TUGAS

ANALISIS ASAS GOTONG ROYONG DALAM MENGUSAHAKAN TANAH

PERTANIAN

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Agraria

Dosen Pengampu : Triana Rejekiningsih, SH,KN,M.Pd

Disusun Oleh :

Rita Diana (K6409050) Solichin Dwi P (K6409055)

Rosita F (K6409051) Sinta Kurniasari (K6409056)

Samuri (K6409053) Supri Ariyadi (K6409058)

Santi Lusiani (K6409054) Tia Setyowati (K6409061)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

1. Apakah dengan redistribusi tanah, rakyat sudah sepenuhnya

mendapat kemakmuran ?

Jawab :

Dengan adanya redistribusi tanah diharapkan rakyat-rakyat yang

sebelumnya tidak mempunyai tanah garapan akan memperoleh

sebagian tanah atau ada porsi tersendiri untuk memiliki tanah,

sehingga tanah-tanah di bumi Indonesia tidak hanya dikuasai oleh

tuan-tuan tanah, tetapi rakyat biasa pun dapat memiliki tanah.

Dengan sistem ini, rakyat yang awalnya hanya sebagai penggarap

tanah atau hanya dipakai tenaganya saja, kini dapat memiliki tanah

sendiri atau tanah yang digarap sendiri dengan begitu rakyat akan

lebih optimal dalam memafaatkan tanah yang ia miliki untuk

diusahakan demi kemakmuran dirinya dan keluarganya, besar

kemungkinan kehidupan rakyat Indonesia akan mencapai

kemakmuran.

2. Apakah program redistribusi di kota semarang sudah

berjalan dengan efektif ?

Jawab :

Program redistribusi di nkota Semarang belum berjalan dengan

efektif, hal tersebut dikarenakan adanya monopoli dari penguasa

(pemerintah) terhadap rakyat kecil.

3. Dalam redistribusi tanah, ada program bahwa setiap petani

yang belum memiliki tanah diberi tanah 2 hektar. Apakah

program itu efektif ? Apa tidak ada kecemburuan sosial ?

Jawab :

Program tersebut kurang efektif, karena dengan pemberian tanah

tersebut belum tentu masyarakat yang diberikan tanah dapat

mengelola serta memanfatkannya dengan baik. Dan hal itu juga

dapat menibulkan kecemburuan sosial juga karena masyarakat

yang tidak mendapatkannya dan masyarakat itu tidak nmampu

serta membutuhkannya juga menginginkan adanya atau diberikan

redistribusi tanah.

4. Mengenai implementasi asas gotong royong dalam

mengusahakan tanah pertanian yaitu untuk pendistribusian

tanah yang dahuku dikuasai/dimonopoli Belanda di

Semarang, yang kemudian dibagikan kepada petani yang

tidak mempunyai tanah yaitu masing-masing 2 hektar,

bagaimana pengaturannya/syarat-syaratnya ? apakah

mereka juga mendapatkan hak eigendom ?

Jawab :

Tanah tersebut merupakan eigendom Negara Belanda. Mereka

menguasai tanah tersebnut, tetapi tidak memiliki. Akibat adanya

hak menguasai dari Negara (Pasal 4 ayat 1 jo 2), menyatakan

bahwa Negara dapat meberikan macam-macam hak atas tanah

tersebut, sesuai dengan kebijakan Negara.

5. Program redistribusi apakah hanya diberlakukan di

Semarang ? Dan Pakah itu tidak menimbulkan kecemburuan

petani daerah lain ?

Jawab :

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di

Indonesia, bukan hanya di Semarang saja. Contoh lain di Tulung,

Klaten, Brebes, dll. Program reditribusi tanah ini tidak akan

menimbulkan kecemburuan petani, karena memiliki tujuan

untukpemerataan, tetapi kadang yang terjadi adalah khususnya di

Semarang, sedikitnya 10.587,18 hektar lahan di Jawa Tengah ini

menjadi rebutan. Sehingga akan ada beberapa petani yang tidak

mendapat jatah.

