konflik elit politik di kesultanan palembang … · dalam catatan sejarah, pengkhianatan para...

Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang…│39

KONFLIK ELIT POLITIK

DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

TAHUN 1803-1821

Oleh:

Ravico

Dosen Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan PGRI

Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

Abstrak

Effected by the conflict which is very crucial in the Sultanate of

Palembang Darussalam good political conflicts between the

family of the sultan as well as fellow of the colonial never done

since the year 1803 to Sultanate of Palembang Darussalam

experienced the fall of the year 1821. In this research historical

methods with its procedure used in. This study is a research

library (library research) by using the methods of descriptive

analysis. From the results of the analysis note that the political

elite divided the ruling political elite and non-elite to rule. The

ruling political elite was the sultan and the priyayi. They have a

role regulating stability in society and create policies. While the

non-ruling political elite is United Kingdom and Netherlands

colonial. The colonial was originally cast as traders who try to

monopolize trade and then intervened in the Affairs of

Government. The next conflict interen between Sultan Mahmud

Badaruddin II to Sultan Ahmad Najamuddin II was the Sultan

Mahmud Badaruddin II disappointment with treason committed

by his brother Sultan Ahmad Najamuddin II, the internal

conflicts of colonial so stimulated by internal conflicts are

increasingly complex. While the conflict with the Sultanate of

Palembang Darussalam differences caused by the colonial

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

Provided by e-Journal Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah Palembang)

https://core.ac.uk/display/267944775?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1

40│Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015

interests. Sultanate of Palembang are trying to break away from

colonial and gaining sovereignty.

Key Words: -conflicts, -the political elite, -sultanate and colonial

A. Pendahuluan

Kesultanan Palembang mendapat banyak julukan atas keberhasilan

pembangunan politik, ekonomi, dan sosialnya. Bagaikan pusat

perdaganggan di Eropa yaitu Venesia, maka Palembang mendapat

julukkan net indische Venetie. Bahkan nama darussalam diterjemahkan

de stad des vredes yang berarti tempat yang tentram. Gambaran ini

dikemukakan oleh Mayor M.H Court yang dikutip oleh Djohan

Hanafiah (1996: 48-49):

“Dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu,

Palembang telah membuktikan dan terus secara seksama menjadi

pelabuhan yang paling aman dan dengan peraturan yang paling

baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang

Eropa. Begitu memasuki perairan sungai, perahu-perahu kecil

dengan kewaspadaan yang biasa dan tindakkan-tindakkan

pencegahan yang akan mengamankan dari kekerasan dan

perampasan. Di bagian luar sungai perahu-perahu kecil perampok

setiap saat bersembunyi di dalam suak (anak-anak sungai kecil) dan

terlindung di bawah hutan sepanjang pantai akan memangsa

perahu-perahu dagang kecil yang memasuki sungai, tetapi hal ini

jarang terjadi karena dijaga oleh kekuatan sultan dengan segala

peralatan.”

Keberhasilan inilah yang pada akhirnya mengantarkan

Kesultanan Palembang Darussalam pada berbagai konflik baik

konflik interen maupun konflik eksteren. Dalam kasus aristokrasi

Kesultanan Palembang Darussalam hal ini tidak dapat dibantahkan.


Keberhasilan Sultan Muhammad Bahauddin membangun

perekonomian di Palembang menimbulkan konflik dari para elit dan

para bangsawan berupaya memperebutkan posisi Kesultanan

Palembang Darussalam.

Ketika Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin Sultan

Mahmud Badaruddin II, selalu disibukkan oleh konflik para elit

politik. Upaya para elit untuk memperoleh kedudukan dan

memperebutkan posisi dan kekuasaan atas wilayah kesultanan

dilakukan dengan berbagai cara. Kondisi ini sering menimbulkan

konflik kepentingan dan persaingan kekuasaan antara raja dan

priyayi (elit). Meskipun kehidupan keraton menjamin kehidupan

enak dan beradab, namun elit ini sering bermain politik

(Hanafiah,1995:173) dalam hal ini peran antara elit di dunia politik

yang menghalalkan segala cara dan saling menjatuhkan serta

memojokan elit lain yang dianggap musuh sehingga menimbulkan

bencana di keraton.

Masa Sultan Mahmud Badaruddin II, konflik elit politik ini,

memang tidak pernah kunjung selesai hingga jatuhnya kekuasaan

Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan elit politik Belanda.

Dalam catatan sejarah, pengkhianatan para bangsawan (elit) seperti

pengkhianatan oleh saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin

II yaitu Husin Diauddin, ia bersekutu dengan elit politik Belanda

untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Belanda menjanjikan kedudukan anaknya Prabu Anom sebagai

Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin IV. Sedangkan Ia

menjadi Susuhunan (Hanafiah,1986:17).

