KOMITE MADRASAH DALAM KONTEKS

MANAJEMEN MUTU PAI

MAKALAH

Disampaikan dalam diskusi kelas

Mata Kuliah Manajemen Mutu Terpadu di Lembaga Pendidikan Islam

Dosen Pengampu Dr. H.M. Ilyasin, M. Ag

 

DISUSUN

Oleh

MUNDHI’U

NIM. 12.2.01.0009

LOKAL- A

PROGRAM PASCA SARJANA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SAMARINDA

TAHUN 2013

i

Untuk Dosen

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullai wa barakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., atas berkat

rahmatNya dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas

penyusunan makalah ini dengan sebaik-baiknya, shalawat dan salam semoga tetap

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., beserta para sahabat, keluarga

serta umatnya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada

Direktur PPs. STAIN Samarinda Dr. Iskandar, juga kepada Dosen Pengampu Mata

Kuliah Manajemen Mutu Terpadu di Lembaga Pendidikan Islam yang terhormat

Dr. H.M. Ilyasin, M. Ag yang telah sabar memberikan bimbingan dan

arahan dalam perkuliahan maupun penyusunan makalah, juga kepada teman-

teman di kelas A.

Semoga bantuan dari Anda semuanya memberikan manfaat bagi kita

semua amin.

Kritik , Saran dan pertanyaan silakan disampaikan kepada penulis pada

saat diskusi kelas, baik secara lisan, maupun tulisan .

Terimakasih.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullai wa barakatuh

Samarinda, 9 Mei 2013

Penulis

MUNDHI’U

 

ii

DAFTAR ISI

Sampul depan ………………………………………………………… i

Kata Pengantar ……………………………………………………….. ii

Daftar Isi ……………………………………………………………… iii

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………… 1

B. Rumusan Masalah ………………..…………………………… 2

C. Tujuan Penulisan …………………………………….……. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Komite Madrasah……………...………….……….. 3

B. Peran Komite Madrasah Dalam Konteks Peningkatan Mutu

Pendidikan Agama Islam ………………….……………… … 7

BAB III Penutup

A. Kesimpulan…………………………………………………… 13

B. Saran-saran…………………………………. ……..………… 14

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………… 15

iii

1

BAB II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan

telah berjalan sejak dibentuknya PMOG, kemudian diganti BP3 dan terakhir

dengan nama komite sekolah/komite madrasah. Keikutsertaan itu tidak lepas dari

kesadaran bersama akan pentingnya mutu pendidikan. Secara empiris menunjukkan

bahwa keterlibatan masyarkat dan orang tua siswa sangat membantu peningkatan

mutu pendidikan di sekolah atau madrasah.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan analisis dan

kajian mengapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ada tiga faktor

rendahnya mutu pendidikan, yaitu: pertama, pengelolaan pendidikan nasional

dilakukan dengan birokratik-sentralistik, dimana pusat sangat dominan dalam

pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih

berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat atau dengan kata lain sekolah tidak

memiliki otonomi. Kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan

input-output yang tidak dilaksanakan secara konsekuwen. Pendekatan ini

menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan

buku pelajaraan, dan perbaikan sarana dan prasarana dipenuhi maka mutu

pendidikan akan meningkat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua

sangat minim.

Hasil analisis dan kajian dari Depdiknas tersebut juga didukung oleh

pendapatnya Suryadi (2003) bahwa kekuasaan birokrasi yang bersifat sentralistik

menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penidikan

menurun.

Bertitik tolak dari kesadaran akan pentingnya peran serta orang tua siswa

dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui

Departemen Pendidikan Nasional mengambil kebijakan untuk mewadahi

partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam suatu wadah komite

sekolah/majelis madrasah yaitu melalui Surat Keputusan Mendiknas Nomor

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah,

dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

khusunya pasal 56 ayat 1, 2, dan 3.

