fakultas hukum universitas sebelas maret … · dalam ilmu hukum pada fakultas hukum universitas...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT

DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM,

TANGGAL 27 JULI 2010)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

HANA PRABAWATI

NIM. E.1107028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user ii


commit to user iii


commit to user iv

PERNYATAAN

Nama :Hana Prabawati

NIM :E1107028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum(skripsi)berjudul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, TANGGAL 27 JULI 2010) adalah betul-betul karya sendiri.Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum(skripsi)ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2011

Yang membuat pernyataan

Hana Prabawati

NIM.E1107028


commit to user v

ABSTRAK Hana Prabawati,E1107028, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM,TANGGAL 27 JULI 2010). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,2011.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan berupa tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan preskriptif.. Jenis data yang dipergunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara kasus mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa dalam peradilan pidana, Penuntutan dari Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa dimana didalam diri terdakwa masih terkait dengan peradilan yang masih berkekuatan hukum tetap, masih terikat dengan putusan Badan Peradilan lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi. Meskipun terhadap diri terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, namun demikian terhadap diri terdakwa meskipun terbukti,akan tetapi tidak dijatuhi pidana. Tetapi Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini yaitu bahwa penuntutan tidak dapat diterima.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah agar penegakan hukum pidana baik

dalam pidana materiil maupun dalam penerapan pidana formil dapat dilakukan oleh para Penegak Hukum dengan baik, dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun tingkat persidangan dipengadilan. Kata kunci :penuntutan tidak dapat diterima.


commit to user vi

ABSTRACT Hana Prabawati, E1107028, JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT OF EAST JAKARTA COURT IN THE FORM OF GENERAL PROSECUTOR DEMAND CANNOT BE ACCEPTED (A CASE STUDY ON HOUSE OWNERSHIP CASE OF TWO WARRIOR WIDAWS ON VERDICT NUMBER 256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, ON JULY 27TH,2010). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, 2011.

This research aim is knowing how consideration of The Judges in East Jakarta Court in

giving verdict in the form of General Prosecutor demand cannot be accepted. According from the type, this research is a doctrinal legal research. The research applied

the perspective approach and used secondary data, which are library materials including books, literature, laws and regulations, legal documents research result in the form of reports and some other resources related to this research. The collected data were analyzed by a case study on consideration of The Judges in giving verdict in the form of General Prosecutor demand cannot be accepted.

Based on the research result and discussion, can be conclude that in criminal judicature, demand of the General Prosecutor to the defendant where in the defendant itself relate to the judicature that has fixed juridical power, still tied on the verdict of other Judicature Institution, which is State Administration Court, that has no fixed juridical power and still in cassation investigation. Although in the defendant itself proved the chapter in laws and regulations that was arraigned, the defendant is not given criminal punishment. The Judges give verdict to this case as General Prosecutor demand cannot be accepted.

This research is useful in handling of material criminal case and formal criminal case can be well done by the officers who deal with justice, from the investigation, demanding, and the justification in the court. Keywords: demand cannot be accepted.


commit to user vii

MOTTO

Karena itu Aku berkata kepadamu : apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah

menerimanya, maka hal itu akan diberkan kepadamu. ( Markus 11:24).

Ketekunan mahal harganya.Tak banyak orang yang bisa menjalaninya.begitupun dengan kemuliaan dan harga

diri.tak banyak orang yang menyadari bahwa kedua hal itu tak berasal dari apa yang kita sandang hari ini.

Ketekunan adalah titian jalan panjang yang licin berliku.

Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktuNya.

“ Di dalam Kesederhanaan terletak Kebesaran “


commit to user viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia, berkat dan kasih yang telah diberikan-Nya;

2. Ayahanda Djumadi.,S.H dan Ibunda Dra. Enny Dianawati, S.E yang telah memberikan doa, semangat dan

kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis;

3. Adikku Magdalena Wibawati yang selalu menyemangati penulis;

4. My Lovely Qnoy (Wahyu) Ardiyatmoko terimakasih atas dukungan, serta semangat kepada penulis dalam

penyelesaian skripsi ini;

5. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini

(sisca,mitha,ristya);

6. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007;

7. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk

menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.


commit to user ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyeleseikan penulisan hukum ini dengan

judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAKARTA TIMUR BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT

DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH DUA JANDA

PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 256.Pid.B/2010/PN.JKT.TIM,TANGGAL

27 JULI 2010)” , penulisan hukum ini merupakan syarat untuk memperoleh derajat

sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari

berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada :

1. Bapak Moh Yamin, S.H,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi

izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Bambang Santoso, S.H,M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi

tersusunnya skripsi ini.

4. Ibu Rahayu Subekti,S.H,M.Hum selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna

bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

5. Bapak Harjono,S.H,M.H selaku ketua program Non Reguler Fakultas Hukum UNS.

6. Unit PPH yang banyak membantu penulis dalam konsultasi judul skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapakku dan Ibuku tercinta yang selalu menjadi penyemangat, motivator utama didalam

hidupku untuk menjalani kehidupan ini, terima kasih untuk doa,nasehat,cinta dan kasih

sayangnya yang luar biasa untuk aku.

9. Adikku tercinta Magdalena Wibawati yang selalu menyayangiku dan menyemangatiku.


commit to user x

10. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih doa,

semangat dan motivasinya.

11. Mas Qnoy (Wahyu) Ardiyatmoko pacarku tercinta yang selalu memberi semangat, dan

menjadi motivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku yang kusayang Sisca, Mitha, Ristya yang selalu membuat hari hari

kuliahku berwarna, terima kasih atas semangat, solidaritas, dan kekompakannya dalam suka

duka selama ini.

13. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 senang bisa mengenal kalian semuanya dalam

suka maupun duka.

14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,terima kasih atas bantuannya.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita

semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

HANA PRABAWATI


commit to user xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................................ iv

ABSTRAK ......................................................................................................................... v

MOTTO ………………………………………………………………………………….. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………………………... viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 5

E. Metode Penelitian ........................................................................................ 6

F. Sistematika Penulisan Hukum ..................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. .......................................................................................................... Kerangk

a Teori ................................................................................................... 11

1. ..................................................................................................... Tinjauan

Tentang Pembuktian ............................................................................. 11

a). ............................................................................................... Teori

Tentang Pembuktian ....................................................................... 11

b). ............................................................................................... Macam-

Macam Alat Bukti .......................................................................... 15

2. ..................................................................................................... Tinjauan

Tentang Penuntutan .............................................................................. 17

a). Pengertian Penuntutan ..................................................................... 17


commit to user xii

b). Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum ............................................ 18

c). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum ………………………….. 19

3. ..................................................................................................... Tinjauan

Tentang Putusan Hakim ....................................................................... 21

a). Pengertian Putusan Hakim ………………………………………. 21

b). Jenis-Jenis Putusan ……………………………………………… 22

c). Formalitas Yang Harus Dipenuhi Dalam Putusan Hakim ………. 24

4. ..................................................................................................... Tinjauan

Tentang Putusan Bebas ........................................................................ 26

a) ................................................................................................ Pengerti

an Putusan Bebas ............................................................................ 26

b) ................................................................................................ Macam-

Macam Putusan Bebas .................................................................... 26

c) ................................................................................................ Putusan

Bebas Ditinjau Dari Asas Pembuktian ………………….. ............. 28

B. ........................................................................................................... Kerangk

a Pemikiran................................................................................................. 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ........................................................................................................... P

ertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam

Menjatuhkan Putusan Berupa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat

Diterima Dalam Perkara Kepemilikan Rumah Dua Janda Pahlawan…….. 32

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ..................................................................................................... 53

B. Saran-Saran ................................................................................................. 54

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran .............................................................................. 30


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, demikianlah penegasan yang terdapat

dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana

digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara

dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara

hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.”

Negara hukum atau “Rule of Law” dalam arti menurut konsepsi

dewasa ini mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti :

Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan

Negara/pemerintahan dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interprestasi

atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya

serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan.

Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan

kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

yang bersumber pada Pancasila agar masyarakat menghayati hak dan

kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak

hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya

hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai

dengan Undang-Undang Dasar 1945.


commit to user

2

Hukum seyogyanya harus berperan di segala bidang kehidupan, baik

dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam

kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya

keamanan, dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menghendaki agar hukum

ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa

terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh

penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Penegakan hukum itu sendiri adalah sebagai upaya untuk menegakkan

norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas

hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif

masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin

kemerdekaan Hak Asasi Manusia karena merupakan hak dasar yang secara

kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu harus

dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,

atau dirampas oleh siapapun.

Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses

peyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan

sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim

sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang

untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi

keadilan demi tetap tegaknya hukum.

Terhadap putusan pengadilan yang tidak memuaskan terdakwa atau

penuntut umum, maka dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak

terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang

berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk

mengajukan permohonan Peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang.


commit to user

3

Indonesia sebagai negara hukum. Berbagai upaya hukum tersebut

diadakan untuk menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Karena hakim adalah manusia biasa yang dapat

melakukan kesalahan dan juga kekhilafan.

Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan

dan pembagian kekuasaan dalam negara, serta pemerintahan berdasarkan

hukum tersebut harus dijamin dalam suatu konstitusi. Selain itu, konstitusi

tersebut harus pula menjamin kemerdekaan warga negara untuk mengeluarkan

pikiran dengan lisan maupun tulisan, menjamin kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, dan sebagainya, dengan kata lain harus menjamin kehidupan

berdemokrasi. Untuk itu semua harus ada lembaga yang bertugas menegakkan

konstitusi, demokrasi dan hukum, yaitu :lembaga kekuasaan kehakiman.

Menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman

menurut Undang-Undang.

Upaya hukum dapat dilakukan terdakwa maupun penuntut umum

terhadap putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan mengajukan

banding, kecuali terhadap putusan bebas. Apabila terdakwa maupun jaksa

penuntut umum tidak menerima putusan Pengadilan Negeri, maka dapat

mengajukan banding. Upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya

hukum biasa, yang diatur dalam KUHAP Bab XVII. Upaya hukum yang

dapat ditempuh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali. Upaya hukum Peninjauan

kembali merupakan upaya hukum luar biasa, karena sebenarnya lembaga ini

bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum

menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap

(gezag van gewijsde) tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum itu disebut

neb is in idem, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus

yang sama antara 2 pihak yang sama.


commit to user

4

Dengan berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal

tersebut diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan

kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang

berbentuk penulisan hukum dengan judul : “ANALISIS YURIDIS

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

BERUPA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT

DITERIMA (STUDI KASUS PERKARA KEPEMILIKAN RUMAH

DUA JANDA PAHLAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR

256/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, TANGGAL 27 JULI 2010)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga

tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan

hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah pertimbangan

hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan berupa

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh

peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif. yaitu untuk mengetahui secara jelas mengenai konstruksi

hukum pembuktian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam

menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat

diterima.

2. Tujuan subjektif


commit to user

5

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan

penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis

guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman

aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam konstruksi hukum

pembuktian hakim.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat

memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada

umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat

yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang

diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara pada

khususnya.

b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya

ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

b. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan


commit to user

6

dengan pengaturan sistem penuntutan terhadap putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur berupa tuntutan penuntut umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan

baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga

penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa

maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat

signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari

hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun

metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk

jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu

penampilan yang sistematis menyangkut aturan yang mengatur kategori

sah tentang undang-undang tertentu, meneliti hubungan antara aturan,

serta meneliti bahan pustaka atau sumber data sekunder, yang terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat preskriptif.

Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,

2006: 22)


commit to user

7

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan., yaitu

adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus

(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Dari kelima

pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum

yang penulis angkat adalah pendekatan kasus..

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data

sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan

oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan -

bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan

perundang - undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang

diteliti. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif,

maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data

primer lebih bersifat sebagai penunjang.

5. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif

adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan

yang dapat berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip dan literatur yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV.


commit to user

8

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

3) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

4) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

5) Putusan Nomor : 256/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti :

1) Buku-buku.

2) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam

penelitian ini.

3) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini

4) Internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan

data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan

perundang- undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan

ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

7. Teknik Analisis Data

Pada tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber

penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat mengetahui

konstruksi hukum pembuktian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur

dalam menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat

diterima dan mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh penuntut

umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud

metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat


commit to user

9

khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion (Peter Marzuki, 2006: 47). Di dalam logika silogistik untuk

penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum

sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut

Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika

deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang

bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim,

2008: 249).

F. Sistimatika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam

sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang

pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta

mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam

penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan

Tentang Pembuktian. Kedua, Tinjauan Tentang Penuntutan. Ketiga,

Tinjauan Tentang Putusan Hakim. Keempat, Tinjauan Umum

Tentang Putusan Bebas. Pembahasan yang kedua adalah mengenai

kerangka pemikiran.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


commit to user

10

Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang

telah ditentukan sebelumnya: mengetahui konstruksi hukum

pembuktian hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam

menjatuhkan putusan berupa tuntutan penuntut umum tidak dapat

diterima dan mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh penuntut

umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

BAB IV :PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang

simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas

permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1). Teori Tentang Pembuktian

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan

khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam

pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan

juga sekelumit Hukum Acara Pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas

Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999.

Dalam hal pembuktian Undang-undang ini menerapkan

pembuktian terbalik, sebagaimana ternyata dalam penjelasannya.

Sistem ini tidak sama dengan hukum pembuktian dalam KUHAP.

Dikatakan dalam memori penjelasan, bahwa undang-undang ini

juga menerapkan pembuktian yang terbalik, yang bersifat terbatas

atau berimbang. Adapun teori atau sistem pembuktian adalah

sebagai berikut:

a) Teori Tradisionil

B. Bosch-Kemper, menyebutkan ada beberapa teori

tentang pembuktian yang tradisionil tentang Teori Pembuktian,

yakni:

(1) Teori Negatief

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh

menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan

dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR,

sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada

dasarnya ialah:

(a) Keharusan adanya keyakinan hukum, dan keyakinan itu

didasarkan kepada:

(b) Alat-alat bukti yang sah.


commit to user

12

(2) Teori Positief

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh

menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum

yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti

minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan

menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari

ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum;

ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut

oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal

183 KUHAP. Pasal 183 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

(3) Teori bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan

hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan

tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-

alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh

pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR

maupun sistem KUHAP.

b) Teori Modern

(1) Teori pembuktian dengan keyakinan belaka

(bloot gemoedelikje overtuiging, atau conviction intime)

Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan

tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya

kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat

bersifat subjektif. Menurut aliran ini sudah dianggap cukup

bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas

keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.


commit to user

13

Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka

dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah

terbukti. Karena aliran itu, aliran ini disebut convention

intime atau bloote gemoedelijke overtuiging. Dasar

pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika

dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise

minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan

logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada

alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan.

(2) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

(positief wettelijke bewijstheorie)

Aliran sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif, atau disebut juga positief wettelijke

bewijstheorie. Dalam teori ini, undang-undang menetapkan

alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan

cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta

kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa.

Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang

sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus

menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim

mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti

itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara

mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim

berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka

dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang

terbukti atau tidaknya sesuatu hal.

(3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif

(negatief wettelijke bewijstheorie) dan Teori keyakinan atas

alasan logis (beredeneerde vertuging atau conviction

raisonnee)


commit to user

14

Kedua teori pembuktian ini mempunyai persamaan

dalam hal hakim harus diwajibkan menghukum orang,

apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan

terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus

disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas

suatu rangkaian buah pemikiran (logika).

