bab ii - 33 -...

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 33

2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur dapat dielaborasi

kedalam tiga fokus utama, yaitu Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan

Pemertaan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dan Fokus Seni

Budaya dan Olah Raga. Identifikasi terhadap ke tiga focus utama tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2009-2013

disajikan pada tabel 2.25 Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku

(ADHB) sebesar Rp. 686,85 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp.

778,57 triliun pada tahun 2010, Rp. 884,50 triliun pada tahun 2011, Rp.

1.001,72 triliun pada tahun 2012 dan Rp. 1.136,33 triliun pada tahun 2013.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun

2009 meningkat dari Rp. 320,86 triliun menjadi Rp. 393,67 triliun pada

tahun 2012 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 419,43 triliun.

Berdasarkan tabel 2.25 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009

perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, kemudian tahun

2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing mengalami percepatan

sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, akan tetapi mengalami

perlambatan menjadi 6,55 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi

Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata

nasional.

Tabel 2.25

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PDRB ADHB (Miliar Rupiah) 686.848 778.566 884.503 1.001.721 1.136.330

2. PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah) 320.861 342.281 366.984 393.666 419.430

3. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,01 6,68 7,22 7,27 6,55

4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%) 4,55 6,10 6,50 6,23 5,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



BAB II - 34

Tabel 2.26 Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2009-2013 (persen)

Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pertanian 3,92 2,23 2,53 3,49 1,59 2. Pertambangan & Penggalian 6,92 9,18 6,08 2,10 3,30 3. Industri Pengolahan 2,80 4,32 6,06 6,34 5,59 4. Listrik,Gas & Air Bersih 2,72 6,43 6,25 6,21 4,74 5. Konstruksi 4,25 6,64 9,12 7,05 9,08 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 5,58 10,67 9,81 10,06 8,61 7. Pengangkutan & Komunikasi 12,98 10,07 11,44 9,64 10,43 8. Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 5,30 7,27 8,18 8,01 7,68 9. Jasa-jasa 5,76 4,34 5,08 5,07 5,32

PDRB 5,01 6,68 7,22 7,27 6,55


Dapat dilihat pada Tabel 2.26 diatas, secara sektoral, secara umum

pada tahun 2013 seluruh sektor mengalami perlambatan kecuali

konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa. Sektor pertanian

mengalami perlambatan pada tahun 2010 dan mengalami percepatan

sampai dengan tahun 2012 dan kembali melambat pada tahun 2013.

Industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam

struktur PDRB mengalami percepatan dari tahun 2009 sampai dengan

tahun 2012, namun mengalami perlambatan pada tahun 2013. Sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi dominan mengalami

percepatan pada tahun 2009 dan 2010, namun mengalami perlambatan

pada tahun 2011 dan kembali mengalami percepatan 10,06 persen pada

tahun 2012 dan kembali melambat menjadi 8,61 persen pada tahun 2013.

Situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis sangat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari

pertumbuhan sektoralnya.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

secara umum memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi

provinsi. Pertumbuhan tertinggi tahun 2012 dicapai oleh Kota Batu dengan

pertumbuhan sebesar 8,26 persen, sedangkan terendah pada kabupaten

Bojonegoro yaitu sebesar 5.82 persen, yang secara rinci dapat dilihat pada

Tabel 2.27.



BAB II - 35

Tabel 2.27 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Propinsi / Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

Kabupaten 01. Pacitan 5.28 6.66 6.72 6.77

02. Ponorogo 5.01 5.89 6.41 6.67

03. Trenggalek 5.02 6.16 6.53 6.72

04. Tulungagung 5.25 6.65 6.88 6.99

05. Blitar 5.05 6.12 6.42 6.44

06. Kediri 4.28 6.07 6.28 6.99

07. Malang 5.02 6.57 7.35 7.56

08. Lumajang 5.04 5.94 6.35 6.47

09. Jember 5.02 6.16 7.21 7.27

10. Banyuwangi 5.06 6.26 7.14 7.29

11. Bondowoso 5.00 5.69 6.28 6.47

12. Situbondo 5.02 5.89 6.39 6.62

13. Probolinggo 5.12 6.25 6.33 6.67

14. Pasuruan 5.02 6.23 7.19 7.29

15. Sidoarjo 4.41 5.92 6.95 7.23

16. Mojokerto 5.03 6.87 7.23 7.29

17.Jombang 5.04 6.65 6.91 6.99

18. Nganjuk 5.18 6.32 6.47 6.72

19. Madiun 5.02 5.96 6.49 6.58

20. Magetan 5.02 5.81 6.18 6.51

21. Ngawi 5.05 6.19 6.20 6.67

22. Bojonegoro 6.55 10.97 9.20 5.82

23. Tuban 5.03 6.30 7.24 6.19

24. Lamongan 5.31 6.86 7.07 7.22

25. Gresik 5.96 6.89 7.39 7.43

26. Bangkalan 4.37 5.47 6.27 6.45

27. Sampang 4.27 5.40 6.14 6.19

28. Pamekasan 5.04 5.77 6.27 6.43

29. Sumenep 4.22 5.51 6.36 6.49

Kota 71. Kota Kediri 4.19 5.99 7.93 7.67

72. Kota Blitar 5.31 6.66 6.64 6.84

73. Kota Malang 5.20 6.60 7.22 7.71

74. Kota Probolinggo 5.02 6.41 6.67 6.96

75. Kota Pasuruan 5.02 5.99 6.35 6.59

76. Kota Mojokerto 5.03 6.66 6.77 7.19

77. Kota Madiun 5.22 6.97 7.29 7.88

78. Kota Surabaya 5.17 7.47 7.65 7.76

79. Kota Batu 5.90 7.16 8.17 8.26

35. Jawa Timur 5.01 6.68 7.22 7.27

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Timur



BAB II - 36

2.2.1.2 Laju Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Unsur lain yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian

wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya

menggambarkan kenaikan indek harga konsumen di Jawa Timur. Pada

periode tahun 2009 - 2013, inflasi di Jawa Timur cenderung berfluktuasi

dari kisaran 3,62 persen di tahun 2009 hingga 7,59 persen di tahun 2013.

Nilai inflasi Jawa Timur dari tahun 2009 - 2012 lebih tinggi dibanding

dengan inflasi nasional, namun pada mulai bulan Mei tahun 2013 inflasi

Jawa Timur berada di bawah inflasi Nasional. Pada periode tersebut target

inflasi berkisar 4,5 - 5 + 1 persen.

Gambar 2.16

Laju Inflasi Jawa Timur dan nasional Tahun 2009 - 2013


Tingginya inflasi pada tahun 2013 lebih disebabkan karena kebijakan

pemerintah (Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar

minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar

minyak sebesar 40 persen. Hal ini menimbulkan dampak secara langsung

pada sektor transportasi. Selain itu juga menimbulkan efek domino

terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor lainnya.



BAB II - 37

Pada akhir tahun 2013, kebijakan pemerintah mengurangi kuota

daging impor menyebabkan spekulasi dan boikot para importir sapi, yang

menyebabkan stagnasi ketersediaan daging di pasar berkurang bahkan

sempat kosong daging sapi di pasar dan pengusaha menaikkan harga

daging sapi di pasar sampai menyentuh harga tertinggi berkisaran

Rp. 90.000 sampai dengan Rp.100.000. Inflasi juga didorong dengan

adanya pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang menyentuh

Rp. 12.000 per 1 dolar, sehingga mempengaruhi harga terhadap barang

impor maupun harga barang produk yang menggunakan bahan baku

impor.




BAB II - 38

Jika dilihat selama tujuh tahun terakhir, faktor penyebab inflasi dari

tujuh kelompok pengeluaran, kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa

Keuangan tahun 2013 mencapai rekor inflasi tertinggi sebesar 12,60

persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau

mengalami inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 11,70 persen. Pada

tahun 2010 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar

16,22 persen, sedangkan inflasi tertinggi pada kelompok perumahan terjadi

pada tahun 2008 sebesar 9,54 persen, inflasi tertinggi terjadi pada

kelompok sandang terjadi pada tahun 2008 sebesar 9,66 persen, inflasi

tertinggi pada kelompok kesehatan terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,97

persen, dan inflasi tertinggi pada kelompok pendidikan terjadi pada tahun

2007 sebesar 7,96 persen.

Apabila dilihat dari lokasi dan besaran inflasi pada tingkatan yang

lebih kecil (Kabupaten/Kota) tahun 2009 - 2013, dapat terlihat seperti

pada tabel berikut :

Tabel 2.28

Inflasi 10 Kabupaten/Kota IHK Jawa Timur Tahun 2009 - 2013

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013

Jember 3.66 7.09 3.36 4.49 7.21

Sumenep 2.73 6.75 4.42 5.05 6.62

Kediri 3.60 6.80 4.18 4.63 8.05

Malang 3.39 6.70 3.41 4.60 7.92

Probolinggo 3.55 6.68 4.92 5.88 7.98

Madiun 3.40 6.54 3.00 3.51 7.52

Surabaya 3.39 7.33 3.44 4.39 7.52

Tulungagung 4.64 6.25 - - -

Banyuwangi 4.21 6.83 - - -

Tuban 4.24 5.98 - - -


Pengukuran inflasi sejak tahun 2011 hanya dilakukan pada tujuh

kabupaten/kota. Sedangkan untuk tahun 2014 akan dilakukan pengukuran

di delapan kabupaten/kota; dari tujuh kabupaten/kota eksisting ditambah

Kabupaten Banyuwangi.



