BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal pemenuhan kebutuhannya, manusia hanya mengambil dari alam

sekitar tanpa kegiatan budidaya (farming), dengan demikian belum memerlukan sarana

produksi pertanian. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, alam tidak dapat

menyediakan semua kebutuhan itu sehingga manusia mulai membudidayakan (farming)

secara ekstensif berbagai tanaman, hewan dan ikan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada tahap ini kegiatan budidaya mulai menggunakan sarana produksi, dilakukan

dalarn pertanian itu sendiri (on-farm) dan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga

sendiri (home consumption).

Tahap selanjutnya ditandai dengan spesialisasi dalam kegiatan budidaya sebagai

akibat pengaruh perkembangan diluar sektor pertanian dan adanya perbedaan potensi

sumberdaya alam (natural endowment) antar daerah, perbedaan ketrampilan (skill)

dalam masyarakat serta terbentuknya hubungan lalulintas antar daerah. Pada tahap ini,

selain dikonsumsi sendiri, hasil-hasil pertanian mulai dipasarkan dan diolah secara

sederhana sebelum dijual.

Perkembangan sektor pertanian selanjutnya dipacu oleh kemajuan teknologi

yang sangat pesat di sektor indutri (kimia dan mekanik) dan transportasi. Pertanian

menjadi semakin maju dan kompleks dengan ciri produktivitas per hektar yang semakin

tinggi berkat penggunaan sarana produksi pertanian yang dihasilkan oleh industri

(pupuk dan pestisida). Kegiatan pertanian semakin terspesialisasi menurut komoditi dan

kegiatannya. Namun, petani hanya melakukan kegiatan budidaya saja, sementara

pengadaan sarana produksi pertanian didominasi oleh sektor industri

Dipihak lain karena proses pengelolaan hasil-hasil pertanian untuk berbagai

keperluan membutuhkan teknologi yang semakin canggih dan skala besar agar

ekonomis, maka kegiatan ini pun didominasi oleh sektor industri pengolahan. Melalui

proses pengolahan, produk-produk pertanian menjadi lebih beragam penggunaan dan

1

pemasarannyapun menjadi semakin lebih mudah (storable and transportable) sehingga

dapat diekspor. Pada tahap ini pembagian kerja didalam kegiatan pertanian menjadi

semakin jelas, yaitu : kegiatan budidaya (farming) sebagai kegiatan pertanian dalam ari

sempit, kegiatan produksi sarana pertanian (farm supplies) sebagai industri hulu dan

kegiatan pengolahan komoditi pertanian sebagai industri hilir. Spesialisasi fungsional

dalam kegiatan pertanian seperti yang telah dikemukakan diatas meliputi seluruh

kegiatan usaha yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pertanian

dan keseluruhannya disebut sistem “Agribisnis”.

Keberhasilan agribisnis tergantung pada peranan manajemen agribisnis. Peranan

manajemen dalam agribisnis sangat penting untuk memantau dan memperkirakan

prestasi kerja yang akan dicapai. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam

rangka memenuhi kebutuhan operasi onal maupun untuk mengembangkan perusahaan,

begitupula dalam agribisnis, dana akan selalu dibutuhkan untuk operasional maupun

pengembangan. Kebutuhan dana tersebut dapat berupa modal kerja maupun aktiva

tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut pelaku agribisnis harus mempu

mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.

Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh menajer keuangan.

Dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring

dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat

laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan

tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur

kombinasi sumber dana yang optimal serta pendistribusian keuntungan (pembagian

deviden) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

1.2 Pengertian Agribisnis

Menurut asal muasalnya kata Agribsisnis berawal dari kata Agribusiness,

dimana Agri = Agriculture artinya pertanian dan Business berarti usaha atau kegiatan

yang berorientasi profit/keuntungan. Jadi secara sederhana Agribisnis (agribusiness)

adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian

brorientasi profit.

2

Istilah “agribusiness” untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika

Serikat pada tahun 1955, ketika John H. Davis menggunakan istilah tersebut dalam

makalahnya yang disampaikan pada ”Boston Conference on Distribution”. Kemudian

john H. Davis dan Ray Goldberg kembali lebih memasyarakatkan agribisnis melalui

buku merekan yang berjudul “A Conception of Agribusiness” yang terbit pada tahun

1957 di Harvard University. Ketika itu penulis bekerja sebagai guru besar pada

Universitas tersebut. Tahun 1957 itulah dianggap oleh para pakar sebagai tahun

kelahiran dari konsep agribisnis. Dalam buku tersebut, Davis dan Goldberg

mendefinisikan agribisnis sebagai berikut : “The sum total of all operation involved in

the manufacture and distribution of farm supplies: Production operatiron on far : and

the storage, processing and distribution of farm commodities and items made from

them”. Berikut pengertian agribisnis sebagai suatu sistem menurut beberapa ahli :

E. Paul Roy memandang agribisnis sebagai suatu proses koordinasi berbagai sub-

sistem. Koordinasi merupakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan

berbagai sub-sistem menjadi sebuah sistem.

Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi

pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata

rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri),

pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan.

Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang

kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

(Downey and Erickson, 1987)

Pengertian Agribisnis menurut Cramer and Jansen, Agribisnis adalah suatu

kegiatan yang sangat kompleks, meliputi industri pertanian, industri pemasaran

hasil pertanian dan hasil olahan produk pertanian, industri manufaktur dan

distribusi bagi bahan pangan dan seratan-seratan kepada pengguna/konsumen.

Menurut Austin, Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi

kegiatan usaha tani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana

produksi pertanian, transportasi, perdagangan , kestabilan pangan dan kegiatan-

kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada

konsumen.

3

Arsyad dan kawan-kawan menyatakan Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan

usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi,

pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam

arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang

kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oelh kegiatan pertanian.

Wibowo (1994) mengartikan Agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai

dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pemasaran produk yang dihasilkan

oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain.

Pengertian Agribisnis menurut Wikipedia adalah bisnis berbasis usaha pertanian

atau bidang lain yang mendukungnya, baik itu disektor hulu maupun hilir.

Penyebutan “hulu” dan “hilir” mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis

bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain). Agribisnis mempelajari

strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen,

proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.

Agribisnis dari cara pandang ekonomi ialah usaha penyediaan pangan.

Pendekatan analisis makro memandang agribisnis sebagai unit sistem industri dan suatu

komoditas tertentu, yang membentuk sektor mikro secara regional atau nasional.

Sedangkan pendekatan analisis mikro memandang agribisnis sebagai suatu unit

perusahaan yang bergerak baik dalam salah satu sub-sisten agribisnis, baik itu hanya

satu atau lebih subsistem dalam satu lini komoditas atau lebih dari satu lini komoditas.

Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh

keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen,

proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dengan definisi ini dapat diturunkan

ruang lingkup agribisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai

dengan pengadaan penyaluran sarana produksi (the manufacture and distribution of

farm supplies), produksi usaha tani (production on the farm) dan pemasaran

(marketing) produk usaha tani ataupun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunya

hubungan yang erat, sehingga gannguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh

terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Karenanya agribisnis digambarkan

sebagai satu sistem yang terdiri dari tiga subsistem (Subsistem Agribisnis Hulu,

4

Subsistem Produksi/Usaha tani/Budidaya, Subsistem Agribisnis Hilir) dan satu

subsistem tambahan lembaga penunjang.

Jadi secara konsepsional sistem Agribisnis dapat diartikan sebagai semua

aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input) sampai dengan

pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri yang

saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis merupakan suatu konsep yang

menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif

sekaligus sebagai suatu konsep yang dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah

dan tantangan.

5

BAB II

SUBSISTEM DAN RUANG LINGKUP AGRIBISNIS

2.1 Subsistem Agribisnis

1. Subsistem Agribisnis hulu (upstream agribusiness) (off-farm)

Kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian

antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas

hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, lembaga kredit, bahan bakar

serta peralatan produksi pertanian. Pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan

penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan swasta,

pemerintah, koperasi. Betapa pentingnya subsistem ini mengingat perlunya

keterpaduan dari berbagai unsur itu guna mewujudkan sukses agribisnis.

Industri yang menyediakan sarana produksi pertanian disebut juga sebagai

agroindustri hulu (upstream).

2. Subsistem Produksi/Usaha Tani/Budidaya (on-farm agribusiness)

Kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan

oleh subsistem hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Usaha

subsistem ini menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil

perkebunan, buah-buahan, tanaman obat, hortikultura, hasil tenak, hewan dan

ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari

petani, pengusaha ternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias dan

lain-lain.