Tidak hanya itu, sebelumnya telah terjadi konflik antara Sultan

Mahmud Badaruddin II dengan elit politik Inggris. Dalam konflik ini

Sultan Mahmud Badaruddin II dituduh terlibat dalam pembunuhan


masal di Loji Sungai Aur. Sebagai penengah Pangeran Adipati

menjadi juru bicara kesultanan dan Sultan Mahmud Badaruddin II

mengasingkan diri ke Musi Rawas. Kondisinya menjadi terbalik

ketika Pangeran Adipati melakukan pengkhianatan, Ia memperoleh

kedudukan sebagai sultan penguasa Kesultanan Palembang

Darussalam dengan gelar Ahmad Najamuddin (Hanafiah,1989: 65).

Kesetiaan para elit politik Kesultanan Palembang Darussalam

mengalami gelombang pasang surut. Kehidupan yang serba cukup

dan mewah tidak membuat para bangsawan (elit) ini merasa cukup

dengan kedudukannya (Hanafiah,1995:173). Berbagai cara untuk

memperoleh kedudukan yang dicita-citakan. Bahkan tanpa

memandang ikatan keluarga para elit ini terus bersaing dan saling

menjatuhkan. Sering kali konflik ini muncul kepermukaan dan

menimbulkan gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan kedudukan

yang sah.

Konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam

menjadi sangat komplek dan krusial ketika para elit pedagang asing

seperti Belanda dan Inggris ikut campur serta memberikan pengaruh

politiknya di Kesultanan Palembang Darussalam. Persaingan di

antara bangsa-bangsa Barat dalam perdaganggan rempah-rempah

dan timah yang berasal dari Palembang sering membangkitkan api

peperangan. Pada umumnya latar belakang perselisihan ialah untuk

memperoleh hak monopoli (PemProv,1986:28).

Kehadiran kolonial Belanda dan Inggris sebagai pedagang,

melahirkan elit baru di masyarakat dan menjadi elit tandingan (the

ruling elite) bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Akibatnya

keseimbangan masyarakat pun terganggu dan menyebabkan


semakin tersisinya kelompok-kelompok elit yang ada dalam

masyarakat (Varma,1987:205-203).

Kolonial Belanda dan Inggris sebagai elit baru, telah

mendukung kebenaran teori elit yang dikemukakan oleh Pareto

bahwa masyarakat terdiri dari 2 kelas: pertama, lapisan atas yaitu elit

yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit

yang tidak memerintah (non-governing elite). Kedua, lapisan yang

lebih rendah, yaitu non-elit. (Varma,1987:202). Sebagai elit baru

kolonial Inggris dan Belanda berkedudukan sebagai elit yang tak

memerintah.

Adanya elit baru di Kesultanan Palembang Darussalam turut

melahirkan pertentangan antar elit. Pertentangan kelompok (elit)

didasarkan atas dikhotomi pembagian wewenang dalam

perserikatan yang dikoordinasi secara memaksa dapat ditaruh

sebagai asumsi dasar. Asumsi ini ditambahkan sebuah proposisi

bahwa posisi yang dilengkapi dengan wewenang yang berbeda

dalam perserikatan menyebabkan pertentangan kepentingan orang

yang memegangnya. Pemegang posisi dominan dan pemegang

posisi yang ditundukkan, berdasarkan posisinya itu mempunyai

kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan

pelaksanaannya (Dahrendorf,1986:212).

Pertentangan antara elit penguasa Kesultanan Palembang

Darussalam dengan kolonial (Belanda dan Inggris) telah terjadi di

awal pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Wewenang

yang berbeda dalam perserikatan menyebabkan pertentangan

kepentingan yang memegangnya. Kesultanan Palembang

Darussalam sebagai pemegang wewenang dominan memiliki

kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya. Sedangkan


kepentingan berbeda dengan kolonial yang memiliki kepentingan

memonopoli perdagangan di wilayah kesultanan.

Konflik elit politik memang tidak dapat dihindarkan selama

sistem politik masih berjalan. Perebutan kekuasaan, prestise dan

kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan konflik elit

politik bukanlah alibi dasar bagi munculnya konflik. Sangat tidak

berimbang jika hanya untuk memperoleh kekuasaan, prestise dan

menguasai monopoli harus mengorbankan putusnya ikatan

kekerabatan serta hilangnya nyawa rakyat yang tidak terlibat dalam

konflik para elit tersebut. Menurut penulis pasti ada nilai strategis

yang menimbulkan adanya konflik. Asumsi awal penulis, nilai

strategis itu terkait dalam hal perekonomian dalam kaitan kajian

politik. Oleh karena itu, perlunya pengkajian yang mendalam

mengenai nilai strategis yang menjadi penyebab timbulnya konflik

di kalangan elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam

dan kolonial.

Dari uraian di atas yang menjadi masalah pokok penelitian

adalah bagaimana konflik elit politik di Kesultanan Palembang

Darussalam 1803-1821. Untuk kepentingan analisis, maka

dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut. Bagaimana peran elit

politik di Kesultanan Palembang Darussalam? Bagaimana konflik

elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam? Bagaimana

peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik

Kesultanan Palembang Darussalam?

Bertolak dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui peran elit politik di Kesultanan

Palembang Darussalam, konflik elit politik di Kesultanan Palembang


Darussalam dan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi

akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam.

