KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II 1

BALI- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menobatkan Pesepakbola Dunia Christiano Ronaldo sebagai Duta Forum Peduli Mangrove Bali - Indonesia, ditan-dai dengan penyerahan sertifikat sebagai duta mangrove pada acara Save Mangrove Save Earth Rabu, 26 Juni 2013 di Tahura Ngurah Rai Telagawaja, Bali. Acara terse-but dihadiri langsung oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Any Yudhoyono dan segenap Menteri KIB II dan Gubernur Bali serta unsur muspida Prov. Bali. Menurut cerita, yang men-dorong Christiano Ronaldo adalah berita di media sosial yang menayangkan Martinus selamat dari ganasnya tsunami Aceh tahun 2004 karena tersangkut di pohon man-grove dan sedang memakai kaos bertulis-

kan C. Ronaldo.Dalam sambutannya Menhut meny-

ampaikan tentang manfaat mangrove, yang bisa hidup didalam air dgn kadar garam yang tinggi, berfungsi sebagai pencegah/pemecah gelombang tsunami, abrasi pantai, tempat habitat berkembang biaknya biota laut. Selain itu, buahnya bisa diolah untuk dijadikan sirup dan makanan, dari sisi ekonomi, mangrove menghasil-kan kayu untuk bahan bakar, bangunan dan arang. Kulit batang maupun daun mangrove sangat baik untuk bahan baku pewarna batik.

Pada akhir acara dilakukan penanaman pohon mangrove oleh Presiden RI, Ibu Any Yudhoyono, Menteri Kehutanan dan Christiano Ronaldo. (ant/beth)

Pungli

27 JUNI 2013

Koran Madura

KAMIS Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

Oleh : Satya Milfa KafkaKolumnis, tinggal di Jakarta

Cak Munali

Pungutan liar alias pungli su-dah menjadi penyakit akut yang menggerogoti birokrasi negeri ini.

Di setiap level pos pelayanan publik, se-lalu tercium aroma pungli. Buntutnya, akses masyarakat untuk memperoleh kemudahan pelayanan selalu mentok pada desain proses berbelit. Lagi-lagi cuma uang pelicin yang mampu men-gurai benang kusut dalam sistem bi-rokrasi warisan Orde Baru ini.

Era reformasi yang diharapkan mampu memutus tabiat kotor para bi-rokrat itu, rupanya hanya menjadi mo-mentum perpindahan rezim penguasa belaka, tanpa adanya perubahan struk-tural dalam upaya meningkatkan pe-layanan publik ke arah yang lebih baik. Bahkan, kini perilaku mengutip dana secara liar kian menggurita ke tataran pelayanan publik yang langsung meny-entuh wong cilik.

Pada level pemerintahan terbawah saja, aksi pungli hampir selalu ditemui masyarakat saat membuat atau mem-perpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP). Parahnya lagi, praktik curang di tingkat kelurahan ini bukan dilakukan sekali atau dua kali saja dalam pengu-rusan sebuah KTP.

I n d i v i d u yang berharap bisa memiliki identitas legal itu pun harus di-ping pong ke sejumlah meja di Kan-tor Kelura-han. Tentu saja di setiap meja itu dia harus mero-goh kocek untuk memu-luskan proses kepemilikan

KTP. Lebih sialnya, KTP belum tentu rampung dalam satu atau dua hari ke depan. Publik masih perlu melewati re-kayasa proses administrasi yang tetap berlanjut pada praktik pungli.

Di sektor lain, di bandara Soekar-no-Hatta misalnya, seorang supir taxi harus merogoh kocek Rp10.000 untuk bisa masuk ke terminal kedatangan. Bahkan, biaya tambahan akan diberikan kepada sekuriti jika supir taxi mengam-bil penumpang.

Di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi dari kelurahan, kegiatan ber-nuansa pungli tentu lebih kompleks dan dibarengi perputaran dana kutipan yang jauh lebih besar. Demikian pula yang terjadi di lembaga pelayanan publik non-pemerintah maupun aparat pen-egak hukum. Kondisi ini sekaligus me-negaskan rendahnya kualitas pelayanan publik. Praktik pungli yang seolah seba-gai perilaku lumrah ini bisa saja mencip-takan disintegrasi dalam berbangsa.

Bagi kelompok berduit, tentunya bu-kan persoalan serius untuk menerobos sekat-sekat birokrasi berbalut praktik pungli. Maka idiom yang kerap dipa-kai pelaku pungli “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?” akan dengan gampang saja dilewati pemiliki dana be-sar. Kontradiksi antara Si Kaya dan Si Miskin dalam konteks pelayanan publik pun semakin kentara. Pada akhirnya bisa meledak dan mengganggu keutuhan Ne-gara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini sudah melekat stigma di masyarakat bahwa sisi buruk pelay-anan publik di Indonesia lebih menge-muka dan dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi. Padahal pelayanan publik tanpa berbalut pungli diyakini akan mampu memperkuat ekonomi dan landasan demokrasi bangsa serta mampu mewujudkan tanggung jawab negara sebagai pelayan warga negara. Tetapi, sayangnya, menciptakan pelay-

anan publik yang ideal hanya sekedear mimpi karena

maraknya pungli. =

g PAMANGGHI

Sehubungan dengan naiknya harga BBM, terhitung 1 Juli 2013 harga langganan Koran Madura naik menjadi Rp 70.000,- sementara harga eceran naik menjadi Rp 3500,- Demikian harap maklum.

Praktik pungli yang seolah

sebagai perilaku lumrah

ini bisa saja menciptakan disintegrasi

dalam berbangsa

HARGA NAIK

DiaLurah Matrawi sedang berjalan-

jalan dengan istrinya. Ia melihat tu-kang tambal ban yang ternyata mantan pacar istrinya. Dengan berlagak, “Li-hat tuh mantanmu. Untung kamu ngak kawin sama dia,” katanya.

“Emang kenapa? Kalau saya kawin sama dia, yang jadi lurah dia. Yang ja-din sampeyan lurah kan saya,” balas is-trinya, sambil tersenyum manis.

TUNTUT PENGAWASAN BLSM. Pengunjuk rasa mengikuti aksi yang digagas Gerakan Awasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Depan Kantor Menkokesra Jakarta, Rabu (26/6). Aksi tersebut meminta pemerintah melakukan pengawasan dalam penyaluran BLSM sehingga tepat sasaran.

antara foto/wahyu putro a

JAKARTA-Partai Demokrat akan menggelar Rapat Kor-dinasi Nasional (Rakornas) pada 29 Juni mendatang. Selain membahas strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Rakor-nas ini juga akan meminta masukan dari kader daerah terkait dengan posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Set-gab) koalisi.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsudin menegas-kan, Rakornas Demokrat akan mengede-pankan konsolidasi dalam rangka mem-bahas strategi pemenangan Pemilu dan konvensi calon presiden dan wapres pe-riode 2009-2014. “Mungkin bisa mem-bicarakan itu (konvensi). Jangan saya mendahului, tunggu tanggal 29 Juni. Saya kira ini hal penting,” kata Amir di Jakarta, Rabu (26/6).

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bam-bang Yudhoyono (SBY) akan menggelar Rakornas Demokrat pada Sabtu, 29 Juni 2013 pukul 09.00 WIB di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Lebih lanjut Amir mengatakan, sejauh ini dirinya belum yakin kalau pada rakor-

nas tersebut akan membahas nasib PKS terkait keberadaannya di koalisi dan tiga posisi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurut dia, persoalan koalisi PKS lebih ideal dibahas di setgab. “Saya kira kalau forum yang akan membicara-

kan masalah status PKS itu di forum set-gab,” kata Amir sembari menambahkan, sejauh ini partai belum mau untuk berko-mentar terkait isu reshuffle.

Amir menyatakan, saat ini memang ada larangan terhadap menteri untuk bepergian ke luar negeri, karena mereka sedang dibutuhkan untuk membantu Presiden agar lebih maksimal bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, Amir membantah kalau larangan terse-

but berkaitan dengan adanya rencana reshuffle kabinet. “Itu (larangan ke luar negeri) agar kami lebih berkonsentrasi. Para menteri saya kira ditugaskan untuk berkonsentrasi kepada tugasnya,” tegas Amir.

Soal PKS di koalisi, tambah Amir, Setgab sudah sempat melakukan pem-bahasan tersebut saat rapat, tetapi be-lum ada kesimpulan yang diputuskan. “Selama menjadi Sekretaris Setgab, membicarakan permasalahan ini baru dua kali di rapat. Dan semua itu terjadi sebelum pemutusan APBN-P (2013) dan memang nuansanya seperti itu, pada saat itu (akan mempertahankan PKS),” tutur Amir.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Par-tai Demokrat, Achsanul Kosasih menga-takan, Rakornas Partai Demokrat dihara-pkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. “Mereka akan berupaya mendapat kepercayaan rakyat, agar pemilu dapat kami menang-kan kembali. Banyak hal termasuk kasus yang lagi ramai kita diskusikan di sana,” kata Achsanul, Rabu (26/6).

Achsanul mengungkapkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Rakornas Demokrat akan membahas posisi PKS. Sebagai Ketua Umum Parta Demokrat, kata dia, adalah hal yang sangat wajar jika SBY meminta berdiskusi dengan pengurus Partai Demokrat di daerah. (gam/bud)

Rakornas Demokrat Tentukan Nasib PKS

JELANG PILEG 2014

140 Caleg Menolak Dipublikasikan

JAKARTA- Sebanyak 140 orang calon leg-

islatif (caleg) tidak mau daftar riwayat hidup nya dipublikasikan di web KPU tanpa alasan yang jelas. Ketua KPU Husni Kamil Manik, 140 caleg yang tidak mau riwayat hidupnya dipub-likasikan ini akan mengalami kerugian dari segi publikasi dan mungkin pemilih memiliki huku-man sendiri untuk mereka. “Penghargaan bagi yang mau adalah biodata akan di publis sampai pemilu selesai,” kata Husni, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Namun, kata dia, tidak ada hukuman 140 caleg yang tak mau mempublikasikan daftar riwayat hidup karena kebijakan ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. “Tapi karena komitmen kami dalam setiap tahapan itu harus ada terobosan baru yang itu menga-rah kepada peningkatan kualitas penyelenggara pemilu itu akan kami lakukan itu dan itu kebija-kan,” jelasnya.

Dia mengatakan, daftar riwayat hidup caleg ini didapatkan dari formulir BB-11 yang bukan merupakan kewajiban berdasarkan UU No 8 Ta-hun 2012 tentang Pemilu. “Semua (caleg) mengisi biodata tapi ada pilihannya di publis atau tidak,” tambahnya.

K o m i s i o n e r KPU, Hadar Nafis Gumay mengung-kapkan bukan ke-wajiban seorang caleg menolak riwayat hidupnya dipublikasikan. Namun disayang-kan caleg yang mau dikenal pe-milih, tapi riwayat hidupnya saja tidak mau dipub-likasikan.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung upaya KPU un-tuk mempublikasikan daftar riwayat hidup selu-ruh bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Han-ya saja, PPP menyesalkan sikap KPU yang terlalu mempublikasikan hal itu ke media. Padahal KPU memiliki kewenangan untuk mempublikasikan setiap data bacaleg yang ada. “KPU jangan genit, kan mereka punya riwayat hidup caleg, tidak per-lu konsultasi, buka saja, jangan KPU seperti anak cengeng,” kata politikus PPP, Ahmad Yani, di Ge-dung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

Jangan Jadi PejabatSecara terpisah, Ketua Satgas Penjaringan

Caleg DPP Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mendukung langkah KPU agar memaksa Caleg bersedia mempublikasikan riwayat hidupnya. Bahkan partai berlambang bintang Mercy ini menyarankan kepada seluruh Bacalegnya un-tuk mundur dari Pemilihan Legislatif (Pileg) jika tidak bersedia untuk menyerahkan daftar riwayat hidup. “Enggak usah jadi pejabat ne-gara, Kalau ada yang tidak mau serahkan daftar riwayat hidup. Itu sudah jadi dokumen negara silakan saja dipakai,” kata dia.

Menurut Suaidi, dengan adanya daftar ri-wayat itu, masyarakat justru bisa melihat dan memberikan penilaian terhadap setiap bacaleg yang ada di daerah pemilihanya. Data terse-but juga bisa dijadikan referensi jika memang masyarakat menemukan indikasi adanya pe-nyimpangan yang dilakukan oleh bacaleg yang bersangkutan. (gam/cea/abd)

PEDULI LINGKUNGAN

Christiano Ronaldo Menanam Mangrove di Pulau Bali

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II2 SUMENEP

RAZIA. Petugas Satpol PP sedang membawa salah satu pasangan dari dalam mobil menuju kantor satpol PP untuk menjalani penyidikan dan pembinaan oleh petugas satpol PP setempat. Rabu (26/6).

STIKER ANTI NARKOBA. Ketua Badan Narkotika Soengkono Sidik turun turun langsung membagi-bagikan stiker bersama pelajar di depan Masjid Agung Sumenep.

junaedy/koran madura

syah a latief/koran madura

PNS Ditemukan Berduaan dengan Mahasiswi

Dua pasangan tersebut, satu diantaranya merupakan pegawai negeri sipil (PNS). MS (inisial laki-laki) (30) asal Desa Tambaagung Ares, Am-bunten, ditemukan sedang berduaan dalam kamar kos dengan NU (inisial perem-puan), warga Desa Semaan, Dasuk, yang masih berstatus sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Malang.

Satu pasangan lainnya yang ditemukan sedang ber-

duaan di salah satu kamar kos adalah F (inisial laki-laki) warga asal Jl. Imam Bonjol Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, yang ditemukan sedang berduaan dengan SP (inisial perempuan) warga asal Desa Pabian Kecamatan Kota.

”Karena tidak mempu-nyai KTP terpaksa kamai bawa ke kantor (Satpol PP. Red),” kata Kasi Operasional Moh. Saleh. Rabu (26/6).

Saleh menjelaskan, pa-

sangan yang sedang ber-status PNS mengaku telah melangsungkan nikah siri. Namun, menurut Saleh, MS dan NU tidak bisa menunju-kan surat keterangan nukah sirri dari kepala desa. ”Se-lain itu, MS dan NU ini me-ngaku masih ada hubungan famili, yakni sepupunya,” terangnya.

Sementara, satu pasang-an lainnya, berdasarkan hasil penyidikan Satpol PP Sumenep, mengaku tidak mempunyai tujuan yang pasti selain pertemanan saja. ”Berdasarkan hasil pe-nyelidikan tadi, mereka me-ngaku hanya untuk silatur-rahim saja. Terbukti mereka tidak melakukan perbuatan

di luar prikemanuiaan,” un-gkap Saleh di ruang kerja-nya.

Pihaknya akan terus melakukan operasi ke se-jumlah lokasi lainnya yang sebelumnya telah menjadi target dalam operasinya. “Jadi kami akan terus me-lakukan opersi di tempat kos dan tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi,” tambahnya.

Operasi gabungan de-ngan dinas perhubungan, TNI dan polisi tersebut, me-nyisir sejumlah tempat yang ditengarai menjadi tempat maksiat, seperti rumah kos dan tempat lainnya yang ditengarai sebagai tempat maksiat. (edy/mk)

SUMENEP – Satpol PP belakangan ini menginten-sifkan razia. Dalam razia gabungan Rabu (26/6), Satpol PP menemukan dua pasang lawan jenis sedang berduaan di sebuah rumah kos di Kota Sumenep. Mereka dibawa ke Kantor Satpol PP karena tidak bisa menunjukkan KTP saat dirazia.

HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL

Pelajar Kampanyekan Anti Narkoba

SUMENEP - Badan Narko-tika Kabupaten Sumenep menggandeng pelajar untuk mengkampanyekan perang terhadap narkoba. Sejumlah pelajar melakukan aksi pe-masangan seribu stiker ke-pada kendaraan pengendara yang melintas di depan Mas-jid Agung Sumenep.

Kegiatan yang dilakukan pelajar dan polisi tersebut dalam rangka menyambut Hari Narkotika International (HANI). Ketua Badan Narko-tika Soengkono Sidik turun langsung membagi-bagikan stiker bersama pelajar. Stiker tersebut berisi ajakan untuk menghindari mengonsumsi narkoba.

Siswa SMA 2 Cahya Ku-suma Atmaja mengatakan, dirinya merasa terhormat bisa terlibat dalam kegiatan gerakan anti narkoba. "Saya mewakili semua siswa, sa-ngat bangga kepada gerakan ini. Saya berharap pencega-han narkoba juga dilakukan kepada siswa," ungkapnya, Rabu (26/6).

Ketua Badan Narkotika Soengkono Sidik mengata-kan, pelajar sebagai gene-rasi masa depan perlu dili-batkan dalam aksi tersebut sebagai langkah pencegahan diri. Sumenep termasuk kat-egori tertinggi pengonsumsi narkoba. Saat ini menduduki peringkat kelima, sama de-ngan tiga kabupaten lainnya di pulau Madura.

Sampai saat ini, terda-pat lima orang yang sudah direhabilitasi karena men-gonsumsi barang haram tersebut. Dalam hari anti narkoba internasional, pi-haknya menggandeng siswa-siswi sekolah ting-kat SMA untuk melakukan pemasangan stiker kepada setiap kendaraan pengen-dara.

Untuk memastikan tidak ada pejabat negara yang mengonsumsi narkoba, se-mua institusi pemerintahan sudah melakukan tes urine, kecuali pihak legislatif yang belum melakukan itu. (athink/mk)

PINDAH PARPOL

BK Tunggu Rekom Pimpinan DPRD

SUMENEP - Badan Kehor-matan (BK) DPRD Sumenep masih menunggu rekomen-dasi pimpinan dewan untuk memproses anggota dewan yang kembali mencalonkan diri dari partai politik lain pada Pemilu Legislatif 2014.

Ketua BK DPRD Miftakhur Rahman menjelaskan, sesuai ketentuan, penanganan ter-hadap segala bentuk pelang-garan DPRD harus diawali de-ngan pengaduan masyarakat, kemudian disusul rekomen-dasi pimpinan. "Kalau ben-tuknya pengaduan itu harus ada usul dari masyarakat dulu," ungkapnya, Rabu (26/6).

KPUD Sumenep telah mengumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) beberapa waktu. Terdapat anggota dewan yang mencalonkan diri dari partai lain. Namun, belum ada partai politik yang mengajukan keberatan terkait anggota dewan yang pindah partai.

Politisi PPP ini mengata-kan, dalam waktu dekat akan koordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menanyakan usulan pengunduran diri anggota dewan yang pindah partai, termasuk memperjelas sikap DPRD melihat masalah tersebut.

"Kami pasti memproses sesuai dengan ketentuan. Apabila terdapat anggota DPRD yang mencalonkan diri di parpol lain, maka tidak berhak lagi menjadi anggota legislatif," tuturnya kepada Koran Madura. (athink/mk)

INTERVENSI REVISI RTRW

Sumenep Bisa Kehilangan Sumber Migas

SUMENEP - Anggota Pansus RTRW DPRD Sume-nep Moh Husein menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlalu menginter-vensi pemkab. Hasil eva-luasi gubernur terhadap perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Perda Ren-cana Tata Ruang dan Wilaya (RTRW) Kabupaten Sume-nep bernomor 188/29.K/KPTS/013/2013 tahun 2013 penuh dengan intervensi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha memasukan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2013/2033 yang merugikan Pemerintah Kabu-paten Sumenep.

Moh Husein mengatakan, jika perda Jawa Timur terse-but dimasukkan, akan meng-ancam hilangnya sejumlah sumber migas yang ada di sejumlah perairan Kabupa-ten Sumenep, di antaranya sumur Terang Sirasun Batur, dan sumur gas Blok Maleo.

“Di Sumenep hingga saat ini sudah ada sekitar 50 sumur migas, dan jika ini di-paksakan maka Sumenep ha-nya akan memiliki 4 sumur saja,” terangnya, Rabu (26/6).

Pada tahun 2008, DPRD Sumenep sudah melakukan yudisial review ke Mahkamah

Konstitusi terkait sengketa zona migas, karena pada saat itu Blok Maleo diklaim seba-gai milik provinsi, tapi sete-lah gugat ke MK, pemkab me-nang dan itu masuk wilayah Sumenep.

“Namun hingga saat ini, kita belum menikmati bagi hasil migas sebagai daerah penghasil, karena semunya masuk ke pemrov,” terang-nya.

Hal Senada juga diung-kapkan anggota Pansus No-val Ali Hisyam. Dia mengaku akan tetap mempertahankan perda tersebut, agar sumur migas di Sumenep tidak di-caplok oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehing-ga tidak merugikan Sume-nep.

“Kita inginkan semua sumur migas tetap milik Sumenep, makanya kita akan datang ke pemprov untuk menolaknya,” tegasnya.

Pansus RTRW DPRD Sumenep mengaku akan datang langsung ke Pe-merintah Provinsi, untuk mempertanyakan maksud evaluasi raperda tersebut, karena kalau dibiarkan, politisi PKB ini menilai, Sumenep dijajah pemerin-tah provinsinya sendiri. (sai/mk)

WARGA BACOK KADES

Istri Pelaku Bantah Ada Hubungan dengan KorbanSUMENEP - Hj. Surai-

da, istri pelaku pemba-cokan Kepala Desa Ke-les Hozaini, membantah jika dirinya menjalin cinta kasih dengan Ho-zaini sebagaimana tudu-han suaminya. Bantahan tersebut disampaikan is-tri korban, Antiyani (33), Rabu (26/6).

Berdasar hasil pemeriksaan Polsek Am-bunten, Selasa (25/6), pelaku melakukan aksi tersebut karena cemburu terhadap korban (Koran Madura, 26/6). Antiya-ni menjelaskan, pelaku membacok korban sete-lah mendapatkan nomor kontak baru yang menel-epon istrinya. Saat ditel-epon balik, orang diu-jung telepon mengatakan bernama Hoz, panggilan korban, dan An, panggi-lan istri korban. Pelaku menyimpulkan istrinya selingkuh.

Antiyani mengatakan,

setelah aksi pembacokan, dirinya sempat menda-tangi Hj. Suraida, istri H. Baisuni, di Desa Campor Timur sekitar pukul 15.00 untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Istri pelaku membantah diri-nya berselingkuh dengan suami korban. "Sore hari setelah kejadian, saya bertemu dengan Hj. Surai-da, dan dari pertemuan tersebut dia bersumpah tidak ada hubungan de-ngan suami saya" ungkap Antiyani.

Mendengar informa-si tersebut Hj. Suraida bersama Antiyani de-ngan didampingi sanak famili Hj. Suraida men-uju ke Mapolsek Ambun-ten, Selasa (25/6), untuk memberikan klarifikasi. "Setelah dari rumah Hj. Suraida, kami pergi ke Mapolsek Ambunten" ungkapnya.

Kapolsek Ambunten IPTU Supardi membe-

narkan jika istri pelaku dan korban bersama se-jumlah kerabat datang ke Mapolsek Ambunten. Hj. Suraida memberi-kan sejumlah penjelasan terkait motif pemba-cokan yang dilakukan suaminya dan sekaligus melaporkan tindakan kekerasan yang diala-minya.

"Benar, H. Suraida yang merupakan istri pelaku datang ke kami untuk menjelasakan ke kami, dan juga melapor-kan tindakan kekerasan yang dia alami," ung-kapnya.

Untuk masalah kekerasan yang dialami Hj. Suraida, IPTU Su-pardi menerima laporan kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami. Ia menyarankan kasus tersebut untuk dilapor-kan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumenep.

"Untuk laporan, kami catat namun kami arah-kan ke Unit PPA" tan-dasnya.

Saat ini , Polsek Am-bunten selain telah menahan H. Baisuni, juga telah meminta ke-terangan dari Subaidi (40), orang yang mem-bonceng pelaku. Namun, karena tidak ditemukan unsur pidana maka yang bersangkutan dibebas-kan.

Sedang Hambali, orang yang diduga men-jadi mata-mata masih dalam proses pengem-bangan Polsek Ambun-ten. "Subaidi sudah kami periksa. Namun, kami tidak temukan unsur pi-dana. Sedang Hambali masih dalam pengem-bangan" tandasnya.

Pelaku pembacokan terancam dijerat pasal 351 KUHP dengan anca-man 4 tahun penjara. (edy/mk)

BANDARA TRUNOJOYO

Trans Air Juga akan Melayani Penerbangan

SUMENEP - Selain telah memutuskan kontrak dengan maskapai penerbangan Lion Air, Pemkab Sumenep telah menjalin MoU dengan perusa-haan maskapai Trans Air. Pada tahun depan, maskapai Trans Air direncanakan sudah bisa beroperasi di Bandara Udara Trunojoyo tanpa perpanjan-gan run way seperti yang dike-hendaki Lion Air.

Demikian disampaikan Bu-pati Sumenep A Busyro Karim. "Besok pagi saya ke Surabaya untuk melakukan kontrak de-ngan pemilik maskpai Trans Air," tuturnya, Rabu (26/06).

Selain persyaratan dari pihak maskapai Trans Air lebih ringan, ongkos penerbangan juga lebih murah dibanding-kan dengan Lion Air. "Bahkan Trans Air dengan rute Sumenep Surabaya, ongkosnya juga lebih murah. Hanya 204 ribu rupiah," ungkapnya.

Mengenai proses pembeba-san lahan Bandara Udara Tru-nojoyo, menurutnya, masih me-nunggu kepastian rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pem-prov) Jawa Timur. Sedangkan lahan seluas kurang lebih tiga hektare yang akan digunakan untuk perpanjangan landasan pacu (run way) sudah menjadi kewenangan pemkab, melalui panitia yang tergabung dalam Tim 9. (athink/mk)

PERTANIAN

Dinas Pertanian Kekurangan PenyuluhSUMENEP – Kepala Di-

nas Pertanian dan Tana-man Pangan (Disperta) Sumenep Bambang Heri-yanto mengeluhkan mi-nimnya tenaga penyuluh. Jumlah penyuluh tidak berimbang dibandingkan-kelompok tani yang ada. "Memang menjadi peng-hambat kekurangan pe-nyuluh lapangan dalam membangun pertanian ke depan," keluhnya.

Data yang dihimpun Ko-

ran Madura, di Kecamatan Ambunten terdapat 112 kelompok tani (poktan) dan didampingi oleh tu-juh penyuluh lapangan, di Kecamatan Batuputih ter-dapat 121 poktan dan di-dampingi oleh enam orang penyuluh, di Kecamatan Kota Sumenep terdapat 48 poktan dan didampingi enam penyuluh.

Komposisi tersebut, menurut Bambang, tidak ideal. Ia khawatir kurang-

nya petugas lapangan akan berdampak terhadap hasil panen. Dinas pertanian akan kekurangan tenaga pe-nyuluh untuk memberikan bimbingan kepada petani. "Idealnya, satu desa itu ada satu orang penyuluh" jelas-nya

Saat ini, penyuluh la-pangan membawahi dua bahkan tiga desa. “Bah-kan tidak sedikit yang te-lah merangkap sebagai kepala UPT. Di bulan Agus-

tus mendatang sudah ada tiga kepala UPT yang akan mengakhiri tugasnya dan sampai saat ini masih be-lum ada penggantinya," tambahnya.

Ketua Peguyuban Pemer-hati Kelompok Tani (P2KT) Sumenep Zaenuri menga-takan, keberadaan peny-uluh sangat dibutuhkan untuk melakukan bimbing-an secara teknis kepada petani, sehingga hasil ko-moditi pertanian akan le-

bih berkualitas. "Tentunya, jika masih kurang tenaga penyuluh lapngan, tentu-nya petani tidak akan mak-simal. Bahkan, petani tetap memakai tradisi lama yang sudah tidak lagi sesuai lagi dengan zaman modern ini," katanya.

Ia berharap, peme-rintah memikirkan nasib petani ke depannya. Teru-tama dalam mengahadapi tanan alih fungsi seperti yang telah diprogramkan

oleh disperta. "Melihat fungsinya, kami sangat mengharap agar segera ada upaya untuk memenuhi kekurangan tenaga peny-uluh," harapnya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim juga tidak membantah minimnya tenaga penyuluh. Salah satu kendala minimnya pe-nyuluh pertanian tersebut karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang

pertanian yang menjadi penyuluh pertanian. "Kita memang kekurangan SDM yang latar belakangnya dari pertanian" ungkap-nya.

Busyro mengatakan, pada tahun ini tidak pen-gangkatan tenaga peny-uluh. "Untuk tahun ini, pos pengangkatan PNS hanya untuk dokter dan guru saja. Tidak ada untuk penyuluh pertanian," ungkapnya. (edy/mk)

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II 3SUMENEP

BERANDA PERJUANGAN Menuju Grahadi untuk Jawa Timur Jempol

Kejaksaan Temukan Kejanggalan

Kini, kasus pembebasan lahan Sekolah Menengah Atas (SMA) Batuan masih terus dalam proses pengembangan kasus oleh pihak kejaksaan. Bahkan, kasus itu sudah naik pada penyidikan.

Kejari Kabupaten Sumenep

melalui Kasi Intel, NS Gustina Aryatha mengatakan, untuk kasus SMA Batuan, pihaknya sudah memanggil sejumlah saksi yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut, seba-gai bahan pengembangan le-bih jauh.

“Pemanggilan sejumlah saksi untuk kasus SMA batuan sudah selesai semua, kami su-dah meminta keterangan dan klarifikasi dari berbagai saksi yang kami panggil beberapa waktu yang lalu,” katanya Rabu (26/6).

NS Gustina Aryatha men-jelaskan bahwa saksi-saksi yang dipanggil tersebut dian-taranya meliputi Kepala Dinas Pendidikan yang lama, Camat Batuan, pemilik lahan SMA Batuan, Kepala Desa serta pegawas Disdik. “Iya, kami

sudah selesai memanggil se-muanya, yakni Kepala Disdik yang lama, Camat Batuan, Kades Batuan, pemilik lahan, dan juga pengawas dari Dis-dik,” jelasnya.

Berdasarkan hasil peman-ggilan dan pengakuan dari beberapa saksi yang dilakukan oleh kejari, menurut Aryata, memang proses pengadaan lahan tersebut sudah sesuai dengan aturan. Namun, kejari menemukan indikasi kejang-galan dalam kasus tersebut, sehingga kejari hingga kini

masih terus melakukan pe-ngembangan kasus. Kasus tersebut saat ini sudah sampai pada proses penyidikan.

