PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAHOLEH INSPEKTUR KABUPATEN SUMBAWA

PENDAHULUAN

Sejak adanya reformasi penataan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi yang diawali dengan terbitnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 32 tahun 2004 maka sesungguhnya komsep nilai kebebasan telah menyentuh pada aspek kehidupan manusia yang paling mendasar. Hal ini dibuktikan melalui:Adanya kemitraan yang sejajar antara lembaga eksekutif dan legeslatif di daerah.Determinasinya hierarki pemerintahan yaitu Pemerintahan Daerah Tingkat I menjadi Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan DATI II menjadi Pemerintahan Kabupaten yang juga dibarengi dengan pembagian kewenangan yang jelas.Letak otonomi berada pada Kabupaten bukan Propinsi kecuali propinsi DKI Jakarta.

Untuk menjalankan pembangunan daerah tersebut, UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara telah juga memberikan otonomi dan pengelolahan keuangan daerah. Otonomi di bidang keuangan daerah ini antara lain adalah:Melalui transfer pembiayaan dari pusat ke daerah melalui dana perimbangan yang diatur dalam UU tersendiri yaitu UU No 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 33 Tahun 2004. Dengan demikian, otonomi daerah tidaklah hanya memberikan kewenangan atas pelaksanaan pembangunan tetapi juga dibarengi dengan kewenangan untuk mengelola keuangannya. Dengan kebebasan melalui otonomi tersebut, diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata dan adil. Untuk itu, peran kepala daerah menjadi sangat strategis dan signifikan. Signifikansi peran tersebut harus dibarengi dengan kemampuan kepala daerah sebagai pemimpin sekaligus sebagai manajer dalam pengelolaan daerah. Namun kemampuan tersebut tidak akan berarti apabila kepala daerah tidak memiliki kemauan untuk menciptakan Good Governance di lingkungan pemerintahannya.

DEFINISI PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah:

proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

(UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Pengertian Keuangan DaerahKeuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut(Penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 2 ayat 3 UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otoinomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari: 1. Pemerintahan Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah daerah propinsi dan DPRD propinsi. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR KEUANGAN PEMDA*UNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARAUNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARAUNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAANDAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARAUNDANG-UNDANG 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAHPERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 2 ayat 3 UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otoinomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari: 1. Pemerintahan Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah daerah propinsi dan DPRD propinsi. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

* KEPMENDAGRI29/02UU 17/03UU 1/2004UU 15/2004Permendagri13/06PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHUU 25/04 UU 32/04UU 33/04OTDAUU 22/99UU 25/99PP 105/00PP 108/00Reformasi Adm&Keuangan IReformasi Adm & Keuangan IIPP 24/05PP 58/05

1999-20022003200420052006

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Maka dari itu, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah melakukan laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN/APBD selama satu tahun yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksa Eksternal vs Internal

Maksud PemeriksaanMeningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawabMemberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKNMenegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara*

Jenis Pemeriksaan BPK PemeriksaanKeuangan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu

PemeriksaanKinerja

Pemeriksaan atas laporan keuangan Bertujuan memberikan opini Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja Misalnya investigasi Pemeriksaan atas : Economy (Spending Less) Efficiency (Spending Well) Effectiveness (Spending Wisely)*

Memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPP dengan mendasarkan pada:Kesesuaian dengan SAPKecukupan pengungkapanKepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undanganEfektivitas Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan LK TujuanSenin, 05 Oktober 2009*www.bpk.go.id

www.bpk.go.id

Pemeriksaan LKJenis-jenis Opini *

*Perkembangan Opini LKPD 2006-2009

OPINI2006200720082009WTP31%41%123%144%WDP32670%28361%30771%25974%TW286%5812%286%309%TMP10623%12226%8720%4513%JUMLAH463100%467100%434100%348100%

Hasil Pemeriksaan & Tindak Lanjut*Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opiniPemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasiPemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulanLHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan

Pemeriksaan Oleh Inspektorat Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

