· web viewbab v pelanggaran dan sanksi, secara rinci menentukan kriteria-kualifikasi pelanggaran...
TRANSCRIPT
BUKU PEDOMAN
PRAKTEK KEMAHIRAN DAN
KETERAMPILAN HUKUM (PKKH)
Disusun Oleh :
Dr. I Dewa Made Suartha, SH., MH.
Suatra Putrawan, SH., MH.
________________________________
UNIT KEHAHIRAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2018
1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................................................... i
Prawancana..................................................................................................... iii
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana............................... v
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Program Praktek
Kemahiran dan Keterampilan Hukum (PKKH);.....................
10
2. Tujuan dan Sasaran PKKH.....................................................
12
3. Manfaat PKKH........................................................................
12
4. Sifat dan Status PKKH............................................................
13
BAB II PERSIAPAN.................................................................................
14
1. Penjajagan...............................................................................
14
2. Penentuan Lokasi....................................................................
14
Pembagian Lokasi...................................................................
14
Penempatan Mahasiswa..........................................................
15
3. Syarat-syarat Mahasiswa Peserta PKKH................................
15
4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa..............................................
16
2
Hak Peserta PKKH..................................................................
16
Kewajiban...............................................................................
16
5. Pembimbing............................................................................
17
Tugas Dosen Pembimbing......................................................
17
Tugas Pembimbing Institusi....................................................
18
6. Pembekalan.............................................................................
18
Tujuan Pembekalan.................................................................
18
Materi Pembekalan..................................................................
19
Tugas Pembekal......................................................................
19
Kewajiban Peserta PKKH.............................................................
19
BAB III PELAKSANAAN.........................................................................
20
1. Pelaksanaan di Lapangan........................................................ 20
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Lamanya Waktu di Lapangan................................................. 20
Pelepasan dan Penerimaan Kembali Mahasiswa.................... 20
Kegiatan Mahasiswa............................................................... 20
Koordinator Mahasiswa.......................................................... 20
3
2. Laporan.................................................................................... 21
Laporan Mahasiswa................................................................ 21
Laporan Dosen Pembimbing................................................... 21
3. Ketentuan Bagi Mahasiswa Ekstensi...................................... 22
BAB IV EVALUASI................................................................................... 23
BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI................................................ 26
BAB VI PENUTUP..................................................................................... 28
Lampiran-lampiran
4
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas
anugrah NYA! “Angayu bhagia” kehadapan “Ida Sang Hyang Widi
Wasa”/”Tuhan Yang Maha Esa”. Buku Pedoman Praktek Kemahiran dan
Ketrampilan Hukum (PKKH) telah dapat diselesaikan dengan baik.
Buku Pedoman ini terdiri atas enam Bab dengan susunan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, mendeskripsikan kerangka pemikiran mengenai
ditetapkannya PKKH sebagai bagian proses pembelajaran mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Udayana dibidang praktek hukum pada
institusi-institusi hukum / instansi terkait, hal ini dimaksudkan agar
mahasiswa memiliki orientasi “akademis praktikal”.
Bab II Persiapan, yang menentukan proses kerja dalam wujud penjajagan dan
kerjasama dengan iristitusi-institusi hukum tempat mahasiswa mengikuti
PKKH termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk
dapat menempuh PKKH, serta hak dan kewajiban mahasiswa dalam
pelaksanaan PKKH tersebut. Persyaratan serta hak dan kewajiban itu
harus dipenuhi oieh mahasiswa karena program ini bersifat kurikuler serta
mahasiswa akan memperoleh angka kredit semester yang babotnya 2 SKS
setara dengan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Disamping itu dalam setiap
persiapan ini mahasiswa mendapat materi pembekalan baik umum
maupun khusus.
5
Bab III Pelaksanaan, mengatur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada
masing-masing Institusi Hukum selama satu bulan dibimbing oleh
masing-masing dosen pembimbing dengan kewajiban membuat laporan
sesuai dengan format yang telah ditentukan.
Bah IV Evaluasi, penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa
serta pelaksanaan ujian terhadap laporan akhir yang dibuat mahasiswa.
Bab V Pelanggaran dan Sanksi, secara rinci menentukan kriteria-kualifikasi
pelanggaran dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap peserta PKKH,
karena melanggar ketentuan dalam Buku Pedoman dan atau melanggar
tata tertib di lokasi PKKH.