BAB II - 39

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Kondisi perekonomian Jawa Timur menunjukkan perkembangan

cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi

Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi

tersebut juga diikuti dengan peningkatan PDRB per kapita Jawa Timur

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.29 PDRB per kapita penduduk Jawa

Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 PDRB

perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 18,42 juta, kemudian meningkat

menjadi Rp. 20,77 juta pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011

PDRB per kapita Jawa Timur meningkat menjadi Rp. 23,46 juta dan pada

tahun 2012 mencapai Rp. 26,32 juta. Hal ini merupakan satu indikasi

membaiknya kondisi perekonomian Jawa Timur.

Tabel 2.29

PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2012

Uraian 2009 2010 2011 2012*)

(1) (3) (4) (5) (6)

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(Miliar Rupiah) 686.848 778.566 884.144 1.001.72

2. Jumlah Penduduk Pertengahan

Tahun (Ribu jiwa) 37.286 37.476 37.688 38.053

3. PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 18.421 20.775 23.460 26.324

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : * ) Angka Diperbaiki

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan

PDRB ADHB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

penduduk. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara

umum mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa

Timur semakin meningkat.

2.2.1.4 Indeks Gini Ratio Tahun 2009-2013

Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung

dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A)

dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar

antara nol hingga satu. Nol merupakan pemerataan sempurna sedangkan

satu merupakan ketimpangan sempurna.



BAB II - 40

Tabel 2.30 Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Jawa Timur

Tahun 2009-2013

Tahun Status Wilayah Gini Rasio

Jawa Timur Gini Rasio Nasional

2009

Kota 0.34 0,37 Desa 0.26

Kota+Desa 0.33

2010

Kota 0.36 0,38 Desa 0.26

Kota+Desa 0.34

2011

Kota 0.38 0,41 Desa 0.30

Kota+Desa 0.37

2012*)

Kota 0.37 0,41 Desa 0.30

Kota+Desa 0.36

2013**)

Kota - 0,413 Desa -

Kota+Desa 0.364 Sumber : BPS Prov. Jawa Timur Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara (menunggu validasi BPS)

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang G>0,5 = Ketimpangan Tinggi

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata

konsumsi per kapita di Jawa Timur 2009-2013 masih masuk dalam

kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2009-2011 nilai gini

rasio di Jawa Timur menunjukkan tren kearah peningkatan, namun pada

tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 poin menjadi 0,36 dan tahun

2013 menjadi 0,364. Situasi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan

angka gini rasio nasional, sejak tahun 2009 hingga 2011 terus meningkat.

Gini rasio Indonesia selama tahun 2009-2013 berturut-turut adalah 0,37

(2009), 0,38 (2010), 0,41 (2011), 0,41 (2012) dan 0,413 (2013).

Secara umum gini rasio daerah perkotaan mulai tahun 2009-2012

lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Dalam kurun empat tahun

terakhir gini rasio wilayah perkotaan masuk dalam kategori sedang,

sedangkan gini rasio daerah perdesaan masuk dalam kategori rendah.

2.2.1.5 Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Bank Dunia mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat

dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk

suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40

persen menengah dan 20 persen teratas.

Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank

Dunia seperti tersaji pada Tabel 2.31, menunjukkan bahwa kelompok yang

mempunyai pendapatan berkategori 20 persen teratas pada tahun 2009



BAB II - 41

Tabel 2.31

Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2012

Tahun 40 %

bawah

40 %

menengah

20 %

atas

(1) (2) (3) (4)

2009 19,86 37,59 42,55

2010 20,81 38,52 40,67

2011 21,09 38,57 40,34

2012 20,15 34,38 45,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (September 2012)

sebanyak 42,55 persen, dan selanjutnya mengecil masing-masing 40,67

persen (2010) ; 40,34 persen (2011) dan pada tahun 2012 menjadi 45,47

persen.

Hasil penghitungan di Jawa Timur menunjukkan bahwa penduduk

yang berpendapatan 40 persen terbawah pada tahun 2012 sekitar 20,15

persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpendapatan 40

persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 20,15 persen,

berarti ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur pada tahun

2012 masuk kategori rendah.

2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat

disparitas antar wilayah yaitu Indeks Williamson. Semakin besar angka

yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson berarti semakin melebar

kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil

indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.

Pencapaian Indeks Williamson di Jawa Timur pada empat tahun

terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik

dalam kurun dua tahun terakhir. Pada tahun 2009 indeks ini tercatat

sebesar 114,46 selanjutnya melebar pada tahun 2010. Selanjutnya indeks

ini semakin mengecil pada tahun 2011 dan 2012 yang pencapaiannya

masing-masing 112,68 dan 112,60. Adanya jembatan Suramadu

meningkatkan arus perekonomian dan transfer sosial budaya kewilayah

Madura semakin cepat.

Selain itu Jalur Lintas Selatan sangat mendukung perekonomian pada

wilayah selatan yang dulunya masih terkendala. Demikian pula daerah-

daerah yang ekonominya transportasinya bergantung pada Tol Porong

yang semula terkendala dengan adanya luapan lumpur Sidoarjo, dengan

adanya jalur arteri Porong perekonomiannya kembali normal.



BAB II - 42

Tabel 2.32 Indeks Williamson Jawa Timur

Tahun 2009-2012

Tahun Indeks

Williamson Perubahan

(1) (2) (3)

2009 114,46 0,46520

2010 115,14 0,59409

2011* 112,68 -2,13653

2012** 112,60 -0,07100 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan: *) Angka diperbaiki

**) Angka Sementara

2.2.1.7 Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur dari tahun 2009-2013 berturut-

turut mengalami penurunan dari 16,68 persen; 15,26 persen; 13,85

persen; 13,08 persen dan 12,73 persen.

Gambar 2.19

Prosentase Penduduk Miskin dan Penduduk diatas GK Tahun 2009-2013


2.2.1.8 Angka Kriminalitas yang tertangani

Berdasarkan data dari Polres Kabupaten/Kota se Jawa Timur, angka

kriminalitas yang tertangani pada tahun 2012 adalah 2,42 atau dengan

kata lain dalam satu tahun 2 sampai 3 tindak kejahatan yang terjadi

diantara 10.000 penduduk dapat ditangani oleh aparat kepolisian. Apabila

diperhatikan selama 3 tahun terakhir tindak kejahatan yang tertangani

sudah di atas 50 persen. Hal ini sebagai bukti penanganan kriminalitas oleh

aparat keamanan sudah semakin baik.



BAB II - 43

Tabel 2.33 Tindak Kejahatan di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Tahun

Jumlah Tindak

Kejahatan

Tindak Kejahatan Yang

Tertangani

Persentase Tindak

Kejahatan Tertangani

Angka Kriminalitas Tertangani

2009 20.363 8.976 44,08 2,41

2010 2011 2012

16.879 14.991 15.270

9.892 7.503 9.216

58.61 50.05 60.35

2,64 1,99 2,42

Sumber : Polres Kab/Kota Se Jawa Timur (2009,2012), Polda Jatim (2010-2012)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Rakyat

Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan

kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai

berikut :

2.2.2.1 Pendidikan 2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas

Melek huruf merupakan indikator kunci dasar dan paling esensial

diantara indikator pembangunan manusia lainnya. Pentingnya indikator ini

untuk mengukur dimensi pengetahuan, maka dalam formulasi Pengukuran

Human Development Index (HDI), indikator melek huruf memiliki bobot yang

lebih besar yaitu sebesar 2/3 dibanding rata-rata lama sekolah yang sebesar

1/3.

Tabel 2.34

Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

NO Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah penduduk usia diatas

15 tahun yang bisa membaca dan menulis

24.492.836 24.984.639 25.077.871 25.773.409

2 Jumlah penduduk usia 15

tahun keatas

27.896.169 28.282.363 28.244.026 28.963.661

3 Angka melek huruf (Persen)

87,80 88,34 88,79 89,00

4 Angka buta Huruf (Persen)

12,20 11,66 11,21 11,00


Sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini

juga menjadi sasaran global dan nasional. Berdasarkan tabel 2.34 Angka

melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama kurun

waktu 2009-2012 terjadi peningkatan dari 87,80 di tahun 2009 dan menjadi

88,34 persen di tahun 2010 dan 88,79 persen di tahun 2011. Pada tahun

2012 angka melek huruf 89,00 persen.



BAB II - 44

87,8 88,34 88,79 89,0

95,00

95,20 95,40 95,60 95,80

95,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Yang Melek Huruf Tahun

2009 - 2012

Capaian Jatim Sasaran RPJMN Kemdiknas Target PUS

Gambar 2.20


Capaian indikator ini pada tahun 2012, hanya terpaut sebesar 6

persen di bawah target Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun 2014.

Sementara Untuk mencapai target yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014

Kemdiknas, perlu upaya keras, mengingat capaian Jawa Timur pada tahun

2012 terpaut jauh yaitu sebesar 6,40 persen. Capaian melek huruf penduduk

usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin, secara umum laki-laki lebih

tinggi dibandingkan perempuan. Kalau dilihat dari Gambar 2.21 bahwa

semakin tinggi kelompok umur antara laki-laki dan perempuan maka semakin

besar pula perbedaan capaian melek huruf nya.

Capaian melek huruf laki-laki mulai kelompok umur 15-19 tahun

hingga 45-49 tahun diatas 90 persen, sedangkan pada perempuan mulai

kelompok umur 15-19 tahun hingga 35-39 tahun diatas Kondisi ini

memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih

banyak dibanding penduduk laki-laki. Oleh karenanya dalam pemberantasan

buta aksara di Jawa Timur maka kelompok sasaran utama mesti lebih

difokuskan pada kelompok usia 40 tahun ke atas yang capaiannya di bawah

95 persen.