6. Apakah batas-batas kepemilikan tanah tersebut berlaku

untuk kepemilikan tanah yang beda tempat, artinya

seseorang memiliki tanah di lokasi yang berbada pulau atau

provinsi tetapi telah memenuhi batas maksimum

kepemilikan tanah ?

Jawab :

Dalam hal batas maksimum kepemilikan tanah berlaku atas jumlah

keseluruhan tanah yang dimilki oleh seseorang. Yang dimaksudkan

dengan jumlah keseluruhan adalah akumulasi dari jumlah tanah

yang dimilikinya baik di daerah tempat tinggalnya maupun daerah

lain asalkan masih dalam lingkup kecamatan tempat tinggal

seseorang tersebut. Karena dalam asas gotong royong ini terdpat

larangan untuk memiliki tanah di luar kecamatan tempat tinggalnya

( Abstente )

7. Bagaimana tindakan untuk mewujudkan asas Landreform ?

Jawab :

Untuk mewujudkan asas Landreform maka dilakukan berbagai

program meliputi ;

a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah

b. Larangan pemilikan tanah secara absente

c. Redistribusi tanah-tanah yang selebhnya dari batas

maksimum tanah-tanah yang terkena larangan absente,

tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara.

d. Pengaturan soal pengembalian dan penerusan tanah-tanah

pertanian yang digadaikan.

e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian

f. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian, disertai

larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian

menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

8. Apakah ada hambatan dalam menyelenggarakan asas

Landreform ?

Jawab :

Ada, dalam penyelenggaraan asas landreform terutama dalam hal

penetapan luas maksimum dan minimum masyarakat belum

seluruhnya tahu mengenai adanya batasan tanah yang dimiliki

seseorang dan juga besarnya luas tanah tersebut.

9. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah sudah berjalan

efektif ?

Jawab :

Menurut saya redistribusi btanah tersebut kurang berjalan secara

efektif karena masih ada campur tangan dari beberapa pihak untuk

memonopli pemilikan tanah tersebut sehingga ada beberapa rakyat

yang tidak memiliki tanah.

10. Apakah dengan adanya hak redistribusi kemakmuran

rakyat sudah terbantu dan apakah tanah yang diredistribusi

tersebut sudah diatur didalam UUPA serta apakah negara

menuntut adanya timbal balik dari tanah yang diredistribusi

tersebut ?

Jawab :

Walaupun ada beberapa daerah yang redistribusi tanahnya berjalan

efektif, namun tidak berpengaruh terhadap mewujudkan

kemakmuran rakyat. Seharusnya pemerintah lebih meberikan

pelatihan keterampilan mengenai cara-cara yang efektif dan

menguntungkan didalam mengeloal tanah tersebut. Sehingga dari

hasil pengelolaan tanah tersebut dapat digunakan untuk mewujdkan

kemakumran rakyat. Jika dalam peribahasa, lebih baik seseorang

tersebut diberi kail untuk memancing daripada diberi ikan secara

langsung, artinya rakyat harus berusaha mewujudkan kemakmuran

melalui pengelolaan tanah tersebut. Dan dalam redistribusi tanah

tersebut tidak ada tibal balikdari rakyat ke pemerintah, yang ada

hanya kewajiban dari negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

sebagai pemiliik tanah seperti membayar pajak atas tanah dan

bangunan.

11. Masih berlakukah asas tersebut didaerah perkotaan yang notabene tanahnya

sangat sempit dan terbatas?

Jawab :

Dalam kenyataanya asas gotong royong, di daerah perkotaan yang notabene tanahnya

sangat sempit dan terbatas, pelaksanaannya sudah tidak berlaku, dikarenakan di

wilayah perkotaan sekarang ini sudah sulit ditemukan tanah pertanian, sekalipun ada

pasti tanah pertanian tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh perorangan yang

digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadinya.

12. Jelaskan bahwa gotong royong dalam mengusahakan tanah pertanian akan

mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan

keluarganya, apa buktinya?