Perbedaannya dalam hal pada teori pembuktian

menurut undang-Undang secara negatif menghendaki

alasan-alasan yang disebutkan oleh Undang-undang sebagai

alat bukti.tidak memperbolehkan menggunakan alat bukti

lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan tentang

mempergunakan alat bukti,hakim terikat pada ketentuan

undang-undang

(4) Teori pembuktian negatif menurut undang-undang

(negatief wettelijk overtuiging)

KUHAP maupun HIR menganut teori yang mana,

yaitu teori negatif menurut undang-undang. Kedua-duanya

memiliki persamaan dalam sistem dan cara menggunakan

alat-alat baukti, yakni teori pembuktian negatif menurut

undang-undang. Hal itu ternyata pada Pasal 183 KUHAP

(sama dengan Pasal 294 ayat (1) HIR). Pasal 183 KUHAP

berbunyi :

Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi :

Tiada seorang pun boleh dihukum mati, kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar terjadi perbuatan yang dapat


commit to user

15

dihukum dan bahwa orang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.

2). Alat-alat bukti

Alat-alat bukti, disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah :

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan

di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak

cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan

yang didakwakan padanya (Unnus Testis Nullus Testis) dan saksi harus

memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami

sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (Testimonium De

Auditu). Syarat menjadi saksi :

(1) Syarat objektif saksi

(a) Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin

(b) Posisi berubah akalnya

(c) Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah /

perkawinan dengan terdakwa

(2) Syarat subjektif saksi

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan

melihat, mendengar, merasakan sendiri.

(3) Syarat formil

Saksi harus disumpah menurut agamanya

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli berdasarkan pengertian dalam Pasal 186

KUHAP dipakai sebagai acuan dalam menyatakan terdakwa bersalah

atau tidak, dimana ia harus memberikan pendapat yang didasarkan atas

keilmuan dan keahlian khusus mengenai suatu hal untuk kepentingan

pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk :


commit to user

16

(1) Tertulis, dalam hal ini ada pendapat yang bukan dari keterangan

hali, tetapi alat bukti surat

(2) Lisan, contohnya visum et repertum adalah untuk peristiwa pada

waktu itu (orang/korban penganiayaan)

c) Surat-surat

Yang dimaksud surat sebagai alat bukti pada Pasal 187 KUHAP adalah

:

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum/yang dibuat dihadapannya.

(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal/keadaan.

(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenal suatu hal/keadaan yang diminta

secara resmi daripadanya.

(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan

isi dari alat bukti yang lain.

d) Petunjuk

Pengertian petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHAP adalah :

(1) Perbuatan kejadian/keadaan yang karena persesuainnya baik antara

yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya.

(2) Pasal 188 ayat (2) mengemukakan bahwa petunjuk hanya dapat

diperoleh dari :

(a) Keterangan saksi

(b) Surat


commit to user

17

(c) Keterangan terdakwa

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk

dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan

keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 KUHAP adalah apa yang

terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan,

ketahui/alami sendiri.

b. Tinjauan Tentang Penuntutan

1). Pengertian Penuntutan

Penuntutan secara gramatika yaitu menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, dikemukakan bahwa penuntutan berasal dari kata tuntut yang

berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi);

menagih; menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu

ke Pengadilan; berusaha keras untuk mendapat (tujuan atau sesuatu);

berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dan sebagainya);

sesuatu (tujuan dan sebagainya). Sedangkan pengertian penuntutan secara

yuridis, yaitu menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu: “Tindakan penuntut

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan”. Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar

terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah

pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. Lama kelamaan

sistem ini ini menunjukan kekurangan- kekurangan yang menyolok.

Penuntutan secara terbuka (accusatory murni), dengan sendirinya

telah menyebabkan penunututan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit,


commit to user

18

sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya,

semua hal yang memberatkan diri penuntut umum, sehingga akan

memperoleh kesempatan untuk menghilangakan sebanyak mungkin bukti-

bukti atas kesalahannya. Sifat perdata dari penuntutan tersebut

menyebabkan pula bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak

dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan

dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari

tuntutannya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas

alasan inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap

pembinaan peradilan yang baik telah dan menyerahkan kepada suatu

badan Negara.

2). Pengertian jaksa dan penuntut umum

Di dalam KUHAP dibedakan pengertian jaksa di dalam pengertian

umum dan penuntut umum di dalam pengertian jaksa yang sementara

menuntut suatu perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP

jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,

yaitu sebagai berikut:

a) Pengertian Jaksa Menurut pengertian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP,

yang dimaksud dengan jaksa ialah, pejabat yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Sesuai dengan pengertian diatas, maka yang menjadi

kewenangan Jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).

b) Pengertian Penuntut Umum Menurut pengertian Pasal 1 angka 6 huruf

b KUHAP, yang dimaksud dengan penuntut umum ialah jaksa yang

diberi wewenang oleh undang–undang ini untuk melakukan

penuntutan dan melaksanankan penetapan hakim.


commit to user

19

3). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Apabila antara Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP dikaitkan dengan

Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP maka dapat disimpulkan tugas jaksa

adalah sebagai berikut :

a) Sebagai Penuntut Umum.

(1) Melakukan Penuntutan.

(2) Melaksanakan penetapan pengadilan.

b) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan

hukum tetap ( eksekutor ).

Di dalam Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini dalam

Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik

Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan

adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai

wewenang :

a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik

atau penyidik pembantu.

b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4)

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan

dari penyidik.

c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau

penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah

perkaranya dilimpahkan kepada penyidik.

d) Membuat surat dakwaan.


commit to user

20

e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.

f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang

telah ditentukan.

g) Melakukan penuntutan.

h) Menutup perkara demi kepentingan umum.

i) Mengadakan “tindakan lain“ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.

j) Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan, bahwa yang

dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas

tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas

wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang

melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu

delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan

yang berwenang mengadili.

Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera

mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib

memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah

lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum

lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik

disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan

dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah

harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum

(Pasal 138 KUHAP).

Mengenai kebijakan penuntut, maka penuntut umum yang

menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau

belum, hal ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal


commit to user

21

ini diatur di dalam Pasal 139 KUHAP. Setelah Penuntut Umum menerima

kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera

menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk

dapat atau tidak diadakan penuntutan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP

dinyatakan, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan

dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya segera

membuat surat dakwaan.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum diketahui bahwa

perkara tersebut tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan,

maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal

140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan

kepada tersangka, dan apabila ia ditahan, maka ia wajib disampaikan

kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah

tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP).

Hal ini biasa disebut dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

c. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang

dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau

kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan

semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula

yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil

akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. ( Evi Hartanti, 2006:

52)

Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11

KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini.


commit to user

22

Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat

mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang

bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai,

maka ditempuh dengan dua cara :

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.

b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan,

yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi

terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan

pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar

penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. (

M.Yahya Harahap, 2005: 347)

2. Jenis Putusan

Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, antara lain

a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi

setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum

membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum

terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi

( tangkisan ). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa

Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi ( wewenang ) baik

secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat

sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan

bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili ( Pasal 156

ayat (2) KUHAP ).

b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat,


commit to user

23

kurang jelas dan tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang

batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu

Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984

tanggal 6 Juni yang menyatakan : “Dakwaan tidak cermat, kurang

jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.”

c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat

diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut

umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :

1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik

aduan, tidak ada;

2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah

pernah diadili ( ne bis in idem ); dan

3) Hak untut penuntutan telah hilang karena daluwarsa

( verjaring )

d. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala

tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan tersebut bukan tindak pidana, maka terdakwa diputus

lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 191 ayat (2) KUHAP ).

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan

karena :

1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan

tindak pidana,

2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan

terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut

antara lain :

(a) tidak mampu bertanggung jawab ( Pasal 44 KUHP )


commit to user

24

(b) melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht

( Pasal 48 KUHP )

(c) adanya pembelaan terdakwa ( Pasal 49 KUHP )

(d) adanya ketentuan Undang-Undang ( Pasal 50 KUHP )

(e) adanya perintah jabatan ( Pasal 51 KUHP )

e. Putusan Bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa

dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ( Pasal 191 ayat (1)

KUHAP )

Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran

yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan “ perbuatan yang

didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan ” adalah

tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan

hukum acara pidana.

f. Putusan pemidanaan pada terdakwa

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan padanya ( Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim dalam

hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan

memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.

B. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik

terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak pidana lainnya

bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan

tersebut sedikitnya 10 ( sepuluh ) buah elemen harus terpenuhi. Dan menurut


commit to user

25

ayat (2) pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang

tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum ( “van rechtswege

nietig ” ).

Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau

tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan

terdakwa ;

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara

diperiksa oleh hakim tunggal ;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan

;

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang

memutus dan nama panitera. ( Lilik Mulyadi, 2000: 147-148 )


commit to user

26

1. Tinjauan Tentang Putusan Bebas

a. Pengertian dan Landasan Hukum Putusan Bebas ( vrijspraak )

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat ( 1) KUHAP yang

berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Dari ketentuan tersebut diatas, berarti putusan bebas ditinjau

dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim

tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara

negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan,

tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak

yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain

itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum

pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa

hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan

Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang

terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah. ( M.Yahya Harahap, 2005: 348 )

b. Macam-macam Putusan Bebas ( vrijspraak )

Dalam praktek peradilan, bentuk-bentuk putusan bebas

( vrijspraak ) adalah sebagai berikut :

a. Putusan bebas Murni ( de “zuivere vrijspraak” )

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim

mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang

didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti (Rd.

Achmad S. Soemadipradja. 1981:89 ).

b. Putusan Bebas Tidak Murni ( de “onzuivere vrijspraak” )


commit to user

27

Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal

batalnya tuduhan secara terselubung atau “pembebasan” yang

menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada

ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan. (

Rd. Achmad S. Soemadipradja. 1981: 89 ).

Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung,

dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik

dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-

undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut

tidak terbukti ( Oemar Seno Adjie, 1989: 167 ).

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai

berikut :

1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru

terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat

dakwaan.

2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui

batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan

sebagainya ( Oemar Seno Adjie, 1989: 164 ).

c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya ( de

”vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen”),

Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan

kegunaannya adalah pembebasan yang didasarkan atas

pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang

sudah pasti tidak akan ada hasilnya. ( Rd. Achmad S.

Soemadipradja, 1981: 89).

d. Pembebasan yang terselubung ( de ”bedekte vrijskrpraak” )

Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan

dimana hakim telah mengambil keputusan tentang ”feiten” dan


commit to user

28

menjatuhkan putusan ”pelepasan dar tuntutan hukum”, padahal

putusan tersebut berisikan suatu ”pembebasan secara murni”.

( Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89).

c. Putusan Bebas ditinjau dari Asas Pembuktian

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mmeperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas,

terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu :

1) Asas minimum pembuktian, yaitu untuk membuktikan

kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah

2) Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa

disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula

diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183

KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1)

KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian

dan pendapat hakim bahwa :

1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di

persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak

dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena


commit to user

29

menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak

cukup atau tidak memadai, atau

2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas

minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan

hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi

asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan

Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan unnus testis

nullus testis atau seorang saksi bukan saksi.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian,

kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim

jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai

cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan

lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam

keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan

pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (

M.Yahya Harahap, 2005: 348


commit to user

30

B.Kerangka Pemikiran

Bebas Murni Bebas Tidak Murni

Putusan Bebas ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP )

Pemidanaan ( Pasal 193 ayat (1) KUHAP )

Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ( Pasal 191 ayat (2) KUHAP )

Terdakwa Ny.SOETARTI SOEKARNO

Upaya Hukum

Hakim

Putusan

Pertimbangan


commit to user

31

PENJELASAN

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana, merupakan mahkota dan

puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu dalam membuat putusan hakim

harus berhati-hati dan menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan sampai

dengan kecakapan teknik membuatnya. Kemudian agar putusan tersebut

mumpuni maka selain dalam diri hakim hendaknya dimiliki sikap demikian,

juga harus didukung penguasaan ilmu dari segi teoritik dan praktek. Bentuk

putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah

yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan

dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan pelaksanaan putusan

pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan

Undang-undang dan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan

dan keadilan.

Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan

putusan bebas (vrijspraak) hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Hakim harus benar-benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim

tersebut menjatuhkan putusan dalam proses persidangan, terdakwa dan

penuntut umum dapat menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan

pengadilan dengan mengajukan upaya hukum yang berupa Perlawanan,

Banding, Kasasi, atau hak terpidana untuk ajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.


commit to user

32

BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Menjatuhkan

Putusan Berupa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Dalam

Perkara Kepemilikan Rumah Dua Janda Pahlawan

1. Deskripsi Kasus

Ny. SOETARTI SOEKARNO merupakan seorang isteri dari R.

SOEKARNO yang bekerja sebagai pegawai pada Perum/Perjan Pegadaian

terhitung sejak tahun 1954 dan telah pensiun mengakhiri tugasnya sebagai

pegawai Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak bulan Oktober. Semasa

suaminya menjadi pegawai Perum/Perjan Pegadaian, Ny. SOETARTI

SOEKARNO mengikuti suaminya menempati Rumah Dinas Pegadaian yang

terletak di Jln. Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007, Kel. Cipinang Besar

Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur (sebagaimana surat penunjukan Nomor:

Bm.7/28/19 tanggal 21 Pebruari 1987), dimana ketentuan setiap para

pegawai/pejabat yang menempati rumah dinas/jabatan tersebut telah diatur

dalam peraturan direksi perum pegadaian Nomor:BG.4/13/1 tanggal 1 Mei

1992. Setelah suaminya pensiun mengakhiri tugasnya sebagai pegawai

perum/perjan pegadaian sejak bulan Oktober 1987,bersama isterinya,Ny.

SOETARTI SOEKARNO masih menempati Rumah Dinas Perumahan

Pegadaian tersebut, sehingga pihak Perum Pegadaian memberikan peringatan

kepada suami Ny. SOETARTI SOEKARNO yaitu R. SOEKARNO untuk

segera mengosongkan rumah dinas tersebut karena akan ditempati oleh

pegawai/pejabat yang masih aktif, tetapi suami Ny. SOETARTI SOEKARNO

tidak bersedia mengosongkan rumah dinas tersebut. Kemudian pada tanggal 21

Maret 2003, suami Ny. SOETARTI SOEKARNO meninggal dunia, namun

Ny. SOETARTI SOEKARNO masih tetap menempati dan tidak bersedia

meninggalkan Rumah Dinas Perum Pegadaian tersebut walau telah mendapat

teguran dan peringatan beberapa kali dari pihak Perum Pegadaian Jakarta

Timur, padahal Ny. SOETARTI SOEKARNO bukanlah pegawai Perum

Pegadaian, melainkan isteri dari pegawai yang bernama R. SOEKARNO.


commit to user

33

Karena pihak Perum Pegadaian mengalami kerugian dan telah diperingatkan

berkali-kali untuk segera mengosongkan atau meninggalkan rumah dinas

Perum Pegadaian tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2009 Sdr.

SUMANTO HADI selaku Direktur Umum Perum Pegadaian melaporkan

permasalahan tersebut kepada pihak Penyidik Polres Metro Jakarta Timur

melalui Kuasa Hukumnya Sdr. GULADI AKSIONO. Hal tersebut dilakukan

oleh Ny. SOETARTI SOEKARNO dan kawan-kawan dikarenakan mereka

beranggapan bahwa rumah tersebut dapat dimiliki secara dibeli berdasarkan

Pasal 16 PP No.31 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 PP No.40 Tahun 1994, namun

ternyata Perum Pegadaian menolak (berdasarkan Surat Direksi Perum

Pegadaian tanggal 10 September 2008 No:235/Log.300.313/08) keinginan Ny.