Umumnya penggunaan penelitian untuk dua kepentingan

yaitu untuk pengembangan ilmu dan problem solving, maka

kegunaan penelitian, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan

dapat berguna dan memberikan kontribusi sejarah mengenai konflik

elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam serta memberikan

informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat Palembang, khususnya

mengenai sejarah lokal dalam peperangan melawan kolonial Belanda

dan Inggris. Selain itu, menambah khazanah ilmu pengetahuan

sejarah lokal mengenai Kesultanan Palembang Darussalam. Secara

praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan

mengenai elit politik dalam perannya di Kesultanan Palembang

Darussalam, serta upaya-upaya atau strategi mereka dalam

memperebutkan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam.

Memberikan uraian mengenai situasi dan kondisi politik Kesultanan

Palembang Darussalam dan konflik elit politiknya dalam upaya

untuk memerebutkan tahta atau kekuasaan, dan memberikan

Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat konflik elit

politik Kesultanan Palembang Darussalam.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian historis

(sejarah) yang berupaya menyelidiki konflik elit politik di

Kesultanan Palembang Darusslam tahun 1803-1821dengan teknik

dekriftif-analisis. Dalam hal ini penulis mendeskritifkan peristiwa-

peristiwa konflik elit politik kemudian dianalisis dengan berbagai

ilmu bantu lainnya untuk merekontruksi ulang peristiwa-peristiwa


konflik. Penelitian ini juga mengunakan pendekatan sosiologis dan

ekonomi-politik.

Dilihat dari jenis dan tema penelitian ini merupakan penelitian

pustaka (library research) dengan laboratoriumnya adalah

perpustakaan, maka alat heuristiknya adalah katalog-katalog.

Adapun teknik pengumpulan data dengan kegiatan membaca,

mencatat sumber data, dan mengkategorikan data berdasarkan sub-

sub pembahasan. Setelah data telah dikumpulkan maka data

tersebut di verifikasi (kritik terhadap sumber). Kritik tehadap

sumber data dilakukan dengan kritik interen dan eksteren. Langkah

selanjutnya menginterpretasi data menurut Kuntowijoyo yang

dikutip oleh Abdurahman (2012:114) menjelaskan bahwa keduanya

analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam

interpretasi. Analisis itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas

sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan

bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam satu

interpretasi yang menyeluruh.

Langkah selanjutnya yaitu historigrafi, historigrafi adalah

langkah final dari rangkaian penelitian yang dilakukan. Sebagai

tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik

mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa yang

dituangkan. Dalam penulisan ini disusun berdasarkan kronologi

atau peristiwa dan sebab akibat. Historiografi menjadi sarana

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji

(verifikasi) dan diintepretasi. Rekontruksi sejarah akan menjadi eksis

apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis (Daliman,2012:99).

Karangka Teori


Dalam penelitian sejarah teori biasa dinamakan “karangka

refrensi” atau “skema pemikiran”. Dalam penelitian yang lebih luas

merupakan suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan

dalam penelitiannya, menysusun bahan-bahan (data) yang diperoleh

dari analsis sumber dan juga mengevaluasi hasil penemuan

(Abdurahman, 2012: 29). Selanjutnya pemaknaan konflik sendiri

berasal dari bahasa latin, conflictus yang artinya pertentangan

(Poerwordaminto, 2000: 461). Menurut Webster, istilah “Conflict” di

dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau

perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.

Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan

yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.

Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek

piskologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi

itu sendiri. Secara singkat, istilah “conflict” menjadi begitu meluas

sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep.

Dengan demikian konflik diartikan sebagai persepsi mengenai

perbedaan kepentingan (perceived of interest), atau suatu kepercayaan

bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai

secara simultan (Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, 2004: 9).

Umumnya konflik (Nasikun, 1995: 21) dapat digambarkan

sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana

salah satu pihak merasa diperlukan secara tidak adil, kemudian

kecewa. Kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan

cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai

hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok)

yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala

dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan


meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-

kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama.

Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah

permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah

pihak (Non-Zero Sum Conflict) maupun yang juga mengalahkan

pihak lain (Zero- Sum Conflict) seperti kelas konflik yang terjadi pada

masyarakat industri (Dahrendorf, 1986: 210-222).

Elit politik merupakan gabungan dua kata yaitu elit dan politik.

Elit secara bahasa merupakan orang yang terbaik atau pilihan dalam

suatu kelompok (Muda, 2006: 200), sedangkan politik merupakan

hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau urusan yang

mencangkup siasat dalam pemerintahan negara atau negara lain

(Muda,2006:425). Kemudian dapat disimpulkan bahwa elit politik

adalah orang yang terbaik yang mampu mengurus dan paham

mengenai tata negara.

Selanjutnya makna elit menurut Pareto yang dikutip Varma

(1987:202) merupakan orang-orang yang berhasil yang mampu

menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Berangkat dari

definisi di atas, Pareto membagi dua kelompok elit politik yaitu

kelompok elit memerintah dan elit tidak memerintah. Kelompok elit

memerintah adalah kelompok elit yang memiliki kekuasaan,

wewenang dan kebijakan dalam mengatur masyarakat, sedangkan

elit tidak memerintah merupakan kelompok elit yang tidak memiliki

peran dalam pemerintahan tetapi memiliki pengaruh di masyarakat.

