inbound investment adalah
DESCRIPTION
INBOUND INVESTMEN adalah... semuanya akan di jelaskan dalam dokumen in. chech it out!TRANSCRIPT
1. Inbound investment adalah: investasi yang berasal dari luar negri.
2. Perpajakan atas industri tertentu:
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi melalui Peraturan Menteri Kuangan No. 244/PMK.011/2012 ditetapkan sebagai pemungut Pajak pasal 22 UU PPh. Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut dilakukan pada saat penjualan kepada distributornya didalam negeri.
Besarnya pungutan PPh pasal 22 tersebut ditetapkan antara lain:1. Industri semen ; 0,25 % dari DPP PPN penjualan semua jenis semen
2. Industri kertas ; 0,1 % dari DPP PPN penjualan kertas
3. Industri baja ; 0,3% dari DPP PPN penjualan baja
4. Industri otomotif ; 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor roda dua atau lebih
5. Industri farmasi ; 0,3% dari DPP PPN penjualan semua jenis obat
Dalam melakukan pemungutan PPh pasal 22, pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yang peruntukannya adalah sebagai berikut;1. lembar kesatu untuk wajib pajak yang dipungut
2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan SPT masa PPh 22 ke KPP tempat terdaftarnya pemungut.
3. lembar ketiga untuk arsip wajib pajak pemungut.
Hasil pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut disetorkan ke Kas negara melalui Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau melaui kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya. Dan melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan SPT masa ke KPP tempat pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Sedangkan bagi distributor dalam negeri yang dipungut dapat memperihungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan (kredit pajak dalam negeri).
PPH Pasal 22
Pengertian
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan
di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang
melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari
belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada
angka 4;
4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik
(BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT.
Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang
melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas,
industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar
minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan
perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Tarif PPh Pasal 22
1. Atas impor :
a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen)
dari nilai impor;
b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,
BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu
setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5)
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
a. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
b. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan
bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
Catatan:
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak
final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang
pengumpul (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7) ditetapkan sebesar 2,5 % dari
harga pembelian tidak termasuk PPN.
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
7. Atas Penjualan
a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00
c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari
Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
d. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya
lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa
sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya
dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas
silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22
Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai;
dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali,
dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya
paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-
benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas
untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah
diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.
Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4 )
terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5) terutang
dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6)
dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);
5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7) terutang
dan dipungut pada saat pembelian.
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22
1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1)
disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean
(SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank
devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka
waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk
dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat
penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal
20 setelah masa pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2)
disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor
Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut
menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
a. lembar pertama untuk pembeli;
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke
KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3)
disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor
Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan
ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4 )
disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor
Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir
SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak
berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal
22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP.
Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa
pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan
PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
a. lembar pertama untuk pembeli;
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20
(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan
hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya.
CONTOH PERHITUNGAN :
CONTOH 1---Menghitung PPh pasal 22 atas impor barang
PT Pasaribu Motors mengimpor barang dari Korea. PT Pasaribu Motors adalah importir mobil
yang telah memiliki Angka Pengenal Impor. PT KIA mengimpor unit 50 mobil, dengan harga
faktur $ 10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil
tersebut masing-masing adalah 2% dan 3%. Bea masuk yang dibayar oleh PT KIA Motors
sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar $1 = Rp 9.000. Berapa PPh pasal 22 yang harus
dibayar?