Jawab :

Dalam asas gotong royong mengusahakan tanah pertanian, bahwa segala usaha

bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka

kepentingan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 dan juga pasal 13 ayat

1 pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur

sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3.

Dalam ayat tersebut dijelaskan wewenang yang bersumber pada hak menguasai

negara tersebut pada ayat 2. Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam

masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dan bukti hidup layak bagi diri sendiri dan keluarga, dalam asas gotong royong

mengandung pemahaman bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan

secara arif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat

pemerasan/unsur paksaan dan diadakan pula ketentuan-ketentuan tentang batas

minimum dan maksimum penguasaan/pemilikan tanah, agar tidak terjadi penumpukan

penguasaan/pemilikan tanah disuatu tangan golongan mampu.

Ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang dimiliki oleh seorang tani,

dimaksudkan supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi

sendiri dan keluarganya. Hal yang demikian dapatlah dikatakan sebagai sesuatu yang

dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan hak atas tanah.

13. Apakah redistribusi tanah yang sudah diterapkan pemerintah untuk warga

masyarakat Semarang sudah dapat mensejaterakan masyarakat dalam hal

tanah?

Jawab :

Menurut saya redistribusi tanah yang sudah diterapkan pemerintah untuk warga

masyarakat semarang belum bisa dikatakan sejahtera, akan tetapi dari redistribusi

tanah tersebut sudah bisa menopang hidup masyarakat Semarang.

14. Tadi kan dijelaskan kalau setiap petani itu minimal

mempunyai 2 Ha tanah. Dan sekarang petani ini petani

diberikan penggunaan tanah sebanyak 2 Ha untuk

menggunakan tanah itu untuk pertanian. Bagaimanakah

usaha pemerintah apabila tanah tersebut digunakan selain

pertanian?

Jawab:

Usaha pemerintah ialah dengan mencegah adanya monopoli swata

dan mengadaakan ketentuan-ketentuan tentang batas maksimum

dan minimum penguasaan kepemilikan tanah dan menjamin

kepastian hokum dan keadilan Hak Atas Tanah

15. Bagaimana kondisi masyarakat di Semarang setelah

adanya pelaksanaan redistribusi tanah?

Jawab:

Seharusnya dengan adanya redistribusi tanah. Masyarakat dapat

sejahtera karena dalam hal ini Negara bersama-sama dengan pihak

lain dalam hal ini adalah masyarakat dengan tujuan agar

masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola tanah tersebut

dan dapat hasil di pengelolaan tanah untuk mencukupi kebutuhan.

16. Bagaimanakah syarat-syarat petani yang mendapat

redistribusi tanah agar tepat sasaran dan agar tidak

menimbulkan kecemburuan dari petani lain?

Jawab:

Syarat petani yang bisa mendapat redistribusi tanah adalah para

petani yang memiliki lahan pertanian sempit (petani gurem) dan

terutama juga petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri.

Selain itu para petani yang mendapat redistribusi tanah diharuskan

membayar pajak BPHTB pada pemerintah. Dan agar redistribusi

tanah ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan dari

petani lain maka sebelum pemerintah memberikan redistribusi,

pemerintah harus meninjau dahulu kondisi-kondisi petani tersebut

apakah benar-benar memenuhi syarat dan layak mendapat

redistribusi tanah.

17. Bagaimanakah tata cara/proses hingga suatu tanah

milik seseorang diusahakan menjadi tanah untuk

kepentingan nasional sesuai asas gotong royong?

Jawab:

Saya kurang begitu paham dengan pertanyaan anda, tetapi yang

saya ketahui untuk kepentingan nasional disini adalah adanya

penyelenggaraan secara bersama-sama sehingga dapat mencapai

kemakmuran rakyat/dengan gotong royong.

Kalau berhubungan dengan yang anda tanyakan yakni tnah

seseorang diusahakan menjadi tanah bersama untuk kepentingan

nasional itu seseorang yang mempunyai ha katas tanah kemudian

mengajak masyarakat lain untuk mengerjakan secara bersama-

sama atau digarap tanah itu guna kesejahteraan bersama

18. Apakah sekarang asas gotong royong masih digunakan

di Indonesia ?

