2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 1117 18 19 20 21 22 23 24 25 26

e Sen;n OSelasa o Rabu oKamis o Jumat OSabtu OM;nggu12 13 14 1527 2829 30

OJanOPeb oMar OApr oMer eJunOJul OAgs ·OSep OOkt ONov

Aspek Ganti Rugi dalam Pengadaan TanahPokok sengketa atau konflik tan sebe-

narnya terkait proses musyawarah dan pene-tapan bentuk dan nilai ganti rugi. Masyara-kat pemegang hak atas tanah umurnnya me-minta nilai kompensasi atau ganti rugi yangbesar atas tanah dan segala kekayaan yangberada di atasnya. Alasan mereka, di satu si-si, tanah merupakan tumpuan hidup satu-sa-tunya. Jika tanah hilang, maka mereka terje-rembab dalam kemiskinan dan masa depananak cucu jadi gelap. Rakyat pemilik tanah

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) pe- butuh 'uang lebih' untuk me~astikan bahwakan lalu mengirim surat kepada Pre- mereka punya pekerjaan baru dan atausiden SBY yang berisi harapan agar modal usaha setelah tanah rnereka dipakai

pemerintah tidak lagi memperlambat penun- untuk pembangunan.tas~ pembangunan jalan tol. Didukung oleh .~are?a itu, pendekatan hukum saja, jugaKadin Indonesia, ATI meminta pemerintah pohtik, tIdakakan bisa menyelesaikan masa-segera menerbitkan Perpres Pengadaan Tanah lah. Yang paling penting dan menentukanbagi pembangunan untuk kepentingan umum. justru pendekatan kesejahteraan. Ganti rugi

Alasan ATI, pembangunan 24 ruas jalan harus mampu menjamin kehidupan peme-tol hingga tahun 2014 ditargetkan sepanjang gang hak atas tanah lebih baik dari sebelum-908 kilometer. Para investor jalan tol menya- nya. Untuk itu, bentuk dan nilai ganti rugitakan sudah menyiapkan dana Rp 120 triliun yang 'Iayak dan adil' yang diperintahkan UUuntuk merealisasikan megeproyek itu. Na- No. 2 Tahun 2012 harus mampu diterjemah-_mun, fakta hingga hari ini, realisasi pemba- kan secara rinei dan jelas, kemudian dihi-ngunan jalan tol barn mencapai 75 kilometer- tung/dirumusk'an secara adil dan seimbangsejak pemerintah mencanangkan pembangun- dalam Perpres.an secara besar-besaran enam tahun lalu. Ada beberapa hal substansial menjadi

Bagi pengusaha jalan tol, kehadiran Per- acu:m dalam menjabarkan bentuk dan gantipres sebagai peraturan pelaksanaan VU No. ru.gl yang layak dan adil. Pertama, tim peni-2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi lai/penaksir ganti rugi harus menghitung se-Pembangunan untuk Kepentingan Umum sa- cara cermat dan rinei kerugian fisik dan non-ngat penting dan kunci yang menentukan. fisik yang dialami pemegang hak atas tanah,Selain Perpres cepat keluar, sorotan utama baik saat ini maupun di masa depan.investor agar Perpres mengatur secara detail Dalam UU No.2 Tahun 2012 tidak di-masalah pembebasan lahan agar tidak terjadi singgung samasekali ganti rugi non-fisik.lagi sengketa yang memakan waktu berta- Yang dinilai hanya ganti rugi yang bisa dihi-hun-tahun. tung, yaitu tanah; ruang atas tanah dan ba-

Masalah krusial ini secara substansial su- wah t~ah; bangunan; tanaman; benda yangdah dijawab dalam UU No.2 Tahun 2012. b~rkaltan dengan tanah; dan/atau kerugianUntuk tingkat operasional, dalam rapat koor- lam yang dapat dinilai (Pasal 33). Padahaldinasi pemerintah ten tang Perpres tahap kerugian non-fisik merupakan kata kunci un-akhir pada 7 Mei 2012, disepakati pembe- tuk memberikan kompensasi yang benar-be-basan tanah di atas satu hektar menggunakan nar layak dan adil kepada pemegang hak atasketentuan Perpres dengan tahapan dan waktu tanah. Dari pengalaman di banyak negara,yang jelas. Disebutkan, penyelesaian seng- yang harus dipegang teguh ialah pemegangketa lahan di pengadilan maksimal satu bu- h~ atas tanah harus dijamin hidupnya lebihlan, dan kasasi MA maksimal 1 bulan. baik setelah tanahnya diambil oleh negara.

Kepastian waktu penyelesaian sangat di- . Kedua, apa atau bagaimana rumus meng-perlukan. Namun, ketentuan waktu yang hltU~g kerugian non-fisik? Tim penilai/pe-pasti belum menjamin penyelesaian masa- naksir harus memiliki kemampuan menghi-lah. Sebaliknya, berpotensi memicu konflik tung kerugian non-fisik yang diderita peme-yang berujung kekerasan. Dalam banyak ka- gang hak atas tanah seperti kehilangan keak-sus pembebasan lahan, terutama terkait pe- raban dan nilai sejarah/nostalgia di temp atn~~aran sistem konsinyasi (uang ganti rugi yang lama, kehilangan pekerjaan, kegama-dititipkan ke pengadilan), masyarakat peme- _n~g=an.;....:;di.;.·;.:;m;:;:a:;;.s::a.:;.d:;:ep!:;an::::.:.~~~~~_~_~gang hak atas tanah kerap menggagalkan se-cara paksa proyek pembangunan di atas la-han mereka yang belum tuntas penyelesaianganti ru in a.

