kompetensi dasar 4 - herihartanto.files.wordpress.com filehukum acara perdata, fh uns. asas-asas...

KOMPETENSI DASAR 4

Hukum Acara Perdata, FH UNS

PEMBUKTIAN

�Definisi :

�Memberikan kepastian kepada HAKIM tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/dasar yang menjadi dasar gugatan/dasar bantahan dengan alat-alat bukti yang ada.

ASAS-ASAS DALAM PEMBUKTIAN

�AUDI ET ALTERAM PARTEM

�UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS

� TESTIMONIUM DE AUDITU

ACTORI INCUMBIT PROBATIO�ACTORI INCUMBIT PROBATIO

�NEGATIVA NON SUNT PROBANDA

� IUS CURIA NOVIT

APA YANG HARUS DIBUKTIKAN

� Pokok sengketa, yi : semua yg didalilkan dalam gugatan, dan yang dibantah dlm jawaban

� Yang harus dibuktikan adalah � Yang harus dibuktikan adalah PERISTIWANYA, bukan hukumnya.

� Berupa peristiwa, hak atau hubungan hukum

Hal-hal yang TIDAK perlu dibuktikan

�Hal-hal yang diakui oleh Tergugat

�Hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat

�Hal-hal yang diketahui Hakim di dlm persidanganpersidangan

� Fakta NOTOIR (Notoir feiten) : pengetahuan umum

Beban Pembuktian

� Pasal 163 HIR, 1865 BW :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

(ACTORI INCUMBIT PROBATIO)

� Yang harus membuktikan adalah para Pihak (Penggugat dan Tergugat)

Permasalahan :

� Apa yg harus dibuktikan oleh Penggugat ?

� Apa yg harus dibutikan oleh Tergugat ?

Kebenaran yg dicari dlm PEMBUKTIAN

� Dlm Hk. Acara Perdata

� Kebenaran formal

� Hakim bersifat pasif

� Memenuhi minimal alat bukti

� Tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim� Tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim

� Dlm Hk. Acara Pidana

� Kebenaran materiil

� Memenuhi minimal alat bukti

� Harus dengan keyakinan hakim

Alat bukti

Pasal 164 HIR

� Surat/tulisan

� Saksi

� Pengakuan

� Persangkaan

� Sumpah

Alat bukti Lain :

� Pemeriksaan Setempat (90 RO)

� Keterangan Ahli (154 HIR)

� Bukti eletronik (UU ITE)Hukum Acara Perdata, FH UNS

1. ALAT BUKTI SURAT

Bukti Surat/Tulis : adalah segala sesuatu yg memuat tanda baca yg dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

BUKTI SURAT/TULIS

Dibagi menjadi 2 :

ambtelijk

otentik

partijpartij

� Akta

dibawah tangan

� Bukan akta

�AKTA : Surat sebagai alat bukti yang diberitanda tangan, yg memuat peristiwa ygmenjadi dasar suatu hak atau perikatan.

� BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: � BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: karcis, buku register, catatan

� AKTA OTENTIK : akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan perat per-UU-an oleh/ dihadapan pejabat umum yg berwenang.

Akta ambtelijk : akta pejabat publik

Akta partij : akta notaris Akta partij : akta notaris

� Akta dibawah tangan : akta yg dibuat oleh para pihak sendiri.

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

� AKTA OTENTIK : kekuatan pembuktiannya lengkap dan sempurna.

� AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan pembuktiannya tergantung diakui atau tidaknya akta pembuktiannya tergantung diakui atau tidaknya akta tersebut. Jika diakui kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik

2. BUKTI SAKSI

�Kesaksian : kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan ttg peristiwa yg disengketakan dgn jalan pemberitahuan scr lisan dan pribadi oleh orang yang lisan dan pribadi oleh orang yang bersangkutan, bukan salah satu pihak yg berperkara.

SAKSI MENJADI BUKTI JIKA :

� Saksi melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yg dipersaksikan.

