UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DANRAMIL

DALAM RANGKA DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

DI KORAMIL

Pembinaan teritorial merupakan metode teknis yang bersifat aplikatif serta

berkaitan untuk menyiapkan dan menggali segenap potensi wilayah, meliputi dan

menggali segenap potensi wilayah, meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial

menjadi ruang, alat dan kondisi juang (RAK JUANG) yang tangguh untuk

mendukung kepentingan hankam negara melalui metode pembinaan yang terarah

dengan baik, demikian sebaliknya hal ini penting dalam rangka memperbaiki citra

TNI-AD. Kodim selaku badan pelaksanaan tugas dalam pembinaan kewilayahan

memiliki peran penting atas terselenggaranya sistem pembinaan wilayah agar

dicapai sasaran pokok yang diharapkan komando atas. Kaitan dengan hal tersebut

pola pembinaan teritorial yang telah dan sedang berjalan perlu penyempurnaan

dihadapkan dengan perkembangan situasi yang terjadi, sesuai dengan dinamika

sosial yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini dengan demikian konsep tahapan

serta pola sistem pembinaan kewilayahaan sangat berpengaruh pada pencapaian

pembinaan masyarakat. Sehingga permasalahan yang ada dalam masyarakat

minimal dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kemampuan dan ketangguhan wilayah akan sangat berpengruh kepada

bagaimana sistem pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat Pemda. Pembinaan

dan peningkatan suatu sumber daya manusia merupakan hal mutlak dan menjadi

tanggung jawab segenap komponen bangsa dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga diharapkan sasaran program

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal sesuai

dengan tujuan bersama. Pada tanggal 1 Januari 2001 pemberlakuan sistem otonomi

daerah di mulai, dengan demikian seluruh kebijakan dan peraturan yang berlaku

didaerah mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kecuali 5 komponen

mendasar yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kebijakan

tersebut terdiri dari : Bidang Politik, Bidang Perimbangan Keuangan/Fiscal,

Kebijakan bidang agama, bidang investasi asing/penanaman modal dan bidang

hankam. Selanjutnya guna meningkatkan upaya optimalisasi peran Binter sangat

2

dipengaruhi pada aspek lingkungan yang merupakan subyek adalah aparat

pemerintahan (Koramil, Polsek, Kecamatan serta dinas jawatan yang berada di

wilayah Kecamatan serta masyarakat. Adapun aspek yang merupakan obyek adalah

aspek geografi, Demografi dan kondisi sosial. Jika kita lihat secara seksama, masih

banyak faktor-faktor yang perlu diperbaiki baik dari instansi pemerintahan maupun

instansi Hankam, agar kedepannya maksud dan tujuan yang di inginkan dapat

tercapai dengan maksimal. Melihat dari kondisi Koramil saat ini, ditinjau baik dari

segi kuantitas maupun kualitas personel dan materil masih kurang memadai

dihadapkan kepada tugas serta wilayah Koramil yang cukup luas. Relevansi yang

dihadapi kaitani tersebut di atas, perlu kemampuan dalam penguasaan wilayah oleh

unsur Koramil terlebih Danramil, agar tuntutan tugas dapat senantiasa dilaksanakan

sesuai harapan Komando. Oleh karena itu, Guna terselenggaranya upaya

optimalisasi peningkatan peran Binter, memerlukan suatu seni dan daya kreasi serta

kratifitas para anggota Koramil dan Danramil itu sendiri, sehingga mutu dan

kemampuan dalam olah Yudha diwilayah Koramil untuk mencapai target yang

diharapkan dapat dilakukan secara optimal. Pada jajaran Pemerintah Daerah

sebagai mitra kerja Koramil adalah Kecamatan, Polsek serta dinas jawatan yang

berada diwilayahnya oleh karenanya dalam menjalin hubungan kerja harus dapat

mengkoordininir mitra kerja sehingga dapat terwujud kekompakan dalam bertindak

serta tercapai keterpaduan yang utuh dalam proses pemecahan persoalan yang

timbul di daerah, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya Danramil selaku dinamisator, stabilisator dan inovator pembangunan di

