Susilo B YudhoyonoPresiden RI

2 | Politik & HAM SABTU, 18 DESEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

MI/M IRFAN

RAPAT Paripurna DPR yang beragendakan pengesahan RUU Partai Politik seolah berubah menjadi forum pengadilan ter-hadap Mendagri Gamawan Fauzi.

Setelah Wakil Ketua DPR Pramono Anung (F-PDIP) mem-buka rapat dan membacakan surat yang masuk, di antaranya tentang RUU DIY, anggota DPR Aria Bima (F-PDIP) menginte-rupsi dan menilai Mendagri tidak bijak menghadapi persoalan Yogya. Berbagai tanggapan disampaikan pembaca melalui Mediaindonesia.com, interupsi@mediaindonesia.com, serta facebook Harian Umum Media Indonesia. Berikut petikannya.

Kok tidak DemokratisSIKAP 6 fraksi DPRD justru dinilai oleh pemerintah tidak mewakili 5 juta warga DIY. Ditambah, 15 ribu massa di luar kantor DPRD DIY kok masih dianggap tidak demokratis? Mau demokrasi bagaimana lagi?

Ariansh Anshar

Tidak Perlu KecewaSEYOGIANYA Mendagri tidak perlu kecewa dengan interupsi anggota dewan. Karena persoalan yang dibahas kan pengesahan RUU Parpol! Kok mau me-nanggapi soal RUU DIY yang baru mulai akan diba-has.

Perisai Nusantara

Dewan Cari MukaSEBENARNYA yang merusak sistem pemerintahan ya dewan. Rakyat sudah enggak ada yang percaya dewan. Bisanya menghujat, tapi enggak bisa kasih solusi. Wakil rakyat itu hanya untuk kepentingan kelompok sama individu.

Djoko Darmanto

Cari DalihINI adalah bukti pemerintah, yang diwakili oleh Mendagri tidak mau mendengar suara rakyat dan hanya berkutat sekitar dalih pembenaran diri sendiri. Sudah waktunya pemerintah sadar dan mengerti arti demokrasi, dan berbuat konsisten sesuai prinsip yang dianut dan disetujui bersama.

Kahar Zakir

Banyak Hujatan

AKHIRNYA Mendagri bungkam juga. Belajarlah se-jarah, Pak. Jangan malah bikin sejarah yang dihujat orang banyak. Terlalu banyak hujatan dari rakyat untuk Mendagri

Amilia Mastra

INTERUPSI Jangan Sibuk Cari PembenaranPENGANTAR

Selengkapnya di mediaindonesia.com

Pemerintah Benturkan DPRD DIY dan Rakyat

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan sikapnya untuk berpihak pada

penetapan Sri Sultan Hameng-ku Buwono sebagai Gubernur DIY.

Apalagi pemerintah telah memasukkan draf RUUK DIY kepada DPR, dan tetap ber-keras bahwa kepala daerah DIY ditentukan melalui pemilihan di DPRD. Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy mengungkap-kan rumusan itu bakal me ng-adu masyarakat DIY dengan DPRD.

“Yang saya lihat, pemerintah justru melempar konflik ke DPRD. Karena masyarakat masih menolak konsep peme-rintah,” tegasnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Romahurmuzy, gerakan untuk mendukung penetapan telah menjadi gerak-an semesta.

Ia mengaku mendapat lapo-ran masyarakat DIY kini meng-gelar lomba spanduk dukungan

untuk penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur DIY.

“Kalau kewenangan pemilih-an gubernur ke DPRD DIY se-perti dalam draf RUUK DIY, penolakan masyarakat akan berhadapan dengan DPRD.”

Ia membantah sekretariat bersama (sekber) parpol mitra koalisi pendukung pemerintah sudah memutuskan untuk mendukung konsep keistime-waan pemerintah melalui RUUK DIY.

Partai Amanat Nasional (PAN) justru menyatakan be-lum bersikap soal polemik DIY meski Ketua Harian Sekber Partai Koalisi Aburizal Bakrie menyatakan sekber akan satu suara dengan pemerintah. PAN merupakan satu dari enam fraksi DPR yang bergabung dalam koalisi.

“Kita tidak tahu di mana perubahannya, masih wait and see. Kami akan dalami lebih jauh yang penting agar RUU itu jangan sampai menabrak UUD,” kata Wakil Ketua Komi-si II DPR dari F-PAN Hakam Naja.

Ia menyatakan sekber perlu duduk bersama sebelum me-nentukan sikap soal DIY.

“Setgab perlu duduk bersa-ma satu putaran lagi setelah draf resmi dikirim,” cetusnya.

Begitu juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus mencari formula tengah untuk DIY.

“Sikap kami tentang masalah Yogya sudah didek larasikan bahwa ini kan keputusan poli-tik. Itu ada dua sisi, efektivitas dan efi siensi penyelenggaraan pemerintahan dan aspirasi masyarakat. Dua-duanya harus diformulasikan. Harus ada formula tengah untuk kedua-nya. Tidak bisa hanya melihat dari satu sisi,” tegas Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaaq.

Salah satu formula yang di-tawarkan PKS adalah merinci aturan penetapan Sultan seba-

gai gubernur dengan tetap memasukkan pemilihan seba-gai alternatif jalan keluar untuk kondisi tertentu.

Ia menilai pemilihan diper-lukan jika sewaktu-waktu Sul-tan sudah tidak lagi meng-inginkan posisi gubernur.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah sekber akan mendukung pemilihan, sesuai dengan ide dari pemerin-tah. “Belum ke arah sana karena Pak Ical (Aburizal Bakrie) belum membicarakan. Kecuali kemu-dian rancangan sudah diproses di DPR,” tuturnya.