Bab V Pentup, berisi klausula dimungkinkannya panitia PKKH dalam hal ini
Unit Kemahiran Hukum melengkapi aturan buku pedoman ini bila ada
hal-hal yang belum diatur tetapi muncul atau terjadi dalam
penyelenggaraan PKKH.
Dengan ditetapkannya Buku Pedoman PKKH ini diharapkan, dapat
diwujudkan peningkatan kemampuan mahasiswa memahami problema-problema
hukum dalam praktek.
Denpasar, Pebruari 2018
Unit Kemahiran Hukum.
6
SAMBUTAN KETUA
UNIT KEMAHIRAN HUKUM
“Om Suastyastu”
Terlebih dahulu, perkenankanlah kami menghaturkan puja/puji syukur
kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung
Kerta Wara Nugraha, yang telah dilimpahkan sehingga buku pedoman ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Disusunnya Buka Pedoman ini bertujuan untuk menyamakan persepsi
tentang keberadaan program Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum
(PKKH) bagi Panitia Pelaksana, Pembimbing dan khususnya mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Udayana sebagai peserta PKKH, sehingga ada kesamaan
langkah dalam melaksanakan program ini.
Adapun dasar hukum penyusunan Buku Pedoman ini adalah SK Dekan
Fakultas Hukum No. 752/J14.1.11/KM 04.01/2000 tanggal 13 Juni 2000 tentang
Program Praktek Kemahiran dan Keterampilan Hukum dan SK No.
958/J14.1.11/KM.04.01/2000 tanggal 7 September 2000 tentang pembentukan
Panitia Pelaksana program PKKH Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun
2000/2001.
Kami yakin program tersebut dilakukan, karena adanya motivasi serta
tekad yang didasarkan pada rasa pengabdian dan keinginan yang luhur agar
keluaran (out put) yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat yang tidak hanya mempunyai kemampuan intelektual
namun juga profesional.
7
Oleh karena itu kami mengajak Panitia, Pembimbing dan mahasiswa,
untuk menjadikan buku ini sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas sehingga
kita dapat menggulirkan motto “Melalui PKKH Mahasiswa Fakultas Hukum Siap
Memenuhi Pasar Kerja” dan Fakultas Hukum mampu melahirkan Sarjana Hukum
yang mempunyai keunggulan, kemandirian dan berbudaya.
Akhirnya kami mcnyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berpartisipasi dalam membantu penyusunan Buku Pedoman ini dan
senantiasa mohon masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan
program ini.
“Om Santhi, Santhi, Santhi,…Om.”
Denpasar, Pebruari 2018
Unit Kemahiran Hukum
Ketua,
Ttd.
Dr. I Dewa MadeSuartha, SH., MH.
NIP. 195712121986011001
8
SAMBUTAN DEKAN
“Om Santhi, Santhi, Santhi”.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, karena atas karunia-Nya Unit Kemahiran Hukum Fakultas
Hukum Universitas Udayana telah dapat menerbitkan Buku Pedoman Praktek
Kemahiran dan Keterampilan Hukum (PKKH).
PKKH ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha meningkatkan
keterampilan hukum untuk memenuhi kebutuhan pengguna tenaga lulusan
Fakultas Hukum. Pemberian Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum
nantinya diharapkan dapat menjawab kebuthan para konsumen akan adanya
lulusan yang professional. Untuk itu mahasiswa perlu dibekali keterampilan
praktek yang dikoordinasikan oleh Unit Kemahiran Hukum.
Upaya ini sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1993, dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 017/D/0/1993 mengenai
kurikulum Fakultas Hukum, yang kemudian diubah dengan SK Mendiknas No.
0325/U/1994. Dapat dikatakan SK ini merupakan reorientasi dalam pendidikan
hukum. Keputusan mengenai kurikuklum ini antara lain, diambil karena masukan
dari masyarakat terutama stake holder terhadap lulusan Fakultas Hukum yang
mereka sebeut tidak memperhatikan kebutuhan pasar. Selanjutnya diikuti dengan
keluarnya SK Mendiknas No. 045/U/2002 mengenai kurikulum yang berbasis
kompetensi. Karena itu, pendidikan praktek dengan menempatkan mahasiswa di
Institusi Hukum melalui Program Praktek Kemahiran dan Keterampilan Hukum
sangat tepat dilakukan. Penerbitan Buku Pedoman ini kami sambut baik, dengan
9
harapan agar Buku Pedoman ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa
peserta PKKH, Panitia, Dosen Pembimbing serta pihak-pihak lain yang terkait.
Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada Unit
Kemahiran Hukum dan pihak-pihak yang telah menyusun dan telah berpartisipasi
serta mendukung diterbitkannya Buku Pedoman ini.
“Om Santhi, Santhi, Santhi,…Om”.
Denpasar, Pebruari 2018
Fakultas Hukum Unud.
Dekan,
Ttd.
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MHum.
NIP. 196502211990031005.
10
BAB I
PENDAHULUAN
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Program Praktek Kemahiran
dan Ketrampilan Hukum (PKKH)
Program Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum selanjutnya
disingkat PKKH mempunyai sejarah tersendiri. Mulai dari kurikulum 1993 yang
menekankan pada pendidikan hukum dengan menggunakan metoda pendekatan
terapan yaitu pendidikan hukum penekanan pada hukum positif dan studi kasus.
Karena itu dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Udayana telah
dimasukkan mata kuliah baru seperti Peradilan Semu, Konsultasi dan Bantuan
Hukum, Ketrampilan Non Litigasi, Perancangan Kontrak, Teknik Penyusunan
Undang-Undang, Ketetapan dan Keputusan. Untuk memantapkan pelaksanaan
mata kuliah-mata kuliah Ketrampilan Hukum tersebut, tanggal 1 Oktober 1493
dibentuklah haboratorium Hukum dengan surat keputusan Rektar No.
4095/PT.17.H/II.2.2/E.10.03/1993 yang dilengkapi pula dengan uang Kuasi
Peradilan (Peradilan Semu). Disamping penyediaan peradilan semu maka kepada
mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti secara langsung praktek
hukum yang terjadi pada instihrsi hukum yang ada. Muncullah ide apa yang
disebut dengan program Magang. Perkembangan selanjutnya istilah Magang
cenderung memberi arti yang pada kurun waktu tertentu dilanjutkan dengan kerja
tetap pada tempat magang. Maka dari itu Magang diganti dengan Praktek Kerja
Kemahiran dan Ketrampilan Hukum (PKKKH) dan disempurnakan lagi dengan
11
Praktek Kemahiran dan Ketrampilan Hukum (PKKH). Kemudian perkembangan
berikutnya oleh LPPM Unud dilaksanakanlah KKN Opsionial dan untuk
mahasiswa Fakultas Hukum berupa KKN Profesi yang merupakan bagian dari
KKN opsional.
Setelah KKN Opsional berlangsung 3 periode, oleh LPPM dipandang
perlu untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan tersebut dengan mengadakan
rapat kerja dengan kesimpulan antara lain : Bagi Fakultas yang didalam
kurikulumnya\, KKN tidak merupakan tugas wajib, maka Fakultas dapat
menyelenggarakan program praktek kemahiran dan keterampilan hukum tetapi
tidak menggunakan nama Kuliah Kerja Nyata.
Atas dasar hal tersebut di atas Fakultas Hukum melaksanakan Program
Praktek Kemahiran dan Keterampilan Hukum disingkat PKKH dengan SK Dekan
No. 752/J.14.1.11/KM.04.01/2000 tanggal 13 Juni 2000.
PKKH merupakan wadah bagi mahasiswa Fakultas Hukum baik Reguler
maupun Program Ekstensi untuk mengetahui lebih jauh praktek hukum pada
isntitusi hukum. PKKH berlangsung (mahasiswa berada di lokasi) selama satu
bulan penuh dan sebelum diterjunkan ke lokasi terlebih dahulu dibekali beberapa
materi yang relevan dan dianggap perlu. Selama di lokasi mahasiswa dibimbing
oleh seorang Dosen Pembimbing dan atau seorang Pembimbing Institusi/praktisi
dari tempat atau lokasi PKKH.
Tahap akhir dari PKKH sebagai evaluasi akhir kepada mahasiswa
diadakan ujian PKKH sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai SK Dekan bobot
PKKH di setarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), yaitu 2 SKS.
12
2. Tujuan dan Sasaran PKKH
Adapun yang menjadi tujuan dan sasaaan dari pada PKKH adalah:
1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berharga
melalui keterlibatannya yang langsung pada institusi hukum baik
Pemerintah maupun Swasta dan institusi yang terkait seperti : DPRD I,
DPRD II Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan Negeri, Notaris dan lain-lain.