tuntut untuk dapat bertindak secara adil dan bijaksana dalam mempelopori

kekompakan kerja di daerah, dan tidak seperti sekarang ini yang cenderung kurang

aktif menyikapi dinamika sosial yang timbul dimasyarakat, sehingga kesan

keberadaan Koramil saat ini kurang memberi kontribusi maksimal seperti apa yang

diharapkan institusi. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai objek dari

penerapan program kerja yang dibuat oleh pemerintah, sehingga apabila Kinerja

unsur pimpinan pada tingkat Kecamatan dapat bekerja sama secara baik dan dapat

menunjukkan kinerja yang kompak serta terpadu, maka tidak mustahil masyarakat

akan selalu mengikuti/senantiasa akan mendukung sepenuhnya setiap gagasan

yang dicetuskan oleh para unsur terkait pada tingkat Kecamatan. Dengan demikian

hal tersebut membuktikan dan menunjukan bahwa kesadaran hidup berbangsa dan

bernegara pada wilayah tersebut relatif dapat terbina dengan baik, sehingga apabila

3

terjadi gejolak di daerah terlebih hal-hal yang dapat merugikan masyarakat banyak,

secara otomatis masyarakat akan segera melaporkan kepada aparat yang

berwenang. Adapun objek-objek lainnya yang ikut serta dalam hal ini diantaranya

aspek geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat. Pembinaan terhadap

sasaran geografi secara baik akan berdampak manfaat yang banyak bagi

kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan rasa nyaman karena bahaya bencana

alam dapat dihindari, tetapi sebaliknya tindakan yang salah, dapat menimbulkan

malapetaka bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya. Guna menghindari terjadinya

efek negatif yang timbul pejabat Koramil harus selalu memantau dan berkoordinasi

secara aktif dengan melakukan upaya-upaya dan tindakan yang senantiasa pro aktif

dalam mengatasi setiap perkembangan situasi gejala alam melalui tindakan deteksi

dini dan cegah dini baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia. Selain

itu keberhasilan pembinaan unsur demografi sangat mempengaruhi terhadap upaya

optimalisasi Binter pada tingkat Koramil. Namun sebaliknya, apabila pada

pembinaan terhadap unsur demografi tidak berhasil maka akan sangat berpengaruh

pada upaya pelaksanaan tindakan deteksi dini dan cegah dini guna mendukung

pelaksanaan pembinaan teritorial dari setiap kemungkinan permasalahan yang

timbul di wilayah. Kondisi sosial masyarakat juga turut mempengaruhi kinerja

instansi terkait, kondisi sosial yang dinamis dapat mewujudkan tatanan tingkah laku

masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat setiap hari. Sehingga

apabila proses pembinaan terhadap unsur geografi dan unsur demografi berhasil

maka akan memperlancar usaha pembinaan kondisi sosial wilayah. Keberhasilan

usaha pembinaan kondisi sosial akan mempermudah mekanisme pelaksanaan

upaya optimalisasi pembinaan teritorial di daerah. Menyikapi perkembangan situasi

di daerah yang cenderung meningkat, khususnya timbulnya kerawanan di bidang

sosial dalam masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa aparat pemerintah terkait

kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan

tanggung jawabnya. Dengan demikian terjadinya benturan serta gesekan dalam

masyarakat yang terjadi menandakan minimnya peran serta dan tanggung jawab

serta kekompakan antar lintas sektoral yang ada di daerah dalam mewujudkan suatu

terform/wajah daerah ke arah yang diharapkan bersama. Kemudian Danramil

diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan yang berkaitan dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai prasyarat terselenggaranya sistem

pembinaan teritorial yang mantap dalam mendukung terwujudnya ketahanan

4

nasional dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa aspek yang mempengaruhi

ketidakmasimalan pelaksanaan di lapangan, diantaranya pola kepemimpinan para

Danramil di nilai masih sangat rendah di lapangan. Hal ini terlihat dengan munculnya