“Kalau masalah indikasi-indikasi itu, ada beberapa indikasi yang kami temukan dalam pengadaan lahan itu SMA batuan itu, namun itu se-mua masih belum final, sebab masih dalam proses penyidi-kan,” ungkapnya

Ketika ditanya lebih lanjut terkait indikasi apa saja yang telah pihaknya temukan, Ary-atha masih belum bisa berko-

mentar banyak tentang indi-kasi dan tersangkanya, sebab dirinya tidak mau menyebut-kan sebelum kasus tersebut benar-benar jelas.

“Mengenai indikasi dan tersangkanya, saya masih be-lum kasih keterangan pasti, sebab masih dalam proses penyidikan. Dan kini, sudah masuk pada kasi pidsus (pi-dana khusus). Kasis pidsus nantinya juga akan mem-bentuk tim, dari tim itu nanti ada pengembangan lagi. Se-dangkan konkretnya, itu ada

hak dan kewenangan Kejari. Karena kami bekerja sesuai dengan tifoksi kami,” lan-jutnya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah sudah masuk pada kategori pelanggaran hukum, Aryatha tidak secara pasti menyatakan bahwa pembe-basan lahan tanah SMA Bat-uan adalah melanggar hu-kum. “Tetapi biasanya kalau sudah masuk dalam tingkat penyidikan, kasus itu sudah ada perbuatan melanggar hukum,” jelasnya. (sym/mk)

SuMeNeP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupa-ten Sumenep menemukan kejanggalan dari proses penyelidikan terhadap kasus pembebasan lahan SMA Batuan. Indikasi kejanggalan yang ditemukan oleh kejari tersebut berdasarkan hasil dari sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Kejari.

INFRASTRUKTUR

Jalan Dekat Lapangan Terbang Trunojoyo Dialihkan

SuMeNeP – Semua ruas ja-lan yang dekat dengan Lapangan Terbang Tronojoyo akan dialih-kan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Ruas jalan yang akan dialihakan adalah jalan dari arah utara Parsanga menuju kalinget, dari arah selatan pasar kayu, dan juga dari arah jalan Kejaksaan Ne-geri Kabupaten Sumenep.

Pengalihan jalan tersebut dilkukan oleh Pemerintah Kabu-paten Sumenep untuk optimalisa-si pembangunan lapangan terbang yang menurut rencana, awal tahun 2014 harus selesai dan beroperasi.

“Jadi, semua ruas jalan yang sekarang ada akan alikan karena adanya penambahan lapangan pacu untuk terminal Tronojoyo,” kata Soengkono Sidik, Wakil Bu-pati Sumenep kepada wartawan, Rabu (26/6) usai melakukan pen-gukuran jalan yang akan dialihkan bersama dinas Pu Mina Marga.

Dia menjelaskan, penamba-han lapangan pacu tersebut akan ditambah sekitar 2 240 meter. “Sekarang pemilik tanah sudah oke, sudah terbayar semuanya. Kini tinggal sosialisasi, dan akhir tahun ini sudah harus clear,” je-lasnya.

Wakil Bupati tersebut menam-bahkan, landasan pacu yang akan ditambah nantinya akan meman-jang sampai ke pintu air. Otoma-tis, menurutnya, memang harus ada pengalihan jalan. “Sedangkan jalan yang akan dialihkan ada-lah jurusan Parsangah, dari pasar kayu, juga jurusan dari kejaksaan. Nah, itu nani kita alihkan, semen-tara penyelesaiannya juga ditarget

tahun ini, dan sekarang sudah di PHK. Jadi, begitu nanti lapangan-nya berfungsi semua, jalan lalu lintas ke bandara aman, lancar dan tanpa hambatan,” pungkasnya.

Soengkono juga menegaskan bahwa mau tidak mau tahun ini, menurut dia, bupati mengingin-kan sudah berfungsi pada tahun ini. “Karena ada dua maskapai yang sudah siap lindas di lapangan Tronojoyo, malah tinggal rekom saja untuk berangkat, dan turun ke sini,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang dua maskapai tersebut, dia menyebutkan bahwa per-tama dari Lion Air dengan Wins Airnya itu, sedangkan maskapai yang kedua dari Transpasifik. “Dan waktu dekat ini insya Allah sudah mau beroperasi, meskipun masih belum selesai, karena ka-pasitas duduknya adalah 50 sit, jadi itu bias. Sebetulnya lion wins air juga bias, tapi yang bisa kita pakai hanya 50 dulu lah, ka-rena sisanya kami belum siap ba-yar, dan pemda keberatan kalau sit kosong kita yang bayar,” te-rangnya.

Disinggung tentang anggaran yang dihabiskan untuk pengali-han jalan, Soengkono menjelas-kan bahwa sekarang masih dalam proses menghintung berapa ang-garannnya. “Tetapi yang jelas berapapun anggarannya, kita siap demi terealisasinya lapang-an yang komersial. Dan temen temen DPR sudah mendukung sepenuhnya beroperasinya ang-garan ini, termasuk pengalihan jalan,” pungkasnya. (sym/mk)

HARI ANTI NARKOTIKA SEDUNIA. Sejumlah personil Korem 072 bersama elemen masyarakat dan komunitas melakukan aksi damai dalam memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia di Jl. Malioboro, Yogyakarta, Rabu (26/6). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

noveradika/ant

TERKENDALA TUNJANGAN GAJI MINIM

Dewan Sesalkan Sulitnya Rekrutmen DokterSuMeNeP - Anggota

Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur sedikit menyay-angkan jika alasan keku-rangan dokter itu disebab-kan karena tunjangan gaji yang minim. “Dulu pernah ada kesepakatan, kalau satu peskesmas harus ada dua

dokter yang bertugas, dan kami nanti tanyakan lebih lanjut kenapa sampai seka-rang masih satu dokter di puskesmas,” katanya.

Plotisi PKS mengatakan, jika alasan pihak dinkes kesulitan untuk merekrut dokter ada di masalah gaji,

menurutnya, bisa dikomu-nikasikan lebih lanjut.

“Kalau masalah kontrak dan tunjangan gaji yang dinilai kecil di Kabupaten Sumenep, pihak dinkes, kan, bisa melakukan komu-niaksi dan koordinas, bah-kan kalau perlu mengaju-

kan tambahan anggaran, itu pun jika benar-benar men-jadi kendala untuk merekrut dokter,” ujarnya.

Tetapi menurut Nur Asyur, penambahan ang-garan tersebut harus sesuai dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Jangan sampai anggaran bertambah, tetapi pelayan-an kesehatan masih buruk,’ ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sume-nep Anugrah Riska Rahadi mengatakan, kurangnya

tenaga dokter di Kabupaten Sumenep, disebabkan berke-naan dengan gaji. enggan-nya para dokter untuk ber-tugas di Kabupaten Sumenep para dokter pertimbangan mereka tunjangan gajinya dinilai minim.

Berdasarkan data yang

dirilis oleh dinkes, tenaga dokter yang ada di Kabupa-ten Sumenep hanya berjum-lah 60 orang. Jumlah terse-but masih jauh dari harapan untuk melengkapi kekurang-an akan enaga dokter yang dibutuhkan oleh kabupaten Sumenep. (sym/mk)

KARTU JEMPOL DAN PRO SEMAR

Bambang-Said Siap Sejahterakan Masyarakat JatimSuMeNeP - Pasangan

cagub-cawagub Jatim dari partai berlambang moncong putih, Bambang-Said mem-bawa dua program inti jika pasangan ini dinobatkan se-bagai jawara dalam pilgub mendatang. Dua program yang dibawa pasangan yang berjargon Jempol untuk Jawa Timur baru tersebut adalah program kartu Jempol dan Pro Semar.

Kartu Jempol adalah kar-tu sehat dan sejahtera bagi masyarakat Jatim. Kartu terse-but memang secara khusus dihadiahkan bagi masyarakat Jatim yang kurang mampu dari segi pembiayaan dalam kesehatan. Termasuk dalam kartu jempol Bambang-Said juga mengusung misi pem-

berdayaan dalam pendidikan. Sehingga nantinya, siapapun masyarakat Jatim yang hendak berobat ke rumah sakit atau puskesmas setempat, maka cukup dengan kartu jempol, dan masyarakat berobat tanpa biaya. Hal serupa juga akan diberlakukan bagi pendidik-an, nanti tidak ada istilahnya ada anak yang putus sekolah gara-gara tidak punya biaya, dan jika masyarakat kurang mampu dalam berobat.

“Siapapun yang sakit de-ngan penyakit apapun nantin-ya cukup dengan kartu Jem-pol, maka masyarakat bebas dari biaya. Termasuk dalam hal pendidikan, anak-anak akan dapat bantuan beasiswa bagi yang tidak mampu. Ka-rena saya tidak ingin melihat

ada anak yang putus sekolah,” ucap Said Abdullah, Cawagub Jatim saat bertandang ke ber-

bagai tempatPantauan Koran Madura

saat Said Abdullah mendata-

ngi beberapa tempat di Kabu-paten Sumenep, tak lupa Said Abdullah mengatakan bahaw

kepada seluruh masyarakat bahwa jika dirinya dan Bam-bang DH benar-benar diaman-ahi mimpin Jatim ke depan, dua program, yakni Kartu jem-pol Sehat dan Program Sedesa Setengah Miliar (Pro Semar) menjadi program prioritas.

“Seperti Pro Semar, setiap tahun selama periode 5 tahun kepemimpinannya, setiap desa akan mendapat-kan bantuan itu sebesar Rp 500.000.000,” jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa dua program tersebut akan menjadi program ini. Bahkan jika dirinya jadi dan dua prog-ram tersebut tidak direalisasi-kan, maka dirinya siap mene-rima konsekuensi dan kutukan dari masyarakat dan Allah. “Dan jika ternyata nanti saya

lupa, maka biarkan Allah yang menghukum saya,” tegasnya.

Pada silaturraham ke ber-bagai tempat di Kabupaten Sumenep yang dimulai dari hari Sabtu hingga Minggu ke-marin, kurang lebih sekitar 7 tempat yang didatangi. Di antaranya adalah ke rumah lamanya di Jalan Kemala RT 6, Pondok Pesantren Nu-rul Huda, Pengilen Dasuk, Pagelaran Kontes Sape Sono’, Desa Bicorong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, ramah tamah Bupati Busyro Karim, Bupati Sumenep di Pendopo, Lembaga Pendidikan Lughatul Islamiyah, Legung Timur Batang-Batang, Yayasan As-Salam, Desa Lapa Taman dan Ponpes Nurul Yaqin, Kecama-tan Dungkek. (sym)

SILATURRAHMI. MH Said Abdullah (tengah) saat menghadiri ke acara Haflah Desa Pangilen, Dasuk

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II4 PAMEKASAN

Padahal, salah satu persyaratan untuk mendirikan perusahaan adalah kemampuan dia menggaji karyawan secara layak. Jika memang tidak mampu menggaji dengan layak, seharusnya tidak diloloskan pada saat mengajukan izin pendirian perusahaan,

USUT TUNTAS KASUS KORUPSI. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan pemuda Sulawesi Selatan berunjukrasa di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Rabu (26/6). Dalam aksinya, mereka meminta kepada Kejaksaaan Tinggi untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Jeneponto yaitu penyelewengan dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010 oleh Dinas Pertanian dengan anggaran APBN sebesar Rp. 3,3 milyar, serta oleh Dinas Kesehatan tahun 2011 sebesar Rp. 18 milyar.

Berdasar data di Seksi Pe-nyelenggaraan Haji dan Um-rah, Kemenag setempat, jum-lah itu terdiri dari 110 jamaah yang menunda keberangkatan mereka karena belum mampu melunasi Biaya Penyeleng-garaan Ibadah Haji (BPIH) se-dang 115 lainnya merupakan jamaah yang terkena program

pengurangan kuota 20 persen dari kuota semula sebanyak 1.497 jamaah.

Kepala Seksi Penyeleng-garaan Haji dan Umrah Keme-nag Pamekasan, Juhedi, Rabu (26/6), mengatakan jumlah itu berkurang dari perkiraan awal sebanyak 230 dengan rincian 110 jamaah yang belum me-

lunasi BPIH dan 120 jamaah akibat pengurangan kuota.

“Pengurangan tersebut berdasar Surat Edaran dari Ka-menag Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh mau-pun Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” kata Juhedi.

Dengan jumlah pengu-rangan itu ditambah jumlah jamaah yang menunda ke-berangkatannya ke tanah suci karena belum mampu melu-nasi biaya penyelenggaraan haji, maka Jamaah Calon Haji yang dipastikan akan berang-kat tahun ini sebanyak 1.272 jamaah.

Para calon haji yang batal berangkat karena kebijakan pengurangan kuota itu, kata

dia, sudah diundang ke Kantor Kemenag untuk diberi penje-lasan tenang kebijakan pen-gurangan kuota tersebut.

Lebih lanjut, mantan Pengawas Pendidikan di ling-kungan Kamenag Pamekasan itu menjelaskan, sebelumnya direncanakan JCH lanjut usia akan diberi kuota khusus pada tahun ini. Namun karena adanya pengurangan kuota itu, maka rencana tersebut di-batalkan.

Sementara itu, Kepala Ke-menag Pamekasan, Muarif Tanthowi, dalam petemuan dengan Komisi D DPRD Pame-kasan, Rabu (26/6), menjelas-kan Surat Edaran dari Keme-nag RI tentang pengurangan

kuota sudah diterima. Pihakn-ya juga sudah menyosialisasi-kan kebijakan itu ke calon jamaah yang nomor porsinya masuk dalam daftar pengu-rangan.

Kemenag, juga sudah me-minta para calon jamaah un-tuk membatasi barang bawaan mereka dan tidak membawa barang berlebihan, terutama rokok dan jamu. Sebab, salah satu kebiasaan jamaah calon haji asal Madura, selalu mem-bawa barang-barang tersebut, hingga barang bawaan mereka melebihi batas maksimal. “Itu kami sampaikan melalui KBIH agar disampaikan ke jamaah masing-masing,” katanya. (CR-1/muj/rah)

225 Calon Haji Tak Jadi BerangkatPAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Keme-nag) Pamekasan memastikan Jamaah Calon Haji (CJH) asal Kabupaten Pamekasan yang batal be-rangkat menunaikan ibadah haji tahun ini sebanyak 225 jamaah. Para calon haji yang batal berangkat itu akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan, jika memenuhi persyaratan.

PAMEKASAN - Pimpinan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, akh-irnya memenuhi undangan Komisi D DPRD Pamekasan setelah sebelumnya undan-gan yang sama tidak bisa mereka penuhi.

Pimpinan Kemenag yang hadir dalam pertemuan klarifikasi (permintaan pen-jelasan) itu antara lain, Kepala Kemenag, Muarif Tanthowi, Kepala Seksi Pe-nyelenggaraan Haji dan Um-rah, Juhedi, dan Kepala Seksi Mapenda, Juhairiyah.

Pada pertemuan itu, Komisi D meminta penje-lasan tentang pengurangan kuota haji dan penarikan dana terhadap guru yang lulus program sertifikasi untuk mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG).

Dalam pertemuan itu, Muarif menjelaskan ten-gah melakukan perbai-kan di internal kantor yang dipimpinnya de-ngan melakukan restruk-turisasi (penataan ulang) dengan melakukan rol-ing tenaga karyawan dan pimpinan.

Dalam kasus dugaan pe-mungutan dana dari guru yang lulus sertifikasi untuk mendapatkan NRG, Mua-rif menjelaskan beberapa waktu lalu instansi yang dipimpinnya didatangi petugas dari intelejen Ke-jaksaan Agung dan Inspek-torat Kementerian Agama RI. Mereka telah melakukan investigasi (penyeledikian mendalam) atas kasus terse-

but.Sejauh ini, kata Muarif,

dirinya masih belum men-dapatkan informasi apa pun tentang proses maupun hasil dari investigasi terse-but, karena proses itu terjadi ketika dirinya baru dimutasi dari Kemenag Lumajang.

“Soal bagaimana kelan-jutannya, masih belum bisa kami tentukan saat ini. Be-gitu pula untuk menyikapi tuntutan para guru agar dana yang ditarik itu dikem-balikan,” katanya.

Selain kasus itu, inves-tigasi juga dilakukan ter-hadap kasus mutasi yang diduga dilakukan secara sepihak oleh mantan Kepa-la Kemenag, Nurmaluddin. Kasus itu menjadi bagian dari materi investigasi ka-rena diduga dilakukan de-ngan cara di luar prosedur yang berlaku.

Ketua komisi D DPRD Pamekasan, Makmun men-gatakan pertemuan dengan pimpinan Kemenag itu san-gat penting karena berkaitan dengan klarifikasi beberapa hal. Selain masalah penye-lenggaraan haji, juga be-berapa kasus yang selama ini banyak dipersoalkan.

“Kami juga sudah mem-inta agar dana pengurusan NRG yang diminta kepada para guru yang lulus serti-fikasi dikembalikan, karena pada dasarnya proses pener-bitan nomor tersebut tanpa biaya. Namun masalah ini belum menemukan titik terang,” katanya.(awa/muj/tah)

NRG

Kemenag Penuhi Panggilan DPR

PAMEKASAN - Dinas Pen-didikan (Disdik) Pamekasan menyatakan sebanyak 20 orang guru yang sebelumn-ya menolak dimutasi telah dikembalikan ke tempat tugas asalnya. Langkah itu dilaku-kan untuk menjamin kegiatan di lembaga pendidikan bisa berjalan normal.

Kepala Bidang Ketenagaan Disdik, Mohammad Hatib, Rabu (26/6), pembatalan mu-tasi dan pengembalian para

guru ke tempat tugas asal itu dilakukan oleh Bupati Pame-kasan, Akhmad Syafii.

“Mutasi atau penanggu-han mutasi merupakan ke-wenangan bupati. Kami hanya menjalankan kebijakan dari pimpinan daerah,” katanya.

Pembatalan terhadap mu-tasi yang dilakukan Kholilur-rahman saat menjabat sebagai Bupati Pamekasan, setelah sebelumnya dilakukan kajian terhadap dampak mutasi yang

dinilai sepihak dan melanggar etika birokrasi.

Dari hasil kajian itu dinilai mutasi tersebut membawa dampak negatif terhadap pengelolaan pendidikan di sekolah, karena adanya peno-lakan oleh sejumlah guru dan kepala sekolah.

“Ini solusi yang tepat. Ka-rena ternyata pengembalian mereka ke tempat tugas asal itu membawa dampak yang sangat positif dan lebih meng-

gairahkan kegiatan pendidi-kan,” katanya.

Menurutnya, pembatalan mutasi itu sama sekali tidak menyalahi aturan karena tidak ada aturan yang melarang se-orang bupati membatalkan kebijakan dari pimpinan sebe-lumnya jika untuk tujuan yang lebih baik.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris men-gaku belum mempelajari per-soalan tersebut. Hanya saja,

menurut dia, pimpinan dae-rah memiliki kewenangan pe-nuh untuk melakukan mutasi ataupun rotasi terhadap guru. Ia menyatakan masih akan mempelajari masalah terse-but.

Kebijakan mutasi terhadap 58 guru Sekolah Dasar Neg-eri dilakukan Kholilurrahman dua hari menjelang selesainya masa jabatannya sebagai Bu-pati Pamekasan. Kebijakan itu dinilai menyalahi etika birokrasi sehingga ditentang dan ditolak. Tercatat sebanyak 20 orang guru mengembalikan SK mutasi tersebut ke Disdik setempat dan menyatakan tetap akan bertugas di tempat tugas semula.

Para guru yang menolak itu mengaku sangat terke-jut karena awalnya mereka hanya diundang ke kantor Disdik untuk menghadiri ra-pat dan dihubungi melalui telepon. Selain itu, penolakan itu dilakukan karena mutasi itu justru dilakukan pada saat persiapan pelaksanaan unas tingkat SMP dan SD.

Wakil Ketua DPRD Pame-kasan, Khairul Kalam, saat itu menuding mutasi terse-but merupakan desain untuk mengacaukan pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP dan SD.

Khairul Kalam juga men-uding Kholilurrahman yang saat itu masih menjabat seba-gai bupati tidak memiliki kea-rifan dan sensitifitas terhadap lingkungan hingga menyebab-kan kondisi sekolah tidak kon-dusif. (awa/muj/rah)

GURU

Disdik Nyatakan SK Mutasi Guru yang Ditolak telah Dibatalkan

PAMEKASAN - Federasi Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (FPPBI) Cabang Pamekasan menilai Pemer-intah Kabupaten Pamekasan lalai melakukan pengawasan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) oleh pe-rusahaan di wilayah itu. Se-hingga jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban pemenuhan UMK sangat minim dibanding jumlah perusahaan yang ada.

Juru bicara FPPBI Cabang Pamekasan, Indra Maulana mengatakan aki-bat lemahnya pengawasan itu, penetapan UMK yang dilakukan melalui Peraturan Gubernur terkesan hanya sekedar formalitas, karena tidak didukung dengan pen-erapan di masing-masing kabupaten.

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial dan Transmigrasi (Dinsos-nakertrans) tidak mampu berbuat banyak terhadap perusahaan yang tidak me-nerapkan UMK. Bahkan, mereka tidak memiliki data yang jelas soal perusahaan yang sudah menerapkan UMK dan yang masih belum menerapkannya.

“Sepertinya, UMK itu hanya sekedar yang penting ada dan tidak ditindaklanju-ti dengan aksi yang nyata,” kata Indra.

Alasan yang seringkali digunakan, kata dia, ada-lah kenaikan gaji menjadi kewenangan perusahaan. Alasan lainnya, tidak se-mua perusahaan memiliki kemampuan menggaji kar-yawannya secara layak.

“Padahal, salah satu per-syaratan untuk mendirikan perusahaan adalah kemam-puan dia menggaji karyawan secara layak. Jika memang tidak mampu menggaji de-ngan layak, seharusnya tidak diloloskan pada saat mengajukan izin pendirian perusahaan,” kata Indra.

Akibat lembahnya pen-gawasan itu, banyak pe-rusahaan yang berlaku sewenang-wenang dengan memberi sanksi berupa pe-mutusan kontrak kerja ter-hadap karyawan yang men-untut haknya.

Kepala Bagian Penga-wasan dan Pemeriksaan Perusahaan dan Buruh Din-sosnakertrans Pamekasan, Ali Kusni mengatakan su-dah beberapa kali melaku-kan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diindikasi nakal. Tetapi, pemeriksaan itu tidak membawa hasil ka-rena seringkali terkendala dengan saksi.

Sampai saat ini, Dinsos-nakertrans tidak menerima laporan keberatan dari kar-yawan perusahaan yang merasa tidak digaji sesuai dengan UMK. Karenanya, Dinsosnakertrans tidak me-miliki data dan dasar untuk melakukan penindakan.

Sebelumnya, sejumlah buruh dan mahasiswa mel-akukan unjukrasa menuntut ketegasan dari pemerintah soal pemberlakuan Pergub Jatim Nomer 72 tahun 2012 tentang Upah Minimum Ka-bupaten di Pamekasan sebe-sar Rp 1.059.000.

Sebagaimana diamanat-kan dalam Pergub 72 tahun 2012 tersebut, Gubernur menetapkan UMK di Pame-kasan naik dari sebelumnya Rp 975 ribu.(awa/muj/rah)

KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

Pemerintah Lalai Mengawasi UMK

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II 5SURAMADU

Sementara itu, menyikapi rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan Ketua DPRD, Ketua Komisi D Baktiono menilai langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensasional.

Awalnya, mereka ada masalah psikologis dengan masyarakat, lalu kita tawari pindah, tapi prinsipnya bebas, karena itu hanya 52 orang yang mau, tapi sekarang 63 orang,

Kepala Bagian Keuangan, Disdik Pamekasan, Kusfandi mengatakan penerima TPG dari semua tingkatan pen-didikan mencapai 3. 180 guru. Namun dari jumlah itu, dana yang bisa disalurkan hanya untuk 2.998 guru.

Sedangkan untuk 182 si-sanya belum bisa dibayarkan karena beberapa kendala. Kendala itu antara lain, 131 guru belum menerima Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), 40 guru masih proses

verifikasi berkas di Dinas Pen-dapatan, Pengelolaan Keuan-gan dan Aset (DP2KA) Pame-kasan.

Selain itu ada guru yang sudah pensiun dan meninggal dunia sebelum masuk Tahun Anggaran 2013, yang menu-rut aturan, dinyatakan tidak berhak menerima TPG dan dana yang dialokasikan untuk mereka dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

“Kami belum bisa me-mastikan kapan pencairan

TPG bagi guru yang belum menerima pencairan triwu-lan pertama. Tapi yang jelas, bagi guru yang meninggal dan pensiun sebelum 2013, akan kami kembalikan ke Kasda,” katanya.

Sebelumnya, Dinas pen-dapatan pengelola keuangan dan aset (DPPKA) Kabupaten Pamekasan, menyatakan su-dah mentransfer dana Tun-jangan Profesi Guru serti-fikasi maupun Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi guru non sertifikasi, dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan pada (17/6) lalu.

Dana yang ditransfer ke rekening Bendahara Disdik itu mencapai Rp 33 miliar. Terdiri dari Rp 31.8 miliar untuk tun-jangan sertifikasi dan Rp 1.2

miliar untuk tamsil guru non sertifikasi pada triwulan per-tama.

Kepala DPPKA Pamekasan Taufikurrahman menjelaskan, dana itu ditransfer ke reken-ing Disdik karena persyaratan pengajuan sudah lengkap ter-masuk surat keputusan tun-jangan profesi (SKTP) bagi guru yang dinyatakan lulus sertifikasi. Namun beberapa diantaranya masih ditangguh-kan karena identitasnya mer-agukan.

“Kami masih menang-guhkan pengajuan TPG un-tuk tiga guru karena mer-agukan. Ya, intinya identitas mereka tidak sama dengan SK, maka kami tangguhkan dulu,” katanya.

Sementara itu, tunjangan penghasilan (Tamsil) bagi

guru non sertifikasi sebesar Rp. 1,2 miliar, diberikan ke-pada 1. 606 guru berbagai tingkatan se Pamekasan. Dana yang diberikan itu juga untuk teriwulan pertama, sebesar Rp. 250 ribu perguru, perbu-lan.

Taufikurrahman menje-laskan pembayaran TPG di Pamekasan diakuinya tertun-da hingga memasuki triwu-lan kedua, karena terkendala persyaratan teknis yang harus dilampirkan dalam pengajuan. Terutama SKTP para penerima TPG yang diterbitkan pemer-intah pusat.

Dalam kesempatan itu, ia juga belum memastikan pen-cairan TPG dan Tamsil tri-wulan kedua karena dananya belum masuk ke Kasda. (uzi/muj/rah)

Pencairan Dana Tunjangan 171 Guru Masih Belum JelasPAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pame-kasan belum memastikan kapan jadwal pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 171 guru untuk masa pencairan triwulan pertama. Penyalu-ran dana itu masih terkendala persyaratan teknis dan menyangkut kewenangan instansi lain.

PROTES LIMBAH PABRIK. Sejumlah warga berunjuk rasa dengan membakar ban bekas di depan pabrik mebel di Desa Puji Mulyo Kec Sunggal Kab Deli Serdang, Sumut, Rabu (26/6). Warga memprotes dan meminta pabrik ditutup karena berdampak pencemaran lingkungan dari limbah pabrik tersebut.

PAMEKASAN - Perbai-kan lima ruas jalan utama di Kabupaten Pamekasan sam-pai pertengahan tahun ini dipastikan belum bisa ter-laksana. Kegiatan itu masih menunggu proses lelang yang diperkirakan baru akan dilaksanakan pada awal se-

mester kedua tahun ini. Kelima ruas jalan utama

yang menunggu proses per-baikan itu antara lain, jalan utama yang menghubung-kan Desa Palengaan Laok dengan DesaTalambah, jalan antara Desa Bandungan de-ngan Desa Cenlecen, jalan

Pagantenan dengan Desa Bujur Barat, jalan Bandun-gan menuju Pagantenan dan jalan yang menghubungkan Desa Lenteng dengan Teja Barat.

Kepala Bagian Adminis-trasi Pembangunan Pemkab Pamekasan, Basri Yulianto

mengatakan perencanaan teknis lima lokasi itu su-dah selesai dan sudah me-masuki tahap persiapan le-lang. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan metode, dokumen, dan jad-wal pelelangan.

“Perencanaan teknisnya baru selesai, tinggal pelak-sanaan lelangnya. Mudah-mudahan bisa segera terlak-sana dalam waktu dekat,” katanya.

Dia jelaskan pihaknya tidak bisa memastikan kapan proyek itu bisa digelar. Hal tersebut menjadi kewenan-gan panitia lelang. Pihaknya tidak bisa diintervensi, ka-rena tahapan itu merupa-kan kewenangan panitia dan sudah ada ketentuan yang mengatur.

Adapun anggaran yang tersedia untuk lima titik pekerjaan itu sebesar Rp 8,7 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2013. Rinciannya, Palen-gaan- Talambah sepanjang 2,5 km dianggarkan sebesar Rp 1,83 miliar, jalur Bandun-gan-Cenlecen sepanjang 1,5 km dianggarkan sebesar Rp 1,03 miliar.

Selanjutnya, perbaikan jalan Pagantenan menuju Bujur Barat sepanjang 3,5 km dianggarkan dana sebesar Rp 2, 25 miliar, Bandungan-Pagantenan sepanjang 4,6 km disiapkan dana paling banyak sebesar Rp 2, 94 mil-

iar. Sedangkan jalur Lenteng-Teja Barat sepanjang 1 km dianggarkan dana sebesar Rp 0,68 miliar. Perbaikan ja-lan yang menggunakan DAK ini akan menggunakan kon-struksi hotmik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan, Totok Hartono mengatakan dari volume pekerjaan yang direncanakan ini masih perlu dilakukan penyesua-ian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyusul penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta dampak musim hujan yang berkepanjan-gan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Konsekue-nsi penyesuaian itu harus mengurangi volume, karena tidak mungkin menambah alokasi dana.

“Nambah anggaran sudah tidak mungkin karena sudah ditetapkan. Makanya akan kami lakukan penyesuaian. Tapi kalaupun ada penguran-gan volume tidak akan ban-yak,” katanya.