� Tidak berupa kesimpulan/pendapat dari saksi

� Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya

� Tidak Testimonium de auditu� Tidak Testimonium de auditu

� Tidak Unnus testis nullus testis

� Mengucapkan sumpah

SYARAT SAKSI :

� Dewasa

� Tidak ada hubungan keluarga

� Tidak ada hubungan kerja

Kekuatan Pembuktian Saksi

�BUKTI BEBAS

3. BUKTI PERSANGKAAN

Persangkaan merupakan bukti sementara, dan bersifat alat bukti tidak langsung, bukan alat bukti yg berdiri sendiri.

Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd suatu waktu di tempat ttt, dgn membuktikan kehadirannya pd waktu yg sama di tempat lain

�Kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau UU ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang keadaannya.lain yang belum terang keadaannya.

PERSANGKAAN dibedakan menjadi:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan

2. Persangkaan berdasarkan hukum

Persangkaan berdasarkan kenyataan

� Hakim yg berwenang memutuskan kemungkinan kenyataan tsb

� Perbuatan-perbuatan yg oleh UU dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan UU.

Persangkaan Berdasarkan Hukum

4. Pengakuan

� Pengakuan dapat diberikan di dlm mauoun diluar persidangan

� Tertulis maupun lisan

� Membenarkan seluruh maupun sebagian

Pengakuan Murni

� Pengakuan yg sederhana & sesuai dengan tuntutan lawan

� Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta

Pengakuan dengan kualifikasi

� Pengakuan disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan

� Cth :Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi harganya 3 juta, bukan 5 juta.

Pengakuan dengan clausula

� Pengakuan yg disertai dgn keterangan tambahan yg bersifat membebaskan

� Cth : Penggugat menyatakan tergugat membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, tergugat dlm jawabannya mengakui membeli rumah dr jawabannya mengakui membeli rumah dr penggugat, tetapi telah dibayar lunas.

Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu)

� Pengakuan harus diterima bulat

� Hakim tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

� Pengakuan di dalam Persidangan LENGKAP danMENENTUKAN

Kekuatan Pembuktian Pengakuan

5. Bukti Sumpah

� Sumpah promissoir : sumpah untuk berjanjiuntuk melakukan atau tidak melakukansesuatu.

� Sumpah Comfirmatoir : sumpah untukmemberi keterangan bahwa sesuatu benarmemberi keterangan bahwa sesuatu benaratau tidak benar

� Sumpah Comfirmatoir dibagi menjadi 2 : Sumpah supletoir dan sumpah decisoir

Sumpah Supletoir/Pelengkap

� Ada bukti permulaan/alat bukti lain

� Diperintahkan oleh hakim

� Tidak dapat dikembalikan oleh lawan

� Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA� Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA

sumpah Decisoir

� Sama sekali tidak ada bukti lain

� Dibebankan oleh salah 1 pihak kepada pihak lawan

� Tidak Dapat dikembalikan

� Kekuatan pembuktiannyaMENENTUKAN� Kekuatan pembuktiannyaMENENTUKAN

6. Pemeriksaan Setempat

� Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan dilakukan di gedung Pengadilan

� Untuk memeriksa benda tetap tidak mungkin dilaksanakan di gedung Pengadilan

� Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat � Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat di tempat benda tetap berada (Pasal 90 RO)

� Dapat diajukan oleh para pihak atau oleh Hakim

� Untuk memeriksa kejelasan dan kepastian objek sengketa (letak, batas-batas, luas)

� Kekuatan pembuktian bebas

7. Bukti Saksi Ahli

� Hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh keterangan yg lebih mendalam ttg sesuatu yg hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu

� Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV.

Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli� Hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli

� Kedudukannya dapat digantikan oleh ahli yang sama

� Saksi ahli memberikan pendapat/kesimpulan

� Kekuatan Pembuktian bebas

Pasal 1 angka 1 UU ITE

� Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU ITE

� Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 UU ITE

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuatdalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

KESIMPULAN

� Kesimpulan yg dibuat oleh para pihak ttg jalannya persidangan sebelum dijatuhkan Putusan.