beberapa kejadian-kejadian yang bernuansa SARA. Konsep awal pembentukan

Koter di daerah merupakan cikal bakal terwujudnya tindakan deteksi dini dan cegah

dini dalam rangka mengamankan dan mempertahankan kedaulatan dan integritas

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman yang datang dari

luar negeri dan dalam negeri, menimbang kondisi negara kita merupakan negara

kepulauan yang berbentuk republik. Kemudian sikap tidak mau tahu/apatis

cenderung masih mewarnai perilaku sebagian pejabat Danramil di daerah dalam

pelaksanaan pembinaan teritoral dengan sering meninggalkan wilayah

kerja/dinasnya untuk kepentingan yang tidak perlu, sehingga otomatis proses

pembinaan wilayah tidak dapat dilakukan secara maksimal. Padahal untuk

mewujudkan sasaran pembinaan teritorial yang diharapkan perlu penguasaan

wilayah secara maksimal dengan situasi daerah senantiasa diikuti

perkembangannya dengan baik, dengan demikian keamanan wilayah akan dapat

diwujudkan secara nyata. Selain itu taraf kemajuan akan ketrampilan serta latar

belakang pendidikan para Danramil sebagian besar masih belum memenuhi

persyaratan yang ditentukan, baik dari segi kualitas personel maupun dalam segi

kwantitas hasil didik. Dengan demikian cakrawala pandang serta konsep

pemahamanan yang diharapkan Komando kurang memenuhi kriteria sasaran yang

diharapkan. Adapun pola pembinaan dalam proses peningkatan teknik pembinaan

teritorial yang diharapkan dalam bentuk penataran, belum sepenuhnya mencapai

target dari sasaran yang diharapkan. Oleh karenanya secara tidak langsung dapat

berpengaruh pada proses pencapaian sasaran pokok yang diharapkan Komando.

Dengan demikian sistem penataran dalam pola pembinaan teritorial yang diinginkan

benar-benar senantiasa dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan.

Serta jika dilihat dari konsep peningkatan dalam pola pembinaan teritorial melalui

teknik penyuluhan dari unsur pimpinan dipandang kurang dapat dijabarkan oleh para

Danramil secara maksimal, hal ini adanya faktor yang senantiasa mempengaruhi

pada pola pembinaan yang diharapkan, sehingga pelaksanaan dilapangan kurang

mengenai pada sasaran yang diharapkan.

5

Dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mendukung dan

meningkatkan peran dan mutu Danramil, perlu upaya dan langkah yang terencana.

Hal ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang dirasakan langsung para

pejabat Danramil di daerah dalam upaya merubah teknik dan metoda Binter di

daerah agar lebih baik di masa mendatang dihadapkan pada perkembangan situasi

dan kondisi yang dihadapi. Dalam proses Binter perlu kreatifitas dan inisiatif seluruh

personel Koramil mulai dari tingkat Babinsa sampai dengan Danramil di daerah.

Karena kepribadian dihadapkan dengan cara pandang para personel dalam

pelaksanaan tugas perlu bimbingan dari Dan Sat melalui contoh ketauladanan dan

perlakukan adil serta penerapan hukum dan fraksi hukum melalui penyuluhan dan

bimbingan hukum yang berkesinambungan. Menimbang kepribadian seseorang

merupakan kodrat yang merupakan sifat bawaan sejak lahir, karenanya pola

pembinaan kepada para prajurit khususnya para Danramil diperlukan alternatif serta

teknik yang tepat dan mendasar melalui upaya penerapan peraturan tatib yang baik

dan adil yang berlaku dalam satuan serta pola pendekatan persuasif. Selanjutnya

selain faktor bawaan lahir dan lingkungan tugas, faktor ekonomi dan kondisi

kesejahteraan keluarga berperan penting dalam mendorong etos kerja para

Danramil dan para anggotanya. Dengan demikian sifat ketauladanan unsur pimpinan

atas dalam melihat secara objektif kondisi yang dihadapi para anggota bawahan

dapat memacu para anggota lain untuk lebih giat dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan peran dan fungsi serta tanggung jawabnya. Faktor-faktor dominan yang

dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang adalah pembawaan lahir, kaitan