Totok menambahkan dari lima lokasi pekerjaan itu, tidak seluruhnya bisa tersambung dengan hotmik, terutama Bandungan-Pagan-tenan hanya dapat dikerjakan separuh. Sisanya akan diu-payakan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya. Se-dang lokasi lain yang belum bisa disentuh proyek tahun ini diharapkan bisa bersabar karena dana yang tersedia terbatas. (uzi/muj/rah)

AKSES TRANSPORTASI

Perbaikan Lima Ruas Jalan Utama Masih Proses Lelang

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mem-bantah bahwa relokasi warga Syiah Sampang ke kawasan Rusunawa Puspa Agro, Je-mundo, Sidoarjo, merupakan pengusiran, karena pemin-dahan itu bebas.

“Awalnya, mereka ada masalah psikologis dengan masyarakat, lalu kita tawari pindah, tapi prinsipnya be-bas, karena itu hanya 52 orang yang mau, tapi seka-rang 63 orang,” katanya di Surabaya, Rabu.

Di sela-sela Kuliah Tjok-roaminoto bertajuk “Pe-mikiran Soekarno di Tengah Iklim Neoliberalisme” yang digelar Fisip Unair dan “Pris-ma Resources Center” itu, ia mengatakan jumlahnya tidak mungkin bertambah jika tak nyaman.

“Itu (kasus Syiah Sam-pang) bukan masalah Sunni-Syiah, tapi masalah kultural, karena Syiah di Bondowo-so, Pasuruan, atau tempat

lain di Jatim juga tidak ada masalah,” katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menangani warga Sy-iah Sampang bukan dalam masalah akidah/agama, karena masalah akidah/agama merupakan urusan pemerintah pusat (Menteri Agama).

“Urusan gubernur itu hanya masalah kemanu-siaan, bagaimana mereka hidup layak. Soal bagaima-na mereka bisa diterima masyarakat Sampang, saya kira itu soal komunikasi kultural yang tidak mudah,” katanya.

Dalam kaitan itu, Gu-bernur Jatim Soekarwo juga menyarankan warga Syiah Sampang di Puspa Agro untuk mau berbaur dengan masyarakat di lingkungan setempat dengan melaku-kan berbagai kegiatan ber-sama.

“Saya juga akan meminta ada perusahaan yang mau menerima mereka bekerja, misalnya ada yang mau men-jadi ‘cleaning service’ dan se-bagainya,” katanya.

Di hadapan peserta Kuliah Tjokroaminoto yang juga mengundang Pimpi-nan Redaksi Majalah Prisma Daniel Dhakidae PhD dan hakim MK DR Haryono MCL itu, Soekarwo meminta un-tuk belajar dari para pem-impin.

“Bung Karno, Pak Harto, BJ Habibie, Gus Dur, Mega-wati, dan SBY mengajarkan kepada kita untuk mengu-tamakan kepentingan na-sional daripada kepentin-gan individu. Musyawarah mufakat dan gotong royong itulah kekuatan bangsa ini,” katanya. (ant/rah)

PENGUNGSI

Gubernur Jatim Bantah Usir Warga Syiah Sampang

SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud berencana akan mengurangi anggaran kunjungan kerja anggota dewan sebagai upaya penghematan anggaran hing-ga Rp 12 miliar.

“Untuk penghematan ang-garan kunker, saya sudah me-minta teman-teman di Sekre-tariat DPRD Surabaya untuk menghitung ulang anggaran-nya,” kata Machmud saat dite-mui di ruang kerjanya, Rabu.

Menurut dia, rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan anggota de-wan memang sudah ada di benaknya pasca dilantik se-bagai Ketua DPRD Surabaya pada 7 Juni 2013.

Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, ia bersama Sekretariat DPRD dan Bina Program Pemkot Surabaya sudah mulai melakukan pem-bahasan.

“Kita akan hitung lagi kebutuhan yang diperlukan. Kalau tidak digunakan, ya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasn-ya.

Kendati demikian, Mach-mud mengaku belum tahu formula yang akan digunakan dalam melakukan penghe-matan biaya kunjungan kerja. “Tapi yang jelas, saya belum ada rencana mengurangi jum-lah kunjungan kerja,” ujarnya.

Namun langkah pengu-rangan anggaran kunker yang ia tempuh merupakan langkah maju dbandingkan dengan ketua DPRD sebelumnya. Sebab selama Wishnu Ward-hana menjabat Ketua DPRD Surabaya, tidak ada penguran-gan untuk biaya kunjungan kerja.

“Tahun lalu, saya tidak tahu berapa yang terserap. Tapi yang pasti, saya berusaha untuk menjadikan DPRD jauh lebih baik,” katanya.

Disinggung soal tangga-pan sejumlah anggota leg-

islatif terhadap gagasanya tersebut, Machmud menya-takan ada sebagian yang men-dukung. “Kalau yang tidak mendukung, ya, biarakan saja tidak masalah. Bahkan ketika ada yang menuding saya men-cari sensasi pun, saya tidak masalah,” katanya.

Sementara itu, menyikapi rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan Ketua DPRD, Ketua Komisi D Baktio-no menilai langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensa-sional. Sebab tanpa dikurangi pun, sebenarnya anggaran un-tuk legislatif secara otomatis akan tereduksi dengan sendi-rinya.

Baktiono mengatakan, ber-dasarakan pengalaman tahun sebelumnya tidak semua ang-garan pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasi-kan untuk DPRD dapat terser-ap. Sebagai solusinya, akhirnya anggaran yang tidak terpakai itu dialihkan ke program yang lain, di antaranya untuk mem-biayai beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Sebenarnya tidak hanya di DPRD. Di sejumlah SKPD, anggaran yang dialokasikan tidak mungkin terserap sepe-nuhnya,” ujarnya.(ant/rah)

BERHEMAT

Ketua DPRD Surabaya Akan Kurangi Anggaran Kunker

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II6 SAMPANGKASUS SYIAH

Berniat Bakar kapal pt Husky. Warga desa aeng sareh kecamatan kota sampang saat menunjukkan jaring nelayan yang di rusak oleh PT Huskyryan hariyanto/koran madura

Warga Berniat Membakar Kapal PT Husky

Pasalnya, para warga sekitar yang rata-rata pen-cari ikan di laut dilarang mendekatai areal kapal milik PT Husky tersebut. Alasan-nya, saat kapal pengelola minyak itu beroperasi tidak terganggu dan merusak per-alatan milik para nelayan.

H.Rido (45), Warga Du-sun Demongan Desa Aeng-sareh Kecamatan Kota Sam-pang, menuturkan, beberapa

barang peralatan miliknya rusak dan tak bisa kembali melaut mencari ikan. Salah satunya jaring yang biasa ia gunakan untuk tangkapan ikan kini rusak dan terlihat robek.

"Pada waktu itu saya cari ikan di tengah. Dari jauh itu PT.Husky melarang bebera-pa nelayan untuk ke pinggir dan menjauh, bahkan gardan (jaring-red) rusak," tuturnya

kepada Koran Madura.Tak hanya dirinya yang

menjadi korban pengelola minyak. Ratusan penduduk warga di desa setempat yang mayoritas nelayan juga me-rasa dirugikan. Kini warga merasa terbebani jika mata pencariannya terganggu dan tak bisa beraktivitas kembali. Warga merasa rugi hingga jutaan rupiah.

"Punya teman saya, Pak, Syamsudin juga ikut jadi korban. Saya rugi hampir 2,5 juta, karena kebanyakan di sini sudah jadi nelayan. Kalau kayak gini gak kerja lagi, dan apa yang mau dikasihkan sama anak kita," ucapnya.

Hal sama juga dikeluhkan H. Rifai (36). Ia mengatakan,

meski PT Husky sendiri su-dah melakukan pertemuan selama dua kali, namun hingga kini masih belum ada realisasi dari PT Husky terha-dap warga seperti yang diha-rapkan.

Padahal, menurut Rifai, dari PT Husky sendiri su-dah berjanji jika akan ada kompensasi. Bahkan, saat itu dalam pertemuan dua kar-yawan PT Husky bernama Nurul Hadi dan Fainus salah satu karyawan, belum bisa memastikan kapan kejelasan tersebut.

"Yang datang itu dari PT Husky belum bisa kapan je-lasnya, cuma katanya per-wakilan saat pertemuan akan memberikan kompensasi ter-

hadap warga yang dirugikan, tapi sampai sekarang tidak ada,"jelas salah satu tokoh masyarakat desa setempat.

Jika nantinya dari PT Husky sendiri belum ada keputusan setelah hasil di lakukan secara baik, seluruh warga mengecam akan mel-akukanya aksi demo besar-besaran dan membakar kapal milik PT Husky.

"Warga di sini juga su-dah memanas jika belum ada keputusan secara tegas dari pengelola minyak akan terjadi aksi yang tidak di-ingikan, karena kasian warga kalau kayak gini, kan, sama aja hengkang dari nelayan hanya kerja tidur di rumah," pungkasnya. (ryn)

S A M PA N g - Sudah hampir sekitar satu bulan lebih masyarakat Dusun Mandangin Desa Aeng Sareh Kecamatan Kota Sampang diresahkan dengan ulah PT Husky, salah satu pengelola minyak saat berada di desa setempat.

Kemenko Polhukam Tak Menemukan Konspirasi

SAMPANg - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hu-kum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyatakan tidak menemukan adanya indikasi konspirasi antara pemkab de-ngan kelompok tertentu terkait pemindahan pengungsi Syiah dari Sampang ke Sidoarjo.

"Tidak ada konspirasi, dan kami memang tidak menemu-kan adanya indikasi konspirasi yang dilakukan oleh pemkab," kata Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial Kemenko Polhukam Brigadir Jenderal Polisi Damisnur di Sampang, Rabu (26/6).

Damisnur mengemuka-kan hal ini, menanggapi opini yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa pemin-dahan pengungsi Syiah dari Sampang ke Sidoarjo, karena adanya konspirasi antara Pem-kab Sampang, dan Pemprov Jatim dengan kelompok may-oritas di wilayah itu, termasuk oleh petugas kepolisian Polres Sampang.

Ia menjelaskan, peminda-han warga Syiah ke Sidoarjo itu murni karena pertimbangan keamanan, dan untuk menda-patkan tempat yang lebih layak dibandingkan fasilitas pen-gungsian di Sampang.

Saat ini kata Damisnur, pe-merintah masih mengupaya-kan solusi terbaik bagi para pengungsi itu, karena faktanya hingga kini pengungsi masih menyatakan tetap ingin dan kembali ke kampung halaman-nya.

"Salah satunya dengan menggunakan pendekatan per-suasif seperti saat ini," ucap-nya.

Selain datang ke Sampang untuk memantau situasi kea-manan secara langsung setelah pemindahan pengungsi dari Sampang ke Sidoarjo, tim Ke-menko Polhukam juga mem-pertemukan perwakilan kedua belah pihak, yakni antara Syiah dengan tokoh ulama Sampang.

Ia menjelaskan, kasus Sam-pang memang memerlukan perhatian serius semua pihak. Kedua belah pihak yang ber-tikai, perlu duduk bersama, berpikir jernih, sehingga letak salah paham yang merupakan akar permasalahan itu bisa diketahui, sehingga segera ter-atasi.

"Jadi dari semua sisi nanti yang akan kami upayakan un-

tuk menyelesaikan persoalan ini," tuturnya, menambahkan.

Sementara, terkait keingi-nan warga Syiah unutk tetap kembali ke kampung hala-mannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang-penang, Damisnur menyata-kan itu harus melalui proses di tingkat lokal.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun-gan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Sampang Rudi Setiadi mengatakan, konflik yang ter-jadi di Sampang ini bukan ha-nya persoalan paham keaga-maan saja, akan tetapi juga karena kurangnya toleransi dalam menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan.

Faktor pendidikan di ka-langan masyarakat, kata dia, menjadi salah satu pemicu ter-jadi konflik itu.

"Makanya, ke depan kami akan mengupayakan untuk te-rus meningkatkan wawasan toleransi kepada masyarakat," ujarnya.

Ketika itu, keduanya masih sama-sama menganut aliran Syiah. Namun karena persoalan perempuan, Rois akhirnya me-milih keluar dari aliran itu. Se-jak saat itu, maka tersiar kabar di kalangan masyarakat Sam-pang penganut aliran Sunni bahwa Tajul Muluk mengajar-kan aliran Islam sesat.

Pada Agustus 2012, rumah pengikut Syiah di Desa Karang gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecama-tan Karangpenang, diserang kelompok bersenjata dan me-nyebabkan satu orang tewas, serta enam orang lainnya luka-luka.

Sebanyak 47 unit rumah milik penganut Syiah juga dibakar, termasuk madrasah dan mushalla. Penyerangan pada Agustus itu merupakan kali kedua. Sebelumnya pada Desember 2011, pengikut Tajul Muluk ini juga pernah diserang, dan sekitar 300 kepala keluarga terpaksa menungsi.

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan pemerintah, ter-masuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun hing-ga saat ini belum membuahkan hasil, hingga akhirnya pemerin-tah memutuskan agar penganut Syiah dipindah, sesuai dengan keinginan mayoritas ulama di Pulau garam itu. (ant/mk)

Anggaran PNPM BerkurangPNPM

SAMPANg - Anggaran Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2013 di Kabupaten Sampan berkurang jika di-banding tahun 2012. Hal ini disebabkan penurunan jum-lah angka kemiskinan dalam katagori rumah tangga sa-ngat miskin (RSTM).

Kepala Bapemas Sam-pang melalui Kepala Bi-dang Ekonomi Rakyat Moh. Wasaton Hadi mengatakan, pada tahun 2012, Kabupa-ten Sampang mendapatkan anggaran sebesar 42 miliar.

Saat ini turun menjadi 37 miliar. Dana sebesar Rp 37 milliar tersebut di-alokasikan ke 14 kecama-tan, diantaranya Kecama-tan Sampang, Ketapang dan Sokobanah. Dananya masing-masing sebesar Rp 1.350.000.000. Sedangkan untuk 11 kecamatan lainnya alokasi dana masing-mas-ingsebesar Rp 3 milliar.

“Perbedaan jumlah ang-garan pada 3 kecamatan tersebut dikarenakan angka rumah tangga sangat miskin sudah menurun,” terang-nya, Rabu (26/6).

Pada tahun anggaran 2013, Sampang mendapat pendukung PNPM yaitu PNPM-MP integrasi yang berbasis kabupaten sebe-sar Rp 4 milliar yang terdi-ri dari dana APBN menda-patkan alokasi Rp 3 milliar dan APBD Rp 1 milliar.

Adapun pengalokasian-nya tersebar di 14 kecama-

tan di Kabupaten Sampang dengan jumlah 40 desa atau kelurahan di Kabu-paten Sampang dengan setiap desa masing-masing mendapatkan 100 juta.

Sementara Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Sampang kota Iwan Efendi menga-takan, anggaran PNPM di Kabupaten Sampang tahun 2013 ini terjadi penurunan anggaran dibanding tahun lalu.

Dari dana sharing PNPM integrasi sebanyak 4 mili-ar, Kecamatan Kota Sam-pang mendapatkan Rp.600 juta dan dialokasikan pada 6 kelurahan di Kecamatan Kota Sampang.

“Pelaksanaan PNPM integrasi rincian kelura-hannya, Kelurahan Karang Daleng dengan Kleurahan gunung Sekar, Kelurahan Delpenang dengan Kelura-han Rongtengah, dan Kelu-rahan Banyuanyar dengan Kelurahan Polagan. Rata-rata kegitan mereka berupa fisik dengan kegiatan pen-gaspalan dan pembuatan selokan.

Ditambahkan, Iwan Efendi, pelaksanaan PNPM saat ini sudah mencapai 40 persen dengan pembel-ian bahan material. Bah-kan, sebagian lokasi sudah mengalami progres lebih dari 40 persen. Dan dipas-tikan pekerjaannya akan sesuai jadwal yang ada.(Hol)

PENDIDIKAN

Pendaftaran Siswa Sekolah Dasar MinimSAMPANg - Menjelang

pendaftaran siswa baru se-kolah dasar (SD) di Kabu-paten Sampang, siswa yang masuk ke SD sangat mi-nim. Minimnya siswa yang mendaftar ke SD tersebut karena lokasi terpencil dan jauh dari kota.

Kabid Kurikulum Di-nas Pendidikan Kabupaten

Sampang Abi Kusno me-ngatakan, dari sekitar 580 jumlah sekolah SD di Ka-bupaten Sampang, secara umum kuota siswa di daerah kota masih termasuk jumlah standar, jika di bandingkan dengan jumlah siswa di da-erah terpencil yang masih sangat tinggi.

"Jadi sekolah terpencil

itu memang minim. Siswan-ya dari 10 siswa hingga 20, dan ini tidak memenuhi standar jumlah siswa. Tapi kalau kota sendiri pasti tinggi dari lokasi terpencil," ucapnya, Rabu (26/6).

Dari ratusan siswa SD dengan jumlah siswa mi-nim, terdapat di 14 kecama-tan di Kabupaten Sampang.

Diantaranya, seperti daerah terpencil Pulau Mandangin serta di Kecamatan Banyu-ates.

"Setiap kecamatan itu kayaknya ada sekolah dasar terpencil yang minim siswa," jelasnya

Abi melanjutkan, dalam standar jumlah siswa tingkat SD seharusnya setiap kelas

jumlah siswa mencapai 30 siswa atau jika dikoalisikan mencapai 180 siswa, baik dari kelas 1 hingga kelas 6.

"Itu, kan, daerah ter-pencil untuk membangun daerah sekolah SD masih khusus di sana, kami ha-nya melaksanakan suasan pembelajaran dari siswan-ya," imbuhnya. (ryn)

CJH

GAIB Soroti Biaya Tes Kesehatan Calon Jemaah HajiSAMPANg – LSM ger-

akan Indonesia Bangkit (gAIB) menyoroti biaya tes kesehatan calon je-maah haji sebenar Rp. 50.000. Sebelum CJH membuat paspor, Selasa (25/6), mereha terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan, yaitu tes ke-sehatan yang dilakukan di puskesmas.

Ketua DPC LSM ger-akan Anak Indonesia Bersatu Selamet Riyadi mengatakan, biaya tes kesehatan jemaah haji seharusnya sudah satu paket dengan pembi-ayaan secara keseluru-han, sehingga CJH tidak dibebani dengan biaya-biaya lain.

Menurutnya, ketika peserta CJH membuat paspor, ada yang menga-takan ditarik biaya sebe-

sar Rp. 11.000 per peserta dengan alasan untuk bi-aya kesehatan dan trans-portasi.

“Perlu dipertanyakan terhadap penarikan biaya pembuatan paspor kemarin sampai mencapai Rp. 11000 seharusnya itu sudah satu paket dengan biaya yang lain,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Torjun Akh Jasuli ketika dikonfirmasi mengata-kan, pemeriksaan kese-hatan calon jemaah haji antara pemeriksaan ke-sehatan fisik dan berat badan, setelah itu dia langsung mengeluarkan rekomendasi kesehat-an terhadap calon pe-serta yang akan membuat paspor di Kemenag Sam-pang.

Namun, ketika ditanya tentang pembayaran ad-

ministrasi dia enggan menjawab. "Untuk ta-hapan pembuatan paspor peserta memang dites kesehatan dulu. Namun, untuk masalah biaya itu bukan bagian saya mela-inkan petugas saya," ujar-nya kepada Koran Madura, Rabu (26/6).

Hal senada juga di-ungkapkan Kepala Puskesmas Kemoning Intan Retnosari. Ia me-ngatakan, sebanyak 80 peserta yang sudah mela-kukan tes kesehatan, dan dia melakukan pemerik-saan fisik, berat badan dan juga memang di-tarik biaya sesuai dengan perda, karena pemerik-saan yang dia lakukan terhadap calon peserta haji termasuk standar pemeriksaan fisik labo-ratorium, seperti periksa kencing, periksa darah dan juga periksa diabet dan semua itu biaya per-orang sebesar Rp. 51000. Namun, dia minta dengan harga Rp. 50.000.

“Tarif yang kami laku-kan sesuai dengan perda yang baru, dengan rincian seperti bayar karcis Rp.

5000, lab f isik Rp. 10 000, tes urin lengkap dan kehamilan 15000 dan golongan darah periksa diabet dengan menggunakan steck un-tuk periksa kencing ma-nis 6000 total . Semua Rp. 51. 000, namun kami ambil 50 000” terang-nya.

Intan juga menam-bahkan, untuk anggaran kesehatan tidak ada ker-jasama dengan Kemenag Sampang karena yang ada keputusan bersama Kemenag, Dinas Kesehat-an dan dari Imigrasi un-tuk melakukan pemerik-saan kembali tiga bulan sebelumnya peserta CJH berangkat. Setelah itu 1 bulan sebelumnya pem-berian imunisasi yang dibiayai pemerintah. (Jun)

Perlu dipertanyakan terhadap penarikan biaya pembuatan

paspor kemarin sampai mencapai Rp. 11000 seharusnya itu sudah

satu paket dengan biaya yang lain

Selamet RiyadiKetua DPC LSM Gerakan Anak Indonesia Bersatu

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II 7BANGKALAN

Ada Dugaan BSM Diselewengkan

Penerima Bantuan BLSM Berkurang

Satpol PP Menangkap Pasangan Mesum

Dewan Panggil Pihak Terkait Pendirian Tower

BANTUAN PENDIDIKAN

KOMPENSASI

RAZIA

KOMUNIKASI

Komisi C Kecewa Gagal Lobi Pertamina

Upaya melobi pertamina terkait bagi hasil PI terse-but tak membuahkan hasil. Mereka berkeinginan untuk memperoleh bagian lebih tinggi dibandingkan Pemer-intah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Alasan-nya, ketiga belah pihak telah

melakukan MoU.“Ketiga belah pihak ru-

panya telah melakukan Mou terkait porsi dan persentase PI dari pengelolaan migas blok WMO. Oleh karena itu, tidak bisa diganggu gugat lagi,” terang Mahmudi, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Pihaknya mengaku tidak dapat berbuat banyak, karena terbentur perjanjian yang tel-ah dibuat sebelumnya antara Pertamina, Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan.

Dirinya baru mengetahui komposisi jatah PI tersebut, setelah Komisi C mendata-ngi Dirjen Migas Kemente-rian ESDM dan PT Pertamina, selama dua hari sejak Senin (24/6) lalu. Dari situ, dia mendapat penjelasan resmi dari Vice President and Gen-eral Manager Pertamina Hulu Energi West Madura Off-

shore (PHE WMO), Bambang Kardono yang memastikan bahwa persentase PI untuk pemerintah daerah itu hanya 10 persen.

“Dari PI 10 persen ini ke-mudian dibagi 2, untuk Pem-prov Jatim sebesar 53 persen. Sedangkan Pemkab Bangkalan mendapat 47 persen sisanya, lebih rendah 6 persen dari Pemprov Jatim,” terangnya.

Pembagian porsi PI itu dinilai masih belum adil. Sebab, Bangkalan seharusnya yang lebih berhak mendapat-kan PI yang lebih besar diband-

ingkan Pemprov Jatim. Alasan-nya, lokasi eksploitasi WMO ini berada di kawasan Bangkalan, tepatnya sekitar 4 mil dari garis pantai utara Bangkalan.

“Karena PI ini merupakan bentuk kerjasama antar badan usaha pemerintah, saya opti-mis MoU komposisi porsi PI masih bisa direvisi. Dan itu harus kita lakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya.

Dia menjelaskan, dalam PI tersebut yang paling berhak mendapatkan itu adalah Pem-kab. Hal itu sesuai dengan

undang-undang dan PP 35 tahun 2005. Dia jelaskan pen-erima PI adalah daerah. Men-urut Mahmudi, akan menjadi salah, kalau yang menerima PI lebih besar Pemprov.

“Saya menginginkan agar Bangkalan tetap mendapat-kan porsi yang lebih ban-yak dibandingkan perolehan Pemprov,” harapnya.

Jangan salahkan, ketika PI tersebut lebih kecil dari se-harusnya yang sesuai aturan, rakyat Bangkalan akan sangat tidak setuju dengan adanya PHE WMO yang beroperasi di

wilayah Bangkalan.Jika PI Bangkalan lebih

kecil, sangat tidak wajar. Menurutnya, sudah jelas, kalau lokasi PHE WMO bera-da di Bangkalan, bukan milik Pemprov.

Selain itu, atas nama komisi C yang membidangi hal itu, pihaknya akan beru-paya dan memaksa kembali Pertamina agar segera mere-alisasikan kantornya di Bang-kalan. Hal itu bertujuan agar garis koordinasi dengan pihak tersebut bisa berjalan lancar. (ori/rah)

BANGKALAN - Tekad Komisi C DPRD Bangkalan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan bisa memperoleh Participating Interest (PI) dari pengelolaan blok migas West Madura Offshore (WMO) lebih besar rupanya sia-sia.

BANGKALAN - Komisi A DPRD Bangkalan memanggil para pemilik tower seluler di Kabupaten Bangkalan. Hal itu disebabkan maraknya pembangunan tower yang di-duga tidak disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemanggilan juga dilakukan kepada pihak ek-sekutif yaitu Dinas perizinan, Dishubkominfo, dan Satpol PP.

Ketua Komisi A Syafiud-din Asmoro menjelaskan ke-pada para pemilik tower dan pihak eksekutif, bahwasanya sebelum melakukan pendi-rian tower seluler harus diso-sialisasi lebih dahulu kepada masyarakat. Sebab, banyak ke-luhan dari masyarakat. Mereka merasa terganggu oleh damp-ak radiasi. Selain itu, mereka takut suatu saat tower itu run-

tuh menimpa rumah warga."Saya kira harapan ke da-

pan bagi para pihak swasta pemilik tower harus sosialisasi dulu sebelum mendirikan tow-er," pinta Syafi

Menurutnya, hingga saat ini, Pemkab Bangkalan be-lum memiliki Peraturan Dae-rah (Perda) tentang pendirian tower. Untuk itu, secepatnya pihak eksekutif segera mem-buat perda tersebut, yang nantinya diajukan kepada DPRD Bangkalan untuk dikaji lebih lanjut. "Saya harapkan segera membuat perda, agar ada aturan main yang jelas terkait hal itu," katanya.

Lebih lanjut dia juga me-minta kepada pihak ketiga yaitu para pemilik tower untuk memberikan laporan dan men-gurus izin setiap mendirikan

tower. Selain itu, juga harus ada jaminan yang jelas bagi para masyarakat setempat.

Anggota Komisi A lainnya Mujiburrahman mengatakan bahwa dalam pendirian tower harus melibatkan masyarakat setempat. Jangan sampai ter-jadi gejolak seperti yang ada di desa lajing Arosbaya karena merasa tidak dilibatkan karena memang tidak pernah setuju terhadap pembangunan tower.

"Jika prosedur yang dilaku-kan oleh semua pihak terkait itu jelas. Maka tidak ada ge-jolak maupun konflik sosial," tagas politisi PKS ini.

Sementara itu kepala kantor perizianan Rizal Moris menga-takan bahwa pihaknya sudah meninjau lokasi beserta para pemilik tower. Jika tidak ada izin yang jelas, pihaknya tidak

mungkin mengeluarkan rekom untuk mendirikan tower.

"Jangankan tower pendi-rian buat kios bensin saya cek, kita selalu memantau wilayah yang mendirikan tower se-luler," ujarnya.

Senada dengan Dinas per-izinan perwakilan dari PT STP Pratama, Rudi mengaku sebelum mendirikan tower pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan secara prosedural surat izin ke kantor perizinan sudah dilakukan

"Di Bangkalan ada14 tow-er. Lokasinya di antaranya Kec. Kokop . Kec blega Kec Kamal, Kec, Tanah Merah, Kec. Socah, kec. Arosbaya, dan Kec. Geger. Towernya beragam ada Xl dan yang lainnya," ujarnya. (dn/rah)

HEARING: Komisi A DPRD Bangkalan saat memanggil para pemilik tower dan pihak eksekutif. Mereka hearing tentang maraknya tower yang diduga tidak disosialisasikan.

BANGKALAN - Dana Ban-tuan Siswa Miskin (BSM) un-tuk tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangkalan rentan diselewengkan. Sebab dana tersebut dikelola pihak se-kolah. Apalagi, mekanisme pengajuan siswa untuk men-dapatkan BSM dilakukan oleh guru. Bahkan, dalam penga-juannya diduga fiktif. Karena semua siswa diajukan untuk menerima bantuan tersebut meski bukan termasuk kat-egori miskin.

Berdasarkan laporan salah satu wali murid Sekolah Dasar Negeri di kecamatan kota yang berinisial LR (32), dia mengatakan bahwa saat pencairan dana untuk siswa SD negeri, putranya disuruh untuk tanda tangan. Akan tetapi, uang yang seharusnya diberikan tidak diterima oleh yang bersangkutan. Dengan alasan, tanpa bantuan pun masih mampu untuk membi-ayai sekolah.

"Anak saya disuruh tan-da tangan, tapi gak terima uangnya karena saya masih dianggap mampu," katanya.

Menurut LR, ternyata semua siswa ditempat put-ranya bersekolah diusulkan untuk menerima uang ban-tuan siswa miskin. Kemudian, kata LR, setelah bantuan itu diterima, diduga langsung diambil oleh guru maupun kepala sekolah dengan dalih akan diberikan kepada yang tidak mampu.

"Saya khawatir yang kurang mampu itu justru

guru atau kepala sekolahnya. Bukan anak-anak sekolah miskin di luar sana, dan ini cukup besar," imbuhnya.

LR pun curiga adanya pe-nyelewengan dana bantuan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bahkan, berpotensi terjadi korupsi dalam ruang lingkup pendidikan di Bang-kalan. Jika dibandingkan de-ngan kota besar seperti di Surabaya, pengajuan BSM dilakukan oleh orang tua. Na-mun, di Bangkalan sepertinya pihak sekolah yang mengu-sulkan. Sebab, semua siswa mendapatkan bantuan. "Dana seperti ini rawan dikorupsi, apalagi kenyataan yang ter-jadi seperti ini," tandasnya.

Terpisah, bagian pelay-anan kantor pos setempat M. Bukhari sebagai distribu-tor BSM mengatakan jum-lah siswa yang menerima bantuan tersebut sebanyak 4.294 siswa. Bahkan, hampir semua Sekolah Dasar Negeri di Bangkalan mendapatkan dana tersebut.

"Rata-rata dapat, dengan rincian setiap siswa menda-patkan Rp 360.000, yang di-wakilkan oleh pihak sekolah," katanya.

Bantuan siswa miskin, lanjut Bukhari, hanya diberi-kan satu kali saja dalam seta-hun tanpa dicicil. Sementara itu, untuk penyaluran ban-tuan, melalui rekening tanpa tabungan dari dinas pendidi-kan ke pihak sekolah peneri-ma bantuan.