Jawab :

Masih, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pasal 11, 12, dan 13

UUPA.“Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian

didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan

nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong

royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain

menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria ( pasal

12 UUPA ).

19. Apa saja ketentuan batas minimum luas tanah yang

harus dimiliki oleh seorang petani?

Jawab :

Menurut pasal 8 UU No 56 Prp tahun 1960 luas minimum tanah

pertanian yang harus dimiliki oleh petani sekeluarga adalah 2

hektar dan inilah tujuan yang secara berangsur-angsur harus

diusahakan untuk dicapai.

20. Asas gotong royong dalam pertanian ini diatur dalam

pasal 13 yang mana ayat 3 menyatakan usaha-usaha

pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli

hanya dapat diselenggarakan UU. Apa maksudnya ?

Jawab :

Maksud dalam pasal tersebut yaitu adanya ketentuan-ketentuan

tentang batas maximum dan minimum penguasaan / pemilikan

tanah, agar tidak terjadi penumpukan penguasaan/ pemilikan tanah

di satu golongan mampu. Bahwa dalam asas ini menjelaskan

mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas

tidak diperkenankan karena hal-hal yang demikian itu merugikan

umum, sehingga perlu diatur UU.

21. Mengapa pemilikan dan penguasaan tanah yang

melampaui batas tidak diperkenankan ? Bagaimana jika ada

pihak yang memiliki tanah yang melampaui batas ?

Jawab :

Pemiliikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak

diperkenankan karena hal-hal itu dapat merugikan kepentingan

umum. Bagi pihak yang memiliki dan menguasai tanah yang

melampaui batas serta melebihi batas maksimum, maka akan

disita, tetapi akan diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi.

22. Dalam pelaksanaannya masih ada penumpukan

kepemilikan atas tanah, bagaimana jika dilihat dari segi

asas gotong royong ?

Jawab :

Penumpukan kepemilikan tanah tidak sesuai dengan asas gotong

royong, karena dalam hukum agraria telah ditentukan maksimum

dan minimumnya sehingga dapat mencapai suatu kemajuan dan

jaminan sosial serta dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan

hak atas tanah.

23. Bagaimana dengan asas gotong royong dalam suatu

masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah ?

Jawab :

Bagi masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah maka akan

diberi lahan garapan 2 hektar untuk daerah tertentu, sedangkan di

wilayah-wilayah lain mungkin tidak diterapkan karena lahan

garapan masih dikuasai orang-orang kaya.

24. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan garapan, di

Semarang diberikan sawah 2 hektar, apakah selain di

Semarang ada dan bagaimana penanganannya?

Jawab :

Mungkin di daerah selain Semarang ada, tetapi tidak semua daerah

karena tiap daerah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri.

Kebanyakan di daerah-daerah lain bagi petani yang tidak

mempunyai lahan garapan akan menjadi buruh penggarapa sawah

milik orang lain, dan hampir di seluruh wilayah, lahan-lahan

pertanian telah diubah menjadi perumahan / daerah industri.

25. Apakah asas gotong royong ini masih mampu diimplementasikan dengan baik

dikalangan masyarakat tani?

Jawab :

Asas gotong royong ini merupakan asas yang mendasari terbentuknya UUPA.

Maksud dari asas ini adalah segala usaha bersama dalam lapangan agrarian oleh

negara dan rakyat dalam lapangan agrarian. Menurut saya asas ini masih mampu

diimplementasikan dengan baik oleh penduduk desa khususnya masyarakat tani.

Contohnya : dengan adanya Koperasi Unit Desa Desa (KUD). Dengan adanya KUD

masalah bertani lebih terbantu, maka asa gotong royong ini masih dilakukan. Hal ini

juga terlihat oleh pemerintah Indonesia yang memberikan penyuluhan kepada

masyarakat tani tentang cara pembibitan/pemilihan dan bertani yang baik.

