makalah teori hukum pdf

8/16/2019 Makalah Teori Hukum PDF

1/27

Optimalisasi Peran Aktif Masyarakat

dalam Mendukung Aparatur Penegak Hukum

Berdasarkan Perspektif Teori Hukum

MAKALAHDiajukan untuk Melengkapi Ujian Tengah Semester 2015-2016

Mata Kuliah: Teori HukumDosen: DR. Edy Faishal Muttaqin, S.H., S.SOS., M.H

Nurlis EffendiNIM: 74115100Kelas: MIH (1B)

Fakultas Hukum/Program Pascasarjana Magister Hukum

Universitas Batam2015

Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Mendukung Aparat Penegak Hukum Positif

Nurlis Effendi - MIH Universtas Batam

1


2/27

Latar Belakang

Kalau mau melihat kondisi satu negara, maka lihatlah lalu lintasnya. Kalau negara

itu benar melaksanakan pembangunan fisik dan manusianya yang tertata dan juga

penegakkan hukum yang baik, maka lalu lintas negara tersebut pasti tertata baik.

Kalimat itu sederhana saja, namun sering digunakan pengamat atau pakar hukum

ketika menjelaskan kondisi hukum di Indonesia kepada wartawan yang mewawancari

mereka. Misalnya, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ganjar

Bondan Laksamana. Ia mengutip kalimat itu saat menjelaskan persoalan lalu-lintas

kepada poskotanews.com, media onlinenya koran Pos Kota terbitan Jakarta, pada 12

September 2013.

Konteksnya adalah kecelakaan yang dialami Abdul Qadir Jaelani yang

mengemudikan mobil saat berusia 13 tahun. Ia memacu kencang mobil yang

dikendarainya di jalan Tol Jagorawi (Jakarta Timur) mengarah ke Pondok Indah, Jakarta

Selatan. Ia kehilangan kendali, hingga menabrak pembatas jalan dan mobilnya melayang

menabrak dua mobil lainnya di Kilometer 8. Kecelakaan ini mengakibatkan tujuh orang

tewas.

Abdul Qadir Jaelani memang diadili, hakim membebaskannya dari tuntutanhukuman. Sebab belum cukup umur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengamatan majelis, ia masih dapat dibina untuk memperbaiki kesalahannya.

Pertimbangan lain mengacu pada UU No 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.

Abdul Qadir Jaelani menjadi sorotan media lantaran ia putranya Ahmad Dhani,

seorang musisi papan atas di Indonesia. Namun bukan persoalan itu yang menjadi

sorotan pengamat hukum. Kasus kecelakaan anak pesohor dianggap hanyalah sebagai

pemantik saja. Sebab, kasus-kasus serupa sudah jamak di Indonesia.

Bahkan, di Jakarta —sebagai pusat Ibukota Republik Indonesia— memiliki kondisi

lalulintas yang sungguh semrawut. Mulai dari parkir sembarang, melintas di jalur sesuka

hati si pengemudi. Jika belum membahayakan jiwanya atau hartanya, si pengemudi belum

akan mematuhi aturan lalulintas yang terpampang di setiap sudut jalan. Itu belum lagi

sekelompok pejabat dan orang-orang kaya yang mengendarai motor gede, mereka

menerabas berbagai aturan lalu lintas dan dikawal pula oleh aparat kepolisian.

Itulah sebabnya, Ganjar Bondan Laksamana, menyimpulkan bahwa Indonesia

memiliki managemen transportasi yang buruk, kesadaran hukum yang buruk dan



2


3/27

kemauan aparat hukum yang buruk dalam menegakkan hukum. Dalam kasus Abdul Qadir

Jaelani, sangat jelas terlihat sikap orang tua yang tidak mengawasi anaknya sehingga

anak pun menjadi melanggar hukum.

Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia, bukan saja yang dilakukan anak-anak —

yang memang seharusnya ada pengawasan dari orang tua— bahkan menteri pun

melanggar aturan. Misalnya, ketika Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan

Iskan, mengemudikan mobil yang belum laik jalan dan juga menggunakan plat bernomor

palsu, hingga terjadi pula kecelakaan.

Persoalan yang lebih sederhana lagi adalah tentang sampah. Di setiap daerah di

Indonesia ini hampir menyeluruh menyerukan kebersihan, mulai dari tingkat pemerintahan

di ibukota, sampai ke provinsi-provinsi dan juga kabupaten/kota hampir bisa dipastikan

semuanya memiliki peraturan daerah tentang kebersihan. Bahkan dikuatkan dengansatuan kerja, misalnya ada dinas kebersihan. Tak hanya itu, tempat-tempat sampah juga

disediakan di berbagai sudut kota, bahkan setiap provinsi atau kabupaten/kota yang

bersih mendapat apresiasi anugerah Adipura. Namun tetap saja pelanggaran terjadi

secara masif.

Itu baru masalah-masalah yang elementer dalam keseharian masyarakat, kita

belum masuk ke tatataran permainan para elit di negeri ini dalam mengangkangi hukum.

Dimulai dari hal-hal kecil seperti pelayanan publik yang bernuansa transaksional di

pemerintahan, palu-palu hakim yang berdentam aneh bunyinya saat mengadili pejabat

atau pengusaha, hingga terungkapnya skandal “papa minta saham” sebagai isyarat main

mata untuk menerabas hukum antara pengusaha asing (penanaman modal asing di PT

Freeport) dengan para elit di negeri ini, bahkan menyeret nama Ketua DPR-RI, Setya

Novanto

Artinya, fenomema yang terjadi di Indonesia menunjukkan kecenderungan

masyarakat yang tidak peduli dengan hukum, kecuali itu membahayakan jiwa atau barang

miliknya, sebangun dengan mental aparat yang tak menjalankan kewenangan

sebagaimana mestinya, kecuali jika itu menguntungkannya secara pribadi yang ukurannya

adalah materi.

Sehingga dari sini muncullah ungkapan-ungkapan satir di tengah masyarakat

seperti misalnya KUHP yang diplesetkan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan UUD dari Undang-undang Dasar menjadi Ujung-

ujungnya Duit.



3


4/27

Jika melihat kondisi penegakan hukum dan juga kesadaran hukum masyarakat di

Indonesia yang begitu merosot, kita perlu membuka kembali lembaran-lembaran Undang-

undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum paling tinggi di Indonesia. Ternyata di

dalamnya ada konsepsi-konsepsi ideal untuk sebuah negara yang ideal.

Di dalam UUD 1945 itulah disebut bahwa Negara Indonesia menganut paham

kedaulatan raktyat yang berdasarkan Pancasila. Konsepsi dasar ini tertera pada

pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa negara ini berdiri

untuk kesejahteraan umum. Kemudian juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadai dan keadilan sosial.

Selanjutnya, disebutkan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Paham itu tertuang dalam Undang-undang Dasar yang mengandung pengertian

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi, sekaligus demokrasi

yang berdasarkan hukum. Pada tataran dasar negara, jelas tergambarkan bahwa

kedaulatan rakyat menjadi pokok berasalnya supremasi hukum dan kedaulatan hukum.

Soal ini pun sangat jelas disebutkan pada Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, di Pasal

1 (satu) disebutkan, (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik, (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

undang Dasar, (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Secara singkat bisa diuraikan, menurut UUD 1945, alur berlangsungnya kehidupan

kenegaraan di Indonesia ini tertata berdasarkan pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan

membentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan menjalankan undang-undang

(eksekutif) dan kekuasaan mengadili (yudikatif). Masing-masing kekuasaan ini

menjalankan amanah rakyat secara merdeka.