BAB II - 45

99.6799.02 98.86 98.58 97.81

93.2290.12

82.1478.52

73.63

54.43

40

50

60

70

80

90

100

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64 65+

Gambar 7

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan

Jenis Kelamin di Jawa Timur 2012. (Persen)

L P L+P

Kalau dilihat dari tabel 2.35, berdasarkan Kabupaten/Kota maka

angka melek huruf tahun 2012 di Jawa Timur yang tertinggi ada di Kota

Malang yaitu sebesar 98,3 persen dan terendah Kabupaten Sampang

sebesar 70,7 persen. Jika mengacu pada sasaran RPJMN 2012

sebagaimana pada Gambar 2.22 dapat dilihat bahwa sebaran capaian

melek huruf usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur di kabupaten yang

berwarna merah adalah prioritas pemberantasan buta huruf di Jawa Timur,

karena di wilayah tersebut masih dibawah target RPJMN 2012. Wilayah di

Jawa Timur yang telah mencapai sasaran melek huruf dalam RPJMN 2012

sebanyak 8 Kabupaten/Kota, yaitu wilayah dengan warna hijau.

Gambar 2.22

Sebaran Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan capaian terhadap Target RPJMN

Kemdiknas di Jawa Timur Tahun 2012 (Juni)

Gambar 2.21



BAB II - 46

Tabel 2.35

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

Jumlah penduduk

usia diatas 15

tahun yang bisa membaca dan

menulis

Jumlah

penduduk

usia 15 tahun

keatas

Angka

melek huruf

1 Kab. Pacitan 373.358 426.801 87,5

2 Kab. Ponorogo 611.314 674.753 90,6

3 Kab. Trenggalek 489.933 529.61 92,5

4 Kab. Tulungagung 720.633 762.829 94,5

5 Kab. Blitar 785.109 858.81 91,4

6 Kab. Kediri 1.048.606 1.143.291 91,7

7 Kab. Malang 1.704.467 1.883.845 90,5

8 Kab. Lumajang 640.89 777.144 82,5

9 Kab. Jember 1.463.753 1.778.614 82,3

10 Kab. Banyuwangi 1.078.207 1.194.979 90,2

11 Kab. Bondowoso 463.374 577.866 80,2

12 Kab. Situbondo 394.822 512.577 77,0

13 Kab. Probolinggo 671.949 840.912 79,9

14 Kab. Pasuruan 1.058.708 1.164.719 90,9

15 Kab. Sidoarjo 1.485.632 1.522.964 97,5

16 Kab. Mojokerto 745.536 794.998 93,8

17 Kab. Jombang 855.477 912.817 93,7

18 Kab. Nganjuk 704.909 780.474 90,3

19 Kab. Madiun 452.852 517.736 87,5

20 Kab. Magetan 443.62 488.041 90,9

21 Kab. Ngawi 541.211 637.787 84,9

22 Kab. Bojonegoro 795.752 943.98 84,3

23 Kab. Tuban 726.246 873.128 83,2

24 Kab. Lamongan 810.204 918.933 88,2

25 Kab. Gresik 869.76 905.259 96,1

26 Kab. Bangkalan 531.208 665.031 79,9

27 Kab. Sampang 455.468 644.078 70,7

28 Kab. Pamekasan 510.66 609.762 83,7

29 Kab. Sumenep 641.745 824.473 77,8

30 Kota Kediri 202.103 208.873 96,8

31 Kota Blitar 98.357 101.662 96,7

32 Kota Malang 636.712 647.468 98,3

33 Kota Probolinggo 152.103 165.351 92,0

34 Kota Pasuruan 135.767 140.026 97,0

35 Kota Mojokerto 89.507 92.582 96,7

36 Kota Madiun 129.429 133.681 96,8

37 Kota Surabaya 2.112.947 2.160.062 97,8

38 Kota Batu 141.081 147.745 95,5

Provinsi 25.773.409 28.963.661 89,0




BAB II - 47

Tabel 2.36 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

An

Kode Provinsi/Kab/Kota

Angka Melek Huruf

(tahun)

2009 2010 2011 2012

3500 JAWA TIMUR 87.8 88.34 88.52 89.00

3501 Pacitan 91.56 91.58 91.60 87.50

3502 Ponorogo 85.72 85.73 87.32 90.60

3503 Trenggalek 92.69 92.83 92.84 92.50

3504 Tulungagung 93.5 93.55 93.58 94.50

3505 Blitar 91.9 92 92.02 91.40

3506 Kediri 92.76 92.81 92.84 91.70

3507 Malang 89.54 89.55 89.59 90.50

3508 Lumajang 86.3 86.32 86.56 82.50

3509 Jember 83.08 83.48 83.60 82.30

3510 Banyuwangi 86.48 86.66 87.36 90.20

3511 Bondowoso 75.31 76.72 78.25 80.20

3512 Situbondo 78.2 78.24 78.27 77.00

3513 Probolinggo 77.86 78.91 80.44 79.90

3514 Pasuruan 88.93 89.99 90.03 90.90

3515 Sidoarjo 97.4 97.42 97.76 97.50

3516 Mojokerto 94.09 94.11 94.12 93.80

3517 Jombang 92.5 92.52 92.87 93.70

3518 Nganjuk 90.46 90.48 91.07 90.30

3519 Madiun 88.31 89.53 89.55 87.50

3520 Magetan 90.28 90.54 90.56 90.90

3521 Ngawi 85.12 85.14 85.54 84.90

3522 Bojonegoro 84.58 84.78 84.81 84.30

3523 Tuban 85.56 85.79 85.83 83.20

3524 Lamongan 86.97 87.15 88.71 88.20

3525 Gresik 94.36 94.47 94.56 96.10

3526 Bangkalan 82.82 82.84 82.87 79.90

3527 Sampang 64.81 66.03 67.56 70.70

3528 Pamekasan 80.21 80.84 81.82 83.70

3529 Sumenep 78.63 78.64 78.66 77.80

3571 Kota Kediri 97.41 97.53 97.56 96.80

3572 Kota Blitar 97.23 97.24 97.27 96.70

3573 Kota Malang 97.19 97.2 97.24 98.30

3574 Kota Probolinggo 92.33 92.49 92.51 92.00

3575 Kota Pasuruan 96.14 96.41 96.43 97.00

3576 Kota Mojokerto 97.11 97.12 97.13 96.70

3577 Kota Madiun 97.75 97.79 97.80 96.80

3578 Kota Surabaya 98 98.06 98.07 97.80

3579 Kota Batu 97.78 98.26 98.27 95.50




BAB II - 48

2.2.2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang

dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan

formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah (mean years

school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan

yang ditamatkan. MYS bersama dengan angka melek huruf, merupakan

salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (IPM/HDI).

Gambar 2.23

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Di Jawa Timur 2009-2012


Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

di Jawa Timur, selama 2009-2012 terjadi peningkatan kualitas penduduk

yaitu dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun) ditahun 2009

meningkat menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP

ditahun 2012. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif

lambat, karena selama tahun 2009 - 2012 hanya terjadi peningkatan

sebesar 0,28 poin persen atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,07 poin

persen per tahunnya.



BAB II - 49

9.3110

9.549.13

8.65 8.34

7.38

6.425.8

5.47

4.33

9.34

10.08

9.38.7

7.96

7.15

5.99

4.874.17

3.65

1.97

9.3210.04 9.42

8.918.3

7.73

6.66

5.655.01

4.51

2.97

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Gambar 10 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Berusia 15 Tahun

Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Jawa Timur 2012

L P L+P

k 4


Kalau dilihat rata-rata lama sekolah menurut kelompok umur dari

sisi jenis kelamin secara umum rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi

dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur

tertinggi pada kelompok usia 20-24 tahun mencapai 10,08 tahun atau

setara dengan kelas 1 SLTA dan terus menurun hingga pada kelompok

umur 65 tahun keatas.

Pembangunan pendidikan di Jawa Timur selama ini, membawa

dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk di kelompok

usia 15-34 tahun yang memiliki rata-rata lama sekolah setara lulusan SLTP.

Karenanya, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

RPJMD 2009-2014 adalah dengan mengakselerasi situasi ini melalui

program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA).

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih

rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi

pada peningkatan rata-rata lama sekolah, tentunya akan memberi

pengaruh pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan

rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang

tinggi pula.