Dari pengertian tersebut yang dimaksud elit politik dalam penelitian

ini merupakan elit politik yang memerintah dan non pemerintah. Elit

pemerintah adalah kelompok Kesultanan Palembang Darussalam,


sedangkan kelompok elit tidak memerintah adalah kelompok

kolonial Belanda dan Inggris.

I. ISI

a. Landasan Teori

Pilihan terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk

menggarap suatu subjek penelitian tentu tidak dengan sendirinya

dapat digunakan bagi peneliti subjek yang lain. Karena itu, peneliti

yang bersangkutan perlu memeriksa bahan-bahan secara seksama

agar memperoleh kejelasan untuk menentukan teori yang

digunakan. Sehubungan dengan itu, penelitian yang subjeknya

menyangkut konflik elit politik. Maka perlu suatu pemahaman

terhadap apa yang dimaksud dengan konflik itu. Konflik berasal

dari bahasa latin, conflictus yang artinya pertentangan

(Poerwordaminto,2000:461). Secara umum konflik dapat

digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau

lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak

adil, kemudian kecewa (Nasikun,2005:21). Menurut Webster

menyatakan bahwa:

“ Istilah “Conflict” di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian,

peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara

beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya

ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai

kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut

sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik

yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah

“conflict” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan

statusnya sebagai sebuah konsep. Dengan demikian konflik di

artikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived

of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang

berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Rubin,2004:19).”


Hal lain yang tampak dari sebuah konflik ialah sifat

konfrotansi yang merupakan tingkah laku individu yang bermaksud

untuk memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.

Pada umumnya sifat konfrotantif berkaitan dengan kondisi psikologi

seseorang yang disebut agresif. Artinya situasi yang dihadapi oleh

individu melahirkan hambatan terhadap tujuan yang hendak

dicapai.

Dalam kaitannya dengan konsep konfrotansi dikembangkan

teori tentang “keterelakan sejarah” atau “hal-hal yang secara historis

tak terelakkan.” Teori ini dikembangkan oleh Marx berdasarkan

tesis, antitesis dan sintesis. Marx berdasarkan teorinya pada konflik

material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan,

menurutnya:

“Ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan ketergantungan,

melainkan konflik dan persaingan. Setiap masyarakat baik di masa

lalu maupun di masa sekarang ditandai dengan konflik sosial yang

dimaksud adalah konflik antara kelas kapitalis, kaum borjuis yang

memiliki sarana-sarana produksi (majikan), dengan kelas pekerja

yang ter-ekspolitas dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana-

sarana produksi (Maran,2001:20).”

Teori konflik yang bertolak dari material dan ekonomi,

kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk melakukan

penelitian, khususnya di dalam permasalahan konflik elit politik.

Sehubungan dengan pemahaman tersebut , Louis Coser yang

dikutip oleh Decki Natalis Pigay Bik (2000:70) memberikan

definisinya:


“Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan

yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-

sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi,

dimana pihak-pihak yang bekonflik tidak hanya bermaksud untuk

memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan,

merugikan atau melemahkan lawan mereka.”

Selain itu, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik

disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetiaan yang muncul

sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Dari definisi dan teori yang dikemukakan di atas, terdapat

dua tujuan dasar konflik yakni tujuan konflik untuk mendapatkan

sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan merupakan

ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk maupun

spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat

dalam masyarakat, yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal

yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentinganya. Tujuan

konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini

sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia.

Manusia ingin memperoleh sumber-sumber ekonomi yang menjadi

miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain

untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut, yang

ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan

keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah tempat tinggal,

kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan

diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun

memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka

dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk

mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap

penting (Surbakti,1999: 155).


Konflik elit politik terbentuk karena adanya penguasa politik.

Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai penguasa

politik artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik

politik. Dalam hal ini konflik politik yang terutama adalah konflik

antar penguasa politik dalam melihat objek kekuasaan politik.

Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi

atau karena alternatif yang bersifat dinilai sulit didapat. Konflik

dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai

kepentingan bermanfaat untuk meramalkan apa yang dilakukan

orang. Hal ini disebabkan persepsi yang biasanya mempunyai

dampak yang bersifat segera terhadap perilaku (Jeffrey,2004:27).

Selain pemahaman makna dan teori konflik dalam meneliti

konflik elit politik, maka diperlukan juga pemahaman terhadap apa

yang dimaksud dengan elit politik. Elit merupakan seseorang yang

menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan). Dalam kajian ini

penulis mengkatagorikan elit politik ke dalam dua kelompok yaitu,

pertama elit politik memerintah (governing elite) merupakan seseorang

yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan), seperti

khalifah, raja, sultan, presiden, gubernur, dan lainnya. Kedua, elit

politik tidak memerintah (non-governing elite) adalah seseorang yang

tidak memiliki jabatan dalam kekuasaan namun menduduki posisi

strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain

dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang,

elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain

sebagainya (Duverger,1987:179).

