TEORI-TEORI HUKUM KONSTITUSI

Efta Shufiyati15730251006

TEORI-TEORI HUKUM SEBAGAI SISTEM

Legislasi Penanganan Kasus

Adat/Kebiasaan Perjanjian oleh para pihak

Pembagian Sistem Hukum

Wilayah Berlakunya

Materi Muatan Hukum

Sifat Sanksinya

• H. Nasional• H.Internasional

• Hukum Privat• H. Publik

• H. Pidana• H. Perdata• H.Administrasi

Blh tdknya hukum

disimpangi

Cara Hukum

Tingkat keumuman

aturan-aturan

• H. Pemaksa• H.Pelengkap

• H. Buatan Hakim

• H. Adat

• Asas Hukum• Kaidah Hukum

Konsistensi sistem Hukum

• Hukum dibuat dengan berbagai cara , bisa melalui kontradiksi, maka hukum harus ada ketentuan-ketentuan yang dianut

Kelengkapan Sistem Hukum

• Kodifikasi Hukum • Hukum sudah lengkap, perkembangannya Hukum Tidak Lengkap

Adanya penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya diharapkan melengkapi/menyempurnakan dengan berbagai metode penafsiran

Konsep Fundamental dalam

Sistem Hukum

• Ilmu Pengetahuan Hukum misal konsep tentang orang, benda /barang, perbuatan hukum

Teori-teori Positivistis Sistem Hukum

Teori-teori Content Sistem Hukum

Teori-teori Sosiologis Sistem Hukum

Teori PositivismeHukum adalah apapun yang ditetapkan oleh lembaga yang dibuatnya Teori Natural Law merupakan hukum yang dibuat moral/rasa keadilan Teori ContentDiwakili oleh Ronald Dworkin yang muncul karena ketidaksetujuannya dengan aliran positivistis dan hanya memutus perkara berdasarkan norma Teori Sosiologis Ditemukan 2 sistem ditemukan dalam teori sosiologis hukum yakni teori-teori fungsional dan teori-teori isi

1. Ilmu Hukum dan Sosiologis:Sebuah sejarah singkat

Hukum tidak dipandang sebagai suatu tradisi intelektual yang telah memberikan sumbangan yang penting bagi pengembangan teori sosial.

Teori sosial memiliki pengaruh yang semakin meningkat adalam tulisan-tulisan ulasan hukum dan teori hukum semakin meresap dalam tulisan sosiologis terutama dalam penelitian-penelitian hukum dan rasionalitas serta teori feminis.

TEORI HUKUM & TEORI SOSIAL

2. Ajaran-ajaran Hukum & Rasionalitas

Mazhab Chicago

Mazhab Yale

Mazhab Legal Incentive

Mazhab Public Choice

Mengevaluasi peraturan-peraturan atas dasar kemampuan untuk meningkatkan

efisiensi serta penggunaan sumber-sumber langka

sangat memperhatikan masalah rancangan institusional dan masalah-masalah etika

dalam pengaturan-pengaturan institusional

memusatkan perhatian pada pengaruh peraturan-peraturan hukum mengenai

insentif bagi para individu yang terklibat dalam tindakan rasional

teori pilihan publik meneliti konsekuensi kolektif dari pilihan individual.

A. Ajaran Hukum Kritis Serangan atas legalisme Pernyataan yang tidak menentukan Otonomi ukum yang relatif Kesadaran hukum

B. lmu Hukum feminis Teori pendekatan Hukum umum yang menekankan

bahwa kesamaan dan perbedaan mengenai hubungan kekuasaan, kedudukan sosial

C. Teori Ras Kritiskelompok yang beraneka ragam yang membicarakan berbagai bidang hukum dalam berbagai suara.

3. Ilmu Hukum Kritis

TIPOLOGI HUKUM

Teori Hukum Represif Badan-badan pengawasan

khusus Kesepatan bagi rakyat untuk

mendpatkan keadilan, dimana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluan-keluhannya terbatas

Adanya suatu rejim hukum ganda,yakni melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikannya dan mengesahkan pola-pola subordinasi sosial

Teori Hukum Otonom

Penekanan kepada aturan-aturan

hukum sebaga upaya utama untuk

mengawasi kekausaan resmi dan

tidak resmi

Terdapat pengadilan yang bebas

yang tidak dapat dimanipulasi

oleh dan bebas dari kekuasaan

politik dan eonomi, serta memiliki

otoritas khusus untuk mengadili

pelanggaran hukum baik buat

pejabat maupun individu

Terpisahnya hukum dari politik

Teori Hukum Responsif Pergeseran penekanan dari aturan-

aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan

Pentingnya watak kerakyatan baik

sebagai tujuan hukum maupun cara

untuk mencapainya.

Critical Theory of the Frankfurt SchoolTeori kritis mengklaim menjadi liberating tidak dalam pengertian penyajian strategi mencapai ide kebebasan yang diyakini oleh pelaku-pelaku. Melainkan, ia bermaksud mendeskripsikan asumsi-asumsi mengenai kondisi-kondisi sosial, yang mana asumsi-asumsi ini dapat diubah oleh suatu proses pencerahan teoritis dan politis. Ketika teori menghasilkan hasil seperti itu, klaimnya diperkuat. Dengan demikian the liberating mengklaim menjadi kognitif juga.