Evaluasi :

Jawaban atas pertanyaan diatas sudah baik dan benar.

26. Kelompok anda berkata bahwa harus ada pembagian yang adil dan merata apa

maksudnya?lantas bagaimana anda menanggapi Apartemen mewah yang

dikelola, lantas UUPA masih layak dengan peerkembangan zaman?

Jawab :

Meneurut pendapat saya pemerintah sudah menerapkan adanya pembagian tanah yang

bersifat adil dan merata dalam UUPA. Maksudnya menjamin pemilikan tanah secara

adil dan merata kepada WNI asli maupun keturunan. Pendapat saya menanggapi

apartemen mewah yang banyak sekarang didirikan di Indonesia, memang kebijakan

pemerintah sekarang lebih berpihak pada golongan elit daripada golongan bawah

(rakyat) hal itu dilihat dari didirikannya Real eslate mewah yang memakan lahan

berhektar-hektar, dan itu bentuk penanaman modal asing, bukan berarti lahan dijual

tapi pemerintah hanya meberi izin mendirikan bangunan saja. Dalam masalah ini

terlihat pemerintah lebih mengedepankan golongan elite daripada rakyat.

Evaluasi :

Pembagian yang adil dan merata, maksudnya adalah bahwa pemerintah menjamin

kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk itu pemerintah menentukan

batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah untuk menghindari penguasaan

tanah pada satu golongan kuat (monopoli). Ketentuan batas minimum dan maksimum

ini diatur dalam UU No 56 Prp Tahun 1960. Menurut Pasal 8 UU No 56 Prp Tahun

1960, luas minimal tanah pertanian yang harus dimiliki oleh petani sekeluarga adalah

2 hektar, dan inilah tujuan yang secara berangsur-angsur harus diusahakan untuk

dicapai.

Mengenai pembangunan apartemen menurut saya hal tersebut merupakan kebijakan

pemerintah yang lebih menguntungkan golongan elite. Selain itu kebijakan tersebut

juga bertentangan dengan krakteristik asli bangsa indonesi yang pada dasarnya

merupakan bangsa agraris, pembangunan apartemen tersebut sebagian besar juga

merupakan usaha dari orang asing sehingga kurang begitu menguntungkan bagi warga

negara indinesia asli.

27. Bagaimana dengan tanah perkebunan? Apakah ada pengaturan tersendiri

menurut asas gotong royong?

Jawab :

Menurut saya ada pengaturan tentang perkebunan dalam UUPA yang mengandung

asas gotong royong perkebunan itu termasuk dalam lapangan agraris. Pengaturan

tersendiri menurut asas gotong royong belum diketahui.

Evaluasi :

Hukum agraria merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan manusia denagn

tanah termasuk lahan pertanian dan perkebunan. Jadi perkebunan merupakan kajian

dalam hukum agraria. Pengertian perkebunan sendiri sama dengan pertanian, dengan

demikian perkebunan juga diatur dalam UUPA. Mengenai penerapan asas gotong

royong dalam bidang perkebunan hampir sama dengan pengelolaan lahan pertanian,

yaitu diusahan secara bersama untuk kepentingan bersama dalam rangka kepentingan

nasional. Sebagai contoh yaitu di masyarakat desa dalam mengelola lahan perkebunan

dilakukan secara bersama dengan sistem bagi hasil.

28. Apa landasan hokum asas gotong royong dalam

mengusahakan tanah pertanian? Jelaskan!

Jawab:

Landasannya yaitu pasal 12 dan 13 (1,2,3,4) UUPA

a. Pasal 12 berbunyi: “bahwa segala usaha bersama dalam

lapangan agrarian didasrkan atas kepentingan bersama dalam

rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi/dalam

bentuk-bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-

sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama

dalam lapangan agrarian.”

b. Pasal 13 (1,2,3) berbunyi: ayat (1)“pemerintah berusaha agar

supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur

sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan

kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud pasal 2 ayat (3)

serta menjamin bagi setiap warga Negara indonesia derajat

hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi

dirinya sendiri maupun keluarganya.