Gambar 2.24



BAB II - 50

Tabel 2.37

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

Kode Kabupaten/Kota (Tahun)

2009 2010 2011 2012

3500 JAWA TIMUR 7.20 7.24 7.34 7.45

3501 Pacitan 6.71 6.90 6.94 6.96

3502 Ponorogo 6.61 6.68 6.99 7.18

3503 Trenggalek 7.19 7.24 7.26 7.31

3504 Tulungagung 7.80 7.84 7.85 7.95

3505 Blitar 7.23 7.35 7.36 7.40

3506 Kediri 7.59 7.60 7.69 7.72

3507 Malang 6.80 6.80 7.02 7.08

3508 Lumajang 6.03 6.10 6.41 6.43

3509 Jember 6.45 6.53 6.73 6.79

3510 Banyuwangi 6.81 6.85 6.89 7.25

3511 Bondowoso 5.49 5.54 5.66 5.94

3512 Situbondo 5.99 6.18 6.19 6.22

3513 Probolinggo 5.08 5.57 5.80 5.92

3514 Pasuruan 6.33 6.34 6.54 6.83

3515 Sidoarjo 9.78 9.84 9.85 9.92

3516 Mojokerto 7.79 7.81 7.82 7.94

3517 Jombang 7.76 7.77 7.84 8.04

3518 Nganjuk 7.11 7.19 7.44 7.61

3519 Madiun 6.96 7.38 7.39 7.44

3520 Magetan 7.55 7.57 7.60 7.85

3521 Ngawi 6.34 6.36 6.99 7.02

3522 Bojonegoro 6.53 6.66 6.68 6.72

3523 Tuban 6.22 6.41 6.49 6.53

3524 Lamongan 7.03 7.19 7.46 7.59

3525 Gresik 8.49 8.53 8.84 8.98

3526 Bangkalan 5.13 5.16 5.30 5.74

3527 Sampang 3.93 3.95 4.20 4.22

3528 Pamekasan 5.73 6.11 6.32 6.32

3529 Sumenep 5.20 5.63 5.64 5.71

3571 Kota Kediri 10.00 10.20 10.21 10.24

3572 Kota Blitar 9.71 9.72 9.75 9.77

3573 Kota Malang 10.82 10.83 10.84 10.87


3575 Kota Pasuruan 8.81 8.85 8.96 9.05

3576 Kota Mojokerto 9.67 9.97 9.98 10.11

3577 Kota Madiun 10.38 10.43 10.44 10.46

3578 Kota Surabaya 9.94 9.95 10.08 10.10

3579 Kota Batu 8.34 8.51 8.52 8.54




BAB II - 51

Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan Jawa Timur

dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan,

memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari

berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi,

gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual.

Bertambahnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni

(APM) angka Tingkat Pendidikan Rata-rata dan Angka Melek Huruf

merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pendidikan yang

berlangsung saat ini. Perkembangan pendidikan per jenjang pendidikan

pada tabel berikut:

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Pendidikan per Jenjang Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

INDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN KINERJA PROGRAM

SAT 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Siswa

a. SD/MI b. SMP/MTs

Org

3.932.929 1.740.034

4.057.910 1.729.283

4.222.205 1.833.471

4.289.957 1.853.100

4.492.919 1.844.834

Jumlah Siswa a. SMA

b. SMK

c. MA

Org

568.132

557.756

199.202

504.164

527.403

202.197

530.771

577.641

212.635

538.693

561.430

243.517

464.721

601.879

245.888

Jumlah Lembaga

a. SD/MI

b. SMP/MTs Unit

26.616

6.025

26.279

6.347

25.996

6.465

26.554

6.996

27.066

7.344

Jumlah Lembaga

a. SMA

b. SMK c. MA

Unit

1.261

1.029

1.099

1.269

1.108

1.159

1.263

1.202

1.185

1.285

1.349

1.294

1.324

1.457

1.320

Angka Partisipasi

Kasar (APK) a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SLTA

%

112,30

102,69

71,43

112,53

102,11

73,70

112,67

102,12

73,78

112,69

102,15

74,21

112,70

102,22

78,21

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jatim

Berdasarkan data sebaran APK dan APM di Jawa Timur tahun 2009-

2012, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK

pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya, atau dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang

peserta didiknya. Untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang

lebih tinggi, program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.



BAB II - 52

2009 2010 2011 2012 2013

113.3 112.3 112.67 112.69 112.7101.7 102.09 102.12 102.15 102.22

71.43 73.7 73.78 74.21 78.21

APK SD, SMP, SMA di Jawa Timur Tahun 2009-2013

SD SMP SMA

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator

kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan

yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. APK untuk setiap

jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.25

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga

18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18

untuk SLTA sederajat, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat

partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Sasaran Nasional APK tahun 2012, terdapat dalam dokumen

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Sasaran

APK SD (termasuk SDLB, MI, dan Paket A) sebesar 118,2 persen,

SLTP/MTs/Paket B sebesar 103,90 persen, dan SLTA/SMK/MA/Paket C

sebesar 79,0 persen.

Besaran APK SD di Jawa Timur tahun 2013 adalah 112,70 persen

meningkatn 0.01 poin bila dibandingkan dengan tahun 2012 adalah 112,69

persen. Bila APK SD dalam Renstra Kemdiknas 2010-2014 digunakan

sebagai dasar rujukan, maka capaian APK SD Jawa Timur tahun 2013

belum mencapai sasaran dan terpaut sebesar 5,50 persen poin. Begitu

halnya dengan APK SLTP, karena besarnya capaian APK SLTP Jawa Timur

tahun 2013 sebesar 102,21 persen, masih terpaut 1,68 persen dengan



BAB II - 53

target Renstra Kemdiknas 2010-2014. Sementara untuk APK SLTA di Jawa

Timur tahun 2013 sebesar 78,21 persen, terpaut 0,79 persen di bawah

sasaran APK SLTA tahun 2012 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014.

Tabel 2.39

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Jawa Timur 2009-2013

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

1 SD sederajat

1.1. Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang

pendidikan SD/MI

4.451.717 4.426.538 4.569.814 4.488.775 4.592.919

3.1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

3.929.141 3.941.708 4.055.928 3.983.295 3.918.582

1.3. APK SD/MI 113,3 112,3 112,67 112,69 112,70

2 SMP sederajat

2.1.

Jumlah siswa yang

bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs

1.852.005 1.899.146 1.888.485 1.785.512 1.844.834

2.2.

Jumlah penduduk

kelompok usia 13-15 tahun

1.821.047 1.860.266 1.849.280 1.747.931 2.037.568

2.3. APK SMP/MTs 101,7 102,09 102,12 102,15 102.21

3 SLTA sederajat

3.1.

Jumlah siswa yang

bersekolah di jenjang

pendidikan SMA/MA/SMK

1.191.452 1.231.707 1.285.830 1.343.928 1.212.488

3.2.

Jumlah penduduk

kelompok usia 16-18 tahun

1.667.999 1.671.244 1.742.789 1.810.980 1.021.858

3.3. APK SMA/MA/SMK 71,43 73,7 73,78 74,21 78,21

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data sebaran APK kabupaten/kota di Jawa Timur tahun

2013, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK

pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Dari hasil

analisis ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai peningkatan APK

pada jenjang yang lebih tinggi, mesti dimulai dengan program lebih nyata

untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Salah

satu agenda program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah

Wajar Dikdas 12 tahun, maka diperlukan upaya peningkatan capaian APK

SLTP, terutama untuk kabupaten yang masih rendah capaiannya.

Pada tahun 2013 ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur APK SD

di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak

yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang



BAB II - 54

dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena

banyak kita jumpai anak anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah

sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun

kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen.

Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak

tamatan SLTP yang tidak melanjutkan kejenjang SLTA.

Capaian APK di Jawa Timur sekolah setingkat SD tahun 2013

tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 141,66 persen dan yang terendah

adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 105,04 persen. Untuk APK SMP

tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 137,31 persen dan terendah adalah

Kabupaten Probolinggo sebesar 94,03 persen. Sedangkan APK sekolah

setingkat SMA yang tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 117,52 persen dan

terendah Kabupaten Sampang sebesar 48,38 persen.

Tabel 2.40

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2013

No. Kabupaten/Kota APK SD APK SLTP APK SLTA

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Kab. Pacitan 108,24 108,25 108,43 95,75 96,32 96,49 63,53 63,62 68,06

