BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam RangkaWorkshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003

Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangkamewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003

Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaranberikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasanpenyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnyapertengahan Juni tahun berjalan.

Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003

Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untukdijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004

RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 16 PP 58/2005

Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangkamewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuktercapainya tujuan bernegara.

RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN

RPJMDRenstra

PD

RenjaPD

RKPD

KUA PPAS

Rancangan APBDRKA-PD

RPJPD

APBDDPA-PD

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra PD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Arah Pembangunan Daerah I (5)

II (10)

III (15)

IV (20)

Arah Kebijakan dan Indikasi

program prioritas & keb

pendanaan

I II III IV V

Prioritas & Sasaran Tahunan dan

Program & kegiatan

Pembangunan Daerah

1 2 3 . . 12

Program dan kegiatan PD I II III IV V

Program dan keg Pemb

Daerah

1 2 3 . . 12

SINKRONISASI DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJPD

RPJMD

RKPD

RenstraPD

Renja PD

RKPD

RENJA PD

KUA PPAS

RKA-PD

RAPBD

DPRDRPJMD

SINKRONISASI RPJMD-RKPD-KUA-PPAS & RAPBDsebagai dasar pengukuran kinerja

pemerintahan daerah dan PD

TUJUAN BERNEGARA(UUD 1945)

EPPD

DPA-PDLaporan Kinerja

Tahunan

LKPD & LKPJ

URUSAN PEMERINTAHA

N DAERAH

RENSTRA PD

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(Pemantauan & Supervisi)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH(Penilaian)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pemantauan & Supervisi)

TUJUAN PENGENDALIAN :a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional

dan daerah, b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah

Antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW kab/kota Antara RKPD dengan RPJMD Antara RENSTRA PD dengan RPJMD Antara RENJA PD dengan RKPD Antara RKPD , KUA&PPAS , RKA PD dan RAPBD.

c. Kesesuaian tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunandaerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

TUJUAN EVALUASI HASILKesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah direncanakan.

TUJUAN PENGENDALIAN dan EVALUASI

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa :• Perencanaan dibahas &

disepakati dalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang

• Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa :• RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD• RPJMD telah dijabarkan ke RKPD• RKPD telah dijabarkan ke KUA-

PPAS• KUA-PPAS telah dijabarkan ke

APBD• APBD telah dijabarkan keDPA-PD

• Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda

• Evaluasi hasil rencana pembangunansbg bahan Laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah mencakuplaporan kinerja instansi Pemda.

• sebagai bahan penyusunan Laporanketerangan pertanggungjawabankepada DPRD

• sebagai bahan penyusunan LaporanAkhir Masa Jabatan KDH

• Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat

RPJMD

RKPD

KUA &

PPAS

APBD

DPA-PD

RPJPDRPJP

N

RPJPD

PROV

RPJPD

K/K

RPJMN

RPJMDROV

RPJMD

K/K

RKP

RKPD PROV

RKPD K/K

APBN

APBD PROV

APBD K/K

RPJMD

RKPD

KUA &

PPAS

APBD

DPA-PD

RPJPD

EVALUASI KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (PD)

SUMBER DATA DAN INFORMASIEVALUASI KONSISTENSI DOKUMEN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD

RPJMD

RKPD

RENJA PD

RENSTRA PD

DPA PD

PENTAHAPAN EVALUASI KONSISTENSIDOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Bappeda melakukan inventarisasi dokumen perencanaan dandokumen penganggaran PD tahun 2015( Renstra, Renja , RenjaPerubahan, DPA dan DPPA tahun 2015).

2. Dari dokumen PD yang sudah terkumpul, Bappeda melakukanevaluasi konsistensi dokumen menggunakan form konsistensi .Form konsistensi fokus terhadap kekonsistenan nomenklaturprogram, kegiatan dan indikator program serta indikatorkegiatan.

3. Bappeda mengundang PD guna verifikasi dan klarifikasiterhadap hasil evaluasi konsistensi dokumen-dokumennya.Apabila ditemukan inkonsistensi (ketidakkonsistenan), maka PDdiharapkan dapat memperbaiki dokumennya.

4. Hasil perbaikan dokumen yang telah konsisten diserahkan keBappeda dan dijadikan pedoman pada penyusunan dokumenpada tahun-tahun selanjutnya.

PELAKSANAAN DESK EVALUASI KONSISTENSI

DOKUMEN 2015 MURNI

• RKPD 2015• RENJA 2015• DPA 2015

EVALUASI KONSISTENSI

• FORM KONSISTENSI

BANYAK DITEMUKAN INKONSISTENSI

• CONTOH :

DOKUMEN 2015 PERUBAHAN

• RKPD-P 2015• RENJA-P 2015• DPA-P 2015

EVALUASI KONSISTENSI

• FORM KONSISTENSI

SEDIKIT DITEMUKAN INKONSISTENSI

• CONTOH :

DOKUMEN 2016 MURNI

•RKPD 2016•RENJA 2016•RKA 2016

EVALUASI KONSISTENSI

•FORM KONSISTENSI

DIHARAPKAN ADANYA KONSISTENSI DI SEMUA DOKUMEN

• CONTOH :

I

II

III

KESIMPULAN

Pada dokumen perencanaan dan penganggaran PD tahun 2015 banyak ditemukanketidakkonsistenan antar dokumen, secara umum hal ini disebabkan olehperbedaan SDM/aparatur yang menangani tiap dokumen perencanaan danpenganggaran di masing-masing PD.

Setelah dilakukan desk evaluasi konsistensi dokumen perencanaan danpenganggaran oleh Bappeda, masih terdapat beberapa PD yang tidak konsistenantar dokumen perencanaan dan penganggarannya khususnya pada inkonsistensiindikator . Ditemukan beberapa nomenklatur program yang ada pada dokumen

penganggaran PD (DPA) yang tidak ditemukan pada dokumen perencanaan(RPJMD dan RKPD).

Ditemukan beberapa nomenklatur kegiatan yang ada pada dokumenpenganggaran PD (DPA) yang tidak ditemukan pada dokumen perencanaan(RKPD, Renstra dan Renja ).

Apabila semua dokumen perencanaan dan penganggaran sudah konsisten,Diharapkan nantinya terbangun sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi dimulaidari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

• Perubahan paradigma dalam upaya membangundaerah.

• Pengendalian dan Evaluasi menjadi mudah hanyaapabila dilaksanakan dengan sepenuh hati (menjadikebutuhan bukan karena aturan/sanksi).

• Pengendalian dan Evaluasi bukan mencari kesalahan,tetapi menemukan kekurangan/kelemahan untuksegera diperbaiki/disempurnakan.

• Evaluator boleh salah, tetapi tidak boleh bohong.