Perbedaan tipe elit ini diharapkan selain dapat membedakan

ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai

hubungan antar-elit politik dalam proses perebutan kekuasaan pada


masa Kesultanan Palembang Darussalam. Teori elit mengandung

bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang

mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan

karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah

besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan

sebagai sekumpulan orang sebagi individu-individu yang superior,

yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan

kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan

maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi

stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (governing

elit), elit yang tidak memerintah (non-governing elite) dan massa

umum (non-elite) (Duverger,1987:179).

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam

kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun

kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua

kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-

kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di

antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini

bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-

individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang

sudah ada, (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang

membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam kancah

perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Varma,1987:203).

Dalam sirkulasi elit yang disebutkan oleh Masco, terutama karena

terjadinya “penjatuhan rezim”, konflik pasti tidak terhindarkan,

karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam

cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik

sejumlah alat digunakan seperti organisasi dan jumlah, uang


(kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya

(Varma,1987:275).

b. Hasil Penelitian

1. Peran Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun

1803-1821

Dalam kajian ini penulis mengkatagorikan elit politik ke

dalam dua kelompok yaitu, pertama elit politik memerintah

(governing elite) dan elit politik tidak memerintah (non-governing elite)

(Duverger,1987:179). Elit politik yang memerintah dalam penelitian

ini adalah sultan, priyayi seperti pangeran, raden, adipati, pepatih,

penghulu dan hakim (jaksa negara). Adapun peran mereka dalam

pemerintahan yang kemudian dikenal dengan mancanegara meliputi:

a. Pepatih (rijksbestuurder) di sini namanya Pangeran Natadiraja

memiliki peranan memegang seluruh urusan kerajaan, baik di

ibukota (negara) maupun di daerah hulu sungai (uluan). Ia

adalah mancanegara yang pertama, yang menjalankan hukum

adat dalam negeri Palembang serta jajahannya. Keterangan

selanjutnya: ia adalah sebenarnya kepala pemerintahan

kerajaan, orang yang mengusahakan pelaksanaan dari

perintah-perintah raja. Di bawah pengawasannya pendapatan

dari kerajaan dikumpulkan. Kepadanya semua urusan

kerajaan disampaikan. Dalam perang, ia menguasai sarana-

sarana untuk berperang, meskipun ia sendiri tidak ke medan

perang. Ia mengusulkan pajak-pajak dan kerja-kerja wajib

kepada raja, dan nasehat (pendapatnya) pun diminta oleh

raja, jika mau menaikkan atau menurunkan pajak-pajak itu.


b. Nata-agama, kepala alim ulama, yang mengadili hal-hal

sesuai dengan hukum-hukum agama.

c. Kyai Tumengung Karta, yang di dalam segala hal merupakan

tangan kanan dari Pepatih, terutama diserahi pengadilan

hakim dan pembesar utama di Palembang. Ia memiliki

seorang Temenggung sebagai pembantunya. Ia mengadili

menurut al-Qur’an dan Hadist atau adat dan putusannya

harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan.

d. Pangeran Citra, kepala dari pengalasan yaitu polisi bersenjata

dari raja yang diserahi tugas pelaksanaan hukuman-hukuman

mati. Keterangan selanjutnya: dari segala orang yang akan

ditangkap atau dibunuh, diserahkan kepada Pangeran Citra,

kepala dari segala pengalasan. Adapun pengalasan adalah

hulubalang sultan yang jaga kota. Pada umumnya hulubalang

adalah penjabat-penjabat militer yang merupakan pengawal

dari penguasa dan siap sedia untuk melakukan perintahnya

kepada setiap kesempatan.

Husni Rahim (1998:69) memberikan gambaran mengenai

mancanegara atau pancalang lima. Masing-masing mancanegara

mempunyai jajaran pegawai kesultanan yang terdiri dari:

a. Pegawai-pegawai tinggi (yang dijabat oleh priyayi-priyayi

yang bergelar pangeran, raden dan kiagus); Mantri-mantri

sebagai pegawai rendahan (yang diberi gelar tumenggung,

rangga, demang dan ngabehi); penjabat-penjabat kehakiman;

kesemuanya di bawah patih.

b. Para hulubalang dan laskar kesultanan dengan berbagai

tingkatannya. Mereka berada di bawah komando Pangeran

Citra (Adipati).


c. Penjabat-penjabat agama yang dipimpin oleh Pangeran

Penghulu Nata Agama, baik di ibukota Palembang maupun

daerah uluan. Penjabat tersebut terdiri dari para khatib

penghulu, khatib imam, khatib dan modin.

d. Penjabat dan pegawai di bidang pelabuhan yang dikepalai

oleh syahbandar.

Elit politik tidak memerintah (non-governing elite) adalah

seseorang atau sekelompok yang tidak memiliki jabatan dalam

kekuasaan namun menduduki posisi strategis dan mempunyai

pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat,

seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi

kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya

(Duverger,1987:179). Dalam kajian ini elit politik yang tidak

memerintah yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dengan

elit politik yang memerintah adalah kelompok aristokrat dagang

kolonial yaitu Belanda dan Inggris.