3. Subsistem Agribisnis Hilir (down-stream agribusiness) (off-farm)

Berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer

menjadi produk olahan, baik produk antara(setengah jadi) maupun produk

akhir, beserta kegiatan perdagangan dipasar domestik maupun di pasar

internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis

hilir ini antara lain adalah industri pengolaha makanan, industri pengolahan

minuman, industri pengolahan serat (kayu, kulit, sutera, jerami), industri jasa

6

boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain. Peranan subsistem

ini amat penting bila ditempatkan di pedesaan karena dapat menjadi motor

penggerak roda perekonomian di pedesaan dengan cara

menyerap/menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

4. Subsistem Lembaga Penunjang

Subsistem lembaga penunjang (supporting institution) adalah semua jenis

kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta

mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem produksi/usaha

tani/budidaya dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam

kegiatan ini adalah lembaga penyuluhan, konsultan, lembaga keuangan,

lembaga penelitian.

Berdasarkan pandangan bahwa agribisnis sebagai suatu sistem dapat terlihat

dengan jelas bahwa subsistem-subsistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi

saling terkait satu dengan yang lain.

2.2 Ruang Lingkup Agribisnis

a. Pertanian

Pertanian dalam arti luas adalah proses menghasilkan bahan pangan,

ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber

daya tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan sumber daya ini terutama berarti

budidaya (cultivation, atau untuk ternak : raising). Sedangkan dalam arti

sempit, pertanian diartikan sebagai proses mengahasilkan bahan makanan.

Pertanian terbagi dalam dua jenis :

1. Pertanian Lahan Basah atau Sawah

Merupakan usaha tani yang dilasanakan pada hamparan yang sangat

membutuhkan perairan. Perairan sawah biasanya dilakukan untuk

komoditas padi, jagung dan kacang-kacangan.

2. Perairan Lahan Kering atau Ladang

7

Merupakan pertanian yang tidak membutuhkan pengairan. Komoditas

ladang biasanya berupa palawija, umbi-umbian dan hortikultura.

b. Perkebunan

Menurut undang-undang No.8 tahun 2004 tentang perkebunan, yang

dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan mengusahakan tanaman tertentu

pada tanah dan atau media tumbuh lainya dalam ekosistem yang sesuai,

mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perkebunan mempunyai fungsi ekonomi, yaitu sebagai peningkatan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi

wilayah dan nasional. Perkebunan merupakan usaha tani diladang kering yang

ditanami dengan tanaman industri yang laku di pasar, seperti karet, kelapa

sawit, tebu, cengkeh dan lain-lain.

c. Peternakan

Peternakan merupakan usaha tani yang dilakukan dengan

membudidayakan ternak. Usaha ternak dibedakan atas : Peternakan Unggas

(ayam dan itik), Peternakan kecil ( kambing, domba, kelinci, babi dan lain-

lain) dan Ternak besar (Kerbau, Sapi dan Kuda).

d. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber hayati perairan dan lingkungannya mulai dari pra-

produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan

dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan sendiri terdiri dari :

Perikanan tangkap, dapat dibedakan menjadi perikanan perairan (sungai

dan danau) dan perikanan air laut.

Perikanan budidaya, dapat dibedakan dalam perikanan kolam, perikanan

rawa, perikanan empang dan perikanan tambak.

8

e. Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999

tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang

bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

diselenggarakan secara terpadu. Prinsipnya adalah segala kegiatan pertanian

yang dilakukan untuk memproduksi atau memanfaatkan hasil hutan, baik yang

tumbuh atau hidup secara alami maupun yang telah dibudidayakan.

9

BAB III

MODAL DAN PEMBIAYAAN AGRIBISNIS

3.1 Manajemen Keuangan Agribisnis

Aspek ini mempertimbangkan akibat dari seluruh keputusan terhadap

penerimaan dan laba perusahaan dibidang agribisnis. Artinya manajer dalam hal ini

harus mempertimbangkan seluruh sumber pembiayaan dari aspek penerimaan. Dalam

bahasa yang umum bidang ini mempertimbangkan kesehatan perusahaan. Peralatan

seperti neraca dan laporan laba rugi adalah perangkat yang umum digunakan sebagai

alat analisis dalam menentukan kemampuan perusahaan.

Dalam usaha agribisnis, pembiayaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya tetap (fixed

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost).

1. Biaya tetap (fixed cost), yaitu biaya yang besarnya tidak berubah walaupun terjadi

penambahan pada volume produksi. Termasuk dalam kelompok ini adalah: gaji

dan tunjangan, biaya penyusutan (depreciation), biaya perawatan mesin dan

gedung, bunga kredit, asuransi, pajak perusahaan, biaya tak terduga, dan lain-lain.

