amendemen' uupa. tahun 1960 -...

2
Selasa o Sabtu 0 Minggu o Rabu 0 Kamis 0 Jumat 4 5 20 21 12 13 ® 15 27 28 29 30 31 6 78 9 10 11 22 23 24 25 26 o Mar OApr OMei OJun OJul Ags OSep OOkt ONov ODes ,. "Amendemen' UUPA. Tahun 1960 BERNHARD LIMBONG UUPA 1960 adalah produk hukum ter- baik untuk mewujudkan keadilansosial di Indonesia setelah kemerdekaan McAuslan, 1986 P anja Komisi III DPR, tengah menggo- dok RUU Pertanahan. Dengan meng- acu pada UU Pokok Agraria No.5 Ta- hun 1960, kehadiran UU Pertanahan diyaki- ni menjadi solusi efektif untuk mengatasi konflik pertanahan dan tumpang-tindih regu- lasi maupun kebijakan di berbagai sektor, terutama sektor pertanian, perkebunan, ke- hutanan, pertambangan, infrastruktur, dan property. (Suara Pembaruan, 1/8/2012). RUU Pertanahan merupakan political will dari sebagian elite nasional tentang per- luny a pembaruan hukum. agraria nasional. Sebuah catatan penting 'yang patut diacungi jempol ialah, tekad DPR untuk tetap .mern- pertahankan UUPA, tidak mengganti atau merevisinya. Hal itu merupakan pengakuan terhadap fundamentalitas UUPA sebagai 'anak kandung' UUD 1945 dan Pancasila. UU PA 1960 telah melikuidasi undang- undang agraria produk Belanda (Agrarische Wet). ?ingga kini,_ UUPA menjadi produk hukiim perundang-undangan yang paling po- pulis (pro-rakyat kecil), karena mereformasi ketimpangan penguasaan tanah menuju ke arah kemakmuran yang berkeadilan. UUPA adalah benteng hukum satu-satunya dan ter-· akhir yang pro-rakyat untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indo- nesia dan 'sebesarnya untuk kemakmuran rakyat." Karena itu, UUPA dipandang seba- gai payung dari peraturan-peraturan lain yang mengatur keagrariaan. Dalam perkembangannya, terjadi keti- dakharmonisan dan ketidaksinkronan antara UUPA sebagai undang-undang induk dengan undang-undang sektoral yang berkaitan de- ngan pertanahan dan sumber daya alam (S- DA)sehingga terjadi konflik hukum (con- flict of law) yang berujung pada sengketa dan konflik agraria. Hal itu karena terjadi pergeseran arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada investasi dan indus- trialisasi untuk mengejar pertumbuhan eko- nomi. Konflik hukum bukan hanya terjadi antara UUPA dengan undang-undang sekto- ral, tetapi jugaantara undang-undang sekto- ral itu sendiri. .Atas dasar itu, muncul wacana agar UU- PA disempumakan agar mampu mengako- modasi tuntutan perkembangan global mau- pun kesadaran terhadap HAM. Materi muat- an UUPA dinilai lebih banyak mengatur ma- salah pertanahan sebingga lebih tepat dise- but UU Pertanahan daripada undang-undang yang mengatur secara komprehensif dan proporsional tentang keagrariaan. UUPA di- nilai belum tegas dan jelas mengatur tentang kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, penataan ruang, sumber daya air, dan lingkungan hidup. Namun, tidak ~dikit yang_~enentang Kllplng Humas Unpad 2012

Upload: lynhu

Post on 05-Mar-2018

220 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Amendemen' UUPA. Tahun 1960 - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/suarapembaruan... · will dari sebagian elite nasional tentang per- ... ketimpangan

• Selasa o Sabtu 0 Mingguo Rabu 0 Kamis 0 Jumat4 520 21

12 13 ® 1527 28 29 30 31

6 7 8 9 10 1122 23 24 25 26

oMar OApr OMei OJun OJul • Ags OSep OOkt ONov ODes ,.

"Amendemen' UUPA. Tahun 1960

BERNHARD

LIMBONG

UUPA 1960 adalah produk hukum ter-baik untuk mewujudkan keadilansosial diIndonesia setelah kemerdekaan

McAuslan, 1986

Panja Komisi III DPR, tengah menggo-dok RUU Pertanahan. Dengan meng-acu pada UU Pokok Agraria No.5 Ta-

hun 1960, kehadiran UU Pertanahan diyaki-ni menjadi solusi efektif untuk mengatasikonflik pertanahan dan tumpang-tindih regu-lasi maupun kebijakan di berbagai sektor,terutama sektor pertanian, perkebunan, ke-hutanan, pertambangan, infrastruktur, danproperty. (Suara Pembaruan, 1/8/2012).

RUU Pertanahan merupakan politicalwill dari sebagian elite nasional tentang per-luny a pembaruan hukum. agraria nasional.Sebuah catatan penting 'yang patut diacungijempol ialah, tekad DPR untuk tetap .mern-pertahankan UUPA, tidak mengganti ataumerevisinya. Hal itu merupakan pengakuanterhadap fundamentalitas UUPA sebagai'anak kandung' UUD 1945 dan Pancasila.