Peranan kolonial baik Belanda maupun Inggris pada awalnya

merupakan kongsi dagang bagi Kesultanan Palembang Darussalam.

Perkembangan berikutnya kolonial dengan segala usaha menekan

harga jual-beli demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin

bagi pihaknya. Kemudian meningkatkan monopoli secara paksa, dan

mulai mencampuri urusan dalam negeri kesultanan untuk akhirnya

menguasai langsung kesultanan (Amin,1986:102).

2. Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam

Tahun 1803-1821


Tahun 1812 konflik internal muncul ke permukaan ketika

terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara kandung Sultan

Mahmud Badaruddin II yaitu Raden Husin Dhiauddin.

Pengkhianatan terjadi ketika perang Kesultanan Palembang

Darussalam melawan kolonial Inggris dan Raden Husin Dhiauddin

menjadi panglima perang yang menjaga benteng pertahanan Pulau

Borang yang saat itu merupakan benteng pertahanan terkuat. Raden

Husin Dhiauddin yang bergelar Pangeran Adipati Husin Dhiauddin

membiarkan Inggris masuk tanpa ada perlawanan dan tanggal 24

April 1812 Pulau Borang dapat dikuasai oleh Inggris

(Mahruf,1999:5). Inggris yang dipimpin oleh Raffles mengangkat

Pangeran Adipati Husin Dhiauddin sebagai Sultan Palembang

dengan gelar Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II, untuk

mendapatkan keinginannya menguasai Pulau Bangka dan hak

monopoli atas timah (Hanafiah,1989:65).

Pengkhianatan yang dilakukan oleh Sultan Ahmad

Najamuddin II sering diinterpretasikan sebagai tindakan yang buruk

oleh penulis sejarah lokal, tanpa adanya interpretasi ilmiah. Jika

dianalisis kembali pengkhianatan yang dilakukan oleh Sultan

Ahmad Najamuddin II merupakan adanya kesempatan dan

kekecewaan. Ketika Sultan Mahmud Badaruddin II meninggalkan

keraton dan menyelamatkan diri ke Bailangu dan keraton

dipercayakan kepada Sultan Ahmad Najamuddin II yang ketika itu

ia menjabat sebagai panglima perang. Kemudian, ketika Inggris

menduduki keraton, Ia tidak bertemu dengan Sultan Mahmud

Badaruddin II dan Inggris hanya bertemu dengan Ahmad

Najamuddin II (Mahruf,1999:5 dan lihat juga Hanafiah,1989:86).

Karena Inggris tidak mau dianggap gagal dalam upaya menguasai

kekayaan yang dimiliki kesultanan. Kemudian Inggris mengangkat


Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan baru, kesempatan ini

diambil untuk menguasai dan menundukan masyarakat di wilayah

Kesultanan Palembang. Di sisi lain, bagi Sultan Ahmad Najamudin II

diangkatnya ia sebagai sultan oleh kolonial Inggris merupakan

kesempatannya untuk menduduki tahta sultan yang selama ini ia

dambakan sejak masa kanak-kanak.

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang

dipimpin Sultan Ahmad Najamuddin II berada di bawah bayang-

bayang pemerintahan kolonial Inggris di Batavia. Akibat peristiwa

tersebut, konflik internal antara Sultan Mahmud Badaruddin II

dengan Sultan Ahmad Najamuddin II semakin memanas. Di sisi lain,

terjadi dualisme kepemimpinan, Sultan Ahmad Najamuddin II yang

diangkat oleh Inggris secara undang-undang menguasai wilayah

kesultanan, akan tetapi secara adat dan pengakuan rakyat

kedudukan Sultan Ahmad Najamuddin II tidak lain hanya sebuah

boneka bagi Inggris (Junaidi,2001:79). Secara penuh rakyat

kesultanan masih mengakui status Sultan Mahmud Badaruddin II

sebagai Sultan Palembang yang sah secara adat. Akibatnya sikap

saling mengkudeta di antara kedua belah pihak yang menimbulkan

perang saudara yang tak berkesudahan (Mahruf,1999:10).

Selanjutnya konflik eksteren antara Kesultanan Palembang

Darussalam dengan kolonial bermula ketika terjadinya peristiwa

pembantaian loji Belanda di Sungai Aur. Atas peristiwa tersebut

terjadilah perselisihan antara Belanda dan Inggris serta Kesultanan

Palembang Darussalam. Dimana pihak Belanda menganggap

peristiwa itu adalah perbuatan Inggris yang memprovokasi

Kesultanan Palembang untuk menyerang Loji Belanda di Sungai

Aur. Akan tetapi, Raffles mencoba mencari kambing hitam bahwa


peristiwa tersebut merupakan perbuatan Sultan Mahmud

Badaruddin II yang menggerakan masyarakat untuk menyerang Loji

Belanda. Akan tetapi, alibi yang dikemukan oleh Raffles tidak dapat

diterima oleh pihak Belanda. Akhirnya Raffles terpojok dengan

peristiwa Loji Belanda di Sungai Aur tersebut (Soetadji, 1996:12).

