Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Jakarta, 2 Mei 2016

KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Akselerasi pengembangan wilayah/kawasan memerlukan program khusus di luar program pembangunan yg berbasis sektoral & pemberdayaan masyarakat.

Dibutuhkan langkah2 terobosan (breakthrough), bukan langkah biasa (bussiness as usual) dalam percepatan penyediaan sarpraswil, untuk mendorong pusat2 pertumbuhan kawasan.

Minimnya akses dan buruknya kondisi sarpraswil mengakibatkan tingginya biaya ekonomi & ketimpangan penyebaran hasil-hasil pembangunan antar wilayah

Kebijakan dan perencanaan sarpraswil masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara lintas sektor dan lintas wilayah

ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN

DASAR HUKUM

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 tentang

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urgensi DAK Transportasi KSCT

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis di

Daerah (KSCT, KAPET, KPI, KSPN & Kawasan pendukung KEK)

DAK TRANSDES

Peningkatan aksesibilitas masyarakat & distribusi barang/jasa dari pusat produksi ke sentra pemasaran di

Kawasan Strategis di Daerah

DAK Transportasi KSCT sebagai tools dalam

percepatan pengembangan

Kawasan Strategis

ARAH KEBIJAKAN

Mendorong masuknya inovasi,

mobilitas, dan akses modal & sumber daya Meningkatkan

daya tarik investasi lokal

& asing

Memperlancar mata rantai perdagangan, terutama distribusi produksi hulu-hilir

SASARAN

Menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi wilayah di pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti di KSCT, KAPET, KSPN, dan KPI; serta membuka keterisolasian daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

ARAH KEBIJAKAN & SASARAN

Wilayah yg memiliki nilai strategis & diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan di KSCT, KAPET, KSPN & KPI yg meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri & perdagangan.

Wilayah sebagai Penghubung Antar Kawasan Strategis di daerah (Kab/Kota) dengan kondisi fiskal relatif rendah termasuk wilayah Tertinggal, Pesisir, Perbatasan & pulau-pulau terpencil.

LINGKUP KEGIATAN

• Pembangunan & peningkatan jalan poros wilayah atau jalan non status

• Pembangunan jembatan di dalam paket ruas jalan poros wilayah

• Pembangunan & perluasan dermaga kecil/tambatan perahu

• Pembangunan & Perluasan Terminal Tipe C

• Pengadaan angkutan penumpang dan barang lintas perdesaan (mini bus, pick up, dump truck, bus potong, kapal kayu, kapal fiberglass & kapal mesin tempel)

SARANA PRASARANA

• Merencanakan penentuan lokasi kegiatan, mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan antar SKPD terkait serta sinkronisasi rencana kegiatan dengan kebutuhan di daerah

Bappeda

• Melaksanakan seluruh proses kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan poros antar wilayah non status (termasuk jembatan di dalamnya), dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev

Dinas PU

• Melaksanakan seluruh proses kegiatan pembangunan dermaga kecil/tambatan perahu dan penyediaan angkutan perdesaan, Pembangunan Terminal Tipe C dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev, hingga operasional & pemeliharaan kendaraan

Dinas Perhubungan

DATA TEKNIS DAK TRANSDES 2017

NO. JENIS DATA VOLUME SATUAN

1 Jumlah Desa ................. Desa

2 Luas Wilayah ................. Km2

3 Total Panjang Jalan ................. Km

4 Total Jumlah Penduduk ................. Jiwa

5 Jumlah Desa Menurut Penghasilan Utama (Pertanian, Pertambangan, Industri Olahan, Perdagangan, Angkutan, Jasa, Lainnya) ................. Desa

6 Rata-Rata Jarak Desa-Kecamatan ................. Km

7 Rata-Rata Waktu Tempuh Desa-Kecamatan ................. Menit

8 Jumlah Desa Menurut Permukaan Jalan Terluas (Aspal, Diperkeras, Tanah, Lainnya) ................. Desa

9 Jumlah Desa Menurut Moda Transportasi Utama ................. Desa

10 Jumlah Desa Yang Bisa Dilalui Roda 4 Ya / Tidak

11 Jumlah Desa Menurut Jenis Angkutan Umum Utama Dari Desa Ke Kecamatan ................. Desa

12 Kelengkapan Terminal Tipe C a. Fotocopy legalitas surat kepemilikan tanah (sertifikat kepemilikan pemda) b. RAB c. DED Ada / Tidak

Kabupaten/Kota………..

DOKUMEN RENCANA KEGIATAN

No DOKUMEN TEKNIS HARD Copy

SOFT Copy

1 Proposal

2 Perkada ttg penetapan KSCT

3 Form Usulan Rencana Kegiatan

4 Peta Lokasi Kegiatan

5 Foto Kondisi Ruas Jalan Existing

6 Spesifikasi Kendaraan

7 RAB & DED

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

• Kegiatan pembangunan jalan poros wilayah & pengadaan angkutan diarahkan untuk mendorong mobilitas para pelaku usaha di lokasi KSCT (sesuai Perbup), KSPN, KAPET & KPI (sesuai RTR KSN)

a. • DAK Transdes dipergunakan untuk membiayai pekerjaan fisik

dan sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2016, boleh dipergunakan untuk membiayai pekerjaan non fisik (perencanaan, pengawasan & monitoring) sebesar 5%. pemeliharaan kendaraan (biaya non fisik tersebut tersebut ditanggung oleh APBD)

b. • Menghindari adanya tumpang tindih lokasi kegiatan

pembangunan dan peningkatan jalan poros desa (non status) dengan jalan status kabupaten ataupun jalan desa (jalan lingkungan)

c.

Telp/Fax: 021-7942648 Email: sdivperhub.bangda@kemendagri.go.id