jenis pemeriksaan keuangan negara

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA:

JENIS DAN KARAKTERISTIKNYA

Muhammad Fajar Shidiq

IX-C

15

08460004645

Mahasiswa Program Diploma IV Keuangan

Spesialisasi Akuntansi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Tengah Semester

Mata Perkuliahan Seminar Pemeriksaan Keuangan Negara

Tahun 2009

1

DAFTAR ISI

ABSTRAK ………………………………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….

A. Latar Belakang …………………………………………………………………..

B. Metode Penulisan ………………………………………………………………..

C. Tujuan Penulisan ………………………………………………………………...

D. Pembatasan Masalah …………………………………………………………….

BAB II LANDASAN TEORI …………………………………………………………...

A. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara ……………………………………..

B. Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara ………………………………….

C. Otoritas Pelaksana Pemeriksaan Keuangan Negara …………………………….

D. Jenis-Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara ……………………………………..

BAB III PEMBAHASAN ……………………………………………………………….

A. Jenis dan Karakteristik Pemeriksaan Keuangan Negara ………………………..

B. Alur Pikir Penentuan Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara ……………………

BAB III KESIMPULAN ………………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………...

2

4

4

5

5

5

6

6

7

9

9

11

11

19

21

22

2

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA: JENIS DAN

KARAKTERISTIKNYA


ABSTRAK

Apabila negara dianalogikan sebagai sebuah perusahaan, maka pemerintahan negara

tersebut merupakan dewan direksinya dan rakyat negara tersebut merupakan para pemegang

sahamnya. Seperti layaknya para pemegang saham di perusahaan, rakyat di suatu negara juga menuntut dilakukannya pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan atas segala kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga yang independen, mandiri, dan

profesional untuk memeriksa pelaporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara. Kemudian dibuatlah suatu lembaga independen yang dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Makalah ini dibuat untuk menjawab pertanyaan seputar pemeriksaan keuangan negara

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dimulai dengan pertanyaan sederhana

mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan keuangan negara, kemudian dipaparkan landasan hukum yang mendasari pelaksanaan pemeriksaan, jenis-jenis pemeriksaan, serta

pembahasan lebih lanjut mengenai jenis pemeriksaan serta karakteristik yang

membedakannya serta contoh implementasi pemeriksaan keuangan negara. Semua data dan

fakta mengenai pemeriksaan keuangan negara merupakan hasil studi pustaka (library

research). Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan mengenai pemeriksaan keuangan negara

adalah pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sekadar pemeriksaan atas laporan keuangan

semata. Lingkup pemeriksaan keuangan negara saat ini diperluas hingga pemeriksaan

keuangan negara juga mencakup pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dengan adanya

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

3

STATE AUDIT: TYPES AND CHARACTERISTICS


ABSTRACT

If the state as analogous as a company, then the state government is a board of directors and the people of these countries are the shareholders. Like shareholders in a company, the

people in a country also requires the government to doing the reporting and management

accountability for all activities undertaken by the government, including the management and

financial responsibility of the state. Therefore, it needs an independent and professionals

agency to examine the management reporting and financial accountability of the state. Then was made an independent agency called the State Audit Board in accordance with the

mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

This paper is made to answer questions about the state audit conducted by State Audit

Board. Starting with simple questions about what the meaning of state audit, and then mention

the legal foundation underlying the implementation of the inspection, the types of examinations, as well as further discussion and examination of the characteristics that

distinguish it and an example implementation of the state audit. All data and facts about the

state audit is the result of literature study.

Conclusions obtained from the discussion of the state audit, found the state audit is not

just an audit on the financial statements. The scope of the audit was expanded to the state audit also includes examination of state financial management with the inspection and

examination performance with a particular purpose.

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara dapat dianalogikan sebagai suatu tim eksekutif manajemen

di suatu entitas perusahaan swasta. Tim manajemen perusahaan akan berusaha melakukan

tugas dan fungsi secara optimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, sehingga tujuan

utama mereka adalah memakmurkan para pemegang saham. Demikian halnya dengan

pemerintah, pemerintah melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk kepentingan dan

kemakmuran rakyatnya. Jadi rakyatlah yang menjadi pemilik atau pemegang saham dari

perusahaan yang dinamakan negara. Rakyat kemudian diwujudkan dalam bentuk badan

legislatif yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat.