Tiga pilar negara itu disebut sebagai lembaga tinggi negara, adapun lembaga

tertinggi negara adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), hanya lembaga inilah

yang berwenang menetapkan atau mengubah UUD 1945, dan juga memberhentikan

presiden dan atau wakilnya dalam masa jabatannya.

Dari tatanan kenegaraan itulah mengalir berbagai produk hukum di dalam negara

ini, mulai dari hukum publik hingga ke hukum privat. Melalui perangkatnya, hukum



4


5/27

mengatur hiruk pikuk negeri ini. Jika merujuk pada UUD 1945, maka semuanya sudah

tertata dengan rapi, terstruk dengan baik, bahkan membuka peluang untuk

memperbaikinya agar lebih baik lagi.

Masyarakat juga diberi peluang yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan negara, diberi peran dalam proses supremasi hukum agar berjalan dengan

baik di sini. Itu terang terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di sini

diatur hak sebagai manusia secara detail yang tertuang dari pasal 28A hingga pasal 28J.

Untuk melihat konteks pembahasan dalam makalah yang berjudul Optimalisasi

Peran Aktif Masyarakat dalam Mendukung Aparatur Penegak Hukum Berdasarkan

Perspektif Teori Hukum ini, juga terang terdapat dalam Pasal 28E (ayat 3) yang berbunyi

setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Jika kita terjemahkan dalam konteks pembahasan makalah ini, maka pasal ini menjadi

rujukan dasar bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya dalam segala hal di

negeri ini, termasuk terlibat dalam mengkoreksi penyelewenangan-penyelewengan yang

terjadi dalam penegakan hukum yang tidak sesuai dengan jiwa negeri ini.

Namun semua itu bisa dilaksanakan dengan tata krama, norma-norma serta

kaedah-kaedah yang melingkupi hidup dan kehidupan manusia juga, sehingga tidak

menimbulkan kekacauan di atas kekacauan.

Itulah sebabnya, kemerdekaan individu ini dikunci dengan Pasal 28J (2), yaitu

dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

***



5


6/27

Permasalahan

Di negara Indonesia kini dalam gambaran media massa telah terjadi dalam suatu

kondisi yang bertolak belakang antara harapan dan kenyataan. Negara ini berdiri dengan

cita-cita memberikan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, namun dalam perjalanannya

terjadi kekacauan dalam menjalankan aturan, baik itu yang dilakukan anggota masyarakat

maupun aparat penyelenggara negara.

Pada satu frame, sebagian masyarakat dan sebagian aparat, bersama-sama

mengaduk-aduk peraturan sesuai dengan kepentingan yang melingkupi mereka masing-

masing. Boleh dikata inilah sebuah kolaborasi nafsu untuk meraih secara total

kesejahteraan, kesenangan atau kebahagiaan tanpa memperhatikan ada orang yang

sengsara akibat dari perbuatan mereka. Situasi seperti ini telah menempatkan si kaya, si

penguasa, dan si preman, pada posisi di tampuk kesenangannya.

Lalu, apakah itu pertanda sudah terjadi pergeseran dari keinginan publik maupun

penyelenggara negara dalam meraih hidup dan kehidupan yang ideal di Indonesia.

Sehingga terjadi suatu situasi yang kontradiksi atau sebuah situasi yang berlawanan

dengan intuisi. Kegiatan suap menyuap mulai terbiasa, dan transaksi hukum pada

pelanggaran lalulintas menjadi lumrah, bahkan seolah-olah tindakan itulah yang benar.

Wujud negara menjadi paradoks. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kehidupan dalamsebuah negara di dalam cahaya kebenarannya yang mulai remang-remang.

Jadi dalam situasi begini, timbul pertanyaan apa sebetulnya yang menjadi sebab

kekacauan itu? Mengapa penerapan hukum dan penegakan aturan-aturan menjadi

abnormal? Pertanyaan lainnya, siapa yang memulai kesalahan yang masif ini? Bagaimana

pula mengakhirinya? Lebih jauh lagi, jika pembahasannya adalah “Optimalisasi Peran Aktif

Masyarakat dalam Mendukung Aparatur Penegak Hukum Berdasarkan Perspektif Teori

Hukum”, maka bagaimana formulasinya?

Laksana penyakit yang sudah akut, saat proses penyembuhan selalu saja ada rasa

sakit yang mendahuluinya, setidak-tidaknya tidak ada obat yang membuat nyaman untuk

terapi kesehatan. Kita butuh formulasi membangkitkan gairah semangat masyarakat agar

berperan aktif dalam mendukung aparat penegak hukum, walau itu pahit, sehingga negara

menempuh jalur yang benar untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sejati bagi

rakyatnya.

***



6


7/27

Pembahasan

Mata Rantai

Hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum bisa menjadi

barometer perkembangan masyarakat dan juga membentuk kepribadian masyarakat,

sebaliknya masyarakat bisa juga membuat hukum berubah bentuknya. Bahkan berbagai

bentuk dan jenis atau kategori hukum itu juga lahir dari imajinasi yang tumbuh dalam

masyarakat, karena hukum itu adalah sesuatu yang abstrak maka kemudian dirasionalkan

dalam bentuk kaedah-kaedah untuk mengatur perilaku manusia itu sendiri.

Misalnya perilaku antarmanusia dalam masyarakat, antara manusia dan makhluk

lain (contohnya perlindungan hewan), serta manusia dan alam sekitarnya (kebersihan,dan hutan lindung). Bahkan, di era digital sekarang ini, hubungan sosial pun ikut masuk ke

dalam teknoogi informasi ini. Karena itu muncul aturan-aturan baru yang mengatur

perilaku manusia dalam interaksinya melalui internet, seperti perbuatan-perbuatan yang

melanggar susila, penghinaan, dan penipuan di dunia maya.

Masyarakat itu berarti manusia dalam bentuk jamak, sekawanan manusia yang

berada dalam satu kawasan tetap dan saling berinteraksi, atau terjalin jaringan hubungan

antar entitas-entitas, jadi sebuah komunitas yang terdependen. Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-

luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Singkat kata,

istilah masyarakat itu mengacu pada sekelompok manusia yang hidup bersama dalam

satu komunitas yang teratur.

Manusia adalah makhluk yang paling unik yang ada di bumi ini. Selain tubuh yang

membutuhkan makan seperti hewan-hewan lainnya, ia memiliki tabiat untuk berinteraksi

satu sama lain, seperti bersahabat, saling mencinta, dan juga berbagi berkasih-sayang,

itulah yang disebut zoon politicon (makhluk sosial) oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384 SM –

322 SM). Menurut istilah filsuf Skotlandia, John Adam Smith (1723-1790), maka manusia

adalah homo homini socius, yaitu manusia adalah sahabat bagi manusia lainnya. Perilaku

itulah salah satu pembeda manusia dengan hewan.

Setelah berada di dalam satu kelompok masyarakat, maka lahirlah tabiat-tabiat

manusia dalam bentuk yang justru menimbulkan pergesekan kepentingan di dalam

masyakat itu sendiri. Di antaranya menurut Adam Smith —pelopor ekonomi modern—

menyebutkan manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus), makhluk yang



7


8/27

cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha

secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.

Proses pemenuhan hajat hidup inilah yang menjadi simpul masalah bagi sebagian

manusia yang hidup di tengah masyarakat, ada di antaranya yang sulit mengendalikan diri

dalam mengikuti hawa nafsu, sehingga berbuat apa saja untuk memenuhinya, bahkan

termasuk membunuh. Bahkan, kebutuhan manusia tak hanya soal materi, di antaranya

ada juga yang memiliki kecenderungan manusia yang ingin mendominasi perkumpulan

(masyarakat) itu, seperti status sosial, harga diri, harkat dan martabat. Sehingga terjadi

gesekan antar sesama.