2. Mahasiswa belajar memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi
dengan dasar teori-teori yang didapatkan dalam perkuliahan.
3. Menambah cakrawala berpikir mahasiswa agar mampu menggabungkan
teori dan praktek.
4. Mahasiswa menjadi lebih mandiri setelah menyelesaikan pendidikan.
5. Menghasilkan sarjana hukum yang professional, unggul, berbudaya dan
mandiri.
3. Manfaat PKKH
Setelah mengikutai PKKH mahasiswa memperoleh manfaat :
1. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya nalar mahasiswa
serta kepekaannya terhadap masalah-masalah hukum yang ada dalam
masyarakat.
2. Dengan kemahiran dan keterampilan yang dimiliki mahasiswa mampu
memecahkan masalah hukum yang dihadapi.
13
3. Memberikan pengalaman belajar, sehingga siap memasuki pasar kerja /
terjun ke masyarakat.
4. Sifat dan Status PKKH
Adapun sifat dan status PKKH Fakultas Hukum Universitas Udayana
adalah bersifat kurikuler dan berstatus wajib dengan bobot 2 SKS yang setara
dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan tidak dapat dikonversi dengan mata kuliah
lain.
14
BAB II
PERSIAPAN
1. Penjajagan
Penjajagan dimaksudkan untuk mensosialisasikan pengertian, maksud dan
tujuan dari PKKH, sehingga terdapat kesesuaian persepsi serta terjalin kerjasama
yang baik dengan semua pihak dalam usaha mensukseskan PKKH.
Penjajagan dilakukan pada institusi-institusi hukum dan yang terkait seperti:
1. DPRD
2. Kepolisian.
3. Kejaksaan.
4. Pengadilan Negeri.
5. Notaris dan PPAT.
6. Badan Pertanahan Nasional.
7. Pemerintah Daerah, serta Instansi lainnya.
2. Penentuan Lokasi
2.1 Pembagian Lokasi
Pembagian lokasi PKKH dibagi menjadi 4 wilayah yaitu:
- Wilayah I : Denpasar.
- Wilayah II : Badung, Tabanan, Gianyar.
- Wilayah III : Bangli dan Klungkung.
- Wilayah IV : Negara, Buleleng, Karangasem.
- Wilayah Khusus : Seperti : Deplu, Mahkamah Yudisial, dll
15
2.2 Penempatan Mahasiswa
Dalam usaha menempatkan mahasisvva diusahakan terlebih dahulu pada
tempat-tempat terdekat yang dimulai dari wilayah I, kemudian jika masih
kekurangan tempat dilanjutkan di tempatkan pada wilayah II dan demikian
seterusnya, serta wilayah-wilayah khusus sesuai dengan minat mahasiswa.
Disamping tetap memperhatikan minat mahasiswa, maka jumlah peserta dalam
satu tempat atau lokasi mengacu pada rasio, sepuluh orang mahasiswa, satu orang
pembimbing.
3. Syarat-syarat Mahasiswa Peserta PKKH.
1. Mengajukan permohonan derugan mengisi biodata.
2. Memenuhi persyaratan akademis yang telah ditentukan oleh Fakultas
sesuai dengan buku pedoman, yaitu :
1) Mahasiswa telah memiliki 100 SKS
2) Mahasiswa telah mengikuti orientasi Pengenalan Kampus baik di
tingkat Universitas maupun Fakultas yang dibuktikan dengan
menyerahkan sertifikat
3) Mahasiswa telah mengikuti Pengenalan Bahan Hukum (PBH) dan
Etika-Moral yang dibuktikan dengan menyerahkan sertifikat yang sah.
3. Memenuhi persyaratan administrasi
4. Bagi mahasiswa yang melakukan praktik di Jakarta harus memenuhi
syarat :
1) IP minimal 3
2) Toefl minimal 350
16
3) Biaya seluruhnya ditanggung mahasiswa yang bersangkutan.