Melalui komite sekolah/ madrasah, orang tua siswa dan masyarakat

diharapkan peduli terhadap mutu pendidikan melalui beberapa peran yang

2

diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas untuk membantu peningkatan mutu

pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, komite sekolah/majelis madrasah

diharapkan lebih difokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan

demikian, keberadaan komite sekolah/majelis madrasah sangat erat kaiatannya

dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite

sekolah/majelis madrasah berperan sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran,

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan

pendidikan.1

Sebagai pemberi pertimbangan, peran komite sekolah/majelis madrasah

diharapkan mampu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi terhadap

sekolah mengenai kebijakan-kebijakan dan program sekolah.Sebagai pendukung,

peran komite sekolah/majelis madrasah diharapkan dapat mendorong orang tua

siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan.Bentuk peran komite sekolah/majelis

madrasah sebagai pendukung sekolah, juda dapat diwujudkan dengan menggalang

dan dari masyarakat dalam rangka pembiyaan pendidikan di sekolah.

Sebagai pengontrol komite sekolah/majelis madrasah diharapkan

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.Sebagai mediator, komite

sekolah/majelis madrasah berperan menjadi penghubung antara sekolah,

masyarakat dan juga pemerintah. Komite sekolah/majelis madrasah dapat menjadi

jembatan penghubung antara kepentingan pemerintah sebagi ekskutif dan

masyarakat sebagai stakeholders pendidikan.

Dengan demikian, dalam konteks opeasionalnya peran komite

sekolah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terbatas

dalam penyusunan budgeting dan dana sekolah saja, tetapi juga terlibat aktif dalam

penyusunan berbagai kebijakan dan program sekolah, khususnya tentang

perencanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Komite sekolah/majelis

1 Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

3

madrasah diharapkan berperan aktif dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan

berbagai program operasional sekolah.Selain itu, komite sekolah/majelis madrasah

juga ikut terlibat dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program sekolah.

Pada dasarnya peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite

sekolah/majelis madrasah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di

wilayahnya masing-masing, sehingga apabila Dewan Pendidikan dan komite

sekolah/majelis madrasah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik

diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan di daerah

kabupaten/kota di mana kebutuhan untuk proses pembelajaran akan terpenuhi,

sehingga siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan yang

bermuara pada peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Begitu juga

memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk berpartisipasi dan

mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah-sekolah serta membina

hubungan kerja sama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan,

khususnya dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) di daerah

kabupaten/kota masih sangat berarti untuk dilakukan oleh pengurus Dewan

Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dari Adanya Latar Belakang Masalah Tersebut, dapat dijelaskan Rumusan

Masalahnya adalahnya sebagai berikut:

1. Apa Pengertian Komite Madrasah ?

2. Apa peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam

?

B. Tujuan Pembahasan

1. Menjelaskan Pengertian Komite Madrasah.

2. Menjelaskan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan

Agama Islam.

BAB II

4

PEMBAHASAN

A. Pengertian Komite Madrasah/ Sekolah

Kehadiran Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

telah memberikan angin segar bagi daerah untuk mengelola pendidikan secara

desentraliasi. Mengingat sebelumnya sistem pendidikan di Indonesia dikelola

secara sentralistik yang cenderung pada pola manajemen yang birokratis dan

terpusat.

Kenginginan pemerintah menyerahkan sebagian pengelolaan pendidikan

kepada daerah seyogyanya disambut dengan cara ikut aktif dalam pengelolaan

pendidikan oleh anggota masyarakat. Sistem menejemen mutu yang baik

mengakomodasi seluruh potensi yang ada. Otonomi pendidikan sebagai kebijakan

politik tingkat makro akan memberikan imbas terhadap otonomi sekolah sebagai

subsistem pendidikan nasional.2

Wujud nyata dari niat baik pmerintah tentang pengelolaan penddidikan

melahirkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2

April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah yang

dimaksud adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam

rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di

satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah

maupun jalur pendidikan luar sekolah. Karena sifatnya yang mandiri, komite

sekolah tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah.3

Dalam dunia pendidikan khususnya sekolah manifestasi dari

diberlakukannya otonomi daerah adalah diberlakukannya Manajemen Berbasis

Sekolah/Madrasah yang menekankan pada kewenanagan sekolah dalam

mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan lembaga secara

otonom (mandiri)4. Manajemen berbasis sekolah dimaksudkan untuk lebih

2 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosdaakarta, 2005) hal.4.3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. http://disdak.kemdiknas.go.id. 8 Mei 20134 Nurkolis, “Hakekat Desentralisasi Model MBS”, www.pendidikan .net, dalam Google Com. 2013.