BERNHARD

LIMBONG

Kllplng Humas Unpad 2012

Mengacu pada Pasal 36 UU No. 2 Tahun2012, maka ada dua hal terkait kompensasiyang layak dan adil yang bisa diatur lebih je-las dalam Perpres. Pertama, lima macambentuk ganti rugi (tanah pengganti, uang, pe-mukiman kembali, kepemilikan saham) da-lam UU tersebut dikombinasikan. Misalnya,tanah dan rumah diganti dengan pemukimanbaru yang layak. Sedangkan untuk pekerjaanatau profesi baru dikopensasikan dengan duacara: (1) pelatihan, penyuluhan, dan pen-dampingan; (2) kepemilikan saham padaproyek pembangunan (tentu tergantung jenisproyek). Poin (1) merupakan terjemahan da-ri bentuk ganti rugi poin, (f) UU No.2 Tahun2012 yang berbunyi: " ... atau bentuk lainyang disetujui kedua belah pihak." Jika se-mua bentuk dan nilai ganti rugi di atas diaturdengan jelas dan rinei seperti digambarkandi alas, Penulis yakin rakyat akan melepas-kan tanah mereka secara sukarela.

Penulis menyadari konsep seperti itu sa-ngat tidak mudah dan mahal untuk dipenuhioleh pihak yang membutuhkan tanah. Na-mun, itu bisa diatasi dengan membuat kon-trak jangka panjang antara yang membutuh-kan tanah dengan warga pemilik tanah. Kon-kritnya, seluruh bentuk dan nilai kompensasi

yang sudah dihitung dan ditetapkan direali-sasikan secara bertahap dengan batas waktuyang je1as serta pengawasan yang tegas.

Lembaga PeradilanKetika pemegang hak atas tanah tetap me-

nolak pembebasan tanah dan keputusan ak:hirberada di pengadilan, maka titik kunci berikutberpindah ke ruang pengadilan. Salah satu ke-tentuan penting dalam UU No.2 Tahun 2012adalah adanya mekanisme penyelesaian gantirugi melalui jalur hukum. Bila pemilik lahant~ puas de~gan putusan ganti rugi di peng-adilan negen, mereka bisa mengajukan ban-d.ing sampai tingkat Mahkamah Agung (MA).Jika tetap keberatan, pihak yang membutuh-kan tanah menitipkan uang ganti rugi di peng-adilan negeri setempat. '

Di tataran pelaksanaan, pemegang hak atastanah umurnnya menghindari jalur hukum.Sebab, d~ bany~ kasus yang terjadi, kepu-tusan ak:hirpengadilan kerap berpihak kepadapemerintah atau perusahaan yang membutuh-kan tanah. Fenomena ini yang harus mendapatrespons memadai dalam Perpres. ., Dalam Pasal,23 Ayat (1) dan (3) disebut-kan, pih~ yang keberatan terhadap penetap-an lokasi pengadaan tanah dapat mengaju-kan gugatan ke PTUN dan selanjutnya bisamengajukan kasasi ke MA. Dalam Pasal 38disebutkan, jika pihak yang berhak atas ta-nah berkebaratan terhadap bentuk dan ataubesarnya ganti kerugian dapat mengajukangugatan ke pengadilan negeri setempat danselanjutnya bisa mengajukan kasasi ke MA.

Tidak ada yang salah dengan kedua pasaltersebut. Namun, masalah muncul ketikamasyarakat pemegang hak atas tanah akanberusaha sekuat tenaga untuk tidak masuk ker~~ hukum positif/pengadilan. Rakyat pe-milik tanah menghindari' jalur hukum karenabeberapa alasan. Berdasarkan pengalamanselama ini, konflik meledak karena rakyat,peme~ang hak atas tanah umumnya tidakmenenma proses penetapan lokasi dan kepu-tusan bentuk serta nilai ganti rugi yang dite-tapkan pemerintah (sebelurnnya oleh PanitiaPengadaan Tanah). UU Pengadaan Tanahmemang tidak secara eksplisit menyebutkansoal pencabutan hak alas tanah.. Di satu sisi, ketentuan dalam pasal-pasaltersebut positif dari sisi kepastian hukum ka-rena telah diatur batas waktu untuk mengaju-k~ gugatan .maupun keputusan oleh Peng-adilan Negen dan kasasi MA. Namun, tuju-an hukum bukan demi kepastian hukumsem~ta, tetapi memberikan keadilan yangberujung pada kesejahteraan.

Itulah se?abnya, dalam kasus-kasus yangada, pengadilan seolah hanya diminati parapengusaha. Sementara masyarakat lebih me-rnilih melaporkannya kepada Presiden, Sat-gas Mafia Hukum, DPR, Kornnas HAM dansebagainya. Alasannya, dokumen ag;ariayang dimiliki masyarakat sebelum akuisisitanah kerap tidak berguna di peradilan. Pa-dahal, di masa lalu pemalsuan dokumen danpemaksaan lurnrah terjadi dalam proses per-alihan tanah.

PENULIS ADALAH DOKTOR HUKUM

PERTANAHAN UNPAD, BANDUNG