Pajak Penghasilan Pasal 22

Oleh :

I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak. BKP.

Politeknik Negeri Bali

2011

http://elearning.pnb.ac.id

www.nyomandarmayasa.com

Sub Topik

1. UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 22

2. Pemungut PPh Pasal 22

3. PPh Pasal 22 Impor

4. PPh Pasal 22 Bendaharawan

5. PPh Pasal 22 Migas

6. PPh Pasal 22 Industri Tertentu

7. PPh Pasal 22 Pedagang

Pengumpul

Tujuan

Memberikan pemahaman kepada

mahasiswa agar mahasiswa

mengetahui :

Pengertian-pengertian berkaitan

dengan PPh Pasal 22.

Pemungut PPh Pasal 22.

Tarif PPh Pasal 22.

Perhitungan PPh Pasal 22.

UU No. 36 Tahun 2008-Pasal 22

a. Bendahara pemerintah untuk

memungut pajak sehubungan dengan

pembayaran atas penyerahan barang

b. Badan-badan tertentu untuk memungut

pajak dari Wajib Pajak yang melakukan

kegiatan di bidang impor atau kegiatan

usaha di bidang lain

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk

memungut pajak dari pembeli atas

penjualan barang yang tergolong

sangat mewah

Pemungut PPh Pasal 22

PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 11. Bank Devisa & Dirjen Bea Cukai

2. Direktorat Jenderal Anggaran,

Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah

3. BUMN/BUMD

4. BI, PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset),

Bulog, PT. Telkom,PT. PLN,PT. Garuda

Indonesia,PT. Indosat, PT. Krakatau

Steel,PT. Pertamina, Bank BUMN

5. Industri Semen, Baja, Otomotif, Rokok,

Kertas

6. Pertamina

7. Industri dan Pengekspor sektor perhutanan,

perkebunan, pertanian, dan perikanan

PPh Pasal 22 ImporPMK 154/PMK.03/2010

PPh Pasal 22 atas impor TIDAK

FINAL

Dipungut oleh Bank Devisa atau Ditjen

Bea dan Cukai

Importir dengan Angka Pengenal Impor

(API) : 2.5 % X Nilai Impor

Importir tanpa Angka Pengenal Impor

(API) : 7.5 % X Nilai Impor

Barang yang tidak dikuasai (dilelang) :

7.5 % X Harga Jual Lelang

PMK 08/PMK.03/2008 dicabut

dengan PMK 154/PMK.03/2010

Pungutan PPh pasal 22 atas impor :

Kedelai, gandum, tepung terigu oleh

Importir yang menggunakan API

sebelumnya 2.5 % menjadi 0,5 % dari

nilai impor

Untuk Importir yang tanpa API tetap

7,5 % dari nilai impor

PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 2

(Ayat 2) : Nilai Impor

1. Cost

2. Insurance & Freight (CIF)

3. Bea Masuk

4. Pungutan lainnya (sesuai

ketentuan perundang-undangan

pabean dibidang impor)

Contoh PPh Pasal 22 atas Impor

Importir yang telah memiliki API

mengimpor mesin dari China dengan

harga U$ 100.000 kurs BI Rp. 9.900 dan

Kurs Menteri Keuangan Rp. 10.000.

Biaya tambahan yang muncul adalah :

a. Insurance & Freight : Rp. 50.000.000

b. Bea masuk 5 % dari CIF

c. Biaya Instalasi Rp. 25.000.000

d. Biaya perawatan selama setahun Rp.

75.000.000

Berapakah PPh pasal 22 yang terutang ?

Jawaban :

Cost Mesin = $ 100.000 x Rp. 10.000 (KMK)

= Rp. 1.000.000.000

IF = Rp. 50.000.000

CIF = Rp. 1.050.000.000

Bea masuk = 5 % X Rp. 1.050.000.000

= Rp. 52.500.000

Total Nilai Imor = Rp. 1.102.500.000

PPh Pasal 22 Impor (API)

= 2.5 % X Rp. 1.102.500.000

= Rp. 27.562.500

PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 5

PEMUNGUTAN

1. PPh Pasal 22 atas impor dilunasi

bersamaan dengan Bea Masuk.

2. Pemungutan dengan penyetoran

langsung oleh Importir atau

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke

kas negara melalui Kantor Pos, bank

devisa, atau bank yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan

4. Surat Setoran Pajak (SSP) yang

berlaku sebagai Bukti Pemungutan

Pajak

With Holding System PPh Pasal 22Pihak I : Importir

Arsip SSP 1 sedangkan SSP 3 dilaporkan ke

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat WP

(Importir Terdaftar)

Pihak II : KPP dan Kantor Pos

Kantor Pos (mengambil SSP lembar 2 dan 4,

yang disetor oleh DJB & C)

Pihak III : DJB & C

Menyetor PPh Pasal 22 Impor ke Kantor Pos

menggunakan SSP rangkap 5, SSP lembar

ke 5 (arsip) lembar 1 & 3 diserahkan ke WP

(Importir) sebagai bukti pungut.

PPh Pasal 22 Bendaharawan

PMK 154/PMK.03/2010 Pasal 1

Pemungut Pajak :

1. Direktorat Jenderal Anggaran,

Bendaharawan Pemerintah

Pusat/Daerah

2. BUMN/BUMD

3. BI, PT. PPA (Perusahaan Pengelola

Aset), Bulog, PT. Telkom, PT PLN, PT.

Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT.