5

meningkatkan peran masyarakat sebagai stakeholder pendidikan terhadap

peningkataan mutu pendidikan yang selama ini dinilai belum mempresentasikan

harapan pengguna pendidikan (masyarakat).5

Demikian juga dengan adanya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menuntut peran aktif masyarakat dalam pengelolaan

pendidikan sebagaimana tertuang dalam Bab IV UU Sisdiknas pasal 8 dan 9

“Masyaraakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

dan evaluasi program pendidikan. Serta masyarakat berkewajiban memberikan

dukungan sumber daya dalam penyelengraan pendidikan”6

Masyarakat dalam MBS lebih dimaksimalkan perananya, karena tidak

hanya berkecimpung dalam pembiayaan semata tapi juga dilibatkan dalam

pengembangan madrasah di satuan pendidikan, secara lebih jelas legalilitas komite

sekolah di lembaga pendudikan dinaungi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

N0.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjelaskan

bahwa setiap satuan pendidikan diharuskan untuk membentuk komite sekolah di

setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan meningkatkan kontrol

terhadap kinerja satuan pendidikan dalam menjalankan setiap kebijakan

pendidikan.7

Sebagai konsekuensi logis dari perluasaan partisipasi masyarakat dalam

satuan pendidikan, maka diperlukan wadah yaitu komite sekolah atau komite

madrasah. Komite Madrasah dimaksudkan menyalurkan partisipasi masyarakat

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, dan efesiensi

pengelolaan pendidikan. Dengan adanya wadah ini diharapkan mayarakat

mempunyai komitmen dan loyal serta perduli terhadap kemajuan satuan

pendidikan. Karena komite sekolah/ madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk

dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan

5 Amirudin Siahaan, dkk. Maanajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta: Quantum Teaching, 2006). hal. 28-306 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undanagan Tentang Guru dan Dosen (Bandung: Fokusmedia, 2006) hal. 647 Khairudin dkk’, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: konsep dan implementasinya di Madrasah, (Yogyakafta: Pilar Media, 2007) hal. 247-248.

6

pertimbanagan, arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkata satuan pendidikan.8

Dari uraian di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa pengertian komite

sekolah adalah lembaga independen dari unsur masyarakat, sekolah, dunia usaha,

wakil orang tua peserta didik yang menjadi wadah aspirasi dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan dalam segala tingkatan dan jalur pendidikan.

b. Peran Tujuan Komite Madrasah Dalam Pengembanagan Mutu PAI

Peran yang dijalankan komite madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan din satuan pendidikan.9 Senagai badan pertimbangan , peran

komite madrasah adalah pada bidang:

a. Perencanaan sekolah

b. Pelaksanaan program

c. Pengelolaan sumber daya pendidikan.10

2. Sebagai pendukung (Suporting Agency), baik yang berwujud finabsial,

pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan

pendidikan. Sebagai pendukung pendidikan, peran komite sekolah meliputi:

a. Pengelola sumber daya.

b. Pengelola sarana dan prasarana.

c. Pengelolaan anggaran.11

3. Sebagai pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan

pendidikan.12 Dalam peranannya sebagai kontroling Komite madrasah

mempunyai peran sebagai:

a. Mengontrol perencanaan program sekolah.

8 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan…..hal.86.9 Sri Renani Pantjastuti, dkk, Komite Sekolah; sejajar dan perspektifnya di Masa Depan, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008) hal. 81-83.10 Sukron, “Peran Komete Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah “, www.pendidikan.net dalam google.com 201311 Sukron, “Peran Komit. …12 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, dalam Google. com

7

b. Memantau pelaksanaan program sekolah.13

4. Mediator antara pemerintah, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat

dengan masyarakat satuan pendidikan.14

Dengan memahami betapa pentingnya peran komite madrasah,

memberikan penyadaran bahwa sesunggunhnya keberadaan komite sekolah

bukan hanya sekedar papan nama atau stempel organisasi, tapi lebih dari itu

menejemen mutu terpadu menghendaki adanya kerjasama yang benar-benar

solid antara komite dan sekolah. Dengan demikian manejemen mutu

terpadu dapat terwujud.