2. Biaya tidak tetap (variable cost), yaitu biaya yang besarnya berubah sesuai

dengan penambahan dari volume produksi. Termasuk dalarn kelompok ini

adalah: bahan baku, bahan penolong, pengepakan, bahan untuk laboratorium,

bahan bakar dan pelumas, pajak penjualan, sales promotion dan biaya lembur.

Disamping kedua kelompok pembiayaan di atas, dalam penerapannya masih

terdapat pengeluaran pembiayaan lain seperti untuk pengadaan tanah, bangunan,

peralatan, maupun pembiayaan lainnya. Sehingga apabila dikelompokkan, maka

pembiayaan ini masuk ke dalam kelompok Modal Investasi dan Modal Kerja.

a) Modal Investasi, yaitu modal yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan

atau pembelian fasilitas yang tidak langsung habis pakai, namun apabila akan

digantipun perlu waktu relatif lama. Termasuk ke dalam kelompok modal investasi 10

adalah: tanah, bangunan, mesin, peralatan pabrik, pembelian lisensi hak patent,

perijinan, pengadaan alat-alat transportasi, peralatan kantor, perabot kantor,

instalasi air dan listrik. Termasuk modal ketrampilan berupa palatihan pegawai,

pembiayaan produksi percobaan, biaya perencanaan dan lain-lain.

b) Modal Kerja, yaitu: modal yang dipergunakan untuk membiayai keseluruhan

kegiatan usaha agar berjalan lancar sesuai dengan rencana setelah investasi

dianggap memadai. Termasuk dalam kelompok modal kerja antara lain : bahan

baku, bahan penolong, bahan bakar dan bahan pelumas, bahan pembungkus

(packing), bahan untuk pembersih air (zat kimia), gaji, lembur, biaya administrasi

dan lain-lain.

3.2 Sumber Permodalan

Untuk menjaga keberlangsungan suatu usaha diperlukan modal dalam jumlah

yang cukup. Terdapat beberapa sumber permodalan yang dapat digunakan untuk

menials dan mengembangkan agribisnis tanaman diantaranya adalah :

· Modal Sendiri, yakni uang yang dikumpulkan dari tabungan (bila bekerja) atau

warisan yang diwariskan orang tua atau hibah pemberian dari orang lain.

· Dari barang yang digadaikan, yakni barang milik sendiri yang digadaikan baik ke

lembaga formal (seperti Perum Pegadaian) atau informal.

· Melakukan peminjaman kepada Bank dan Lembaga Keuangan sejenis Bank, dengan

rnembayar angsuran sesuai tingkat bunga yang ada.

· Mendapat modal dengan bermitra dengan pihak lain yang sering disebut sebagai

kemitraan.

· Mendapat pinjaman dari lembaga non formal seperti LSM kemanusiaan dan

lembaga pemberdayaan ekonomi lainnya.

· Modal dengan mengoptimalkan hubungan clengan supplier (pemasok), misalnya

dengan kepercayaan tinggi mengambil barang dulu lalu bayar belakangan.

11

· Mendapatkan modal dengan melakukan Go Public ke pasar modal, tetapi memliki

persyaratan bisnis yang ketat.

KEU

NTU

NG

AN

MODAL SENDIRI MODAL PINJAMAN

a. Tidak ada beban bunga a. Beban bunga merupakan

faktor pengurangan

pendapatan dan keuntungan,

sehingga pajak yang dibayar

lebih kecil

b. Modal dalam kondisi

relatif permanen (jangka

panjang)