Ayat (2): pemerintah mencegah adanya usaha-usaha

dalam lapangan agrarian dari organisasi-organisasi dan

perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Ayat (3): usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agrarian

yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan

undang-undang.

Ayat (4): pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian

dan jaminan social, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-

usaha di lapangan agrarian.

29. Apakah progam nyata pemerintah yang merupakan

tindakan pemerintah dalam mengimplementasikan sa

gotong royong dalam mengusahakan tanah pertanian?

Jawab:

Implementasi dari asas ini di bidang agrarian yaitu dengan

mendirikan Bulog yang mana dijadikan basis dari hasil agrarian para

petani-petani di Indonesia yang merupakn bentuk gotong royong

hasil pertanian para petani yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan beras nasional. Dengan didirikan Bulog ini mencegah

terjadinnya monopoli beras oleh pihak swasta sehingga dapat

menciptakan kesejahteraan masyarakat.

30. Apakah penerapan batas minimum luas tanah yang

dimiliki seorang petani benar-benar ada dalam prakteknya?

Dan apabila petani mempunyai tanah kurang dari batas

minimum apa tindakan pemerintah?

Jawab:

Hal ini terdapat dalam kasus di kota Semarang, dalmam

mengusahakan tanah petanian ini dijelaskan bahwa rakyat

(masyarakatnya) banyak yang tidak mempunyai batas minimum

luas tanah, oleh karena itu tindakan pemerintahnya memberikan

kebijakan yang isisnya itu memberi rakyat/ petani yang tidak

mempunyai batas minimum tanah, berupa tanah yang merupakan

milik pemerintah untuk dapat dikelola atau diolah oleh rakyat yang

bersangkutan. Jadi rakyatnya bias mempunyai tanah seluas batas

minimum luas tanah.

31. Apakah ketentuan-ketentuan batas maximum dan

minimum pemilikan tanah itu sudah efektif diterapkan

kepada masyarakat pada umumnya?

Jawab:

Menrut saya belum efektif yang batas minimum adalah 2 Ha, hal ini

dikarenakan kenyataannya masih banyak warga yang belum

mempunyai tanah minimal seluas itu alasan yang lain yaitu karena

wilayah tanah di Indonesia semakin lama semakin sempit dan tidak

memungkinkan setiap petani mempunyai luas tanah @ 2 ha.

Sedangkan batas maximum pemilik tanah rakyat dimungkinkan

sudah efektif karena rakyat dalam mengelola tanahnya dibatasi

oleh pemerintah, hal ini dikaranakan untuk menjaga hak yang

dimilki oleh rakyat lai agar tidak melanggar rakyat lain.

32. Apakah penerapan batas minimum luas tanah yang

dimilki seorang petani benar-benar ada didalam prakteknya?

Jawab:

Menurut saya dalm prakteknya mungkin benar-benar ada terjadi di

wilayah-wilayah yang tanah pertaniannya terhitung luas namun jika

lahannya sempit, prakteknya tidak akan terlaksana dengan

sempurna, karena terhadang/terkendala oleh luas tanah yang

tersedia.

33. Apakah menurut kelompok anda asas ini telah berjalan

lancer? Jelaskan beserta alasannya!

Jawab:

Sudah, dapat dilihat dari banyaknya usaha-usaha dibidang

pertaniannya sudah diselenggarakan untuk kepentingan nasional

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

34. Bagaimana upaya pemerintah kepada para petani yang

tanahnya kurang dari 2 ha atau tidak memilki tanah?

Apakah upaya itu sudah tercapai?

Jawab:

Tindakan pemerintahnya memberikan kebijakan yang isisnya itu

memberi rakyat/ petani yang tidak mempunyai batas minimum

tanah, berupa tanah yang merupakan milik pemerintah untuk dapat

dikelola atau diolah oleh rakyat yang bersangkutan. Jadi rakyatnya

bias mempunyai tanah seluas batas minimum luas tanah.

35. Adanya penetapan batas maximum dan minimum

pemilikan sudahkah diimplementasikan dengan baik di

masyarakat alasan dan beri contoh?