dengan hal tersebut watak secara tidak langsung menjadi salah satu faktor penentu

seseorang dalam mendukung etos kerja. Akan tetapi dampak itu secara bertahap

dapat berkurang melalui teknik dan metode pembinaan satuan yang dilaksanakan

secara kontinue dan berkesinambungan. Dengan demikian kiat dari Komandan

satuan untuk memperbesar daya guna dengan hasil guna dari kinerja Danramil di

jajaran sangat ditentukan/dipengaruhi oleh bagaimana sistem dan teknik pembinaan

yang dilaksanakan di satuan. Pola pembinaan satuan yang dilaksanakan secara

tidak tepat berdampak langsung pada penemuan tingkat disiplin, loyalitas dan

dedikasi tugas secara dratis. Hal ini akan sangat dimungkinkan akan terjadi

dilingkungan PA (Danramil), menimbang sumber pemirsa yang dihasilkan,

khususnya alokasi tempat tugas di jajaran Koter berasal dari PA Reguler yang

ditinjau dari segi kualitas sangat sedikit yang masih memiliki dedikasi tugas. Oleh

6

karenanya hal ini merupakan tantangan yang cukup berat dalam pembinaan internal

bagi setiap unsur Komandan teritorial. Disamping melalui teknik dan sistem

pembinaan yang terarah, perilaku adil memberikan sanksi hukum bagi pelanggar

disiplin berpengaruh langsung pada terjadinya kemerosotan mental prajurit yang

secara langsung berdampak negatif pada upaya Dandim mengajak para Danramil

untuk melakukan tugas pembinaan teritorial dilapangan. Mengapa demikian? Pada

masa lalu terjadi langkah/konsep yang membuat opini terkotak isi kaitan dengan

upaya-upaya yang mengarah pada persaingan tidak sehat dengan selalu

membenarkan tradisi yang kurang mendidik/ABS melalui bentuk pelanggaran atas

kebijakan yang terlalu keluar dari ketentuan yang berlaku. Sehingga mau tidak mau

terjadi dedegrasi moral yang berdampak menurunnya moril dan mental serta

dedikasi dalam pelaksanaan tugas. Akan tetapi apabila sistem pembinaan benar-

benar dilakukan secara baik dan benar dengan diimbangi perlakukan tindakan adil

maka hal ini dapat menjadi kekuatan yang dapat mendukung pada upaya

pencapaian sasaran akan etos kerja para prajurit yang diharapkan Komandan Kodim

sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab selaku pembina wilayah di

lingkungan tugas. Pembinaan teritorial yang diharapkan mampu meningkatkan

segenap potensi wilayah menjadi kekuatan kewilayahan untuk mendukung

terselenggaranya Sishankamneg yang tangguh, perlu tindakan arif dan bijaksana

dari unsur pimpinan Danramil melalui perbuatan dan perilaku yang mencerminkan

sosok TNI yang dibanggakan serta dapat dijadikan contoh bagi masyarakat

sekitarnya, sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk mau mengikuti setiap

arahan dan saran yang diberikan Danramil dilingkungannya. Peran dan sosok

Danramil dalam mendukung tugas tidak dapat dipisahkan dengan faktor keluarga di

lihat dari plita bibit (latar belakang) keluarga. Dengan demikian faktor tersebut dapat

berpengaruh dalam cara memimpin para anggota di dalam lingkungan tugas.

Namun demikian faktor tersebut tidak mutlak bahwasannya mutu kepemimpinan

dominan negatif, tetapi melalui pembinaan yang terarah, terencana secara

berkesinambungan dapat menghasilkan mutu pimpinan yang handal. Pola

pembinaan yang baik akan mempengaruhi bebet (bobot) hasil yang dihasilkan. Hal

ini sangat penting berkaitan dengan menciptakan etos kerja para anggota dalam

mewujudkan sistem pembinaan teritorial yang baik melalui upaya tindakan deteksi

dini dan cegah dini disetiap waktu pada lingkup tugas yang dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya kaitan faktor keluarga latar belakang kultural keluarga juga berpengaruh