b. Jika realisasi laba lebih kecil,

maka tingkat keuntungan per

Rupiah penyertaan belum tentu

lebih rendah daripada

menggunakan modal sendiri

c. Penambahan atau

pengurangan modal relatif

lebih fleksibel

c. Jika tingkat bunga kredit

lebih kecil daripada tingkat

keuntungan yang dicapai,

maka pemilik memperoleh

tambahan keuntungan berupa

selisih bunga antara kredit

dan tingkat keuntungan

tersebut

d. Penambahan atau

pengurangan modal dapat

dilaksanakan dalam waktu

relatif lebih cepat,

tergantung keputusan

bersama

d. Akibat penggunaan modal

pinjaman, maka

kemungkinan untuk

memperoleh kesempatan

pada usaha lain masih

terbuka

12

KER

UG

IAN

MODAL SENDIRI MODAL PINJAMAN

a. Jumlah pajak yang harus

dibayarkan lebih besar

karena tidak ada

pengurangan beban bunga

a. Terdapat beban bunga

b. Keuntungan yang

diharapkan ternyata lebih

kecil, akibatnya

keuntungan per rupiah

penyertaan juga berkurang

b. Kerugian akan terjadi jika

terdapat kenaikan suku

bunga karena berakibat

langsung terhadap

penurunan penghasilan

c. Jika tingkat suku bunga

lebih kecil daripada

tingkat keuntungan yang

dicapai, maka pemilik

akan mengalami kerugian

berupa selisih bunga

kredit dan tingkat

keuntungan tersebut

c. Penambahan atau

pengurangan modal relatif

tidak fleksibel

d. Tidak ada kesempatan

untuk melakukan

investasi pada usaha

yang lain

d. Penambahan atau

pengurangan modal tidak

dapat dilaksanakan dalam

waktu relatif lebih cepat

13

3.3 Sumber-sumber Pembiayaan dalam Agribisnis

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam

pengembangan dan pemulihan ekonomi selama berlangsung krisis ekonomi, terutama

dalam produksi pangan. Dalam pembangunan sektor pertanian antara lain dilaksanakan

melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis berdaya saing, berkerakyatan,

berkelanjutan dan tersdesentralistis serta mencakup baik aspek hulu, budidaya dan

aspek hilir, maupun komponen pendukungnya.

Salah satu pendukung bergeraknya usaha agribisnis tersebut adalah dukungan

permodalan, antara lain melalui skim-skim kredit perbankan . Skim kredit tersebut

adalah Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang dimulai efektif pada bulan Oktober

2000. Skim kredit untuk sektor pertanian selama ini terfokus pada usaha budidaya (on-

farm) dengan komoditas terbatas, misalnya seperti KUT (Kredit Usaha Tani) dan KKP

(Kredit Ketahanan Pangan). Padahal usaha agribisnis hulu dan hilir juga memerlukan

dukungan pembiayaan dan memiliki nilai ekonomis yang cukup baik. Untuk itu,

Departemen Pertanian memandang perlu adanya skim kredit yang dapat digunakan

untuk membiayai usaha pada aspek hulu , on-farm dan hilir serta pendukungnya dan

untuk berbagai komoditas, yaitu Skim Kredit Agribisnis (SKA).

Sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

pengembangan usaha agribisnis antara lain adalah : kredit Taskin, Modal, Ventura,

Pemanfaatan Laba BUMN, Pegadaian, Kredit Komersial perbankan (kupedes dari BRI,

Swamitra dari bank Bukopin, Kredit Usaha Kecil dari : BNI, Bank Danamon, BII, Bank

Mandiri, Kredit BCA, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM) danri Bank Niaga,

Kredit Modal Kerja dari Bank Agro Niaga dll), dan pemanfaatan Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) di pedesaan.

3.3.1 SKIM Kredit Agribisnis (SKA)

Skim Kredit Agribisnis (SKA) tidak saja mencakup usaha on-farm, tetapi juga

mencakup usaha agribisnis hulu dan hilir. Komoditas yang akan dibiayai meliputi

komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang merupakan

komoditas unggulan (high value commodities). SKA disusun untuk mendukung

pengmbangan agribisnis disektor hulu, on-farm, dan hilir. Prinsip SKA adalah :14

a. Dapat merubah image petani untuk tidak mengandalkan sumber pembiayaan

dengan suku bungan murah.

b. Pengelolaan penggunaan kredit yang transparan.

c. Sistem pengembalian kredit dengan pola reward dan punishment,

d. Fleksibel baik dalam besarnya kredit, pola kredit, jangka pengembalian dan

pelayanan,

e. Prosedur dan mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian kredit yang

sederhana.

Langkah-langkah operasional SKA meliputi :

1. Sebagai tahap awal, pemerintah harus memprioritaskan berupa bank yang

mempunyai kompetensi di sektor agribisnis untuk dapat menyalurkan kredit

agribisnis.

2. Pemerintah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan perkreditan sektor usaha

agribisnis untuk mendidik tenaga perbankan agar mempunyai kompetensi yang

memadahi dalam bidang kredit agribisnis.

3. Perbankan harus meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Asuransi untuk

memperkecil resiko kredit agribisnis antara lain kerjasama dengan PT. Askrindo

dan Perum Sarana Pengembangan Usaha sebagai penjamin kredit agribisnis.

4. Perbankan lebih memberikan kelonggaran persyaratan kredit untuk kredit

agribisnis antara lain dengan kelonggaran syarat audit laporan keuangan maupun

syarat penilaian aset.

5. Perbankan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementrian

Keuangan, Kementrian pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, dan

Ikatan Akuntansi Indonesia.