Seperti halnya para pemegang saham di sebuah entitas perusahaan, rakyat

membutuhkan pertanggungjawaban pengelolaan atas entitas yang dimilikinya. Rakyat akan

meminta laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah atas kinerja manajemen baik secara

keuangan maupun operasional. Dan untuk menilai kewajaran laporan pertanggungjawaban

tersebut digunakan pemeriksa atau auditor eksternal sehingga dapat dinilai bagaimana

kewajaran penyajian laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh manajemen secara

independen. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan swasta menggunakan jasa para

auditor yang bekerja di suatu kantor akuntan publik. Dan di pemerintahan negara Indonesia

badan yang menjalankan fungsi serupa dengan kantor akuntan publik adalah Badan Pemeriksa

Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan dinilai sebagai sebuah lembaga pemeriksa yang

bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme1.

Keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 butir (1). Butir

ini berbunyi:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Dari ayat tersebut kita menemukan kata-kata dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan keterbukaan tersebut,

1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.bagian pertimbangan.

5

maka dilakukanlah pemeriksaan keuangan negara oleh lembaga yang independen.

Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencakup

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab

keuangan negara2. Pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu3. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan-

pemeriksaan tersebut, bagaimana contoh pelaksanaan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, dan

bagaimana kita dapat membedakan tiga jenis pemeriksaan tersebut. Berangkat dari

pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, penulis akan mengetengahkan pembahasan

mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga kita dapat

mengerti dan memahami dengan lebih baik mengenai jenis-jenis pemeriksaan keuangan

negara.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada para

pembaca mengenai pemeriksaan keuangan negara, apa perbedaan di antara ketiganya,

karakteristik, dan contoh penerapannya.

C. Metode Penulisan

Makalah ini disusun berdasarkan hasil dari studi literatur yang dilakukan oleh penulis

antara lain studi atas peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan, dan artikel-

artikel mengenai pemeriksaan keuangan negara baik diperoleh dari media cetak maupun

media elektronik.

D. Pembatasan Masalah

Makalah ini secara umum membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan atas laporan

pertanggungjawaban pemerintah yang dibatasi pada deskriptif mengenai jenis pemeriksaan

keuangan negara.

2 Undang-Unda ng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara pasal 2 butir 1. 3 Ibid. pasal 4 butir 1.

6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pemeriksaan keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam undang-

undang ini yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,

dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengertian tersebut pada intinya

menjelaskan empat hal yakni proses pemeriksaan, karakteristik pemeriksaan, tujuan

pemeriksaan, dan objek pemeriksaan.

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara

dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Lantas apa yang dimaksud dengan

pengelolaan dan tanggung jawab. Menurut undang-undang, pengelolaan keuangan negara

adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan

kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pertanggungjawaban4. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ini diwujudkan

dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi

prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang

telah diterima secara umum5. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab keuangan

negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan

transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan6. Jadi pengertian pengelolaan

keuangan negara lebih ke arah proses manajemen, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap

pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara menitikberatkan pada

kewajiban melaksanakan sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang ada.

Sehingga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan

pemeriksaan terhadap proses pengelolaan keuangan negara serta pemeriksaan terhadap


Negara pasal 1 butir 6 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara butir 9.


Negara pasal 1 butir 7

7

pelaksanaan kewajiban pemenuhan aturan terkait pengelolaan keuangan negara. Selain itu

juga dapat diketahui bahwa dimensi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ada

dua yakni:7

a. bukan dinilai sekadar dari laporan akhir yang disampaikan, namun sejak awal proses

perancangan, pembahasan, dan pengesahan, serta pelaksanaan, dan

b. bukan sekadar dari sisi formalitas prosedur, melainkan secara substantif juga harus

memenuhi unsur pertanggungjawaban.

Lebih lanjut pengelolaan keuangan negara dapat diartikan sebagai pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehingga yang diperiksa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Proses

pertanggungjawabannya diatur di dalam pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 yang secara ringkas dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah

diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

b. Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Dengan diterimanya pertanggungjawaban tersebut di forum Dewan Perwakilan

Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dianggap secara hukum dan politik

terpenuhi, atau dapat dinyatakan “sudah bertanggungjawab”.

B. Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pemeriksaan keuangan negara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga pemeriksa independen yakni Badan Pemeriksa Keuangan. Indonesia merupakan

negara hukum, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah harus

didasarkan dan sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada, tanpa terkecuali Badan

Pemeriksa Keuangan. Ada beberapa peraturan yang dijadikan sebagai payung hukum oleh

Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3

7 R. Herlambang Perdana Wiratraman, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Negara, dapat diliha t di http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/08/herlambang-

pertanggungjawaban-keuangan-negara1.pdf

8

Pemeriksaan keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 khususnya di bagian yang mengatur mengenai keuangan negara. Di

pasal 23 dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud

pengelolaan keuangan negara. Kemudian di Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan

pasal 23E dinyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperiksa oleh

satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Di dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa

salah satu asas umum pengelolaan keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan oleh badan

pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ketentuan mengenai pemeriksaan keuangan negara di

dalam Bab VIII mengenai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Di dalam undang-undang ini memang tidak diatur mengenai pemeriksaan keuangan

negara secara tersurat. Hanya saja, di Bab IX tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

disebutkan keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang diserahi laporan

keuangan oleh Presiden.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang ini merupakan pedoman utama bagi para pemeriksa Badan Pemeriksa

Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Di dalam undang-undang ini

diatur mengenai lingkup pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan

tindak lanjut, hingga pengenaan ganti kerugian negara.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973

tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara

Pemeriksa dalam melakukan tugasnya memerlukan standar sebagai acuan dalam

melakukan pemeriksaan. Dengan adanya standar ini diharapkan hasil pemeriksaan Badan

9

Pemeriksa Keuangan dapat lebih berkualitas dan member nilai tambah yang positif bagi

perkembangan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

C. Otoritas Pelaksana Pemeriksaan Keuangan Negara.

Siapakah otoritas yang melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara di Indonesia?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa lembaga

negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 disebutkan mengenai pengertian dari

pemeriksa yakni orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraph sebelumnya adalah pemeriksa yang

melakukan pemeriksaan bisa berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan juga pemeriksa

yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas nama

Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pernyataan yang terakhir, hal tersebut dimungkinkan

karena di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 9 diatur mengenai kewenangan

Badan Pemeriksa Keuangan untuk menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di

luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa

Keuangan. Salah satu penerapannya adalah audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Jembrana di propinsi Bali. Audit atas laporan keuangan Jembrana dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik lantaran laporan keuangan Jembrana merupakan yang terbaik di propinsi

Bali. Badan Pemeriksa Keuangan sendiri akan menetapkan standar-standar audit yang harus

diikuti oleh Kantor Akuntan Publik tersebut.8

D. Jenis-Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pemeriksaan keuangan negara tidak hanya menyangkut pemeriksaan atas tanggun g

jawab keuangan negara saja. Pemeriksaan keuangan negara juga mencakup pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara. Ada sebuah pendapat menarik dari Arifin P. Soeria Atmadja,

seorang Guru Besar Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, tentang lingkup pemeriksaan keuangan negara9. Beliau menyatakan

8 Gede Yasa. BPK Tugaskan KAP Audit Keuangan Jembrana. Dapat dilihat di

http://www.jembranakab.go.id/detail_berita.php?action=detail&newsid=171 (diakses pada 2 September 2009) 9 Arifin P. Soeria Atmadja. Konservatisme Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Maret 2005. Dapat dilihat di

http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4557

10

bahwa dengan adanya legitimasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang merubah fungsi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak hanya

ditujukan pada tanggung jawab keuangan, tetapi juga pengelolaan keuangan negara akan

menciptakan disorientasi fungsi BPK yang melebar ke segala arah dalam melakukan

pemeriksaan keuangan negara. Ia berpendapat bahwa disorientasi fungsi tersebut akan

mengakibatkan melemahnya rentang kendali (spent of control), inmodernisasi,

penyalahgunaan wewenang, dan menjadi tidak tanggap terhadap munculnya penyimpangan

keuangan negara secara efektif. Menurut beliau, hal ini hanya akan mendorong

ketidakberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjangkau segi strategis tanggung

jawab keuangan negara dibandingkan berkutat menjelajah segi teknis pengelolaan keuangan

negara.