Krakatau Steel, PT. Pertamina, Bank

BUMN

PMK 154/PMK.03/2010, Pasal 3 (Ayat 4)

(Pengecualian Tanpa SKB)• Impor kembali (re-impor)

• Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak,

berkenaan dengan:

– Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

– Pembayaran untuk pembelian bahan bakar

minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM

dan benda-benda pos.

• Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau

beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan

Logistik (BULOG);

• Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan

dengan penggunaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

PMK 154/PMK.03/2010

Administrasi PPh Pasal 22 Bendaharawan

Tarif : 1.5 % X Harga Pembelian atau DPP

PPN

PPh Pasal 22 Bendaharawan bersifat TIDAK

FINAL

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat

pembayaran.

Pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut

Pajak atas nama Rekanan, ditandatangani

oleh pemungut pajak disetor ke bank

persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Penyetoran menggunakan formulir SSP yang

berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

Contoh PPh Pasal 22 Bendaharawan

1. Bank Mandiri membayar tagihan

listrik sebesar Rp. 2.500.000

kepada PT. PLN

2. Bank Mandiri membeli kertas dari

PT. Kertas sebesar Rp. 5.500.000

(termasuk PPN)

3. Bank Mandiri membeli satu unit

meja seharga Rp. 1.900.000

(belum termasuk PPN)

Jawaban :1. Pembayaran tagihan listrik dikecualikan (tidak

terutang PPh pasal 22)

2. Bank Mandiri memungut PPh Pasal 22

sebesar = 1.5 % X (100/110X Rp. 5.500.000)

PPh Pasal 22 = Rp. 75.000

Disetor ke bank persepsi menggunakan

SSP atas nama PT. Kertas

PT. Kertas mendapatkan SSP sebagai

bukti potong PPh pasal 22.

3. PPh Pasal 22 = 1.5 % X Rp. 1.900.000

PPh Pasal 22 = 28.500

Batasan Rp. 2.000.000, sedangkan harga

meja Rp. 1.900.000 (sebelum PPN)

sehingga jumlah pembayaran adalah Rp.

2.090.000 melebihi Rp. 2.000.000

PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Migas

• PMK 154/PMK.03/2010 (produsen atau

importir bahan bakar minyak, gas, dan

pelumas ditunjuk sebagai Pemungut PPh

Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak,

gas, dan pelumas.

• Pemungutan PPh Pasal 22 kepada

penyalur/agen bersifat FINAL

• Pemungutan PPh Pasal 22 kepada selain

penyalur/agen bersifat TIDAK FINAL

• PPh Pasal 22 dipungut pada saat penerbitan

Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery

Order)

• Penyetorannya dilakukan oleh Pemungut

Pajak atas nama Pembeli ke bank persepsi

atau Kantor Pos.

Jenis ProdukSPBU

Pertamina

SPBU

Swastanisasi

Premium 0,25 %0.3 %

Solar0,25 % 0.3 %

Premix / Super TT0,25 % 0.3 %

Minyak Tanah 0.3 %

Gas LPG0.3 %

Pelumas0.3 %

Tarif PPh Pasal 22 Migas :

PPh Pasal 22 Industri Tertentu

• Pemungut PPh Pasal 22 adalah

– Industri semen

– Industri rokok

– Industri kertas

– Industri baja

– Industri otomotif

• PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat

penjualan.

• Pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara

dipungut dan disetor oleh Pemungut Pajak atas

nama WP ke Bank persepsi atau kantor pos.

• Pemungut Pajak menyetor secara kolektif dengan

menggunakan formulir SSP dan menerbitkan Bukti

Pemungutan PPh Pasal 22.

Jenis

IndustriTarif PPh Pasal

22Sifat

Industri Baja 0.3 % X DPP PPN Tidak Final

Industri Otomotif 0.45 % X DPP PPN Tidak Final

Industri Semen 0.25 % X DPP PPN Tidak Final

Industri Rokok0.15 % X Harga

BandrolFinal

Industri Kertas 0.1 % X DPP PPN Tidak Final

Tarif PPh Pasal 22 Industri Tertentu :

PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul

• Atas pembelian bahan-bahan untuk

keperluan industri atau ekspor dari

pedagang pengumpul oleh industri dan

eksportir yang bergerak dalam sektor

perhutanan, perkebunan, pertanian, dan

perikanan terutang PPh Pasal 22

• Besarnya PPh Pasal 22 = 0.5 % X Harga

Pembelian (4 Juli 2001)

• Besarnya PPh Pasal 22 = 0.25 % X Harga

Pembelian (31-08-2010)

PMK 154/PMK.03/2010

Kesimpulan

Pengelompokan PPh Pasal 22 :

1. PPh Pasal 22 Impor

2. PPh Pasal 22 Bendaharawan

3. PPh Pasal 22 Migas

4. PPh Pasal 22 Industri Tertentu

5. PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul

Daftar Pustaka• IKPI, 2009, Kumpulan Soal & Jawab Ujian

Sertifikasi Konsultan Pajak "A", PT Cipta

Bina Parama, Jakarta

• IKPI, 2011, Rangkuman Undang-Undang

Perpajakan, PT Cipta Bina Parama, Jakarta

• Mardiasmo, 2009 , Perpajakan , Edisi Revisi,

Andi Yogyakarta

• Taf Consulting, 2008, Executive Tax

Program Pendidikan Pajak Terapan

Komprehensif Brevet A-B-C, PT. Taf

Consulting, Jakarta