Ditanya mengenai total

bantuan yang dialokasikan, dirinya mengaku tidak meng-etahui secara terperinci. Pihaknya mengaku hanya bertugas menyalurkan saja.

”Mengenai jumlah dana tersebut, totalnya tinggal ka-likan saja penerima bantuan dengan jumlah uangnya," tu-turnya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Bangkalan, saat dikon-firmasi menganai adanya in-dikasi penyelewengan bantu-an. Komisi yang membidangi kesejahteraan dan pendidi-kan ini akan menindaklanjuti kebenaran informasi terse-but.

"Saya sebagai wakil rakyat serius melakukan pengawasan terhadap pro-gram-program pemerintah baik pusat maupun daerah," kata Imron Rosyadi, anggota Komisi D DPRD Bangkalan.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, penyim-pangan yang dilakukan oleh siapa pun harus dilakukan tindakan. Sebab hal itu akan menggagalkan program yang sudah dirancang dengan baik. Menurutnya, jangan sampai pemerintah sudah serius memprogramkan pendidikan gratis namun "dihadang" oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami akan melakukan cross check terhadap kebe-naran laporan itu. Terlebih dahulu, kita akan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan," janjinya. (dn/rah)

PENYALURAN BANTUAN: Suasana kantor pos saat penyaluran bantuan siswa miskin, Rabu (26/6) kemarin.

BANGKALAN - Kompen-sasi kenaikan harga bahan bakar minyak berupa Ban-tuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dalam waktu dekat bisa dinikmati masyarakat kabupaten Bang-kalan. Namun, jika diband-ingkan dengan program pemerintah sebelumnya, yakni Bantuan Langsung Tu-nai (BLT) pada tahun 2008, Jumlah penerimanya dipasti-kan berkurang.

Menurut Koordinator Sat-gas penyaluran BLSM, Mu-zammil Anwar di kantor Pos Cabang Bangkalan, untuk jumlah penerima BLSM, di

Bangkalan sebanyak 86.068 RTS (rumah tangga sasaran), jumlah tersebut lebih ke-cil bila dibandingkan dengan penerima BLT yang berjumlah 125 ribu lebih RTSM.

Penurunan dana kompen-sasi sebagai dampak kenaikan BBM, mencapai 20 persen. Namun demikian, Kantor pos hanya bertugas sebagai tenaga pelaksana penyaluran, bukan pemegang kebijakan penerima BLSM.

“Tugas kami hanya men-yalurkan dana BLSM kepada masyarakat, supaya tepat sasaran. Mengenai kebijakan penerimaannya yang menen-

tukan adalah pemerintah,” terangnya.

Dia menjelaskan untuk penyaluran BLSM ada dua sistem. Pertama penyaluran di kantor pos, yang diam-bil oleh yang bersangkutan. Kedua, penyaluran mela-lui komunitas masyarakat, dalam artian petugas akan turun langsung ke lapangan dengan memberikan secara langsung.

“Untuk penyaluran sistem komunitas, kita akan berlaku-kan pada wilayah yang tidak ada kantor posnya, karena dari 18 kecamatan di Bangka-lan, ada 4 kecamatan yang be-

lum ada kantor, di antaranya, kecamatan Konang, Trageh, Kokop, dan kecamatan Geger,” ungkapnya.

Menurut Muzammil, un-tuk penyaluran dana bantuan BLSM akan disalurkan kepada masyakat per tanggal 1 Juli. Sedangkan untuk pembagi-an kartu perlidungan sosial (KPS), akan di bagikan dalam 2 hari ke depan yaitu pada tang-gal 28 Juni.

“Penyaluran BLSM tidak bisa diwakilkan, penerima langsung datang ke kantor pos, hal ini untuk menghidari penyimpangan,” ujarnya. (ori/rah)

BANGKALAN - Menjelang memasuki bulan suci rama-dhan, Satpol PP Bangkalan melakukan operasi di sejum-lah titik lokasi yang rawan digunakan muda-mudi untuk berpacaran. Satu di antara-nya yang memang merupakan target operasi pihak Satpol PP adalah kawasan akses ring road barat, daerah Mlajah yang biasa masyarakat sebut sebagai “Jalan Asmara”.

Dalam operasi yang berlangsung singkat, 4 re-

maja yang masih berstatus pelajar berhasil diaman-kan pihak Satpol PP. Kedua pasangan tersebut sedang asyik memadu kasih “mo-jok” di sekitar semak-semak lokasi sekitar. Pada saat ter-jadi penggerebekan, kedu-anya berusaha untuk kabur. Namun, usaha mereka sia-sia karena Satpol PP telah menutup akses jalan meng-gunakan truck dan mobil yang digunakan dalam ra-zia.

“Ada dua pasangan muda-mudi yang kami amankan hari ini. Status 4 orang ini masih pelajar, 3 di antaranya pelajar SMP, dan 1 lagi pelajar SMA,” papar Kepala Satpol PP Ka-bupaten Bangkalan Bambang Setyawan.

Ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan oleh pihaknya terhadap remaja yang berhasil diamankan. Bambang mengatakan sanksi bagi keempat remaja tersebut akan dipanggil orang tuanya.

Selain itu ,pihaknya hanya akan memberi teguran keras dan meminta keempatnya untuk membuat surat perny-ataan tidak akan mengulangi kembali.

“Kami prihatin dengan kondisi itu, terlebih di lokasi tersebut pernah terjadi pem-bunuhan beberapa waktu yang lalu. Kami harap hal itu tidak terjadi lagi, karenanya kami giatkan operasi di jalan asmara ini,”jelas Bambang.(dn/rah)

DIDATA: Pasangan muda-mudi di kawasan akses ring road barat daerah Mlajah yang biasa masyarakat sebut sebagai "Jalan Asmara" sedang didata dan diberi teguran keras oleh Satpol PP.

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 TAHUN II8 SURAMADU

HARGA SEMBAKO STABIL. Transaksi jual-beli di Pasar Srimangunan Sampanghol/koran madura

Pasca Kenaikan BBM Harga Sembako Stabil

Menurut Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperind-agtam Kabupaten Sampang Busar Wibisono, harga ba-han kebutuhan pokok seper-ti cabe rawit masih bertahan di harga Rp.35.000 perkilo-gram, bawang merah Rp. 25.000 perkilogram, telur Rp. 19.000 perkilogram dan daging masih pada harga Rp. 85.000 perkilogram.

“Kenaikan harga sem-bako memang sempat ter-jadi kenaikan sebelum ada

pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait ke-naikan BBM. Tetapi setelah pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM, harga sembako masih belum ada kenaikan dan masih stabil diangka terse-but,” tuturnya, Rabu (26/6).

Tetapi harga sembako akan terjadi kenaikan pada saat menjelang bulan puasa yang kurang beberapa hari lagi.

Pihaknya hingga saat ini

terus melakukan peman-tauan harga sembako ke Pasar Srimangunan Sam-pang dan harga masih tetap stabil, semua harga kebu-tuhan pokok di Sampang masih normal.

“Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Sampang agar tidak cemas dengan adanya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga tersebut, agar semua pihak baik pedagang dan konsumen tidak dirugi-kan,” imbaunya.

Sementara Martini (35), ibu rumah tangga yang se-dang belanja di Pasar Sri-mangunan Sampang masih merasa keberatan dengan kenaikan harga sembako

yang sudah naik sebelum BBM dinaikan.

“Memang saat ini masih belum ada kenaikan kem-bali, tetapi kami sebagai ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk mengantur uang belanja, karena sudah hampir mendekati bulan puasa dengan otomatis se-jumlah kebutuhan pokok akan terjadi kanaikan lagi,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah proaktif menekan harga ke-butuhan pokok yang berada di pasar, misalnya menggal-akkan operasi pasar murah, agar sejumlah kebutuhan sembako para pedagang nantinya tidak menaikan-harga terlalu tinggi (Hol)

SAMPANG - Meski di sejumlah daerah pasca naiknyan harga bahan bakar minyak (BBM) harga sembako mengalami kenaikan harga. Namun, harga sembako di Pasar Srimangunan, Sampang, masih stabil dan tidak ada kenaikan harga.

KASUS SYIAH

KEAMANAN

Gubernur Bantah Usir Warga Syiah

SuRABAyA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mem-bantah bahwa relokasi warga Syiah Sampang ke kawasan Ru-sunawa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, merupakan pengu-siran, karena pemindahan itu bebas.

"Awalnya, mereka ada masalah psikologis dengan masyarakat, lalu kita tawari pindah, tapi prinsipnya bebas, karena itu hanya 52 orang yang mau, tapi sekarang 63 orang," katanya di Surabaya, Rabu.

Di sela-sela Kuliah Tjok-roaminoto bertajuk "Pemikiran Soekarno di Tengah Iklim Neo-liberalisme" yang digelar Fisip unair dan "Prisma Resources Center" itu, ia mengatakan jumlahnya tidak mungkin ber-tambah jika tak nyaman.

"Itu (kasus Syiah Sam-pang) bukan masalah Sunni-Syiah, tapi masalah kultural, karena Syiah di Bondowoso, Pasuruan, atau tempat lain di Jatim juga tidak ada masalah," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menangani warga Sy-iah Sampang bukan dalam masalah akidah/agama, ka-rena masalah akidah/agama merupakan urusan pemerin-tah pusat (Menteri Agama).

"urusan gubernur itu ha-

nya masalah kemanusiaan, bagaimana mereka hidup layak. Soal bagaimana mere-ka bisa diterima masyarakat Sampang, saya kira itu soal komunikasi kultural yang tidak mudah," katanya.

Dalam kaitan itu, Guber-nur Jatim Soekarwo juga me-nyarankan warga Syiah Sam-pang di Puspa Agro untuk mau berbaur dengan masyarakat di lingkungan setempat dengan melakukan berbagai kegiatan bersama.

"Saya juga akan meminta ada perusahaan yang mau me-nerima mereka bekerja, mi-salnya ada yang mau menjadi 'cleaning service' dan seba-gainya," katanya.

Di hadapan peserta Kuliah Tjokroaminoto yang juga mengundang Pimpinan Redaksi Majalah Prisma Da-niel Dhakidae PhD dan hakim MK DR Haryono MCL itu, Soekarwo meminta untuk be-lajar dari para pemimpin.

"Bung Karno, Pak Harto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBy mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan ke-pentingan nasional daripada kepentingan individu. Musya-warah mufakat dan gotong royong itulah kekuatan bang-sa ini," katanya. (ant/mk)

DPTB LEMAH

Banyak Rusunawa Pindah Tangan

SuRABAyA – Lemahnya pengawasan Dinas Pen-gelolaan Tanah dan Ban-gunan (DPTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dimanfaatkan para penghuni Rusunawa sebagai ajang bisnis. Ba-nyak penghuni Rusunawa yang memindah tangankan hak kamar atau menyewa-kan ke pihak lain.

Hal ini diungkapkan ketua Komisi D DPRD Sura-baya, Baktiono. Dirinya mengatakan, berdasarkan laporan warga yang masuk di Komisi D terkait dengan Rusunawa yang dikelola oleh DPTB Kota Surabaya. Banyak kamar di Rusunawa tidak dihuni oleh warga yang berhak.“Ini hasil lapo-ran masyarakat yang da-tang ke Komisi D belakan-gan ini,” ungkap dia. Rabu (26/6).

Dirinya memaparkan, kondisi tersebut sangat mempriahatinkan. Bahkan, dirinya mengaku geram setelah mengetahui ada unit rusunawa yang dikon-trakan oleh para penghuni aslinya. Praktik dikontra-kannya unit Rusunawa oleh penghuni asli ke pihak lain ini terjadi di Rusun Tanah Merah Blok A, di Rusun Randu dan Rusun Penjar-ingansari. “Kami tahunya dari laporan sejumlah ke-luarga miskin (gakin) di kawasan Randu. Dia datang ke Komisi D dengan mem-bawa kartu Jaminan Kese-hatan Daerah (Jamkesda), SKTM (Surat Keterangan Tanda Miskin), KTP dan KK (Kartu Keluarga). Warga tersebut mengaku memer-lukan rusun. Tapi sejak tiga tahun lalu tak kunjung mendapatkan apa yang di-inginkan,” papar dia.

Dirinya menambahkan, jika belakangan ini pihak-nya sering menerima kelu-han warga terkait sulitnya mendapatkan Rusunawa. Padahal, masih banyak warga kota yang jelas-jelas belum memiliki rumah atau tempat tinggal.“Ini sudah keterlaluan. Kalau ada pen-ghuni rusun yang berani mengontrakkan, berarti dia kan juga sudah punya tem-pat tinggal selain di rusun. Kalau belum punya, pasti-nya tidak mungkin dikontr-akkan,” tegas dia.

Politisi PDI Perjuang-an ini menerangkan, jika saat ini ada 3.000 warga Surabaya yang antri untuk bisa menempati Rusunawa. Namun, faktanya ada pihak yang justru mengontrak-kan. “Ini namanya semaun-ya sendiri. Sebab, di Rusun Tanah Merah, di lantai em-pat Blok A itu nyata-nyata ada yang dikontrakan. Pa-dahal yang masuk daftar tunggu banyak,” terang dia.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya berjanji akan akan menindak lan-juti laporan warga terkait dengan praktik sewa Ru-sunawa, dan meminta DPTB Kota Surabaya untuk menindak tegas tegas para penghuni Rusunawa yang mengontrakkan atau me-nyewakan kamar ke pihak lain. (wan/kas)

Tim Kemenko Polhukam Pantau Situasi Keamanan

SAMPANG - Tim Kemente-rian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemen-ko Polhukam), Rabu, memantau situasi keamanan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pascapemindahan pengungsi Syiah ke Sidoarjo.

Rombongan Kementerian ini tiba di Sampang sekitar pukul 09.50 WIB dan selanjutnya menggelar pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas), serta perwakilan TNI dan Polri di wilayah itu.

Menurut Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial Kemenko Polhukam Brigadir Jenderal Polisi Damisnur, selain untuk memantau situasi terkini keamanan di Sampang, pihak-nya juga berkoordinasi dengan sejumlah tokoh ulama dan to-koh masyarakat agar situasi kea-manan kian membaik.

"Kedatangan kami ingin melihat langsung seperti apa situasi di Sampang ini," kata Damisnur di pendopo Pemkab Sampang, Rabu siang.

Nanti, kata Damisnur, hasil temuan di lapangan, serta pe-mantauan yang dilakukan itu akan dilaporkan kepada pimpi-nan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait kasus itu. Termasuk hasil serap aspirasi dengan sejumlah tokoh ulama dan masyarakat Sampang.

Salah satu tokoh ulama yang ditemui Kemenko Polhukam di Sampang itu ialah pengasuh Pondok Pesantre Darul ulum Desa Kersempal, Kecamatan Omben, Sampang, KH Syafiudin.

Selain merupakan tokoh ula-ma setempat, pengasuh pondok pesantren dari kalangan Sunni itu juga merupakan pengurus

Badan Silaturahmi ulama Pe-santren Madura (Basra).

"Kami sengaja datang secara langsung kepada menemui to-koh ulama Basra ini, karena per-an ulama memang sangat ber-pengaruh dalam menciptakan situasi keamanan di Kabupaten Sampang ini," kata Damisnur menjelaskan.

Kedatangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hu-kum, dan Keamanan ke Sampang ini merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh institusi itu.

Sebelum ke Sampang, rom-bongan Kemenko Polhukam ini meninjau lokasi penampun-gan warga Syiah di Puspa Agro Sidoarjo.

"Di sana saya juga sudah melihat secara langsung dan tempatnya memang layak bagi pengungsi, dan fasilitas juga su-dah cukup memadai," katanya menjelaskan.

Konflik bernuansa SARA di Sampang ini berawal dari hubun-gan keluarga antara pimpinan Syiah Tajul Muluk dengan sau-daranya Rois Al Hukama.

Ketika itu, keduanya masih sama-sama menganut aliran Syiah. Namun karena persoalan perempuan, Rois akhirnya me-milih keluar dari aliran itu. Sejak saat itu, maka tersiar kabar di kalangan masyarakat Sampang penganut aliran Sunni, bahwa Tajul Muluk mengajarkan aliran Islam sesat.

Pada Agustus 2012, rumah pengikut Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Ka-rangpenang, diserang kelompok bersenjata dan menyebabkan satu orang tewas, serta enam orang lainnya luka-luka. (ant/mk)

KEjATI - PoLDA BErANTEM

KUA-PPAS

Terkait Pembebasan 4 Tahanan Kejari Gresik oleh Kapolda dari Rutan Banjarsari Gresik

SuRABAyA- Kasus 4 tahanan Rutan Banjarsari Cerme Kabupaten Gresik yang dilepaskan oleh Kapol-da Jatim Irjen Pol unggung Cahyono berbuntut panjang. Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik me-ngaku terpaksa melepaskan Syuhud (39), Abdul Karim (28), Nazidin (28), dan Id-ham Cholid (30) dari rutan tersebut.

Kepala Kejari Gresik Bambang utoyo saat dite-mui di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim me-ngatakan bahwa dirinya ke-beratan dengan upaya Ka-polres Gresik AKBP Achmad Ibrahim, untuk menyelesai-kan masalah tersebut. Bag-inya, dengan melepaskan empat tahanan yang telah dilimpahkan ke kejaksaan adalah tidak tepat. "Itu membuktikan kurangnya koordinasi antara penyidik dari Polsek Panceng dengan Kapolres Gresik," katanya disela-sela menghadap Aspidum Pathor Rahman, Rabu (26/6),kemarin.

Diceritakannya, kejak-saan Gresik sebelum meneri-ma pelimpahan 4 tersangka tersebut sudah melakukan koordinasi dengan Polsek Panceng. "Kami tidak mau disalahkan terhadap pena-hanan 4 orang tersebut. Dari Polsek Panceng semuanya sudah ditetapkan jadi ter-sangka," ujarnya.

Dari Polsek Panceng, kejari Gresik mendapatkan laporan bahwa ke 4 orang tersebut dikhawatirkan me-larikan diri dan menghilang-kan barang bukti. "Tetapi Kapolresnya bilang ke 4 ta-hanan tersebut semuanya kooperatif," bebernya.

Akhirnya setelah berkoordinasi dengan Polsek Panceng, ke 4 orang tersebut dijebloskan ke Rutan Ban-jarsari Cerme Gresik. Hingga akhirnya terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran dengan menutup jalur Pantura.

Para pengunjukrasa tidak terima jika Idham Kholid, salah seorang warg-anya di jebloskan ke rumah tahanan di Cerme, gara-gara

dianggap menjadi provoka-tor dalam demo besar soal pilkades di desanya bebera-pa waktu lalu.

Ditambahkan Bambang, saat Kapolda datang Se-lasa (25/6) kemarin untuk membebaskan tahanan. Terjadi tarik ulur dengan Kejari Gresik. "Kita bilang tidak bisa dilepas begitu saja, harus ada penangguhan penahanan. Baik dari ke-luarga atau pengacaranya," sambungnya.

Pihak keluarga akhir-nya menjaminkan dirinya bahwa ke 4 orang tersebut akan bersikap kooperatif. "Dengan adanya pernyata-an tersebut akhirnya kita lepaskan," pungkasnya.

Sementara itu Asisten Tindak Pidana umum (As-pidum) Kejati Jatim Pathor Rahman mengatakan pelepasan tahanan terse-but untuk menjaga daerah Gresik agar kondusif dae-rah. "Tadi Kapolda datang bertemu dengan Kejati. un-tuk pengeluaran tahanan tersebut dibenarkan de-

ngan catatan," katanya.Pathor membenar-

kan tindakan dari Kejari Gresik. Menurutnya harus ada koordinasi antara ke-jaksaan dengan kepolisian. "Tapi walaupun dilepas kasus hukumnya tetap ber-jalan," ujarnya.

Ke 4 orang tersebut oleh kejaksaan dikenakan Pasal 335 tentang perbua-tan tidak menyenangkan dengan ancaman huku-man 1 tahun penjara. "Juga dikenakan pasal 170 ten-tang penganiayaan anca-man hukumannya 4 tahu penjara," pungkasnya.

Seperti diberitakan, em-pat warga Desa Sumurb-er, Kecamatan Panceng, Gresik, yang ditahan Kejak-saan Negeri (Kejari) Gresik, langsung ditangguhkan penahannya, Selasa malam (25/06).

Keempat warga tersebut diduga melakukan pence-maran nama baik yang menuduh mantan Kepala Desa Sumurber A Syafi'i Las berbuat asusila. (kas)

Dewan Ubah Mekanisme Pembahasan KUA PPAS SuRABAyA – Kebija-

kan Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud dengan membuat perubahan terkait dengan prosedur pemba-hasan Keterangan umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Semen-tara (KuA PPAS) tahun 2014 mendapat sorotan banyak pihak. Hal ini beralasan, karena pada tahun-tahun sebelumnya pembahasan di tingkat komisi baru dilaku-kan ketika pagu anggaran yang ada di tiap Satuan Ker-ja Perangkat Daerah (SKPD) sudah ditentukan Pemkot

Surabaya. Kini, pembahasan awal langsung dilakukan di Komisi. Artinya, pemba-hasan KuA PPAS dimulai dari komisi kemudian dilan-jutkan ke Badan Anggaran (Banggar).

Hal ini diungkapkan salah satu staf Badan Peren-canaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Dirinya mengakui, jika pi-haknya merasa bingung dan mempertanyakan peruba-han prosedur pembahasan KuA PPAS tahun 2014 saat di undang oleh komisi A DPRD Surabaya, Rabu

(26/6), kemarin.“Kami tadi bingung menyikapi kebija-kan dewan saat ini. Sebab, di setiap SKPD anggara-nya saja belum ditentukan. Tapi, ketika kami diundang oleh Komisi A untuk mem-bahas KuA PPAS, ternyata anggarannya harus diten-tukan sekarang,” keluh dia, seraya mengatakan untuk tidak ditulis namannya.

Dirinya menambah-kan, jika pembahasan KuA PPAS, biasanya pembahasan awal dilakukan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Setelah itu, hasil

pembahasan baru di bawa ke rapat Badan Musyawa-rah (Banmus).“Sekarang pembahasannya lang-sung di bawah ke komisi-komisi, lalu baru berbicara program-proram yang ada di masing-masing SKPD,” terang dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud mengakui, jika memang kebiasaan pem-bahasan KuA PPAS dibalik. Kalau dulu pembahasannya dimulai dari pembahasan di Banggar, tapi sekarang pembahasannya dimuali

dari komisi-komisi, lalu di-lanjutkan pembahasan di Banggar. Ini untuk memper-mudah dan mempercepat pembahasannya.“Langkah ini sebenarnya lebih seder-hana, tapi kenapa justru banyak yang mempertanya-kannya,” kata dia.

Hal senada juga dinyata-kan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Alfan Khusaeri. Dirinya menga-takan, jika pihaknya men-gapresiasi langkah Ketua DPRD Surabaya yang baru. Langkah ini dinilainya tepat untuk lebih menghidupkan

fungsi budgeting atau Bang-gar DPRD Surabaya. “Kebi-jakan itu, dilakukan guna menghidupkan fungsi budg-eting yang ada di DPRD,” ujar dia.

Dirinya menambahkan, dengan berubahnya prose-dur pembahasan KuA PPAS maka para legislator DPRD Surabaya bisa intervensi se-cara aktif dalam menentukan pagu anggaran dalam setiap program yang ada di SKPD. Sehingga fungsi budgeting yang ada di DPRD bisa ber-jalan dengan baik.“Bagi kami langkah tersebut sangat ba-

gus,” tambah dia.Politisi dari Partai Keadi-

lan Sejahtera (PKS) ini men-contohkan, misalnya jika suatu program pagu ang-garanya dianggap kurang, komisi bisa meminta untuk menambah alokasi angga-ran. Begitu juga sebaliknya, ketika pagu anggaran suatu program dinilai terlalu besar, legislatif juga memiliki ke-wenangan dalam memberi-kan masukan.“Apalagi, dalam pembahasan program kita juga dituntut mendengarkan aspirasi dari warga,” tandas dia. (wan/kas)

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II 9MATARAMAN

Persema Krisis Pemain Ladeni Semen Padang

Kantor Pos Akan Bagikan Kartu BLSM

Bunga Kredit UMKM Bisa Naik

Tambahan Tiga Emas Lambungkan Kontingen Surabaya

SEPAK BOLA

KPS

DAMPAK BI RATE

SENAM

Diperta Buka Sawah Baru 15.000 Hektar

"Masyarakat di sekitar ka-wasan hutan saat ini mulai ikut menanam padi di lahan hutan. Produksi padinya tidak hanya mengganti produksi padi yang hilang akibat berkurangnya sawah baku tapi juga menam-bah produksi padi," kata Kepa-la Diperta Bojonegoro Subekti di Bojonegoro, Rabu.

Ia juga menjelaskan ber-fungsinya lahan sawah baru itu karena keberadaan Bend-ung Gerak Bengawan Solo yang mampu mengairi sawah

seluas 5.000 hektar di sejum-lah kecamatan, antara lain di Kecamatan Kalitidu, Dander, dan Kedewan.

"Berfungsinya Bendung Gerak juga ikut memberikan andil produksi padi sebab petani di daerah setempat yang biasanya menanam padi hanya sekali sekarang bisa dua kali," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelas-kan daerahnya selalu mem-peroleh target produksi padi berkisar 700.000-750.000 ton

gabah kering sawah (GKS) per tahunnya. "Target produksi padi setiap tahun itu bisa ter-capai bahkan kadang terlam-paui," katanya.

Subekti mencontohkan target produksi padi 2013 ditetapkan sebesar 750.000 ton GKS sudah tercapai se-banyak 390.000 ton GKS dari tanaman padi seluas 66 ribu hektar yang ditanam pada Januari-April 2013.

"Pada saat ini juga ada tana-man sekitar 70.000 hektar yang baru akan panen sehingga un-tuk mencapai target produksi itu tidak sulit," katanya.

Menurut dia, target produksi padi di daerahnya se-lalu bertumpu dengan sawah irigasi teknis yang memper-oleh air irigasi Waduk Pacal yang luasnya mencapai 16.000

hektar. Waduk Pacal mengairi sawah di sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Kapas, Sukosewu, Balen, Sumberrejo, Kanor, dan kecamatan lainnya sehingga selalu bisa panen dua kali.

Selain itu, lanjutnya, sawah di sepanjang daerah al-iran sungai (DAS) Bengawan Solo mulai Kecamatan Mar-gomulyo di wilayah barat sam-pai di Kecamatan Balen, Kanor dan Baureno di wilayah timur yang luasnya sekitar 15.000 hektar juga panen dua kali.

"Berkembangnya Bojo-negoro menjadi kawasan industri migas tidak akan mengganggu produksi padi. Meskipun ada sawah baku yang berubah fungsi sehingga luas seluruhnya berkurang," ujar Subekti. (ant/rah)

BOJONEGORO - Dinas Pertanian (Diperta) Kabupat-en Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan adanya pembukaan sawah baru di kawasan hutan seluas sekitar 15.000 hektar sehingga berkurangnya sawah baku 660 hektar tidak mengganggu produksi padi daerah itu.

ant/sigid kurniawan

TANAMAN PADI TERENDAM AIR: Sejumlah warga melintas di area persawahan padi yang terendam air asin di Srigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta, Selasa (25/6). Lahan persawahan tanaman padi dengan kondisi terendam air asin membuat padi berubah menjadi hitam ketika diproses menjadi beras sehingga harga jual lebih murah Rp 500 per Kilogram dibandingkan beras normal.

BOJONEGORO - Petu-gas pengantar surat Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, akan membagikan kartu pengen-dali sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat secara langsung kepada 118.354 rumah tang-ga sangat miskin.

"Petugas pengantar su-rat akan langsung mendis-tribusikan KPS kepada Ru-mah Tangga Sangat Miskin (RTSM)," kata Kepala Kantor Pos Bojonegoro Edi Sutowo, Rabu

Namun, katanya, kalau memang petugas pengan-tar surat tidak menemukan alamat RTSM akan mem-inta bantuan komunitas masyarakat atau pihak lain-nya untuk meneruskan KPS itu kepada RTSM.

"Tapi prinsipnya petu-gas pengantar surat akan mendistribusikan langsung kepada RTSM. Hanya kalau sulit ditemukan baru mem-inta bantuan pihak lain, sep-erti komunitas masyarakat

atau jajaran perangkat desa dan kecamatan," katanya, menegaskan.

Ia menyebutkan jumlah petugas pengantar surat yang akan mengantarkan KPS ke-pada RTSM jumlahnya ada sekitar 17 petugas baik yang ada di kantor pos induk mau-pun di 12 kantor pos pem-bantu.

Ditanya mengenai kapan KPS dari Kementerian So-sial diterima, Edi yang did-ampampingi Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Budi Pekerti, menjelaskan kemungkinan dalam waktu dekat KPS sudah diterima dan langsung akan didistri-busikan ke RTSM.

"Informasi yang kami terima hari ini KPS untuk RTSM Bojonegoro sudah ada di Surabaya," jelas Budi.

Lebih lanjut Edi men-jelaskan teknis pencairan BLSM yang besarnya Rp300 ribu/RTSM (dua bulan) akan dilakukan di 140 titik yang lokasinya tersebar di 28 ke-

camatan.Di setiap titik, kata dia,

akan melayani tiga desa yang daerahnya ada warga peneri-ma BLSM. Namun kalau me-mang di titik tersebut RTSM belum sempat mencairkan BLSM masih diberi kesem-patan untuk mencairkan di kantor pos induk atau di 12 kantor pos pembantu.

"Pencairan BLSM akan dilakukan bertahap. Tidak langsung serentak mengingat terbatasnya petugas kantor pos," tuturnya.

Ditemui terpisah, Pelak-sana Tugas (Plt) Kepala Dis-nakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sudah menyosial-isasikan BLSM kepada camat untuk diteruskan ke desa dan RTSM.

"Kami juga meminta tim pengawas di kecamatan dan desa untuk secepatnya mel-apor ke pemkab kalau mene-mukan penerima BLSM tern-yata bukan warga miskin," ujarnya. (ant/rah)

BOJONEGORO - Petugas pengantar surat Kantor Pos Bojonegoro, Jatim, akan membagikan kartu pengen-dali sosial untuk pencairan bantuan langsung sementara masyarakat secara lang-sung kepada 118.354 rumah tangga sangat miskin.

