penerapan sanksi administrasi terkait izin...
TRANSCRIPT
![Page 1: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/1.jpg)
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN LINGKUNGAN
Oleh
Rr. Nurul Hidayati, SH
Kepala Bidang Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
Disampaikan pada Acara
Rapat Teknis AMDAL Se-Sumatera
Pacific Palace Hotel, Batam, 12 Maret 2014
![Page 2: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/2.jpg)
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Berdasarkan
UU 32/2009 & KepmenLH 02/2013
![Page 3: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/3.jpg)
Pengumpulan Data Terkait
Rekomendasi Sanksi Adm
Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm
Analisis Yuridis dan Penyusunan
Draft Keputusan Sanksi Adm
Pembahasan Internal
Draft Keputusan Sanksi Adm
Paraf Persetujuan oleh
Pejabat yang Bertanggungjawab
Penandatanganan
oleh Pejabat yang Berwenang
Penomoran dan Pencantuman
Tanggal Penerbitan
Penyampaian Keputusan Sanksi Adm
Kepada Perusahaan (dilampirkan tanda
terima)
Rekapitulasi
Tanggal Penerimaan Dan
Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Adm
Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm Penerimaan
Rekomendasi Sanksi Adm
Konfirmasi Penerimaan Keputusan
Sanksi Adm
Pengawasan Penaatan Pelaksanaan
Sanksi Adm
Penyusunan Berita Acara
Pengawasan dan Penyusunan
Laporan Hasil Pengawasan
Usulan Tindaklanjut Hasil
Pengawasan
Tidak Taat:
a. Perpanjangan Waktu;
b. Pengawasan ke 2 (dua);
c. Sanksi Adm Lebih Tinggi;
d. Rekomendasi Penegakan
Hukum pidana atau
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan.
Taat :
a. Pemberitahuan Tetaatan;
b. Selesai
Penyampaian salinan Keputusan SA
kepada Gubernur, Bupati/Walikota,
Kepala BLH Prov/Kab/Kota
![Page 4: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/4.jpg)
(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usah dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administrasi terdiri atas:a. Teguran Tertulis;b. Paksaan Pemerintah;c. Pembekuan Izin Lingkungan;d. Pencabutan Izin Lingkungan.
PASAL 76 UU 32 Tahun 2009
![Page 5: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/5.jpg)
MENTERI : 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri.2. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur/
Bupati/ Walikota tetapi terjadi.3. Pelanggaran lingkungan yang serius dan/atau
pengawasannya tidak efektif.
GUBERNUR : 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur2. Lokasi kegiatan dan dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan berada antar kab/kota
BUPATI / WALIKOTA : Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota
KEWENANGAN
![Page 6: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/6.jpg)
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH.
PASAL 77 UU 32 Tahun 2009
![Page 7: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/7.jpg)
PERBEDAAN DELEGASI & MANDAT
KEWENANGAN DELEGASI1. Penyerahan wewenang yang
sifatnya bersumber dari wewenang atribusi (dari undang-undang).
2. Implikasi hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat yang menerima delegasi bukan lagi pada pemberi delegasi.
3. Bentuk tata naskah: langsung penerima delegasi.
KEWENANGAN MANDAT1. Pelimpahan wewenang
dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi wewenang mandat.
2. Sedangkan penerima mandat hanya pelaksana wewenang.
3. Bentuk tata naskah: atas nama pemberi mandat.
![Page 8: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/8.jpg)
Delegasi atau Mandat Dapat ditarik kembali apabila:1. Telah melanggar PUU;2. Tidak efektif dan efisien;3. Terjadinya perubahan kebijakan.
Jenis sanksi administratif yang sebagian dapat dilimpahkan kewenangannya : 1. Teguran tertulis;2. Paksaan pemerintah dan/atau;3. Denda administratif.
Jenis sanksi administratif yang sebagian tidak bisa dilimpahkan adalah 1. Pembekuan Izin;2. Pencabutan izin.
