format usulan rencana kegiatan proposal...

FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN PROPOSAL DAK TA. 2017

Format Surat Pengantar KOP KEPALA DAERAH

Nomor : ...................... Tempat, tanggal Sifat : ...................... Lampiran : ...................... Hal : ......................

Yth. .............................. di ……………….

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota …….................……......, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….................……......Tahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut:

1. DAK Reguler Rp xxxxx 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah Rp xxxxx 3. DAK Affirmasi Rp xxxxx

JUMLAH Rp xxxxx Terbilang jumlah DAK sebesar .......................................................................................

.......................................................................................... (dalam huruf)

Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah Nama

Format Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak

Format rekaPItulaSI uSulan Dak REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................ YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

TAHUN ANGGARAN …………………

No. Jenis/Bidang/Subjenis Subbidang Jumlah I DAK Reguler

A. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - B. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - Total DAK Reguler Rp - II DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) A. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - B. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - Total DAK IPD Rp - III DAK Affirmasi A. Subjenis …………. Rp - B. Subjenis …………. Rp - Total DAK Affirmasi Rp -

Total Usulan DAK Rp - Terbilang :………….

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah Nama

5 5

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TA. 2017

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG IRIGASI

NO.

PROGRAM DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN

TARGET OUTPUT TARGET OUTCOME RUPIAH

SATUAN VOLUME BIAYA/

SATUAN 2017

SATUAN VOLUME

LOKASI 2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK APBD NON

DAK A. Subbidang Irigasi

A.1 Provinsi

1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi

M/Buah Ha

2. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi

M/Buah Ha

3. Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi

M/Buah Ha

A.2 Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

M/Buah Ha

2. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

M/Buah Ha

3. Pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota

M/Buah Ha

6 6

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK IPD TA. 2017


NO.


KEGIATAN



SATUAN 2017

SATUAN VOLUME



A.2 Kabupaten/Kota


M/Buah Ha


M/Buah Ha


M/Buah Ha

7 7

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAK AFIRMASI TA. 2017


NO.


KEGIATAN



SATUAN 2017

SATUAN VOLUME



A.2 Kabupaten/Kota


M/Buah Ha


M/Buah Ha


M/Buah Ha

8 8


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG JALAN

NO. PROGRAM

DALAM RPJMD/RKPD

KEGIATAN

TARGET OUTPUT


SATUAN 2017

LOKASI RUPIAH

2017 2018 2019 DAK APBD

NON DAK A. Subbidang Jalan

A.1 Provinsi 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan

jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi Km/M

2. Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi Km/M

3. Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Provinsi Km/M

A.2 Kabupaten/Kota

1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota

Km/M

2. Peningkatan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kabupaten/Kota Km/M

3. Pembangunan jalan dan jembatan, pada Jalan/ Jembatan Kab/Kota Km/M

9 9



NO. PROGRAM

DALAM RPJMD/RKPD

KEGIATAN

TARGET OUTPUT

SATUAN

VOLUME BIAYA/ SATUAN

2017 LOKASI

RUPIAH

2017 2018 2019 DAK APBD

NON DAK

A. Subbidang Jalan

A.1 Kabupaten/Kota


Km/M



10 10



NO. PROGRAM

DALAM RPJMD/RKPD

KEGIATAN

TARGET OUTPUT


SATUAN 2017

LOKASI RUPIAH

2017 2018 2019 DAK APBD

NON DAK A. Subbidang Jalan

A.2 Kabupaten/Kota


Km/M



11 11


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG AIR MINUM

NO.

PROGRAM

DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN

TARGET OUTPUT TARGET OUTCOME

SATUAN

VOLUME BIAYA/

SATUAN 2017

SATUAN

VOLUME DETAIL LOKASI (Dusun/Kampung, Desa, Kecamatan,

Kab/Kota)

RUPIAH

2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK APBD NON DAK

Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN

Liter/ detik

SR

2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

Liter/ detik

SR

3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan

Liter/ detik

SR

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.

Liter/ detik

SR

12 12



NO.

PROGRAM

DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN


SATUAN

VOLUME BIAYA/

SATUAN 2017

SATUAN


Kab/Kota)

RUPIAH

2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK APBD NON DAK

Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN

Liter/ detik

SR

2. Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan.

Liter/ detik

SR

3. Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan

Liter/ detik

SR

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

4. Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.