Setelah peristiwa itu, Inggris menduduki wilayah Kesultanan

dengan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan -

boneka- yang sah dengan berbagai perjanjian. Lahirnya sebuah

perjanjian dari strategi problem solving antara kolonial Inggris

dengan Sultan Ahmad Najumuddin II, menurut penulis merupakan

awal lahirnya politik “devide et impera” ala kolonial Inggris. Politik

adu domba yang dimainkannya cukup berhasil menumbuhkan

benih-benih konflik internal di tubuh Kesultanan Palembang

Darussalam. Kolonial Inggris, tidak terlalu memfokuskan diri

terhadap perlawanan yang dikerahkan oleh Sultan Mahmud

Badaruddin II. Karena cukup dengan konflik internal antara Sultan

Ahmad Najamuddin II dengan Sultan Mahmud Badaruddin II,

membuat langkah Sultan Mahmud Badaruddin II teralihkan.

Sehingga kolonial lebih berfokus pada timah di Pulau Bangka dan

Belitung yang kemudian kedua pulau tersebut diberi nama “Duke of

York Islands” (PemProv,1986:36).

Pulau Bangka dengan segala sumber daya timah yang

melimpah menjadi pemicu bagi lahirnya konflik di Kesultanan

Palembang. Dari relitas di atas, sebenarnya teori konflik

mempertanyakan eksistensi “kebutuhan-kebutuhan sosial”. Ia lebih

berkepentingan dengan berbagai kebutuhan, keinginan, dan

kepentingan individu-individu serta sub-kelompok dalam

perjuangan mereka memperoleh barang dan jasa yang bernilai dan

langka (Poloma,2003:146).


Teori konflik berdasarkan pada ekonomi, telah dikembangkan oleh

Marx yang didasarkan tesis, antitesis dan sintesis, menurutnya:

“Ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan

ketergantungan, melainkan konflik dan persaingan. Setiap

masyarakat baik di masa lalu maupun di masa sekarang

ditandai dengan konflik sosial yang dimaksud adalah konflik

antara kelas kapitalis, kaum borjuis yang memiliki sarana-

sarana produksi (majikan), dengan kelas pekerja yang ter-

ekspolitas dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana-

sarana produksi (Maran,2001:20).”

Kovensi London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa

Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di

seberang laut yang dikuasai sejak Januari 1803 (Hanafiah,1989:72).

Awal Juli 1818 Muntinghe memulai aktivitasnya di Palembang

karena mengemban tugas khusus yaitu menurunkan Sultan Ahmad

Najamuddin II dan setelah itu menghapus Kesultanan Palembang

Darussalam (PemProv,1986:39).

Perundingan pertama dilakukan oleh Muntinghe dengan

Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian dengan Ahmad

Najamuddin II. Hasilnya adalah bahwa Sultan Mahmud Badaruddin

II diangkat kembali menjadi sultan sedangkan Ahmad Najamuddin

II dinon-aktifkan dan mendapat bayaran jika menyerahkan kembali

semua sarana kebesaran sultan termasuk Keraton Kuto Besak

(Mahruf,1999:10). Dalam menghadapi situasi konflik dualisme

pemimpin di Kesultanan Palembang Darussalam, Muntinghe

tampak melakukan strategi problem solving. Namun situasi ini bagi

Kesultanan Palembang merupakan strategi contentious yang

menekan dan mempersempit gerak para sultan untuk menguasai


secara penuh terhadap wilayahnya sendiri. Keseluruhan daerah

kerajaan Palembang dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintahan

Belanda secara langsung sebagaimana termaktub dalam perjanjian

tanggal 20 dan 24 Juni 1818. Dengan penandatanganan perjanjian

tersebut merupakan vonis kematian bagi politik di Palembang

(Akib,1978:47).

3. Peristiwa-Peristiwa yang terjadi Akibat Eskalasi Konflik Elit

Poltik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821

Dalam upaya mengukuhkan kedudukannya di wilayah

Kesultanan kolonial Belanda terus melakukan perjanjian-perjanjian

yang hanya memihak keuntungan bagi kolonial. Akibatnya terjadi

eskalasi konflik dengan lahirnya berbagai peperangan. Tercatat

peperangan antara Kesultanan Palembang dengan kolonial Belanda

terjadi 3 kali yaitu perang tahun 1819 babak I (Perang Menteng),

perang 1819 Babak II dan perang tahun 1821.

Menganalisis terjadinya perang antara Kesultanan Palembang

dengan kolonial Belanda. Diakibatkan taktik contentious yang

digunakan dengan cukup sukses di masa lalu oleh kolonial Belanda

mengalami kegagalan karena kehilangan daya gigit. Selain itu,

Belanda terlalu sering melakukan gamesmanship, mengeluarkan

ancaman atau memberikan komitmen yang tidak dapat diurungkan,

sementara Kesultanan Palembang Darussalam tidak lagi

menganggap tindakan itu cukup dapat dipercaya atau pantas

mendapatkan perhatian. Antara Kesultanan Palembang Darussalam

dengan kolonial Belanda semakin mengenal gerakkan dan isyarat

masing-masing sehingga merasa tidak


mungkin lagi mencuri kesempatan. Setiap tindakan disambut

tindakan balik yang diorkestrasikan dengan tepat dan benar-benar

dipelajari dengan baik (Pruitt dan Rubin,2011:286).