15

3.3.2 Sumber Pembiayaan Lainnya Untuk Usaha Agribisnis

Sumber-sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung pengembangan

agribisnis antara lain sebagai berikut:

A. Kredit ketahanan pangan (KKP)

KKP adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank

Pelaksana kepada petani, peternak, kelompok (tani dan peternak) dalam rangka

pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, budi daya tebu,

peternakan sapi potong, sapi perah, ayam buras, itik, usaha penangkapan ikan dan

pengadaan pangan gabah, jagung dan kedelai. Dengan demikian untuk komoditas

perkebunan yang lain tidak dapat dibiayai dari skim KKP. Pola penyaluran KKP

melalui pola executing, dengan sumber dana 100% berasal dari dana perbankan

dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh perbankan. Namun demikian, pemerintah

masih menyediakan subsidi suku bunga.

Realisasi penyaluran KKP masih dirasakan belum optimal, hal ini antara lain

disebabkan:

a. Adanya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan KKP mengingat trauma

tunggakan KUT yang cukup besar.

b. Beberapa Bank Pelaksana masih memerlukan agunan tambahan berupa

sertifikat tanah sebagai persyaratan kredit.

c. Masih terbatasnya lembaga penjaminan dan avalis.

d. Adanya sumber dana di daerah yang berasal dari APBD dengan bunga rendah.

Upaya tindak lanjut agar dana KKP dapat dimanfaatkan secara optimal

adalah dilakukan melalui Pola Kerjasama Kemitraan antara Perbankan,

Konsorsium Sarana Produksi/Sarana Peternakan, Perusahaan Swasta lainnya dan

Pemerintah Daerah seperti dilakukan pada komoditi padi, jagung dan peternakan

yang telah dikembangkan di beberapa daerah.

16

B. Kredit Taskin Agribisnis

Kredit Taskin Agribisnis merupakan kredit berbunga murah yang ditujukan

untuk meningkatkan investasi agribisnis skala kecil/rumah tangga sekaligus untuk

mengentaskan kemiskinan di daerah. Kredit ini bersumber dari Yayasan Dakap dan

Yayasan Mandiri. Beberapa ketentuan Kredit Taskin Agribisnis adalah sebagai

berikut:

• Penerima Kredit : Kelompok tani Taskin (keluarga pra sejahtera dan sejahtera ).

• Plafon Kredit : Untuk kelompok maksimum Rp 50.000.000 dan untuk anggota

kelompok sebesar Rp 2.000.000

• Suku Bunga : 12% per tahun

• Jangka waktu : 1 sampai dengan 3 tahun.

• Jaminan : Kelayakan usaha

• Bank Pelaksana : Bank BPD

C. Modal Ventura

Modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan non perbankan yang

dipergunakan untuk semua sektor usaha produktif melalui kerjasama antara

Perusahaan Modal Ventura dengan Pengusaha Kecil/Menengah. Beberapa

ketentuan tentang Modal Ventura adalah sebagai berikut :

• Penerima kredit : Pengusaha kecil dan menengah.

• Plafon kredit : - Perusahaan Modal Ventura daerah Rp 100.000.000

- PT.Bahana Artha Ventura maksimun Rp 500.000.000

• Pola pembiayaan : Pola penyertaan langsung dan bagi hasil.

• Jangka Waktu : 3 sampai 6 tahun

• Pelaksana : PT. Bahana Artha Ventura dan Perusahaan Modal ventura Daerah.

D. Dana laba BUMN

Dana Laba BUMN merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengusaha

kecil dan menengah dengan suku bunga yang sangat rendah. Beberapa ketentuan

tentang Dana Laba BUMN adalah sebagai berikut :

• Penerima kredit : Pengusaha kecil dan koperasi17

• Plafon kredit : maksimal Rp 25.000.000

• Suku bunga : 6% per tahun

• Jangka waktu : 2 tahun

• Sumber dana : BUMN setempat

E. Pegadaian

Perum Pegadaian telah melaksanakan uji coba gadai gabah di Kabupaten

Indramayu bekerjasama dengan Ditjen Bina Sarana Pertanian dengan hasil cukup

baik. Perum Pegadaian merencanakan pengembangan sistem tunda jual di beberapa

propinsi sentra produksi padi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Sulawesi Selatan dan sebagainya. Prinsipnya petani dapat memperoleh kredit dari

pegadaian dengan jaminan gabah, terutama pada saat panen raya pada saat harga

gabah turun. Dengan demikian Perum Pegadaian juga merupakan salah satu

alternatif sumber pembiayaan untuk pengembangan alsintan. Namun suku bunga

gadai cukup tinggi, yaitu 1,75% per 15 hari maksimum 4 bulan, karena sumber

dana yang digunakan berasal dari kredit komersial.