2. Kab. Ponorogo 112,59 112,60 112,71 109,75 109,76 109,67 76,06 76,19 79,61

3. Kab. Trenggalek 120,47 120,48 120,34 103,42 103,43 103,43 69,86 69,89 74,13

4. Kab. Tulungagung 107,68 107,69 107,96 105,40 105,41 105,41 69,19 69,21 71,32

5. Kab. Blitar 104,94 104,96 105,05 99,96 99,97 99,98 62,32 62,40 66,60

6. Kab. Kediri 105,06 105,30 105,47 103,81 103,82 103,82 59,50 59,64 61,63

7. Kab. Malang 108,23 109,67 109,79 94,27 94,64 96,19 61,58 61,62 64,25

8. Kab. Lumajang 108,80 108,81 108,91 98,34 98,70 98,80 56,30 56,41 63,51

9. Kab. Jember 107,92 107,93 107,95 98,04 98,05 98,10 62,29 62,40 65,29

10. Kab. Banyuwangi 107,79 109,72 109,90 99,56 99,57 99,73 66,86 67,06 79,77

11. Kab. Bondowoso 114,21 114,21 114,24 97,97 97,99 98,01 76,79 76,81 77,97

12. Kab. Situbondo 115,29 115,29 114,70 99,11 99,12 99,12 62,76 62,79 66,72

13. Kab. Probolinggo 129,76 129,76 128,82 93,96 93,97 94,03 58,81 58,84 59,83

14. Kab. Pasuruan 111,39 112,21 112,29 97,48 98,20 98,27 80,30 80,39 84,76

15. Kab. Sidoarjo 104,63 104,64 105,04 99,38 99,39 99,40 83,91 83,97 86,77

16. Kab. Mojokerto 115,24 115,25 115,05 113,05 113,06 112,66 71,32 72,89 75,41

17. Kab. Jombang 105,57 105,59 105,78 107,85 107,86 105,04 89,38 89,53 92,50

18. Kab. Nganjuk 114,12 115,43 115,54 109,13 109,14 108,95 71,36 71,39 73,92

19. Kab. Madiun 111,65 111,66 111,79 98,08 98,39 98,43 65,66 65,86 67,57

20. Kab. Magetan 105,47 105,68 105,90 110,96 110,97 110,35 86,98 87,13 88,72

21. Kab. Ngawi 118,08 118,10 118,20 95,62 96,05 96,46 81,21 81,40 84,17

22. Kab. Bojonegoro 118,22 118,23 117,97 107,62 107,63 107,35 83,70 83,74 84,67

23. Kab. Tuban 108,85 108,86 109,02 104,65 104,66 102,52 61,36 61,44 66,44

24. Kab. Lamongan 112,30 112,37 112,66 103,05 103,06 103,64 83,72 84,53 87,45

25. Kab. Gresik 105,56 105,60 106,01 96,86 97,03 97,27 73,68 75,00 81,22

26. Kab. Bangkalan 128,71 128,72 128,28 95,46 95,50 95,57 50,33 51,14 58,34



BAB II - 55

9,0615,03

29,2720,13

20,565,95

Tdk/Belum Sekolah Tidak Tamat SDTamat SD Sederajat Tamat SLTP Sederajat

No. Kabupaten/Kota APK SD APK SLTP APK SLTA

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

27. Kab. Sampang 107,38 107,38 107,34 94,05 94,06 94,11 44,61 44,81 48,38

28. Kab. Pamekasan 124,02 124,03 122,99 98,81 98,82 98,85 61,76 62,07 66,87

29. Kab. Sumenep 127,14 127,14 126,18 94,09 94,10 94,17 69,87 70,09 71,62

30. Kota Kediri 148,85 148,86 141,17 137,19 137,20 137,20 109,92 109,95 115,20

31. Kota Blitar 159,65 159,66 141,66 137,11 137,13 137,13 116,42 116,43 117,52

32. Kota Malang 109,51 109,59 110,41 117,54 117,55 117,55 98,26 101,19 105,78

33. Kota Probolinggo 112,73 112,74 113,01 116,41 116,42 116,42 96,13 97,72 103,83

34. Kota Pasuruan 114,29 114,67 115,16 125,67 125,68 125,68 101,44 101,47 103,68

35. Kota Mojokerto 152,84 152,85 115,05 126,47 126,49 112,66 102,45 102,46 75,41

36. Kota Madiun 142,91 142,92 134,09 121,78 121,79 121,79 101,35 101,39 106,57

37. Kota Surabaya 109,51 109,52 109,56 110,01 110,02 110,03 93,71 100,03 104,08

38. Kota Batu 132,89 132,90 127,44 117,30 117,32 117,32 85,70 85,77 87,07

Provinsi 112,67 112,69 112,70 102,12 102,15 102,22 73,78 74,21 78,21

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.1.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) bermanfaat untuk

menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga

berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama

untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT

merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah

ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah

ditamatkan.

Gambar 2.26

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Jawa Timur, Tahun 2012

Sumber : BPS Jawa Timur



BAB II - 56

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur tahun 2012 sebagian

besar tamatan SD yaitu sebesar 29.27 persen dan yang menamatkan

perguruan tinggi sebesar 5.95 persen. Yang menjadi perhatian disini

adalah yang tidak punya ijazah sebesar 24.09 persen (Tidak/belum sekolah

dan tidak tamat SD), jadi hampir sekitar seperempat penduduk usia 15

tahun keatas tidak memiliki ijazah. Tentunya hal ini menjadi perhatian

yang serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Jika dilihat perkembangan pertahun penduduk usia 15 tahun keatas

yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTP keatas terus mengalami

peningkatan, pada tahun 2008 yang menamatkan pendidikan SLTP keatas

sebesar 31,97 persen menjadi 46,64 persen pada tahun 2012. Kondisi

yang cukup baik ini diiringi pula oleh menurunnya persentase penduduk

yang tidak punya ijazah terus menurun, yaitu pada tahun 2008 penduduk

yang tidak punya ijazah sebesar 26,07 persen menjadi 24,09 persen pada

tahun 2012.

Tabel 2.41

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Uraian 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5)

Laki-laki

Tidak/belumsekolah 5,49 6,11 5,59 4,91

TidaktamatSD 15,92 13,49 14,80 14,66

SD 27,27 31,81 30,50 29,81

SLTP 19,80 20,86 20,95 20,67

SLTA 24,76 22,01 22,40 23,51

PT 6,76 5,72 5,76 6,43

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

N(000jiwa) 13.460,438 13.748,067 13.701,56 14.094.534

Perempuan


TidaktamatSD 17,08 14,39 16,12 15,37

SD 26,07 30,15 28,59 28,75

SLTP 18,45 18,45 19,32 19,62

SLTA 17,97 16,54 16,86 17,76

PT 6,15 5,02 5,34 5,50

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

N(000jiwa) 14478,659 14.534,031 14.542,47 14.869.127

Laki-laki+ Perempuan


TidaktamatSD 16,52 13,95 15,48 15,03

SD 26,65 30,96 29,51 29,27

SLTP 19,10 19,62 20,11 20,13

SLTA 21,24 19,20 19,55 20,56

PT 6,44 5,36 5,55 5,95

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

N(000jiwa) 27.939.097 28.282.098 28.244.026 28.963.661

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur



BAB II - 57

Bila dilihat per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kota Malang

merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang

berijazah perguruan tinggi (17,86 persen) dibandingkan kabupaten/kota

lainnya. Sedangkan Kabupaten Sampang merupakan daerah yang

mempunyai persentase tertinggi penduduk yang belum sekolah/ tidak

tamat SD (30,81 persen). Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk

akan sangat berpengaruh terhadap angka IPM, karena akan

mempengaruhi rata-rata lama sekolah yang merupakan unsur pembentuk

IPM.

Tabel 2.42

Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Berdasar Ijazah Yang Dimiliki

Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota Tidak/belum

sekolah Tidaktamat

SD SD SLTP SLTA PT Jumlah

Jumlah Penduduk

1. Kab. Pacitan 10,49 13,39 40,15 21,2 10,7 4,08 100,00 426.801

2. Kab. Ponorogo 6,6 20,58 29,49 21,07 17,24 5,01 100,00 674.753

3. Kab. Trenggalek 4,28 15,25 39,02 23,09 13,8 4,56 100,00 529.610

4. Kab. Tulungagung 4,43 12,41 32,74 24,88 20,41 5,13 100,00 762.829

5. Kab. Blitar 6,91 16,31 34,41 22,79 15,4 4,19 100,00 858.810

6. Kab. Kediri 5,54 16,45 29,47 22,84 21,55 4,14 100,00 1.143.291

7. Kab. Malang 7,39 18,95 32,32 20,16 16,84 4,34 100,00 1.883.845

8. Kab. Lumajang 12,82 18,02 38,82 15,77 11,25 3,31 100,00 777.144

9. Kab. Jember 14,66 20,37 31,41 15,56 13,56 4,43 100,00 1.778.614

10. Kab. Banyuwangi 7,39 20,17 28,42 20,63 17,97 5,43 100,00 1.194.979

11. Kab. Bondowoso 12,76 27,65 30,39 12,88 11,32 5,01 100,00 577.866

12. Kab. Situbondo 18,86 22,71 26,72 14,81 12,64 4,26 100,00 512.577

13. Kab. Probolinggo 12,03 27,21 31,65 14,31 11,23 3,57 100,00 840.912

14. Kab. Pasuruan 7,62 20,18 33,77 18,21 17,67 2,56 100,00 1.164.719

15. Kab. Sidoarjo 2,02 6,46 17,8 24,73 38,13 10,87 100,00 1.522.964

16. Kab. Mojokerto 5,11 15,46 25,58 26,29 23,39 4,18 100,00 794.998

17. Kab. Jombang 5,88 12,44 27,96 25,51 23,75 4,45 100,00 912.817

18. Kab. Nganjuk 7,15 14,62 31,98 20,8 19,49 5,95 100,00 780.474

19. Kab. Madiun 9,17 16,47 28,34 20,81 20,97 4,24 100,00 517.736

20. Kab. Magetan 6,66 13,67 30,77 19,09 23,66 6,15 100,00 488.041

21. Kab. Ngawi 14,37 14,9 29,21 23,11 14,22 4,19 100,00 637.787

22. Kab. Bojonegoro 11,84 14,57 34,14 22,36 14,39 2,7 100,00 943.980

23. Kab. Tuban 13,93 14,08 34,52 20,22 14,21 3,04 100,00 873.128

24. Kab. Lamongan 8,94 15,78 26,42 23,17 19,33 6,35 100,00 918.933

25. Kab. Gresik 4,27 9,9 21,55 24,66 31,97 7,65 100,00 905.259

26. Kab. Bangkalan 21,85 13,09 39,38 12,26 9,94 3,47 100,00 665.031

27. Kab. Sampang 30,81 25,75 26,62 9,09 6,1 1,62 100,00 644.078

28. Kab. Pamekasan 15,68 17,55 33,61 15,81 13,69 3,66 100,00 609.762

29. Kab. Sumenep 25,47 17,65 31,12 12,78 10,23 2,74 100,00 824.473

30. Kota Kediri 2,31 8,76 17,83 21,46 37,37 12,27 100,00 208.873

31. Kota Blitar 2,21 10,36 20,13 23,56 33,06 10,68 100,00 101.662



BAB II - 58

NO Kabupaten/kota Tidak/belum

sekolah Tidaktamat

SD SD SLTP SLTA PT Jumlah

Jumlah Penduduk

32. Kota Malang 2,35 5,89 16,45 18,64 38,8 17,86 100,00 647.468

33. Kota Probolinggo 5,59 11,66 23,65 19,37 30,55 9,18 100,00 165.351

34. Kota Pasuruan 3,17 12,04 23,19 21,31 30,02 10,27 100,00 140.026

35. Kota Mojokerto 2,48 7,3 14,77 21,74 39,28 14,42 100,00 92.582

36. Kota Madiun 2,23 5,79 16,16 22,02 39,95 13,85 100,00 133.681

37. Kota Surabaya 2,91 6,44 19,83 20,67 36,37 13,77 100,00 2.160.062

38. Kota Batu 3,53 14,14 28,3 20,34 26,6 7,09 100,00 147.745

Provinsi 9,25 15,58 29,01 19,97 20,30 5,88 100,00 28.963.661


2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah

siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah

penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia

sekolah di setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya APK, APM juga

merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key

Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses

pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014). Sasaran APM untuk SD

ditetapkan sebesar 95,70 persen, SLTP sebesar 75,40 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia

yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di

usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia

sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan

didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang

sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan

dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan

indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak

kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan

serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Sasaran APM di untuk SD ditetapkan sebesar 95,70 persen, SLTP sebesar

75,40 persen.



