TUGAS SOFTSKILL

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 1

Disusun Oleh :

ALFI NUGRAHA

10412603

Dosen Pembimbing :

INA HELIANY, SH.,MM

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

TEKNIK ELEKTRO

2013/2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi ........................................................................................................................2

BAB I : PENDAHULUAN & PERMASALAHAN

A. Latar Belakang ..........................................................................................................3

B. Rumusan Masalah .....................................................................................................4

C. Tujuan Penulisan .......................................................................................................4

D. Manfaat Penulisan .....................................................................................................4

BAB II : PEMBAHASAN

A. Pandangan Pakar Tentang Pengertian Pendidikan Kewarganegaraa…..…………..5

B. Kompetensi Dasar dan Tujuan Civic Education ……………......………………….8

C. Manfaat Civic Education…………………………………………………………...9

D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan…………………………….…………….10

E. Rumpun Keilmuan ………………………………………………………………...12

F. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan ……...…………………….......12

BAB III : PENUTUP

Kesimpulan …………………………………………………………………………...14

Saran ………………………………………………………………………………….14

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN & PERMASALAHAN

A. Latar Bekalang

Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat

pada tahun 1790 dengan tujuan untuk meng-Amerika-kan bangsa Amerika dengan nama

“Civics”. Henry Randall Waite yang pada saat itu merumuskan pengertian Civics

dengan “The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in

organized collection, the individual in his relation to the state”. Pengertian tersebut

menyatakan bahwa ilmu Kewarganegaraan membicarakan hubungan antara manusia

dengan manusia dalam perkumpulan perkumpulan yang terorganisasi (organisasi social

ekonomi, politik) dengan individu-individu dan dengan negara.

Sedangkan di Indonesia, istilah civics dan civics education telah muncul pada

tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan, Civics pada tahun 1961 dan pendidikan

Kewargaan negara pada tahun 1968. (Bunyamin dan Sapriya dalam Civicus, 2005:320).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan masuk dalam kurikulum sekolah pada

tahun 1968, namun pada tahun 1975 nama pendidikan kewarganegaraan berubah

menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali

menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Agar lebih jelasnya, berikut ini akan disebutkan secara kronologis sejarah

timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tatanan kurikulum

pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengembanisasi

demokrasi di Indonesia,yakni :

1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dan

kewarganegaraan ( 1954 )

2. Civics ( 1957/1962 )

3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila

dan UUD 1945 ( 1960-an)

4. Filsapat Pancasila ( 1970- sampai sekarang )

5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 )

6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 )

7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)

8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang )

Pada Hakekatnya pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan

terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan

menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan

kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan

negara.

B. Rumusan Masalah

1.      Bagaimana pandangan pakar tentang pendidikan kewarganegaraan ?

2.      Apakah tujuan dari materi pendidikan kewarganegaraan ?

3.      Apakah manfaat dari mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan?

4.      Apa saja Objek pembahasan materi pendidikan kewarganegaraan ?

  C.    Manfaat yang diperoleh

1. Mengetahui pandangan pakar tentang pendidikan kewarganegaraan

2. Mengetahui tujuan dari materi pendidikan kewarganegaraan

3. Mengetahui manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari materi pendidikan

kewarganegaraan

4. Mengetahui apa saja yang menjadi objek lingkup dari materi pendidikan

kewarganegaraa

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pandangan Pakar Tentang Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di

seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering

disebut sebagai civic education, Citizenship Education, dan bahkan ada yang

menyebutnya sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar

tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Beberapa pandangan para pakar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai

berikut:

1. Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah The Citizendan Civics, pada

tahun 1886, merumuskan pengertian Civics dengan The sciens of citizenship, the

relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in

his relation to the state. Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan dengan Ilmu

Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia

dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial,

ekonomi, politik) dan antara individu- individu dengan negara.

2. Stanley E. Dimond berpendapat bahwa civics adalah citizenship mempunyai dua

makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan termasuk

kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Yang kedua, aktivitas

politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan

pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab

3. Edmonson (1958) mengemukakan bahwa civics adalah kajian yang berkaitan

dengan pemerintahan dan yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara.

4. Menurut Merphin Panjaitan, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan

demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara

yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.

Sementara Soedijarto mengartikanPendidikan Kewarganegaraan sebagai

pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi

warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem

politik yang demokratis

5. Menurut Muhammad Numan Soemantri, ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

Civic Education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah

Civic Education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat

menumbuhkan hidup dan prilaku yang lebih baik dalam masyarakat

demokrasi

dalam Civic Education termasuk pula hal-hal yang menyangkut

pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat- syarat objektif

untuk hidup bernegara

6. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, civics education

dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak saja

mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak

dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi

juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, global society.