Selanjutnya guna menjalankan peran dari komite madrasah ini,

komite sekolah juga mempuyai fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia

usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan

pendidikan mengenai:

a. Kebijakan dan program pendidikan.

b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).

c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.

d. Kriteria tenaga kependidikan dan

e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

5. Mendorong orang tua dan masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

13 Sukron, ibid.14 Khairudin, dkk., ibid. hal. 250-251

8

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Dibentuknya komite madarsah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi

masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap

peningkatan kualitas pendidikan. Komite sekolah yang dibentuk antara warga

masyarakat dan sekolah bias berciri khas dan berakar dari budaya masyarakat

setempat. Hal ini mengingat komite madrasah mengembangkan organisasi

pengguna (client), berbagi kewenanagan (power sharing and advaocary) dan

kemitraan (partnership) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan

pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya komite madrasah sebagai suatu organisasi

masyarakat adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan

pendidikan.

2. Meningkatkan tanggumgjawab dan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan. 15

Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang bercorak agama Islam

perlu dikembangkan dari hanya sekedar bersifat aktif dan reaktif dan proaktif

terhadap perkembangan masyarakat menjadi rekonstruksionistik-sosial.16 Menjadi

rekonstruksionistik berarti pendidikan madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan

arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk mewujudkan

misi perubahan masyarakat ini pihak madrasah sangat tidak dimungkinkan untuk

berjalan sendiri tanpa mengajak partner sekalipun madrasah mempunyai potensi

yang cukup besar. Mengingat komite sekolah dalam posisinya sebagai parner

15 Khaeruddin, dkk. Ibid. hal.25016 Departemen Agama RI, Desain Pengembangan Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, 2004), hal. 37.

9

dalam menggerakkan organiasi, mempunyai kedudukan yang amat penting, atau

bisa penulis katakana sebagai urusan yang urgen. Dalam konteks pengembangan

mutu PAI, baik sekolah umum maupun di madrasah, komite madrasah mempunyai

posisi sebagai mitra sekolah. Mengingat betapa pentingnya kedudukan dan posisi

komite madrasah, maka dalam prosesnya dan tata kerjanya seyogyanya tidak hanya

sekedar formalitas semata, tapi lebih diarahkan kepada profesionalisme yang tetap

memandang kearifan lokal sebagai hal prinsip.

Karena dalam beberapa kasus, bahwa komite madrasah hanya sekedar

tempat legalitas keputusan atas kebijakan madrasah, seperti dalam penyusunan

anggaran sekolah, pelaporan keuangan, penerimaan siswa baru, mutasi siswa dan

pengangkatan guru honorer, namun sebaaliknya ada juga komite madrasah yang

terlalu berlebihan dalam peran dan fungsinya, sehingga kedududukanya bukan

sebagai mitra dalam mengembangkan madrasah tapi justru lebih tepat kepada rival

oposisi sekolah. Hal ini menjadikan kenerja madrasah menjadi terhambat karena

energy dihabiskan untuk menyelesaikan perseteruan antara madrasah dengan

komite madrasah.

Sikap kesadaran membangun dalam pihak komite madrasah harus

diterapkan sejak awal proses pembentukan komite madrasah, sehingga sejak awal

pula misi dan visi dapat menyatu tanpa ada yang perlu dicurigai, Pengeloaan

komite madrasah yang benar menjadi motivator ketika kenerja madrasah menurun,

dan menjadi rem atau kendali ketika kinerja sekolah terlalu laju atau lepas kendali.

Demikian juga evaluasi kinerja sekolah perlu dilakukan secara bersama-sama.

Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada era postmodernism tidak

mungkin apriori terhadap proses globalisasi, pluralisme, dan cenderung

mengabaikan budaya setempat, namun kearifan lokal yang mempunyai nilai ‘adi

luhung’, budaya tradional yang memberikan nuansa religius serta tatakrama

budaya seyogyanya perlu dikembangkan dengan senantiasa menggandeng pihak

masyarakat yaitu komite madrasah.

Beberapa prinsip pengembangan mutu madrasah , dan PAI pada khususnya

seyogyanya berpegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

10

1. Membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan madrasah dengan

sektor pendidikan di luar madrasah. Kehadiran sistem pendidikan madrasah

harus senantiasa dimaknai sebagai adanya keharusan untuk bersama-sama

sistem lainnya mewujudkan cita-cita masyarakat. Pendidikan madrasah sebagai

sistem merupakan sistem yang terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan

lingkungannya.17 Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini sebagai

sekolah dalam system pendidikan nasional.