� Kesimpulan bersifat Fakultatif, artinya boleh diajukan, boleh tidak

� Sebaiknya dimasukan point yg menguntungkan � Sebaiknya dimasukan point yg menguntungkan saja

� Kesimpulan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan Putusan

FORMAT KESIMPULAN

1. PENDAHULUAN2. URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN

PENGGUGAT, TERMASUK REPLIK3. URAIAN TENTANG POKOK-POKOK JAWABAN

TERMASUK DUPLIK4. URAIAN TENTANG FAKTA YANG TERUNGKAP DI 4. URAIAN TENTANG FAKTA YANG TERUNGKAP DI

PERSIDANGAN5. ANALISA YURIDIS TTG JAWAB JINAWAB DAN FAKTA

YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN6. PETITUM7. PENUTUP

PUTUSAN

Pengertian Putusan Hakim :

� Pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yg diberi wewenang untuk itu di dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikan sengketa yang disengketa.sengketa yang disengketa.

Beberapa Ketentuan Putusan Hakim

1. Diucapkan atau dijatuhkan di dalam persidangan yg terbuka untuk umum (Pasal 17 &18 UU No. 14/1970 Jo. UU No. 35/1999, Psl 20 UU No. 4/2004) meskipun perkaran diperiksa scr tertutuptertutup

2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan/dasar-dasar putusan peraturan perundangan/hukum tdk tertulis yg dijadikan dasar untuk mengadili (psl. 23 UU 14/1970 Jo. UU 35/1999, psl. 25 (1) UU 4/2004)

3. Setiap bagian dari tuntutan/petitum harus diadili. Hakim dilarang memberikan putusan lebih dari yg dituntut (psl. 178 (2) (3) HIR)

4. Harus mencantumkan jumlah biaya perkara yang harus dibayar (psl. 183 HIR)yang harus dibayar (psl. 183 HIR)

5. Harus ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera (psl. 187 HIR, psl. 25 (2) UU 4/2004)

Macam-Macam Putusan Hakim

1. Putusan Sela : Preparatoir, Interlocutoir,

Provisionil, insidentil

1. Putusan Akhir : Declaratoir, Constitutif,

Condemnatoir

PUTUSAN SELA

1. Preparatoir : putusan sbg persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh pada pokok perkara/putusa akhir.

Cth : penggabunga perkara, menolak saksi

1. Interlocutoir : putusan yg isinya memeintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan saksi, Pemeriksaan Setempat. Putusan ini mempengaruhi putusan akhir

3. Provisionil : Putusan untuk menjawab tuntutan provisi

4. Insidentil : putusan yg berhubungan dgn peristiwa yg menghentikan prosedur pengadilan yg biasa.

cth : masuknya intervenient (voeging, tussenkoms, cth : masuknya intervenient (voeging, tussenkoms, vrijwaring)

PUTUSAN AKHIR

1. Declaratoir :

putusan yg isinya bersifat menerangkan/ menyatakan apa yg sah.tidak menimbulkan keadaan hukum baru.

cth: menyatakan A adalah anak sah dr B dan Ccth: menyatakan A adalah anak sah dr B dan C

2. Constitutif :

putusan yg meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.

cth. Putusan cerai,pailit,memutuskan perjanjian,pemberian pengampuanperjanjian,pemberian pengampuan

3. Condemnatoir

Putusan yg bersifat menghukum pihak yg kalah untuk memenuhi prestasi.

pelaksanaannya dapat dipaksakan (eksekusi)

Kekuatan Putusan Hakim

1. Mengikat, tidak dapat diingkari (bidenkracht, nebis in idem)

2. Pembuktian (bewijskracht)

3. Untuk dilaksanakan (eksekutorian force)

Bentuk,Isi PUTUSAN

1. Kepala Putusan :

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

2. Identitas para pihak

3. Tentang duduk perkara3. Tentang duduk perkaraa. gugatan

b. Jawaban, replik, duplik

c. Alat Bukti yg diajukan

4. Tentang Hukumnya

a. Pokok sengketa yg disengketakan

b. Penilaian alat bukti

c. Dasar/pertimbangan hukum yg diterapkan

d. Pernyataan sah dan berharga sita jaminand. Pernyataan sah dan berharga sita jaminan

e. Hal yg dapat dibuktikan dan tdk dpt dibuktikan

5. Diktum/ amar putusan

a. Apa yg dituntut & dikabulkan oleh Hakim

b. Pernyataan sah dan berharga sita jaminan

c. Pernyataan ttg putusan sela (jika ada)

Membebani membayar biaya perkarad. Membebani membayar biaya perkara

6. Tanggal, bulan tahun putusan dijatuhkan

7. Kehadiran para pihak saat penjatuhan putusan

8. Ttd hakim dan panitera pengganti

UPAYA HUKUM

� Putusan Hakim tidak luput dari kekeliruan/ketidak adilan / keberpihakan pada salah satu pihak yg bersengketa.