Harga faktur : 50 unit x $10.000 $500.000
Biaya asuransi(2%) $ 10.000
Biaya angkut(3%) $ 15.000
--------------
CIF $525.000
Bea masuk: 5% x $525.000 $ 26.250
Bea masuk tambahan:20% x $525.000 $105.000
-------------
Nilai Impor $ 656.250
Nilai Impor dalam rupiah:
$656.250 x Rp 9.000 = Rp 5.906.250.000,-
PPh 22 yang harus dipungut (memiliki API)
2,5% x Rp 5.906.250.000 = Rp 147.656.250,-
CONTOH 2---Menghitung PPh Pasal 22 ataspembelian barang oleh bendahara Instansi
Pemerintahan
Pada tanggal 1 April 2011, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta Membeli mebel
dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai RP 220.000.000,- ( termasuk PPn
10% )
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta
dihitung sebagai berikut:
DPP : ( 100 : 110 ) X Rp 220.000.000,- Rp 200.000.000,-
PPh Pasal 22 : ( 1,5% X Rp 200.000.000,- ) Rp 3.000.000,-
CONTOH 3---Menghitung PPh Pasal 22 atas Pembayaran Olehbendahara pengeluaran
Bendahara pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Sleman pada tanggal 10 juli 2011
membayarsejumlah Rp 7.150.000,- ( termasuk PPN ). Pembayaran dilakukan menggunakan uang
persediaan.
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kab. Sleman
dihitung sebagai berikut:
DPP : ( 100 : 110 ) X Rp 7.150.000,- Rp 6.500.000,-
PPh Pasal 22 : 1,5% X Rp 6.500.000,- Rp 97.500,-
CONTOH 4---Menghitung PPh Pasal 22 atas pembayaran dengan mekanisme langsung oleh
Kuasa Pengguna Anggran
Pada tanggal 20 Juli 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Selaman membeli alat berat senilai Rp
962.500.000,- ( termasuk PPN ) dari PT Nagata. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
wilayah tersebut, untuk pembelian senilai di atas Rp 100.000.000,- dilakukan dengan cara
mekanisme langsung yaitu pembayaran dilakukan oleh bendahara umum daerah dalam hal ini
DPPKD Kab sleman langsung kepada PT Nagata.
PPh pasal 22 dihitung sebagai berikut:
DPP atau harga di luar PPN adalah:
( 100 : 110 ) X Rp 962.500.000 Rp 875.000.000,-
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DPPKD Kab. Sleman:
1,5% X Rp 875.00.000,- Rp 13.125.000,-
CONTOH 5---Menghitung PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu
a. PT Indah Kiat Paper dalam bulan Mei 2011 menjual beberapa jenis kertas hasil produksinya
dengan total harga sebesar Rp 88.000.000,- kepada Penerbit Perdana Putra di Yogyakarta. Harga
tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
( 100 ; 110 ) X Rp 88.000.000,- Rp 80.000.000,-
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Indah Kiat Paper adalah:
0,10% X Rp 80.000.000,- RP 80.000,-
b. PT Semen Gresik dalam bulan Juni 2011 menjual hasil produksinya senilai Rp 165.000.000,-
kepada Pt Karya Jaya. Harga tersebut termasuk PPN.
Besarnya DPP PPN adalah:
( 100 : 110 ) X Rp 165.000.000 Rp 150.000.000,-
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Gresik adalah:
0,25% X Rp 150.000.000,- Rp 375.000,-
c. PT Baja Perkasa merupakan produsen baja, pada bulan juli 2011 menjual hasil produksinya
kepada PT Adi Karya senilai Rp 825.000.000,- (termasuk PPN).
Besarnya DPP PPN adalah:
( 100 : 110 ) X Rp 825.000.000,- Rp 750.000.000,-
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Baja Perkasa adalah:
0,3% X Rp 750.000.000,- Rp 2.250.000,-
CONTOH 6---Menghitung PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh produse atas
importer bahan bakar dan pelumas
PT Pertamina adalah produsen dan importer bahan bakar minyak,gas,dan pelumas . Pada bulan
agustus 2011 melakukan penyerahan sebagai berikut ;
a. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp.816.000.000,00 kepada SPBU Pertamina
b. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp.523.000.000,00 kepada Non SPBU
c. Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp.179.800.000,00 kepada Blue Gas Distributor
d. Penyerahan pelumas senilai Rp.278.900.000,00 kepada PT Oli
Catatan : setiap harga tersebut tidak termasuk PPN.
Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina atas penyerahan tersebut adalah :
a. Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada SPBU :
0,25% X Rp 816.000.000,00 Rp. 2.040.000,00
b. Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada Non SPBU :
0,3% X Rp 523.000.000,00 Rp. 1.569.000,00
c. Atas penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor:
0,3% X Rp 179.800.000,00 Rp. 539.000,00
d. Atas penyerahan pelumas kepada PT Oli :
0,3% X Rp.278.900.000,00 Rp. 836.700,00
CONTOH 7---Menghitung PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk industri atau ekspor
oleh badan usaha sektor tertentu.
PT Dua Saudara merupakan perusahaan yang pengolahan hasil-hasil pertanian. Pada bulan Juli
2011, membeli bahan-bahan untuk keperluan industri tersebut dari UD Petani sebagai pedagang
pengumpul . Nilai pembelian sebesar Rp.326.000.000,00
Besarnya PPh Pasal 22 atas pembelian tersebut adalah :
0,25% X Rp326.000.000,00 Rp.815.000,00
PAJAK DAERAH
Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009)
Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009)
Saat anda mengunjungi restoran lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam
struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di mana restoran itu berusaha. Pembayaran yang anda lakukan akan dihimpun oleh pengusaha restoran yang berposisi sebagai Wajib Pajak, lalu pengusaha restoran tersebut akan menyetor pajak restoran yang telah dikutip dari pelanggan restoran ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah.Pelanggan restoran sebagai pihak yang telah dikutip pembayaran pajak daerah tidak akan mendapat jasa atau kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Nominal pembayaran yang disetor ke Kas Daerah akan dihimpun dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.Sedangkan ketika anda melakukan pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa/layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan Retribusi namun tidak terdapat jasa/layanan yang diberikan kepada pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Retribusi.
Kapan kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?
Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun
2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya
Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut.
Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)?
Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti:
1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan
BPHTB menjadi Pajak Daerah)
3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah
Terkait PBB-P2, kewenangan apa saja yang akan dialihkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota?
Pemerintah pusat akan mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB-P2 kepada
kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian,
pemungutan/penagihan dan pelayanan.
Apakah sama antara subjek pajak PBB-P2 saat dikelola oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak) dan saat
dikelola oleh kabupaten/kota?
Subjek pajaknya sama, yaitu Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan. (Pasal 4 Ayat 1 UU PBB sama dengan Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU PDRD)
Untuk objek pajak PBB-P2 sesuai UU PDRD apakah ada perbedaan dengan saat dikelola oleh Pusat?
Objek PBB sesuai:
UU PBB : bumi dan/atau bangunan
UU PDRD : bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan
Bagaimana dengan tarif PBB-nya?
Saat ini tarif PBB adalah tunggal, yaitu 0,5%. Ketika dikelola oleh pemda, maka tarifnya paling tinggi 0,3%
(sesuai dengan UU PDRD)
Selain tarif, perbedaan apa yang akan timbul ketika PBB-P2 dikelola oleh kabupaten/kota?
Saat PBB dikelola oleh pemda:
1. NJKP (20% dan 40%) tidak dipergunakan/diberlakukan
2. NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp10 juta, yang saat ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12 juta (Rp24
juta mulai tahun 2012)
Bagaimana formula penghitungan besarnya PBB-P2?
UU PBB : Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)
: 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
: 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
UU PDRD : Tarif x (NJOP-NJOPTKP)
: Maks. 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)
Apa keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2?
Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat
(DJP) pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%.
Apakah ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan oleh kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengelolaan
PBB-P2?
Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2, kabupaten/kota dapat berpedoman pada Undang-Undang
PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor
58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
Apa saja tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2?
Pemda harus menyiapkan:
1. Perda, Perkepda, dan SOP
2. Sumber Daya Manusia
3. Struktur organisasi dan tata kerja
4. Sarana dan prasarana
5. Pembukaan rekening penerimaan
6. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT, BPN, dll)
Hal-hal apa saja yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota dari Pusat?