SOETARTI SOEKARNO tersebut.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : NY. SOETARTI SOEKARNO

Tempat Lahir : Solo

Umur/Tgl. Lahir : 78 tahun/14 Januari 1932

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Cipinang Jaya II B No. 38, Rt.007/007

Kel Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SKP

3. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendakwa terdakwa

melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ny.SOETARTI SOEKARNO, pada hari dan tanggal

serta bulan yang sudah tidak disebutkan lagi sejak tahun 1987 sampai dengan


commit to user

34

perkara ini dilaporkan ke Penyidik tanggal 19 Januari 2009, atau setidak

tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 1987 sampai dengan tahun

2009, bertempat di Kompleks Perumahan Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B

No. 38, Rt 007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta

Timur, atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk

didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja

melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yakni penghuni rumah oleh

bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemiliknya,

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Perum Pegadaian Jakarta Timur mempunyai rumah dinas yang

disediakan untuk para pejabat/pegawainya yang masih bertugas/aktif

antara lain Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No. 38,

Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur

dengan Sertifikat HGB Nomor: 512/Cipinang Besar Selatan atas nama

PERUM PEGADAIAN (untuk rumah dinas).

b. Bahwa terdakwa mempunyai suami yang bernama R.SUKARNO yang

bekerja sebagai pegawai pada Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak

tahun 1954 dan telah pensiun mengakhiri tugasnya sebagai pegawai

Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak bulan Oktober tahun 1987

kemudian meninggal dunia pada tanggal Maret 2003.

c. Bahwa semasa suami terdakwa bernama R.SUKARNO menjadi pegawai

perum/perjan pegadaian tersebut terdakwa mengikuti suaminya menempati

Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007 Kel.

Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur (sebagaimana surat

penunjukan Nomor: Bm.7/28/19 tanggal 21 Pebruari 1987), dimana

ketentuan setiap para pegawai/pejabat yang menempati rumah

dinas/jabatan tersebut telah diatur dalam peraturan direksi perum

pegadaian Nomor:BG:4/13/1 tanggal 1 Mei 1992 yang antara lain dalam :

1) Bab I pasal 1 ayat (1) : Rumah jabatan PERUM Pegadaian adalah

rumah yang dimiliki atau disewa oleh PERUM Pegadaian untuk


commit to user

35

kepentingan pejabat selama melaksanakan tugas dan memangku

jabatan di PERUM Pegadaian.

2) Bab II pasal 3 ayat (1) : setiap pejabat yang akan menempati rumah

jabatan perusahaan harus mengadakan perjanjian penghunian dengan

perusahaan diatas kertas bermaterai dan untuk tidak menyewakan

rumah jabatan perusahaan kepada pihak ketiga, tidak mengubah bentuk

bangunan dan bersedia/sanggup mengosongkan rumah jabatan

perusahaan setelah dicabut izin penghuninya.

3) Bab V pasal 7 ayat (2) : huruf a : diberhentikan dengan hak pensiun,

dan huruf e : meninggal dunia.

Bahwa setelah suami terdakwa yang bernama R.Sukarno pensiun

mengakhiri tugasnya sebagai pegawai perum/perjan pegadaian sejak bulan

Oktober tahun 1987 bersama terdakwa masih menempati Rumah Dinas

Perumahan Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No. 38, Rt.007/007 Kel.

Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur sehingga pihak

Perum Pegadaian memberikan peringatan kepada suami terdakwa yang

bernama R.SUKARNO untuk segera mengosongkan rumah dinas yang

ditempati tersebut dengan melalui surat Nomor : BG-4/11/29 tanggal 24

April tahun 1996 akan tetapi suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO

tidak bersedia mengosongkan rumah dinas yang ditempati tersebut, hingga

kemudian setelah suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO meninggal

dunia pada tanggal Maret 2003 terdakwa masih menempati rumah dinas

tersebut lalu pada tanggal 19 Agustus 2008 kembali pihak Perum

Pegadaian mengirimkan surat Nomor:235/Log.300.313/08 tanggal 19

Agustus 2008 kepada terdakwa agar segera mengosongkan rumah dinas

milik Perum Pegadaian tersebut karena akan ditempati oleh

pegawai/pejabat yang masih aktif sedangkan suami terdakwa yang

bernama R.SUKARNO telah pensiun sejak Oktober tahun 1987 dan telah

meninggal dunia pada tanggal Maret 2003.


commit to user

36

Bahwa walaupun suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO (alm) telah

pensiun sejak Oktober tahun 1987 dan telah meninggal dunia pada tanggal

Maret 2003, namun tedakwa masih tetap menempati dan tidak bersedia

meninggalkan Rumah Dinas Perum Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B

No.38, Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta

Timur tersebut walau telah mendapat teguran dan peringatan beberapa kali

dari pihak Perum Pegadaian Jakarta Timur, padahal terdakwa bukanlah

pegawai Perum Pegadaian melainkan isteri dari pegawai yang bernama

R.SUKARNO yang telah pensiun sejak Oktober tahun 1987 dan telah

meninggal dunia pada Maret 2003, dimana sebelum menempati rumah

dinas tersebut R.SUKARNO (alm) telah mengetahui aturan-aturan umum

bagi setiap pegawai yang menempati rumah dinas sebagaimana surat

Direktur Perum Pegadaian Nomor:BG:4/13/1 tanggal 1 Mei tahun 1992

diatas

Bahwa oleh karena terdakwa telah beberapa kali diperingatkan

untuk segera meninggal atau mengosongkan rumah dinas Perum Pegadaian

yang ditempati tersebut namun tidak bersedia meninggalkan rumah dinas

Pegadaian tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2009 Sdr. SUMANTO

HADI selaku Direktur Umum Perum Pegadaian melaporkan permasalahan

tersebut pada pihak Penyidik Polres Metro Jakarta Timur melalui Kuasa

Hukumnya Sdr. GULADI AKSIONO

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, pada waktu dan

tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan pertama diatas, secara

melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada disebuah

rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang

tertutup yang dipakai oleh orang lain tidak segera meninggalkan

tempat itu atas pemintaan orang yang berhak atau atas nama orang

yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :


commit to user

37

- Bahwa Perum Pegadaian Jakarta Timur mempunyai rumah dinas yang

disediakan untuk para pejabat/pegawainya yang masih bertugas/aktif

antara lain Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B No.38,

Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur

dengan Sertifikat HGB Nomor:512/Cipinang Besar Selatan atas nama

PERUM PEGADAIAN (untuk rumah dinas)

- Bahwa terdakwa mempunyai suami yang bernama R.SUKARNO yang

bekerja sebagai pegawai pada Perum/Perjan Pegadaian terhitung sejak

tahun 1954 dan telah pensiun mengakhiri tugasnya sebagai pegawai

perum/perjan pegadaian terhitung sejak bulan Oktober tahun 1987

kemudian meninggal pada tanggal Maret 2003

- Bahwa semasa suami terdakwa bernama R.SUKARNO menjadi

pegawai perum/perjan pegadaian tersebut terdakwa mengikuti

suaminya menempati Rumah Dinas Pegadaian Jln. Cipinang Jaya II B

No.38, Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan,Kec. Jatinegara Jakarta

Timur (sebagaimana surat penunjukan Nomor :BM.7/28/19 tanggal 21

Pebruari 1987), dimana ketentuan setiap para pegawai/pejabat yang

menempati rumah dinas/jabatan tersebut telah diatur dalam peraturan

direksi perum pegadaian Nomor: BG:4/13/1 tanggal 1 Mei tahun 1992

yang antara lain dalam :

a. Bab I pasal 1 ayat(1) : Rumah jabatan PERUM Pegadaian adalah

rumah yang dimiliki atau disewa oleh PERUM Pegadaian untuk

kepentingan pejabat selama melaksanakan tugas dan memangku

jabatan di PERUM Pegadaian.

b. Bab II pasal 3 ayat (1) : setiap pejabat yang akan menempati rumah

jabatan perusahaan harus mengadakan perjanjian penghunian

dengan perusahaan diatas kertas bermaterai dan untuk tidak

menyewakan rumah jabatan perusahaan kepada pihak ketiga, tidak

merubah bentuk bangunan dan bersedia/sanggup mengosongkan

rumah jabatan perusahaan setelah dicabut izin penghuninya.


commit to user

38

c. Bab V pasal 7 ayat (2) : huruf a : diberhentikan dengan hak

pensiun, dan huruf e : meninggal dunia.

Bahwa setelah R.SUKARNO pensiun mengakhiri tugasnya sebagai

pegawai perum/perjan pegadaian sejak bulan Oktober tahun 1987 bersama

terdakwa masih menempati Rumah Dinas Perumahan Pegadaian Jln.

Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec.

Jatinegara Jakarta Timur untuk itu pihak Perum Pegadaian memberikan

peringatan kepada suami terdakwa yang bernama R. SUKARNO untuk

segera mengosongkan rumah dinas yang ditempati tersebut dengan melalui

surat Nomor :BG-4/11/29 tanggal 24 April tahun 1996 akan tetapi suami

terdakwa yang bernama R. SUKARNO tidak bersedia mengosongkan

rumah dinas yang ditempati tersebut, hingga kemudian setelah suami

terdakwa yang bernama R. SUKARNO meninggal dunia pada tanggal

Maret 2003 terdakwa masih menempati rumah dinas tersebut lalu pada

tanggal 19 Agustus 2008 kembali pihak Perum Pegadaian mengirimkan

surat Nomor : 235/Log.300.313/08 tanggal 9 Agustus 2008 kepada

terdakwa agar segera mengosongkan rumah dinas milik Perum Pegadaian

tersebut karena akan ditempati oleh pegawai/pejabat yang masih aktif

sedangkan suami terdakwa yang bernama R. SUKARNO telah pensiun

sejak Oktober tahun 1987 dan telah meninggal dunia pada tanggal Maret

2003

Bahwa walaupun suami terdakwa yang bernama R.SUKARNO

(alm) telah pensiun sejak oktober tahun 1987 dan telah meninggal dunia

pada tanggal Maret 2003, namun terdakwa masih tetap menempati dan

tidak bersedia meninggalkan Rumah Dinas Perum Pegadaian Jln. Cipinang

Jaya II B No.38, Rt.007/007, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara

Jakarta Timur tersebut walau telah mendapat teguran dan peringatan

beberapa kali dari pihak Perum Pegadaian Jakarta Timur , padahal

terdakwa bukanlah pegawai Perum Pegadaian melainkan isteri dari

pegawai yang bernama R.SUKARNO yang telah pensiun sejak Oktober

tahun 1987 dan telah meninggal dunia pada tanggal Maret 2003, dimana


commit to user

39

sebelum menempati rumah dinas tersebut R.SUKARNO (alm) telah

mengetahui aturan-aturan umum bagi setiap pegawai yang menempati

rumah dinas sebagaimana surat Direktur Perum Pegadaian Nomor

:BG:4/13/1 tanggal 1 Mei 1992 diatas

Bahwa oleh karena terdakwa telah beberapa kali diperingatkan

untuk segera meninggal atau mengosongkan rumah dinas Perum

Pegadaian yang ditempati tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2009

Sdr. SUMANTO HADI selaku Direktur Umum Perum Pegadaian

melaporkan permasalahan tersebut pada pihak Penyidik Polres Metro

Jakarta Timur melalui kuasa hukumnya Sdr. GULADI AKSIONO

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perum Pegadaian Jakarta

Timur mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

167 ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka

terdakwa oleh Penuntut umum dituntut sebagai berikut :

a) Menyatakan terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO bersalah

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghuni rumah oleh

bukan pemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau izin

pemiliknya”, sebagaimana yang didakwakan Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal

36 ayat (4) Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman dalam dakwaan Pertama, dan membebaskan terdakwa dari

dakwaan selebihnya.

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO

berupa pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dengan masa percobaan

selama : 4 (empat) bulan.


commit to user

40

c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy petikan Surat Keputusan Kepala Perjan

Pegadaian No.Bm.7/28/19 tanggal 21 Pebruari 1987 an.

R.SOEKARNO

- 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati Rumah

Dinas No.Peg.8-23 di Komplek Perum Pegadaian Cipinang Jaya

a.n.K.SITORUS No. BG.4/3/41 tanggal 18 Juli 1990

- 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati Rumah

Dinas di Komplek Cipinang Jaya II/C No. 12 a.n A.KUSAINI

No.BG.7/43/35, tanggal 18 September 1979.

d) Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan

Pengadilan karena telah didakwa :

- Pertama : Melanggar Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4)

UU No.4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

- Atau kedua : Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tersebut, Majelis berpendapat, bahwa surat dakwaan yang

dibuat dan diajukan Penuntut Umum adalah disusun dalam bentuk alternatif

(pilihan), karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan

yang dianggap lebih terbukti sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan dan

apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan alternatif yang lain tidak

perlu dipertimbangkan lagi,akan tetapi bila tidak terbukti maka dakwaan yang


commit to user

41

lain akan dipertimbangkan pula.Terhadap Dakwaan Pertama, yaitu melanggar

Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 tahun 1992.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya

menuntut supaya terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, dinyatakan terbukti

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, yaitu

Pasal: 12 ayat(1) Jo Pasal: 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992

Menimbang, bahwa Pasal : 12 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 berbunyi :

“Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah apabila ada

persetujuan atau izin pemiliknya”.

Menimbang, bahwa Pasal : 36 ayat (4) berbunyi : “Setiap orang atau

badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal :12 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/ atau

denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal : 36 ayat (4) ini berlaku secara

imperatif bagi siapapun atau setiap orang atau badan yang sengaja melakukan

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 tersebut. Tindak pidana ini

bukan delik aduan dan didalamnya tidak ditemukan ketentuan apapun yang

memberikan kewenangan (diskresi) kepada siapapun untuk

memberlakukannya secara tentatif.

Menimbang, bahwa akan tetapi menyangkut waktu pelaksanaannya

ketentuan Pasal : 12 ayat (1) tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ada

Peraturan Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal : 12 ayat (7) UU No.4 Tahun 1992 yang berbunyi :

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan

Pemerintah”.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU ini

adalah : Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, yaitu tentang Rumah

Negara.


commit to user

42

Menimbang, bahwa lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini

meliputi : pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan

hak atas rumah Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal : 2, Peraturan

Pemerintah tersebut.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 ini

kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 yang

isinya merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun

1994.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO

dapat dinyatakan terbukti telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal : 12

ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 tersebut ? . Hal ini akan

dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal

36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 tersebut adalah :

1. Setiap orang atau badan.

2. Dengan sengaja menghuni rumah yang bukan miliknya.

3. Tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemilikbahwanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para ahli serta

bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa yang disampaikan dipersidangan

setelah dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan barang bukti

yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Bahwa Perusahaan Umum PEGADAIAN memiliki 38 unit rumah

dinas diatas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB)

Sertifikat No. 512 dengan luas tanah 10.450 M2 yang terletak di

Desa/ Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara

Jakarta Timur.

2. Bahwa rumah-rumah dinas tersebut diserahkan kepada para karyawan

Perum Pegadaian untuk ditempati melalui Surat Penunjukan.


commit to user

43

3. Bahwa suami terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO yang bernama

R. SOEKARNO, selaku karyawan Perum Pegadaian memperoleh

fasilitas rumah dinas di Jln. Cipinang Jaya II B No.38, Rt.007/007 Kel

Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur melalui Surat

Penunjukan No.BM.7/28/19, tanggal 21 Pebruari 1987.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian

No.Bg.4/11/29 Tanggal 24 April 1996 hak suami terdakwa untuk

menempati rumah dinas tersebut dicabut terhitung tanggal 24 April

1996

5. Bahwa walaupun suami terdakwa telah pensiun pada Oktober 1987

dan meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003, Terdakwa beserta

anak-anak dan cucunya masih menempati rumah dinas Perum

Pegadaian tersebut sampai dengan sekarang. Perum Pegadaian telah

melakukan langkah-langkah persuasif untuk membujuk supaya

terdakwa dan keluarganya meninggalkan rumah dinas karena akan

dipakai oleh karyawan yang masih aktif, dan juga telah pula

mengeluarkan surat perintah pengosongan ( Surat tertanggal 24 April

1996 No. BG.4/11/29 dan tanggal 19 Agustus 2008

No.235/Log.300.313/08).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan tanggal 24 April 1996

keberadaan terdakwa dalam menempati rumah dinas milik Perum

Pegadaian tersebut adalah sah karena ada Surat Penunjukan menempati

rumah dinas.