UU PA 1960 telah melikuidasi undang-undang agraria produk Belanda (AgrarischeWet). ?ingga kini,_ UUPA menjadi produk

hukiim perundang-undangan yang paling po-pulis (pro-rakyat kecil), karena mereformasiketimpangan penguasaan tanah menuju kearah kemakmuran yang berkeadilan. UUPAadalah benteng hukum satu-satunya dan ter-·akhir yang pro-rakyat untuk mewujudkanKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indo-nesia dan 'sebesarnya untuk kemakmuranrakyat." Karena itu, UUPA dipandang seba-gai payung dari peraturan-peraturan lainyang mengatur keagrariaan.

Dalam perkembangannya, terjadi keti-dakharmonisan dan ketidaksinkronan antaraUUPA sebagai undang-undang induk denganundang-undang sektoral yang berkaitan de-ngan pertanahan dan sumber daya alam (S-DA)sehingga terjadi konflik hukum (con-flict of law) yang berujung pada sengketadan konflik agraria. Hal itu karena terjadipergeseran arah kebijakan pembangunanyang berorientasi pada investasi dan indus-trialisasi untuk mengejar pertumbuhan eko-nomi. Konflik hukum bukan hanya terjadiantara UUPA dengan undang-undang sekto-ral, tetapi jugaantara undang-undang sekto-ral itu sendiri.

.Atas dasar itu, muncul wacana agar UU-PA disempumakan agar mampu mengako-modasi tuntutan perkembangan global mau-pun kesadaran terhadap HAM. Materi muat-an UUPA dinilai lebih banyak mengatur ma-salah pertanahan sebingga lebih tepat dise-but UU Pertanahan daripada undang-undangyang mengatur secara komprehensif danproporsional tentang keagrariaan. UUPA di-nilai belum tegas dan jelas mengatur tentangkehutanan, pertambangan, minyak dan gasbumi, penataan ruang, sumber daya air, danlingkungan hidup.

Namun, tidak ~dikit yang_~enentang

Kllplng Humas Unpad 2012

Page 2: Amendemen' UUPA. Tahun 1960 - pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/suarapembaruan... · will dari sebagian elite nasional tentang per- ... ketimpangan

rencana merevisi VUPA. Para penentang inimenilai kehadiran sederet VU sektoral telahmempreteli UUPA dengan memanfaatkankelemahan dan kekurangannya. KehadiranVU Pertanahan juga dituding sebagai upayalanjutan mempreteli UUPA.

Ada sederet pertanyaan yang perlu dija-wab secara jernih sebelum RVU Pertanahanitu disahkan agar tidak terjadi sesat pikir danmendapat penolakan keras dari publik.Mengapa parlemen susah-susah membuatUU yang barn sebagai penyelaras ketidak-sinkronan antara UUPA dengan sejumlahUU sektoral terkait keagrariaan? Di satu sisi,UUPA tidak diganggu gugat (tidak direvisi,tidak diganti). Di sisi lain, UU Pertanahansangat strategis untuk menyelaraskan UUPAdengan UU sektoral dan berbagai kebijakanterkait pertanahan yang tumpang-tindih danbanyak menyebabkan sengketa dan konflik.

Muncul beberapa pertanyaan mendasar:mana yang salah, UUPA atau UU turunan-nya sehingga terjadi ketidakselarasan? Logi-kanya, cari dulu yang salah. Diagnosa dulupenyakit ketidakselarasan itu. Kalau UUPAyang salah (tidak sempurna dan sudah tua),dia yang diluruskan agar relevan dengan tun-tutan perkembangan namun tetap dalam pan-duan Pancasila dan patokan dasar UUD1945. Sebaliknya, jika VU sektoral yang sa-lah, bereskan agar selaras dengan UUPA.

Dalam kaitan ini, perlu dicermati pan-dangan pengamat dan praktisi yang menilaibahwa banyak undang-undang sektoral yangjustru bertentangan dengan filosofi, prinsip,dan materi dalam UUPA, bahkan bertabrakandengan UUD 1945. VU sektoral yang lahirsejak era Orde Barn hingga Orde Reformasi·sangat sulit diselaraskan dengan UUPA kare-na perbedaan filosofi dan orientasi. Filosofikapitalisme liberalisme yang berorientasi per-tumbuhan berseberangan dengan filosofi so-sialisme dalam terkandung dalam Pancasila-UUD 1945-VUPAyang berorintasi kesejahte-raan rakyat banyak (pemerataan).

Pertanyaan lain, apa materi muatan VUPertanahan? Apakah khusus masalah perta-nahan yang justru sudah banyak diatur da-lam VUPA? Mengapa UUPA tidak dig antisaja namanya menjadi UU Pertanahan de-ngan sedikit penyempurnaan? Pertanyaan inimenjadi penting karena sektor-sektor lainsudah diundangkan.