Banyak hal yang bisa diadopsi oleh pemda dari DJP, antara lain:
1. Tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dll.)
2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan
3. Keahlian SDM (melalui pelatihan)
4. Sistem manajemen informasi objek pajak, dll.
Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam mengelola PBB-P2?
1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP
4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga
Peluang apa saja yang dapat diperoleh oleh kabupaten/kota dengan pengalihan PBB-P2 ini?
1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi kebijakan ada di kabupaten/kota.
2. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada WP
4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB
Dalam setiap kegiatan pasti ada tantangan, dalam pengalihan PBB-P2 ini apa saja tantangannya?
Tantangan dalam pengalihan PBB-P2, antara lain:
1. Kesiapan kabupaten/kota pada masa awal pengalihan yang belum optimal, sehingga dapat berdampak
pada penurunan pelayanan, penerimaan, dll.
2. Kesenjangan (disparitas) kebijakan PBB-P2 antar kabupaten/kota
3. Hilangnya potensi penerimaan bagi provinsi (16,2%) dan hilangnya potensi penerimaan insentif PBB
khususnya bagi kabupaten/kota yang potensi PBB-P2nya rendah
4. Beban biaya pemungutan PBB-P2 yang cukup besar
Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2?
1. Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal
2. Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima
3. WP tidak merasakan adanya penurunan pelayanan
1. A. Pengertian Pajak
Menurut rochmat sumitro (1988:12)
: ”Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.“Dapat di paksakan” mempunyai
arti,apabila utang pajak tidak di bayar,utang tersebut di tagih dengan
kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. dengan demikian,
ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.
1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
4. Dapat di paksakan (bersifat yuridis)
Menurut Brotodiharjo,R (1982:2) :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat di paksakan) yang
terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-
peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di
tunjuk dan yang dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.
1. B. Pajak Daerah
Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) :
“Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik
pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di
pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah
(APBD)”.
Menurut Mardiasmo, (2002:5) : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
1. C. Jenis-Jenis Pajak Daerah
1.Jenis-Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah
adalah
sebagai berikut
Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU 34/2000 terdiri dari
a) Pajak Hotel.
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g) Pajak Parkir
Contoh peraturan pajak daerah adalah di kabupaten Musi banyuasin.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan beberapa
peraturan daerah sebagai berikut :
Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
1. D. Karakteristik Pajak Daerah
1. Pajak Hotel
Menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) : “
pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan
hotel”.
Hotel adalah : “Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di
pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah
dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan
perkantoran”.
Pengusaha hotel ialah : “Perorangan atau badan yang menyelenggarakan
usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya”.
Objek pajak adalah : “Setiap pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran di hotel, Objek pajak berupa
1) :Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage),
Hotel,wisma,losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan
jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah
penginapan.
2) Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto
copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau
dikelolah hotel
3) Fasilitas Olahraga dan hiburan
Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah : “Pengusaha
hotel”. Dasar pengenaan adalah : “Jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu)
bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada
saat pelayanan di hotel.
2. Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) : “pajak
restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan
restoran. Restoran atau rumah makan adalah : “Tempat menyantap
makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut
bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di
restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha
restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pajak Hiburan
Menurut Peraturan Daerah No.28 tentang Pajak Hiburan (2002:1) : “Pajak
Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten Musi
Banyuasin. Hiburan ialah “semua jenis pertunjukan permainan dengan
nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang
dengan dipungut bayaran di Kabupaten Musi Banyuasin.
Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa :
1) .Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar
31%
2) .Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni,
Pameran busana dengan tarif pajak 10%.
3) Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%
4) Karaoke ditetapkan sebesar 20%
5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%
6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10%
Subjek pajak hiburan orang pribadi atau badan yang menonton atau
menikmati hiburan, Wajib pakak hiburan orang pribadi atau badan
penyelenggara hiburan
4. Pajak Reklame
Menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) : Pajak
reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas
penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut
bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan
untuk memperkenalkan,mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa
atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum
kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.