"Petugas pengantar surat akan langsung mendistri-busikan KPS kepada Ru-mah Tangga Sangat Miskin (RTSM)," kata Kepala Kantor Pos Bojonegoro Edi Sutowo, Rabu

Namun, katanya, kalau memang petugas pengan-tar surat tidak menemukan alamat RTSM akan mem-inta bantuan komunitas masyarakat atau pihak lain-nya untuk meneruskan KPS itu kepada RTSM.

"Tapi prinsipnya petu-gas pengantar surat akan mendistribusikan langsung kepada RTSM. Hanya kalau sulit ditemukan baru mem-

inta bantuan pihak lain, sep-erti komunitas masyarakat atau jajaran perangkat desa dan kecamatan," katanya, menegaskan.

Ia menyebutkan jumlah petugas pengantar surat yang akan mengantarkan KPS kepada RTSM jumlahnya ada sekitar 17 petugas baik yang ada di kantor pos induk maupun di 12 kantor pos pembantu.

Ditanya mengenai kapan KPS dari Kementerian Sosial diterima, Edi yang did-ampampingi Manajer Cabang Operasi (MCO) Kantor Pos Budi Pekerti, menjelaskan kemungkinan dalam waktu dekat KPS sudah diterima dan langsung akan didistri-busikan ke RTSM.

"Informasi yang kami terima hari ini KPS untuk RTSM Bojonegoro sudah ada di Surabaya," jelas Budi.

Lebih lanjut Edi men-jelaskan teknis pencairan

BLSM yang besarnya Rp300 ribu/RTSM (dua bulan) akan dilakukan di 140 titik yang lokasinya tersebar di 28 kecamatan.

Di setiap titik, kata dia, akan melayani tiga desa yang daerahnya ada warga penerima BLSM. Namun kalau memang di titik tersebut RTSM belum sempat mencairkan BLSM masih diberi kesempatan untuk mencairkan di kantor pos induk atau di 12 kantor pos pembantu.

"Pencairan BLSM akan dilakukan bertahap. Tidak langsung serentak meng-ingat terbatasnya petugas kantor pos," tuturnya.

Ditemui terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono menjelaskan pihaknya sudah menyosial-isasikan BLSM kepada camat untuk diteruskan ke desa dan RTSM. (ant/rah)

MAGETAN - Tambahan tiga medali emas pada per-lombaan hari terakhir cabang olahraga senam Pekan Olah-raga Provinsi Jawa Timur IV/2013 di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Rabu, melambungkan kontingen Kota Surabaya ke posisi pun-cak perolehan medali.

Dari total 18 medali emas yang diperebutkan pada cabang olahraga senam sejak hari pertama, Minggu (23/6), Kontingen Kota Surabaya tampil sebagai juara umum dengan mengumpulkan tu-juh medali emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Peringkat kedua ditem-pati Kabupaten Gresik yang mengoleksi enam medali emas dan tiga perak, diikuti Kota Malang di posisi ketiga dengan torehan dua emas dan dua perak.

Kota Kediri memperoleh satu emas, tiga perak, dan satu perunggu, sedangkan Kota Probolinggo membawa

pulang satu emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Kabupaten Gresik yang sejak awal menjadi tim ung-gulan, sempat memimpin perolehan medali di cabang senam hingga menyelesai-kan perlombaan pada Selasa (25/6), mengumpulkan enam emas dan tiga perak.

Keunggulan mereka digu-sur Kota Surabaya yang pada perlombaan hari terakhir menyapu bersih tiga medali emas yang diperebutkan dari nomor aerobik perorangan putra dan putri, serta pasan-gan campuran.

Medali emas perorangan putri dipersembahkan Nina Wimastuti, setelah menyisih-kan rekannya Dinda Asri dan pesenam Kabupaten Mojok-erto, Nandira, yang masing-masing harus puas kebagian perak dan perunggu.

Di bagian putra, pesenam Surabaya Raja Dwi Permata tampil sebagai yang terbaik dan berhak mendapat kalun-

gan medali emas, diikuti Galang Rey (Kota Malang) dan Taqiyudin (Kabupaten Malang) di peringkat dua dan tiga.

Kedua pesenam Surabaya itu kembali menyumbang-kan medali emas saat turun di nomor aerobik pasan-gan campuran (mix) dengan mengalahkan Bagas Agfar/Chusnul berasal dari Kota Pasuruan.

“Sejak Porprov pertama, pesenam Kota Surabaya dan Gresik selalu bersaing dalam perebutan medali emas. Gresik punya keunggulan di nomor artistik dan ritmik, sementara nomor lainnya didominasi atlet Surabaya,” kata delegasi teknik cabang olahraga senam Porprov Ja-tim, Indra Sibarani.

Pada Porprov 2009 di Kota Kediri, tim senam Surabaya tampil sebagai juara umum setelah Porprov dua tahun se-belumnya Kabupaten Gresik yang berkuasa. (ant/rah)MALANG - Persema meng-

hadapi masalah krisis pemain saat meladeni tamunya Semen Padang dalam lanjutan Liga Primer Indonesia yang digelar di Stadion Gajayana.

Manajer Persema Patrick Tarigan di Malang, Rabu, men-gakui kondisi tim asuhan Rudi Hariantoko itu kehilangan banyak pemain saat menjamu tim kuat Semen Padang. Se-jumlah pemain terpaksa absen karena berbagai alasan.

"Saat menjamu Semen Padang yang saat ini berada di puncak klasemen, Persema justru banyak kehilangan pe-main, padahal kita sangat membutuhkan tenaga mere-ka untuk menghadang laju

serangan para pemain Semen Padang," katanya, menandas-kan.

Beberapa pemain Persema yang absen saat menjamu Se-men Padang, Rabu itu di anta-ranya adalah Dodit Fitrio yang terakumulasi kartu, Nehemia Martin dan Peter Mandibidibo memperkuat tim Kota Ma-lang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim di Madiun serta Dio Permana yang bergabung dengan Tim-nas U-19 di Yogyakarta.

Untungnya, lanjut Patrick, Syaiful Indra Cahya yang se-belumnya bergabung dengan Timnas U-23 sudah kembali dan bisa diturunkan saat men-jamu Semen Padang.

Patrick mengakui lawan yang bakal dihadapi para pe-main "Bledek Biru" merupakan tim yang sangat kuat, sehing-ga pihaknya realistis saja de-ngan mematok target mampu menahan imbang tamunya pada babak pertama. Apalagi, lini depan Persema juga tidak diperkuat beberapa pemain pilarnya.

Yang terpenting, tegasnya, kekalahan 0-3 dari Pro Duta beberapa waktu yang lalu jangan sampai terulang lagi, apalagi gol yang tercipta saat itu terjadi pada menit-menit akhir pertandingan.

"Anak-anak memang harus konsentrasi dan mem-perkuat lini pertahanannya

agar kekalahan telak dari Pro Duta tidak terulang lagi ke-tika menjamu Semen Padang," tegasnya.

Sementara itu pelatih Se-men Padang Jafri Sastra me-negaskan anak asuhnya wa-jib meraih kemenangan dari Persema dan mempertahan-kan posisi di puncak klasemen sementara LPI.

"Kami sudah instruksikan pada pemain untuk bermain maksimal, apalagi komposisi pemain juga 'sempurna' (full team). Kita bawa 19 orang pemain untuk meladeni tuan rumah dan tidak ada satupun pemain yang bermasalah de-ngan kondisi fisiknya," ujar Jafri. (ant/rah)

ant/ari bowo sucipto

TARGET KALAHKAN PERSEMA: Sejumlah pesepakbola Semen Padang berlatih di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Selasa (25/6). Semen Padang akan mengerahkan seluruh kemampuan pemainnya untuk memenuhi target mengalahkan Persema Malang dalam laga kompetisi Indonesia Premier League (IPL) pada Rabu (26/6).

ant/seno

KONSERVASI BANTENG JAWA: Seekor banteng jantan dalam program konservasi dan perkawinan buatan (breeding) semi alami Banteng Jawa (Bos Javanicus) di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (26/6).

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II10

Polda Jatim Amankan 6400 Liter Solar Subsidi

PDI-Perjuangan Menyeleksi Calon Pengganti BDH

Kecurangan Pilgub 2008 Bakal Terulang

Kenaikan BBM Tak Berpengaruh Terhadap Pengangguran

BBM

KURSI WAWALI KOTA SURABAYA

KPI

DISNAKERTRANSDUK OPTIMIS

LINTAS JATIM

kas/koranmadura

Dewan Minta Anggaran KONI Diaudit

Sejumlah keganjalanpun mulai dibuka oleh Saleh, Mu-lai dari Pekan Olah Raga Pro-pinsi (Porprov) Jatim dikediri tahun 2011 hingga Proprov IV Jatim 2013 yang diselenggara-

kan di Madiun, 20 Juni lalu.Pada Porprov di Madiun,

beberapa waktu lalu, KONI mendapatkan kucuran ang-garan berasal dari APBD Ja-tim tahun 2012 sebesar Rp

126 Miliar, Ironisnya angaran tersebut tidak pernah disetu-jui oleh DPRD Jatim tepatnya Komisi E."Kita dikomisi E, sama sekali tidak pernah me-nyetujui anggaran sebesar itu anehnya tanpa disetujui de-wan tetapi KONI dapat APBD sebesar 126 miliar,"ungkap Saleh.

Menyikapi hal itu, Saleh berharap agar lembaga olah raga itu harus dilakukan au-dit dari instansi yang bere-wenang. Dengan audit itulah nantinya dapat diketahui se-jumlah keganjalan ditubuh

Koni."Kenapa harus diaudit, karena 2 tahun lalu waktu dikediri sebesar Rp 350 juta dipotong untuk fee Rp 20 juta, jadi untuk biaya panggung 320 juta Tapi acaranya sukses. Se-dangkan untuk tahun ini ang-garannya Rp 850 juta bonusn-ya kecelakaan. Sehingga harus diaudit sehingga tau salahnya. Bisa jadi potonganya 50 pers-en, harus diaudit biar tau sia-pa yg memotong besar EO nya atau panitianya."ujar dia.

Diakui salah, DPRD Ja-tim telah melakukan hearing terhadap anggaran Koni ini,

Namun Ketua Umum Koni, Erlangga Satriagung maupun Ketua Harian Koni, Dimam Abror tidak hadir. " Kita su-dah panggil Ketua Umum dan Ketua Hariannya tapi yang datang malah pengurusnya yaiti Tjipto Boediono dan Pada waktu itu kita usir dia saat hearing alokasi perenca-naan untuk Koni karena apa, Komisi E sama sekali tidak pernah diajak, tiba-tiba su-dah muncul anggarannya 126 miliar."Ungkap dia

Selain itu, Saleh mengang-gap munculnya penolakan

nilai anggaran Rp 126 mil-iar tersebut disinyalir bukan untuk kepentingan olah raga semata, melainkan diduga untuk kepentingan seseorang yang diduga untuk kepentin-gan salah satu Cagub Jatim yang akan tampil di Pilgub, 29 Agustus mendatang. "ka-rena Didewan mengkondisi-kan anggaran untuk olah raga bukan untuk orang per orang,"pungkasnya.

Bahkan Saleh mengang-gap, ketidakhadiran Erlangga dan Dimam Abror dalam hear-ing di DPRD Jatim lantaran

adanya ketidaksepahaman dengan dirinya." Bolehlah dia benci sama saleh mukadar tapi dewan itukan lembaga yang harus dihormati dan di-hargai Kalau Erlangga seba-gai ketua Umum tidak hadir ya minimal ketua harian yang hadir,"ujarnya.

Selain, Saleh mengungka-pkan jika Komisi E juga tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran tahun 2013."angga-ran 2013 ini kita juga gak tau karena gak pernah diajak bic-ara, tapi besar juga sih."Kata dia diakhir konfirmasi. (kas)

SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar mulai menyoal anggaran APBD yang diperoleh KONI Jatim. Politisi PDI-Perjuangan ini menilai Lembaga Koni Jatim adalah lembaga paling aneh di Indonesia, Pasalnya meski tanpa disetujui oleh DPRD Proponsi, Koni tetap mendapat kucuran dana dari APBD Jatim.

SURABAYA- Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menyita Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang rencananya akan di-jual dipasaran seiring dengan adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Dalam operasi "Dian" yang akan bera-khir pada 9 Juli mendatang itu, Direktorat Kriminal Khusus yakni Uni Sumber Daya Ling-kungan (Sumdaling) berhasil mengamankan 6400 liter solar atau senilai Rp. 35.200.000,- dalam harga BBM yang saat ini telah naik dipastikan ne-gara juga mengalmi kerugian hingga puluhan juta.

Kasubid Penmas Bid Hu-mas Polda Jatim, AKBP Su-hartoyo, menuturkan, dalam ungkap kasus yang dilakukan pihaknya kali ini, ada dua tem-pat kejadian perkara dalam pe-nyitaan barang bukti kejahatan tersebut, yaitu didaerah Mojok-

erto dan Banyuanyar, Sampang, Madura." Kali ini kami berhasil mengamankan didua tempat yang mencoba melakukan pen-imbunan BBM dengan barang bukti hingga 6400 Liter," katan-ya, Rabu (26/6) kemarin.

Menurut dia, atas kejadian perkara tersebut, kedua ter-sangka yang kini masih dalam pemeriksaan petugas terbukti melakukan pelanggaran pasal 55 dan 53 tentang permasala-han MIgas." Pelaku masih di-periksa yakni Dua orang oleh Direskrimsus," tegasnya

Dalam pengungkapan pengamanan akan 6400 Liter Solar di daerah Mojokerto dan Sampang, Madura oleh pihak Polda Jatim. Ternyata, ada dua modus dalam pengamanan tersebut ada dua modus yang dilakukan oleh pelaku kejaha-tan yang masih dalam peerik-saan itu. Modus pertama yang dilakukan di Mojokerto yakni

dengan melakukan pembel-ian di SPBU dan baru disim-pan BBM subsidi tersebut yang direncanakan disebuah gudang oleh pelaku kejaha-tan. Sedangkan modus kedua, yakni merupakan modus ter-baru yaitu, dengan melaku-kan pembelian solar dengan menggunakan tronton yang diatasnya ada bego. Menarikn-ya, saat dalam pengisian bu-kan tronton yang diisi mel-ainkan bego." Yang pertama di Mojokerto itu mengisi di SPBU terus di timbun. Sedangkan, yang di Sampang malah yang sebenarnya melanggar karena mengisi dengan mengguna-kan tronton dan bego diatasn-ya, malah begonya yang diisi," katanya, Rabu (26/6).

Ketika disinggung ket-erkaitan pihak SPBU, ia menya-takan, permaslahan keterkaitan dengan SPBU masih didalami. Apabila, terjadi hal seperti itu

memang seharusnya spbu me-nolak dan pihaknya masih akan memeriksa SPBU yang bersang-kutan." Ada sekitar 200 liter yang diisi di Tronton, dan kami akan memeriksa SPBU yang bersangkutan," tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit IV Sumdaling Polda Jatim, AKBP Maruli Siahaan, me-nuturkan, dari operasi yang digelar ini memang kerp ke-naikan harga BBM, menjadi ajang untuk para oknum-ok-num nakal melakukan aksi. Sehingga, merugikan negara hingga miliaran. Eskipun yang ditangkapnya saat ini bukan sebuah oknum nakal yang be-sar dalam melakukan pelang-garan.“ kenaikan BBM seiring juga dengan maraknya oknum nakal dalam penyelewen-gan BBM. Maka dari itu, kami hingga 9 juli mendatang akan melakukan operasiini,” tut-upnya. (mag/kas)

SURABAYA – Siapa yang akan menduduki kursi Wakil Walikota (Wawali) Surabaya setelah resmi ditinggalkan oleh Bambang D.H (BDH) sampai saat ini masih men-jadi misteri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki hak menyo-dorkan pengganti BDH pun masih enggan mengung-kapkan siapa pendamp-ing Tri Rismaharini berikutnya.

Namun, saat ini muncul kabar jika mantan anggota DPRD Surabaya peri-ode 2004-2009, Taroe Sasmito dan Whisnu Sakti Buana (WSB) se-bagai calon pengganti BDH. Langkah ini diambil karena sesuai regulasi untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), partai harus menga-jukan minimal dua nama calon. Padahal, sebelumn-ya PDIP mengajukan calon tunggal pengganti BDH, yakni WSB yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya.

Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua Dewan Pinpinan Cabang (DPC) PDIP Kota

Surabaya, Baktiono. Dirinya mengatakan, jika saat ini DPC PDIP Kota Surabaya se-dang melakukan seleksi sia-pa yang akan menggantikan BDH sebagai wawali Sura-b a y a . “ Y a ,

pengganti BDH sebagai wawali masih terus kami go-dok. Kami dari PDIP masih terus menggodoknya, apal-gai syarat pengajuan calon wawali harus dua nama.

Tunggu saja hasilnya,” ung-kap dia. Selasa (25/6).

Dirinya menambahkan, jika sebenarnya pihaknya berharap jika WSB bisa lang-sung menggantikan BDH sebagai Plt Wawali kota Surabaya. Namun, keten-tuan Undang-undang (UU)

mewajibkan PDIP harus mengajukan dua nama

untuk pengganti Wawali.“Harapannya begitu, namun UU-nya mewajibkan dua nama calon,” tam-bah dia.

Hal senada juga dikatakan Ang-gota Komisi C DPRD

Surabaya, Adi Sutar-wijono. Dirinya me-

nambahkan, jika saat ini PDIP menyerahkan sepe-

nuhnya masalah tersebut pada WSB. Artinya, WSB sendiri yang akan men-unjuk sendiri siapa yang bakal bersaing dengan-

nya sebagai kompetitor calon Plt Wawali.“Itu yang sedang kita bahas, yang jelas siapun yang terpilih sebagai calon pengganti Wawali pasti kita umumkan,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP (FPDIP) DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mengungkapkan, sesuai keputusan rapat beberapa hari yang lalu, pihaknya tel-ah mengantongi nama-nama yang bakal bersaing dengan WSB pada bura pengganti Wawali Kota Surabaya. Say-angnya, dirinya enggan me-nyebutkan siapa saja nama-nama tersebut.“Yang jelas namanya sudah ditetapkan, tapi untuk sosoknya memang sengaja kita rahasiakan dulu,” kata dia.

Sebelumnya, delapan anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya dikabarkan me-miliki peluang sama untuk mendampingi WSB sebagai calon wawali menggantikan BDH. Delapan anggota Fraksi PDIP tersebut antara lain Baktiono (Ketua Komisi D) , Khusnul Khotimah (Anggota Komisi D), Adi Sutarwijono (anggota Komisi C), Syaifud-din Zuhri (anggota Komisi C), Agustin Poliana (Anggota Komisi B), Tri Didik Adiono (Anggota Komisi A), serta Ar-muji (Ketua Komisi A). (wan/kas)

SURABAYA-Potensi ke-curangan pemilihan guber-nur Jawa Timur 2013 sangat berpeluang terjadi di seluruh tingkatan penyelenggara pe-milihan umum. “Potensi itu di setiap tingkatan penye-lenggara. Karena penetapan itu kan ada di penyeleng-gara,” kata Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampau kepada Koran Madura, Rabu (26/6),kemarin.

Menurutnya, kerawanan paling besar ada di tingkat kelurahan/desa atau PPS. Seperti terjadi di pemilu 2008 lalu di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Madura, rekapitulasi suara langsung dilakukan di ting-kat kecamatan.

Sementara sesuai UU No-mor 8 tahun 2012, rekapitu-lasi suara kembali dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan dan harus menjadi perhatian serius hingga tidak terjadi kecurangan.”Jika KPU tidak ada ketegasan dalam menjalankan tahapan pemi-

lukada, maka persoalan 2008 lalu bakal terjadi. Bahkan bisa jadi untuk pemilukada lainnya”, jelasnya.

Penyelenggara pemilu, tambah Jerry, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi sangat mudah dipengaruhi, karena tingkat kompetisinya sangat ketat dan keterikatan orang sangat kuat. Karena itu, perlu antisipasi-antisipasi lebih tinggi, dalam hal ini KPU Provinsi sebagai penanggungjawab seluruh proses pemilihan di Jatim. “Nah ini tidak boleh terjadi. Harus ada kepastian sikap dari KPU, sehingga tahapan itu tidak bisa ditunda-tunda atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik atau pengaruh dari kepentingan politik yg ada”, tegasnya.

Dia mengatakan, ke-curangan tidak hanya di tingkat bawah, diakuinya jika rekaputulasi bermula di tingkat PPS, namun, peng-hitungan itu akan belanjut

ke tingkat atasnya dan ditetapkan pleh KPU sebagai penyelenggara.

Sisi lain, lanjutnya, fungsi dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga tidak kuat. Dicontohkanya, dengan jumlah personel terbatas tidak akan maksimal men-gawasi di setiap level dan jumlah yang diawasi juga banyak, sehingga Panwaslu cenderung bekerja berdasar-kan laporan.”Pemain yang ingin memenangkan kontes akan mendekati penyeleng-gara dan berupaya mempen-garuhi penyelenggara. Di sini akan terjadi kecurangan itu,” sebutnya.

Terkait kemungkinan itu, lanjutnya, pihaknya me-minta KPU Provinsi untuk tetap mengawasi kinerja anggotanya, agar tidak ter-jadi kecurangan.”Untuk ini, kita juga berharap Panwas turut mengawasai tahapan-tahapan yang berlangsung,” pungkas Jerry.(ara)

SURABAYA- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah di laku-kan Pemerintah, tidak akan berpengaruh secara signifi-kan terhadap jumlah peng-gangguran yang ada di Jawa Timur.

Meski saat ini jumlah angka pengangguran yang ada Sebanyak 800 ribu leb-ih, namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan ( Disnaker-transduk) Jawa Timur opti-mis tingkat pengangguran yang ada tersebut dapat di tekan. “Selain menggelar bursa kerja, kita menawarkan suatu pelatihan bagi pencari kerja yang tidak sesuai kom-petensi, sehingga mereka mempunyai ketrampilan,” Ungkap Hary Soegiri.Rabu (26/06).

Menurut Kadisnaker-transduk Jatim ini, dengan sekenario yang di terapkan oleh Pemrpov Jatim untuk menangani masalah peng-guran, diharapkan tahun ini minimal angka pengguran yang ada susut menjadi 3

persen, dari jumlah peng-gangguran di Jawa Timur yang mencapai 4 Persen dari Jumlah penduduk.

Diakui Hary, rendahnya kompetensi yang di miliki menjadi salah satu Indikator anggka pengguran di Jawa Timur masih terjadi.Saai ini 48,5 persen warga Jatim hanya mengeyam bangku pendidikan SD, sehingga sulit terserap lapangan pekerjaan.

Karena nya pember-dayaan SDM yang ada de-ngan berbasis kompetensi ketrampilan terus di giatkan oleh Pemrov Jatim sehing-ga ada penyetaraan antara jenjang pendidikan dan keahlian.”Upaya lainnya ada-lah dengan program trans-migrasi. Tahun ini, Pemprov berencana memberangkat-kan 1.000 kepala keluarga (KK) ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku,”tambah nya.

Namun, sebelum dipin-dahkan, kata Hari, mereka dibekali keterampilan, mod-al serta lahan, agar dapat berkembang. Lebih lanjut dia

mengatakan, untuk tahun ini, jumlah transmigran yang akan dikirimkan sebanyak 1300 keluarga. “300 KK untuk transmigrasi khusus di dae-rah perusahaan dan 1.000 KK transmigrasi umum,” ujarnya.

Untuk transmigrasi khu-sus ini yang merupakan transmigrasi hasil kerjasama antara pemerintah dan peru-sahaan swasta dimana hasil pertanian dari para transmi-gran ini langsung bisa dibeli oleh perusahaan yang ada di sekitar wilayah transmigrasi.

Berdasarkan data real-isasi pemberangkatan trans-migran, daerah asal trans-migran yang paling banyak mengirimkan transmigran antara lain Kabupaten Bany-uwangi, Kab Sumenep, Kab Sampang. Sedangkan daerah lainnya yang mengirimkan transmigran tidak begitu banyak antara lain, Sidoarjo, Lamongan, Ngawi, Kab Ma-diun, Lumajang, Magetan, Nganjuk, Bondowoso, Kab Malang, Ponorogo, Kab Bli-tar, Kab Mojokerto, Bojon-egoro. (mag/kas)

SOLAR SUBSIDI: AKBP Suhartoyo menunjukkan barang bukti berupa solar subsidi pemerintah yang dilakukan penimbunan oleh oknum masyrakat yang nakal di Mapolda Jatim, Rabu (26/6) kemarin.

ant/wahyu putro a

TUNTUT PENGHAPUSAN OUTSOURCING: Massa dari Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa sambil melintasi jalan Juanda Jakarta, Rabu (26/6). Dalam aksinya pekerja menuntut PT KAI dan PT KAI Commuterline Jabodetabek untuk menghapus sistem kerja kontrak (Outsourcing) serta mengangkat seluruh karyawan menjadi pegawai tetap.

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II 11

Bulog Stabilator Harga Daging Sapi

Pengiriman TKI ke Arab Saudi Diberhentikan

RSU dr Soetomo Digugat Rp 10 Miliar

KEBUTUHAN POKOK

TENAGA KERJA INDONESIA

MALPRAKTIK

LINTAS JATIM

Buruh Perjuangkan Hak Salat Jumat

Membentangkan span-duk besar warna merah bertu-lis 'Perjuangkan Sholat Jumat Berbuah Tersangka' Demo itu dimanfaatkan mereka untuk berorasi secara bergantian. Adapun Mahfud Zakaria juga ikut memberikan orasi terkait proses hukum yang akan di-jalaninya. "Kami mendesak agar Ketua PN Surabaya dan majelis hakim agar membebaskan kami

terkait persidangan perdana nanti," jelas Mahfud kepada wartawan, Rabu (26/6).

Dia melihat, persidan-gan itu tak tepat, karena para buruh memang mengetahui bahwa manajemen Toko Hasil di PT Hasil Fastindo melarang shalat Jumat. "Ketika sidang nanti digelar, kami memiliki bukti-bukti kuat bahwa me-mang ada larangan shalat Ju-

mat. Ini bukan fitnah," jelasn-ya berapi-api.

Pihaknya juga mengakui, bahwa apa yang diperjuang-kan ini mendapat respon positif dari MUI Jatim, Ga-bungan Umat Islam Bersatu (GUIB) dan Komnas HAM RI. "Kami juga mendesak Ketua PN Surabaya memberi per-lindungan hukum pada kami yang selama ini memper-juangkan hak beribadah shalat Jumat di Toko Hasil," tegasnya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula dari tuntutan buruh di Toko Hasil untuk melaksana-kan ibadah shalat Jumat tanpa diskriminasi. Namun tuntutan itu direspon PT Hasil Fastindo dengan kebijakan shalat Jumat bergilir. Kebijakan itu ditolak buruh sehingga berbuah sanksi PHK. Tak lama, PPNS Disnaker Surabaya memantapkan lang-

kah manajemen Toko Hasil se-bagai tersangka terkait pelang-garan pasal 80 UU No 13/2003 tentang Ketenagaankerjaan. Namun, PT Hasil Fastindo ba-lik melaporkan Mahfud Zakaria ke Polda Jatim terkait tuduhan fitnah.

Terpisah, Usai melaku-kan aksi demo di depan pintu PN Surabaya, Mahfud Zaka-ria langsung menjalani sidang perdananya. Dalam sidang yang dihelat di ruang Cakra PN Surabaya, Mahfud yang diajukan sebagai terdakwa kasus fitnah atas larangan melakukan shalat Jumat ter-lihat tenang dan menyimak dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Agus Oktavianto dari Kejari Surabaya.

Dalam sidang perdana itu, JPU Deddy membacakan dak-

waan fitnah yang dikenakan pada Mahfud. Itu berawal pada 15 Maret 2012 lalu, dimana Mahfud memimpin demo di halaman Toko Hasil. Dalam demo itu, Mahfud menyam-paikan aspirasi bahwa buruh disana dilarang melaksana-kan shalat Jumat. "Namun apa yang disampaikan terdakwa tanpa didasari bukti yang kuat," jelas Deddy dalam per-sidangan, Rabu (26/6).

Padahal, sesuai dakwaan itu, manajemen PT Hasil Fastindo tak pernah melar-ang karyawannya untuk mel-akukan shalat Jumat. Bahkan mengenai pelaksanaan dan waktu, semuanya diserahkan pada karyawan sendiri. "Untuk itu, terdakwa terancam pidana penjara maksimal empat ta-hun dengan jeratan pasal 311 ayat 1 KUHP," ujarnya. (kas)

SURABAYA - Proses persidangan salah satu buruh di PT Hasil Fastindo, Mahfud Zakaria terkait tuduhan fitnah atas larangan shalat Jumat rupanya direaksi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) Jatim. Itu terlihat dengan adanya demo para buruh itu ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Demo yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu dilakukan lebih dari 50 pen-demo. Mereka berdemo di depan pintu masuk PN Surabaya.

AKSI: Sejumlah Buruh melakukan aksi dan berorasi di area PN Surabaya, Rabu (26/6) kemarin. Mereka menuntut hak-hak untuk shalat jumat.

kas/koran madura

SURABAYA - Kasus dugaan malpraktik yang menimpa Arizal Fahri (29) sepertinya belum bisa diter-ima keluarganya. Itu terbukti ketika korban memilih men-empuh jalur hukum dengan menggugat RSU dr Soetomo secara perdata dengan keru-gian material sebesar Rp 72 juta dan immaterial Rp 10 miliar.

Proses gugatan itu di-lakukan kuasa hukum Arizal Fahri, M Sholeh di Pengadi-lan Negeri (PN) Surabaya, Ditemui di loket pendaf-taran gugatan, dia mewakili keluarga korban untuk me-masukkan gugatan terhadap dugaan malpraktik itu.

Sholeh mengungkapkan, pihaknya mewakili korban memasukkan gugatan kare-na melihat penderitaan kor-ban yang dialami selama dua tahun. Selama dua tahun, Arizal tak bisa beraktivitas, sering nyeri pada bagian bahu kiri dan pada luka itu muncul nanah. "Ini karena ada kain kassa yang terting-gal di dalam tubuh Arizal," tuturnya kepada wartawan, Rabu (26/6),kemarin.