Pendapat dari Arifin P. Soeria Atmadja tersebut nampaknya tidak sepenuhnya benar.

Karena hingga saat ini Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dengan baik dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan

keuangan negara yang diperluas sehingga mencakup aspek pengelolaan, meskipun menambah

beban kerja dari Badan Pemeriksa Keuangan namun tidak mengurangi profesionalitas badan

ini dalam melaksakan pemeriksaan keuangan negara yang hingga saat ini masih terus

memberikan kontribusinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemeriksaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara meliputi:

1. Pemeriksaan keuangan.

2. Pemeriksaan kinerja.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Apa pengertian dari masing-masing jenis pemeriksaan tersebut, apa saja karakteristik

dari tiap jenis pemeriksaan dan apa saja contoh dari tiap jenis pemeriksaan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai ketiga jenis pemeriksaan akan dijawab di dalam

Bab III mengenai pembahasan.

11

BAB III

PEMBAHASAN

A. Jenis dan Karakteristik Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan keuangan negara meliputi tiga jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berikut ini akan

dipaparkan lebih lanjut mengenai ketiga jenis pemeriksaan tersebut berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan lainnya, termasuk Petunjuk

Pelaksanaan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

1. Pemeriksaan keuangan.

a. Pengertian pemeriksaan keuangan.

Secara sederhana pemeriksaan keuangan diartikan sebagai pemeriksaan atas laporan

keuangan. Laporan keuangan yang diperiksa adalah laporan keuangan pemerintah pusat dan

laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Badan

Pengawas Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran

informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan pemerintah. Opini tersebut dibuat oleh

Badan Pemeriksa Keuangan yang intinya menyimpulkan apakah laporan keuangan yang

diperiksa telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau bas is akuntansi komprehensif selain prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Tujuan pemeriksaan keuangan.

Tujuan dari pemeriksaan keuangan adalah untuk menilai kewajaran pelaporan keuangan

entitas yang diperiksa. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material.

c. Lingkup pemeriksaan keuangan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan atas

laporan keuangan pemerintah. Di dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan

disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan ini terdiri dari:

1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4) Laporan Keuangan Bank Indonesia.

5) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

12

6) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

7) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

8) Laporan Keuangan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ternyata objek yang menjadi pemeriksaan keuangan mencakup delapan butir mulai,

mencakup juga laporan keuangan Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

d. Metodologi pemeriksaan keuangan.

Metodologi yang digunakan oleh pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga tahap

pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan diakhiri

dengan pelaporan hasil pemeriksaan. Lebih lanjut mengenai metodologi pemeriksaan

keuangan dapat dilihat di gambar III.1.

Keberhasilan atas proses pemeriksaan keuangan dinilai dengan menggunakan standar

pemeriksaan keuangan negara, panduan manajemen pemeriksaan, dan harapan penugasan.

Harapan penugasan ini diperoleh oleh pemeriksa dari pemberi tugas.

Gambar III.1 Metodologi Pemeriksaan Keuangan

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan

13

e. Gambaran mengenai implementasi pemeriksaan keuangan.

Contoh pelaksanaan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan

pemerintah pusat. Laporan keuangan tersebut merupakan sebuah media pertanggungjawaban

yang diberikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum diberikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, laporan keuangan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang,

harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa

yang independen. Laporan hasil pemeriksaan beserta opini atas laporan keuangan tersebut

kemudian dijadikan satu dengan laporan keuangan pemerintah pusat.

2. Pemeriksaan kinerja.

a. Pengertian pemeriksaan kinerja.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan

kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

terdiri dari pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektivitas. Selain itu

pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga perlu

dilaksanakan dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja.

INTOSAI mengartikan audit kinerja sebagai pemeriksaan yang independen atas

efisiensi dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi, dengan memperhatikan aspek

ekonomi dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan.