Objek Pajak ialah penyelenggara reklame seperti :
1) Reklame Kain
2) Reklame Melekat, Stiker
3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan
4) Reklame Udara
5) Reklame Suara
6) Reklame Film/Slide
7) Reklame Peragaan
Subjek Pajak Reklame adalah : “Orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame.Tarif pajak ditetapkan sebesar
25%.
1. E. Landasan Hukum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah
1) Dasar Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : “Segala Pajak Untuk
Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang”.
Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :
“Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.34
Tahun 2000.
1. F. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pedoman tata cara pemungutan pajak daerah diatur Keputusan Menteri
Dalam Negeri No.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 43 Tahun 1999
Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah
v Pendaftaran Dan Pendataan
A.Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara
penetapan kepala daerah (Official Assessment) terdiri dari
a) Pendaftaran
b) Pendataan
c) Formulir / kartu dan daftar
A 1.Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assesment)
terdiri dari
a) Menyiapkan formulir pendaftaran
b) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pakak setelah
dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.
c) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang
telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa
d) Formulir / kartu dan daftar.
A 2.Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk
wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari
a) Menyerahkan formulir pendataan
b) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD)
yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa
c) Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment.
d) Formulir dan daftar SPTPD.
v Penetapan
B 1.Kegiatan penetapan dengan cara di bayar sendiri (self assesment)
terdiri
Dari
a) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan
SPTPD dicatat dalam kartu data.
b) Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain, Dengan cara menghitung jumlah pajak
terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data
c) Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka di terbitkan
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB)
d) jika tidak terdapat selisih antara kurang dan kredit, Maka
diterbitkan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN)
e) Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama selesai akibat di
temukannya data baru, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah
kurang bayar tambahan (SKPDKBT)
f) Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, Maka di
terbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB)
g) Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, Selanjutnya
menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.
h) Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas
dasar surat etetapan pajak daerah tersebut
i) Surat ketetapan ditandatangani oleh kepalah unit kerja
penetapan.
j) Menyerahkan copy daftar surat ketetapan di atas kepala unit
kerja penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.
k) Menyerahka kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima
dan mengembalikannya.
l) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pokok pajak.
m) Apabila SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN yang direrbitkan tidak atau
kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak
SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN diterima, Dapat memberikan sanksi administrasi
berupa bunga 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD (surat tagihan pajak
daerah).
v Formulir dan daftar / buku
a) Formulir kartu data
b) Daftar surat ketetapan
.Kegiatan Penyetoran
a) Kegitan penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP)
terdiri dari
a) BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan
media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah)
b) .Setelah SSPD tersebut di cap, Aslinya disertai SKPD dikembalikan ke
wajib pajak yang bersangkutan
c) .Berdasarkan SSPD yang telah di cap, Dicatat dan dijumlahkan dalam
buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan
dalam buku kas umum.
d) BKP menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti
setoran Bank.
e) BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi
penerimaan dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.
f) mendistribusikan
b) Kegiatan Penyetoran Melalui Kas Daerah terdiri dari
a) Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media
surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank
b) Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas
daerah, Maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank
diserahkan kembali ke wajib pajak
c) 2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP
Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bank
d) BKP setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah
dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui
kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum
e) .BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi
penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipenda
f) Mendistribusikan
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
1. Angsuran pembayaran
2. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari
Menerima surat per mohonan angsuran dari wajib pajak
Mengadakan penelitian untuk di jadikan bahan dalam persetujuan
perjanjian angsuran oleh kadipenda
Membuat surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran
ditandatangani oleh kadipenda dan apabila permohonan di setujui
selanjutnya dibuatkan daftar perjanjian angsuran.
Menyerahkan surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran kepada
wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada unit lain-lain
yang terkait.
1. Formulir Dan Buku / Daftar
Formulir SSPD
Buku / Daftar
Buku registrasi permohonan angsuran
Daftar surat perjanjian angsuran
1. Kegiatan Penundaan pembayaran
2. Kegiatan yang dilaksanakan
Dipenda melalui unit kerja penetapan menerima surat permohonan
penundaan pembayaran oleh Kadipenda.
Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian
persetujuan penundaan pembayaran oleh Kadipenda.
Membuat surat persetujaun penundaan pembayaran / penolakan
penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kadipenda apabila
permohonan di setujui dibuatkan sistem persetujuan penundaan
Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib
pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit yang te
rkait.
1. Formulir Dan Buku / Daftar
Formulir surat permohonan penundaan pembayaran
Buku / Daftar
1. Buku registrasi
2. Daftar persetujuan penundaan pembayaran
3. Pelaporan
4. Kegiatan yang dilaksanakan
Membuat daftar penetapan, Penerimaan dan tunggakan
Membuat daftar tunggakan per wajib pajak
Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah
Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada
Kadipenda
Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah
kapada kepala Unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya dan
perencanaan, Pengendalian operasional
Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode
Mengajukan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment)
Menyerahkan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment)
1. Penagihan
2. Penagihan dengan surat teguran
3. Penagihan dengan surat paksa
4. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan
5. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
6. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang
7. kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan
sekaligus (SPPS dan S)
1. Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
ü Tahapan Kegiatan
a) Menerima surat permohonan pembetulan pembatalan, Pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari
wajib pajak
b) Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi wajib pajak setelah dilakukan penelitian dan bila perlu
dilakukan pemeriksaan, Dibuat laporan hasil penelitian.
ü Formulir Dan Buku Yang Diperlukan
Tahapan Kegiatan
a) Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, Melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan
ditandatangani oleh petugas dari wajib pajak.
b) Mencatat ke kartu data selanjutnya diserahkan kapada unit kerja
penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan
pembayaran pajak.
c) Memperhitungkan dengan hutang / tunggakan pajak yang lain
d) Setelah perhitungan dengan hutang pajak yang lain ternyata
kelebihan pembayaran pajak kurang / sama dengan hutang pajak lainnya
tersebut maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti
pembayaran / kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, Karenanya
SKPDLB tidak diterbitkan.
e) Apabila hutang pajak di perhitungkan di kompensasi dengan
kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, Maka wajib pajak akan
menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran /
kompensasi dari SKPDLB harus di terbitkan
f) Setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetapan dan di proses
untuk penerbitan
Pajak dan retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengaturnya sendiri.
Pajak DaerahPajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah.
Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jenis-jenis Pajak Daerah
yang berlaku di Kabupaten Bogor terdiri dari :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
10.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB)
Pajak HiburanPAJAK HIBURAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
B. Pengertian
1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati
dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
Dalam upaya meningkatkan peran penyelenggara hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli
daerah serta sesuai ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas
penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor No.17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
Pajak HotelPAJAK HOTEL
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
B. Pengertian
1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
(sepuluh).
2. Pajak Hotel adalah Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel.
C. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
1. Objek Pajak adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga olahraga dan hiburan. Jasa penunjang : fasilatas telepon, faksimile,
teleteks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.
2. Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial
lainnya yang sejenis;
…Pajak Penerangan JalanPajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun diperoleh dari sumber lain. Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat pengguna tenaga listrik terhadap penerimaan
pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah
diterapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.23 Tahun 2002 tentang Pajak
Penerangan Jalan.
Pajak ReklameReklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, meganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian
umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/atau dinikmati oleh umum.
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tahun Pajak lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajakmenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender.
Dalam upaya meningkatkan peran penyelenggaraan reklame terhadap pendapatan asli daerah, serta
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diterapkan pajak atas
penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.18 Tahun
2002 tentang Pajak Reklame.
Pajak RestoranPAJAK RESTORAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
B. Pengertian
1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/catering.
2. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
B. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
1. Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran baik untuk dikonsumsi ditempat
pelayanan maupun ditempat lain.
2. Dikecualikan dari objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah
makanyang nilai penjualannyatidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari
Restoran.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
5. Jenis pemungutan untuk Pajak Hotel ini adalah SELF ASSESMENT (WP menghitung, melaporkan,
dan menyetorkan pajaknya sendiri).