pemerintah provinsi jawa barat dinas lulusan program paket b, ... musyawarah kerja kepala ......

Download PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS   lulusan program Paket B, ... Musyawarah Kerja Kepala ... sekretaris (Wakasek Kesiswaan), Bendahara

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • JUKNIS PPDB JABAR 2017 Hal 1 dari 25

    PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

    DINAS PENDIDIKAN

    Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

    BANDUNG (40171)

    SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

    TENTANG

    PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

    NOMOR : 422.1/15346-Set.Disdik

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;

    b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA)

    merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

    c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

    Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tangg2.l 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

    Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  • JUKNIS PPDB JABAR 2017 Hal 2 dari 25

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH

    MENENGAH ATAS ( SMA ) TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

    I. KETENTUAN UMUM A. Calon Peserta Didik Baru, yaitu:

    1. Calon peserta didik baru SMA, adalah semua calon peserta didik baru yang telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    2. Calon peserta didik baru SMA, adalah semua calon peserta didik

    baru lulusan tahun berjalan dan lulusan satu tahun sebelumnya, termasuk lulusan program Paket B, tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    B. Jalur Seleksi Peserta Didik Baru terdiri dari Jalur Akademik dan Jalur

    Non Akademik: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalah

    proses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil UN sebagai dasar seleksi.

    2. Jalur Non-Akademik adalah penerimaan peserta didik baru

    berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil US dan atau nilai hasil UN sebagai dasar utama seleksi.

    Jalur Non-Akademik terdiri atas:

  • JUKNIS PPDB JABAR 2017 Hal 3 dari 25

    a. Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MOU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b. Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten-Kota, Daerah Provinsi dan Pusat.

    C. Kuota atau Daya Tampung.

    Pelaksanaan Pembelajaran bagian A butir 2 tentang jumlah rombongan belajar, jumlah maksimum peserta didik per rombel SMA

    Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya. Selanjutnya satuan Pendidikan/sekolah mengajukan kuota daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 10 Mei 2017 untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada` Sistem

    Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun Pelajaran berjalan.

    1. SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kabupaten-kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat. Dengan menggunakan rumus; Hasil Seleksi = Hasil UN + Skor Zona Radius J = jarak domisili tetap pendaftar ke sekolah yang dituju.

    a. Jika 0 Km J < 1 Km; insentif 0.9 (UN + 0.9) b. Jika 1 Km J < 3 Km; insentif 0.8 (UN + 0.8) c. Jika 3 Km J < 5 Km; insentif 0.7 (UN + 0.7) d. Jika 5 Km J < 7 Km; insentif 0.6 (UN + 0.6) e. Jika 7 Km J < 9 Km; insentif 0.5 (UN + 0.5) f. Jika 9 Km J < 11 Km; insentif 0.4 (UN + 0.4) g. Jika 11 Km J < 13 Km; insentif 0.3 (UN + 0.3) h. Jika 13 Km J < 15 Km; insentif 0.2 (UN + 0.2) i. Jika 15 Km J < 17 Km; insentif 0.1 (UN + 0.1) j. J 17 Km; insentif 0.0 (UN + 0.0)

    2. SMA wajib menerima calon peserta didik yang berkedudukan dari

    zona terdekat paling sedikit 60 %. Seleksi untuk menentukan zona terdekat dilakukan perhitungan mengacu pada Perhitungan Penentuan Skor Zona Radius pada poin a.

    D. Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili

    dalam satu wilayah provinsi sebanyak-banyaknya 20 % (sepuluh prosen) dari keseluruhan peserta didik yang diterima,

  • JUKNIS PPDB JABAR 2017 Hal 4 dari 25

    E. Jika pendaftar siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak

    terpenuhi sebanyak kuota yang sudah di tentukan, dialihkan sesuai dengan kewenangan satuan pendidikan (MBS) dalam jalur non akademis .

    F. Jika animo Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu di

    suatu sekolah tertentu (terutama sekitar pemukiman mayoritas warga berekonomi tidak mampu) tinggi, daya tampung jalur warga berekonomi tidak mampu pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh prosen) sesuai kondisi riil, diusulkan oleh kepala sekolah setelah disyahkan oleh UPT/BP3 dengan melakukan penyeleksian skoring jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.

    G. Apresiasi siswa berprestasi olah raga, Seni, keterampilan paling banyak 10 % (sepuluh prosen).

    H. Kuota Afirmasi untuk peserta didik disabiltas paling banyak 3 (tiga) orang .

    I. Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki Perjanjian Kerjasama Sekolah (PKS), dilindungi Undang Undang dan berada pada perbatasan 10 % ( prosen).

    J. Jumlah Peserta Didik dan Rombongn Belajar 1. Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMA, berjumlah paling

    sedikit 20 peserta didik, paling banyak berjumlah 36 peserta didik

    2. Rombongan Belajar (rombel), SMA dalam satu sekolah paling sedikit berjumlah 3 rombel, paling banyak berjumlah 36 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 12 rombel.

    K. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru

    Penyelenggara PPDB terdiri dari Penyelenggara Tingkat Provinsi, Tingkat Wilayah, dan Tingkat Satuan Pendidikan, dengan uraian sebagai berikut :

    1. Panitia Pelaksana tingkat Daerah Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Audit Pengelolaan ICT, Tim Perumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB, Koordinator Bidang SMA, adapun tugas pokok panitia PPDB tingkat provinsi sebagai berikut; a. Menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Panitia PPDB

    tingkat provinsi. b. Menyusun dan menetapk