teori hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip

kejelasan (lex certa). Hal ini disebabkan penegakan hukum pidana memiliki batas

yang tipis dengan pengekangan terhadap kemerdekaan individual. Bila

penegakan hukum pidana dilakukan secara sewenang-wenang maka yang terjadi

adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam upaya penegakan hukum

pidana yang diatur dalam hukum acara pidana pun, prinsip kejelasan harus selalu

dijunjung.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu

Putusan Pengadilan bersifat imperative dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai

dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya (as posited). Ketentuan Pasal 197

ayat (1) tersebut bersifat limitatif sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat

diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan

secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi

setiap orang yang berkepentingan.

Kedua-belas materi muatan suatu putusan pengadilan mencerminkan asas

kepastianhukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses beracara di muka

pengadilan. Selain dari hal tersebut, keduabelas materi muatan suatu putusan

pengadilan mengandung aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi setiap

1

orang yang telah didakwa dan menjalani pemeriksaan di muka sidang pengadilan

yang terbuka dan dibuka untuk umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan tiga

macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan

singkat dan pemeriksaan cepat, Undang-Undang tidak memberikan batasan

tentang perkara mana yang masuk ke dalam pemeriksaan biasa, hanya pada

pemeriksaan singkat dan cepat saja yang diberikan batasan. Oleh karena itu yang

dimaksudkan pemeriksaan biasa adalah segala pemeriksaan yang tidak termasuk

pemeriksaan perkara singkat dan pemeriksaan perkara singkat. Berdasarkan pasal

203 ayat 1 KUHAP memberikan batasan pemeriksaan singkat “... menurut

penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya

sederhana”. Jadi yang menentukan apakah perkara tersebut termasuk kedalam

perkara biasa, singkat, atau cepat adalah penuntut umum. Dalam hal ini tentu saja

diperlukan juga persetujuan dari hakim ketua tentang penggolongan jenis

pemeriksaan perkara.

Jadi suatu perkara digolongkan pada pemeriksaan biasa apabila perkara

tersebut tidak termasuk kedala pemeriksaan biasa apabila perkara tersebut tidak

termasuk kedalam pemeriksaan singkat dan cepat dan juga ditentukan sebagai

pemeriksaan biasa oleh penuntut umum. Perkara pencurian yang dilakukan oleh

Saudara Dadang bin Ishak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011

kira-kira pada pukul 16.30 sampai dengan 20.00 WIB, bertempat di jalan Poros

Perkebunan PT. Asiatic Persada, Divisi Kelabai, Blok 526 D, Desa Bungku,

Kecamatan Bajubang , Kabupaten Batang Hari, dapat dikategorikan kedalam

2

pemeriksaan singkat dan cepat. Hal tersebut dilakukan karena kasus tersebut telah

memenuhi unsur-unsur pemeriksaan biasa yaitu :

1. Perkara kejahatan tidak mudah untuk pemeriksaannya;2. Tidak mudah dalam pembuktian dan pelaksanaan hukumnya;3. Ancaman pidana di atas satu tahun;4. Susunan majelis hakim terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang;5. Pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP;6. Terdakwa harus hadir dipersidangan dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 217)

KUHAP;7. Ketua sidng memimpin pemeriksaan (Pasal 217) KUHAP;8. Pemeriksaan secara langsung dengan lisan (Pasal 153 ayat (2) huruf a

KUHAP;9. Wajib menjaga pemeriksan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b dan

Pasal 166 KUHAP);10. Pemeriksaan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi (Pasal 160 ayat

(1) b jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

B. PERMASALAHAN

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

“Apakah putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

58/Pid.B/2011/PN.MBLN terhadap terdakwa Dadang bin Ishak telah sesuai

dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ?”

3

BAB II

PEMBAHASAN

Untuk mengetahui suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan

yang progresif atau tidak, maka alat ujinya adalah nilai kepastian, keadilan dan

kemanfaatan hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sinkronisasi

putusan hakim dengan sumber hukum yang berlaku, baik peraturan perundangan,

yurisrudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur

pasal 197 KUHAP yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam membuat putusan

pengadilan, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat

putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan

pemidanaan adalah sebagai berikut :

Pasal 197

(1) Surat putusan pemidanaan memuat: a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

4

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur didalam pasal 197 ayat (1) KUHAP,

maka prinsip kejelasan dalam penegakan hukum dapat terlaksana. Misalnya

dalam hal penahanan, setiap upaya penahanan harus dilakukan sesuai aturan dan

prosedural. Bilamana upaya penahanan tidak dilakukan sesuai prosedur maka

yang terjadi adalah pengekangan kemerdekaan seseorang secara semena-mena,

yang berarti negara telah melukan pelanggaran hak asasi terhadap warganya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian ini dapat kita analisis

apakah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

a. Pasal 197 ayat (1) Huruf a dan b

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

58/Pid.B/2011/PN.MBLN telah memuat unsur sebagaimana ketentuan Pasal

197 ayat (1) KUHAP.