![Page 9: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/9.jpg)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
PASAL 78 UU 32 Tahun 2009
![Page 10: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/10.jpg)
MEKANISME PENERAPAN SA
Bertahap :Didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat (ex : teguran tertulis – paksaan pemerintah – pembekuan izin-pencabutan izin)
Bebas :Keleluasaan pejabat yang berwenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tinggak pelanggaran (ex : paksaan pemerintah-pencabuatan izin tanpa didahului teguran tertulis)
Kumulatif :Internal (penggabungan beberapa jenis sanksi admnistratif, ex : paksaan pemerintah dengan pembekuan izin).Ekternal (penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya, ex : paksaan pemerintah dengan pidana).
![Page 11: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/11.jpg)
Apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan :
Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan
dan kewajiban yang tercantum dalam izin
lingkungan dan/atau izin perlindungan dan
pengelolaan LH;
Tetapi belum menimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan;
Secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan.
Contoh : terjadi kerusakan mesin produksi,
terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai
persyaratan teknis.
KAPAN DITERAPKAN TEGURAN TERTULIS ?
![Page 12: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/12.jpg)
KRITERIA TEGURAN TERTULIS
1. Bersifat administratif;
2. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan (dapat dilakukan secara langsung atau tidak membutuhkan waktu yang lama).
![Page 13: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/13.jpg)
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
PASAL 79 UU 32 Tahun 2009
![Page 14: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/14.jpg)
Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
Belum melaksanakan secara teknis kewajiban yang tercantum dalam izin.
KAPAN DITERAPKAN PEMBEKUAN IZIN ?
![Page 15: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/15.jpg)
Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh SA yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yabahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
KAPAN DITERAPKAN PENCABUTAN IZIN ?
![Page 16: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/16.jpg)
KRITERIA PENCABUTAN IZIN Tidak melaksanakan sanksi adm paksaan pemerintah;
Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruhnya sanksi adm yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
Terjadi pelanggaran serius dan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat;
Menyalahgunakan izin yaitu tidak sesuai yang tercantum dalam izin.
![Page 17: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/17.jpg)
(1) Paksaan pemerintah berupa:a. Penghentian sementara kegiatan produksi;b. Pemindahan sarana produksi;c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d. Pembongkaran;e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; ataug. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.(2) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran
apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
PASAL 80 UU 32 Tahun 2009
![Page 18: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/18.jpg)
1. Melakukan pelanggaran terhadapa persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan LH;
2. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH.
KAPAN DITERAPKAN PAKSAAN PEMERINTAH ?
![Page 19: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/19.jpg)
KRITERIA PAKSAAN PEMERINTAH
1. Perbuatan nyata (tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum);
2. Menghentikan pelanggaran dan memulihkan pada keadaan semula (reparatoir);
3. Dapat diterapkan langsung oleh pemerintah atau oleh pihak ketiga atas perintah pemerintah dan dengan beban biaya penanggung jawab usaha/kegiatan;
4. Ukuran kelayakannya/keabsahannya bersifat teknis bukan hukum.
![Page 20: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/20.jpg)
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Berdasarkan
SURAT EDARAN MENLH Nomor : B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009
![Page 21: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/21.jpg)
DASAR PENERAPAN SA
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Lingungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pasal 71 – Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Surat Edaran MENLH Nomor: B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009.
![Page 22: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/22.jpg)
KRITERIA USAHA dan/atau KEGIATAN
1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkan UU No. 32 Tahun 2009 tanggal 3 Oktober 2009;
2. Telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tahap konstruksi sebelum 3 Oktober 2009;
3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai rencana tata ruang;
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup (memiliki tetapi tidak sesuai peraturan puu).
![Page 23: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/23.jpg)
SIAPA YANG BERWENANG MENERAPKAN SA ?
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota;
4. Atau memberikan Delegasi kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.
![Page 24: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/24.jpg)
KAPAN DITERAPKAN SA ?
Paling lama 18 bulan setelah Surat Edaran
( 27 Desember 2013 s.d 27 Juni 2015).