7. Soedijarto mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik

yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang

secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

(Pendidikan Kewarganegaraan) karena bahannya meliputi pengaruh positif dari

pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Unsur-

unsur ini harus dipertimbangkan dalam menyusun program Civic Education yang

diharapkan akan menolong para peserta didik (mahasiswa) untuk:

a. Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional.

b. Dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam

berbagai macam masalah seperti masalah pribadi, masyarakat dan negara.

Jadi, pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah program pendidikan

yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan

Hakekat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan

moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi

kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan siswa

sebagai warga negara yang baik atau sering disebut to be good citizenship, yakni warga

yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional,

sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa

kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara istilah Civics Education oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE

(Indonesian Center for Civic Education) UIN Jakarta sebagai Pengembang Civics

Education di Perguruan Tinggi yang pertama. Sedangkan istilah Pendidikan

Kewarganegaraan diwakili oleh Zemroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S.

Winataputra dan Tim CICED ( Center Indonesian for Civics Education), Merphin

Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya.

Pendidikan Kewargaan semakin menemukan momentumnya pada dekade 1990-

an dengan pemahaman yang berbeda- beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan Kewargaan

diidentikkan dengan Pendidikan Demokrasi ( democracy Education), Pendidikan HAM

( human rights education ) dan Pendidikan Kewargaan ( citizenship education ).

Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi (democracy Education) secara subtantif

menyangkut sosialisai, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan

praktik demokrasi melalui pendidikan. Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan

adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan

pendidikan HAM. Karena, Pendidikan Kewargaan mencakup kajian dan pembahasan

tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga- lembaga demokrasi, rule of law , hak dan

kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga

negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga- lembaga dan sistem

yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem

hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis,

penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian

lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Sedangkan Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir

kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada

generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling

menjamin hak-hak warga masyarakat.

B. Kompetensi Dasar dan Tujuan Civic Education

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi dasar atau yang

sering disebut kompetensi minimal terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan

( Civic Knowledge) yang terkait dengan materi inti Pendidikan

Kewarganegaraan (Civic Education) antara lain demokrasi, hak asasi

manusia dan masyarakat madani (Civil Society ).

2. Kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan ( Civic Dispositions)

antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan

keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah

demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan

kewarganegaraan ( Civil Skills) seperti kemampuan berpartisipasi dalam

proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol

terhadap penyelenggara negara dan pemerintah.

Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education)

berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No. 43 /DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan

kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan misi dalam kompetensi sebagai

berikut :

1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber

nilai dan pedoman dalam pengembanan dan penyelenggaraan program studi,

guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia

seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa

adalah sebagai generasi bangsa yang harus memililki visi intelektual, religius,

berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta yanah air dan bangsanya.

2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu

mahasiwa memantapkan kepribadiannya , agar secara konsisten mampu

mewujudkan nilai nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air

dalam menguasai, menerapkan dan mengenbankan ilmu pengetahuan , teknologi

dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

C. Manfaat Civic Education

Manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari Civic Education adalah :

1. Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan warga

dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi , tetapi lebih dari

itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal

menyangkut cara-cara penyelesaian masalah . dalam kontek ini, civic education

juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarkan solusi alternatif,

tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (kontruktif).

2. Kedua, Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena

merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat

secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan

lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu

mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain,

pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuana

akan peran warga dalam masyarakat demokratis. Guna membangun masyarakat

yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan

memahami permasalahan yang ada.

D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

1. Landasan Ilmiah

a. Dasar Pemikiran Kewarganegaraan

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna

bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan

perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS ) yang berlandaskan nilai-nilai

keagamaan, moral, kemanusiaan dan budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut

berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi setiap warga negara

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dan

negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak

pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofis bangsa. Tujuan utama Pendidikan

Kewarganegaraan ialah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara,

serta membentuk sikap dan prilaku cinta tanah air yang bersendikan

kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

Sebagai suatu perbandingan, di berbagai negara juga dikembangkan

materi Pendidikan Umum (General Education/Humanities) sebagai

pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan prilaku warga negaranya :

Amerika Serikat : History, Humanity dan Philosophy

Jepang : Japanese History, Ethics dan Philosophy

Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation and Land Perform,

The Philiphine New Constitution dan Study of Human Rights

Di beberapa negara dikembangkan juga bidang studi yang sejenis dengan

pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang dikenal dengan sebutan Civics

Education.

2. Landasan Hukum

a. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat,

yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang

kemerdekaanya.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya”.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaaan negara “.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “ Tiap-tiapn warga negara

berhak mendapatkan pengajaran.

b. Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis- garis besar haluan Negara.

c. Undang – undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok

pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia ( Jo. UU No. 1 tahun

1988)

Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak dan kewajiban warga

negara yang diwujudkan dengan keikutsertakan melalui pendidikan

pendahuluan Bela Negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam

sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pasal 19 (2) sebutkan bahwa pendidikan Pendahuluan Bela

Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan

secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai

pada pendidikan menengah ada dalam gerakan kewiraan Pramuka.

Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk

pendidikan.

d. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusuan kurikulum pendidikan tinggi dan

penilaian Hasil belajar Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum

inti pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama,

pendidikan bahasa dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok

mata kuliah pengembangan kepribadian, yang wajib diberikan dalam

kurikulum setiap program studi/kelompok program studi.

e. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur jendral

Pendidikan Tinggi Dapartemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/2006,

yang memuat rambu – rambu pelaksanaan kelompok Mata kuliah

Pengembangan Kepribadan di Pserguruan Tinggi.

E. Rumpun Keilmuan

Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civic education yang

dikenal diberbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah , pendidikan kewarganegaraan

bersifat antardisipliner (antar bidang ) hukum monodisipliner, karena kumpulan ilmu

yang membangun ilmu kewarganegaraan ini di ambil dari berbagai disiplin ilmu.Oleh

karena itu , upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari

berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, hukum filspat, sosilogi, administrasi

negara, ekonomi pembangunan , sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.

F. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek,

metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik

objek material maupun objek formalnya. Objek material ialah bidang sasaran yang

dibahas dan dikaji ulang oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal

adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut.

Adapun objek material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang

berkaitan dengan warga negara baik yang bersifat empirik maupun non-empirik, yang

meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.

Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warga negara

dan negara ( termasuk hubungan antar warga negara ) dan segi pembelaan negara.

Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada warga negara

Indonesia dalam hubungannya dengan negara Indonesia dan pada upaya pembelaan

Negara Indonesia.

Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan menurut keputusan Dirjen

pendidikan tinggi No.43/DIKTI/Kep/2006 dijabarkan lebih rinci yang meliputi pokok-

pokok bahasan sebagaimana dikemukakan dalam tinjauan mata kuliah (terdiri dari 8

modul ) substansi kajian pendidikan kewarganegaraan mencakup :

1. Filsafat Pancasila

2. Identitas Nasional

3. Negara dan konstitusi

4. Demokrasi Indonesia

5. Rule of Law dan HAM

6. Hak dan Kewajiban warganegara serta Negara

7. Geopolitik Indonesia

8. Geostrategi Indonesia

Dengan demikian isi pembelajaran Pendidikan Kewargaan ( Civic Education) diarahkan

untuk national and character building bangsa Indonesia yang relevan dalam memasuki

era demokratisasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education) berdasarkan

keputusan Dirjen Dikti No. 43 /DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan

adalah dirumuskan dalam visi dan misi dalam kompetensi sebagai berikut :

1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber

nilai dan pedoman dalam pengembanan dan penyelenggaraan program studi, guna

mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia

seutuhnya. Hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa

adalah sebagai generasi bangsa yang harus memililki visi intelektual, religius,

berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta yanah air dan bangsanya.

2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu

mahasiwa memantapkan kepribadiannya , agar secara konsisten mampu

mewujudkan nilai nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam

menguasai, menerapkan dan mengenbankan ilmub pengetahuan , teknologi dan

seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh

dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut

sebagai civic education, Citizenship Education, dan bahkan ada yang menyebutnya

sebagai democrcy education. Tetapi pada umumnya pendapat para pakar tersebut

mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

B. Saran

Adapun Saran penulis sehubungan dengan bahasan makalah ini, kepada rekan-rekan

mahasiswa agar lebih meningkatkan, menggali dan mengkaji lebih dalam tentang

pendidikan kewarganegaraan serta termotivasi dan terdorong terutama dalam

mengmbangkan ilmu Kewarganegaraan di hari yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Zainul Ittihad. 1999. Pendidikan Kewiraan (Modul). Jakarta:Universitas

Terbuka.

Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta:Gramedia.

Budiman, Arief. 1997. Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi). Jakarta:PT.

Gramedia Pustaka Utama.

http : // fhspot.blogspot.com diakses 18 Februari 2012 ,19.30 WIB.

http : // rachmadrevanz.com/2011/pandangan-pakar-tentang-pengertian-pendidikan-

kewarganegaraan.html diakses pada 20 feb 2012 ,10.30 WIB

Karsono, Dedi. 1996. Kewiraan Tinjauan Strategis Dalam Berbangsa dan Bernegara.

Jakarta:Grasindo.

Koerniatmanto Soetoprawira, B. 1996. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian

Indonesia. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Indonesia.

Lembaga Ketahanan Nasional. 1980. Kewiraan. Bandung:CV. Karya Kita.

Rosyada, Dede, dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan

Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Sumarsono, dkk. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka

Utama.

Ubaidillah, A, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan

Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Tim Dosen Unimed , Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Medan: 2011