Thomas Hobbes dalam karyanya berjudul De Cive (1951) menyebutkan homo

homini lupus, yang berarti manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnnya.

Bahkan jauh sebelum kelahiran Thomas Hobbes, istilah ini sudah ada di masa filsuf TitusMaccius Plautus dalam karyanya berjudul Asinaria (195 SM) yaitu lupus est homo homini.

Istilah tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai manusia adalah serigalanya manusai

yang diinterpretasi berarti manusia sering menikam sesama manusia lainnya.

Singkat kata, akhirnya manusia menginsafi butuh sandaran kuat untuk melindungi

dirinya dari ancaman kepentingan manusia yang lain. Dari sinilah kemudian lahir norma-

norma, maupun kaedah-kaedah, yang kemudian berkembang menjadi hukum yang hidup

di dalam masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya, manusia membutuhkan hukum untuk mengendalikan manusia lain

yang dikhawatirkan akan merongrong dirinya. Seorang filsuf dari Jerman Friedrich Karl

von Savigny (21 Februari 1779 - 25 Oktober 1861) menyatakan bahwa hukum itu tidak

dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.

Walaupun secara tersirat soal hukum ini memang sudah jelas, sangat terasakan

bahwa itu ada, namun sebetulnya secara defenisi yang jelas sangat sulit mencari

sandaran yang pasti dari para ilmuan. Prof Dr H.R. Otje Salman S., SH., dalam bukunya

“Teori Hukum”, mengatakan sejak Plato sampai Hart, dari Aristoteles hingga Dworkin,

bahkan orang-orang Skandinavia dan semua ahli hukum lain mencoba menjawab

pertanyaan apa hukum itu? Sulit untuk dihitung, berapa banyak literatur yang coba

memecahkan persoalan ini.

Secara dogmatik, maka hukum itu akan berwujud dalam bentuk kita undang-

undang. Di dalamnya adalah segala sesuatu pengaturan tentang perlaku manusia di

dalam masyarakat, baik antar individu maupun individu dengan publik, atau antara publik



8

https://id.wikipedia.org/wiki/Serigalahttps://id.wikipedia.org/wiki/Manusia


9/27

yang satu dengan publik yang lain. Berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga

resmi yang berwenang, sifatnya mengikat dan mengandung unsur memaksa.

Kendati demikian, tetap saja hukum itu wajib memiliki kekuatan yang menjadi dasar

pengikatnya sehingga orang harus taat pada hukum. Prof Dr Lili Rasjidi SH SSos LLM

dalam bukunya “Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum” mengetengahkan empat teori

menyangkut soal ini, yaitu teori kedaulatan tuhan (teokrasi), teori perjanjian masyarakat,

teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.

Pada teori kedaulatan Tuhan terbagi dua jenis. Pertama yang bersifat langsung,

hukum dibuat oleh raja-raja yang menjelmakan dirinya sebagai Tuhan di dunia, contohnya

seperti dipraktekan oleh raja-raja Firaun di Mesir di masa lalu. Kedua adalah anggapan

raja-raja adalah wakil Tuhan di dunia.

Kemudian pada teori perjanjian masyarakat, para pendasar teori ini —Hugo deGroot, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau dan Immanuel Kant—

berpendapat orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya.

Hukum dianggap kehendak bersama, atau suatu hasil konsensus (perjanjian) dari

segenap anggota masyarakat.

Berikutnya adalah teori kedaulatan negara yang berpendapat bahwa hukum itu

ditaati disebabkan negara menghendakinya. Adapun teori kedaulatan hukum menurut

Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “Die Lehre der Rechssouveranitat (1906), hukum

mengikat bukan disebabkan oleh negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran

hukum rakyat. Berlakunya hukum itu karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam

hukum itu. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap

individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.

Memang empat teori ini berbeda-beda karakternya, namun satu tujuan pokoknya

adalah bagaimana menjawab pertanyaan agar hukum itu bisa dipatuhi anggota

masyarakat. Kelihatannya, kunci utamanya adalah pada posisi negara. Adalah negara

yang mampu menjalankan kewajiban itu. Sebab negara memiliki organ-organnya yang

mampu menjalankan hukum.

Di samping teori-teori hukum, ada lagi beberapa jenis aliran hukum yang ada di

bumi ini. Diantaranya ada aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran utilitarianisme,

mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realisme.



9


10/27

Setiap negara juga berbeda-beda dalam menerapkan teori hukum yang biasanya

sejalan dengan aliran hukum yang dianutnya, misalnya Brunei Darussalam menerapkan

teori kedaulatan tuhan melalui penerapan hukum-hukum Islam (Syariat Islam) sejak 1 Mei

2015. Artinya pada hukum yang berlaku di Brunei adalah aliran hukum alam yang

didalamnya ada ada aturan yang bersumber dari Tuhan, dan yang bersumber dari rasion

manusia.

Sebagian negara menerapkan hukum yang tanpa unsur ketuhanan dalam

aturannya, ini adalah apa yang kita kenal dengan hukum positif yang akarnya berasal dari

paham filsafat positivisme dari silfus Prancis, Auguste Comte. Hukum yang berlaku di

Indonesia sangat besar pengaru dari hukum positif, walaupun mencoba membuka ruang

untuk hukum adat yang lebih kuat pengaruh aliran hukum alam.

Setiap negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan hukum yang sudahdianggap sah —berdasarkan asas-asas legalitaskenegaraan— di tengah-tengah

rakyatnya memiliki organ-organ hukum yang disebut sebagai aparat penegak hukum.

Unsur-unsurnya mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim. Aparat penegak hukum inilah yang

segari-hari besentuhan dengan masyarakat dalam menegakkan aturan yang sudah

diundangkan.

Untuk masuk dalam struktur penegak hukum itupun disyarakatkan sejumlah kriteria,

intinya harus memiliki kemampuan intelektual, dan standar moral yang baik, dalam artikata

sosok manusia yang tak memiliki keburukan yang menyertainya. Tujuannya tentu saja,

agar nuansa kebaikan yang ada pada dirinya membuat masyarakat menghormati

keberadaannya, pada akhirnya mau mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku.

Intinya seperti apa yang pernah disebutkan ahli hukum dari Belanda, Profesor BM

Taverne (1874-1944), Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede

officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van

strafprocessrecht het geode beruken (Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang

baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun).

Itu menunjukkan penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan,

melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya. Dinamika penegakan

hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan

hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa,

hakim dan advokat.



10


11/27

Pemahaman yang Salah

Adalah seorang etnolog berkebangsaan Skotlandia yang pertamakali

menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Dialah James

Richardson Logan (1819-1869) yang juga dikenal sebagai seorang pengacara di masa itu.Ia adalah murid, Goerge Earl etnolog berkebangsaan Inggris yang pada tahun 1850

mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau

Kepulauan Melayu”.

Kata Indonesia ini sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indos yang berarti

Hindia dan nesos yang berarti “pulau”, yaitu wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan

yang berada di Hindi. Kendati demikian, Belanda lebih suka dengan istilah Kepulauan

Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atauHindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan pada 1860

dalam novel Max Havelaar (1859).

Sedangkan orang-orang “Kepulauan India lebih suka menggunakan Indonesia.

Terutama dari lingkungan akademik yang menempuh pendidikan di luar Balanda. Seperti

Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien

oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Lalu ada Suwardi Suryaningrat (Ki

Hajar Dewantara), ketika mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch

Pers Bureau pada 1913.