Liter/ detik

SR

13 13



NO.

PROGRAM

DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN


SATUAN

VOLUME BIAYA/

SATUAN 2017

SATUAN


Kab/Kota)

RUPIAH

2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK APBD NON DAK

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Pembangunan SPAM Perdesaan pada

desa-desa rawan air, terpencil dan tertinggal, serta SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan

Liter/ detik

SR

14 14


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG SANITASI

NO. KEGIATAN TARGET Tercantum dalam SSK/

RPI2JM (Ya/Tidak)

DANA LOKASI

B. Sub Bidang Sanitasi

OUTPUT OUTCOME

Rp. - 2017 2018 2019 SATUAN

BIAYA/ SATUAN

2017 2017 2018 2019 SATUAN

1 IPAL komunal (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK)

Unit KK Rp. -

2 Kombinasi IPAL komunal dengan MCK (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR)

Unit KK Rp. -

3 Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK)

Unit KK Rp. -

4 Tangki Septik Komunal (dengan media bakteri, 5 - 10 KK)

Unit KK Rp. -

5 Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan)

Unit KK Rp. -

15 15




RPI2JM (Ya/Tidak)

DANA LOKASI


OUTPUT OUTCOME

Rp. - 2017 2018 2019 SATUAN

BIAYA/ SATUAN

2017 2017 2018 2019 SATUAN

1. IPAL Skala kawasan (minimal 200 SR melayani minimal 200 KK)

Unit KK Rp. -

2. IPAL Komunal (minimal 50 SR, melayani minimal 50 KK)

Unit KK Rp. -

3. Toilet Umum Unit KK Rp. -

16 16




RPI2JM (Ya/Tidak)

DANA LOKASI


OUTPUT OUTCOME

2017 2018 2019 SATU

AN

BIAYA/ SATUAN

2017 2017 2018 2019 SATUAN Rp. -

1.

IPAL komunal (dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK)

Unit KK Rp. -

2.

Kombinasi IPAL komunal dengan MCK (melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR)

Unit KK Rp. -

3.

Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK)

Unit KK Rp. -

4.

Tangki Septik Komunal (dengan media bakteri, 5 - 10 KK)

Unit KK Rp. -

5.

Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri (minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan)

Unit KK Rp. -

6.

MCK Plus (Maksimal 4 Pintu) Unit KK Rp. -

17 17


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG PERUMAHAN

No

PROGRAM

DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN


LOKASI

RUPIAH

SATUAN

VOLUME BIAYA/

SATUAN 2017

VOLUME SATUA

N 2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK APBD

NON DAK

Sub Bidang Perumahan 1.

Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Unit KK Desa/ Kelurahan

2.

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)


18 18


PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SUBBIDANG PERUMAHAN

No

PROGRAM

DALAM RPJMD/ RKPD

KEGIATAN


LOKASI

RUPIAH

SATUAN

VOLUME BIAYA/

SATUAN 2017

VOLUME SATUA

N 2017 2018 2019 2017 2018 2019 DAK APBD

NON DAK

Sub Bidang Perumahan 1.

Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)


2.

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)


DATA PENDUKUNG DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TA. 2017

20 20

DATA PENDUKUNG DAK TA. 2017 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

SUBBIDANG IRIGASI

NO. DATA TEKNIS / JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Luas Irigasi Kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015;

................. Ha Merupakan total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota

2 Kondisi jaringan irigasi - Rusak sedang - Rusak Berat

................. ................

Ha Ha

Merupakan total luas daerah irigasi dalam kondisi rusak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota

3 Indeks Pertanaman (Realisasi); - IP Padi - IP Total Rencana IP 2017 - IP Padi - IP Total

.................

.................

.................

.................

% % % %

Merupakan perbandingan luas tanam padi dalam satu tahun di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total luas tanam padi provinsi/kabupaten/kota dalam satu tahun

4 Kepedulian; - Dana OP - Perda Irigasi - RP2I / RPIJM - Komisi Irigasi - Tim Koordinasi

.................

.................

.................

.................

.................

Rupiah Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

Terdiri dari Pemenuhan dana O&P; Perda Irigasi; RPIJM (Usulan DAK); Komisi Irigasi; dan Tim Koordinasi.