Dia mengungkapkan, adanya kain kassa yang be-rada di dalam tubuh Arizal menunjukkan dugaan mal-praktik itu. Dia mengaku menyayangkan sikap RSU dr Soetomo yang menjelaskan bahwa kain kassa yang tert-inggal itu bukan kelalaian dari RS milik Pemprov Jatim. "Klien kami yang dipersalah-kan karena tak pernah kon-trol rutin. Namun faktanya, selama setahun, yakni setiap minggu 2-3 kali, klien kami kontrol karena nanah se-lalu keluar. Selain itu, kalau memang ada kain kassa, se-harusnya klien kami diber-

itahu kapan akan dioperasi," paparnya.

Mengenai gugatan ke RSU dr Soetomo, pihaknya sebenarnya ingin menujukan pada dokter yang melakukan operasi itu. Namun karena kliennya tak tahu siapa dok-ter itu, dan pihak RS juga tak memberitahukan, maka lem-baganya yang digugat. Tak hanya itu, kliennya meng-gugat sebesar Rp 72 juta dan immaterial sebanyak Rp 10 miliar karena melihat penderitaan Arizal selama dua tahun. "Ini juga menjadi pelajaran bagi dokter supaya lebih hati-hati saat meng-operasi pasien," tegasnya.

Untuk diketahui, dugaan malpraktik yang dilakukan RSU dr Soetomo ini bermula saat korban mengalami ke-celakaan tunggal 2 tahun lalu, dia terpaksa harus oper-asi cangkok otot di bahu kiri. Operasi itu dilakukan di RSU dr Soetomo dengan mema-kan biaya Rp 10 juta.

Namun setelah operasi dan dipulangkan, belakan-gan didapati kain kasa yang menggumpal didalam ron-gga bawah ketiak Arizal. Hal itu diketahui saat Ari-zal merasakan nyeri di dada sebelah kiri. Selang 2-3 hari kemudian bekas luka operasi ini justru memperburuk dan mengeluarkan nanah kuning kehijauan yang menimbul-kan bau menyengat.

Dalam 1 tahun, nanah yang terus merembes dari bekas luka operasi dibersi-hkan secara manual dengan kapas. Sesekali darah juga ikut merembes bersamaan dengan keluarnya nanah. Sementara saat melakukan kontrol ke RSU dr Soetomo, bekas luka operasi itu hanya dibersihkan nanahnya. (kas)

kas/koranmaduraSURAT GUGATAN: M. Sholeh saat menunjukan surat gugatannya di PN Surabaya, Rabu (26/6) kemarin.

SURABAYA - Menjelang Ramadhan dan Lebaran, kini pemerintah mulai menyusun strategi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, salah satunya yakni daging sapi. Dalam kurun sekitar sembilan bulan terakhir, harga daging sapi masih di kisaran Rp 80-90 ribu/kg di pasaran Jawa Timur. Menyikapi itu, Bulog Divre Jatim kini menyatakan siap menjadi stabilitator harga daging sapi.

Kepala Bulog Divre Jawa Timur, Rusdianto, Rabu (26/6) mengatakan, hingga kini belum menerima perintah maupun petunjuk teknis pengelolaan dag-ing sapi impor. Namun, pihaknya mengaku siap jika sewaktu-waktu menda-patkan mandat, termasuk bila daging itu masuk dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Meski kurang dari sebulan tidak perlu dikhawatirkan, kami siap distribusi kalau memang tiba-tiba diperintahkan. Kami akan menyiapkan cold storage untuk daging impor beku,” katanya.

Dari data Kementerian Pertanian, impor daging sapi tahun 2013 ini se-banyak 80 ribu ton. Untuk impor yang dilakukan Bulog yakni antara 2.000-5.000 ton di luar ketentuan impor. Jika stabilisasi harga dilakukan Bulog, maka di-harapkannya harga daging dipasaran dapat stabil di kisaran Rp 70 ribu/kg.

Ia mengatakan, untuk

daging impor, Jawa Timur sebenarnya telah menjadi sentra penghasil daging, sehingga intervensi pasar daging kemungkinan dipu-satkan di kawasan Jakarta, Bogor dan Tanggerang. Sehingga bila daging masuk dari Tanjung Perak maka komiditi dikirim ke sasaran intervensi.

Mengingat waktu Ramadhan yang kurang dari sebulan dan permintaan daging yang cenderung meningkat, Kementerian Pertanian menargetkan impor yang dilakukan Bulog dapat dilaksanakan bulan Juni, sehingga pada Juli mendatang harga dag-ing sapi diharapkan dapat normal kembali atau tak melonjak lebih tinggi dari saat ini.

Penunjukan dua peru-sahaan BUMN (PT RNI dan Perum Bulog) sebagai sta-bilitator harga daging sapi merupakan ide dari Men-teri BUMN Dahlan Iskan. Upaya itu terinspirasi dari informasi harga daging sapi di Australia yang ternyata hanya Rp 20.000 per kilo-gram. Bahkan, di Australia ternyata sapi banyak yang ditembaki karena kelebihan populasi.

Namun, kebijakan pemer-intah menugaskan Perum Bulog mengimpor daging sapi guna stabilkan harga juga membuat resah peter-nak sapi dalam negeri. Mis-alnya Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang menilai kebija-

kan impor sapi pemerintah tidak lagi konsisten. “Impor daging kualitas premium dibebaskan. Sapi bakalan juga mau diimpor Bulog. Ini bakal menggeser target dari kuota yang ditetapkan pemerintah," ujar Ketua Umum PPSKI, Teguh Boedi-yana.

Teguh mengatakan, semula pihaknya mendukung keputusan pemerintah me-nyerahkan tugas impor sapi ke BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi rebutan kuota daging impor. Namun, niatan penugasan Bulog untuk menurunkan harga daging impor sapi di pasar menjadi Rp 65.000 per kilogram (kg) itu jelas akan memukul para peternak. Harga sebesar itu ekuivalen sebesar Rp 27.000 kg bobot hidup.

Padahal, biaya budidaya ternak sapi seperti pembelian bibit para peternak dalam satu tahun terakhir sudah beranjak naik. Kenaikan itu meliputi harga bibit,biaya pakan, obat dan tenaga kerja. "Kalau disuruh menjual dibawah Rp 32.000 per kg bobot hidup sama saja peternak diminta untuk merugi, berkorban buat kepentingan konsumen," ungkapnya.

Jika nantinya impor dijadikan pilihan, Teguh meminta Bulog menggan-deng feedloter skala koperasi dan peternak rakyat, bukan feedloter besar. Jika pengge-mukan diserahkan kepada koperasi dan peternak tradi-sional, akan menciptakan nilai tambah. (mag/kas)

SURABAYA- Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke kawasan Timur Tengah de-ngan modus umroh masih ter-jadi ketika moratorium atau penghentian sementara TKI ke Arab Saudi masih di ber-lakukan oleh Pemerintah.

Hary Soegiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Trnasmigrasi dan Kependudukan (Kadis-nakertransduk) Jawa Timur, tidak menampik Ibadah Um-rah Bisa menjadi Celah untuk Memberangkatkan TKI Tidak Berdokumen resmi ke Arab Saudi.

Pengelabuan visa kun-jungan yang di lakukan di jelaskan Hary memang ser-ing terjadi. Biasanya para TKI tersebut memalsukan tujuan kedatangan mereka ke Arab Saudi dengan alasan akan ber-wisata, ziarah, umroh dan haji. "Dari prediksi 15ribu TKI Jatim Ilegal yang tinggal dan bekerja di Arab Saudi, 60 persen nya merupakan TKI tidak berdo-kumen resmi atau menggu-nakan Visa kunjungan atau Umroh, sedangkan 40 persen nya merupakan TKI Overstay "Ungkap Hary Soegiri kepada

RRI, Rabu (26/06/13).Para TKI tidak berdoku-

men resmi ini di katakan Hary rela melakukan apa saja, agar bisa bekerja di Arab Saudi, ter-masuk berkedok ibadah, yang ujung-ujung nya tidak kem-bali ke tanah air. Karena nya Disnakerjatim meminta Ke-menterian Agama untuk mel-akukan penataan dan evaluasi serta memberikan sanksi te-gas kepada biro penyelengga-ra umroh, sehingga celah me-manfaatkan visa umroh untuk bekerja tidak terjadi kembali. "Sudah di lakukan penga-

wasan ketat, tapi saja masih lolos, namun untuk supaya modus ibadah tidak ada sama sekali itu memang sulit, na-mun sekarang ini jumlah nya dari tahun ke tahun mengala-mi penurunan."terang nya.

Dengan penggunaan visa kerja atau visa umroh untuk bekerja di jelaskan Hary, akan berdampak buruk pada TKI itu sendiri, mereka tidak akan mendapatkan jaminan kese-lamatan kerja, dan tidak men-dapatkan hal yang semestinya di dapat seperti halnya yang di peroleh TKI resmi. (mag/kas)

ant/indrianto eko suwarso

PELEPASAN TKI SEKTOR FORMAL: Seorang Tenaga Kerja Indonesia menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) saat pemberangkatan TKI sektor formal oleh BNP2TKI di Ciracas, Jakarta Timur. BNP2TKI memberangkatkan sekitar 383 TKI sektor formal dari berbagai bidang ke 9 negara penempatan yaitu Korea, Jepang, Taiwan, Afrika, Papua Nugini, Myanmar, Amerika, dan Eropa.

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147 | TAHUN II12 NASIONAL

Karena itu, Timwas Century menjuluki Tim Pemburu Aset ini sebagai Tim Pemburu An-gin. “Pemerintah mengatakan, dari penilaian aset yang dilaku-kan PriceWaterhouse Coopers (PWC) hanya senilai USD18,2 juta. Padahal dalam laporan awal pemerintah, di Hong Kong ada USD388 juta, dalam dol-lar Singapura sebesar 650 juta dan uang tunai Rp 86 miliar,” kata Anggota Timwas Century, Dolfie OF Palit di Gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).

Dolfie meminta pemer-intah agar memetakan dan menjelaskan proses penyusu-tan aset Century ini. Bahkan, publik juga wajib mengetahui aset eks Bank Century dalam bentuk rupiah yang mancapai Rp86 miliar sudah lenyap tan-pa diketahui penggunaannya.

Sebelumnya, Tim Pengem-balian Aset eks Bank Cen-tury yang dipimpin Kejaksaan Agung telah melaporkan, ter-dapat aset Eks Bank Century di Hong Kong dengan nilai

USD400 juta dan uang tunai sebesar Rp860 miliar. Namun, setelah Department of Justice Hong kong memerintahkan PriceWaterhouse Coopers Hong Kong Untuk menghitung kembali. Hasil yang disampai-kannya kepada pemerintah Indonesia senilai USD18 juta.

Sementara itu, anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo mengaku kecewa dengan kinerja Tim Pem-buru Aset. Alasannya, Tim Pemburu hanya menemukan U$18,2 juta dari ratusan juta dollar Amerika Serikat yang diduga menjadi aset Bank Century. Sehingga, Tim Pem-buru Aset dicap hanya sebagai Tim Pemburu Angin. “Jangan-jangan Tim Pemburu Aset

sudah berubah jadi Tim Pem-buru Angin. Timwas kecewa, bagaimana bisa aset yang se-mula ratusan juta dolar ting-gal U$ 18,2 juta,” kata dia.

Bambang mempertanya-

kan kinerja Tim Pemburu Aset dalam melakukan perburuan harta mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Bam-bang juga kecewa karena harta-harta Robert 3 negara tidak sukses dibawa ke Tanah Air.

Ketiga negara itu yakni Swiss, Amerika, dan Hong-kong. “Apa ada permainan, semua dari 3 negara menyu-sut, bagaimana ceritanya?” tanyanya.

Tim Pemburu Aset mel-akukan progress report kepada Timwas Century DPR. Setelah rapat dengan Tim Pemburu Aset, Timwas Century se-harusnya mendapatkan lapo-ran perkembangan dari KPK.

Tim Pemburu Aset Bank Century ini terdiri dari lin-

tas instansi seperti Kejaksaan Agung, kepolisian, Kemente-rian Keuangan, serta Kemen-terian Hukum dan HAM.Nilai Derivatif

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin selaku Ket-ua Tim Pengembalian Aset Eks Bank Century mengata-kan, perhitungan aset yang di lakukan oleh PWC Hong Kong tidak sebesar nilai yang diperkirakan sebelumnya. “Nilai derevatif itu tergan-tung pada best value yang dilihat dari sejauhmana kredibilitas pengeluaran su-rat berharga,” ujar Amir.

Amir mengatakan, PWC Hong Kong meminta pemer-intah Indonesia tidak boleh berharap banyak dan bersiap

untuk menghadapi persidan-gan pada 31 juli 2013 terkait dengan perebutan aset se-nilai USD10 juta. “Indonesia akan berhadapan dengan First Global Fund dan First Oedey,” kata Amir sembari mengata-kan, kedua lembaga keuan-gan terkemuka itu tidak akan mungkin mau mengeluarkan biaya di pengadilan.

Sejauh ini, tambah Amir, PWC sebagai kurator yang ditugaskan pemerintah ten-gah melakukan analisis biaya dan manfaat untuk melanjut-kan penelusuran aset tersebut. “Saya kira ini cukup fair, agar tidak terkesan (mereka) hanya memberi harapan-harapan saja kepada pemerintah,” ujarnya. (gam/bud/abd).

Tim Pemburu Aset Bank Century Mandul?JAKARTA-Tim pengawas kasus Bank Century (Tim-was Century) DPR mengaku kecewa dengan kinerja Tim Pemburu Aset pemerintah. Kekecewaan itu muncul setelah Timwas Century menemukan pe-nyusutan aset eks Bank Century di Hong Kong.

DUKUNGAN UNTUK KOPASSUS. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi dukung kopassus ketika sidang kasus penyerangan Lapas 2B Cebongan di depan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta, Rabu (26/6).

YOGYAKARTA- Proses Si-dang kasus penyerangan Lem-baga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan Sleman di Pen-gadilan Militer II-11 Yogya-karta, terus dikebut agar dapat segera selesai.

Proses sidang dengan materi tanggapan Oditur Mi-liter atas eksepsi yang terbagi dalam empat persidangan hanya membutuhkan waktu satu setengah jam untuk me-nyelesaikan semuanya.

Selanjutnya, sidang akan kembali digelar pada Jumat (28/6) mendatang dengan agenda putusan sela dari Ma-jelis Hakim.

Kepala Tata Usaha Uru-san Dalam (Kataud) Pengadi-lan Militer II-11 Yogyakarta, Kapten (Sus) Aulisa Dandel mengatakan, setelah agenda tanggapan eksepsi ini, kemu-dian sidang selanjutnya pada Jumat (28/6/2013) mendatang, berupa putusan sela dari Ma-jelis Hakim.

“Jika nantinya diputuskan untuk dilanjutkan, kemudian agenda selanjutnya pemerik-

saan saksi, pemeriksaan ter-dakwa, tuntutan, pledoi, rep-lik, duplik,” katanya.

Ia mengatakan, setelah tahapan tersebut kemudian putusan atau vonis terhadap seluruh terdakwa.

“Setelah vonis ini nanti masih ada kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hu-kumnya untuk banding, begitu juga Oditur Militer juga dapat mengajukan kasasi jika pu-tusan tidak sesuai harapan,” katanya.

Kasus penyerangan terse-but dilakukan 12 terdakwa anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Group II, Kandang Menjangan, Kar-tosuro, pada Sabtu 23 Maret 2013, yang mengakibatkan empat tahanan titipan Polda DIY tewas akibat diberondong peluru satu eksekutor, Serda Ucok Tigor Simbolon.

Terencana Dalam sidang berkas satu

yang menghadirkan tiga ter-dakwa eksekutor penyerangan Lapas Cebongan Serda Ucok

Tigor Simbolon, Serda Sug-eng Sumaryanto, dan Koptu Kodik yang merupakan ang-gota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura ini, Odi-tur Militer Letkol Sus Budi-harto menyatakan tetap pada tuntutannya.

“Para terdakwa melakukan pembunuhan sudah teren-cana, sehingga dakwaan yang kami sampaikan sudah tepat, dan benar,” katanya, menegas-kan.

Atas dasar itu, Oditur Mi-liter meminta agar majelis hakim dapat mengabulkan surat dakwaan yang disam-paikan. “Eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tidak berdasar, keliru. Mohon majelis hakim menolak ek-sepsi dari penasihat hukum dan menerima dakwaan dari Oditur Militer,” ucapnya.

Setelah membacakan tang-gapan atas eksepsi, Majelis Hakim yang dipimpin Letkol Joko Sasmito akan memberi-kan putusan sela pada Jumat 28 Juni. (ant/vic/beth)

KASUS CEBONGAN

Auditor Militer: Kasus ini Terencana

ant/noveradika

Seharusnya di sini pengembalian atau penye-lesaian kontrak. Kita sangat perlu membentuk Panja untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di dalam pengakhiran kontrak Inalum,” kata Anggota Komisi VI DPR, Chaeruman Harahap di Gedung DPR Jakarta, Rabu (26/6).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan mematang-kan pengambilalihan seluruh saham Inalum dari NAA melalui perundingan yang akan digelar pada Juli 2013 di Singapura. Pada pertemuan tersebut diharapkan ada kesepakatan baru terkait per-bedaan perhitungan peneta-pan nilai buku Proyek Asahan.

Rencana pengambila-lihan 58,88 persen saham Inalum akan dilakukan pada 1 November 2013 berdasarkan provisional price (harga se-mentara). Skema pendanaan untuk pengambilaihan saham Inalum dari NAA bersumber dari APBN-P 2012 dan APBN-P 2013 sebesar Rp7 triliun.

Menurut dia, penggunaan istilah pengambilalihan juga dalam perjanjian kerjasama juga akan mengundang ber-bagai konsekuensi hukum di kemudian hari. Padahal, kata dia, konsorsium dari Jepang tersebut sudah sangat banyak mengambil keuntungan dari kegiatan eksplorasi alumini-um di Sumatera Utara itu se-jak 1975. “Pada pengakhiran kontrak ini, seharusnya kita

mengedepankan kepentingan nasional. Sehingga, kami kira sangat perlu untuk memben-tuk Rapat Panja Inalum. Panja ini juga untuk mengetahui, kenapa disaat kontrak ker-jasama habis, kita justru harus membayar?” papar Chaeru-man mempertanyakan.

Namun demikian, jelas dia, pada dasarnya publik memang mengetahui bahwa pada 1975 sangat berat bagi pemerintah Indonesia mem-bangun proyek aluminium di Sumatera Utara. “Sampai Presiden dan pemerintah Jepang menggelar pertemuan tingkat tinggi. dan akhirnya perusahaan-perusahaan Jepang bisa ikut di dalam konsorsium,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Chaeru-man, hingga saat ini NAA sudah banyak mengambil keuntungan dari proyek tersebut, sehingga pemer-intah Indonesia diharapkan tidak harus membayar untuk mengambil alih. “Saya tidak setuju dengan peristilahan, pengambilalihan. Karena seolah-olah pihak lain kita paksa untuk memberikan haknya kepada kita,” ujarnya.

Ketua Komisi VI DPR Komi-si VI DPR, Airlangga Hartarto, menyetujui pembentukan panitia kerja pembahasan per-mindahtanganan sepenuhnya PT Indonesia Asahan Alumu-nium (Inalum) dari Jepang ke pemerintah Indonesia. “De-ngan diketoknya palu ini, kami setuju membentuk panja,” ujar dia.(gam/bud)

PENGAMBILALIHAN SAHAM

DPR Bentuk Panja InalumJAKARTA-DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Inalum untuk menggali sejumlah keganjilan pada rencana pengambilalihan seluruh saham PT Indone-sia Asahan Aluminium (Inalum) dari Nippon Asahan Aluminium (NAA). “Ada kejanggalan dalam rencana pengambilalihan proyek aluminium ini. Kenapa harus diambil alih?

JAKARTA-Lembaga riset politik Lingkar Studi Per-juangan (LSP) meliris hasil survei keberpihakan dan kompetensi dari sejumlah tokoh yang layak menjadi Capres pada ajang Pemilihan 2014. Studi kualitatif dilaku-kan terhadap 36 nama calon presiden terhadap integritas dan kompetensi yang kemu-dian dikerucutkan menjadi 14 nama figur calon pres-iden. Mereka adalah Aburi-zal Bakrie (kompetensi), Din Syamsuddin (Integritas dan kompetensi), Endriartonho Sutarto (integritas), Gita Wir-jawan (kompetensi), Hatta Rajasa (kompetensi), Hidayat Nur Wahid (integritas), Joko Widodo (integritas), Jusuf Kalla (kompetensi), Mahfud MD (integritas dan kompe-tensi), Megawati Soekarnopu-tri (kompetensi), Rizal Ramli (integritas dan kompetensi), Sri Mulyani (kompetensi), Sri Sultan Hamengkubowono (integritas) dan Yusril Ihza Mahendara (kompetensi).

Menurut peneliti LSP, Gede Sandra, dari hasil pe-nelitian tersebut, figur capres yang memiliki integritas dan kompetensi diberi penilaian atau mendapat rating triple A (sangat baik). Sedangkan yang kurang diberi rating BC, dan AB untuk rating cukup baik.

Hasilnya, lima figur men-dapatkan rating BC, rating terendah keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa, yaitu Aburizal Bakrie, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sri Sultan Hamengkubowono X. Mereka, kebanyakan dari kalangan penganjur paham ekonomi neoliberalisme. Bahkan, khusus pada isu ke-naikan harga BBM menye-butkan Aburizal Bakrie (ARB) mendapat nilai terendah ka-

rena dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan men-dukung kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM.

Sedangkan, tiga tokoh mendapat rating AB, cukup baik dalam keberpihakan-nya terhadap kepentingan rakyat dan bangsa yaitu Din Syamsuddin, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Ketiga figur ini perwakilan kekuatan politik yang nasionalis dan kerakya-tan. “Dari penelitian kami hanya satu yang memperoleh rating triple A,” ujar Gede.

Menurut dia, satu-satu-nya figur tersebut adalah Ri-zal Ramli. Dia mendapatkan rating AAA, yang sangat baik dalam keberpihakan terha-dap kepentingan rakyat dan bangsa. Hal itu dikarenakan

mantan Menko Perekonomi-an tersebut adalah satu-satu-nya figur yang rela berkorban terhadap posisinya sebagai Presiden Komisaris BUMN. Rizal dicopot dari jabatan-nya oleh pemerintahan SBY tahun 2008 karena membela pandangan politik pribadinya yang menolak kenaikan harga BBM. “Dia juga pernah dita-han Orde Baru karena ket-eguhan keberpihakan kepada rakyat ketika menjadi aktivis mahasiswa ITB tahun 1978,” ucap Gede

Menurut Gede, tujuan dari penelitian adalah untuk men-emukan sebuah alat uji yang dapat menjaring para tokoh capres berdasar tingkat ke-berpihakannya pada kepent-ingan rakyat dan bangsa. “Pada akhirnya, penelitian ini

untuk membantu masyarakat umum mengenali jagoannya secara cerdas,” kata dia.

Survei dilakukan tidak se-cara kuantitatif atau meminta penilaian atau wawancara dari responden, melainkan berdasarkan metode kuali-tatif yaitu penilaian yang di-dasarkan atas pemberitaan aktual dari berbagai pember-itaan di media massa. Untuk mengukur matriks keberpiha-kan terhadap rakyat, lembaga itu melihatnya dari respons mereka terhadap isu kenaikan harga BBM seperti diberita-kan berbagai media massa. Sedangkan untuk melihat ke-berpihakan mereka terhadap persoalan bangsa diukur de-ngan posisi politik figur ter-hadap UU Migas. “Kami ber-pendapat isu yang menjadi

proximity (kedekatan) terse-but cukup mewakili karena merupakan aspek strategis dalam konteks kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam UUD dan pasal 33 UUD 1945,” ujar Gede.

Capres AlternatifDitempat terpisah, Ketua

Dewan Pers Bagir Manan meminta agar ada capres al-ternatif yang diusung media dan masyarakat dalam Pemilu mendatang. “Barangkali ini fungsi pers untuk mendorong calon-calon muda dan al-ternatif yang bagus. Kedua itu juga fungsi publik, misal kampus atau LSM, atau civil society harus ikut mendorong capres alternatif,” ujarnya

Menurut Bagir, perlu ada calon presiden yang bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat, yang tidak melulu merupakan muka lama partai politik dalam setiap Pemilu. “Kita perlu mendukung calon yang kita anggap sudah memenuhi harapan rakyat untuk men-jadi abdi rakyat yang baik,” tambahnya

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini menuturkan, capres alternatif itu mungkin dalam falsafah Jawa disebut sebagai ‘satria piningit’. “Satria pinin-git itu mari kita cari bersama dan gali bersama agar ke-luar siapapun orangnya, saya tidak tahu siapa yang pantas,” ucapnya.

Bagir menyadari media tentu memiliki hak untuk me-milih, bahwa dia simpati pada kekuatan politik juga bagian dari hak demokrasi. “Yang penting itu dia menggunakan hak demokrasi itu tanpa me-lupakan dia sebagai lembaga publik sehingga unsur ke-berimbangan,” pungkasnya. (gam/cea/abd)

JELANG PEMILU 2014

Lima Kandidat Capres Dinilai Tidak Berpihak kepada Rakyat

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II 13EKONOMI

JELANG GREEN AVIATION CONFERENCE. Direktur Jenderal Pehubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay (kanan) didampingi Direktur Operasional Garuda Indonesia Novianto Herupratomo (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan tentang pelaksanaan International Green Aviation Conference 2013 di Jakarta, Rabu (26/6). International Green Aviation Conference 2013 akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 2-3 Juli 2013 yang merupakan forum dialog antara pemerintah dan operator industri penerbangan dalam rangka upaya pencegahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca.

Namun kalangan penga-mat meminta perbankan agar tidak menaikan suku bunga, mengingat perbankan masih bisa mencetak keuntungan.

Direktur Mikro and Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan, jika pada bunga cost of fund naik maka otomatis bank akan me-naikkan bunga kredit juga. “Naiknya harga BBM, pasti ada efeknya ke perbankan,” ujar Gunardi usai acara peluncuran fitur layanan transaksi online kartu Mandiri Debit, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/6).

Namun demikian, Gunadi tidak bisa memastikan, berapa besaran persentase kenaikan pada suku bunga tersebut ka-rena perbankan masih mel-akukan perhitungan.

Hery meyakini untuk pen-

yaluran kredit Bank Mandiri khususnya di sektor mikro sendiri, masih akan tercapai sesuai dengan target di 2013 ini. “Untuk penyaluran kredit mikro sendiri secara portofo-lio saat inikan sudah menca-pai 21 triliun rupiah hingga 22 triliun rupiah. Kami berharap pada akhir tahun ini penyalu-ran kredit mikro bisa terjaga sesuai dengan target yakni sebesar 27 triliun rupiah- 28 triliun rupiah,” jelas dia.

Selama ini kata Gunadi, penyaluran kredit mikro lebih banyak dilakukan oleh peda-gang, yakni dengan tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL”) sebe-sar 3,5 persen. “Kebijakan BBM bersubsidi ini juga tidak akan berdampak secara jangka panjang terhadap penurunan

tingkat pengajuan kredit oleh nasabah. Mungkin dampaknya hanya tiga sampai lima bulan sajalah,” imbuh dia.

Masih UntungSementara itu, pengamat

ekonomi Institute for Devel-opment of Economic and Fi-nance (Indef) Eko Listiyanto meminta BI menekan per-bankan agar tidak menaikkan suku bunga kredit terlampau tinggi. Sebab dampak kenai-kan suku bunga kredit akan memukul pertumbuhan sek-tor riil, termasuk laju pertum-buhan kredit perbankan itu sendiri. “Perbankan tetap bisa meraih keuntungan meskipun tidak menaikkan suku bunga kredit pasca kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi enam persen maupun kenaikan harga BBM bersub-sidi,” jelas dia.

Dia mengatakan, spread atau jarak antara bunga kredit dan bunga deposito perban-kan masih relatif tinggi, yakni dikisaran enam persen. De-

ngan spread yang demikian tinggi, bank masih bisa mem-peroleh keuntungan meski-pun hanya menaikkan bunga dana, tanpa menaikkan bunga kredit. “Bank bisa menekan efisiensi di sektor lain. Tapi memang sepertinya kenaikan bunga kredit sulit dielakkan perbankan, karena bank me-miliki target laba yang perlu dicapai,” kata dia.

Sementara itu secara ter-pisah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah, men-gatakan belum mengetahui seberapa jauh kenaikan BI Rate akan atau telah direspon perbankan dengan menaik-kan bunga dana dan kreditnya. “Kami akan tunggu laporan dari bank. Namun sepertinya industri perbankan masih hi-tung-hitung akan menaikkan bunga kredit di sektor yang mana. Meskipun sebenarnya sebelum BI Rate naik, bebera-pa bank ada juga yang sudah menaikkan suku bunganya,” jelas Difi. (gam/abd)

Perbankan Diminta Tidak Naikan Suku BungaJAKARTA-Keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan akan diikuti perbankan dengan menaikan suku bunga, baik di sektor pendanaan maupun kredit.

JAKARTA-Direktorat Jen-deral Pajak Kementerian Keuangan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Fi-nal sebesar satu persen untuk badan usaha atau orang priba-di yang mempunyai penghasi-lan sebesar 4,8 miliar rupiah per tahun. Ketentuan ini dia-tur dalam Peraturan Pemerin-tah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Ter-tentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013. “Pengenaan pajak

tersebut berlaku mulai 1 Juli mendatang,” Direktur Peny-uluhan, Pelayanan dan Hu-mas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (26/6).

Dalam PP tersebut jelas dia, juga diatur tentang krite-ria Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak dapat memanfaatkan aturan ini. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan keg-iatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahan-ya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibong-

kar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepent-ingan umum yang tidak dipe-runtukkan bagi tempat usaha atau berjualan seperti peda-gang makanan keliling, peda-gang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

Selain itu, kata dia Wajib Pajak Badan yang belum ber-operasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi se-cara komersial memperoleh omzet melebihi 4, 8 miliar ru-piah. Untuk jenis-jenis wajib pajak tersebut, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan menghitungan PPh final disesuaikan omzet per bulan. Artinya, setiap bulan, Wajib Pajak akan memba-yar PPh final sebesar 1 (satu) persen dari omzet bulanan-nya. Dia menjelaskan, Pera-turan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan memberikan kemudahan ke-pada Wajib Pajak dalam mel-aksanakan pemenuhan kewa-jiban perpajakannya.