Ia menjelaskan sesuatu yang wajar jika Aburizal menyata-kan hal tersebut karena forum sekber digunakan untuk men-dapatkan titik temu atas suatu masalah, termasuk Yogya.

Pertemuan itu terdapat pada kesepahaman bahwa keistime-waan Yogyakarta harus diper-tahankan dalam bingkai NKRI tetapi hal itu tidak boleh me-nentang UUD.

Ketua Umum Partai Demo-krat Anas Urbaningrum me-ngatakan, pembahasan sekber mengenai RUUK DIY belum fi nal. Demokrat berharap sek-ber satu suara mengenai RUU tersebut. (Din/*/R-2)

bhawono@mediaindonesia.com

Parpol yang bergabung dalam sekber mitra koalisi pendukung pemerintah belum sependapat terkait RUU DIY.

Aryo Bhawono

Yang saya lihat, pemerintah justru melempar konflik ke DPRD.’’

RomahurmuzySekretaris Fraksi PPP

BANYAK KURSI KOSONG: Penutupan masa Rapat Paripurna DPR 2010 diwarnai ketidakhadiran ratusan anggota dewan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Dari 560 anggota dewan, hanya 307 yang hadir saat sidang dibuka, selebihnya 253 orang tidak hadir.

Target Tinggi Prolegnascuma buat Cari Untung

Isu Politik di East Asia Summit

DPR diduga cuma ingin men-dapatkan keuntungan pribadi secara halal sehingga mema-sang target tinggi Program Le gislasi Nasional (Proleg-nas).

Direktur Monitoring, Advo-kasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri di Jakarta, kemarin, mengatakan jika tar-get Prolegnas tinggi, tentu ber-pengaruh pada penyesuaian anggaran.

Bentuk keuntungan pribadi itu, imbuh dia, seperti tunjang-an atau uang rapat dalam pem-bahasan legislasi.

“Sehingga, makin banyak rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas, makin banyak benefi t-nya. Apalagi ka-lau pakai studi banding ke luar negeri. Jadi, anggota DPR bisa mendapat keuntungan tambah-

an secara halal,” katanya. Ketua DPR Marzuki Alie

dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, kemarin, mengakui penuntasan pembahasan legis-lasi di DPR selama 2010 masih jauh dari harapan. DPR baru mampu menuntaskan 16 ran-cangan undang-undang (RUU) dari target 70 RUU.

“Dalam penyusunan priori-tas Prolegnas tahun 2010, ca-paian masih jauh dari yang diharapkan.” kata Marzuki.

Ia berkilah, penyusunan prioritas Prolegnas 2010 meru-pa kan penyusunan Prolegnas perdana oleh anggota DPR periode 2009-2014. Sehingga, pada awal 2010, mereka masih disibukkan dengan penyusun-an draf RUU ataupun naskah akademik.

Anehnya, DPR tetap me-masang target tinggi untuk

pembahasan legislasi pada 2011. Seperti pernah diungkap-kan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono, DPR memiliki target menuntas-kan 91 RUU.

Jumlah itu terdiri dari 16 RUU prioritas 2010 yang sudah masuk pembahasan tingkat I, 5 RUU prioritas 2010 yang se-dang diharmonisasi, dan 70 RUU Prolegnas 2011.

Rapat Paripurna DPR, ke-marin, sekaligus menutup masa persidangan kedua DPR 2010-2011. Sehingga, DPR kem-bali memasuki masa reses yang berlangsung hingga 9 Januari.

Dalam rapat paripurna itu, masih banyak anggota dewan yang membolos. Rapat dibuka setelah 307 dari 560 anggota dewan mengisi absensi. Arti-nya, sebanyak 253 anggota yang tidak hadir. (Ant/P-1)

ISU-ISU politik akan lebih re-levan dalam dialog ketika In-donesia menjadi ketua ASEAN dan tuan rumah East Asia Sum-mit 2011. Apalagi anggota East Asia Summit (EAS) bertambah menjadi 18 negara dengan masuknya Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

“Untuk East Asia Summit di Indonesia tahun depan itu juga menandai kehadiran atau ber-gabungnya dua negara lain, yaitu AS dan Rusia, di samping 16 anggota yang ada. Forum ini akan sekaligus lebih relevan untuk mendialogkan isu-isu politik dan keamanan di ka-wasan Asia,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan sidang kabi-net paripurna di kantor Presi-den, Jakarta, kemarin. Dalam sidang tersebut hadir juga Sekjen ASEAN Surin Pitsu-wan.

Selaku tuan rumah, kata Presiden, Indonesia memiliki tradisi menjadi tuan rumah yang baik, sukses sebagai pe-nyelenggara baik secara materi maupun hasil dari pertemuan.

EAS direncanakan berlang-sung pada tahun depan yang akan dihadiri Presiden AS Ba-rack Obama dan Presiden Ru-sia Dmitry Medvedev.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

menjelaskan mengenai pelak-sanaan ASEAN Summit yang di ren ca nakan berlangsung di Indonesia sebanyak dua kali, April dan Oktober atau No-vember 2011.

Dalam ASEAN Summit yang bertema ASEAN community in a global community of nations, lanjutnya, ada sejumlah tan-tang an yang dibahas, seperti ekonomi, sosial budaya, dan pentingnya peran ASEAN.

“Sekjen ASEAN memapar-kan peran yang bisa diberikan Indonesia, misalnya dalam mengatasi situasi di semenan-jung Korea, di laut China Sela-tan, dan per kem bangan di Myanmar,’’ papar Marty.

Surin Pitsuwan mengatakan, Indonesia harus proaktif untuk me mimpin ASEAN ke pang-gung dunia. Sikap proaktif pun telah ditunjukkan Presiden Yu-dhoyono. (Rin/R-2)

MI/M IRFAN

ABROR