Dari kedua pengertian di atas ada tiga buah kata yang persis selalu ada dalam susunan

kata-kata penyusun pengertian pemeriksaan kinerja yakni efisiensi, efektivitas, dan juga

ekonomi. Tiga hal tersebut merupakan aspek-aspek yang digunakan dalam melakukan

pemeriksaan kinerja. Bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif,

dan efisien. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya berhubungan erat dengan pengertian input,

output, dan outcome. Hubungan ketiganya dapat dilihat di gambar III.2.

Gambar III.2

Hubungan Input, Output, dan Outcome

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja

14

Ekonomi merupakan margin antara sumber daya dengan input. Ekonomi berarti biaya

yang digunakan seminimal mungkin namun tetap menjaga kualitas. Organisasi yang

ekonomis memperoleh input pada kualitas dan kuantitas yang tepat, dengan harga termurah.

Efisiensi merupakan hubungan antara output dengan input. Organisasi yang efisien akan

menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal. Sedangkan efektif berhubungan

dengan pencapaian tujuan. Efektivitas terkait dengan output yang dihasilkan dengan tujuan

yang ingin dicapai (outcome).

b. Tujuan pemeriksaan kinerja.

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk menilai apakah entitas atau organisasi

menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tujuan lebih lanjut dari

pemeriksaan kinerja ini adalah untuk mendorong ke arah perbaikan sesuai dengan pernyataan

yang dibuat oleh INTOSAI karena pemeriksaan jenis ini menghasilkan temuan, simpulan, dan

rekomendasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan

kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung

jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan

pertanggungjawaban publik. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil dan efektivitas program

serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

1) Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai.

2) Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.

3) Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuan pengadaan yan sehat.

c. Lingkup pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja ini dapat dilaksanakan sebagai tahapan selanjutnya setelah

pemeriksaan keuangan dilaksanakan10

. Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas

fungsi instansi pemerintah aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas11

. Implementasi dari

pemeriksaan kinerja ini misalnya adalah audit lingkungan, audit kinerja lembaga misalnya

pemeriksaan kinerja rumah sakit, dan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan. Lingkup

pemeriksaan kinerja ini akan ditentukan lebih lanjut di dalam proses perencanaan

pemeriksaan (lihat gambar III.3).

d. Metodologi pemeriksaan kinerja.

10

Romi Suryana, “Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK: Sebuah Wewenang dan Tanggung Jawab demi

TercapainyaTransparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan Negara,” Majalah Pemeriksa No 115

(November-Desember 2008), hal. 44. 11

Bambang Pramudya, 10 Agustus 2008, dapat dilihat di

http://www.bpkp.go.id/forumjfa/?mod=tanyajawab&action=view&start=0&id=415

15

Metodologi pemeriksaan kinerja dibagi menjadi tiga siklus sama seperti halnya pada

pemeriksaan keuangan yakni, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan

pelaporan pemeriksaan. Lebih jauh tentang metodologi pemeriksaan kinerja dapat dilihat di

gambar III.3.

Gambar III.3 Metodologi Pemeriksaan Kinerja

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksa Keuangan

e. Gambaran mengenai implementasi pemeriksaan kinerja.

Contoh pelaksanaan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan kinerja atas program

rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias tahun 2006/2007.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias dilaksanakan

oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-

16

Nias). Pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kinerja empat bidang

yakni, bidang transportasi udara, pendidikan dan kesehatan, permukiman dan perumahan,

agama, sosial dan budaya.12

Contoh lainnya adalah pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan masyarakat tahun

anggaran 2004 pada pemerintah kota Bandar Lampung. Pemeriksaan dilakukan khususnya

pada pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Puskesmas

Pembantu dalam wilayah kota Bandar Lampung. Salah satu tujuan pemeriksaan kinerjanya

adalah untuk menilai apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah

dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sasaran dari pemeriksaan ini diantaranya

adalah kegiatan yang berhubungan langsung pelayanan kesehatan masyarakat yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan unit kerja lainnya. Sasaran

lainnya adalah biaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada pusat-pusat kesehatan

seperti Dinas Kesehaan, RSUD, Puskesmas, dan unit kerja lainnya.13

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Pengertian pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan dengan tujuan tertentu

adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Laporan hasil

pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Pemeriksaan ini dapat bersifat

eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini

antara lain meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan,

pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal.