Itulah sebabnya, setelah menjadi negara tersendiri, nama yang dipakai adalah

Indonesia. Lengkapnya Republik Indonesia. Ini adalah negara kepulauan yang terbesar di

dunia. Di atas luasnya yang mencapai 1.919.000 km! terdapat 13.466 pulau yang bertabur

di punggung lautnya. Di situlah rakyatnya yang penduduk 255 juta jiwa—perkiraan Badan

Pusat Statistik Indonesia— bermukim dalam berbagai wilayah yang disebut provinsi.

Tepatnya, Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945, setelah 350 tahun berada dalam

tangan kekuasaan negeri Belanda.

Berlayar dari negeri Belanda pada April 1595, kapal yang dipimpin Cornelis de

Houtman ini berlabuh di Banten saat dipimpin raja Maulana Muhammad (1580–1605).

Tiga tahun berselang, datang lagi rombongan kedua dari Belanda yang dikomandoi Jacob

van Neck dan Van Waerwyck, dengan delapan kapalnya. Lalu mereka mendirikan

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yaitu perkumpulan dagang India Timur, pada

20 Maret 1605. Kantor dagang ini dibuka di Banten, dipimpin Fancois Wittlert.



11

https://id.wikipedia.org/wiki/1913https://id.wikipedia.org/wiki/Belandahttps://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hajar_Dewantarahttps://id.wikipedia.org/wiki/1894https://id.wikipedia.org/wiki/1884https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Humboldt_Berlinhttps://id.wikipedia.org/wiki/Max_Havelaarhttps://id.wikipedia.org/wiki/1860


12/27

Dalam menjalankan misi dagangnya, pemerintah Belanda memberikan hak-hak

istimewa bagi VOC yang bisa bertindak seperti sebuah negara. Hak-hak istimewa yang

tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20 Maret 1602 meliputi hak monopoli

untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah

barat Selat Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri.

Kemudian ada hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu

negara, yang antara lain berwenang memelihara angkatan perang, memaklumkan perang

dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar

Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan/mengeluarkan mata-uang

sendiri, dan memungut pajak.

Kewenangan yang sangat luas itulah yang kemudian digunakan VOC untuk

mencengkram berbagai negara yang ada di wilayah Indonesia dan menerapkan hukumsesuai dengan apa yang mereka pahami. Perilaku pengurus VOC yang korup, akhirnya

dibubarkan pada 1799. Kekuasaan di Indonesia langsung dikendalikan Kerjaan Belanda

tetap dengan penerapan hukum dari merka, mesikpun Balanda sendiri pada masa itu

masih kebingunan dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku di tempatnya sendiri.

Masalahnya Kerajaan Belanda juga baru terbebas dari penjajahan Prancis pada 1815.

Artinya, Belanda masuk ke Indonesia pun sebetulnya ketika negara itu masih dalam

penjajahan Perancis.

Terletak di Eropa Barat, Perancis adalah negara yang berasal dari kedigdayaan

Romawi yang menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia pada pertengahan abad

ke-17-19. Dari sini banyak melahirkan filsuf-filsuf ternama, termasuk salah satunya adalah

Auguste Comte penganut paham fi lsafat positivisme yang kemudian banyak

mempengaruhi jiwa hukum di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya, kelahiran aliran ini

bersumber dari rasa muak Comte pada model monarchi absolut di negaranya, dia melihat

bagaimana ajaran kristen justru menjadi pembenar kepentingan kekuasaan. Memang

akhirnya pada abad 19 itu terjadilah revolusi dan Perancis yang semula monarchi absolut

menjadi negara dalam bentuk republik.

Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal

terutama dari peraturan tertulis dan hakim tidak membuat hukum. Hukum Perancis terbagi

menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Perancis tidak mengakui

hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi

untuk penetapan larangan. Hukum hanya dapat digunakan pada masa depan dan bukan



12

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_agama&action=edit&redlink=1https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_umumhttps://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_pribadi&action=edit&redlink=1https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_sipil_(sistem_hukum)https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuatan_dalam_hubungan_internasional


13/27

masa lalu (hukum ex post facto dilarang); dan harus dilaksanakan, hukum harus secara

resmi diterbitkan dalam Journal Officiel de la République Française.

Model hukum seperti itu pula yang berlaku di Belanda sebagai negara jajahan

Perancis (1806-1813) sehingga akibat itu disana berlaku pula Code Prancis. Bahkan

setelah merdeka pada 1813, kodifikasi hukum perdata Belanda banyak meniru Code Civil

Prancis, yang artinya banyak meresepsi hukum Romawi, kemudian negara-negara yang

sumber hukumnya dari Romawi ini disebut Eropa Kontinental.

Itulah sebabnya, Belanda menerapkan ajaran Eropa Kontinental ini di kerajaan

yang telah ditaklukkannya di Indonesia. Sebab, mereka menganggap di wilayah Indonesia

tak ada aturan hukum. Namun, akibatnya terjadi resistensi dan penolakan alamiah dari

Indonesia. Sebab, sebelum dijajah Belanda, berbagai kerajaan di Indonesia sudah

menerapkan hukum berdasarkan keyakinan masing-masing. Ini terbangun sejak awalmula ada manusia di negeri ini.

Seperti pandangan von Savigny yang berpangkal kepada bahwa di dunia ini

terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai

suatu volkgeist - jiwa rakyat. Percerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini, menurut von

Savigny, tampak pula pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap

tempat dan waktu.

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum yang hidup di Indonesia, akhirnya

dikirimlah para pakar dari Belanda. Singkat kata, pembahasan soal ini juga menangkap

perkembagan sejarahnya Indonesia yang kemudian menjadi panduan untuk menggali

apa-apa saja yang hidup dalam kehidupan di negeri ini. Bahkan juga dilengkapi dengan

kerja mesin antroplogi. Terutama menyangkut simbol, sistem kepercayaan, folklore, tradisi

besar, tradisi kecil, enkulturasi, inkulturasi, primitif, dan agraris.

Meminjam kacamata antropologi, maka akan nampak sosok manusia purba yang

ada di wilayah negeri ini (sebelum menjadi negara Indonesia), yaitu Meganthropus

Paleojavanicus, Pithecanthropus Erectus, Pithecanthropus Soloensis, Pithecanthropus

Mojokertensis, Homo Soloensis, dan Homo Wajakensis. Manusia-manusia purba itu ada

yang telah menghuni tanah negeri ini sejak ribuan hingga jutaan tahun lalu.

Para penemu, misalnya Eugene Dubois di Trinil (penemu Pithecanthropus

Erectuspada dan Homo Wajakensis pada tahun 1891), G.H.R.Von Koenigswald dan F

Weidenreich (penemu Homo Soloensis pada 1921-1934 dan Meganthropus

Paleojavanicus pada 1936-1941), hanya menjelaskan kondisi fisik dan sejumlah peralatan



13

https://id.wikipedia.org/wiki/Journal_Officiel_de_la_R%C3%A9publique_Fran%C3%A7aisehttps://id.wikipedia.org/wiki/Ex_post_facto


14/27

yang sangat sederhana —seperti batu yang menyerupai kapak genggam— untuk berburu

makanannya. Diduga fosil-fosil itu identik dengan bangsa Melanesia dan Austronesia.

Dari sejumlah penelitian antropolog itu, hanya pada manusia purba Toala di yang

ditemukan perkembangan kebudayaan. Pada gua-gua di Lamoncong, Sulawesi Selatan,

yang dipergunakan sebagai tempat tinggal ditemukan lukisan lukisan, misalnya cap

tangan dan lukisan babi hutan yang dicat. Pada tingkat ini, berarti manusia Toala sudah

mengalami peningkatan daya yang bergerak dari raga ke rasa yang paling mendasar,

namun belum mencapai tahap rasio.