D. KESIMPULAN

Konflik yang berarti persepsi mengenai perbedaan

kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak

yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dari uraian

mengenai konflik elit politik di tubuh Kesultanan Palembang

Darussalam dan kolonial dalam perebutan kekuasaan tahun 1803-

1821 dapat disimpulkan:

Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Pareto yang

membagi kelompok elit politik yaitu elit politik yang memerintah

(governing elit) dan elit non-memerintah (non-governing elit). Dalam

penelitian ini yang dimaksud dengan kelompok elit memerintah

adalah sultan, menteri dan kelompok priyayi lainnya. Kelompok elit

memerintah memiliki peran penting untuk membuat kebijakan,

mengatur stabilitas ekonomi, menjaga keamanan warga di wilayah

kekuasaannya dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan elit non-

memerintah dalam kajian ini adalah kolonial Inggris dan Belanda.

Kelompok elit non-memerintah memiliki peran sebagai pendagang.

Kemudian peran kolonial mulai menekan ekonomi kesultanan

dengan memonopoli perdagangan dan kemudian mencampuri

urusan dalam negeri kesultanan.

Terkait dengan konflik internal di Kesultanan Palembang

Darussalam antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan

Ahmad Najamuddin II merupakan konflik yang diakibatkan oleh

rasa dari kekecewaan Sultan Mahmud Badaruddin II atas sikap


Sultan Ahmad Najamuddin II yang berkhianat. Selain itu, konflik ini

juga distimulasi oleh kolonial sehingga konflik ini tidak

berkesudahan. Sedangkan konflik eksternal antara Kesultanan

Palembang Darussalam dengan kolonial merupakan konflik yang

dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan kedaulatan dan

kekayaan bagi kolonial adalah upaya untuk meningkatkan stabilitas

ekonomi, keamanan dan meningkatkan kesejaterahan. Dalam konflik

dengan Kesultanan, kolonial lebih banyak menggunakan strategi

contentious yaitu strategi yang hanya menguntungkan kolonial.

REFERENSI

Abdurrahman, Dudung. 2011. Metode Penelitian Sejarah Islam.

Yogyakarta: Ombak

Akib, R.H.M.1978. Sejarah Perjuangan: Sri Sultan Mahmoed Badaroedin

ke II Palembang. Palembang: Rhama

Amin, H.M. Ali. Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan

Beberapa Aspek Hukumnya, dalam KHO Gadjahnata, Sri dan

Edi Swasono (ed). 1968. Masuk dan Berkembangnya Islam di

Sumatera Selatan. Jakarta; UIN Press


Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri,

sebuah analisis konflik, terj. Ali Manda. Jakarta. Rajawali

Daliman, A. 2012. Metode penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak

__________. 2012. Sejarah Indonesia: Abad XIX- Awal Abad XX.

Yogyakarta: Ombak

Duverger, Maurice. 1987. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers

______________. 2003. Sosiologi Politik. Terj. Daniel Dhakidea. Jakarta:

RajaGrafindo Persada

Hanafiah, Djohan. 1986. Perang Palembang 1819-1821 M: Perang laut

Terbesar di Nusantara. Palembang: Pariwisata Jasa Utama

_______________1989. Kuto Besak; Uapaya Kesultanan Palembang

Menegakkan Kemerdekaan. Jakarta: Haji Masagung

______________. 1995. Melayu-Jawa; Citra Budaya & Sejarah Palembang.

Jakarta: Raja Grapindo Persada

Junaidi, Heri. 2001. Sejarah Kudeta Dalam Kebudayaan Islam: Studi

Kesultanan Palembang Darussalam dalam Laporan Penelitan,

tidak diterbitkan. Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden

Fatah.

Mahruf, Kamil dkk.1999. Pesemah Sindang Merdika: 1821-1866.

Jakarta: Pustaka Asri

Maran, Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosologi Politik: Suatu Pemikiran

dan Penerapan. Jakarta: Renika Cipta


Muda, Ahmad A.K. 2006. KAMUS Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta:

Reality Publisher

Nasikun. 1995. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada

Natalis, Decki dan Pigay Bik. 2000. Evolusi Nasionalisme dan Sejarah

Konflik di Papua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

PemProv. 1986. Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud badaruddin II:

Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Pemerintah Provinsi Daerah

TK.I, Palembang

Poerwadarminta, W.J.S. 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka

Poloma, Margaret M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada

Rahim, Husni. 1998. Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi

Tentang Penjabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di

Palembang. Jakarta: Logos

Pruitt, Dean & G. Jeffrey. Z. 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia,

Varma, S. P. 1987. Teori Politik Modren. Jakarta: Rajawali Pers

konflik elit politik di kesultanan palembang … · dalam catatan sejarah, pengkhianatan para...

Documents