7

bobot (mutu) person pada sifat kepemimpinan yang dimiliki serta cara

mengekspresikan kepemimpinan dilingkup tugas. Karenanya baik latar belakang

keluarga akan semakin tampak kedewasaan, kewibawaan dan kematangan dalam

mengaktualisasikan seluruh kemampuan untuk mendukung pelaksanaan tugas

pokok. Namun demikian semua akan terwujud secara optimal apabila pola

pembinaan dalam rangka meningkatkan etos kerja melalui tindakan deteksi dini dan

cegah dini dapat dilakukan secara maksimal oleh Komandan Kodim. Dalam

pembinaan teritorial perlu seni dan teknik serta strategi yang dapat mempengaruhi

kelompok mayoritas dalam lingkungan masyarakat untuk memenangkan pengaruh

agar dapat diterima secara utur oleh masyarakat terhadap keberadaan kita. Oleh

karenanya sebagai pejabat Danramil sebaiknya ditunjuk personel yang kuat dalam

ibadah serta penempatan tour of the duty maupun tour of the area harus selain

memiliki nilai religius, tidak ketinggalan, seyogyanya penempatan pejabat di suatu

tempat harus se iman dengan masyarakat yang mayoritas memiliki kepercayaan

yang dominan, sehingga pelaksanaan tugas tidak mendapatkan hambatan yang

berarti termasuk bagaimana memaksimalkan tindakan deteksi dini dan cegah dini di

wilayahnya. Dalam mendukung peran Binter perlu pembekalan dari para Dan Sat

melalui jam Komandan yang dilakukan setiap waktu sesuai jadwal. Hal ini penting

guna menghindari pengaruh negatif dan dapat meringankan beban akan tanggung

jawab para unsur pelaksana tugas dilapangan, mengingat permasalahan yang

dihadapi di daerah sangat komplek, dengan demikian jalan keluar dalam

menghadapi persoalan sosial di masyarakat dapat dicari jalan keluar yang terbaik.

Unsur dinamis yang berpengaruh pada baik dan tidaknya dedikasi tugas dapat

disebabkan karena faktor lingkungan sehingga mental dan disiplin para Danramil

pada menciptakan kinerja yang baik senantiasa dapat dipelihara dengan baik

Dandim melalui teknik pemantauan yang dilakukan setiap saat sehingga efek negatif

dominan yang menghambat proses pencapaian tugas pokok melalui tindakan

deteksi dini dan cegah dini yang senantiasa dilakukan tidak menjadi semboyan

semata sehingga makin dapat memperburuk situasi lingkungan tugas. Latar

belakang adat istiadat daerah merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam

upaya aparat teritorial untuk mampu berbuat maksimal dalam etos kerja yang

dipertanggung jawabkan oleh karenanya selalu perangkat pembina teritorial harus

memiliki mental yang baik agar dapat mengimbangi dan menyesuaikan dini terhadap

adat istiadat dan etika yang berlaku. Dengan demikian aparat teritorial khususnya

8

pejabat Danramil mampu menempatkan pada situasi dan kondisi yang berlaku di

daerahnya. Faktor budaya setempat juga sangat penting dan mempengaruhi

pencapaian sasaran pembinaan teritorial yang diharapkan. Karenanya guna

memaksimalkan upaya pembinaan teritorial melalui kegiatan deteksi dini dan cegah

dini di wilayah budaya setempat harus benar-benar dipelajari dan dipahami oleh

pejabat Koramil, agar tidak terjadi salah penafsiran dengan program yang dibuat

satuan. Pembinaan teritorial di tingkat Koramil mengalami banyak kendala

dihadapkan dengan luas dan tugas yang dilaksanakan. Berkaitan dengan hal

tersebut peningkatan sarana dan prasarana di Koramil perlu diperhatikan agar tugas