2. Prinsip Perencanaan Pendidikan.

Manusia dan masyarakatnya selalu berkembang dinamis, seiring dengan

perkembangan dunia pada umumnya, sangat dimungkinkan cara pandang

masyarakat juga mengalami pergeseran atau perubahan, bahkan perubahan ini

begitu cepatnya lebih cepat yang dipikirkan atau direncanakan oleh manusia

khususnya dalam implementasinya di dunia pendidikan Islam. Pendidikan

Agama Islam dituntut progresif dan tidak alergi terhadap perubahan itu,

Pendidikan madrasah harus mampu mengantisipasi hal ini.18

Persepsi masyarakat dalam era modern belakangan ini semakin menjadikan

madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik, karena tatkala teknologi

berkembang pesat, filsasafat modern manusia mengalami krisis keagamaan dan

di saat perdagangan bebas mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah

tampak makin dibutuhkan orang. Kebutuhan manusia modern aakan agama

(baca Pendidikan Agama Islam) bagaikan musafir di padang pasir akan adanya

oase, menyejukkan, menyegarkan dan menyehatkan. Akidah modern yang

kacau-balau perlu dibenarkan oleh pendidikan Agama, bukan kepada

pendidikan karakter, pendidikan moral atau pendidikan nasionalisme

kebangsaan yang konsepnmya berasal dari manusia yang putus asa.

3. Prinsip Rekonstruksionisme.

Dalam kondisi masyarakat yang menghendaki perubahan mendasar, maka

pendidikan madrasah harus mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis

sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relative stabil. Dalam

17 Departemen Agama RI, ibid. 2118 Depag RI, ibid., hal. 21

11

perbedaannaaya pandangan dalam pemecahan masalah,bahwa paham

rekonstruksionis lebih berorentasi masa sekarang.19

4. Prinsip Pendidikan Berorientasi Pada Peserta Didik.

Dalam kasus yang nyata, keberpihakan pengambil kebijakan dalam hal ini

pemerintah, memberlakukan penyamaan dalam memandang peserta didik.

Artinya peserta didik seluruh wilayah Indonesia mempunyai kemampuan yang

sama, standar minimal, sehingga dapat dikatakan siswa di Jakarta sama dengan

siswa yang ada di Muara Muntai. Padahal fakta berbeda, Sebenarnya secara

kasat mata saja sudah bisa disimpulkan bahwa siswa di perkotaan dengan di

pedalaman mempunyai kemampuan yang berbeda, namun hal ini dibiarkan

saja berlarut-larut. Apalagi dengan adanya tuntutan kelulusan yang standar,

menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga ‘tak berharga’ karena hanya

sekedar meluluskan yang seharusnya tidak lulus menurut standar nasional.

Lagi-lagi kearifan lembaga pendidikan (baca madrasah) dituntut untuk

senantiasa ‘nrima’, ‘legowo’ atas penganiayaan birokratisme ini.

Dalam pandangan ke depan, madrasah harus diarahkan kepada

keberpihakan kepada peserta didik, kebutuhan peserta didik, serta kemampuan

peserta bukan lagi semata-mata menuruti kemauan Menteri Pendidikan.

Muatan lokal yang ,mengacu kepada keunggulan dalam aspek lokal,

keterampilan vokasional, dan ektra kurikuler harus menjadi model atau icon

sebuah madrasah. Karena keunggulan-keunggulan itu adalah sangat dekat dan

sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakat, sebagai perwujudan

demokrasi pendidikan. Departemen Agama RI menyebutnya muatan lokal

dalam bentuk kesenian, budaya, bahasa, keterampilan khusus, sesuai dengan

kebutuhan. Keterampilan vokasional merupakan keterampilan yang dibutuhkan

untuk memperoleh keahlian khusus di bidang-bidang pekerjaan yang

memerlukan keahlian khusus, seperti pertanian, perbengkelan, tatabusana,

tataboga, dan lain-lain.