InsentifSementara itu, Men-

teri Keuangan, Chatib Basri mengklaim, pengenaan pajak pengahasilan (PPh) sebesar 1 persen terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tidak ubahnya sebagai insentif yang akan mendorong usaha kecil menuju ke sektor formal. Pasalnya, UKM menjadi salah

satu sektor bisnis yang pal-ing sulit untuk mendapatkan akses kredit di perbankan.

Selain untuk meningkat-kan penerimaan negara, kata Chatib, kutipan pajak sebesar 1 persen terhadap UKM dinilai penting bagi pengembangan sektor tersebut. “Dikenakan 1 persen ini yang penting bagi mereka (UKM) adalah mereka itu berpeluang untuk menjadi sektor formal,” tutur dia.

Menurut dia, transfor-masi UKM menjadi sektor formal, akan memudahkan para pelaku usaha untuk men-dapatkan akses peminjaman modal dari bank. “Selama ini banyak sektor potensial yang tidak creditable, dengan begi-ni mereka menjadi creditable,” ujar Chatib.

Selain itu, jelas dia, para pelaku usaha kecil atau peda-gang kaki lima tidak perlu lagi kucing-kucingan dengan pihak berwajib saat berbis-nis. “Setelah masuk ke sektor formal, yang paling penting mereka tidak dikejar-kejar lagi, hanya dengan hanya memba-yar 1 persen,” kata dia.

Chatib mengungkapkan, sejauh ini sektor UKM di dalam negeri terbilang besar dan se-dang bertumbuh, sehingga hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. “Penerimaan akan cukup besar, karena UKM di sini cukup besar. Tentu, mere-ka (UKM) akan mendaftarkan dirinya secara intensif,” pung-kas dia. (gam/bud)

Usaha kecil dan menengah

PPh 1 % untuk UKM Beromzet Rp 4,8 M

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan segera merealisasi penyediaan 1.000 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Transportable (SPBUT) yang bersifat mobile untuk memenuhi kebutuhan solar para nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, konsumsi bahan bakar min-yak (BBM) bersubsidi jenis solar di kalangan nelayan semakin meningkat. “Nanti kami akan bekerja sama de-ngan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jadi, SPBUT ini memang khusus untuk nelayan, SPBUT terse-but nantinya akan bergerak mobile atau berpindah,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Edy Hermantoro di Jakarta, Rabu (26/6).

Menurut dia, kebutuhan konsumsi bahan BBM ber-subsidi jenis solar di kalan-gan nelayan semakin besar. Hal ini sejalan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang mencapai di atas 6 persen.

Sejauh ini, jelas dia, Kementerian ESDM, KKP dan PT Pertamina (Persero) tengah melakukan sejumlah kajian untuk segera mereali-

sir rencana itu. “Kami masih membicarakannya dengan pihak terkait mengenai realisasi dan biaya. Nanti, SPBU-nya bisa berbentuk kontainer yang dapat ber-pindah-pindah dan langsung ke daerah-daerah nelayan,” paparnya.

Edy mengatakan, KKP mengusulkan agar penyedi-aan SPBUT mobile tersebut sebanyak 600 unit, Kemente-rian ESDM menyanggupi un-tuk menyediakan sebanyak 1.000 unit. “Nanti tetap kami sediakan sebanyak 1.000 SPBUT,” tegas Edy sembari mengatakan, pembangunan SPBU akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan nelayan.

Lebih lanjut Edy men-gatakan, saat ini jumlah SPBU sudah ada 5.027 unit dan pemerintah juga tengah mendorong berbagai pihak untuk membangun SPBU kecil khusus sepeda motor.

Rencana Kementerian ESDM tersebut, tentunya menyusul janji Menteri Koordinator Bidang Pereko-nomian, Hatta Rajasa yang menyebutkan bahwa pemer-intah akan segera memper-banyak SPBU untuk memen-uhi kebutuhan masyarakat terhadap BBM.

Sebagaimana diketahui,

pemerintah berjanji akan terus mengembangkan pembagian konverter kit kepada seluruh nelayan, agar mereka bisa beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG) setelah kenaikan harga BBM.

Menyinggung soal harga gas, kata Edy, Kementrian ESDM menyatakan bahwa wacana Pertamina yang akan menaikkan harga gas elpiji tabung 12 kilogram (kg) de-ngan mengubah beban dis-tribusi ke konsumen masih belum direstui. “Pemerintah belum merestui, karena inflasinya (tinggi). Di APBN kan 7,2 persen. Yang pasti setiap daerah ada HET (harga eceran tertinggi) sendiri lewat Perda,” ucapnya.

Lebih lanjut Edy men-jelaskan, saat ini kenaikan elpiji 12 kg masih menjadi pertimbangan, lantaran be-lum lama pemerintah telah menerapkan kenaikan BBM bersubsidi. “Jelas, itu jadi bahan pertimbanganya,” kata Edy yang menyebutkan bahwa perkiraan kenaikan harga gas di tahun depan juga belum bisa dipastikan. “Belum tentu juga naik. Kita cek dulu inflasinya, angkutan umum juga naik lebih 15 persen,” katanya. (gam/bud)

esdm

Pemerintah Janji 1.000 SPBU Nelayan

PELUNCURAN PERTAMINA DEX. GM Marketing PT Pertamina Operation Region I, Giri Santoso (kanan) didampingi tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga pengusaha SPBU, Anif (tengah) dan Ketua DPC Hiswana Migas Sumut, Razali Husein (kiri) melakukan proses pengisian BBM Pertamina Dex, pada peluncuran di Medan, Sumut. Pertamina Dex merupakan BBM non subsidi yang memiliki kandungan sulfur rendah dibawah 300 ppm, dikhususkan untuk mesin diesel.

JAKARTA - PT Bank Man-diri (Persero) Tbk akan me-manfaatkan momen umroh dan haji untuk melakukan promosi kartu Mandiri deb-itnya ke negara Timur Tengah. Langkah ini dilakukan karena layanan debit Mandiri sudah bisa dilakukan dalam tran-saksi tarik tunai di sejumlah negara. “Jika kartu Mandiri debit ini bisa digunakan untuk mengambil uang di berbagai negara, di Arab Saudi misalnya lalu di Jeddah dan Mekah, kita akan pasang billboard, di Bandara Jeddah dan Hotel Zam-Zam sana untuk promo-sinya,” ujar Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi saat peluncuran fitur layanan transaksi online kartu Mandiri Debit, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/6).

Dia menjelaskan, ren-cananya tersebut adalah untuk mempermudah para jema’ah haji Indonesia dalam melakukan transaksi finan-cial di negeri minyak sana, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang me-miliki kuota keberangkatan hajinya paling banyak. “Ini-kan gunanya kalo Jama’ah haji atau umroh mereka tidak usah bawa Real, tinggal pergi ke ATM saja nanti langsung keluar uang lokal dan kurs yang dikenakan lebih mu-rah. Penarikannya itu dilaku-

kan di ATM yang ada logo Visanya, nanti saldo juga bisa kelihatan dalam mata uang mereka,” tukas dia.

Lebih lanjut Hery me-nambahkan, bahwa pihakn-ya juga telah melakukan pengiklanan dengan mema-sang billboard di Bandara Changi, Singapura. Namun demikian, ia tidak bisa me-nyebutkan berapa jumlah dana yang dikeluarkannya untuk pemasangan iklan ke negeri Singa sana.

“Ada syaratnya yaitu kartu debit aktif dan punya saldo, karena itu yang akan membedakan transaksi de-ngan menggunakan kartu debit dengan kartu kredit,” tutup Hery.

300 Ribu TransaksiSeiring dengan pertum-

buhan e-commerce yang kian terus meningkat, Bank Mandiri menargetkan tran-saksi melalui fasilitas kartu debitnya yakni e-commerce bertambah hingga 300 ribu transaksi. Mengingat hingga akhir Maret 2013 jumlah transaksi Debit Mandiri telah mencapai 11 juta transaksi. Untuk itu, Bank Mandiri akan menaikan volume transaksi nasabah debit mandiri yakni dengan tambahan volume se-banyak Rp250 miliar. “Target itu akan diperoleh melalui

peningkatan nasabah lama maupun baru yang digaet oleh Bank mandiri. Jadi ini tidak terbatas tidak hanya dengan nasabah lama tetapi dengan nasabah baru, tapi target nasabah barunya be-lum kita tentukan ini,” ujar Hery.

Lebih lanjut dia menje-laskan, dalam tahun ke ta-hun pertumbuhan transaksi e-commerce selalu menca-pai dua kali lipat. Sementara pada dua tahun yang lalu ada 9 juta transaksi melalui e-commerce dan setahun yang lalu mencapai 18 juta tran-saksi di Indonesia. “Ini saya perkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya, itu saja tumbuhnya saja su-dah mencapai dua kali lipat-kan,” tukas dia.

Sementara hingga Maret 2013, Hery menjelaskan jum-lah kartu Mandiri Debit yang telah diterbitkan telah men-capai 10,5 juta kartu dengan penguasaan pasar sebesar 14 persen. “Frekuensi transaksi nasabah yang menggunakan Mandiri Debit mencapai 11 juta transaksi, tumbuh 38 persen dari Maret 2012. Se-mentara volume transaksi nasabah pada periode yang sama tercatat naik 54 persen menjadi Rp7,6 triliun dari Rp5 triliun pada Maret 2012,” tutupnya. (gam)

PT. Bank mandiRi (PeRseRO)

Berencana Buka Layanan ke Arab

KAMIS 27 JUNI 2013 NO.0147| TAHUN II14 TAPAL KUDA

HARI TANPA KEKERASAN SEDUNIA. Iwan Mulyadi, korban lumpuh akibat penembakan salah seorang anggota Polsek Kinali, Pasaman Barat ikut berunjuk rasa saat memperingati Hari Anti Penyiksaan Sedunia di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (26/6). Sejak 2010 hingga Juni 2013 tercatat 19 kasus kekerasan di Sumatera Barat yang diduga dilakukan aparat TNI dan Polri dan pendemo menuntut agar negara bertanggung jawab terhadap luka fisik, trauma, dan hilangnya nyawa korban kekerasan serta menindak tegas aparat penegak hukum pelaku penyiksaan.

“Obyek dan potensi kend-araan yang tidak daftar ulang di Kota Probolinggo selama lima tahun sampai bulan Mei 2013 sebanyak 25.326, senilai Rp.9.604.325.438. Penye-barannya di lima kecamatan, yakni Mayangan, Kademan-gan, Wonoasih, Kedopok dan Kanigaran. Sedangkan di wilayah Kabupaten Proboling-go, selama lima tahun sam-pai bulan Mei 2013 sebanyak 56.246 obyek dan potensi se-nilai Rp.19.900.476.000,” kata Abdurrahman Hidayat, Kepala UPT Dinas Pendapatan Provin-si Jawa Timur Probolinggo, Abdurrahman Hidayat, dalam Sosialisasi Keringanan dan in-sentif Pajak Daerah 2013, di Hotel Tampiarto, Rabu (26/6).

Abdurrahaman Hi-dayat, mengaku obyek dan potensi kendaraan yang tidak daftar ulang di Ke-camatan Mayangan 12.529 senilai Rp.5.356.678.938, Kademangan 4.509 se-nilai Rp.1.574.165.375, Wonoasih 3.844 senilai Rp. 1.375.544.875 , Kedopok

1.247 senilai Rp.305.207.375, dan Kanigaran 3.197 senilai Rp.992.728.875.

“Apabila dilihat per-bandingan, kabuputan/kota berbanding terbalik jumlah obyek dan potensi kendaraan yang tidak daftar ulang sam-pai bulan Mei 2013. Yakni Kabupaten Probolinggo 60 persen roda dua, 40 persen roda empat. Sedangkan untuk Kota Probolinggo, 40 persen roda dua, dan 60 persen roda empat,”ucapnya.

Ia menambahkan, dasar kebijakan keringan dan insen-tif pajak daerah tahun 2013 adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur, Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pasal 66 ayat 1, yang menyatakan Gubernur dapat memberikan keringa-nan, kebebasan, dan insentif pajak, dan ayat 3 berisi tata cara pemberian keringanan, kebebasan, dan insentif, se-bagaimana diatur dalam ayat 1, ditetapkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 tahun 2013 tentang pembe-

rian dan keringanan insentif pajak daerah.

“Maksud dan tujuan pem-berian keringanan dan insen-tif pajak daerah, untuk mem-bantu meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam rangka untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan, Idul Fitri, mudik, dan kenaikan harga BBM,”tandas Abdurah-man Hidayat.

Selain memberikan in-sentif pajak untuk kendaraan bermotor atas nama peru-sahaan yang akan memuta-sikan kendaraan ke wilayah Jawa Timur, Abdurrahman Hidayat, menyatakan kebi-jakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dimak-sudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan bulan Ramadhan yang naik secara perlahan, serta mengantisipasi kenaikan BBM.

“Hasilnya masyarakat membayar pajak dengan tert-ib, identifikasi dan registrasi kendaraan menjadi akurat, menjamin kepastian hak kepe-milikan kendaraan bermotor, masyarakat menjadi aman dan nyaman berkendaraan di jalan, dan menekan jumlah piutang pajak daerah,”terang Kepala UPT Dinas Penda-patan Provinsi Jawa Timur Probolinggo.

Taka hanya kebijakan yang

diberikan berupa pembebasan pokok dan sanksi administrasi kenaikan dan atau bunga BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya ( BBN II), kata dia, bunga pajak kendaraan ber-motor, insentif PKB sebesar 50 persen dari poko pajak untuk kendaraan motor atas nama perusahaan yang di mutasikan dari luar Provinsi Jawa Timur, serta kendaraan plat kuning, plat merah dan alat kendaraan berat akan diberikan.

Bahkan, sasaran kebija-kan pengurangan diberikan untuk pembebasan sanksi admisnistrasi PKB dan BBN II, ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, termas-uk alat-alat berat, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, dan insentif pokok pa-jak kendaraan bermotor sebe-sar 50 persen terhadap kend-araan plat hitam maupun plat kuning atas nama perusahaan yang akan dimutasikan ke wilayah Jawa Timur. “Waktu pelaksanaannya selama tiga bulan, dimulai 17 Juni sampai 17 September 2013,”tutur Ab-durraham Hidayat.

Demikian juga, kebijakan keringanan dan insentif pajak daerah 2013, Abdurrahman Hidayat, menyatakan akan berdampak terhadap pen-erimaan untuk mengurangi potensi penerimaan, karena berkurangnya penerimaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB , BBN II, serta pengurangan pokok PKB.

Terlebih lagi, terhadap wajib pajak, akan berdampak meringankan wajib pajak yang sudah tidak mampu melakukan daftar ulang, dengan kebijakan ini akan terkurangi kebutu-hab – kebutuhan pokok. Secara psikologis, pemilik asal kend-araan tidak terbebani lagi, dan terlepas tanggung jawab nya atas segala akibat yang timbul dari kendaraan tersebut.

“Kepemilikan atau subyek pajak sesuai dengan registrasi dan identifikasi di Kantor ber-sama Samsat. Semua itu di-lakukan untuk meningkatkan penerimaan, terutama ber-sumber dari pencairan pokok PKB, dan BBN II, “pungkasnya.(hud)

Tanggungan Pajak Kendaraan Bermotor Masih TinggiPROBOLINGGO – Ribuan kendaraan bermotor di wilayah kabupaten /kota Probolinggo, hingga saat ini masih banyak yang mangkir dari kewajiban membayar pajak. Padahal jika potensi itu tergali, pendapatan daerah dari sektor tersebut cukup besar sampai tiga puluh persen.

JEMBER - Ketua Himpu-nan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi eks Keresidenan Besuki, Benny Satria, mengatakan seluruh agen distributor liquified pe-troleum gas sepakat menaik-kan harga elpiji 3 kilogram setelah pemerintah menaik-kan harga BBM.

“Harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji (liquified petroleum gas, red.) ukuran 3 kilogram di wilayah eks Keresidenan Besuki, meliputi Kabupaten Jember, Luma-jang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi naik Rp 1.000 per tabung,” tuturnya di Jember, Rabu.

HET elpiji sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 12.500 per tabung dan dijual kepada konsumen bervariasi berkisar Rp 13.500 per tabung hingga Rp 14.000 per tabung.

Menurut dia, sebenarnya kenaikan harga elpiji terse-but sudah diusulkan sejak April 2013. Namun, hingga kini belum mendapat per-setujuan dari Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerin-tah kabupaten setempat.

“Dengan kenaikan harga BBM, elpiji diusulkan naik sebesar Rp1.000 dan harga eceran di tingkat konsumen juga beragam, tetapi maksi-mal Rp15.000 per tabung,” tuturnya.

Kenaikan itu, lanjut dia, seiring dengan kenaikan har-ga solar dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter se-bagai ongkos angkut dan nai-knya harga “spare part” mo-bil pengangkut tabung elpiji.

“Sejak 2010, Surat Kepu-tusan (SK) Gubernur Jatim tentang harga elpiji belum ada perubahan sehingga se-luruh agen distributor elpiji berani mengambil kebijakan

dan keputusan untuk menai-kkan harga elpiji 3 kilogram sebesar Rp1.000 per tabung setelah harga BBM naik,” pa-parnya.

Benny mengakui bah-wa kenaikan harga elpiji di wilayah eks Keresidenan Besuki di tingkat agen hingga pengecer tanpa persetujuan pemerintah daerah masing-masing dan Pemprov Jatim.

“Di Jember, Hiswana Mi-gas sudah berkirim surat kepada Bupati M.Z.A. Djalal tentang kesepakatan para agen untuk menaikkan harga elpiji bersubsidi tersebut,” katanya.

Pantauan di lapangan, harga elpiji 3 kg sudah naik sebesar Rp15.000 per tabung sejak Sabtu (22/6) meskipun tabung elpji yang dijual para pengecer terse-but adalah stok lama pada saat harga BBM belum naik.(ant/rah)

KOMPOR GAS

Hiswana Migas: Agen Sepakat Naikkan Harga Elpiji

PROBOLINGGO – Sebanyak enam pri-oritas pembangunan Kota Probolinggo ta-hun 2013, di antaranya peningkatan pelay-anan dasar, pengembangan wilayah selatan, pengembangan UMKM, pelestarian lingkun-gan hidup, reformasi birokrasi, dan tatakelo-la, serta pemantapan stabilitas politik dan keamanan pra dan pasca Pilkada.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Probolinggo kepada wartawan Ir.Sanusi Sapuwan, MT usai sosialisasi KUA dan PPAS APBD Kota Probolinggo tahun anggaran 2013 dihadapan Dewan dan SKPD, kemarin.

Sanusi Sapuwan mengatakan tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2013 adalah pemantapan percepatan penanggu-langan kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dalam mendukung stabilitas politik dan kea-manan.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2013, kata Sanusi, adalah pendidi-

kan, kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruk-tur, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta prioritas bidang politik, hu-kum, dan keamanan.

“Asumsi dasar kebijakan daerah tahun 2013, dengan memperhatikan prediksi ekono-mi makro nasional, maka prediksi ekonomi makro kota Probolinggo tahun 2013 diasum-sikan akan mengalami peningkatan,”ujarnya.

Menurutnya, rincian peningkatan terse-but, yakni target pertumbuhan ekonomi di asumsikan sebesar 7,00 persen sampai 7,60 persen mengalami kenaikan dari target yang telah dicanangkan tahun 2012.

“Peningkatan lainnya adalah indeks pembangunan manusia mengalami pening-katan, dan lebih baik dari tahun sebelumnya di asumsikan meningkat sebesar 75-76 pers-en,” kata Sanusi Sapuwan. (hud/rah).

PERTUMBUHAN EKONOMI

Wilayah Selatan Jadi Prioritas Pembangunan

SIDOARJO - Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sidoarjo, Jawa Timur, menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo AKP Chotib Widianto, Rabu, menjelaskan dua orang yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu itu berinisial HY dan AT. “Kedua tersangka ditangkap di rumah HY di Kecamatan Sukodono ke-tika akan pesta sabu-sabu,” ujarnya.

Pengungkapan kasus tersebut, kata dia, berawal dari informasi masyarakat

tentang rumah tersangka HY yang sering digunakan sebagai ajang pesta sabu-sabu.

“Informasi saya tindak lanjuti dengan memer-intahkan anggota untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya mering-kus dua tersangka itu,” ucapnya.

Polisi menyita barang bukti berupa 1,4 gram sabu-sabu siap pakai di lokasi penggerebekan. “Hasil pemeriksaan se-mentara, kedua tersangka ternyata biasa menjual barang terlarang tersebut kepada sejumlah pe-muda di Sidoarjo. Namun,

jaringan mereka masih lokal dan hanya berada di Sidoarjo dan sekitarnya,” paparnya.

Ia juga mengemukakan pihaknya akan mengem-bangkan kasus tersebut guna mengetahui asal-usul narkoba yang diperoleh kedua tersangka sekaligus untuk mengungkap jaringan lainnya.

“Selama proses peny-idikan, kedua tersangka ditahan di sel tahanan Polres Sidoarjo dan dijerat dengan pasal 113 Undang Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara,” katanya. (ant/rah)

NARKOTIKA

Polres Tangkap Dua Pengedar Sabu-sabu

PEMUSNAHAN NARKOBA. Anggota Badan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Barat mempersiapkan ganja untuk dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar.

PROBOLINGGO - Bersamaan dengan kenaikan BBM, pemer-intah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pen-siun/Tunjangan Bulan Ketigab-elas. Dalam tahun anggaran 2013, pembayaran Gaji 13 sudah dapat dilakukan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pen-siun/Tunjangan.

“Pemerintah Kota Probolinggo

berencana mencairkan Gaji 13 Ta-hun 2013 pada tanggal 27 Juni 2013. Kami telah mengambil langkah – langkah dengan menyampaikan nota dinas kepada Bapak Walikota Probolinggo H.M. Buchori. Selan-jutnya menyampaikan surat edaran kepada SKPD agar segera mengaju-kan surat perintah membayar dan memerintahkan Bidang Akuntansi Dan Perbendaharaan agar segera memproses serta mengkoordinasi-

kan dengan Bidang Kas Daerah,”ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelo-laan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo, Drs. H. Imam Su-woko, M.Si, kepada wartawan, Rabu (26/6).

Imam Suwoko mengata-kan, sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2013 besaran gaji bu-lan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang dit-erima pada bulan Juni t 2013, se-

hingga pengusulannya dapat di-lakukan lebih cepat.“Dana yang dibutuhkan untuk membayar gaji ke 13 kurang lebih sebesar Rp17.253.160.112,00,”ucapnya.

Walaupun hampir berbarengan dengan pencairan gajian bulan Juli, lanjut dia, dana yang tersedia di Kas Daerah cukup tersedia, dan dipasti-kan tidak mengganggu kelancaran pendanaan untuk pelaksanaan keg-iatan – kegiatan yang lain.

“Insyaallah Gaji ke 13 segera dicairkan, karena untuk men-cukupi kebutuhan biaya pendidi-kan putra – putri PNS/CPNS yang bulan Juni/Juli ini memasuki ta-hun ajaran baru,”tandas Imam Suwoko.

Kepada PNS/CPNS dan Tena-ga Kontrak di Lingkungan Kerja Pemerintah Kota Probolinggo, Imam Suwoko, berharap sen-antiasa meningkatkan kinerja

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai dan meraih penghar-gaan – penghargaan dimasa yang akan datang.

“Tidak hanya PNS/CPNS, pembayaran gaji 13 untuk Tena-ga Kontrak akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2013, sehari sete-lah pembayaran Gaji ke 13 untuk PNS/CPNS,”pungkasnya.(hud).

GAJI PEGAWAI

Pemkot Segera Cairkan Gaji ke-13

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 | TAHUN II 15OPINI

APemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisa-ris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

salam songkem

Pembagian BLSM

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan Ban-tuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan didistribusikan secara serempak pada tanggal 1 Juli

mendatang di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dana kompensasi akibat penaikan harga BBM sejatinya akan diberi-kan oleh pemerintah kepada 15,5 juta rumah tangga miskin.

Tepatnya, berdasarkan data dari manajer humas PT Pos Indonesia Sofian, data total RTS yang akan menerima BLSM sebanyak 15.530.897 RTS dari 33 provinsi. Sedangkan dana konpensasi yang disiapkan oleh pemerintah secara keseluru-han sebesar Rp 4,65 triliun. Akan tetapi, hingga saat ini, dana kompensasi yang baru terserap pada pendistribusian BLSM pada tahap pertama mulai 22 dan 24 Juni lalu di 15 kota di In-donesia baru mencapai 82, 31 miliar atau baru 5,6 persen.

Dana sebesar 82,31 miliar tersebut disalurkan kepada 275.248 RTM. Sedangkan sisanya 15.255.649 RTS masih belum bisa menerima bantuan dana kompensasi tersebut. Mengingat masih banyaknya calon penerima yang masih belum dapat menerimanya, ada kekhawatiran bantuan langsung sementara masyarakat itu tak akan terserap seu-tuhnya pada tanggal 1 Juli di 33 provinsi di Indonesia seba-gaimana yang direncanakan.

Niat baik pemerintah memberikan bantuan kompensasi bagi rakyatnya yang miskin memang tidak bisa ditolak. Apal-agi setelah BBM naik, diprediksi akan semakin banyak rakyat Indoensia yang jadi termiskinkan. Sejatinya dana kompensasi itu merupakan penyerta dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis bensin dan solar yang berdampak pada mer-oketnya harga semua barang komoditi di pasaran.

Memang, ada keyakinan pemerintah, distribusi BLSM tahun ini jauh lebih baik daripada tahun 2005 dan 2008 sebelumnya, yang juga terjadi penaikan BBM. Letak paling baiknya pendistribusian BLSM tahun ini dilengkapi dengan dengan kartu perlindungan sosial (KPS). Sehingga BLSM sulit terjadi salah sasaran. Sebab penerima harus mampu menunjukkan KPS ketika menerima BLSM.

Sedangkan pada tahun 2005 dan 2008 lalu, penerima ban-tuan langsung tunai dan sejenisnya memang harus diakui san-gat rawan penyimpangan. Sebab penerimanya hanya dibekali dengan kupon. Negatifnya kupon bisa diwakilkan atau dijual kepada orang lain. Dengan demikian penyempangan bantuan dari pemerintah memang rawan marak terjadi.

Berdasarkan pengalaman itulah, kemudian pemerin-tah tidak lagi menggunakan kupon, tetapi menggunakan KPS dalam pendistribusian BLSM. Tentu saja harapannya dengan KPS ini, penyempangan BLSM dapat dihindarkan, setidak-tidaknya dapat ditekan serendah-rendahnya. Na-mun ternyata, masih saja, BLSM menimbulkan masalah.

Di antaranya di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya, ketua RT setempat nyaris saja berduel dengan tetangganya sendiri akibat dana kompensasi itu. Itu artinya, di masa yang akan datang barangkali BLSM atau bantuan apa pun namanya tak perlu lagi, sebagaimana kenaikan BBM yang juga tak perlu terulang lagi.(*)

Ibadah Buruh

Massa Serikat Buruh Kerakyatan mendatangi Pen-gadilan Negeri Surabaya. Sebab di PN tersebut di-gelar persidangan Mahfud Zakariya, mantan peker-

ja di PT Hasil Fastindo, yang akhirnya berurusan dengan pihak penegak hukum atas tuduhan fintah.

Mahfud dilaporkan oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja karena pada tanggal 15 Maret 2012 lalu, dia mem-impin demo di halaman Toko Hasil dengan mengatakan buruh yang bekerja di sana tidak diperbolehkan menyeleng-garakan shalat jum’at.

Bila apa yang disampaikan para demonstran dalam komando Mahfud Zakariya itu suatu kebenaran, para buruh dilarang melakukan ibadah shalat jum’at oleh perusahaan tempatnya bekerja, tentu sangat tepat bila mendapat pe-nentangan dari para pekerja. Siapa pun yang masih berakal sehat, pasti menyayangkan adanya kebijakan kerja paksa terhadap para buruh. Sebab saat ini bukan lagi zamannya Belanda.

Perusahaan apa pun yang melakukan pelarangan para pekerjanya melakukan ibadah, memang sangat butuh per-lawanan. Sebab tugas bekerja tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memberangus kewajiban menunaikan ibadah shalat jum’at. Lagi pula perusahaan yang melarang para bu-ruhnya melakukan ibadah, hakikatnya bentuk penentangan terhadap UU 45 (pasal 29). Bahkan juga melangkahi UU No 13/2003 tentang Ketenagaankerjaan Pasal 80 yang men-yatakan Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Tentu saja, informasi adanya para buruh yang bekerja di Toko Hasil dalam PT Hasil Fastindo itu dilarang melakukan ibadah shalat jum’at mendapat penentangan, terutama oleh pihak PT Hasil Fastindo yang merasa dirugikan. Betapa pun begitu, sejatinya permasalahan esensial semacam itu me-mang butuh penanganan serius. Bila cara penyelesaiannya harus melalui proses hukum, kiranya perlu mendapat pen-gawalan berbagai pihak agar penyelesaian kasus tersebut benar-benar didasarkan pada objektifitas.

Pihak pengadilan sebagai penentu tidak perlu takut memberikan putusan hukum sesuai perundang-undangan terhadap pihak yang terbukti bersalah. Jika memang Mah-fud Zakariya terbukti menyebarkan informasi yang tak berdasar, atau pihak Toko Hasil betul-betul melarang para pekerjanya menunaikan ibadah shalat jum’at, layak menda-patkan sanksi hukum.

Bagi pemeluk islam, shalat jum’at merupakan segalan-ya, yang tak tergantikan dengan lainnya. Apalagi sampai dicegah menunaikannya, tentu tindakan semacam itu bisa sangat menodai keberagamaan para pemeluknya. Kaum muslimin pasti akan mereaksi siapa pun yang beru-paya melarang-larang seseorang beribadah. Sebab itu hakikatnya penistaan terhadap salah satu agama terbesar di negeri ini.(*)

Diusir atau dengan bahasa yang lebih santun, direlokasi, bagi warga yang diduga penganut

Syiah sebentuk ketidakberdayaan ne-gara menghadapi terorisme. Negara sudah dengan nyata melangsungkan keberpihakan pada kaum mayoritas dengan menindih (untuk tidak me-nyebut minoritas). Di sini, keresahan sosial menjadi alat bagi negara un-tuk berlindung dari tiadanya wibawa. Padahal, crime is crime, apapun suku dan kepercayaannya. Sesuai UUD 1945, warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak dan ditem-patkan pada posisi yang sama di depan hukum.