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Surat Pencabutan menempati

Rumah Dinas dari Direksi Perum Pegadaian No.Bg.4/11/29 tanggal 24

April 1996 tersebut maka hak bagi terdakwa dan keluarganya untuk

menempati rumah dinas tersebut dicabut dan menempati rumah dinas

setelah adanya surat pencabutan itu menjadi tidak sah dank arena itu

terdakwa maupun keluarganya ataupun orang lain yang berada


commit to user

44

ditempat/Rumah Dinas tersebut tanpa izin dari pemilik yaitu Perum

Pegadaian menjadi tidak berhak untuk menempati/menghuni Rumah Dinas

Perum Pegadaian tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka

perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure delik dari ketentuan

hukum yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu, sengaja

menghuni atau menempati rumah yang bukan miliknya tanpa persetujuan

atau izin pemiliknya

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian terdakwa Ny.

SOETARTI SOEKARNO dapat dipertanggung jawabkan atas

perbuatannya kemudian dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992

tersebut?.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini akan dipertimbangkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal : 12 ayat 7 UU No.4 Tahun 1992 menentukan bahwa

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud sebagai peraturan

Pelaksanaan UU No.4 Tahun 1992 itu adalah Peraturan Pemerintah

No.40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005.

3. Bahwa Pasal 16 PP No.31 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 PP No.40 Tahun

1994 menyatakan bahwa : Rumah Negara golongan III

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta

tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas

permohonan penghuni.


commit to user

45

4. Bahwa Pasal 17 kedua PP trsebut mengatur bahwa yang dapat

mengajukan permohonan pengalihan hak adalah : Pegawai Negeri,

Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri,

Janda/Duda Pahlawan dan Pejabat Negara, Janda/Duda Pejabat

Negara.

Menimbang, bahwa suami terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO

bernama : R. SOEKARNO, bersama-sama dengan H. SUGITO, H. AGUS

KARDONO, Ny. HJ. NAPSIR (janda alm Napsir) dan Ny. KUSEINI

(janda alm Kuseini), telah pernah mengajukan permohonan Pembelian

Rumah Negara Golongan III yang mereka tempati

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direksi Perum Pegadaian

tanggal 10 September 2008 No :235/Log.300.313/08, permohonan

terdakwa dan teman-temannya itu tidak dapat dikabulkan oleh Direksi

Perum Pegadaian.

Menimbang, bahwa terhadap penolakan oleh Direksi Perum

Pegadaian itu, terdakwa bersama kawan-kawannya mengajukan gugatan

ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Desember 2008

dibawah Nomor : 189./G/2008/PTUN JKT.

Menimbang, bahwa perkara gugatan Tata Usaha Negara antara

Terdakwa dan kawan-kawan melawan Direktur Umum dan Sumber Daya

Manusia Perum Pegadaian ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat

kasasi dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal,

19 Nopember 2009 dibawah Nomor : 406 K/TUN/2009

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini digelar di

Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum ada Putusan Kasasi atas perkara

dimaksud.

Menimbang, bahwa karena Pasal : 12 ayat (7) UU No. 4 Tahun

1992 tersebut menentukan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal : 12 ayat


commit to user

46

(1) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah

yang dimaksud member hak kepada Terdakwa dan kawan-kawannya

untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas rumah dinas itu dan

permohonan yang dimaksud telah dilakukan oleh Terdakwa, sementara

sengketa mengenai permohonan peralihan hak ini masih digelar di

Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana proses pemeriksaannya masih

berjalan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa dengan demikian penuntutan pidana terhadap

Terdakwa menempati dan atau menghuni Rumah Dinas Perum Pegadaian

tersebut secara kausalitas masih digantungkan kepada Putusan yang

bersifat tetap dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa karena penuntutan pidana terhadap Terdakwa

masih digantungkan kepada hasil pemeriksaan dan Putusan yang bersifat

tetap (Inkracht van Gewisjde) dari Badan Peradilan lain, maka Penuntutan

pidana dari penuntut umum terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu

cepat, terlalu dini (Prematur).

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Pidana dinyatakan

Prematur, maka Penuntutan Pidana terhadap Terdakwa harus dinyatakan

Tidak Dapat Diterima dan terdakwa : Ny. SOETARTI SOEKARNO

harus dinyatakan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(Ontslag van alle rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari

segala tuntutan hukum maka Terdakwa berhak atas rehabilitasi dengan

memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam

perkara ini berupa :

a) 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Perjan Pegadaian

No.BM.7/28/19, tanggal 21 Februari 1987 a/n : R. SOEKARNO.


commit to user

47

b) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati rumah

dinas No. Peg.8-23 di Komplek Perum Pegadaian Cipinang Jaya a/n :

K. SITORUS No. BG.4/3/41, tanggal 18 Juli 1990

c) 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati rumah

dinas di Komplek Cipinang Jaya II/C No.12. a/n : A. KUSEINI,

No.BG.7/43/35, tanggal 18 September 1979.

Barang bukti mana berupa foto copy Surat maka terhadap barang bukti

tersebut sudah seharusnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Penuntutan tidak dapat diterima dan

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam

perkara ini akan dinyatakan supaya dibebankan kepada Negara.

Mengingat :

a) Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

b) UU No.4 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

c) Dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

6. Amar Putusan Pengadilan

I. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.

II. Menyatakan terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, Lepas dari segala

tuntutan hukum.

III. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya.

IV. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Perjan

Pegadaian No. BM.7/28/19, tanggal 21 Pebruari 1987 a/n :

R.SOEKARNO.


commit to user

48

b. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati

rumah dinas No.Peg.8-23 di Komplek Perum Pegadaian Cipinang

Jaya a/n : K. SITORUS No.BG.4/3/41, tanggal 18 Juli 1990.

c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Penunjukan untuk menempati

rumah dinas di Komplek Cipinang Jaya II/C No.12. a/n : A.

KUSEINI, No.BG.7/43/35, tanggal 18 September 1979.

V. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

7. Pembahasan

Bahwa terdakwa dalam kasus perkara No 256/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim,

Terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO didakwakan dengan dakwaan yang

disusun secara alternatif artinya pilihan, yaitu melanggar pasal :

Pertama : Melanggar Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (4) UU No.4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, atau

Kedua : Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Sehingga dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut,

Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang

dianggap lebih terbukti sesuai hasil pemeriksaan dipersidangan dan apabila

dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan alternatif yang lain tidak perlu

dipertimbangkan lagi, akan tetapi bila tidak terbukti maka dakwaan yang lain

akan dipertimbangkan pula.

Dalam pengamatan Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-

113/JKTM/01/2010 tanggal 29 Januari 2010, Majelis Hakim terlebih dahulu

membuktikan dakwaan pertama melanggar Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat

(4) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Penuntut

Umum dalam tuntutannya juga menganggap bahwa dalam surat tuntutannya

menuntut supaya terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO, dinyatakan terbukti

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yaitu

: Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992, sehingga dengan


commit to user

49

demikian antara Majelis Hakim dengan Penuntut Umum satu pendapat tentang

terbuktinya pasal dakwaan terhadap terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO.

Sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti

bersalah. Dari keterangan para saksi dan para ahli serta bukti-bukti surat dan

keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti

yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum antara lain sebagai

berikut :

1. Bahwa Perusahaan Umum Pegadaian memiliki 38 unit rumah dinas diatas

tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat No.512 dengan

luas tanah 10.450 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Cipinang Besar

Selatan, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

2. Bahwa rumah-rumah dinas tersebut diserahkan kepada para karyawan

Perum Pegadaian untuk ditempati melalui Surat Penunjukan.

