Pengantar Pemeriksaan Keuangan Sektor Pemerintahan

Audit Keuangan Sektor Pemerintahan (AKSP)

Materi Pengertian-pengertian

Dasar Hukum Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan dan Tujuannya Perbedaan Pemeriksaan Keuangan Sektor

Pemerintah dengan Pemeriksaan Keuangan Sektor Komersil

Pengertian-pengertianPemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pemeriksaan keuangan negara adalah meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara

Pengertian-pengertianPengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 Undang-undang nomor1 tahun 2004 Undang-undang nomor 15 tahun 2004 Undang-undang nomor 15 tahun 2006

Ruang Lingkup Keuangan Negara

UU NO 17 TAHUN 2003

UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001

1.2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 1. dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

2.

Obyek Pemeriksaan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara.

Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan

atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dasar Hukum Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik

Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Perbedaan dengan Audit Sektor KomersialSektor Pemerintahan Sektor Komersial

TujuanObyek Lingkup Pemeriksa/Audito r Standar Pemeriksaan Kriteria

Pengguna

Tujuan Pemeriksaan Keuangan Memberikan pendapat/opini atas kewajaran

penyajian laporan keuangan auditan Mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam pengendalian intern Mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan, kecurangan (fraud) , serta ketidakpatutan (abuse).

Obyek Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Laporan Keuangan BI; Laporan Keuangan BUMN; Laporan Keuangan BUMD; dan Laporan Keuangan badan-badan lain yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Pemeriksaan Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaan Posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dana dalam neraca; dan Pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SPKN. Selain itu, pemeriksaan juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

Pemeriksa/Auditor BPK-RI

KAP atau pihak lain yang melakukan

pemeriksaan keuangan untuk dan atas nama BPK-RI

Standar Pemeriksaan Pemeriksaan keuangan dilaksanakan

berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan, PSP 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, dan PSP 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan. SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan oleh IAI

PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAANPSP 02PERENCANAAN DAN SUPERVISI KOMUNIKASI PEMERIKSAPERTIMBANGAN PEMERIKSAAN SEBELUMNYA DETEKSI KETIDAKPATUHAN PENGEMBANGAN TEMUAN PEMERIKSAAN DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

PSP 03PERNYATAAN PENYAJIAN SESUAI PABUPENGUNGKAPAN INKONSISTENSI PENERAPAN PABU PENGUNGKAPAN KECUKUPAN INFORMASI PERNYATAAN SESUAI DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAPORAN KEPATUHAN LAPORAN PENGENDALIAN INTERN TANGGAPAN TERPERIKSA INFORMASI RAHASIA DISTRIBUSI LAPORAN

PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERN

BUKTI AUDIT

OPINI

Kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 Dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (UU nomor 17 tahun 2003 dan UU nomor 1 tahun 2004) Terdiri dari sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP)

Pengguna DPR dan DPD

DPRD Provinsi dan Gubernur DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota

Tahap

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Cabang AkuntansiAkuntansi

Akuntansi Komersial

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sosial

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Nirlaba Lainnya

Pengertian Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam

pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan-badan pemerintahan. Hasilnya berupa laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Meliputi pula pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan peraturan perundangan

Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan PerusahaanKarakteristik: Tidak mengejar keuntungan Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat

Penerimaan pemerintah dapat dipaksakan

kepada masyarakat Pemberi sumbangan tidak harus menerima imbalan langsung

Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan PerusahaanPersamaan: Bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem

perekonomian nasional Keterbatasan sumber daya Pola manajemen keuangan, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban Ada produk yang sama

Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan PerusahaanPerbedaan: Struktur Pemerintahan Sifat dari Sumber Daya

Proses politik Tujuan organisasi Penggunaan Anggaran

Sumber Pendanaan Penentuan Harga Barang dan Jasa

Ciri Khas Akuntansi Pemerintahan Investasi pada aset yang tidak menghasilkan

pendapatan Tidak ada pengungkapan laba Tidak ada pengungkapan kepemilikan Penggunaan akuntansi dana

Tujuan Akuntansi Pemerintahan Pertanggungjawaban

Manajerial Pengawasan

Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran

Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Komersial Menghasilkan laporan laba/rugi sebagai salah satu laporan keuangan Tidak mempunyai perkiraan anggaran Pengeluaran modal dilaporkan hanya dalam neraca Tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan Ada perkiraan modal

Akuntansi Pemerintahan Tidak terdapat laporan

laba/rugi, tetapi laporan realisasi anggaran Terdapat perkiraan anggaran Pengeluaran modal dibukukan baik di neraca maupun LRA Sangat dipengaruhi oleh peraturan Perkiraan modal diganti Ekuitas Dana

Pemerintahan di Indonesia Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/kota

Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(SAPP) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

SAPP dan Bagian-bagiannyaSAPP

Sistem Akuntansi Pusat

Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara

Sistem Akuntansi Umum

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

Proses Penyusunan LKPP Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Menteri /Pimpinan Lembaga menyampaikan LKKL kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan kepada BPK-RI Menteri Keuangan selaku BUN menyusun LK BUN Menteri Keuangan menyusun LKPP dengan mengkonsolidasikan semua LKKL dan LK BUN Menteri Keuangan menyampaikan LKPP kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan ke

Proses Penyusunan LKPP(lanjutan) BPK-RI melakukan pemeriksaan atas LKPP dan

menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap LKKL LKKL yang sudah dperbaiki disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan Menteri Keuangan memberikan tanggapan dan penyesuaian terhadap LKPP Berdasarkan LKPP yang telah diperiksa, Menteri Keuangan menyusun RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

SAPD dan Bagian-bagiannyaSAPD

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Proses Penyusunan LKPD Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

menyusun LK SKPD LK SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD selaku BUD menyusun LK BUD dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) LKPD diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dan BPK-RI

Proses Penyusunan LKPD(lanjutan) Gubernur/Bupati/Wali Kota memberikan

tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap LKPD sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI Berdasarkan LKPD yang telah diperiksa oleh BPK-RI, PPKD menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan Raperda kepada kepada DPRD untuk disahkan sebagai Perda Gubernur menyampaikan Perda kepada Menteri dalam Negeri, Bupati/Walikota menyampaikan Perda kepada Gubernur

Selesai