Standar yang digunakan untuk setiap pekerjaan lapangan dan pelaporan adalah standar

atestasi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia kecuali ditentukan lain. Jasa atestasi

diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen

dan kompeten tentang sesuatu pernyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan14

.

b. Tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menurut Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara adalah untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Misalnya, pemeriksaan atas hasil belanja daerah. Salah satu tujuan dilakukannya pemeriksaan

12

Aceh-Eye, BPK Beri Nilai Terbaik untuk Laporan Keuangan BRR 2007, dapat dilihat di http://www.aceh-

eye.org/a-eye_news_files/a-eye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID=9589 13

Badan Pemeriksa Keuangan Palembang, Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tahun Anggaran 2004 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. 14

Dapat dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Atestasi

17

dengan tujuan tertentu atas hasil belanja daerah antara lain menentukan sistem pengendalian

intern yang berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, baik terhadap laporan keuangan

maupun terhadap pengamanan atas kekayaan15

.

c. Lingkup pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain yang

berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem

pengendalian intern.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat berbentuk eksaminasi, reviu, dan prosedur

yang disepakati. Apa yang dimaksud dengan eksaminasi, reviu, dan prosedur yang disepakati.

Eksaminasi adalah pengujian yang memadai untuk menyimpulkan dengan tingkat keyakinan

positif bahwa suatu asersi telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai

dengan kriteria. Reviu adalah pengujian yang memadai untuk menyataka simpulan dengan

tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan

yang dilaksanakan menunjukan bahwa pokok masalah tidak didasari kriteria atau suatu asersi

tidak disajikan dalam semua hal yang material sesuai kriteria. Prosedur yang disetujui adalah

pengujian yang memadai untuk menyatakan kesimpulan atas hasil pelaksanaan prosedur

tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap suatu pokok masalah.

d. Metodologi pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Serupa dengan dua jenis pemeriksaan sebelumnya, pendekatan metode yang digunakan

dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga terdiri dari tiga tahapan, yakni perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi. Ringkasan mengenai metodologi pemeriksaan dengan tujuan

tertentu dapat dilihat di gambar III.4.

15

Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah (PDTT) 2004-2005 di Kabupaten

Bangkalan, Mei 2006

18

Gambar III.4

Metodologi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Dari gambar III.4 dapat dilihat bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi tiga

garis besar tahapan yang terdiri dari 11 langkah.

e. Gambaran mengenai implementasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Contoh implementasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan adalah pemeriksaan atas belanja daerah (audit dengan tujuan

tertentu) tahun anggaran 2004/2005 pada Kabupaten Bangkalan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan di Surabaya. Tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini salah satunya adalah

untuk menentukan apakah sistem pengendalian intern yang berkaitan dengan belanja daerah,

baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan kekayaan, telah dirancang dan

dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Sedangkan sasaran

pemeriksaannya adalah pelaksanaan sistem penendalian intern dan kepatuhan terhadap

undang-undang yang berlaku dalam pelaksanaan belanja daerah.

19

Contoh lainnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja

daerah tahun anggaran 2006/2007 pada Propinsi Papua. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk

menentukan apakah kegiatan belanja daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan dan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas. Lingkup

pemeriksaannya meliputi pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah 20606/2007 di bidang

kesehatan, pendidikan dan pengajaran, dan bidang infrastruktur pada Dinas Kesehatan,

Pendidikan, dan Pekerjaan Umum.

B. Alur Pikir Penentuan Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara

Di subbab sebelumnya telah diberikan deskripsi mengenai tiap jenis pemeriksaan

keuangan negara dari pengertian, tujuan, lingkup, metodologi, dan contoh penerapan dan hasil

pemeriksaan. Dan di subbab ini akan diberikan sebuah alur berpikir bagaimana menentukan

jenis pemeriksaan sebagaimana tampak di gambar III.5. Mungkin rekan pembaca masih

bingung mengenai ketiga jenis pemeriksaan keuangan negara yang telah disebutkan

sebelumnya. Namun dengan melihat dan memahami alur berpikir ini, rekan pembaca akan

lebih dapat membedakan antara pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Gambar III.5

