152,682 57,362,244 0.12 17.86

26 2013 UNVR 674,076 12,703,468 0.05 16.36

27 2014 ASGR 59,473 1,633,339 0.04 14.31

28 2014 ASII 42,182 236,029 0.18 12.37

29 2014 CASS 243,691,371 1,085,460,356 0.22 20.81

30 2014 ITMG 44,554 1,307,348 0.03 14.08

31 2014 LPKR 14,389,379,227,138 37,761,220,693,695 0.38 31.26

32 2014 PGAS 2,161,809,828 6,215,496,359 0.35 22.55

33 2014 RUIS 225,286,369,485 1,264,142,659,644 0.18 27.87

34 2014 SMAR 4,349,920 21,292,993 0.20 16.87

35 2014 SMDM 329,874,877 3,156,290,546 0.10 21.87

36 2014 SMSM 65,758 1,749,395 0.04 14.37

37 2014 TBIG 8,778,951 22,034,082 0.40 16.91

38 2014 UNTR 5,417,481 60,292,031 0.09 17.91

39 2014 UNVR 817,056 14,280,670 0.06 16.47

86

No Tahun Kode

Perusahaan

Pembayaran

Pajak

Laba Sebelum

Pajak

Tax

Avoidance

1 2012 ASGR 55,698 226,890 0.25

2 2012 ASII 5,156 27,898 0.18

3 2012 CASS 63,127,902 252,556,208 0.25

4 2012 ITMG 159,066 591,109 0.27

5 2012 LPKR 254,241,267,447 1,577,088,286,385 0.16

6 2012 PGAS 233,051,777 1,148,308,027 0.20

7 2012 RUIS 19,232,888,518 48,226,597,997 0.40

8 2012 SMAR 730,525 2,882,834 0.25

9 2012 SMDM 11,243,078 57,562,764 0.20

10 2012 SMSM 82,758 369,688 0.22

11 2012 TBIG -14,167 913,248 -0.02

12 2012 UNTR 1,693,413 7,446,755 0.23

13 2012 UNVR 1,627,620 6,466,765 0.25

14 2013 ASGR 69,382 278,388 0.25

15 2013 ASII 5,226 27,523 0.19

16 2013 CASS 93,025,646 343,042,742 0.27

17 2013 ITMG 90,464 295,445 0.31

18 2013 LPKR 332,339,012,284 1,924,830,226,980 0.17

19 2013 PGAS 227,838,102 1,065,739,975 0.21

20 2013 RUIS 26,727,442,868 56,362,930,594 0.47

21 2013 SMAR 311,424 1,204,196 0.26

22 2013 SMDM 15,882,120 42,353,329 0.37

23 2013 SMSM 108,442 461,143 0.24

24 2013 TBIG -174,148 1,177,376 -0.15

25 2013 UNTR 1,788,559 6,857,337 0.26

26 2013 UNVR 1,806,183 7,158,808 0.25

27 2014 ASGR 80,442 340,663 0.24

28 2014 ASII 5,227 27,352 0.19

29 2014 CASS 104,854,455 374,614,540 0.28

30 2014 ITMG 61,812 262,030 0.24

31 2014 LPKR 559,762,631,282 3,694,978,541,909 0.15

32 2014 PGAS 231,093,948 978,765,428 0.24

33 2014 RUIS 22,208,701,966 77,914,196,902 0.29

34 2014 SMAR 487,421 1,962,076 0.25

35 2014 SMDM 17,379,342 61,418,891 0.28

36 2014 SMSM 119,683 541,150 0.22

37 2014 TBIG 58,459 1,430,563 0.04

38 2014 UNTR 1,781,888 6,621,858 0.27

39 2014 UNVR 1,938,199 7,676,722 0.25

87

LAMPIRAN 2

HASIL OUTPUT SPSS

88

Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

DER 39 .0001 .0671 .010388 .0164505

LEV 39 .03 .57 .1895 .14439

SZE 39 12.11 31.26 18.9336 5.46348

TAX 39 -.15 .47 .2280 .10178

Valid N (listwise) 39

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .141 .033 4.263 .000

DER -3.209 .788 -.519 -4.072 .000 .499 2.003

LEV -.316 .098 -.448 -3.220 .003 .418 2.390

SZE .010 .002 .510 4.994 .000 .776 1.289

a. Dependent Variable: TAX

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)

Coefficientsa

Model



t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -7.797 1.314 -5.931 .000

DER -40.802 31.267 -.304 -1.305 .200

LEV 3.601 3.891 .236 .926 .361

SZE .007 .076 .018 .098 .922

a. Dependent Variable: LNRES2

89

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolomogorv-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 39

Normal Parametersa,b

Mean .0000000

Std. Deviation .05417454

Most Extreme Differences

Absolute .112

Positive .112

Negative -.093

Kolmogorov-Smirnov Z .700

Asymp. Sig. (2-tailed) .711

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas (Grafik Normal Plot)

90

Hasil Uji Koefisien (Adjusted R2)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 .847a .717 .692 .05645 1.810

a. Predictors: (Constant), SZE, DER, LEV

b. Dependent Variable: TAX

Hasil Uji Statistik t

Coefficientsa

Model



t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .141 .033 4.263 .000

DER -3.209 .788 -.519 -4.072 .000

LEV -.316 .098 -.448 -3.220 .003

SZE .010 .002 .510 4.994 .000


Hasil Uji Statistik F

ANOVAa

Model Sum of

Squares df Mean

Square F Sig.

1 Regression .282 3 .094 29.516 .000b

Residual .112 35 .003

Total .394 38


b. Predictors: (Constant), SZE, DER, LEV

pengaruh derivatif keuangan, leverage dan...

Documents