F. Skim kredit komersial

Skim Kredit Komersial merupakan sumber permodalan dengan suku bunga

komersial dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Secara

garis besar skim kredit komersial antara lain adalah:

KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) dari BRI

KUPEDES merupakan sumber permodalan di pedesaan yang disalurkan

oleh BRI Unit kepada masyarakat pedesaan untuk sektor pertanian, industri

dan jasa. Beberapa ketentuan tentang KUPEDES adalah sebagai berikut:

• Penerima kredit : Perorangan/perusahaan yang layak

• Sektor usaha : Sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa

• Plafon : Rp 50.000 sampai dengan Rp 50.000.000

• Suku bunga : komersial

• Jaminan : Agunan berupa benda bergerak dan tidak bergerak

18

SWAMITRA dari Bank Bukopin

• Penerima kredit : Pengusaha/perorangan anggota dan non anggota

• Sektor usaha : Semua usaha produktif

• Plafon : Rp 1.000.000 s/d Rp 50.000.000

• Suku bunga : 30% per tahun (berubah sesuai kondisi pasar)

• Jangka waktu : 1 s/d 3 tahun

• Jaminan : Agunan barang bergerak dan tidak bergerak

Kredit Usaha Kecil dari BNI

• Penerima kredit : Pengusaha kecil

• Plafond kredit : Rp 50.000.000 s/d Rp 350.000.000 (melampirkan NPWP)

• Suku bunga : Komersial

• Jangka waktu : Maksimum 1 tahun (untuk Kredit Modal Kerja), untuk Kredit

Investasi disesuaikan dengan jenis investasi yang dibiayai

• Jaminan : Agunan barang bergerak maupun tidak bergerak

Kredit Usaha Kecil dari Bank Danamon

• Penerima kredit : Pengusaha kecil

• Plafond kredit : 1. KUK mikro : s/d Rp 50.000.000

2. KUK dasar: Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000

3. KUK prima: Rp 100.000.000 s/d Rp 350.000.000

• Suku bunga : Komersial yang berlaku di pasar

• Jangka waktu : Maksimum 1 tahun (untuk kredit modal kerja), untuk kredit

investasi 5 tahun

• Jaminan : Agunan barang bergerak maupun tidak bergerak

Kredit BCA

• Penerima kredit : Pengusaha produktif

• Syarat : Telah menjadi nasabah BCA Selama 3 Bulan, Prudential Banking

(5C)

• Plafond kredit : Sesuai kebutuhan debitur

• Suku bunga : Komersial sesuai ketentuan BCA

• Jangka Waktu : Maksimum 1 tahun dapat diperpanjang

19

• Jaminan : Agunan barang bergerak atau tidak bergerak

Kredit Usaha Kecil dari Bank Mandiri

• Penerima kredit : Pengusaha kecil

• Plafond kredit : Maksimum s/d Rp 350.000.000

• Suku bunga : Komersial sesuai ketentuan Bank Mandiri

• Jangka waktu : Maksimum 1 tahun (untuk Kredit Modal Kerja), dan 10 tahun

(untuk Kredit Investasi)

• Jaminan : Agunan barang bergerak maupun tidak bergerak

Kredit Usaha Kecil dari BII

• Penerima Kredit : Pelaku usaha perusahaan atau perorangan

• Sektor Usaha : Semua usaha produktif (modal kerja dan investasi)

• Plafond Kredit : Maksimum s/d Rp 350.000.000

• Suku Bunga : Komersial sesuai ketentuan BII

• Jangka Waktu : 1. Kredit Modal Kerja: Maksimal 1 Tahun

2. Kredit Investasi: Maksimal 10 tahun

• Jaminan : Agunan barang bergerak maupun tidak bergerak

Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Mikro dari Bank Niaga

• Penerima kredit : Pengusaha mikro dan kecil perseorangan ataupun perusahaan

• Sektor Usaha : Semua usaha produktif

• Suku Bunga : Komersial sesuai ketentuan Bank Niaga

• Jangka waktu : 1 Tahun

• Jaminan : Agunan barang bergerak maupun tidak bergerak

Kredit Modal Kerja dari Bank Agro Niaga

• Penerima kredit : Usaha perorangan/perusahaan yang memiliki ijin usaha

• Sektor usaha : Semua usaha produktif

• Suku bunga : Komersial sesuai ketentuan Bank Agro Niaga

• Jangka waktu : Data tidak tersedia

• Jaminan : sertifikat tanah dan bangunan

20

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Untuk mengantisipasi kondisi kebijakan perbankan yang bersifat branch

banking system maka dari aspek pembiayaan, Departemen Pertanian

mempunyai kebijakan untuk mengembangkan dan memberdayakan Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) yang dapat menjadi sumber pembiayaan dan mudah

diakses oleh petani. Kebijakan pengembangan LKM untuk Agribisnis ini

didasari atas pertimbangan teknis sebagai berikut:

(1) LKM umumnya berada di lokasi yang mudah diakses oleh petani,

(2) Kultur petani kecil, cenderung akan lebih menyukai proses yang singkat,

tanpa banyak prosedur dan memerlukan kredit yang tepat dalam jumlah

yang kecil (sesuai kebutuhan), dan

(3) Dengan menggunakan LKM yang umumnya mempunyai keterikatan socio-

historical dengan daerah, (dengan petani di sekitarnya) maka diasumsikan

akan mengurangi masalah “moral hazard” dalam pengembalian kredit.

Untuk mewujudkan program Departemen Pertanian tersebut maka

Direktorat Jenderal Bina Sarana telah mendapatkan bantuan/grant dari

pemerintah Perancis melalui Asian Development Bank dengan tujuan

pengembangan keuangan mikro pedesaan untuk agribisnis melalui 2(dua)

pendekatan yaitu:

• Departemen Pertanian akan menggunakan LKM yang sudah ada,

berkembang dan mengakar sesuai dengan kultur masyarakat setempat

sebagai lembaga intermediasi penyaluran kredit mikro agribisnis. LKM ini

diharapkan dapat menjadi jejaringan (networking) Departemen Pertanian

dalam menyediakan fasilitas kredit bagi petani atau berfungsi sebagai

lembaga intermediasi penyaluran kredit. Kategori LKM yang berpotensi

untuk dijadikan jejaring LKM Agribisnis adalah BPR di pedesaan, LDKP,

Credit Union, BMT dan Koperasi Simpan Pinjam.

• Departemen Pertanian juga akan mendorong tumbuhnya LKM Agribisnis

yang berasal dari embrio LKM sebagai tindak lanjut dari program

pengembangan kelompok dana bergulir di Departemen Pertanian. Program-

21

progam yang dapat dikategorikan embrio LKM pertanian antara lain : Kel.

Delivery, P4K, PKP, UPKD, Koptan dll. Kebijakan untuk mendorong

penumbuhan LKM yang berasal dari embrio LKM merupakan peningkatan

konsep pemberdayaan kelompok sehingga menjadi melembaga melalui

capacity building atau dalam bentuk training pendampingan sampai pada

titik penguatan modal kerja.

3.4 KESIMPULAN

Sektor Agribisnis merupakan salah satu sektor yang cukup penting dalam

menunjang perekonomian. Salah satu hambatan untuk mengembangkan usaha

agribisnis adalah mendapatkan bantuan modal. Salah satu sumber permodalan bagi

usaha agribisnis tanaman adalah kredit pinjaman yang berasal dari Bank.

Hanya saja, Bank tidak dengan mudah mengucurkan kredit, khususnya bagi

usaha pertanaman karena bidang usaha ini dianggap memiliki resiko tinggi. Untuk

mendapat kucuran dana dari Bank, manajer harus menyelaraskan cara berpikir

kita dengan logika perbankkan. Bank bukan lembaga nirlaba yang memberikan

pinjaman curna-cuma. Tujuannya jelas, yaitu mendapatkan keuntungan dari pinjaman

yang diberikan. Tentu saja Bank enggan memberikan pinjaman pada pihak yang

dinilai memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang rendah. Oleh sebab

itu manajer keuangan harus pandai melihat kondisi kesehatan perusahaan dan pandai

memilih sumber permodalan perusahaan, baik dengan modal sendiri ataupun modal

pinjaman.

Jadi dalam menentukan komposisi pendanaan dengan melakukan pinjaman

manajer harus mempertimbangkan biaya bunga dan ROE (Return of Equity) yang

dihasilkan. Suatu unit usaha memutuskan untuk melakukan pinjaman untuk

beberapa kondisi berikut :

- Jika perusahaan benar-benar kekurangan dana untuk menjalankan atau

memperluas usahanya

- Mengambil kesempatan untuk melakukan investasi diusaha lain.

22