Lalu catatan sejarah melengkapinya dengan berbagai kerajaan yang menghiasi

punggung nusantara ini. Hukum yang berlaku berbeda-beda menurut karakter kerajaan

masing-masing. Umumnya dikenal dengan bentuk adat Melayu Polinesia. Mulai abad

ke-4 kerajaan yang terdata dalam berbagai literatur di masa itu lebih merujuk kepadaajaran agama Hindu dan Budha, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Salah satu

kerajaan tertua di masa itu adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, di Pulau Jawa ada

Kerajaan Tarumanegara, dan Sriwijaya di Sumatera. Bahkan di Aceh yang terkenal

dengan kerajaan Islam juga berawal dari sebuah kerajaan Hindu yang bernama Lamuri.

Babak berikutnya adalah datangnya pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui

Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang

dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah

menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15. Para pedagang-pedagang ini

menyebarkan agama Islam. Samudera Pasai yang berdiri pada 1267, merupakan

kerajaan Islam pertama di Indonesia.

Dari sini dapat dilihat, pergaulan sosial yang terjadi adalah berdasarkan kaedah-

kaedah agama. Hukum yang hidup pun bergeser disebabkan pengaruh agama Hindu,

agama Islam, agama Kristen hukum. Menurut seorang pelopor kajian Filsafat Indonesia,

Prof Mr M Nasroen, hukum adat itu sanggup menyesuaikan diri dengan zaman. Ia

mencontohkan kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah menyempurnakan adat

Minangkabau yang telah ada. Sehingga akhirnya ketentuan-ketentuan agama itu menjadi

unsur hukum adat, karena telah diresepsi oleh hukum adat.

Itu pula sebabnya, timbul ungkapan-ungkapan lama yang mencerminkan sebuah

pedoman hidup dan kehidupan di sesuatu daerah. Misalnya di Aceh, ada ungkapan “Adat

bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak

Laksamana.” Po Teumeureuhom adalah lambang pemegang kekuasaan, sedangkan

Syiah Kuala, lambang hukum syari‘at atau agama dari ulama. Qanun (perundang-



14

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam


15/27

undangan) yang benilai agama dan adat dari badan legeslasi. Reusam merupakan

tatanan protokuler atau seremonial adat istiadat dari ahli-ahli atau pemangku adat.

Pengembangan nilai-nilai tatanan ini mengacu kepada sumber asas yaitu, “hukum ngon

Adat, lagee zat ngon Sifeut “, yaitu hukum dan adat seperti zat dan sifatnya.

Inilah yang disebut oleh seorangh ahli sastra timur dari Belanda, Prof Snouck

Hurgrounje, dan Prof Mr Cornelis van Vollenhoven (guru besar Universitas Leiden di

Belanda) sebagai hukum adat (1894). Mereka inilah yang meneliti hukum yang hidup di

Indonesia sebelum Belanda datang. Bahkan, van Vollenhoven membagi 19 lingkungan

hukum adat, yaitu; Aceh, Tanah Gayo-Alas-Batak,Tanah Minangkabau, Mentawai (Orang

Pagai), Sumatera Selatan, Tanah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Gorontalo,

Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku Ambon, Irian, Kepulauan

Timor, Bali dan Lombok, Jawa Pusat-Jawa Timur-Madura, Daerah Kerajaan (Surakarta,Yogyakarta), Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten).

Adapun soal penegakan hukum adat sangat dipengaruhi oleh keberadaan

pemimpin setempat. Selain itu, disebutkan juga tentang unsur-unsur yang mempengaruhi

hukum adat ini berdasarkan agama (Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya),

Kerajaan (seperti Sriwijaya, Airlangga, Majapahit) dan masuknya bangsa-bangsa Arab,

China, Eropa.

Itulah sebabnya, pada 1929, perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi

mempergunakan istilah ini dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum Negeri

Belanda), semacam Undang Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang

berlaku pada tahun 1929.

Di situ disebutkan tiga kategori hukum yang berlaku di daerah jajahan Indonesia,

yaitu hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan

mereka, hukum yang berlaku bagi orang-orang timur asing, dan yang ketiga hukum yang

berlaku bagi orang-orang Indonesia asli. Jadi, kategori ketiga itulah yang disebut hukum

adat, yaitu hukum yang berlaku bagi penduduk “asli” Indonesia, sebelum kedatangan

orang-orang asing.

Namun dalam praktiknya, banyak yang tak bisa berjalan. Ini disebabkan

ketidakpahaman petinggi-petinggi Belanda yang berkuasa di Indonesia dalam

menerapkan hukum adat. Prof Nasroen dalam karyanya berjudul Filsafat Indonesia (1967)

menegaskan keberbedaan Filsafat Indonesia dengan Filsafat Barat (Yunani-Kuno) dan

Filsafat Timur, bahwa Filsafat Indonesia adalah suatu filsafat khas yang ‘tidak Barat’ dan



15

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda


16/27

‘tidak Timur’, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filosofis mupakat, pantun-

pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong-royong, dan kekeluargaan.

Pada prinsipnya, penjajahan adalah sebuah ketidakadilan, sehingga hukum apapun

yang diberlakukan tetap digunakan untuk kepentingan negeri si penjajah. Untuk

membungkam kebebasan, salah satu alat hukum yang digunakan adalah haatzaai

artikelen yaitu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

(Wetboek van Strafrecht voor Indonesie, Koninklijk Besluit van 15 October 1915 Nr. 33,

Staatsblad 1915 -732, jis 1917-497, 1917-645 — in werking getreden op 1 Januari 1918)

tentang penyebaran kebencian sebagai akibat dari penghinaan terhadap Martabat

Kerajaan.

Begitu pula yang terjadi di Indonesia saat penjajahan Belanda, dan juga jaman

penjajahan Jepang. Kondisi seperti ini terus terjadi hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dan juga masa Orde Baru.

Supremasi Hukum

Begitu Soekarno-Hatta (Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta)

memplokamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka sejak

itulah negeri ini bergelut dengan dirinya sendiri. Di satu sisi harapan untuk bahagia dan

sejahtera membuncah pada jiwa-jiwa yang terjajah ratusan tahun ini, di sisi lain

pemerintahan masih belum terbentuk dengan sempurna, belum lagi percikan-percikan api

politik dalam negeri dan luar negeri yang terus bergerak liar.

Langkah penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan bongkar pasang aturan

yang menjadi rujukan aturan di bawahnya. Dimulai dengan penetapan UUD 1945, yang

ditandai dengan dekolonisasi dan nasionalisasi hukum. Namun secara kesiapan, masih

terlalu muda untuk sebuah penilaian. Masa ini, dominasi para sarjana justru datangnya

juga dari negeri Belanda yang pemahaman hukumnya juga sama dengn kompeni.

Akhirnya, sebagian peraturan hukum peninggalan Belanda masih digunakan,

misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-undang Hukum

Pidana. Hukum adat masih terdapat dalam pasal 131 Indische Staatsregeling (Peraturan

Hukum Negeri Belanda), karena dalam UUD 45 tidak ada ketentuan mengenai hukum

adat, dan oleh sebab pasal II UUD 45 aturan peralihan berbunyi “segala badan negara



16

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda


17/27

dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru

menurut Undang-undang dasar ini”. Adapun bentuk negara adalah Republik Indonesia

Serikat.