GERAKAN HUKUM KRITIS

Relativist EpistemologyGerakan CLS bermaksud menggunakan Relativist Epistemology abad ke-20 untuk tujuan-tujuannya. Relativist Epistemology menolak kepastian tradisional dan mengingkati kepercayaan objektif. Relativist Epistemology telah dikembangkan dalam matematika dan fisika. Secara tradisional, matematika dan fisika dipikirkan berkaitan dengan satu realitas objektif

American Legal Realism (Realisme Hukum Amerika)Gerakan CLS tidak menyukai liberalisme dan individualisme, memuji komunitas, mengkritik legal order, menentang hirarki sosial dan menyebut human relation sebagai perubahan fundamental. Karenanya, hal ini mengingatkan pada utopian sosialisme akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 khususnya terhadap Fourier dan Owen, serta romantisme revolusi pada awal abad ke-19 dalam agama, sastra, filsafat menentang rasionalisme abad ke-18

Lanjutan

TEORI HUKUM FEMINIS

• Menciptakan kesamaan bagi perempuan terutama kesempatan dalam membuat pilihan

Feminisme Liberal

• di mana tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, baik secara hukum maupun lembaga,

Feminisme Asimilasi

• kekuatan kesamaan perempuan konform pada norma laki-laki. Pendekatan ini menekankan perbedaan jenis kelamin

Feminisme dengan perlakuan khusus

• Pendekatan ini mengajukan suatu batasan tegas bagi hukum dalam memperhitungkan perbedaan jenis kelamin

Feminisme inkorposionis

• memfokuskan pada perbedaan laki-laki dan perempuan. Perspektif laki-laki terhadap hukum, menurut pendekatan ini harus direkonstruksi dengan memperhitungkan nilai-nilai feminis,

Feminisme Rasional / kultural

• Pendekatan ini memandang perempuan sebagai suatu kelas, bukan makhluk individu seperti dalam feminisme liberalime dan diklaim bahwa kelas ini telah didominasi oleh kelas lain yakni laki-laki.

Feminisme Radikal

• memusatkan perhatian pada realitas-realitas perempuan, bukan pada suatu kategori yang disebut perempuan. Diyakini bahwa mendefinisikan perempuan menarik identitas dari seorang individu kepada identitasnya sebagai seorang perempuan.

Feminisme Postmodern

TEORI RAS KRITIS

Perbudakan awal ke-17 di daerah koloni Amerika, tanpa definisi yang jelas mengenai status seorang budak.

Aktivitas legislatif akhir abad ke-17 di dalam badan pembuat undang-undang kolonial dan UU budak ke-18 yang menjadikan perbudakan tidak hanya suatu kondisi seumur hidup, tetapi juga beersifat warisan

Pengingkaran berkelanjutan atas kepribadian hukum bagi kelompok kulit hitam pada revolusi Amerika dan pada Republik yang diikuti dengan pengundangan UU budak pasca revolusi

Pengaturan secara slave code abad ke-19 mengenai hubungan kelompok kulit hitam kelompokn kult putih di mana seorang kulit hitam tidak mempunyai hak berkeluara, kekbebasan bergerak, hak pilih, dan kapasitas hukum untu menggugat atau memberikan kesaksian dalam suatu kasus yang melibatkan seorang kulit putih yang didukung dengan hukum-hukum pelengkap bagi kulit hitam

Tema-tema Teori Ras Kritis

1. Kritik Mengenai IntegrasiCRT menyusun suatu argumen bagi kesadaran ras sebagai sesuatu yang

membebaskan, tanpa penekanan, tanpa elemen

2. Kritik terhadap doktrin antidiskriminasi

CRT mengkritisi apa yang disebut kerangka aksis tunggal hukum antidiskriminasi yang ada dimana ada diskriminasi gender atau diskriminasi ras, tetapi bukan penggabungan dari keduanya.

3. kritik mengenai analogi dengan seksisme

Praktik penganalogian rasisme dengan seksisme dikritik sebagai memberi kontribusi bagi pengekalan diskriminasi ras dengan mengaburkan peran yang sangat khusus ras sebagai suatu alat penindasan dalam masyarakat. hal ini nampak dalam beberapa cara, misalnya ditunjukkan bahwa praktik menyatukan kelompok-kelompok yang secara sosial tersubordinasi

4. Dukungan atas kesadaran ganda

bergerak dalam arah pencarian suatu cara untuk memperbaiki ketidakadilan ras dalam masyarakat, tanpa harus terperangkap pada suatu norma universal tunggal atau visi tunggal mengenai kebaikan.

Penelitian Terhadap Konsensus Bagaimana Cara menetapkan standar dari

suatu kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya?