4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa
4.1 Hak Peserta PKKH
1. Mendapatkan Buku Pedoman PKKH.
2. Nilai (SKS) yang setara KKN.
4.2 Kewajiban
Mahasiswa wajib mentaati tata tertib yang telah ditetapkan antara lain :
a. Mengikuti pembekalan secara penuh.
b. Berada pada institusi tempat PKKH secara penuh, selama kurun waktu 1
(satu) bulan.
c. Selama mahasiswa peserta PKKH di lokasi atau sedang menjalankan
tugas-tugas diwajibkan menggunakan pakaian atas kemeja putih dan
bawah hitam serta menggunakan jas almamater.
d. Bila mahasiswa meninggalkan tempat/lokasi harus mendapat ijin resmi
dari Dosen Pembimbing / Pembimbing pada institusi tempat PKKH. Ijin
hanya dapat diberikan maksimal 3 kali selama mengikuti PKKH.
e. Mentaati tata tertib, sopan santun, etika dan taat pada peraturan yang
berlaku pada institusi di tempat PKKH dilaksanakan.
f. Selalu berkonsultasi pada Pembimbing, Panitia PKKH dan atau Pimpinan
Fakultas dalam hal ada permasalahan.
g. Membuat laporan mingguan dan laporan akhir pelaksanaan PKKH.
17
h. Mahasiswa harus dapat menjaga hubungan baik dengan instansi tempat
PKKH dan antar sesama mahasiswa yang mengikuti PKKH.
5. Pembimbing
Dosen Pembimbing diambil dari Dosen yang mempunyai kemampuan
dalam melaksanakan tugas bimbingan di lapangan yang terdiri dari Dosen-Dosen
Fakultas Hukum dan dari kalangan institusi profesi hukum pada Institusi dimana
PKKH dilaksanakan.
1.1 Tugas Dosen Pembimbing adalah:
A. Selama pembekalan
1. Mendamping pebekal/mahasiswa selama pembekalan.
2. Berkoordinasi dengan mahasiswa serta mempersiapkan rencana
pelaksanaan bimbingan.
B. Selama Mahasiswa di Lokasi.
1. Wajib membimbing mahasiswa di lokasi/lapangan setidak-tidaknya
sekali dalam seminggu atau sesuai kesepakatan antara mahasiswa
dengan Pembimbing.
2. Mengawasi kegiatan mahasiswa selama di lokasi.
3. Membimbing mahasiswa dalam menemukan masalah hukum yang
akan diangkat sebagai bahan laporan.
4. Memberikan bimbingan / solusi tentang permasalahan serta hambatan
yang dihadapi oleh mahasiswa.
5. Membimbing mahasiswa dalam menyusun laporan akhir PKKH.
18
6. Memeriksa absensi mahasiswa, yang dilaksanakan oleh petugas di
Institusi tempat PKKH.
7. Membuat laporan kunjungan/bimbingan yang meliputi kegiatan
mahasiswa, masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
8. Menerima hasil laporan mahasiswa.
1.2 Tugas Pembimbing Institusi
1. Membimbing mahasiswa sesuai dengan buku pedoman.
2. Mengawasi kehadiran mahasiswa melalui suatu daftar hadir.
3. Memberi ijin apabila mahasiswa berhalangan hadir.
4. Pembimbing institusi dapat mengambil tindakan (menegur dan menasehati
peserta PKKH demi tertibnya pelaksanaan PKKH).
5. Menilai mahasiswa peserta PKKH serta menyerahkan nilai tersebut
kepada panitia.
6. Mengevaluasi pelaksanaan PKKH serta menyerahkan hasil evaluasi
kepada panitia.
6. Pembekalan
Sebelum mahasiswa diserahkan ke Institusi maka terlebih dahulu
diberikan pembekalan, untuk lebih memantapkan persiapan materi yang harus
dikuasai sebelum ke lapangan.
6.1 Tujuan Pembekalan
1. Mahasiswa dapat memahami maksud dan tujuan PKKH.
19
2. Mahasiswa mendapat materi hukum sesuai dengan institusi dimana
mahasiswa ditempatkan.
3. Agar mahasiswa mengetahui tentang tata tertib yang harus diikuti selama
di lokasi.
4. Agar mahasiswa memahami masalah hukum yang harus diangkat.
5. Agar mahasiswa dapat membuat laporan akhir sesuai dengan ketentuan.
6. Agar mahasiswa mengetahui sanksi yang dikenakan atas pelanggaran tata
tertib.
6.2 Materi Pembekalan
1. Materi umum meliputi penjelasan pedoman pelaksanaan PKKH, serta
format laporan
2. Materi khusus materi yang sesuai dengan institusi/profesi tempat PKKH.
6.3 Tugas Pebekal
Menyampaikan materi kepada para peserta sesuai dengan bidangnya.
