OLEH : DRS. SAFRIZAL ZA, M.SI

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

• Politik luar negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter & fiskal

nasional • Agama

• UP. Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Satpol PP dan Pemadam Kebakaran)

• UP. Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; &

• UP. Pilihan.

• Pembinaan Wasbang Hannas. • Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. • Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat beragama, ras

dan golongan. • Penanganan Konflik sosial. • Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan

yang ada di provinsi dan kabupaten/ kota. • Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasar pancasila. • Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan

kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

•PENDIDIKAN; •KESEHATAN; •PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN; •PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN •KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DAK SATPOL PP & DAK DAMKAR)

•SOSIAL

1. TENAGA KERJA; 2. PEM.PEREMPUAN & PA 3. PANGAN 4. PERTANAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP 6. ADMINDUK & CAPIL 7. PEM. MASY. DESA

8. DAL.PENDUDUK & KB 9. PERHUBUNGAN 10.KOMINFO 11.KOPERASI & UKM. 12.PENANAMAN MODAL 13.KEPEMUDAAN & OLAH

RAGA

14.STATISTIK 15.PERSANDIAN 16.KEBUDAYAAN 17.PERPUSTAKAAN; DAN 18.KEARSIPAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. PARIWISATA 3. PERTANIAN 4. KEHUTANAN 5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

6. PERDAGANGAN 7. PERINDUSTRIAN 8. TRANSMIGRASI

TUJUAN DAK DAMKAR DAN SATPOL PP SESUAI DENGAN UU 23/2014

DAK SATPOL PP MEMBANTU DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI CIRI KHAS DARI OTONOMI DAERAH, MELALUI TERLAKSANANYA KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

DAK PEMADAM KEBAKARAN MEMBANTU DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BAIK DI KAWASAN PEMUKIMAN, INDUSTRY DAN HUTAN MELALUI TERLAKSANANYA KEGIATAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) PEMADAM KEBAKARAN.

DANA ALOKASI KHUSUS YANG SELANJUTNYA DISINGKAT DAK ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH TERTENTU DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBANTU MENDANAI KEGIATAN KHUSUS YANG MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (PSL 1 PADA UU 23/2014).

FOKUS SASARAN DAK DAMKAR DAN SATPOL PP TA. 2017

Secara Umum pelaksanaan DAK Subbidang Satpol PP dan Sub Bidang Damkar, difokuskan pada meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik daerah pada daerah dengan sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar berkategori belum layak dan belum memadai dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM SATPOL PP SPM PEMADAM KEBAKARAN

1. SPM PENEGAKAN PERDA. 2. SPM PATROLI SIAGA KETERTIBAN 3. SPM RASIO PETUGAS LINMAS

1. SPM BENCANA KEBAKARAN (WMK) 2. SPM RESPONSE TIME. 3. SPM APARATUR DAMKAR 4. SPM JUMLAH KENDARAAN DAMKAR

Untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut diatas diciptakan guna Menjamin Hak-Hak Konstitusional Masyarakat.

NO MENU DAK SATPOL 2016 NO MENU DAK SATPOL 2017 a. Pembangunan gedung/kantor

Satpol-PP; a. Pembangunan gedung/kantor

Satpol-PP; b. Pembangunan Pos Pantau b. Pembangunan Pos Pantau c. Pengadaan kendaraan Dalmas; c. Pengadaan kendaraan Dalmas; d. Pengadaan kendaraan Patroli d. Pengadaan kendaraan Patroli e. Pengadaan kendaraan angkut e. Pengadaan kendaraan angkut f. Peralatan Pelindung Diri. f. Peralatan Pelindung Diri. g. Peralatan Komunikasi.

NO MENU DAK DAMKAR 2016 NO MENU DAK DAMKAR 2017 a. Konstruksi Kantor Damkar a. Konstruksi Kantor Damkar b. Konstruksi Gudang & Garasi Damkar b. Konstruksi Gudang & Garasi Damkar c. Konstruksi POS WMK c. Konstruksi POS WMK d. Pengadaan Kendaraan Damkar d. Pengadaan Kendaraan Damkar e. Pengadaan Kendaraan Support

Damkar e. Pengadaan Kendaraan Support Damkar

f. Pengadaan Alat Proteksi Petugas Damkar

f. Pengadaan Alat Proteksi Petugas Damkar

g. Pengadaan Alat Pertolongan & Penyelamatan Korban Kebakaran.