5

b. Pasal Pasal 197 ayat (1) Huruf c

Dalam kasus pencurian ini terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM-49/MBULI/04/2011 tertanggal

25 April 2011.

c. Pasal Pasal 197 ayat (1) Huruf d


58/Pid.B/2011/PN.MBLN ini telah memuat fakta dan keadaan yang

diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, yakni dengan dihadirkannya 3

(tiga) orang saksi yang mengungkapkan tentang fakta dan kejadian pada saat

terjadinya tindak pidana pencurian dan dari keterangan saksi-saksi tersebut,

terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan, dalam sidang

tersebut juga telah didengar dari keterangan terdakwa yang menceritakan

kronologis kejadian.

Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.

Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang

memberatkan yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus,

yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat

lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya

lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari

hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam

Pasal 362. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

6

Pasal 363 KUHP

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

kecelakaan kereta api, huru-hara,

pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu

hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.

d. Pasal Pasal 197 ayat (1) Huruf e

Pada kasus ini Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana dengan

Nomor Registrasi Perkara : PDM-108/M.BULI/10/2010 tertanggal 16

Desember 2010.

7

e. Pasal 197 ayat (1) Huruf f

Dalam kasus pencurian ini terdakwa diancam pidana karena pencurian dalam

keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4

Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Untuk menentukan pidana yang dijatauhkan terlebih dahulu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan

pidana tersebut, dalam putusan pengadilan tersebut disebutkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Asiatic;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyaserta tidak akan

mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

f. Pasal 197 ayat (1) Huruf g


58/Pid.B/2011/PN.MBLN telah memuat unsur sebagaimana ketentuan Pasal

197 ayat (1) KUHAP, yakni Musyawarah majelis hakim dilaksanakan pada

hari Rabu tanggal 1 Juni 2011.

8

g. Pasal 197 ayat (1) Huruf h

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diancam pidana dalam pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHP, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam

pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah

siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dadang bin Ishak di persidangan

menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-

pertanyan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak

dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah

pengampuan, sehingga Terdakwa mampu untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

2. Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah

memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau

dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang

nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah

segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak

termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, termasuk pula

yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik serta informasi,

yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan bernilai uang

9

lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu orang lain tersebut

diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa

benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa kelapa sawit

yang diambil terdakwa dan teman-temannya adalah milik PT Asiatic

Persada seluruhnya atau bukan milik dari terdakwa maupun saudara

Anwar ;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dimiliki adalah

setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan miliknya

dengan sengaja sedangkan yangdimaksud dengan melawan hukum adalah

perbuatan itu memang tanpa hak dari si pelaku, pelaku dalam hal ini sadar

bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;


dipersidangan, Kelapa sawit tersebut adalah milik PT.asiatic yang berada

di kebun sawit milik PT Asiatic ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil dengan cara

membawanya dari bawah pohon kepinggir jalan yang kemudian rencana

akan dibawa lagi untuk dijual, dimana terdakwa mengambil sawit tersebut

tidak ada meminta izin kepada PT asiatic sebagai pemiliknya yang sah

dan rencananya sawit tersebut akan dijual ;

10

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka

dua orang/lebih itu harus bertindak bersama-sama;


dipersidangan, terdakwa sebelum melakukan perbuatannya diajak oleh

Anwar untuk mengambil sawit, kemudian atas ajakan Anwar tersebut

terdakwa menyetujuinya;

Setelah memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berlaku

maka Pengadilan Negeri Muara Bulian memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DADANG bin ISHAK telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian Dalam

Keadaaan Memberatkan”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karen aitu dengan pidana

pencara selama 8 (delapan) bulan;

11

h. Pasal 197 ayat (1) Huruf i, j dan k


58/Pid.B/2011/PN.MBLN Majelis hakim telah memutuskan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DADANG bin ISHAK telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian Dalam Keadaaan Memberatkan”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok terbuat dari besi dirampas untuk

dimusnahkan.

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT.

Asiatic Persada selaku pemiliknya.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

12

i. Pasal 197 ayat (1) Huruf l

Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

58/Pid.B/2011/PN.MBLN telah memuat unsur-unsur didalam Pasal 197 ayat

(1) KUHAP yakni Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian diputuskan pada

hari Rabu tanggal 1 juni 2011 oleh Yogi Dulhadi, SH Ketua Majelis, Aswin

Arief, SH dan Depa Indah, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian Nur Himawan, SH

dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Rosnaidi, SH.

13

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat di analisis bahwa majelis hakim dalam putusan

Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 58/Pid.B/2011/PN.MBLN telah

mengakomodir hukum acara pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP, asas-asas

umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan

terdakwa.

Namun dalam perkembangannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia memaknai :

1. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun

1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan

Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal

demi hukum;

2. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan

14

pemidanaan yang tidak memuatketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-

Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;

3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya

menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f,

h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

15

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta. 1988

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber lain

Pengadilan Negeri Muara Bulian . Putusan Nomor 58/Pid.B/2011/PN.MBLN.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-X/2012.

www.hukumonline.com

16

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan..................................................................................... 1

A. Latar Belakang........................................................................... 1B. Permasalahan............................................................................. 3

II. Pembahasan ..................................................................................... 4

III. Penutup............................................................................................. 14

A. Kesimpulan ............................................................................... 14

Daftar Pustaka....................................................................................... 16

17

teori hukum

Documents