5 Pelaporan - Laporan Triwulanan tertulis tahun berjalan - Laporan e-Mon terakhir - Isian Form RTI (aplikasi e-Mon) - Progres status terakhir: - Fisik - Keuangan

................. ................. ................. ................. .................

Ada/Tidak Tanggal

Ada/Tidak % %

Merupakan perbandingan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap total nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Irigasi TA. 2015 secara nasional.

21 21


SUBBIDANG JALAN

NO. DATA TEKNIS/ JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

1 Panjang jalan kabupaten/kota (km); .................

Km Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten /kota berdasarkan SK Bupati/Walikota

2 Panjang jalan provinsi (km); ................. Km Merupakan total panjang jalan Status Provinsi berdasarkan SK Gubernur

4 Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km); .................

Km Merupakan total panjang jalan Status Kabupaten/Kota dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK

5 Panjang jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (km); .................

Km Merupakan total panjang jalan Status Provinsi dengan kriteria rusak ringan dan rusak berat sesuai dengan Juknis DAK

6 Kinerja jalan; .................

% Merupakan persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun anggaran sebelumnya.

7 Prosentase dana APBD untuk menangani Jalan Provinsi / Kabupaten di luar DAK ................. %

Merupakan kontribusi pendanaan APBD di luar DAK untuk sektor jalan pada provinsi/kabupaten/kota

8 Karakteristik Kewilayahan: yaitu wilayah prioritas seperti daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT;

Ya / Tidak

Merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, KSN, PKN, PKW, PKSN, KSPN, dan KSCT

9 Tingkat konektivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas ke Pelayanan Dasar %

Merupakan rasio panjang jalan eksisting yang sudah terbangun (poin 1 atau 2) terhadap rencana panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan

10 Pelaporan ................. Laporan/ e-Mon

Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Subbidang Jalan TA. 2015 pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan (Data dari Biro PAKLN)

11 Alokasi Dana APBD untuk pemeliharaan rutin ................. % Merupakan alokasi Dana APBD untuk pemeliharaan rutin jalan

12 Tingkat mobilitas (Panjang Jalan / 1000 Penduduk) ................. % Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap 1000 penduduk

13 Tingkat Aksesibilitas (Panjang Jalan / Luas Wilayah) ................. % Merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan terhadap luas wilayah

14 Jumlah Penduduk (^1000 Penduduk) ................. 1000 Penduduk Merupakan jumlah penduduk dalam suatu provinsi/kabupaten/kota

15 Luasan wilayah yang ditangani jalan (A) ................. Km2 Merupakan luas wilayah suatu provinsi/kabupaten/kota

22

TABEL KELENGKAPAN PROPOSAL DAK SUBBIDANG JALAN

NO NAMA RUAS USULAN

BIAYA (Rp) PANJANG RUAS

(Km/M)

KRITERIA KESIAPAN DUKUNGAN PRIORITAS* DESAIN

PERENCANAAN KETERSEDIAA

N LAHAN

LIST KELENGKAPAN PROPOSAL: •Daftar lampiran usulan ruas jalan yang akan ditangani

•Data teknis yang telah terverifikasi

•Stripmap / Grafik Gitar rencana penanganan TA 2017

•Rencana Strategis ( Rencana Penganan) TA 2017 – 2019

Format Lampiran Usulan Ruas Jalan Yang Akan Ditangani

*Keterangan Dukungan Prioritas:

•Mendukung jalan status yang lebih tinggi (jalan Nasional / Provinsi)

•Menunjang daerah potensial ( Pelabuhan, Industri, Pertanian dan Pariwisata)

•Membuka daerah perbatasan dan terisolir

23 23


SUBBIDANG AIR MINUM

No. JENIS DATA VOL SAT KETERANGAN

1. Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah/MBR ... Rumah

Tangga Merupakan jumlah rumah tangga/penduduk miskin di kabupaten/kota yang bersangkutan

2. Cakupan penduduk yang belum mendapat pelayanan air minum

... Rumah Tangga

Merupakan jumlah penduduk yang belum terfasilitasi sistem penyediaan air minum (belum memiliki akses air minum aman) pada kabupaten/kota yang bersangkutan

3. Kapasitas belum termanfaatkan / idle capacity dari SPAM IKK dan PDAM

... Liter/detik

Merupakan selisih antara total kapasitas yang mampu dihasilkan oleh SPAM IKK/PDAM terbangun terhadap kapasitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat/pelanggan