Kemudian dasar negara berubah menjadi UUD Sementara 1950 untuk menjadikan

Indonesia sebagai Negara Kesatua Republik Indonesia. Periode ini sudah ada perubahan

yang signifikan dari segi aturan, yaitu telah mengakui hak asasi manusia. Sebaliknya tidak

ada pembaharuan hukum maupun tata peradilan, malah kebingungan apakah akan tetap

mempertahuankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya

menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan

internasional. Lalu terjadilah unifikasi peradilan. Diterbitkan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tentang

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Lalu dihapus seluruh badan-badan dan mekanismepengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara.

Sejak 17 Agustus 1950, roda negara berpotar dengan poros UUDS 50 yang

menganut sistem kabinet parlementer. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik

Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam

Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS pada 14 Agustus 1950 di Jakarta.

Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena bersifat tidak permanen, menunggu

terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.

Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun

Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut.

Bahkan selama sembilan tahun berlakunya UUDS, terjadi pergantian perdana

menteri sampai tujuh kali, yang berarti kabinet berubah-ubah sampai tujuh kali juga. Ini

berarti, negara Indonesia selama 9 tahun itu hanya diwarnai konflik kepentingan politik .

Misalnya, Kabinet Nasir (1950-1951) yang tumbang lantaran pembentukan DPRD yang

dinilai terlalu banyak menguntung Masyumi. Kabinat Sukirman-Suwirjo (1951-1952), yang

diserang oleh kelompoknya sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu

condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada masa Kabinet Wilopo (1952-1953)

sudah mulai muncul gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang

akan menggangu stabilitas politik Indonesia. Wilopo terjungkal saat menyelesaikan

sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakannya ditentang oleh wakil-

wakil partai oposisi di DPR.



17


18/27

Lalu Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955), tensi pemberontakan meningkat.

Munculnya DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh di Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi

Selatan. Kabinet Ali-Wongsonegoro jatuh sebab perselisihan TNI-AD dan pemerintah

tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD. Kemudian Kabinet Burhanuddin

Harahap (1955-1956), dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini

menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret

1956. Kemudian kabinet kembali ke Ali Sastroamidjojo untuk kedua kalinya (1956-1957),

lalu beralih ke Kabinet Djuanda (1957-1959).

Tujuh kabinet berganti, amanat UUDS tak juga terlaksanakan, akhirnya terbitlah

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa parlementer dan kembali ke UUD 1945,

jadilah Indonesia dengan negara Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya, pengembangan

hukum yang bernuansa untuk kepentingan rakyat sedikit demi sedikit terpinggirkan, yanglebih dominan adalah kebijakan-kebijakan untuk kestabilan politik dan kekuasaan.

Bahkan, Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden RI No 11/1963 tentang

Pemberantasan Kegiatan Subversi. Subversi ini adalah satu upaya pemberontakan dalam

merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara. Langkah ini dianggap sebagai

kemunduran dalam perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Persoalan ini terus berlanjut hingga peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno

ke Soeharto pun berlangsung tidak demokratis, artinya rakyat tidak terlibat dalam

keputusan politik ini. Artinya, hak demokrasi seperti yang tertera dalam UUD 1945 tak

berjalan dengan baik, walau sandarannya adalah kondisi negara yang sedang genting

lantaran pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terkenal dengan istilah Gerakan

30 September 1965.

Diawali dengan dikeluarkannya sepucuk surat bernama Surat Perintah 11 Maret

1966. Orde Baru pun berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selama rentang waktu 32

tahun itulah Presiden Soeharto berkuasa. Mengawali pemerintahan dengan slogan

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 "secara murni dan konsekuen”, namun

pemerintahan Orde Baru sangat trauma dengan kondisi pemerintahan Orde Lama,

sehingga langkah-langkah yang dilakukan juga lebih kental pada politik mempertahankan

kekuasaan, dalam bahasa resmi adalah menjaga kestabilan nasional.

Bahkan, Orde Baru menaikkan status Penetapan Presiden No.11/PNPS/1963

menjadi UU No.11/PNPS/1963 tanggal 5 Juli 1969, padahal Penpres No.11 tahun 1963

semula telah dicabut lewat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.36/KOTI/1964 tentang Pembentukan



18


19/27

Komando Operasi Penanggulangan Kegiatan Subversi tanggal 6 Juli 1964, khususnya

pada Pasal 12. Pasal ini menegaskan semua penetapan/keputusan yang telah

dikeluarkan mengenai pemberantasan subversi, dengan dikeluarkannya keputusan ini,

dinyatakan tidak berlaku"--tentulah keputusan ini termasuk Penpres No.11/1963.

Undang-undang Subversi itulah yang kemudian menjadi sentral pemerintahan di

masa Orde Baru. Ini adalah sebuah undang-undang yang sangat berlawanan dengan

UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan. Bahkan rakyat yang bertindak mengkritisi atau menyalurkan

aspirasi pun bisa dianggap memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi

negara Pancasila atau haluan negara. Atau, hal itu dikategorikan sebagai menggulingkan,

merusak, atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah

atau aparatur negara. Bahkan, bisa dianggap "menyebarkan rasa permusuhan ataumenimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan, atau

kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas...." Padahal,

memperingatkan itu seharusnya dianggap positif dan merupakan kewajiban kita semua.

Dalam agama, hal ini bisa termasuk amar makruf nahi mungkar.

Hasilnya, setiap ada tokoh maupun aktivis yang menuntut perubahan dan kritis

terhadap pemerintahan, jawabannya adalah pintu penjara yang terbuka lebar. Misalnya

(alm) HR Darsono, Abdulqadir Djaelani, AM Fatwa, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar

Pakpahan, dan Budiman Sudjatmiko. Mahasiswa yang menyebar stiker "Tolak Pemilu

1997", bisa dikenai UU Anti Subversi.

Undang-undang seperti itu tentu secara langsung menutup pintu bagi rakyat untuk

ikut berpartisipasi untuk penegakan hukum di Indonesia. Apalagi untuk menjalankan UU

Subversi juga menggunakan kekuatan militer. Intinya, UU Anti Subversi pun menjadi

momok bagi pejuang demokrasi. Ini dikenal dengan peran ganda ABRI yang diistilahkan

Dwi Fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling penting di

Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik,

menjadikannya organisasi politik terbesar di negara.

Itu belum lagi terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pers yang telah kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 21

Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 UU No 11 tahun 1966. Kunci yang paling penting

dalam undang-undang ini adalah setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh



19


20/27

perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang

dikeluarkan oleh Pemerintah.

Ketentuan SIUPP diatur dengan Permenpen No.01/198. Menteri Penerangan

mempunyai kuasa penuh dalam pencabutan SIUPP apabila penerbitan pers dirasa tidak

sesuai dg ketentuan yg ada. Ketentuan SIUPP itulah yang menjadi alat membungkam

pers yang kritis. Pemerintahan Orde Baru menutup beberapa media dengan UU ini, di

antaranya adalah Majalah Tempo, Editor, dan Detik. Media-media itu dianggap terlalu

tajam mengkritik pemerintahan.

Undang-undang Subversi dan Undang-undang Pokok Pers adalah dua aturan yang

bisa mencerminkan bagaimana pemerintahan Orde Baru berjalan. Pemerintahan

berlangsung represif. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah

Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan.Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga menundukkan lembaga-lembaga hukum di

bawah eksekutif. Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis,

termasuk dalam pemikiran hukum.

Pada 1998, pemerintahan Orde Baru berakhir dengan catatan di bidang hukum

adalah semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM kepada masyarakat

non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa), kritik dibungkam dan oposisi diharamkan,

kebebasan pers sangat terbatas, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,

menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang.