Binter melalui langkah deteksi dini dan cegah dini dapat tercapai secara optimal

dengan tidak mengganggu sasaran pokok yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan

pembinaan wilayah memerlukan pondasi yang kuat bagi pejabat Danramil agar

tugas tidak terbias karena faktor kesejahteraan yang terbatas, oleh karenanya

kreatifitas satuan dan improvisasi perlu senantiasa dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan personel. Sehingga para prajurit dalam melaksanakan tingkat

pembinaan secara baik. Faktor ekonomi keluarga dan lingkungan sekitar karena

terbatasnya Komando memberikan fasilitas dan kesejahteraan sangat berpengaruh

prajurit dalam pelaksanaan tugas. Akibat dampak tersebut merupakan suatu kendala

yang harus segera diambil jalan pemacahannya, sehingga para prajurit dan pejabat

Koramil tidak tergoda untuk melakukan tindakan diluar ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian upaya peningkatan pembinaan teritorial dalam membantu

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional melalui upaya antisipasi deteksi

dini dan cegah dini tidak mengalami hambatan yang berarti.

Pembinaan teritorial yang diharapkan dapat membantu mewujudkan upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui langkah-langkah tindakan deteksi

dini dan cegah dini harus dapat dilakukan oleh setiap pejabat Danramil beserta

perangkatnya. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan citra TNI-AD

dihadapkan dengan fungsi tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat pembina

wilayah. Dengan bergulirnya sistem otonomi daerah sebagai pejabat Danramil harus

mampu berbuat, bersikap dan bertindak sebagai dinamisator dan stabilisator

pembangunan daerah sesuai kebijakan Komando. Hal ini penting untuk memberikan

pandangan kepada masyarakat bahwa TNI telah berbuat yang terbaik, melalui

langkah redifinisi, resposisi dan reaktualisasi sesuai dengan peran dan tuntutan

9

reformasi menuju sosok prajurit yang profesional, efektif, efisien dan modern dan

menjadi kebanggaan nasional dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) dari setiap ancaman dan rongrongan yang datang dari

luar negeri dan dalam negeri. Kondisi Koramil ditinjau dari segi kualitas dan

kuantitas harus lebih baik agar pelaksanaan tugas pembinaan teritorial dapat

berjalan sesuai rencana. Untuk mendukung pencapaian sasaran, kreatifitas, inisiatif

dan improvisasi perlu dilakukan agar target sasaran dapat tercapai secara optimal.

Sebagai mitra kerja Koramil, pejabat Danramil harus dapat dan mampu menjadi

pelopor dalam setiap kegiatan di wilayahnya. Hal ini penting dan diperlukan agar

kekompakan antar lintas sektoral dapat terwujud secara baik. Dengan demikian

selaku pejabat Danramil memiliki nilai tambah yang positif sesuai dengan arah

perjuangan TNI. Sebagai Danramil harus dapat berlaku sebagai

pemersatu/dinamisator antar lintas sektoral diwilayahnya dalam rangka mewujudkan

kinerja yang kompak, terpadu dan terintegrasi secara baik, sehingga kebersamaan

dalam mengantisipasi permasalahan yang terjadi di daerah dapat dilaksanakan

secara maksimal. Selaku pejabat Danramil harus dapat berbuat dan berinisiatif

bagaimana agar potensi alam dan sumber daya Binter mampu mendukung

terselenggara sishankamrata serta menjadikan potensi alam sebagai pendukung

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini hanya dapat dilakukan

apabila Danramil aktif melakukan koordinasi melalui penganalisaan yang tepat atas

pelaksanaan upaya deteksi dini dan cegah dini diwilayahnya. Danramil harus

mampu melakukan pembinaan penggalangan kepada masyarakat secara maksimal

untuk dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kearah tercapainya

tujuan dan cita-cita bersama dalam rangka membangun wilayah. Danramil harus

mampu mengantisipasi setiap perkembangan dinamika sosial yang terjadi ditengah

kehidupan masyarakat agar gejolak sosial yang timbul dalam lingkungan tanggung

jawabnya dapat diatasi dan diambil langkah alternatif pemecahan yang terbaik.