3. Bahwa suami terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO yang bernama R.

SOEKARNO, selaku karyawan Perum Pegadaian memperoleh fasilitas

rumah dinas di Jln. Cipinang Jaya II No.38, Rt.007/007, Kel. Cipinang

Besar Selatan, Kec. Jatinegara Jakarta Timur melalui Surat Penunjukan

No.BM.7/28/19, tanggal 21 Februari 1987

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian

No.Bg.4/11/29, Tanggal 24 April 1996 hak suami tedakwa untuk

menempati rumah dinas tersebut dicabut terhitung tanggal 24 April 1996

5. Bahwa walaupun suami terdakwa telah pensiun pada Oktober 1987 dan

meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2003, Terdakwa beserta anak-anak

dan cucunya masih menempati rumah dinas Perum Pegadaian tersebut

sampai dengan sekarang. Perum Pegadaian telah melakukan langkah-

langkah persuasif untuk membujuk supaya terdakwa dan keluarganya

meninggalkan rumah dinas karena akan dipakai oleh karyawan yang masih

aktif, dan juga telah pula mengeluarkan surat perintah pengosongan ( Surat


commit to user

50

tertanggal 24 April 1996 No.BG.4/11/29 dan tanggal 19 Agustus 2008

No.235/Log.300.313/08).

Apabila ditilik atau ditinjau dari pasal dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 adalah :

1. Setiap orang atau badan.

2. Dengan sengaja menghuni rumah yang bukan miliknya.

3. Tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemiliknya.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 24 April 1996,

keberadaan tedakwa menempati rumah dinas milik pegadaian adalah sah

karena ada surat penunjukan rumah dinas, sedangkan setelah terbitnya surat

pencabutan menempati rumah dinas dari Direksi Perum Pegadaian

No.Bg.4/11/29 tanggal 24 April 1996 tersebut. Sehingga berdasarkan fakta-

fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa telah memenui seluruh unsure

delik dari ketentuan hukum yang didakwakan dalam dakwaan alternatif

pertama, yaitu, sengaja menghuni atau menempati rumah yang bukan miliknya

tanpa persetujuan atau izin pemiliknya.

Dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas

meskipun terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan memenuhi

unsur delik dari ketentuan hukum yang didakwakan. Dalam dakwaan alternatif

pertama ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya

masih mempertimbangkan lagi apakah dengan terbuktinya terdakwa Ny.

SOETARTI SOEKARNO (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama),

apakah terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO dapat dipertanggung

jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992

tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa Pasal 12 ayat (7) UU No.4 Tahun 1992 menentukan bahwa

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),


commit to user

51

ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud sebagai peraturan

Pelaksanaan UU No.4 Tahun 1992 itu adalah Peraturan Pemerintah No.40

Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005.

3. Bahwa Pasal 16 PP No.31 Tahun 2005 Jo. Pasal 16 PP no.40 Tahun 1994

menyatakan bahwa : Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan

haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.

4. Bahwa pasal 17 kedua PP tersebut mengatur bahwa yang dapat

mengajukan permohonan pengalihan hak adalah : Pegawai Negeri,

Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda

Pahlawan dan Pejabat Negara, Janda/Duda Pejabat Negara.

Didalam persidangan terungkap fakta berupa suami terdakwa, Ny.

SOETARTI SOEKARNO yang bernama R. SOEKARNO. Sedangkan

berdasarkan surat Direksi Perum Pegadaian tanggal 10 September 2008 No

:235/Log.300.313/08, permohonan terdakwa dan kawan-kawannya itu tidak

dapat dikabulkan oleh Direksi Perum Pegadaian, maka terdakwa bersama

kawan-kawannya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

antara Terdakwa dan kawan-kawan melawan Direktur Umum dan Sumber

Daya Manusia Perum Pegadaian ini masih dalam proses pemeriksaan ditingkat

kasasi dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal, 19 Nopember 2009 dibawah Nomor :406 K/TUN/2009. Yang

sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum ada

putusan kasasi tersebut. Atas keadaan tersebut Majelis Hakim dengan

mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (7 ) UU No. 4 Tahun 1992 yang

menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan Pasal 12 ayat (7) UU No. 4 Tahun

1992 tersebut menentukan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1)


commit to user

52

tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah yang

dimaksud member hak kepada terdakwa dan kawan-kawannya untuk

mengajukan permohonan peralihan hak atas rumah dinas itu dan permohonan

yang dimaksud telah dilakukan oleh terdakwa, sementara sengketa mengenai

permohonan peralihan hak ini masih digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara,

dimana proses pemeriksaannya masih berjalan pada tingkat kasasi di

Mahkamah Agung, sehingga demikian penuntutan terhadap terdakwa

menempati dan atau menghuni rumah dinas pegadaian tersebut secara

causalitas masih digantungkan kepada putusan yang bersifat tetap dari

Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga karena penuntutan pidana terhadap

terdakwa masih digantungkan kepada hasil pemeriksaan dan putusan yang

bersifat tetap dari badan peradilan lain, maka penuntutan pidana dari penuntut

umum terhadap terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO adalah terlalu cepat

atau telalu dini ( Prematur ). Sehingga karenanya terhadap penuntutan pidana

yang dinyatakan prematur, maka penuntutan pidana terhadap terdakwa Ny.

SOETARTI SOEKARNO haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan

terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO harus dinyatakan lepas dari tuntutan

hukum ( Ontslag van alle rechtsvervolging). Mencermati apa yang menjadi

pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sesungguhnya bahwa pengajuan

terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO dalam perkara ini seharusnya

terhadap diri terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO baik sejak berstatus

sebagai tersangka ( masih dalam tingkat penyidikan ), tingkat penuntutan,

tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri ( sebagai terdakwa ) adalah belum

waktunya ( Prematur ) karena penuntutan pidana terhadap terdakwa masih

digantungkan pada hasil pemeriksaan dari hasil yang bersifat tetap.


commit to user

53

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka Penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam

Menjatuhkan Putusan Berupa Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima

Dalam Perkara Kepemilikan Rumah Dua Janda Pahlawan adalah :Majelis

Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan susunan dakwaan dalam bentuk

alternatif ( pilihan ) Majelis Hakim telah mengambil sikap dakwaan yang

dianggap lebih terbukti yaitu dakwaan pertama Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36

ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan

dipersidangan atas dasar fakta-fakta yang terungkap, Majelis Hakim

berpendapat bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 telah terpenuhi dan terbukti dalam

perbuatan terdakwa.

Bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam pasal dakwaan primer, Majelis Hakim

menyatakan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara tersebut,

terdakwa tidak dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya karena penuntutan

terhadap diri Ny. SOETARTI SOEKARNO secara causalitas masih digantungkan

pada putusan yang bersifat tetap ( Inkracht van Gewisjde ) dari Badan Peradilan

lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dimana proses pemeriksaannya masih

berjalan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.


commit to user

54

Bahwa oleh karena penuntutan pidana terhadap terdakwa masih

digantungkan kepada hasil pemeriksaan dari putusan yang bersifat tetap, maka

penuntutan pidana dari penuntut umum terhadap terdakwa Ny. SOETARTI

SOEKARNO tersebut adalah terlalu cepat/terlalu dini ( Prematur ).

Bahwa karena penuntutan pidana dinyatakan prematur, maka penuntutan

pidana terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan

terdakwa Ny. SOETARTI SOEKARNO harus dinyatakan lepas dari segala

tuntutan hukum ( Ontslag van alle rechtsvervolging ).

B. Saran-Saran

1. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka

dari itu pertimbangan Hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya

peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, sehingga dalam

perkara ini, putusan Hakim sungguhlah sudah tepat meskipun perbuatan

terdakwa memenuhi unsur dalam pasal dakwaan namun karena dalam

perkara ini masih digantungkan pada putusan yang bersifat tetap, maka

penuntutannya bersifat prematur. Oleh karena itu bagi setiap Hakim yang

menangani perkara yang demikian haruslah berani menjatuhkan putusan

yang menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.


commit to user

55

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta : Djambatan

H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret

University Press

Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.

Malang: Bayumedia Publising.

Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar

Grafika

Lexi J Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya

Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta

M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Jakarta: Sinar Grafika

Oemar Seno Adjie. 1989. KUHAP Sekarang. Jakarta : Erlangga

Rd. Achmad S.Soemadipradja. 1981. Pokok-pokok Hukum acara Pidana

Indonesia. Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto.2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press


commit to user

56

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1974. Bunga Rampai Hukum. Jakarta : Ichtiar Baru

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman


commit to user

57

fakultas hukum universitas sebelas maret … · dalam ilmu hukum pada fakultas hukum universitas...

Documents