-

Cakup pelaksanaan SPM Satpol PP

UNTUK PROVINSI :

1. Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah;

2. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

3. Jumlah satuan linmas dikabupaten/kota).

UNTUK KABUPATEN/KOTA :

1. Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah;

2. patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

3. Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya).

4. Tingkat pelanggaran perda dan jumlah perda yang ditegakan Satpol PP

INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SATPOL PP (1)

2. PETA POTENSI GANGGUAN.

UNTUK PROVINSI : 1. Jumlah beserta luas masing-masing Kabupaten/Kota; 2. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota; 3. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap Kabupaten/ Kota; 4. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Provinsi) 5. PPNS (Jumlah, Jenis kewenangan dan Sebaran PPNS pada setiap SKPD di Provinsi) 6. Jumlah Personil Satlinmas di Provinsi.

UNTUK KABUPATEN/KOTA : 1. Jumlah beserta luas masing-masing Kecamatan; 2. Jumlah beserta luas masing-masing Kelurahan /Desa di setiap Kecamatan; 3. Jumlah beserta luas masing-masing RT/RW (sebutan lainnya) di setiap Kelurahan/Desa. 4. Jumlah dan Jenis potensi gangguan disetiap kecamatan; 5. Personil Satpol PP (Jumlah PNS maupun honor di Kabupaten/Kota) 6. PPNS (jumlah, jenis kewenangan, sebaran PPNS pada setiap SKPD Kab/Kota) 7. Jumlah Personil Satlinmas di Kabupaten/Kota.

INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK SATPOL PP (2)

1. Intensitas Kebakaran (Kebakaran Pemukiman, Kebakaran Non Pemukiman, Kebakaran Lainnya).

2. Capaian Target SPM (Cakupan, Respon Time (menit), Rasio Personil dan Rasio Sarpras).

3. Prasarana Pemadam Kebakaran yang di dalamnya terdapat Kepemilikan Bangunan

(Sewa/Gabung, Milik Pemda), Kondisi Bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat).

Adapun prasarana tersebut terbagi atas 2 (dua) jenis, diantaranya :

a. Gedung Kantor Pemadam Kebakaran berikut Gudang dan Garasi; dan

b. Pos Pemadam Kebakaran dan Tandon Air.

4. Sarana Pemadam Kebakaran, yang di dalamnya terbagi atas 3 (tiga) jenis, diantaranya :

a. Kendaraan Mobil Pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan;

b. Alat Penyelamatan/Rescue (SAR).

c. Alat proteksi petugas pemadam kebakaran.

INDIKATOR DAN CAPAIAN DAK DAMKAR

ALOKASI DAK SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN 2016

Rp. Milyar

DIMENSI PEMBANGUNAN

SASARAN PRIORITAS NO BIDANG/SUB BIDANG DAK APBN 2015

APBN 2016

APBN 2017

KET

Pemerataan & Kewilayahan

Antar Kelompok Pendapatan & Antar Wilayah

8 Prasarana Pemerintahan Daerah

641.1 305.9 ?

a. Sub Bidang Prasarana Pemda

360.1 165.1 ?

b. Sub Bidang Satpol PP 126.0 66.59 ? SPM ? c. Sub Bidang Pemadam

Kebakaran 155.0 74.21 ? SPM ?

Semakin lama pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka semakin lama kita membiarkan pendapatan asli daerah terbuang tanpa tertampung ke dalam kas daerah, sehingga semakin bertambah luas lahan pemukiman, industry dan hutan terlalap api dengan percuma.

FORM PELAPORAN DAK SATPOL PP / DAMKAR FORM (I)

FORM PELAPORAN DAK SATPOL PP / DAMKAR FORM (II)