6.4 Kewajiban Peserta PKKH
1. Peserta PKKH wajib mengikuti pembekalan.
2. Bagi peserta yang tidak mengikuti pembekalan tanpa alasan yang jelas
tidak diperbolehkan mengikuti PKKH.
20
BAB III
PELAKSANAAN
PKKH dilaksanakan setiap semester.
Bagi mahasiswa regular pagi tidak ikut melaksanakan PKKH di tempat
institusi-institusi, karena telah mengikuti KKN di desa-desa tertentu.
1. Pelaksanaan di Lapangan
1.1 Lamanya waktu di lapangan.
PKKH dilaksanakan pada institusi hukum dan instansi terkait berlangsung
selama 1 bulan penuh.
1.2 Pelepasan dan Penerimaan Kembali Mahasiswa.
Mahasiswa peserta PKKH dilepas secara resmi dan diserahkan oleh dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana kepada Pembimbing di kampus
Fakultas Hukum Unud. Mahasiswa telah selesai melaksanakan PKKH
kemudian kembali ke kampus diserahkan oleh pembimbing kepada Dekan
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
1.3 Kegiatan Mahasiswa
Kegiatan mahasiswa di lokasi berpedoman pada buku pedoman yang ada.
21
1.4 Koodinator Mahasiswa
Koordinator mahasiswa diadakan untuk mengefektifkan koordinasi antara
mahasiswa dengan pembimbing atau antar mahasiswa, yang dipilih dari
dan oleh peserta PKKH.
1.5 Setelah selesai melakukan PKKH, mahasiswa diterima kembali secara
resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2. Laporan
2.1 Laporan Mahasiswa
a. Setiap peserta PKKH wajib membuat laporan mingguan (form 5). dan
laporan akhir (form 1, 2, 3,4)
b. Laporan mingguan dan akhir mahasiswa sudah disetor kepada panitia
PKKH sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa wajib
menyerahkan laporan akhir seminggu sebelum ujian sebanyak 3 (tiga
exemplar) tidak dijilid dan disahkan oleh pembimbing.
c. Satu sidi soft copy dan hard copy laporan akhir yang telah diuji serta
disahkan oleh Dosen Pembimbing.
d. Rincian format laporan akhir :
- Kertas HVS kwarto warna putih.
- Diketik dengan 2 spasi
- Margin : kiri 4 cm, kanan 4 cm, atas 3 cm dan bawah 3 cm.
- Halaman : 12 s/d 20 halaman.
- Kulit kertas warna merah, tulisan hitam.
- Daftar Pustaka minimal 5.
22
2.2 Laporan Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing diwajibkan untuk membuat laporan setiap kali
melakukan bimbingan. Laporan tersebut meliputi:
- Pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam kurun waktu bimbingan.
- Masalah-masalah dan altematif pemecahannya.
3. Ketentuan bagi Mahasiswa Reguler Sore yang PKKH ditempat kerjanya
a. Mahasiswa dapat melakukan PKKH pada instansi/tempat dimana yang
bersangkutan bekerja apabila yang bersangkutan meniang betul-betul tidak
dapat meninggalkan pekerjaannya.
b. Mahasiswa yang melakukan PKKH ditempat kerja wajib menyerahkan SK
pengangkatan disertai surat keterangan bekerja dari instansi yang
bersangkutan yang dibuat oleh pimpinan/atasannya dengan menyebutkan/
menjelaskan status atau jabatannya.
c. Adapun substansi, materi yang harus diangkat adalah masalah hukum
dalam lingkungan masing-masing.
d. Malasiswa harus mentaati peraturan yang berlaku serta disiplin didalam
melaksanakan Program PKKH ini.
e. Dosen Pembimbing mempunyai kewajiban membimbing dan mengawasi
mahasiswa bekerjasama dengan atasan yang bersangkutan.
f. Bimbingan dilakukan setiap minggu di tempat kerja atau Fakultas Hukum
sesuai kesepakatan antara mahasiswa dengan Dosen Pembimbing.
g. Mahasiswa menyusun laporan akhir pelaksanaan program sesuai dengan
yang ditentukan.