Pertanyaan lanjutannya, setelah lahir VUPertanahan, apakah UUPA masih berlakuefektif-aktual? Bukankah itu sama saja denganupaya 'memetieskan' UUPA? Selama era Re-formasi, UUPA sudah dipetieskan, apalagi ke-lak setelah hadir VU Pertanahan. Boleh jadi,muncul penilaian bahwa VU Pertanahan akanmenggantikan UUPA sebagai VU Induk/Po-kok keagrariaanjustru karena fungsi dan misi-nya sebagai 'penyelaras'. Kelemahan UUPAdan ketidakharmonisan VU Sektoral akan di-selesaikan oleh VU Pertanahan.

Kita tak perlu alergi dengan amendemen.Konstitusi UUD 1945 saja sudah empat kalidiamendemen, dan sudah muncul desakan a-gar dilakukan amendemen kelima. Kalau U-VD 1945 saja diamendemen, mengapa VU-PA tidak? Jawaban yang rasional kompre-hensif atas sederet pertanyaan refleksif diatas sangat penting agar kita tidak salah arahdalam upaya pembarnan hukum agrarian na-sional. Selain itu, menghindari kecurigaanterhadap RVU Pertanahan sebagai agendatersembunyi untuk kepentingan pemodal se-bagai langkah lanjutan (penguatan) setelahberhasil menelorkan sederet VU sektoral.

Amendemen Bermutu TinggiMencermati hal-hal di atas, Penulis ber-

pendapat bahwa mengamendemen UUPAlebih baik ketimbang membuat UU Perta-nahan. Alasannya je1as, UUPA memiliki pi-jakan filosofi dan konstitusionalitas yang ku-at sehingga diakui sebagai produk hukumterbaik karena turunan 'murni' dari Pancasi-la dan UUD 1945. Sebagai Negara agrarisdan bahari, UUPA adalah politik hukum ag-rarian yang menjadi dasar pembangunan so-sial ekonomi NKRI.

Demikian tinggi nilai dan pengakuan ter-hadap UUPA tergambar jelas dari tuntutanReforma Agraria sejak awal Era Reformasiyang kemudian berwujud dalam TAP MPRNo.IX Tahun 2001 tentang Pembarnan Agra-ria dan Pengelolaan SDA TAP MPR itu da-pat dijadikan sebagai pelindung awal bagihak-hak rakyat atas sumber agraria. Bagi ne-gara agraris seperti Indonesia, mengembang-kan dan memperbarni sistem agraria meru-pakan keniscayaan karena sangat fundamen-tal terkait hak-hak dasar di bidang sosial,ekonomi, dan budaya,

Amendemen terhadap VUPA tentu tidakmudah sehingga harus ditangani secara eks-tra hati-hati karena aspek yang diatur (sub-stansinya) menyangkut hajat hidup orang ba-nyak, bersifat esensial (hak azasi manusia).Sikap kehati-hatian dalam mengamendemenVUPA bisa dilihat dari proses amendemenyang bermutu tinggi. Misalnya, didahuluistudi/naskah akademis yang rasional kom-prehensif serta bermutu tinggi, penjaringanaspirasi pemangku kepentingan untuk mem-berikan apresiasi secara luas, perumusankaidah, sosialisasi, hingga perumusan final.

Untuk lebih meyakinkan, perlu dilaku-kan studi banding yang juga berkualitas ting-gi, misalnya ke negara-negara maju peng-anut kuat ideologi ekonomi liberal kapitalis-tik. Ada beberapa hal penting yang menda-pat perhatian. Pertama, mempertahankan ni-lai-nilai dasar dalam UUPA sebagai penja-baran nilai-nilai dasar dalam Pancasila danUUD 1945 seperti kemerdekaan/kebebasan,kesetaraan, persamaan, keadilan, kesejahte-raan, dan hak asasi manusia di bidang sosial,ekonomi, dan budaya. Kedua, melengkapidan menyempurnakan aspek-aspek hak me-nguasai negara, dasar/ prinsip hukum adat,fungsi sosial tanah, dan perlindungan HakAsasi Manusia, khususnya petani, pemiliktanah, dan penguatan hak masyarakat adat.

Ketiga, merumuskan patokan-patokandasar (saja) dalam pengaturan sektor-sektorpertanahan, air, ruang angkasa serta kekaya-an alam yang terkandung di dalamnya (ke-hutanan, minyak dan gas, sumber daya mi-neral, dan seterusnya). Keempat, memperte-gas institusi yang harus mengkoordinasipengurusan dan pengelolaan tanah dan SDA.

Sebagai produk hukum terbaik, UUPAhasil amendemen bermutu tinggi justru ha-rus dinaikkan levelnya menjadi UU Po-kok/Induk/Payung. Dalam kaitan itu, sekali-pun memiliki pijakan konstitusionalitas,UUPA hasil amendemen harus memenuhipersyaratan produk hukum yang baik ditin-jau dari bentuk, format, substansi, maupunpenegakan hukum. Nilai-nilai luhur Pancasi-la dan UUD 1945 tentang moral, keadilan,kemanusiaan, kesejahteraan harus diaktuali-sasikan pada seluruh peraturan perundangantentang keagrariaan Nasional.

PENULIS ADALAH PAlCAR HLKUM PERTANAHAN,

UNPAD, BANDUNG----------------~----~----~~------------~