� Demi keadilan, perlu dibuka peluang untuk di sidang kembali untuk memperbaiki kekeliruan / kekhilafan kembali untuk memperbaiki kekeliruan / kekhilafan hakim.

Jenis Upaya Hukum

BIASA LUAR BIASA1. Verzet/Perlawanan 1. Peninjauan2. Banding Kembali 3. Kasasi 2. Perlawanan

Pihak III / Pihak III / Derden Verzet

UPAYA HUKUM BIASA

�Upaya hukum terhadap putusan yang belum in krach van gewijsde/berkekuatan hukum tetap

Menunda pelaksanaan putusan Hakim �Menunda pelaksanaan putusan Hakim (kecuali ....)

VERZET

�Upaya hukum terhadap putusan verstek

�Kempetensi : PN

Waktu Pengajuan :�Waktu Pengajuan :

� 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan verstek

�8 hari setelah aanmaning

�8 hari setelah eksekusi

�Alasan pengajuan : tidak puas dengan Putusan Verstek

�Yg mengajukan : Tergugat/kuasanya

�Diajukan ke Panitera PN�Diajukan ke Panitera PN

�Cara Pengajuan :

�Lisan/Tertulis

�Dikenakan biaya

BANDING

� Pemeriksan ulangan terhadap putusan PN

�Kewenangan : Pengadilan Tinggi

�Waktu Pengajuan :

14 hari setelah putusan dijatuhkan, atau� 14 hari setelah putusan dijatuhkan, atau

� 14 hari setelah ini putusan PN diberitahuan (bagi pihak yang tidak hadir pd sidang Putusan)

� Yang mengajukan : Penggugat atau Tergugat / kuasanya

�Cara Pengajuan :

�Pernyataan banding diajukan pd PT melalui kepaniteraan PN PN

�Pemohon banding dikenakan biaya

�Memori banding tidak wajibHukum Acara Perdata, FH UNS

KASASI

�Pemeriksaan terakhir dan tertinggi oleh MA terhadap penerapan hukum judex factie

Menjadi wewenang MA�Menjadi wewenang MA

�Waktu Pengajuan :

�14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi

ALASAN KASASI

1. HAKIM TIDAK BERWENANG / HAKIMMELAMPAUI BATAS WEWENANG

2. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM

3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERAT PER-UU-AN YG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN

CARA PENGAJUAN

�Pernyataan permohonan kasasi dapat diajukan scr lisan/tertulis

�Pemohon kasasi dikenakan �Pemohon kasasi dikenakan biaya

�Diajukan pd MA melalui Panitera PN

WAKTU PENGAJUAN

� 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan isi Putusan Banding (PT)

�Wajib mengajukan memori kasasi, paling lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi diajukan.

� Terlambat mengajukan Memori kasasi akan mengakibatkan permohonan Kasasi gugur.

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

�Untuk melawan Putusan yg telah berkekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde

� Terdiri Upaya Hukum Peninjauan Kembali � Terdiri Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Perlawanan Pihak III/ Derder Verzet.

�Upaya hukum luar biasa tidak menunda pelaksanaan eksekusi

PENINJAUAN KEMBALI (PK)

�Menjadi kewenangan Mahkamah Agung

�Diajukan kepada MA melalui panitera PN yg memeriksa di tingkat pertamaPN yg memeriksa di tingkat pertama

�Yg dpt mengajukan Penggugat/Tergugat / ahli warisnya (jika P/T telah meninggal)

CARA PENGAJUAN

� Panitera PN dalam 14 hari sejak diterimanya Permohonan PK, wajib mengirim memori PK kpd pihak lawan.

� Pihak Lawan dapat mengajukan Kontra memori PK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan PK dari PN.

� Penitera PN mengirim seluruh dokumen lengkap kepada MA.