Administrasi umum pemerintahan; yang meliputi Kebijakan daerah; Kelembagaan; Pegawai Daerah; Keuangan Daerah; dan Barang. Urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA

Inspektorat Kab. Sumbawa merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

TATA CARA PENGAWASAN

Penyusunan Rencana Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemantauan dan Pemutakhiran

JENIS PEMERIKSAANPemeriksaan RegulerPemeriksaan Khusus

TEMUAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASANPekerjaan fisik yang tidak dikerjakan sesuai RABPekerjaan fisik yang kurang sempurnaPengadaan barang yang belum terealisasi 100% namun sudah di SPJkan.Barang yang diterima tidak sesuaiPajak yang belum dipungut/disetorPajak yang kurang dipungut/disetorBukti pengeluaran yang dipecah-pecah untuk menghindari pembayaran pajakPenatausahaan keuangan tidak sesuai ketentuanDll.

PENYEBABPemakaian dana untuk kepentingan pribadiKelalaian / kurangnya pemahaman akan peraturan yang berlakuKesengajaan Kondisi alam yang tidak mendukungBencana alamRekanan yang kurang profesionalDll.

Bagaimana jika ada penyimpangan/Kerugian Daerah?1. Dijatuhi hukuman dispilin2. Tuntutan Perbendaharaan3. Tuntutan Pidana

Penyelesaian Kerugian Daerah (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlakuBendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara, wajib menggantikan kerugian tersebutSetiap pimpinan SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam SKPD tersebut terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapunSetiap kerugian daerah harus dilaporkan oleh atasan langsung atau oleh kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui

Penyelesaian Kerugian Daerah (2) Setelah diketahui adanya kerugian daerah, dapat dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksudJika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah maka Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutanPengenaan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Penyelesaian Kerugian Daerah (3) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Penyelesaian Kerugian Daerah (3) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pengenaan Ganti Kerugian Negara/ Daerah BPK menetapkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban Bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan daerahBendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas ) hari setelah menerima surat keputusan tersebut Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada Bendahara yang bersangkutanBupati melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari ) setelah diketahuinya kerugian daerah dimaksud

Pengertian Kerugian Daerah Berkurangnya kekayaan negara/daerah yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)

(Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Sifat dan Bentuk Kerugian Daerah (1) Jika dilihat dari pelakunya yaitu Bendahara, maka perbuatan a.l: - Tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang/barang - Tidak melakukan pencatatan atas pengeluaran / penerimaan uang /barang - Membayar/memberi /mengeluarkan barang/uang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah - Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan /pengurusan barang - Menerima dan menyimpan uang palsu - Korupsi, penyelewengan, penggelapan - Kecurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi - Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan

Sifat dan Bentuk Kerugian Daerah (2)- Penyalahgunaan wewenang/jabatanTidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (wajib pungut pajak)

Ditinjau dari sebabnya; (1). Perbuatan manusia karena kesengajaan; kelalaian, kealpaan, kesalahan; atau diluar kemampuan si pelaku, (2). Karena kejadian alam seperti bencana alam (banjir, tanah longsor,dll), proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap atau dimakan rayap

Sifat dan Bentuk Kerugian Daerah (3) Ditinjau dari waktu terjadinya kerugian daerah perlu diperhatikan ketentuan daluwarsa yaitu :5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan Jika Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi daerah melarikan diri atau meninggal dunia maka penuntutan terhadapnya beralih kepada yang memperoleh hak/ahli warisnya kecuali tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah dalam waktu 3 (tiga ) tahun.

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharan Upaya Damai : Upaya ini dilaukan oleh Inspektorat melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran. Jika melalui angsuran maka terlebih dahulu dibuat SKTJM selambat-lambatnya 2(dua) tahun dan disertai jaminan barang yang cukup

Tuntutan Perbendaharan Biasa

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pencatatan

Kerja IkhlasKerja CerdasKerja Tuntas TERIMA KASIH

*