.·Se/asa o Rabu O.Kamis 0 Jumat OSabtu o Minggu4 520

·12 1327 28

6 72122

8 9 10 1123 24 25 26

14 1529 30 31oMar OAprOMe/. oJun • Jut OAgs OSep OOId ONov ODes

Undang-Undang Pendidikan Tinggi

20 13, Mahasiswa BebasBiaya Operasional KampusPenerimaan Milhil~iswa Baru PendanilanPasal73(2) Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti

pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.(5) Penerimaan mahasiswa baru Perguruan nnggi merupakan seleksi

akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

Pasal74(1) PTNwajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki

potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dancaIon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untukditerima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswabaru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(2) Program Studi yang menerima calon mahasiswa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikandari Pemerintah, Pemerintah daerah, Perquruan nnggi, dan/atauMasyarakat.

Pasal85(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber

dari biaya pendidikan yang ditanggung olehmahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa,orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

' ..Pasal88(4) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa,orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Sanksi AdministratifPasal92(1) Perguruan Tinggi yang rnelanqqar Pasal8 ayat (3), Pasal18 ayat (3),

Pasal19 ayat (3), Pasal20 ayat (3), Pasal21 ayat (4), Pasal22 ayat (3),Pasal23 ayat (3), Pasal24 ayat (4), Pasal25 ayat (4), Pasal28 ayat (3),atau ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7), Pasal33 ayat(6), Pasal35 ayat (3), Pasal37 ayat (1), Pasal41 ayat (1), Pasal46 ayat(2), Pasal60 ayat (5), Pasal73 ayat (3) dan ayat (5), Pasal74 ayat (1),Pasal76 ayat (1), Pasal78 ayat (2). dan Pasal90 ayat (5) dikenai sanksiadministratif.

(2) Sanksi administratif sebaqairnenadimeksud pada ayat (1) berupa:a, peringatan tertulisb. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah,c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan,d. penghentian pernbtnaan; dan/ataue. pencabutan izin.

Pemenuhan Hak MahasiswaPasal76(1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi

berkewajiban memenuhi hak rnahasiswa yang kurang mampu secaraekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturanakademik.

(2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara memberikan:a. beasiswa kepada mahasiswa-berprestasi;b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atauc. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi seteleh lulusdan/atau memperoleh pekerjaan.

_... .....__ .....Berbagai Sumber, Utbang SP ANTONI

ral Pendidikan Tinggi Kemen-terian Pendidikan dan Kebu-dayaan Djoko Santoso, di Ja-karta, Senin (16m.

Djoko menjelaskan,BOPTN yang sudah dikucur-kan lewatAPBN-Ptahun 2012sebesar Rp 1,5 triliun. Olehkarena itu, APBN2013 ting-gal mengalokasikan sekitarRp 3 triliun sampai Rp 3,5 tri-liun. Alokasi BOPTN adalahuntuk kegiatan sehari-harikampus, seperti pemeliharaan,membayar pegawai honorer,dan sarana prasarana terkaitperkuliahan. Sedangkan, bia-ya tenaga pendidik juga diba-yarkari pemerintah lewat ang-garan fungsi pendidikan.

Djoko menilai, tidak adaPTN yang bersifat komersial,namun masih ada PTN yangmenarik dana cukup besar darimahasiswa. Hal itu karena ke-butuhan dana pengelolaan PT

yang besar. Oleh karena itu,pemerintah akan membantupendanaan lewat BOPTN.

siswa karena beban sudah di-nolkan. IPB mendapat alokasiBPOTN Rp 51 miliar. Dana i-tu. akan dipakai untuk subsidisilang antara biaya operasio-nal dan biaya investasi," tuturHerry.

Anggota Dewan Pendidik-an Tinggi Ditjen Dikti Kem-dikbud, Nizam, mengatakan,VV Dikti melindungi siswarniskin. Sebab, VU ini mewa-jibkan PTN untuk menyedia-kan 20 persen kursi untuk sis-wa miskin. Pengawasan dila-kukan dengan mewajibkanPTN untuk memasukkan datasecara transparan ke pangkal-an data pendidikan tinggi.

"Dengan adanya VV ini,dipastikan 20 persen siswamiskin terpenuhi karena di-amanahkan dalam VV, makaDPR pun pasti meloloskan .anggaran untuk siswa miskinini," katanya. [e-5]

[JAKARTA] Pemberian Ban-tuan Operasional PerguruanTinggi Negeri (BOPTN) yangdiamanatkan oleh Vndang-Vndang Pendidikan Tinggi(VV Dikti) otomatis mengu-rangi pembiayaan di PTN. Ka-rena itu, mulai tahun 2013,mahasiswa hanya diwajibkanmembayar sumbangan pembi-naan pendidikan (SPP). Maha-siswa tidak lagi dibebani sum-bangan pengembangan insti-tusi (SPI) atau uang gedungyang ditarik satu kali pada aw-al masuk perkuliahan.

"Kami optimistis APBNsanggup membiayai kebutuh-an operasional PTN. Nantimahasiswa tinggal membayarSPP, rnisalnya hanya Rp 2 jutadi Institut Pertanian Bogor.Vntuk itu, hitungan saya perludana untuk menutupi sekitarRp 5-6 triliun, APBN kitamampu," ujar Direktur Jende-

Kurangi BiayaSementara itu, Sekretaris

Jenderal Majelis Rektor Per-guruan Tinggi Negeri Indone-sia (MRPTNI) sekaligus ~ek-tor IPB Herry Suhardiyantomengatakan, BOPTN cukupberpengaruh untuk pembiaya-an PTN. IPB, katanya, jugasudah mengurangi biaya SPIkarena adanya pemberianBOPTN mulai tahun ini. SPIdi IPB bernama Biaya Pe-ngembangan Institusi dan Fa-silitas (BPIF).

"Di IPB, BPIF ada delapankategori mulai Rp 0 sampaiRp 500.000. Itu dinolkan, ma-hasiswa hanya bayar langsungterkait kuliah dan praktikum.Mereka yang tidak mampu ti-dak perlu ribut mencari be a-

Kllplng Humas Unpad 2012