23
BAB IV
EVALUASI
Setiap satu kali periode pelaksanaan PKKH, dilakukan evaluasi sebagai berikut :
1. Evaluasi yang dilakukan oleh Pembimbiang Institusi.
Evaluasi yang dilakukan melalui penilaian terhadap kegiatan sehari-hari yang
dilakukan mahasiswa PKKH.
Adapun kompnen yang dinilai adalah :
a. Kehadiran & kedisiplinan;
b. Sopan santun dan etika;
c. Kerjasama;
d. Kemampuan melaksanakan tugas; dan Inisiatif /
gagasan.
2. Evaluasi melalui pelaksanaan Ujian Laporan Akhir
2.1 Kriteria Penilaian.
Adapun komponen yang dinilai adalah :
a. Format / teknik penulisan;
b. Penguasaan materi;
c. Kemampuan menyajikan;
2.2 Nilai yang diberikan dengan rentangan angkat 10-100.
2.3 Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari komponen keadaan sehari-hari dan
nilai ujian laporan akhir.
24
Dengan rumus sebagai berikut :
Catatan :
a. Nilai keadaan sehari-hari di lapangan;
b. Nilai ujian laporan kahir;
Skala nilai akhir mengikuti buku pedoman Fakultas.
3. Tata Tertib Ujian Laporan Akhir Mahasiswa Peserta PKKH:
a. Jadwal dan waktu tempat ujian ditentukan oleh Panitia.
b. Penguji dapat terdiri atas:
1) Pembimbing
2) Dosen penguji yang ditetapkan oleh panitia.
c. Peserta ujian dan penguji harus sudah hadir 15 menit sebelum ujian
dimulai.
d. Peserta ujian memakai pakaian atas putih dan bawah gelap sedangkan
penguji berpakaian bebas rapi.
e. Waktu ujian selama 40 menit termasuk 10 menit untuk presentasi
mahasiswa.
f. Mahasiswa peserta PKKH yang tidak mengikuti ujian akhir wajib
mengikuti ujian susulan selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian
laporan dilaksanakan.
4. a. Setelah selesai mengikuti ujian, laporan diperbaiki sesuai dengan saran tim
penguji. Serta disahkan kembali oleh Dosen Dembimbing.
25
b. Laporan diserahkan kembali dalam waktu 1 minggu setelah pelaksanaan
Uian sebanyak 3 exemplar, dan bagi mahasiswa yang terlambat
menyerahkan laporan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan.
Disamping evaluasi terhadap mahasiswa maka setiap pelaksanaan PKKH,
dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu agar pelaksanaan PKKH
dimasa mendatang menjadi lebih baik.
26
BAB V
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam buku pedoman yang dilakukan
peserta PKKH baik selama pembekalan, setelah berada pada institusi maupun
setelah kembali ke kampus, tetapi masih merupakan masa PKKH dikenakan
sanksi sebagai berikut:
1. Bentuk sanksi dapat diklasifikasikan menjadi sanksi berat, sedang dan ringan
sebagai berikut :
a. Sanksi berat dapat berupa drop out, apabila :
- Mahasiswa tidak ada di tempat berturut-turut tiga kali tanpa alasan
yang jelas dan sah;
- Mahasiswa melakukan tindak pidana atau kejahatan seperti pencurian,
penipuan, pemerkosaan, membawa/menggunakan narkotika, dll pada
jam kerja PKKH;
- Mahasiswa PKKH terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan, syarat-
syarat administrasi dan jumlah SKS yang dimilikinya .
b. Sanksi sedang diberikan dalam bentuk nilai penurunan satu tingkat
apabila :
- Mahasiswa tidak bisa menjaga hubungan baik, sopan santun, etika
pergaulan, seperti membuat keributan, berkelahi, baik dengan Instansi
maupun sesama mahasiswa peserta PKKH pada tempat dan jam kerja
PPKH.
27
- Mahasiswa PKKH tidak menyetor laporan akhir yang diperbaiki dan
ditanda tangani oleh pembimbingnya, 2 minggu setelah ujian PKKH
dilaksanakan.
- Mahasiswa PKKH tidak berada di lokasi dua kali tanpa alasan yang
jelas dan sah.
c. Sanksi Ringan dijatuhkan terhadap mahasiswa PKKH yaitu dalam bentuk
nilai maksimal C apabila :
- Laporan akhir sama persis dengan laporan mahasiswa yang lainnya
- Mahasiswa PKKH tidak mengikuti pembekalan tanpa alasan yang jelas
dan sah.