4. Kinerja Pelaporan ... % Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Air Minum tahun 2015-2016 pada kabupaten/kota yang bersangkutan

6. Indeks Kinerja Sambungan Rumah (SR) … SR Merupakan realisasi SR terbangun berdasarkan rencana/target SR pada usulan rencana kegiatan (URK) DAK Bidang Air Minum tahun 2014-2015

24 24


SUBBIDANG SANITASI

NO. JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN 1 Cakupan pelayanan sanitasi (Tahun 2015) % Merupakan persentase jumlah rumah tangga

yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana sanitasi di kab/kota yang bersangkutan

KK Jiwa

2 Detail cakupan pelayanan sanitasi Kabupaten/Kota

Air Limbah

Akses Layak (KK)

SPAL Setempat

Tangki Septik Individual Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

Tangki Septik Komunal (≤ 10 KK) Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

MCK Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

SPAL Terpusat

Tangki Septik Komunal (> 10 KK) Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

IPAL Komunal Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

IPAL Kawasan Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

IPAL Kota Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

Akses Dasar (KK)

Tangki Septik Individual Belum Aman

Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

Cubluk Unit Jumlah total Infrastruktur KK Jumlah total KK terlayani infrastruktur

Lainnya Buang Air Besar Sembarangan KK Jumlah total KK

25 25


SUBBIDANG SANITASI

NO. JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN

Persampahan

Timbulan Sampah

Sampah Dikelola Mandiri di Sumber

m³/Hari Volume sampah per hari % Prosentase terhadap total timbulan sampah

Sampah Terproses 3R Unit Jumlah total Infrastruktur TPS 3R m³/Hari Volume sampah per hari % Prosentase terhadap total timbulan sampah

Sampah Terangkut ke TPA

m³/Hari Volume sampah per hari % Prosentase terhadap total timbulan sampah

Sampah Tidak Terproses m³/Hari Volume sampah per hari % Prosentase terhadap total timbulan sampah

Sarana Khusus untuk Persampahan

Truk Sampah Unit Jumlah Unit Alat Berat Bulldozer Unit Jumlah Unit Alat Berat Excavator Unit Jumlah Unit

Drainase Wilayah Genangan Ha Luas Hektare tergenang

% Prosentase wilayah tergenang terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota

3 Kesiapan program investasi, yang dilihat dari

a) Strategi Sanitasi Kota (SSK)/ Memorandum Program Sanitasi (MPS) Ya/ Tidak Merupakan dokumen rencana dalam pembangunan sektor sanitasi

c) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Ya/ Tidak Merupakan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah yang dikeluarkan oleh kepala daerah

4 Kinerja Pelaporan DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi % Merupakan nilai kinerja pelaksanaan DAK subbidang infrastruktur sanitasi TA 2015 pada kab/kota yang bersangkutan

26 26


SUBBIDANG PERUMAHAN

No. JENIS DATA VOL SAT KETERANGAN

1. Memiliki unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat Eselon III.

Ya / Tidak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang Membidangi Perumahan

2. Mempunyai program/kegiatan sejenis yang bersumber dari APBD

Ya / Tidak Merupakan program/Kegiatan replikasi Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya bersumber dari APBD

3. Jumlah Rumah yang ada ... Unit Merupakan Jumlah Rumah yang ada di Kab/Kota yang bersangkutan

4. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ... Unit Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan bangunan

5. Termasuk dalam Program Penanganan Kawasan Kumuh

Ya / Tidak SK Bupati/Walikota tentang penetapan kawasan kumuh

6. Penanganan tuntas secara sistematik desa/kelurahan atau kecamatan. Ya / Tidak Penanganan tuntas secara sistematik desa/kelurahan atau kecamatan.

7. Kinerja pelaporan tahun sebelumnya Ya / Tidak Kepatuhan terhadap penyampaian laporan triwulanan baik secara manual maupun secara E-Monitoring

8. Termasuk daerah tertinggal, dan/atau kawasan perbatasan, dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

Ya / Tidak

- Daerah Tertinggal adalah lokasi kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal;

- Kawasan Perbatasan, diprioritaskan pada lokasi yang tercantum pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pulau-pulau kecil terluar adalah kabupaten/kota ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

format usulan rencana kegiatan proposal...

Documents