� Jika diperlukan, MA dapat memerintahkan PN melakukan pemeriksaan tambahan

A. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan

ALASAN PK

kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

B. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

C. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

Lanjutan Alasan PK..

D. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

E. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan

Lanjutan Alasan PK..

sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

F. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

�Untuk alasan yang tercantum pada huruf a, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan atas

Waktu Pengajuan PK

perkaranya diputus atau didasarkan atas bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.

Waktu Pengajuan PK…

�Untuk alasan yang tercantum pada huruf b, sejak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

�Untuk alasan yang tercantum pada huruf c, d dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberikan kepada pihak yang berperkara.

�Untuk alasan yang tercantum pada huruf e, sejak putusan yang terakhir yg bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

DERDEN VERZET

�Ada Pihak III yg merasa dirugikan dengan (pelaksanaan) Putusan Hakim

�Pihak III mengajukan perlawanan pd PN yg mengadili di tingkat pertama dgn PN yg mengadili di tingkat pertama dgn mengajukan gugatan terhadap pihak2 ybs.

SYARAT DERDEN VERZET

�Pihak III memiliki kepentingan langsung dgn objek sengketa dalam putusan

�Pihak III dirugikan hak-haknya dengan ada putusan tersebut.

Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR

� Perlawanan terhadap sita eksekutorial

� Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi /tersita

� Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik

� Perlawanan yang diajukan kepada ketua PN. Yang � Perlawanan yang diajukan kepada ketua PN. Yang melaksanakan eksekusi

� Adanya kewajiban dari ketua PN. Yang memeriksa/memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada ketua PN.yang memerintahkan eksekusi.

EKSEKUSI

� DASAR HUKUM

� HIR (Psl. 195-208, 225,200)

� UU No. 4/2004 (Psl. 33 (3))

� Rechts Vordering (Rv.) (Psl. 1033)

� UU No. 4 Prp./1960 : PUPN� UU No. 4 Prp./1960 : PUPN

� UU No. 4/1996 UUHT

� UU 42 / 1999 : FEO

� Vendu Reglement (stb. 1908)

SYARAT EKSEKUSI

�Putusan telah in krachts van gewejsde / berkekuatan hukum tetap (kecuali UVB)

�Amar Putusan Hakim bersifat Condemnatoir�Putusan tidak dilaksanakan scr suka rela�Ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang�Ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang�Ada tindakan paksa dari Pengadilan�Dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita, atas perintah dan dibawah pimpinan KPN

Ciri Amar Condemnatoir

� Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang

� Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah dan bangunan

Menghukum atau memerintahkan “melakukan” � Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan

� Menghukum atau memerintahkan “menghentikan” suatu pebuatan

� Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

JENIS EKSEKUSI

�Eksekusi membayar sejumlah uang

�Eksekusi yang menghukum �Eksekusi yang menghukum Tergugat melakukan sesuatu

�Eksekusi Riil.

PROSES EKSEKUSI

�Permohonan eksekusi ke Ketua PN�Panggilan untuk Aanmaning� 8 hari�Pelaksanaan Aanmaning�Surat Penetapan Eksekusi KPN�Surat pemberitahuan eksekusi ke Kepala �Surat pemberitahuan eksekusi ke Kepala Desa/Kelurahan, Kecamatan, Bupati, POLSEK,POLRES. (jika perlu)

�Pelaksanaan Eksekusi :

�Surat perintah KPN untk penjualan lelang, atau

�Pelaksanaan penjualan lelang

BENDA YG DIEKSEKUSI

�Diutamakan benda bergerak

�Benda tersebut sudah menjadi objek sita Jaminan/Conservatoir Berlag atau Revindicatoir Beslag atau marital Revindicatoir Beslag atau marital beslag.

kompetensi dasar 4 - herihartanto.files.wordpress.com filehukum acara perdata, fh uns. asas-asas...

Documents

7. undescenden testis & ectopic testis

undescencus testis

undencensus testis

undesensus testis

kanker testis

tumor testis

undecensus testis

undescendcus testis

testis profesional

torsio testis

hydrocele testis

testis - 132.248.9.195

testİs tÜmÖrlerİ

anatomi testis

retentio testis

testis torsion in undescended testis

undescended testis

benturan asas unus testis nullus testis terhadap …

refarat testis

testis radiologis