2. Pelanggaran tata tertib dan/atau peraturan yang berlaku pada institusi di lokasi
PKKH menentukan penilaian keadaan sehari-hari di lokasi.
3. Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi drop out, wajib mengikuti PKKH
periode berikutnya.
4. Mahasiswa peserta PKKH di tempat kerja yang tidak hadir berturut-turut
dengan tanpa alasan yang jelas dan sah pada bimbingan yang telah disepakati
antara mahasiswa PKKH dengan dosen pembimbing, maka nilainya dikurangi
sebagai berikut : satu kali tidak hadir dikurangi 25%, dua kali dikurangi 50%
dan tiga kali mahasiswa dinyatakan drop out.
28
BAB VI
PENUTUP
Hal-hal yang belum ditentukan dalam buku pedoman ini akan diatur dan
atau diselesaikan berdasarkan keputusan rapat panitia.
29
Halaman Judul :
LAPORAN MAHASISWA
PRAKTEK KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN HUKUM
(PKKH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
PERIODE …………/2018
JUDUL :
PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PERDAMAIAN DI DEPAN
SIDANG DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
OLEH :
NAMA : I MADE DARMAWAN
NIM : ………………….
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2018
30
Format Persetujuan Pembimbing :
LAPORAN MAHASISWA
PRAKTEK KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN HUKUM
(PKKH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
PERIODE …………/2018
JUDUL :
PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PERDAMAIAN DI DEPAN
SIDANG DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
OLEH :NAMA : I MADE DARMAWANNIM : ………………….
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR2018
MENYETUJUIDOSEN PEMBIMBING
(__________________)NIP.
31
Format Pengesahan :
LAPORAN MAHASISWA
PRAKTEK KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN HUKUM
(PKKH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
PERIODE …………/2018
JUDUL :
PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PERDAMAIAN DI DEPAN
SIDANG DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
OLEH :NAMA : I MADE DARMANIM : ………………….
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR2018
TELAH DIUJI DAN DISAHKANDOSEN PEMBIMBING
(__________________)NIP.
32
Format Laporan Akhir :
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Deskripsi Kelembagaan Tempat PKKH
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang masalah
2. Rumusan Masalah
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
1. Tujuan Tujuan Penulisan
a. Tujuan Uumu
b. Tujuan Khusus
2. Manfaat Penulisan
a. Manfaat Teoritis
b. Manfaat Praktis
3. Metode Penulisan
BAB IV PEMBAHASAN
1. Analisis (jawaban masalah)
2. Solusi/Rekomendasi
BAB V PENUTUP
1. Simpulan
2. Saran
DAFTAR BACAAN
DAFTAR INFORMAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
33
KEGIATAN HARIAN MAHASISWA PKKH
Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Institusi/Profesi :
Alamat Institusi/Profesi :
Hari/Tanggal :
1 2 3
No Kegiatan Yang Dilakukan Tanda Tangan
Mengetahui,
Pembimbing
(……………………)
Catatan : Kolom 3 adalah tanda tangan “petugas” pada waktu mahasiswa
melakukan kegiatan.
34
PENILAIAN PEMBIMBING DI INSTITUSI/PROFESI LOKASI PKKH
Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Institusi/Profesi :
Alamat Institusi/Profesi :
No Kriteria Nilai
1 Kehadiran
2 Kejujuran dan Kedisiplinan
3 Sopan santun dan etika
4 Kerjasama
5 Kemampuan Melaksanakan Tugas
6 Inisiatif / Gagasan
Jumlah
Rata-rata
Denpasar, …………………
Pembimbing Institusi / Profsi
(………………………….)
Catatan :
1. Nilai adsalah kisaran dari 10 s/d 100
2. Pembimbing mengisi :
- Nama lengkap;
- Tanda tangan;
- Jabatan; dan
- Cap instansi / profesi
35
NILAI UJIAN LAPORAN AKHIR PKKH
Nama Mahasiswa :
NIM :
Nama Institusi/Profesi :
Alamat Institusi/Profesi :
No Kriteria NilaiKetua Sekretaris Anggota
1 Format / Teknik Penulisan
2 Kemampuan Menyajikan
3 Materi
Jumlah
Catatan / Perbaikan :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Denpasar, …………………
Penguji,
(………………………….)
NIP.
36