BAB II - 59

Tabel 2.43

APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2009-2013 dan sasaran APM dalm Renstra Depdiknas

Tahun SD SLTP SLTA

(1) (2) (3) (4)

2009 97,71 85,44 51,96 2010 97,08 85,94 53,97 2011 97,16 85,96 54,97 2012 97,23 86,07 55,94 2013 97,83 86,36 59,78

Sumber : Dinas Pendidikan Jawa Timur

Secara umum dalam empat tahun terakhir 2009-2013, terjadi

peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada

jenjang pendidikan SD, angka APM berfluktuasi pada tahun 2009 hingga

2010 mengalami penurunan, namun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013

menunjukkan peningkatan. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2009-2013

terus mengalami peningkatan mulai 85,44 persen pada tahun 2009

meningkat menjadi 86,36 persen pada tahun 2013, setiap tahunnya rata-

rata naik sebesar 0,23 persen poin. Demikian halnya untuk jenjang

pendidikan SLTA, capaian APM Jawa Timur tahun 2013 sebesar 59,78

persen, meningkat 7,82 persen poin, bila dibandingkan APM tahun 2009

yaitu 51,96 persen.

Capaian APM Jawa Timur jika diukur dengan sasaran Renstra

Kemdiknas untuk SD telah melampui 1,53 persen poin sedangkan untuk

SLTP melampui sebesar 10,67 persen.

Tabel 2.44

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A, SMP/MTs/PAKET B dan SMA/SMK/PAKET C Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tahun 2011-2013

No Kabupaten/Kota APM SD/Mi Paket A APM SMP/Mts/ Paket B APM SMA/SMK/Paket C

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Kab. Pacitan 99,46 99,47 99,49 88,87 88,88 88,91 56,72 56,79 56,92

2. Kab. Ponorogo 99,17 99,18 99,20 98,90 98,90 98,93 60,16 60,20 60,64

3. Kab. Trenggalek 97,02 97,03 97,50 85,55 85,56 85,61 54,18 54,28 56,27

4. Kab. Tulungagung 98,32 98,33 98,52 90,20 90,21 90,29 53,62 53,69 53,81

5. Kab. Blitar 94,58 94,78 94,94 83,52 83,53 83,57 44,84 45,40 50,51

6. Kab. Kediri 94,84 94,93 95,15 84,14 84,15 84,25 42,88 43,28 48,36

7. Kab. Malang 94,59 94,89 95,12 75,25 75,26 75,37 44,49 44,64 49,42

8. Kab. Lumajang 99,48 99,49 99,67 98,17 98,17 98,18 53,63 53,84 55,36

9. Kab. Jember 95,87 95,88 96,05 78,44 78,27 78,33 47,38 47,69 48,66

10. Kab. Banyuwangi 96,05 96,25 96,79 83,71 83,72 83,80 49,08 49,25 53,08

11. Kab. Bondowoso 99,02 99,03 99,04 87,76 86,60 86,63 57,64 57,66 57,72

12. Kab. Situbondo 92,98 93,00 93,40 98,65 90,84 90,85 48,08 48,44 50,96

13. Kab. Probolinggo 96,87 96,88 97,04 73,21 72,50 72,54 38,11 38,30 40,00

14. Kab. Pasuruan 94,35 94,90 95,03 91,80 91,81 91,85 55,56 55,66 61,86



BAB II - 60

No Kabupaten/Kota APM SD/Mi Paket A APM SMP/Mts/ Paket B APM SMA/SMK/Paket C

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

15. Kab. Sidoarjo 94,07 94,26 94,59 80,86 80,87 80,90 62,54 62,57 63,30

16. Kab. Mojokerto 99,45 99,46 99,47 94,69 94,70 94,74 56,20 56,23 60,01

17. Kab. Jombang 94,25 94,35 95,26 89,36 89,37 89,42 66,24 66,25 69,60

18. Kab. Nganjuk 98,57 98,58 98,80 88,92 88,93 88,97 53,38 53,41 58,28

19. Kab. Madiun 79,12 87,72 79,12 79,13 47,35 47,39

20. Kab. Magetan 94,38 95,23 95,28 91,37 91,38 91,43 62,05 62,11 62,28

21. Kab. Ngawi 98,67 98,96 99,01 90,77 90,78 90,83 64,04 64,09 64,18

22. Kab. Bojonegoro 99,02 99,04 99,37 93,85 93,86 93,88 69,18 69,21 74,55

23. Kab. Tuban 97,57 97,59 97,77 85,93 85,94 85,99 44,60 44,83 49,50

24. Kab. Lamongan 98,46 98,92 99,35 82,32 82,33 82,83 59,49 59,50 62,59

25. Kab. Gresik 92,56 93,53 93,95 86,13 86,14 86,18 57,26 57,30 63,87

26. Kab. Bangkalan 97,21 97,22 85,25 83,68 42,76 43,29

27. Kab. Sampang 93,15 93,16 93,33 73,88 73,72 73,75 21,66 21,99 31,10

28. Kab. Pamekasan 97,97 97,98 98,01 83,98 82,02 82,06 57,59 58,74 58,87

29. Kab. Sumenep 93,42 93,44 93,84 72,48 72,32 72,39 50,88 50,91 51,03

30. Kota Kediri 116,15 116,16 112,55 115,43 115,43 115,44 66,70 77,20 89,96

31. Kota Blitar 146,06 146,06 128,07 114,17 114,17 114,19 88,57 88,63 94,25

32. Kota Malang 108,30 108,31 107,92 94,38 94,39 94,51 69,31 74,70 75,74

33. Kota Probolinggo 103,11 103,12 102,71 95,04 95,05 95,09 70,49 70,52 75,04

34. Kota Pasuruan 106,99 107,00 107,77 101,18 101,18 101,20 93,57 93,58 93,58

35. Kota Mojokerto 121,30 121,31 113,63 103,32 103,32 103,34 79,24 79,26 84,90

36. Kota Madiun 130,06 130,07 126,21 103,37 103,37 103,39 74,24 75,71 77,31

37. Kota Surabaya 98,79 98,80 98,90 94,23 94,24 94,36 67,65 73,28 87,11

38. Kota Batu 103,92 103,93 103,08 94,98 94,99 95,04 64,52 64,65 66,41

Provinsi 97,16 97,23 97,83 85,96 86,07 86,36 54,9

7 55,94 59,78

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



BAB II - 61

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Gambar 2.27

APM SD sederajat menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur



BAB II - 62

Capaian APM anak sekolah SD sederajat per kabupaten/kota di Jawa

Timur pada tahun 2013 menunjukkan angka yang bervariasi. Dari 38

Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 13 wilayah yang APM SD nya

dibawah capaian provinsi dan 25 wilayah yang capaiannya di atas APM SD

provinsi.

APM SD tertinggi adalah di Kota Blitar sebesar 128,07 persen dan

yang terendah di Kabupaten Sampang sebesar 93,33 persen. Tingginya

APM SD di Kota Blitar kemungkinan karena banyaknya anak usia 7-12

tahun dari Kabupaten Blitar yang bersekolah pada sekolah-sekolah di Kota

Blitar, dan hal ini juga yang menyebabkan Kabupaten Blitar APM SD nya

lebih rendah dari Kota Blitar. Hal yang sama juga terjadi pada enam

wilayah kota lainnya yaitu Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota

Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu dan Kota Kediri.

Keenam kota ini APM SD nya di atas 100 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Per kabupaten/Kota Tahun 2012

Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 12 wilayah yang

APM SLTP nya di bawah capaian provinsi dan 26 wilayah yang capaiannya

di atas APM SLTP provinsi.

APM SLTP tertinggi adalah di Kota Kediri sebesar 115,44 persen dan

yang terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 72,39 persen. Ada lima

wilayah di Jawa Timur yang APM SLTPnya diatas 100 persen, yaitu Kota

Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan.

Tingginya APM SLTP di lima wilayah tersebut diduga karena adanya anak-

anak sekolah dari wilayah kabupaten setempat.



BAB II - 63

Gambar 2.28



BAB II - 64

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Menurut Kabupaten/Kota

Pada tahun 2013 APM SMA Jawa Timur sebesar 59,78 persen

capaian ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Besaran APM SMA

Jawa Timur ini memberikan gambaran sekitar lima puluh persen penduduk

Jawa Timur yang berusia 16-18 tahun tidak sedang sekolah di bangku

SMA.

Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur 17 wilayah capaian APM

SMA nya dibawah capaian Jawa Timur dan 21 wilayah capaian APM

SMAnya diatas capaian Jawa Timur. APM SMA tertinggi adalah Kota Blitar

Gambar 2.29



BAB II - 65

sebesar 94,25 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang

sebesar 31,10 persen. Besarnya selisih capaian APM SMA ini

mengindikasikan adanya ketimpangan pendidikan antar Kabupaten/Kota di

Jawa Timur.

2.2.2.2 Kesehatan

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengambarkan kondisi

kesejahteraan sosial masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup

bayi (AKHB), usia harapan hidup, dan jumlah balita yang mengalami kasus

gizi buruk.

2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator

keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) merupakan cermin ukuran dari

angka kematian bayi yang dihitung berdasarkan perbandingan antara

jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun dengan jumlah

kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Secara matematis AKHB = (1-

angka kematian bayi). Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian

bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran

hidup pada tahun yang sama.

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian Per 1000

kelahiran hidup sekitar 974 pada tahun 2012. Data tersebut memberikan

makna bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 974 bayi yang mencapai

usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi tahun 2012 diproyeksikan

menurun menjadi 25,95 Per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka

kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi.

Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang

kelangsungan hidup bayi. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran terus

menurun. Angka harapan hidup makin meningkat, dan persentase balita

dengan kasus gizi buruk terus menyusut.

Angka kematian bayi perlu terus ditekan, karena merupakan

indikator penting di bidang kesehatan, hal ini menentukan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Angka kematian bayi di Jawa Timur terus

menurun, yaitu hingga 28,31 per 1.000 kelahiran.



BAB II - 66

Tabel 2.45

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

No. Indikator 2009 2010 2011 2012*)

1. Angka Kematian Bayi (AKB) 31,41 29,29 29,24 25,95

2. Angka Kelangsungan Hidup

Bayi (AKHB) 968,59 970,71 970,76 974,05

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Keterangan : *) Angka Sementara

2.2.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial

ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup

penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui

Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan

kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga

memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada

gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

memperpanjang usia harapan hidupnya

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka

Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya

diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga

dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi

penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk

menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan

program Mortpak Lite.

Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode

tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama empat tahun terakhir

(2009 – 2012) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 69,15 (2009)

menjadi 70,09 (2012).



BAB II - 67


Pada umumnya kabupaten-kabupaten di wilayah “tapal kuda”

seperti Kabupaten Sampang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep,

Bangkalan, Pamekasan, Situbondo, dan Pasuruan memiliki usia harapan

hidup yang terendah dibandingkan dengan daerah “kulonan” (Jawa

Timur bagian barat). AHH pada wilayah “Tapal Kuda” berkisar pada angka

64 hingga 66 tahun untuk perempuan dan 60 hingga 63 tahun untuk laki-

laki. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup yang cukup tinggi adalah

Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar

dengan 74 - 75 tahun untuk perempuan dan 71,56 tahun untuk laki-laki.

Tabel 2.46

Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012


2009 2010 2011 2012

3501 Pacitan 71.04 71.26 71.48 71.69

3502 Ponorogo 69.62 69.93 70.24 70.55

3503 Trenggalek 71.36 71.62 71.87 72.13

3504 Tulungagung 71.23 71.48 71.72 71.95

3505 Blitar 70.66 70.88 71.09 71.30

3506 Kediri 69.42 69.66 69.90 70.15

3507 Malang 68.70 68.96 69.23 69.50

3508 Lumajang 66.87 67.17 67.46 67.75

71.271.64 71.84

72.09

67.267.66 67.88

68.19

69.1569.6

69.8170.09

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

2009 2010 2011 2012

Gambar 2.30Angka Harapan Hidup Penduduk Jawa Timur

Tahun 2009-2012

Perempuan Laki Lk + Pr



BAB II - 68


2009 2010 2011 2012

3509 Jember 62.66 62.84 63.03 63.21

3510 Banyuwangi 67.18 67.58 67.98 68.38

3511 Bondowoso 62.92 63.23 63.54 63.85

3512 Situbondo 63.02 63.19 63.36 63.52

3513 Probolinggo 60.85 61.13 61.42 61.70

3514 Pasuruan 63.70 64.01 64.31 64.61

3515 Sidoarjo 70.31 70.55 70.79 71.03

3516 Mojokerto 69.97 70.19 70.42 70.64

3517 Jombang 69.99 70.09 70.18 70.28

3518 Nganjuk 68.67 68.89 69.11 69.33

3519 Madiun 68.72 68.90 69.07 69.25

3520 Magetan 70.93 71.17 71.41 71.66

3521 Ngawi 69.58 69.91 70.24 70.57

3522 Bojonegoro 67.01 67.15 67.28 67.42

3523 Tuban 67.56 67.78 68.00 68.21

3524 Lamongan 68.02 68.20 68.37 68.55

3525 Gresik 70.73 70.98 71.22 71.47

3526 Bangkalan 63.16 63.32 63.48 63.65

3527 Sampang 62.34 63.00 63.49 63.98

3528 Pamekasan 63.59 63.99 64.39 64.79

3529 Sumenep 64.53 64.71 64.89 65.07

3571 Kota Kediri 70.18 70.41 70.64 70.86

3572 Kota Blitar 71.95 72.23 72.51 72.80

3573 Kota Malang 69.96 70.32 70.68 70.97


3575 Kota Pasuruan 66.33 66.37 66.41 66.46

3576 Kota Mojokerto 71.35 71.56 71.78 72.00

3577 Kota Madiun 70.81 71.01 71.22 71.42

3578 Kota Surabaya 70.71 71.01 71.27 71.53

3579 Kota Batu 69.16 69.44 69.72 70.00


2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya

kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat

diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur

maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah

ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar,

anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.



BAB II - 69

Sumber : Survei Prevalensi Gizi 2010-2012

Persentase balita gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami

penurunan, dari 4,80 persen tahun 2007 (Riskesdas, 2007) kemudian

berdasarkan hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2010

persentasenya menjadi 4,06 persen dan pada tahun 2011 menjadi 3,88

persen. Kemudian dari hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2012,

persentase balita bergizi buruk menjadi 2,30 persen. Hal ini dimungkinkan

karena adanya pencanangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-

PG) tahun 2011-2015 oleh Pemprov Jawa Timur yang sesuai dengan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan

yang berkeadilan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dan

kelaparan.

Gambar 2.31



BAB II - 70

No. Kabupaten/Kota Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih Jumlah

01 Kab. Paci tan 5.06 87.34 7.59 100.00

02 Kab. Ponorogo 1.18 7.06 88.23 3.53 100.00

03 Kab. Trenggalek 1.25 7.5 88.75 2.5 100.00

04 Kab. Tulungagung 1.27 11.39 84.81 2.53 100.00

05 Kab. Bl i tar 3.33 11.11 76.67 8.89 100.00

06 Kab. Kediri 7.29 16.67 73.96 2.08 100.00

07 Kab. Malang 0.85 10.26 84.62 4.27 100.00

08 Kab. Lumajang 3.61 19.28 69.88 7.23 100.00

09 Kab. Jember 3.54 17.7 71.68 7.08 100.00

10 Kab. Banyuwangi 5.1 20.41 73.47 1.02 100.00

11 Kab. Bondowoso 6.25 25 65.00 3.75 100.00

12 Kab. Si tubondo 7.79 24.68 62.34 5.19 100.00

13 Kab. Probol inggo 11.49 25.29 63.22 100.00

14 Kab. Pasuruan 8.79 25.27 60.45 5.49 100.00

15 Kab. Sidoarjo 2.97 9.9 80.20 6.93 100.00

16 Kab. Mojokerto 2.35 7.06 85.88 4.71 100.00

17 Kab. Jombang 2.17 18.48 76.09 3.26 100.00

18 Kab. Nganjuk 4.76 13.1 80.95 1.19 100.00

19 Kab. Madiun 1.32 18.42 76.31 3.95 100.00

20 Kab. Magetan 2.35 14.12 74.12 9.41 100.00

21 Kab. Ngawi 4.6 11.49 77.01 6.9 100.00

22 Kab. Bojonegoro 4.6 17.24 78.20 1.15 100.00

23 Kab. Tuban 3.41 19.32 73.74 3.41 100.00

24 Kab. Lamongan 3.53 20 76.43 2.35 100.00

25 Kab. Gres ik 1.22 12.2 75.65 8.54 100.00

26 Kab. Bangkalan 3.61 27.71 67.47 4.82 100.00

27 Kab. Sampang 25.32 72.15 2.53 100.00

28 Kab. Pamekasan 15 76.36 100.00

29 Kab. Sumenep 8.64 23.46 68.67 3.7 100.00

71 Kota Kediri 4.17 11.11 75.19 6.94 100.00

72 Kota Bl i tar 6.76 5.41 87.93 5.41 100.00

73 Kota Malang 1.25 10 79.40 3.75 100.00

74 Kota Probol inggo 6.85 13.7 79.56 2.74 100.00

75 Kota Pasuruan 4 16 81.33 2.67 100.00

76 Kota Mojokerto 10.14 84.06 5.8 100.00

77 Kota Madiun 7.04 82.88 8.45 100.00

78 Kota Surabaya 1.63 15.45 69.84 11.38 100.00

79 Kota Batu 3.33 14.44 79.78 2.22 100.00

35 Jawa Timur 3.56 15.41 76.39 4.64 100.00

Tabel 2.47

Persentase balita Menurut Status Gizi Tahun 2012

Sumber : Survey Prevalensi Gizi Balita Tahun 2012



BAB II - 71

2.2.2.3 Ketenagakerjaan 2.2.2.3.1. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Gambaran situasi ketenagakerjaan secara Nasional dapat diperoleh

dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan

secara triwulanan sejak tahun 2011. Data ketenagakerjaan per triwulanan

pada umumnya dapat menjelaskan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat

musiman. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di Jawa Timur

khususnya dan Indonesia pada umumnya masih bertumpu pada sektor

Pertanian yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Pada triwulan ketiga 2012, situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur

masih relatif membaik meskipun hubungan industrial antara pengusaha

dan buruh belum harmonis, terutama dengan adanya tuntutan buruh yang

terkait dengan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah

minimum sektoral (UMS) dan penghapusan sistem outsourching. Jumlah

pekerja di Jawa Timur pada Agustus 2012 tercatat sebanyak 19,081 juta

orang atau meningkat 141.655 orang dibandingkan Agustus 2011.