Pada saat rusuh Sampang atas nama agama beberapa waktu lalu, isu paling seksi yang layak ditiupkan adalah sesat pada sebuah penganut keyakinan tertentu (Syiah). Kemudi-an, tersiarlah ke seantero khususnya du Madura bahwa Syiah seolah-olah sesat. Sebagai kelompok yang dilabeli sesat, orang-orang yang pada mulan-ya tidak mengerti begitu mudah ikut melabeli Syiah sebagai sesat. Selain itu, sebagai kelompok yang dilabeli sesat, orang-orang merasa “mendapat pahala” untuk menyakitinya dengan cara apapun, termasuk melalui cara yang barbar.

Orang-orang yang sebenarnya tidak paham Syiah dan agama, terban-gun emosinya untuk bergerak. Mereka memiliki fanatisme terhadap salah satu atau beberapa tokoh yang me-nentang Syiah. Padahal, bisa jadi pen-grusakan pada kelompok yang diduga Syiah di Sampang karena sesuatu yang lain dan bukan agama apalagi Syiah. Atau katakanlah mereka warga Syiah karena keyakinannya memang begitu, mereka juga manusia yang berhak dil-indungi negara. Pada kasus ini, negara seakan-akan tidur dan mencerabut hak-hak hidup sebagian warga Sam-pang, apapun keyakinannya.

Ditilik dari akar persoalan pada kasus kerusuhan atas nama Syiah di Sampang, kuat dugaan telah terjadi penanganan masalah. Secara substan-

tif, perseteruan atas nama aga-ma hakikatnya tidak nampak terlihat. Tetapi yang terjadi, perseteruan antartokoh yang masih dalam ikatan keluarga. Masing-mas-ing tokoh ini memiliki pendukung masing-masing. Sebagaimana hukum rimba, tokoh dengan jumlah massa yang lebih besar, berpotensi “me-nang” sebagai mayoritas dan kelom-pok minoritas terkalahkan.

Untuk menghindari kerusuhan atas nama kriminalitas murni, isu Syiah dihadirkan. Sebab di Madura se-bagai pulau yang religius dan dikenal sebagai Serambi Madinah, isu agama sengaja dipilih karena seksi. Sehingga kriminalitas murni sebagai penga-niayaan tak tercium. Bahwa ada satu orang yang diadili, tentu hal ini tidak imbang dengan kejadian pengrusakan yang sulit rasanya bila hanya dilaku-kan satu orang. Di sini semakin ter-indera dengan sempurna; ada hukum tebang pilih yang seringkali mengun-tungkan kaum mayoritas, kelompok yang kuat.

Ada Penumpang Gelap Kasus Sampang yang belum se-

lesai-selesai sampai saat ini menjadi tanda atas tidak adanya sikap sigap dari aparat yang berwenang. Peris-tiwa yang pada mulanya tidak begitu besar lalu melebar, meluas, dan tak terbendung. Padahal, jika aparat yang berwenang tegas dari awal, situasinya tidak akan seperti saat ini. Kerusuhan itu satu hal dan Syiah merupakan hal lain, keduanya bisa dipisahkan bahkan hakikatnya tidak berhubungan karena crime is crime dan religion is religion.

Peristiwa kerusuhan yang kemu-dian populer dengan kasus Syiah ini seperti tidak murni lagi. Pertama, ada pembelokan isu dari semula criminal-pengrusakan beralih ke seolah-olah konflik sara. Kedua, aparat (intele-jen) kecolongan dan daya endusnya tak maksimal sampai menyebabkan

beberapa ru-mah dan tempat ibadah dibakar massa. Ketiga, kasus Sampang mulai meram-

bat dengan menghadirkan warga non Sampang masuk dan ikut-ikutan menghujat Syiah. Keempat, kasus ini muncul selalu bersamaan dengan sit-uasi negara yang sedang kalut. Kasus terakhir dimana terjadi pengusiran dengan nama relokasi warga Syiah ke Sidoarjo bersamaan dengan kemelut rencana kenaikan BBM. Fakta ini se-makin menegaskan bahwa ada yang tidak beres dalam penanganan kasus rusuh Sampang atas nama Syiah. Seo-lah-olah banyak pihak yang telah me-mancing ikan di air keruh Sampang.

Oleh karena itu, ada persoalan yang terlupakan secara substansial dalam persoalan Sampang. Pertama, katakanlah warga itu penganut Syiah, tetapi mereka adalah warga negara yang perlu dilindungi hak-haknya menyangkut hukum dan hidupnya sebagaimana digariskan undang-un-dang. Kedua, negara juga menjamin kelangsungan hidup pemeluk agama. Ketiga, agama apapun memiliki mua-tan kemaslahatan bagi semesta alam. Keemmpat, negara seakan membiar-kan pencaplokan terhadap Syiah yang seakan-akan sesat dan melakukan criminal atas mereka sah. Termasuk, memberi label sesat seakan-akan sah. Inilah yang perlu direhabilitasi agar undang-undang tidak terecoki oleh ulah segelintir oknum tokoh, pejabat, maupun aparat yang berwenang.

Dalam teori politik, negara memi-liki kekuatan memaksa. Dalam kasus Sampang dan beberapa peristiwa yang lain, aparat negara menunjukkan ke-wariaannya dalam menegakkan per-soalan. Secara teoritik pula, aparat mendiagnosa masalah bukan dari per-spektifnya tetapi dengan perspektif yang lain. Akibatnya, kesalahan men-diagnosa masalah menyebabkan keke-liruan yang lain. Seharusnya, negara mendudukkan masalah dengan ber-

pijak pada pangkal persoalan bukan menganalisa dari permasalahan yang hanya muncul di permukaan. Seperti kata dokter, beda penyakit beda pula obatnya. Sedang pada kasus Sampang, diagnose masalah dianggap sama de-ngan asumsi. Padahal, hipotesa yang salah akan memunculkan kesimpulan yang salah pula.

Apa yang terjadi di Sampang mengingatkan pada Sting yang men-yanyikan They Dance Alone ; They’re dancing with the missing/they’re danc-ing with the dead/they dance with the invisible ones/they’re anguish is un-said/they’re dancing with their fathers/they’re dancing with their sons/they’re dancing with their husbands/ they dance alone/they dance alone.....

Memang, penggalan lagu ber-judul itu menggambarkan kesedi-han seorang perempuan Chile yang menari Cueca sendirian sambil memegangi foto-foto orang-orang tercintanya yang dihilangkan. Lagu ini merupakan sebuah ekspresi sim-bolis protes terhadap diktator Chile, Augusto Pinochet, yang selama pe-riode pemerintahannya telah mem-bunuh dan menghilangkan nyawa ribuan rakyatnya. Di Chile, praktek penghilangan paksa bermula pada 1973, ketika tentara Chile di bawah Jenderal Agusto Pinochet menggul-ingkan dan membunuh Presiden Al-lende melalui coup d’etat. Jenderal Pinochet lalu menguasai Chile.

Diperkirakan dalam tiga bulan per-tama, pasukan Pinochet membunuh atau penghilangan paksa sekitar 1.200 orang. Selama kekuasaannya, kejaha-tan hak asasi manusia berat tak per-nah diusut secara tuntas. Memang, kasus Syiah-Sampang tidak separah di Chile. Tetapi membiarkannya lepas kendali hukum bisa berakibat lebih buruk bagi republik yang menden-gungkan kesamaan hukum. Hal yang perlu diingat hanya satu, warga Syiah juga manusia, warga negara juga yang wajib dilindungi. Faktanya tidak se-lalu begitu dimana minoritas selalu digergaji hak-hak hukumnya. =

Kaum Syiah Juga Manusia

Menjelang perhelatan politik 2014 mendatang, Perbin-cangan politik dalam negeri

akhir-akhir ini semakin menarik untuk diamati. Dari waktu kewaktu w acana politik ramai menyeruak diberbagai kalangan. Bukan hanya di tingkat kaum elit, di tingkat masyarakat menengah kebawah pun diskursus perihal politik hangat diperbincangkan. Ini mengindi-kasikan betapa politik sekarang ini menjadi satu bagian realitas yang me-lekat dengan keseharian publik.

Dalam komunikasi politik media merupakan jenis alat strategis mer-aup dukungan suara. Media memiliki nilai efektivitas yang mudah dijang-kau masyarakat diberbagai penjuru daerah, hingga yang terpencil sekali-pun. Karenanya adalah hal lazim kita lihati jika di era sekarang media men-jadi satu komoditas rebuatan politisi memperkenalkan parpol usungannya sebagai upaya menarik simpati.

Berkembangnya media sebagai salah satu alat tunggangan politik menimbulkan satu fenomena baru, dimana media berubah sebagai salah satu realitas sosial semu (artifisial) yang melahirkan citra tersendiri. Re-alitas semu seperti ini dalam perkem-bangannya oleh kebanyakan teorotisi sosial disebut dengan dunia hiperre-alitas (Amir Piliang, 2009).

Dalam konteks politik, hubungan parpol dan media bisa dikatakan me-miliki hubungan simbiosis yang sa-ma-sama muamut nilai kepentingan. Disatu sisi parpol membutuhkan keter-libatan media sebagai salah satu akses mempromosikan elektabilitas. Meraup dukungan publik sebasar mungkin se-hingga bisa dijadikan modal menaikkan nama dan jargon diri partai. Apalagi kita ketahui bersama, diera modern yang serba canggih seperti sekarang media menduduki posisi vital, memiliki peran strategis dalam melancarkan isu-isu so-cial sehingga dengan mudah mempern-garuhi opini publik.

Begitu sentralnya peran media dalam komunikasi antar parpol men-jadi fenomena tersendiri bagi dinami-ka perpolitikan di negeri kita. Bahkan hampir bisa dikatakan di tahun politik ini medialah sebenarnya pemegang control social dalam membentuk dan

menyebarkan persepsi masyarakat. Se-hingga apa yang berkembang ada-lah media kerap-kali dijadikan alat m e m p e r k e r u h jalannya politik dalam negeri sehing-ga mau tidak mau pada akhirnya men-jadi gaduh dan kacau. Disinilah media menempati posisi sentral pembentuk hiperrealitas dengan citra yang be-gitu beragam. Bahkan tak pelak ber-bagai pesoalan dan problem sosial dipelintirkan, sehingga mengakibat-kan persepsi kebenaran berbalik arah.

Media sebagai hiperrealitas nam-pak sekali dalam dinamikan politik di negeri kita, Indonesia. Baik dalam pil-bup, pilkada, pileg. Lebih-lebih dalam penyelenggaraan pilpres, pencitraan politik dalam media hadir dengan pe-nuh serba-serbi dan sajian kampanye yang serbamanis. Semua menjadi ka-muflase yang disebarkan dalam berb-agai tayangan televisi. Publik terjebak dengan penuh takjub, melihat adegan politik yang disajikan kaum elite.

Kebenaran justru semakin tertu-tupi, karena bisa membuat malape-taka. Sementara kepalsuan yang hadir dari berbagai elite politik ditayangkan sedemikian rupa, simulasi bisnis ber-bagai merek tayang penuh sensasi, reality show hanya mengumbar gaya hidup yang absurd. Iring-iringan hiper-realitas menyebarkan berjuta kepalsuan informasi dan menebarkan berjuta kes-emuan citra. Terjadilah pemutarbalikan tanda dalam semiotika politik (pseudo sign), terjadi penjungkirbalikan makna semantika politik (psedo meaning), dan terjadi penciptaan kesadaran semu politik (false consciousness) sehingga mengakibatkan apa yang origin dari politik sendiri mengabur.

Terjebaknya media dalam pusaran politik menyebabkan objektivitas dan orisinilitas informasi yang disuguhkan tidak lagi terjamin. Bahkan dapat dika-takann berita yang disampaikan lebih mengarah pada isu yang kadar kebe-narannya tidak seberapa besar. Setting politik yang terlampau dimodifikas sedemikian rupa telah menciptakan ruang gerak kepalsuan. Data publik, angka statistik, hasil pemilu, angka

korupsi, skan-dal kuasa, data k e m i s k i n a n , dan sebagainya telah kehilan-gan kredibilitas lantaran sudah

dicampuradukkan dengan politisasi berbagai arah. Sekedar dimunculkan sebagai pencitraan, atau paling tidak mengelabuhi pandangan publik.

Memang benar menjelang perhe-latan ajang demokrasi diskusi perihal kesenjangan sosial meningkat drastis dipermukaan media. Baik dalam bentuk media elektronik maupun cetak, lokal maupun nasional. Wacana penganggu-ran, dialog interaktif, diskursus kemiski-nan, anak jalanan, masalah pendidikan, problem kesehatan semuanya diangkat sedemikian rupa dengan dalih mem-perjuangkan hak rakyat. namun karena disini ada makna kepentingan politik yang bermain dibalik layar, maka se-lepas perhelatan pesata demokrasi se-lesai, maka sejurus mungkin tayangan-tayangan tersebut menciut. Kembali kesemula pada acara-acara infotiment berupa sinetron, musik dan hiburan.

Politik DromologiHarus diakui kedahsyatan

teknologi informasi yang begitu cepat diperagakan televisi telah melahirkan fakta baru bernama dromologi poli-tik. Dalam salah satu teori sosialnya, Paul Virilio (1991) menjelaskan, Dro-mologi hakikatnya merupakan proses percepatan kehidupan. Fenomena percepatan kultural. Dalam konsep berpolitik dromoogi dikenal sebagai model politik yang dikuasai oleh kece-patan . dibangun oleh dan digerakkan oleh prinsip kecepatan dan percepa-tan misal handphone, komputerisasi, internet yang semakin hari teknologi-nya makin lama makin canggih.

Dalam dunia yang dikuasai kece-patan teknologi, peran politik ruang diambil alih oleh politik waktu. Dimana didalamnya kecepatan, percepatan, dan tempo kehidupan yang semakin cepat telah mengharuskan setiap orang untuk hidup dan bertahan dalam satu mesin dunia yang berlari kencang. Dunia seakan disingkat dalam lipatan waktu yang relatif cepat dan singkat.

Dalam ruang yang digerak-kan dromologi, politik yang masih menggunakan media ruang jelas tertinggal jauh dan tidak dapat ber-buat apa-apa. Kecepatan adalah satu identitas yang membudaya. Bukan lagi mempertimbangkan ketepatan dan kebenaran, melainkan bagaima-na bergerak secepat mungkin un-tuk dapat mencapai tujuan. Sampai disini, hampir bisa dikatakan me-dia yang sejatinya merupakan kon-trol dan tunggangan berubah peran menjadi aktor politik yang banyak berperan membentuk opini publik.

Kian ramainya budaya politik dro-mologi menciptakan realitas politik yang kacau balau. Entah menyangkut aspek komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, bahkan par-ahnya lagi mewabah hingga aspek re-krutmen politik sekalipun. Munculnya dromologi dalam hal rekrutmen poli-tik menimbulkan idiom-idiom lucu. Misal, politisi dadakan, politisi kes-iangan dan lain sebagainya.

Ideologi dromologi yang dibawa kewilayah politik mengakibatkan di-namika politik kita bagaikan politik transaksi. Bagaimana menjual jasa secepat mungkin untuk menghasilkan laba yang cepat. Tidak memperhatikan proses namun cenderung mengede-pankan rasionalisasi seinstan mung-kin. Akibat pandangan demikian tak pelak memunculkan tindak perilaku nyeleneh. Berbagai cara dihalalkan tanpa mengenal batas norma-nilai, terpenting adalah bagaimana tujuan bisa didapati secepat mungkin.

Faktor dromologi inilah sebenarn-ya pangkal penyebab dari bermua-ranya politik praktis pragmatis yang akhir-akhir ini membudaya di sekitar kita. Meminimalisir mungkin saja bisa kita lakukan, namun jika bermak-sud menghapus, atau lebih tepatnya mengelak dari realitas demikian maka sebenarnya hanyalah harapan belaka. Demikian karena dromologi merupa-kan bawaan perkembangan zaman, efek globalisasi, serta buah semangat pembangunan modernisme yang ter-lampau positivistik. Perkembangan informasi yang semakin cepat men-untut manuver politik juga semakin cepat dan pula. =

Media dan Politik DromologiOleh:

Abd. HannanAnggota Tim Riset Sosial

Universitas Trunojoyo

Oleh:

MA ZakitaroBudayawan Muda Madura

KAMIS 27 JUNI 2013 NO. 0147 | TAHUN II16

SAMARINDA - Tim Persi-sam Putra Samarinda kembali meraih hasil positif dengan mengalahkan tamunya, Pers-epam Pamekasan, 4-1, pada lanjutan Liga Super Indone-sia di Stadion Segiri Sama-rinda, Rabu.

Satu gol tim Samarinda tersebut lahir pada babak per-tama oleh Rahel Radianysah pada menit 12, namun berselang lima menit kemudian tim tamu ber-hasil menyamakan skor melalui tendangan bebas Rossi Nopriharis pada menit 17, sekaligus menutup babak pertama dengan hasil imbang 1-1.

Dominasi serangan tuan rumah terus berlanjut pada babak kedua, meski kreator serangan Persisam Lancine Kone telah diganti oleh Fer-

dinan Sinaga.Kapten tim Persisam M.

Roby berhasil memecah ke-buntuan tuan rumah pada menit 60, dengan aksinya

membawa bola dari lini belakang dan berhasil menerobos pertahanan tim tamu, kemudian me-lesakkannya ke gawang Persepam yang dikawal

Galih Firmansyah.Unggul dalam gol, tak

membuat tim tuan rumah menurunkan tempo per-mainan, akan tetapi justru aliran serangan terus deras dengan masuknya pemain baru Sandi menggantikan

Dian Irawan.Ferdinan Sinaga yang

cukup lama absen karena ced-era, akhirnya mampu mem-bayar kepercayaan pelatih Sartono Anwar melalui gol saltonya pada menit 78.

Satu menit sebelum wak-tu normal berakhir, Sandi melengkapi kemenangan tuan rumah dengan gol sete-lah memanfaatkan umpan Bayu Gatra.

Pelatih Persepam Pame-kasan Daniel Roekito men-gakui keunggulan tuan ru-mah yang bermain dengan tempo cepat dan cukup ban-yak variasi.

Daniel juga mengakui kekurangan timnya terutama dari segi mental, bila dalam kondisi sudah ketinggalan gol. “Dalam catatan saya me-mang mental tanding pemain saya masih kurang, mereka seperti susah bangkit ketika sudah ketinggalan, disamp-ing saya akui bahwa hampir semua gol yang terjadi mer-upakan kesalahan pemain, utamanya penjaga gawang,” katanya.

Pelatih Persisam Putra Samarinda menyatakan ber-syukur bisa melalui pertand-ingan dengan hasil sempurna.

Ia menyatakan senang ka-

rena Sinaga sudah pulih keper-cayaan dirinya setelah cukup lama absen, dengan sumban-gan satu gol melalui salto.

“Saya senang Ferdinan sudah mencetak gol, meski untuk dipaksakan bermain “full time” 90 menit masih perlu proses yang bertahap,” katanya.

Atas kemenangan terse-but, Persisam Samarinda sukses menggeser Persiram Raja Ampat di posisi ke-7 dengan 38 poin. Sedan-gkan bagi Persepam Ma-dura United, kekalahan ini membuatnya harus turun satu tingkat ke posisi ke-13 setelah sah terlangkahi Persiba Balikpapan yang baru saja memastikan raup poin penuh selepas men-undukkan Persiwa Wamena 3-0. (ant/aru/dar)

OLAHRAGA

Sape Kerrap Kembali Takluk

RIO DE JENEIRO - Peny-erang Tim Nasional Spanyol Fernando Torres mengklaim

sedang kembali ke per-forma terbaiknya,

setelah mele-

wati musim-musim yang mengecewakan bersama Chelsea sejak didatangkan dari Liverpool pada Januari 2011 lalu. Klaim itu muncul setelah Torres rutin mencetak gol pada dua laga yang diikutinya di Pi-ala Konfederasi 2013 di Brasil.

Untuk sementara, Torres menjadi pencetak gol terban-yak pada turnamen ini dengan mengoleksi lima gol. Empat gol dia cetak ke gawang Ta-hiti, sedangkan satu lagi ke gawang Nigeria sesaat setelah masuk menggantikan Roberto Soldado.

Bersama Chelsea musim 2012-2013, mantan pemain Liverpool ini hanya mencetak delapan gol di Liga Utama Ing-gris atau 24 gol bersama Chel-sea di semua kompetisi. Jum-lah ini sedikit lebih banyak (7 gol) dari musim pertamanya bersama “The Blues”.

“Pada akhirnya, saya ber-pikir, orang-orang hanya mengingat tahun pertama saya di Chelsea ketika saya melewati musim itu tidak terlalu bagus. Tetapi mereka tidak melihat kondisi saya saat ini. Seka-rang, saya bahagia bagaimana cara saya bermain. Banyak hal sudah kembali normal untuk saya. Saya merasa kuat, secara fisik juga makin bagus, meski-pun musim depan akan sangat panjang. Saya merasa sangat nyaman, kuat dan cepat,” ucap Torres dalam wawancara de-

ngan Radio Marca.Torres berharap bisa di-

mainkan kembali oleh pelatih Vicente Del Bosque pada laga semifinal Piala Konfederasi melawan Italia pada Kamis (27/6) sore waktu setempat atau Jumat (28/6) dini hari WIB. Menjelang laga ini, “La Furia Roja” cukup optimistis karena menang telak 3-0 atas Nigeria dan sudah pernah mengalahkan Italia di final Piala Eropa 2012 lalu.

“Kami menang 3-0 di laga terakhir dan kami yakin masih bisa bermain lebih baik. Kami sudah pernah mengeliminasi banyak tim hanya dengan 1-0 dan itu sudah cukup. Tetapi sekarang menang dengan 3-0 saja tidak cukup untuk men-unjukkan sudah sejauh apa kiprah kami di turnamen ini,” imbuhnya.

Torres yakin, kemenangan atas Italia pada final Piala Eropa 2012 lalu membuat mereka lebih diunggulkan pada laga Jumat dini hari nanti. “Semua pemain Spanyol sudah tahu apa yang akan dilakukan Italia saat melawan Spanyol. Mereka pernah menyingkirkan kami di Piala Dunia dan Piala Eropa,” tutur Torres.

Dia menambahkan, “Teta-pi pada 2008, kami menang dan tahun lalu juga kami me-nang atas mereka. Ini menjadi modal kami melawan mereka. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi sebuah tim yang diisi oleh pemain-pemain hebat seperti mereka bisa sangat membahayakan karena mereka bagaikan ha-rimau yang terluka. Mereka adalah petarung hebat dan mereka sudah perlihatkan itu sepanjang hidup mereka.” (espn/aji)

ROMA - Pelatih Napo-li yang baru direkrut pada musim panas ini, Rafael Be-nitez menginginkan agar Edinson Cavani bertahan di klub itu. Sebab, Cavani adalah pemain sangat penting bagi Napoli dalam perburuan gelar musim depan, terutama di Liga Champions. Napoli sama sekali tidak tergiur dengan ta-waran duit yang banyak dari klub-klub lain.

Penegasan itu disampai-kan Benitez menyusul speku-lasi terkait masa depan peny-erang Tim Nasional Uruguay ini. Dia diincar oleh banyak klub papan atas Eropa. Klub-klub kaya Eropa seperti Real Madrid, Chelsea, Manchester City disebut-sebut ingin men-dapatkan tanda tangan pe-main ini.

“Baik saya maupun Pres-iden Napoli Aurelio De Lau-rentiis menginginkan Cavani bertahan karena dia pemain yang sangat penting buat kami. Sudah jelas sekali bahwa adalah sebuah klausul yang tidak bisa dikontrol, tetapi kami menginginkan dia ber-tahan untuk mencetak ban-yak gol dan terus bertumbuh bersama Napoli,” kata Benitez kepada Radio Marca.

Lebih lanjut, Benitez men-egaskan bahwa Napoli sedang tidak butuh uang. “Cavani boleh saja pergi tetapi harga jualnya seperti yang tertera dalam klausul kontrak dan ini harga yang sangat tinggi. Tetapi kami menginginkan dia bertahan. Presidek klub ingin memperkuat tim dan Cavani adalah salah satu pe-main kami yang paling pent-ing. Saya tidak tahu kalau dia

sudah mendapat sejumlah ta-waran, tetapi saya tahu ada-lah klausul dan setiap orang yang menginginkannya harus membayarnya,” papar man-tan pelatih Chelsea dan Inter Milan itu.

Dalam klausul kontrakn-ya, Cavani bisa dilepas dengan harga 63 juta euro. Mereka tidak akan menerima semua tawaran yang nilainya di bawah klausul tersebut. Cava-ni sendiri yang sedang memb-ela Uruguay di Piala Konfed-erasi 2013 menilai, Napoli mematok harga terlalu tinggi untuk dirinya.

Sementara itu, Carlos Tevez akan segera mengenakan se-ragam Juventus musim men-datang setelah Manchester City sepakat menjual penyerang internasional Argentina itu ke juara Seri A Italia musim 2012-2013 itu dengan harga lebih dari 12 juta pound. Tevez akan dikontrak La Vecchia Signora selama tiga tahun. Kesepaka-tan itu tercapai dalam sebuah negosiasi yang berlangsung di London pada Selasa (25/6).

Namun, penuntasan nego-siasi itu masih menunggu kes-epakatan personal antara pe-main 29 tahun itu dengan klub. Bila semuanya sudah beres, maka mantan penyerang West Ham United dan Manchester United itu akan segera melaku-kan tes kesehatan. Diperkira-kan, seluruh proses negosiasi itu akan rampung pekan ini.

Bila dihitung biaya trans-fer dan bonus hingga tahun terakhir kontraknya, penjua-lan Tevez ini membuat City melakukan penghematan sebesar 27 juta pounds(sky sports/aji)

BELO HORIZONTE - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brasil Luiz Felipe Scolari me-negaskan, kemenangan atas Uruguay pada laga semifinal Piala Konfederasi 2013 Kamis (27/6) dini hari WIB, saat berita ini naik cetak, sangat penting untuk mengambil hati rakyat Brasil yang sedang galau dan menggelar aksi unjuk rasa be-sar-besaran di tengah penye-lenggaraan turnamen ini.

“Ini momen yang krusial bagi tim Brasil. Kami perlu ambil satu langkah di depan untuk mengalahkan Uruguay dan mencapai final. Rakyat Brasil sudah mendukung kami dan semua yang kami lakukan untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Kami harus menemukan cara bekerja sama buka berantem satu sama lain. Mungkin dalam lima atau 10 tahun lagi kita bisa menjadi se-buah negara yang lebih baik,” kata Scolari.

Mantan pelatih Timnas

Portugal dan Chelsea itu men-egaskan, penampilan skuatnya pada Piala Konfederasi 2013 ini membuatnya yakin bahwa tim ini mulai membangun kembali sejarah tim nasional. Meski demikian, Scolari juga

mengaku masih ada banyak peker-jaan agar tim ini menjadi tim ter-baik dunia. “Kami sudah berada pada

track yang benar. Kami sedang mengembalikan sejarah tim Brasil. Tetapi jalan kami masih panjang untuk mengatakan bahwa kami adalah salah satu dari empat atau lima tim ter-baik dunia,” lanjut pelatih yang membawa Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 silam.

Dia lebih senang kalau membandingkan kondisi Bra-sil saat ini dengan kondisi tim pada Februari lalu ketika dia secara resmi menangani Selec-cao. “Pada turnamen ini kami menghadapi laga-laga sulit

dan tim ini mengalami kema-juan dan semakin memiliki kepercayaan diri. Saya tahu pelatih tim-tim lain selalu menghormati kami karena Bra-sil selalu menjadi tim hebat. Tetapi mungkin mereka tidak yakin 100 persen bahwa kami sekuat sekarang ini,” paparnya lebih lanjut.

Sementara itu, Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA yakin otoritas setempat bisa menjamin keamanan pada laga semifinal Piala Konfederasi antara Brasil versus Uruguay tersebut. Pasalnya, ada anca-man aksi unjuk rasa dari seki-tar 100.000 massa. Mereka me-minta pelayanan publik yang lebih dan dan memprotes biaya Piala Dunia 2014 yang terlalu besar.

Para pejabat setempat su-dah menyatakan hari libur di Belo Horizonte pada Rabu (26/6) ini untuk menghindari kekacauan lebih besar pada aksi unjuk rasa tersebut.

Belo Horizonte adalah salah satu lokasi unjuk rasa yang berlangsung paling anarkis pada bulan ini. Massa terlibat bentrok dengan polisi di kota itu ketika Brasil di-landa gelombang unjuk rasa menuntut fasilitas transportasi publik, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

Selasa (25/6) lalu, tidak ada aksi unjuk rasa berarti, tetapi masyarakat menutup tiga jalan utama dan mendesak pemerin-tah untuk memberi perhatian

lebih kepada mereka. FIFA me-negaskan bahwa pengamanan sudah meningkat secara umum karena ada aksi protes ini. Tetapi tidak ada perubahan jadwal pertandingan di Belo Horizonte. Pres-iden FIFA Sepp Blatter akan m e n o n t o n laga Bra-sil versus Uruguay di Mineiro Stadium.

“Kami terus berko-munikasi dengan pemer-intah setempat dan kami hakul yakin bahwa petugas keamanan akan bekerja dengan baik. Kami akan terus memonitor situasi, tetapi FIFA, Komite Penye-lenggara Lokal dan Pemerintah Federal tidak akan menunda laga semifinal Piala Konfeder-asi,” kata juru bicara FIFA. ( e s p n / s k y sports/aji)

PERSEPAM MUPERSISAM 4:1

Rossi Nopriharis (17’) Rahel Radiansyah (12’) , M. Roby (60’)Ferdinand Sinaga (78’), Sandi 89’)

Benitez Pertahankan Cavani di Napoli

Torres Mengaku Kembali ke Performa TerbaiknyaMenang atas Uruguay Momen Krusial bagi Brasil

Sejumlah seporter Pesepakbola PSM Makassa ‘The Maczman’ merayakan kemenangan pada pertandingan antara PSM Makassar vs Persijap Jepara dalam lanjutan Indonesia Premier League (IPL) 2013 di Stadion Mattoanging Gelora Andi Mattalatta Makassar, Sulsel, Rabu (26/6) malam. Tuan rumah PSM Makassar berhasil memetik poin penuh setelah mengalahkan tamunya, Persijap Jepara, dengan skor 2-1 (1-0)