Berakhirnya era Orde Baru ternyata tak lantas menyingkirkan budaya-budaya yang

buruk dalam pemerintahan, misalnya soal korupsi dan penyakit laporan Asal Bapak

Senang ini masih terus berlanjut. Hanya saja di masa Orde Reformasi, demokrasi menjadi

lebih hidup dengan disingkirkannya UU Subversi walau sebetulnya soal ini masih hidup

sebab telah dipindahkan ke dalam Pasal 107 A, B, C, D, E, dan F dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. Sedangkan UU Pokok Pers dicabut, kemudian berganti denganUU Pers yang menjamin kemerdekaan pers. Perubahan mendasar lainnya adalah

terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis. Rakyat langsung memilih presiden,

gubenur, hingga bupati/walikota, begitu juga dengan pemilihan umum legislatif.

Artinya ada sejumlah perbaikan perundang-undangan dan kelembagaan negara.

Terjadi pembaruan sistem politik dan ketetanegaraan, pembaruan sistem hukum dan hak

asasi manusia, pembaruan sistem ekonomi. Yang paling menarik di era reformasi adalah



20


21/27

lahirnya lembaga antikorupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Cuku banyak pejabat

dan anggota DPR terjerat di sini.

Kendati demikian, perkara korupsi, kolusi dan nepotisme masih kokoh. Selain itu,

kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para

pelaku semacam itu. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (kini ditambah

advokat) dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan permbaruan hukum.

Persoalan ini hingga kini belum selesai, padahal reformasi sudah berlangsung 17 tahun,

dan sudah dilalui oleh enam presiden, yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati

Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini Joko Widodo.

Kebebasan pers dan media publik juga terjadi di era raformasi. Sehingga lahir

begitu banyak media. Bahkan kini ada dua jenis media, yaitu yang konvensional (televisi,

koran, dan radio) dan media internet. Hingga tahun 2014, Jumlah netizen (penggunainternet) bertambah pesat menjadi 83.7 juta orang atau terbanyak keenam di dunia. Di era

sekarang, kemajuan teknologi informasi juga sedang booming. Sehingga publik bisa

mengakses berbagai berbagai informasi dari internet.

Bahkan partisipasi publik dalam penegakan hukum juga masuk melalui media yang

menggunakan teknologi informasi. Berbagai media sosial tersedia, mulai dari facebook

hingga twitter. Dari sinilah, publik sekarang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah

yang menyimpang. Namun, kondisi kerusakan akut selama ratusan tahun (mulai dari

penjajahan Belanda hingga ke pemerintahan masa lalu) tentu tak gampang

membangunnya kembali.

Itulah sebabnya, menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia masih

menempatkan dari sekian agenda reformasi yang paling menyedihkan adalah kegagalan

di bidang reformasi hukum khususnya dalam penegakan hukum. Diseebutkan, tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negri ini dari hari ke hari

grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap

penegakan hukum di negri ini semakin meningkat, menempatkan tingkat ketidak

percayaan publik terhadap penegakan hukum berada pada angka 56 persen dan hanya

29,8 persen yang menyatakan puas. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya

hanya 22,6 persen yang mengatakan penegakan hukum di era pemerintahan sekarang ini

lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Kenaikan yang cukup signifikan Januari 2010, 37,4 persen, Oktober 2010 41,2,

September 2011, 50,3 persen, Oktober 2012, 50,3 dan yang terakhir April 2013,

sungguh mengejutkan yaitu 56,0 persen. Dan yang paling mencengangkan ternyata



21


22/27

masyarakat di desa justru tingkat ketidakpuasannya mencapai pada angka 61,1 persen

sementara di kota mencapai 48,6 persen.

Survei dari Indonesia Legal Rountble (ILR) juga hasilnya hampir sama. Kondisi itu

dinilai akibat masih diabaikannya lima prinsip dalam mewujudkan supremasi hukum.

Disebutkan dalam buku "Indeks Negara Hukum Indonesia Tahun 2013,” prinsip pertama,

pemerintahan yang berdasarkan hukum dan sistem pengawasan yang efektif dan

keseimbangan legislatif dan eksekutif. Tetapi, kenyataannya yang menjadi masalah

mendasar dari prinsip ini adalah tidak adanya pengawasan yang efektif, baik oleh

parlemen, pengadilan, pengawasan internal pemerintah maupun komisi negara

independen.

Prinsip kedua adalah peraturan yang jelas, pasti dan jaminan partisipasi publik

dalam pembentukan peraturan, namun yang terjadi banyak masalah yang berhubungandengan kejelasan materi peraturan yang dinilai multitafsir. Soal inilah yang pernah

dipermasalahkan oleh Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia

meminta menghapus penggunaan sejumlah kosa kata ‘bersayap’, alias yang tidak konkret

dan susah terukur. Ternyata kata-kata bersayap ini adalah sumber korupsi.

Karena memangkas kata-kata bersayap itulah Susi mempu memangkas dana

siluman mencapai Rp 200 miliar untuk anggaran 2016. Akhirnya Presiden Republik

Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian dan Lembaga untuk

menghilangkan program pemerintah yang tidak jelas dan memiliki kalimat bersayap serta

tidak konkrit dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.

Kemudian masuk ke prinsip ketiga yang disampaikan ILR, kekuasaan kehakiman

yang merujuk pada independensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas kekuasaan

kehakiman, namun independensi hakim masih bermasalah, terutama masih rentan

terhadap suap.

Prinsip keempat, akses terhadap keadilan yang terbagi dalam ketersediaan aturan,

proses dan pemulihan hak warga negara. Tetapi ILR masih menemukan proses peradilan

di Indonesia yang bermasalah karena tidak adanya jaminan atau pengaturan dalam

larangan dari suap dan pungutan liar. Prinsip kelima adalah tentang penghormatan,

perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Secara umum komitmen

negara dalam menjamin HAM di tataran regulasi konstitusi serta perundang-undangan

cukup memadai. Tetapi untuk jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih ada

distorsi dalam bentuk peraturan daerah.



22


23/27

Kendati survei-survei menunjukkan angka yang belum membaik dalam citra

penegakan hukum Indonesia, namun bagaimana pun kini telah lahir sebuah era baru yang

tetap perlu diapresiasi. Masyarakat Indonesia telah bisa menggunakan berbagai sarana

untuk memantau kinerja pemerintahnya, dan ini tentu saja berefek pada penegakan

hukum. Bahkan saat ini adalah masa paling bebas dan demokrasi di Indonesia.

Bahwa memang benar muncul berbagai penyimpangan yang dilakukan aparat

penegak hukum yang bisa terbuka lebar saat ini, namun itu juga bisa dilihat dari sudut

arus informasi yang kini begitu terbuka, sesuatu yang tidak akan terjadi di masa lalu,

apalagi di era Orde Baru. Di sinilah masyarakat bisa berperan aktif dalam membantu

aparat penegak hukum agar terjaminnya supremasi hukum. Berbagai media yang kini

sangat maju bisa dimanfaatkan untuk menunjang masyarakat dalam upaya memperbaiki

hukum di Indonesia. Hanya saja, para aparat penegak hukum —dari mulai polisi, jaksa,hingga hakim— masih antipati dengan kritik.

Namun demikian, perkembangan ini tetap ada yang perlu diperhatikan yaitu jangan

sampai beralihnya realitas ke simulacra. Jika dulu kebenaran adalah milik penguasa, kini

bisa beralih kebenaran menjadi milik media, dan ini bisa bias bahkan sangat mungkin

seuatu yang muncul media yang dianggap sebagai kenyataan, ternyata tidak sesuai

dengan realitas.