EKONOMI TERHADAP HUKUM

Pendekatan tradisional yang mendasarkan pada standar

analogi-analogi

Pendekatan yang menggunakan standar moral, namun

kelemahannya tidak ada konsensus mengenai moral

Definisi pendekatan ini adalah “Moral adalah sesuatu yang dapat meningkatkan jumlah

kesenangan dengan mengurangi jumlah kerugian dalam segala

aspek kehidupan manusia.

Batasan Instrumentalisme hukumMenurut Wietholter menggambarkan yurisprudensi perdebatan umum tentang batasan-batasan negara kesejahteraan

TRANSFORMASI HUKUM DI NEGARA KESEJAHTERAAN

Ketidakefektifan

Konflik antar sistemOrientasi Hasil

Kolonisasi

REALITA KEBERADAAN HUKUM DI Indonesia (Relevansi Penegakan Hukum Progresif

Reformasi Konstitusi Pembentukan Hukum

Institusi Penegekan hukum kehilangan

kredibilitas

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum menjadi pemasok utama

SDM

Manajemen penegakan hukum

kacau balau

Dalam mengatasi reformasi hukum di Indonesia yang dianggap belum berhasil yang disebabkan

masih maraknya korupsi, komersialisasi dan komoditasi maka adanya pemikiran (HYP)

Hukum Yang Progresif

1. Asumsi dasar hukum adalah untuk manusia

2. HYP tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final,

melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi manusia

3. HYP menolak tradisi analytical jurisprudence dan berbagai paham dengan

aliran legal realism, freirerechslehre, sociological jurisprudence,

interessenjurisprudenz di Jerman, teori hukum alam, dan critical legal

studies

4. HYP ditujukan untuk melindungi rakyat menuju ideal hukum dan menolak

berbagai status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebgai teknologi

yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral

1) Beberapa putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu/pilkada yang menyimpangi hukum acara MK

untuk menerapkan keadilan substansif dengan memasuki ranah berbagai pelanggaran PEMILU (tidak

hanya berkutat dengan hasil perhitungan suara) juga dianggap sebagai penegakan hukum progresif.

2) Namun demikian, harus diakui bahwa ada beberapa putusan MK oleh Prof.Satjipto Rahardjo dikritik

yang mungkin dinilai tidak menegakkan hukum progresif, misal putusan terkait pengujian UU KPK

No.30/2002 (Putusan No.12-16-10/PUU-IV/2006) dengan artikel di Harian Kompas melalui ungkapan

mau memberantas korupsi saja kok dipersuli

3) Gagasan atau pemikiran HYP yang di Indonesia dipelopori Prof.Satjipto Rahardjo dimaksudkan sebagai

gagasan atau tesis hukum yang antroposentris yang rakyat dan pro-keadilan yang mungkin akan

menerabas berbagai prosedural teknis justisial yang justru akan menghambat ideal-ideal hukum bagi

kesejahteraan umat manusia sendiri. Dengan kata lain, hukum justru harus memihak demi kepentingan

manusia, bukan sebaliknya malah manusia dikorbankan untuk hukum

Putusan-putusan MK & Hukum Progresif

INTELEKTUAL HUKUM & KEMISKINAN

Pendayagunaan Hukum bagi Golongan Miskin dan Mereka yang Kurang Beruntung dalam Proses

Pembangunan

1. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah HAM, yakni pembebasan dari freedom from want. Oleh

karena itu, perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan HAM

yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengetasan kemiskinan mencakup aspek pembaharuan

pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan Fakultas Hukum yang idealis,emanisipatoris, serta

profesionalisme hukum yang selalu going to the people, bukan profesional hukum yang elitis

2. pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-

pemihakan. Sehingga muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik hukum

termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembanguna dan kemanfaatan pembangunan bagi golongan sosial

yang lembah. Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja, tetapi juga untuk

meningkatkan harkat dan martabat atau derajat bagi si miskin, sehingga pemfungsian hukum dalam

masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan.

INTELEKTUAL HUKUM & KEMISKINAN

Pendayagunaan Hukum bagi Golongan Miskin dan Mereka yang Kurang Beruntung dalam Proses

Pembangunan

1. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah HAM, yakni pembebasan dari freedom from want.

Oleh karena itu, perjuangan untuk mengatasinya tidak kalah pentingnya dengan perjuangan menegakkan

HAM yang lain. Kepedulian intelektual hukum terhadap pengetasan kemiskinan mencakup aspek

pembaharuan pendidikan tinggi hukum agar melahirkan lulusan Fakultas Hukum yang

idealis,emanisipatoris, serta profesionalisme hukum yang selalu going to the people, bukan profesional

hukum yang elitis

2. pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan diharapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-

pemihakan. Sehingga muncullah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik

hukum termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembanguna dan kemanfaatan pembangunan bagi

golongan sosial yang lembah. Pembangunan bukanlah untuk kepentingan golongan kuat dan kaya saja,

tetapi juga untuk meningkatkan harkat dan martabat atau derajat bagi si miskin, sehingga pemfungsian

hukum dalam masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan.

TERIMA KASIH