Alur Pikir Penentuan Jenis Pemeriksaan

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

20

Dari gambar III.5 diapat dilihat sebuah alur berpikir untuk menentukan jenis

pemeriksaan yang akan dilakukan. Semuanya berawal dari tahap penentuan tujuan

pemeriksaan. Tujuan apa yang ingin kita capai dengan dilakukannya pemeriksaan. Apakah

tujuannya memberikan opini atas laporan keuangan, apabila jawabannya “ya” maka dilakukan

pemeriksaan keuangan, namun apabila “tidak” maka pertanyaan selanjutnya muncul yakni

apakah harus melakukan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan

kinerja. Apabila jawabannya “ya” maka pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan

kinerja, namun apabila “tidak” maka dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian muncul pertanyaan baru yakni apakah ada prosedur yang disepakatu dengan pihak

lain, apabila jawabannya “ya”, maka dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang

bersifat agreed upon procedures. Apabila tidak, muncul pertanyaan baru yakni apakah

keyakinan yang tinggi dibutuhkan, apabila jawabannya “ya”, maka dilakukan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu yang bersifat eksaminasi, dan apabila “tidak”, maka dilaksanakan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat reviu.

21

BAB IV

KESIMPULAN

Pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara salah satunya

dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk menilai hasil pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan pemeriksaan

oleh lembaga independen yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan selaku lembaga

pemeriksa independen bagi pemerintah.

Pemeriksaan keuangan negara saat ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan atas

tanggung jawab keuangan saja tetapi juga meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

negara. Dengan perluasan fungsi tersebut, beban yang diemban oleh Badan Pemeriksa

Keuangan-pun menjadi semakin besar.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi tiga jenis

pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu. Kedua jenis pemeriksaan terakhir ke depannya akan semakin mendapatkan

perhatian tanpa mengurangi perhatian atas pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan

adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan adalah

opini kewajaran pelaporan keuangan. Pemeriksaan kinerja dapat diartikan sebagai

pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan suatu program oleh suatu organisasi yang mencakup

tiga buah aspek pemeriksaan yakni, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil pemeriksaan

kinerja dapat berupa temuan, simpulan, dan rekomendasi Sedangkan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dapat berupa eksaminasi, reviu, dan prosedur yang

disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini menghasilkan simpulan atas hal yang

diperiksa.

Kemudian untuk lebih memahami dalam menggolongkan sebuah pemeriksaan termasuk

ke dalam jenis pemeriksaan apa, maka perlu bagi kita untuk memahami alur pikir untuk

menentukan jenis pemeriksaan. Dengan kita memahami alur pikir tersebut maka kita dapat

mengetahui apakah pemeriksaan A merupakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,

atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

22

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, Arifin P. Soeria. 2005. Konservatisme Pemeriksaan Keuangan Negara.

http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4557

(diakses pada 1 September 2009)

Badan Pemeriksa Keuangan Palembang. 2006. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2004 pada Pemerintah Kota Bandar

Lampung.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2006. Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah (PDTT) 2004-

2005 di Kabupaten Bangkalan.

BPK Beri Nilai Terbaik untuk Laporan Keuangan BRR 2007. Aceh-Eye. 2009.

http://www.aceh-eye.org/aeye_news_files/aeye_news_bahasa/news_item.asp?NewsID

=9589 (diakses pada 2 September 2009)

Pramudya, Bambang. Tanya Jawab Rencana Kerja JFA. Forum JFA. 10 Agustus 2008.

http://www.bpkp.go.id/ forumjfa/?mod=tanyajawab&action=view&start=0&id=415.

(diakses pada 2 September 2009).

Suryana, Romi. 2008. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK: Sebuah Wewenang dan

Tanggung Jawab demi TercapainyaTransparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Keuangan Negara, Majalah Pemeriksa No. 115 Edisi November-Desember 2008, 44.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wikipedia. Jasa Atestasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Atestasi (diakses pada 3 September

2009)

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara. http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/08/herlambang-

pertanggungjawaban-keuangan-negara1.pdf (diakses pada 1 September 2009).

Yasa, Gede. BPK Tugaskan KAP Audit Keuangan Jembrana. http://www.jembranakab.go.id/

detail_berita.php?action=detail&newsid=171 (diakses pada 2 September 2009)

jenis pemeriksaan keuangan negara

Documents