Dalam Buku Prof Otje Salman S SH berjudul Teori Hukum (2004, 136-137),

mengutip buku seorang pemikir paling berpengaruh era post-modern, Jean Baudriliard

berjudul Simulation (New York, Semiotex(e), 1983). Di situ dituliskan, dalam wacana

Baudriliard, dominasi teknologi telah menghasilkan segala sesuatu menjadi mungkin, yaitu

terciptanya secara kumulatif realitas citraan/artificial, yang disebutnya ‘hyperreality’, yaitu

suatu situasi di mana realitas telah digantikan oleh sesuatu yang tidak real sebagaimana

dinyatakan olehnya, “masa kini merupakan masa di mana realitas asli digantikan oleh

simulacra, dan manusia terjebak dalam apa yang disebut hiperealitas, realitas yang

melampaui citra aslinya, keaslian dan dunia kultural lenyap secara tiba-tiba.

Disebutkan, orang lebih percaya pada televisi daripada kejadian sebenarnya,

percaya kepada koran daripada faktanya, percaya pada film daripada kondisi kulturalnya.

Pendek kata, realistis telah tersingkir dan tereduksi dari posisinya.

Menurut Prof Otje, apabila kita menelaah lebih kritis pada gagasan “Hyperrealitas

Baudrillard”, maka itu sebuah sinonim dan proses dari suatu struktur hukum perlahan-

lahan diperkosa dan dicabut atau dalam bahasa lain dipreteli. Hukum akan

memperlihatkan suatu wujud yang abjek. Hukum muncul dalam bentuk keputusan yang



23


24/27

ditandai keserakahan dan muslihat birokrasi, turbulensi dan noise. Dalam wilayah ekstrem

hukum adalah libido kekejaman, ekstasi kejahatan, dan semangat kegilaan (madness),

yang ditukangi oleh parasit hukum (birokrat), guna melakukan manuver-manuver yaitu

membuat simulacra hukum, dengan menciptakan huruf dan kalimat yang tersusun rapi

dalam sebuah teks undang-undang dan sejenisnya.

Artinya kondisi yang tergambarkan oleh berbagai media di era sekarang ini juga

harus benar-benar dilihat secara jeli, kritis, dan sedikit skeptis. Kebenaran itu bisa jadi

adalah simulacra.

***



24


25/27

Kesimpulan dan Saran

Dari uraian sebelumnya sudah tergambar dengan jelas urut-urutan kondisi

perkembangan hukum di Indonesia mulai dari zaman batu hingga ke abad modern

sekarang ini. Ada satu simpul penting, bahwa hukum selalu berada dalam kungkungan

politik dan kekuasaan. Hukum sering menjadi tukang stempel kekuasaan, bahkan menjadi

alat politik untuk tujuan politik juga.

Jika semula hukum berjalan “jujur” untuk kepentingan penguasa di masa

pemerintahan kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian masuk era

agama yang begitu banyak di Indonesia, mulai dari Hindu, Budha, Kristen, hingga agama

Islam. Di sini hukum berjalan menurut kitab-kitab suci, walaupun ada juga kepentingan

raja yang menumpanginya.

Lalu masuk era penjajahan, di sini juga menonjol kepentingan ekonomi.

Kepentingan ekonomi ini yang kemudian membalikkan tujuan hukum menjadi pembenar

upaya pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa di negeri ini. Korupsi mulai merajalela

di zaman ini. Bahkan, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yaitu perkumpulan

dagang India Timur, yang masuk ke Indonesia berselubung dagang yang kemudian

menjadi peletak batu pertama cengraman Belanda untuk menjajah Indonesia, juga

meninggalkan budaya korupsi yang berurat berakar di negeri ini.

Selain itu, adalah pembungkaman kebebasan berekspresi juga dilakukan, yaitu

melalui haatzaai artikelen adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Indonesiatentang penyebaran kebencian sebagai akibat dari penghinaan terhadap

Martabat Kerajaan.

Era kemerdekaan yang semula menjadi harapan untuk hidup sejahtera, bahagia,

dan demokrasi, ternyata juga menjadi awal kekisruhan politik model baru di Indonesia.

Kekisruhan politik yang tiada henti, juga menghambat kebebasan berekpresi terjadi

melalui UU Subversi dan UU Pokok Pers. Peralihan ke Orde baru juga terjadi

pemerintahan yang represif, menghambat kebebasan pers, dan juga tumbuhnya budaya

korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan makin subur.

Kini zaman berganti menjadi era reformasi. Pemerintahan membuka saluran

kebebasan berekpresi yang luas, kehidupan demokrasi yang makin baik, dan keterlibatan

masyarakat dalam segala bidang kehidupan bernegara juga terbuka. Ditambah lagi

dukungan dari era teknologi informasi yang begitu luar biasa. Namun, di bidang hukum



25


26/27

masih tertinggal. Budaya peninggalan pemerintahan sebelumnya masih belum bisa

tercerabut.

Keterlibatan masyarakat dalam segala lini kehidupan bernegara adalah sebuah

peluang yang baik untuk perbaikan yang lebih menjanjikan sebuah kebahagian bernegara

yang sejahtera. Di sini dibutuhkan penyadaran dari aparat penegak hukum untuk melihat

sisi baik dari kepedulian masyarakat pada penegakan hukum. Kekritisan masyarakat

haruslah dianggap sebagai bentuk dukungan untuk aparat penegak hukum dalam

menegakkan supremasi hukum di negeri ini.

Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaring pendapat

publik dalam perbaikan kehidupan bernegara yang lebih baik, terutama dalam penegakan

hukum. Sebab, jika ini dilakukan dengan sendirinya akan meningkatkan wibawa hukum di

negeri ini, sehingga akan berefek pada pemerintah yang bersih dan berkarakter sebabmendapat dukungan penuh dari rakyatnya.

Pemerintah perlu menciptakaan keterbukaan informasi yang jujur, sehingga fakta-

fakta yang sampai ke masyarakat akan menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Ini perlu

dilakukan agar efek simulacra tidak terjadi di tengah-tengah rakyat Indonesia, sebab jika

informasi tersumbat akan terjadi efek simulacra ini.

Sebab, menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum sangat bergantung atau

bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan

manusia dari masa ke masa. Hukum berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana

yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku setiap individu kepada masyarakat yang

modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang

diucapkan oleh ahli hukumnya.

***



26


27/27

Daftar Pustaka

Abdul Hakim, Atang, Filsafat Umum dari Metodologi Sampai Teeofilosofi, Pustaka

Setia Bandung, Bandung, 2008.

Arifin, Syamsul, Pengantar Hukum Indonesia, Citapustaka Media - Fakultas Hukum

Universitas Medan Area, Medan, 2015.

Arifin, Syamsul, Pengantar Filsafat Hukum, Ciptapustaka Media, Medan, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta, 2014.

Lubis, Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.

poskotanews.com, Kasus Dul Gambaran Carut Marutnya Indonesia, Jakarta, 12September 2013.

Rasjidi, Lili, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010.

Rasjidi, Lili, Pengantar Filsafat Hukum, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.

Salman S, Otje, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka

Kembali), PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers (PT

RajaGrafindo Persada), Jakarta, 2012.

sindonews.com, Larang Kata Bersayap di Proyek Pemerintahan Jokowi Sindir Susi,

Jakarta, 14 Desember 2015.

wikipedia.org, Indonesia.

sindonews.com, Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum Masih Rendah,

Jakarta, 19 September 2014.

***

http://sindonews.com/http://sindonews.com/http://poskotanews.com/

makalah teori hukum pdf

Documents