Sementara jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mengalami peningkatan

139.672 orang yaitu dari 19,761 juta orang tahun 2011 menjadi 19,901

juta orang pada tahun 2012. Sedangkan kondisi tahun 2013 (Februari),

jumlah angkatan kerja mencapai 20.095 juta orang dengan jumlah pekerja

sebanyak 19.291. Dengan demikian peningkatan jumlah pekerja menjadi

tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan

kerja. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kompetisi diantara angkatan

kerja semakin ketat.

Gambar 2.32

Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan dan Pekerja di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 (Jutaan Orang)




BAB II - 72

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja

dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan

kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan

kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan

angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang

atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan

sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses

produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,

keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand

for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan

pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan

demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas

tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebesar

95,88 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja,

terdapat 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang

tersedia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 0,04 persen poin

dibandingkan tahun 2011.

Tabel 2.48

Rasio Penduduk Yang Bekerja Menurut kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5)

Kabupaten

01 Pacitan 97.09 106.51 118.85 84.02

02 Ponorogo 90.29 106.96 100.42 91.25

03 Trenggalek 94.90 101.45 104.04 86.64

04 Tulungagung 95.53 104.34 101.28 91.50

05 Blitar 93.51 100.12 98.20 90.66

06 Kediri 89.08 96.05 92.85 95.40

07 Malang 97.16 94.96 92.61 94.65

08 Lumajang 94.25 105.56 88.84 99.32

09 Jember 94.95 102.50 93.54 102.87

10 Banyuwangi 95.53 98.73 97.07 90.41

11 Bondowoso 91.95 96.29 101.37 94.85

12 Situbondo 95.55 100.23 98.72 95.61

13 Probolinggo 93.74 97.57 103.77 88.43

14 Pasuruan 93.94 95.50 95.84 94.37



BAB II - 73

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5)

15 Sidoarjo 88.90 82.19 90.05 99.56

16 Mojokerto 92.29 94.85 95.54 95.15

17 Jombang 92.57 106.45 93.31 98.68

18 Nganjuk 91.81 107.34 89.27 98.94

19 Madiun 94.18 95.05 91.28 96.32

20 Magetan 92.07 97.44 111.75 91.65

21 Ngawi 85.86 105.34 94.88 103.13

22 Bojonegoro 94.52 103.23 91.81 97.69

23 Tuban 92.54 96.19 96.11 101.03

24 Lamongan 94.51 103.82 90.51 98.28

25 Gresik 92.38 93.98 88.51 104.98

26 Bangkalan 87.83 104.16 93.89 91.54

27 Sampang 93.71 105.68 103.75 84.73

28 Pamekasan 94.04 104.79 105.77 84.57

29 Sumenep 96.61 99.46 102.97 87.69

Kota

71 Kediri 92.16 92.01 89.01 95.90

72 Blitar 90.18 96.57 90.92 99.48

73 Malang 86.59 95.37 83.90 97.84

74 Probolinggo 88.07 126.81 74.17 87.02

75 Pasuruan 84.14 102.11 81.38 95.37

76 Mojokerto 87.00 91.01 90.13 91.48

77 Madiun 86.63 87.85 87.78 102.31

78 Surabaya 91.13 93.79 84.44 98.56

79 Batu 86.23 97.89 93.13 92.94

Jawa Timur 92.84 98.86 94.62 95.16

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2008-2012

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk

melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta

mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah

semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negative budaya global.



BAB II - 74

Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk memperkuat jati diri

masyarakat seperti solidaritas social, rasa kekeluargaan, semangat gotong

royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Melalui

pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat mempertahankan

serta mengembangkan potensi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Urusan seni, budaya dan olahraga tidak menujukkan gejala yang

mengkhawatirkan. Semua masih berjalan dalam koridor yang tepat. Hanya

perlu dijaga tren positif dan pengoptimalan segala potensi yang dipunyai

Jawa Timur dalam konteks seni-budaya maupun olahraga, sehingga

Pemerintah Jawa Timur perlu terus meningkatkan penyediaan ruang bagi

tumbuh berkembangnya bidang seni dan Olah Raga, antara lain fasilitas

olahraga, dan sanggar-sanggar seni bangi masyarakat.

2.2.3.1 Kebudayaan 2.2.3.1.1. Jumlah Grup Kesenian

Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan

kecakapan yang luar biasa sehingga merupakan sesuatu yang elok atau

indah. Kebutuhan akan seni budaya merupakan kebutuhan manusia yang

lebih tinggi diantara urutan kebutuhan lainnya. Seni budaya berkaitan

langsung dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan, ketentraman, dan

pada puncaknya merupakan proses evolusi manusia untuk makin dekat

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seni budaya akan

berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera.

Pengembangan kebudayaan di Jawa Timur pada dasarnya merupakan

upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh,

berbudi luhur, toleran dan beraklaq mulia. Upaya ini dilakukan melalui

peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan

keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya. Berdasarkan data

dari dinas/instansi terkait bahwa jumlah kelompok/group kesenian pada tahun

2011 sebanyak 3.733 group dan meningkat menjadi 3.795 group pada tahun

2012.

2.2.3.1.2. Jumlah Gedung

Gedung budaya dan seni adalah sebuah tempat atau bangunan

yang mempunyai fungsi sebagai arena atau ajang pertunjukan kebolehan,

bakat dalam bidang seni dan budaya bangsa. Contoh budaya bangsa

seperti tari remo, lukisan atau seni–seni yang lainnya. Berdasarkan data

dari dinas terkait jumlah gedung/ sarana penyelenggara kesenian di Jawa

Timur berjumlah 1260 gedung pada tahun 2011 dan tidak mengalami

perubahan pada tahun 2012.



BAB II - 75

2.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga

2.2.3.2.1. Jumlah klub olah raga

Pengertian klub olah raga adalah perkumpulan yang

menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya

guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga

kesehatan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya berolahraga baik untuk prestasi maupun menjaga kesehatan,

maka klub-klub olahraga pun semakin diminati, terutama di daerah

perkotaan. Selain itu, keberadaan klub-klub olahraga memberikan

kontribusi peningkatan prestasi olah raga regional dan nasional baik yang

bersifat amatir maupun profesional. Oleh karena itu jika prestasi olahraga

semakin baik maka semakin harum dan terpandang suatu daerah/negara,

hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pimpinan

daerah/Negara tersebut. Beberapa klub olahraga yang kini banyak diminati

antara lain klub sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola basket,

bersepeda, futsal, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur terdapat 7.171 klub olahraga di tahun

2011 yang terdiri dari klub sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola

basket dan lainnya. Pada tahun 2012 jumlah klub olah raga meningkat

menjadi 7.864 klub. Jumlah klub terbanyak baik tahun 2011 dan 2012

adalah klub bola volley. Sedangkan yang mengalami kenaikan terbesar

adalah cabang olah raga sepak bola naik 260 klub.

2.2.3.2.2. Jumlah gedung olah raga

Sekarang ini, kegiatan olahraga bukan saja untuk menjaga

kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga merupakan salah satu hiburan

bagi para peminat olahraga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi

masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Dengan berkembangnya dunia

olahraga, maka semakin banyak peminat olahraga dan muncul klub-klub

olahraga, sehingga memacu diadakannya kompetisi olahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan

olahraga maka perlu adanya sarana gedung yang dapat dipergunakan

untuk berbagai macam jenis olahraga. Walaupun banyak juga olahraga

yang bisa dilakukan di luar gedung, akan tetapi keberadaan gedung

olahraga jelas-jelas sangat dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya

kegiatan olahraga. Gedung olahraga terutama diperuntukkan bagi olahraga

yang sudah sangat umum dan digemari oleh masyarakat, seperti

badminton, bola basket, bola voli, tenis meja, dan futsal yang saat ini

sedang meningkat penggemarnya.



BAB II - 76

Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2011 jumlah gedung olah

raga sebanyak 179, kolam renang 118, stadion 41 dan lapangan sepak

bola sebanyak 1.283, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 192 gedung

olah raga, kolam renang 135, stadion 41 dan lapangan sepak bola

sebanyak 1.598. Dari data diatas dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang

mengalami kenaikan signifikan adalah lapangan sepak bola naik 315,

kenaikan ini sudah biasa karena cabang olah raga sepak bola merupakan

ikon masyarakat baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, bahkan olah

raga terpopuler di dunia.

bab ii - 33 -...

Documents