Jawab:

Menurut saya belum efektif yang batas minimum adalah 2 Ha, hal

ini dikarenakan kenyataannya masih banyak warga yang belum

mempunyai tanah minimal seluas itu alasan yang lain yaitu karena

wilayah tanah di Indonesia semakin lama semakin sempit dan tidak

memungkinkan setiap petani mempunyai luas tanah @ 2 ha.

Sedangkan batas maximum pemilik tanah rakyat dimungkinkan

sudah efektif karena rakyat dalam mengelola tanahnya dibatasi

oleh pemerintah, hal ini dikaranakan untuk menjaga hak yang

dimilki oleh rakyat lai agar tidak melanggar rakyat lain.

Contoh batas minimum yaitu di semarang seangkan batas

maximum contohnya pembatasan tanah dipinggir jalan yang mana

dalam pemakain tanahnya tidak boleh semena-mena karena ada

aturannya yaitu menyisakan sebagian tanahnya yang jika diminta

untuk kepentingan bersama harus diberikan dengan ikhlas.

36. Adanya petani yang tidak memiliki tanah ini

bertentangan dengan syarat kepemilikian minimum tanah

yaitu 2 ha. Ini berarti belum ada jaminan untuk warga

Negara bagaimanakah peanan pemerintah menurut

kelompok anda untuk mengatasinnya?

Jawab:

Tindakan pemerintahnya memberikan kebijakan yang isisnya itu

memberi rakyat/ petani yang tidak mempunyai batas minimum

tanah, berupa tanah yang merupakan milik pemerintah untuk dapat

dikelola atau diolah oleh rakyat yang bersangkutan. Jadi rakyatnya

bias mempunyai tanah seluas batas minimum luas tanah.

37. Apakah benar asas gotong royong sudah berjalan sebagaimana mestinya?

Apakah itu merata?

Jawab:

Dari segi pemerintahan sendiri mungkin berusaha untuk menerapkan asas gotong

royong ini semaksimal mungkin. Namun dalam implementasinya asas ini banyak

mengalami kendala-kendala bahkan mungkin tidak terjadi adanya pemerataan antara

daerah yang satu dengan yang lain dikarenakan wilayah Indonesia yang terbilang luas

dan berbeda keadaan geografisnya. Kurang maksimalnya penerapan asas ini di

Indonesia sendiri dipacu karena akibat kurangnya pantauan dari pemerintah terhadap

keberjalanan asas ini sehingga terkadang terdapat penyelewengan asas gotong royong.

Kurang kuatnya asas ini dalam mengusahakan tanah pertanian membuat kemerataan

dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dirasakan maksimal sehingga

keberjalanannya sendiri dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik.

38. Apakah asas gotong royong masih diberlakukan di Indonesia? Apakah

implementasinya ditetapkan di seluruh Indonesia?

Jawab:

Asas gotong royong ini sebenarnya masih diberlakukan di Indonesia meskipun dalam

penerapannya asas ini kurang mampu dilaksanakan secara maksimal. Untuk

implementasinya sendiri sebenarnya diperuntukkan untuk seluruh wilayah Indonesia,

tinggal bagaimana potensi daerah dan penerapan di daerah tersebut apakah digunakan

secara maksimal atau bahkan tidak digunakan.

39. Adanya asas ini mencegah adanya monopoli terhadap tanah-tanah pertanian,

dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan

sosial, termasuk dalam usaha-usaha di lapangan Agraria!

Jawab:

Ya, saya setuju namun untuk hasilnya sendiri belum dapat dipastikan setiap daerah

mampu memberikan hasil seperti yang anda terangkan.

40. Dalam asas ini juga mengandung pemahaman bahwa tanah pertanian harus

dikerjakan secara baik atau arif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara

yang beersifat pemerasan?

Jawab:

Ya, saya juga setuju namun kembal lagi bahwa setiap yang diimplementasikan dalam

daerah-daerah memiliki perbedaan-perbedaan tergantung bagaimana penerapannya.