Sedangkan ektra kurikuler adalah kegiatan pendukung yang memungkinkan

siswa untuk meningkatkan minat dan bakat, misalnya seni, pramuka, palang

19 Depag RI, ibid., hal . 22

12

merah, pecinta alam, organisasi siswa, koperasi pelajar, musik, drumband,

komputer, dan lain sebagainya. 20

5. Prinsip Pendidikan Multi Budaya.

Sistem pendidikan madrasah harus menyadari bahwa masyarakat yang

dilayani adalah masyarakat plural, oleh karena itu perlu menjadi acuan yang

tidak kalah pentinnya dengan acuan-acua lainnya. Prularisme merupakana

paham menghargai perbedaan, dan akan baik apabila pendidikan madrasah

memahami akan perbedaan ini.

6. Prinsip-prinsip Pendidikan Global.

Pendidikan madrasah harus mampu berperan dalam menyiapkan pesrrta

didik dalam konstelasi masyarakat global, dengan tetap mewajibkan untuk

melestarikan karakter agamis-patriotis. Pembinaan karakter agamais-patriotis

tetap relevan dan bahkan harus dilakukan.21

Dengan melihat prinsip pengembangan madrasah pada umumnya, dan

pendidikan Agama Islam secara lebih khusus, maka manajemen mutu madrasah

tidak bisa hanya dikelolal secara sepihak, akan tetapi harus melibatkan pihak

kedua, ketiga atau keempat sesuai dengan kebutuhan madrasah. Namun yang pasti

manajemen madrasah tidak bias berperan tunggal dalam manajemen perlu

keterpaduan antara madrasah, pihak orang tua/masyarakat, dan pemerintah.

Pengeloaan mutu terpadu ini harus tetap mejadi icon dalam demokratisasi

dan desentralisasi pendidikan. Secara lebih kusus komite madrasah adalah salah

satu komponen dalam system itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam

konteks peningkatan Pendidikan Agama Islam di Madrasah/Sekolah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

20 Abdul Mukti Bisri, “Dinamika Madrasah Model, Unggulan dan Terpadu Sebuah Studi Kebijakan: http://pendis.go.id. Dalam Google.com. 200821 Depag RI. Opcit. Hal. 22-23.

13

1. Pengertian Komite Madrasah adalah lembaga independen dari unsur

masyarakat, sekolah, dunia usaha, wakil orang tua peserta didik yang

menjadi wadah aspirasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

dalam segala tingkatan dan jalur pendidikan.

2. Dalam konteks manajemen mutu Pendidikan Agama Islam, komite

madrasah mempunyai kedudukan sebagai:

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan

pelaksanaan kebijakan din satuan pendidikan

b. Sebagai pendukung (Suporting Agency), baik yang berwujud finabsial,

pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di

satuan pendidikan.

c. Sebagai pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan

pendiikan

d. Mediator antara pemerintah, dunia usaha dan lembaga swadaya

masyarakat dengan masyarakat satuan pendidikan

e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia

usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

g. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

h. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan

pendidikan

i. Mendorong orang tua dan masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

j. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

B. Saran-saran

14

a. Guna meningkatkan peran komite madrasah dalam konteks peningkatan

mutu pendidikan di madrasah, kepada pihak terkait perlu mengaktifkan

kembali kerjasama antara sekolah dan komite sekolah.

b. Perlu membuka perluasan kerja sama yang lebih luas dalam rangka

pengembangan mutu terpadu pada satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukti Bisri, “Dinamika Madrasah Model, Unggulan dan Terpadu Sebuah

Studi Kebijakan: http://pendis.go.id. Dalam Google.com. 2008Amirudin Siahaan, dkk. Maanajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, (Jakarta:

Quantum Teaching, 2006).

15

Departemen Agama RI, Desain Pengembangan Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, 2004).

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosdaakarta, 2005)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, dalam Google. comKeputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. http://disdak.kemdiknas.go.id. 8 Mei 2013

Khairudin dkk’, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: konsep dan implementasinya di Madrasah, (Yogyakafta: Pilar Media, 2007) Tim

Nurkolis, “Hakekat Desentralisasi Model MBS”, www.pendidikan .net, dalam Google Com. 2013.

Sri Renani Pantjastuti, dkk, Komite Sekolah; sejajar dan perspektifnya di Masa Depan, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008)

Sukron, “Peran Komete Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah “, www.pendidikan.net dalam google.com 2013

Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undanagan Tentang Guru dan Dosen (Bandung: Fokusmedia, 2006)