![Page 25: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/25.jpg)
APA ISI SA ? 1. Perintah kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan format sebagaimana diatur dalam PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan;
2. Jangka waktu pelaksanaan paling lama 6 bulan (untuk menyusun, menilai , persetujuan dan izin lingkungan).
![Page 26: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/26.jpg)
SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK BERLAKU UNTUK
1. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha setelah 3 Oktober 2009.
2. Tidak memiliki dokumen lingkungan setelah 3 Oktober 2009.
![Page 27: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/27.jpg)
BAGAIMANA JIKA SA TIDAK DITAATI ?
dikenakan ketentuan Pasal 109 UU 32/2009 (setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan meka dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.
![Page 28: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/28.jpg)
KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN &
IZIN LINGKUNGAN
![Page 29: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/29.jpg)
Apakah memiliki dok lingk/izin lingk/izin PPLH ?
Melaksanakan kewajibannya Melaporkan pelaksanaannya kepada
pemerintah.
DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN/IZIN PPLH
![Page 30: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/30.jpg)
UU No.32 Th 2009 ttg PPLH
Pasal 22 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal --- ditetapkan Menteri LH
Pasal 34 ayat (1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL --- ditetapkan gubernur atau bupati/walikota.
![Page 31: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/31.jpg)
PP No.27 Th 2012 tentang Izin Lingkungan
Pasal 2 ayat (1)
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
Pasal 3 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
Pasal 3 ayat (2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
![Page 32: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/32.jpg)
PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan
Pasal 53 ayat (1)
Pemegang izin berkewajiban :a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota.
c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruu.
Pasal 53 ayat (2)
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
![Page 33: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/33.jpg)
DASAR HUKUM PENGAWASANBERDASARKAN UUPPLH DAN
PERMENLH NO.2 Th 2013
![Page 34: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/34.jpg)
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Pasal 72 UUPPLH
![Page 35: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/35.jpg)
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Pasal 72 UUPPLH
![Page 36: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/36.jpg)
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 73 UUPLH
![Page 37: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/37.jpg)
(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:a. Izin lingkungan;b. Izin PPLH; dan/atauc. PUU di bidang PPLH.
Pasal 3 PermenLH 02/2013
![Page 38: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/38.jpg)
(2) Pengawasan oleh PPLH/PPLHD berdasarkan:a. Laporan pelaksanaan izin
lingkungan dan /atau izin PPLH; dan/atau
b. Pengaduan masyarakat.
Pasal 3
![Page 39: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/39.jpg)
(3) Pengawasan oleh PPLH/PPLHD dilaksanakan sesuai PUU yang mengatur PPLH dan PPLHD.
Pasal 3
![Page 40: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/40.jpg)
APADAMPAK HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN IZIN ?
![Page 41: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/41.jpg)
Pasal 109 UU 32 th 2009
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
![Page 42: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/42.jpg)
Pasal 110 UU 32 th 2009
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
![Page 43: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/43.jpg)
Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU 32 th 2009
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.
(2)Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.
![Page 44: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/44.jpg)
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 112 UU PPLH
![Page 45: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/45.jpg)
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar).
Pasal 113 UU PPLH
![Page 46: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/46.jpg)
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pengawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 115
![Page 47: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/47.jpg)
BAGAIMANA JIKA SA TIDAK DITAATI ?
1. Pasal 79 UU PPLHPembekuan izin atau Pencabutan izin apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
2. Pasal 81 UU PPLHDenda apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
![Page 48: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/48.jpg)
3. Pasal 82 (1) UU PPLH:Pemulihan lingkungan dg biaya oleh pencemar/ perusak (dipaksa pejabat yg berwenang).
4. Pasal 82 (2) UU PPLH:Pemulihan lingkungan oleh pihak ketiga (ditunjuk pejabat yg berwenang).
![Page 49: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/49.jpg)
5. Pasal 100 (2) UU PPLH:Pidana dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu air limbah dilakukan lebih dari satu kali.
6. Pasal 114 UU PPLH:Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 milyar, apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
![Page 50: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022052313/5afdb1427f8b9a994d8de005/html5/thumbnails/50.jpg)
SEKIAN DAN TERIMA KASIH