Sistem kerja aparat terkait di wilayah tanggung jawab binaan Koramil harus dapat di

padukan dalam mendukung sasaran pembinaan yang diharapkan bersama dengan

tehnik kreatifitas, inovasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling

menghargai sistem metoda kinerja aparat pemerintah daerah agar semaksimal

mungkin dapat terwujud guna tercapai Koordinasi, Integrasi, Sosialisasi dan

Sinkronisasi (KISS) yang diharapkan. Kepemimpinan larangan Danramil harus

meningkat agar memungkinkan pejabat Danramil aktif dan mampu berbuat serta

10

dapat mengambil keputusan yang tepat dari hasil deteksi dini dan cegat dini yang

dilaksanakan sebagai langkah awal tindakan antisipasi guna menciptakan kondisi

yang kondusif diwilayahnya. Pejabat Danramil harus bersikap kritis dalam

menghadapi dinamika perkembangan situasi yang terjadi dalam masyarakat dengan

senantiasa memantau dan melaksanakan pembinaan kewilayahan agar sasaran

pembinaan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang

diharuskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman wilayah. Pejabat Danramil

minimal harus memiliki jenjang pendidikan spesialisasi jabatan (Suspater) agar

didapat kesesuaiannya dalam langkah dan gerak penugasan selaku aparat pembina

teritorial yang tangguh dengan senantiasa berpedoman pada etika dan disiplin ilmu

yang berlaku. Seorang Danramil harus dapat menyesuaikan diri untuk

mengaplikasikan dengan benar ilmu yang dalam penataran perintah tugas ataupun

kegiatan lain yang bertujuan memperbaiki dan melancarkan seluruh sistem dan

teknik yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan teritorial melalui langkah

dan tindakan deteksi dini dan cegah dini. Guna memaksimalkan pelancaran

pelaksanaan tugas Binter dilapangan, Danramil wajib mengikuti penyuluhan sebagai

evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan diwilayahnya, sehingga kekurangan yang

terjadi dilingkungan tugas dapat seoptimal mungkin dicegah dan dicari jalan

pemecahan terbaik.

Dalam mendukung pencapaian sasaran antara, khusus dan pokok dalam

proses Binter perlu dilakukan upaya Prakondisi melalui guna koordinasi lintas

sektoral antar jawatan/instansi terkait dearah guna mewujudkan instansi setingkat

untuk mendukung program pembinaan masyarakat dilingkungan yang telah

dikukuhkan dalam tatanan dan peraturan daerah yang berlaku. Titik berat dalam

rangka mewujudkan sasaran Binter adalah KISS dan kerja sama melalui sistem

pembinaan terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembuatan Protap

Binkamwil dalam rangka validasi Protap Binkamwil yang meliputi Protap tentang

banjir, Protap bahaya tanah longsor, Protap pendataan terhadap mantan G 30S.

PKI, Ekstrim kanan dan Ekstrim lainnya, Protap pengendalian bahaya kebakaran,

Protap pengamanan unjuk rasa, Protap pengamanan Bakorinda yang merupakan

kegiatan secara langsung. Secara tidak langsung kita dapat menyarankan Pemda

pada rapat Muspida/ Muspika yang melibatkan kerja sama lintas sektoral yang

mengarah pada pencapaian sasaran pokok meliputi pembentukan team terpadu

11

tentang protap daerah, pelatihan dan penataran Suskalak/Calon Hansip yang

diselenggarakan Pemda bekerja sama dengan TNI, serta memberikan saran Pemda

tentang tindak lanjut protap terpadu khususnya bagi Apter dalam masalah Binkawil

dan kegiatan bhakti TNI. Pelaksanaan Binter daerah ditujukan kepada setiap aspek

bidang geografi, demografi dan kondisi sosial dapat mempengaruhi semua aspek

kehidupan masyarakat. Usaha mendapatkan keterangan tentang gejala yang secara

potensial dapat menimbulkan kegiatan pihak sendiri (masyarakat luas) dilaksanakan

sebagai tugas rutin maupun sebagai tugas khusus berdasarkan arahan dan petunjuk

Dan Dim. Dalam bidang geografi sasaran deteksi dini ditujukan terhadap setiap

gejala kerawanan yang berkaitan dengan letak dan bentuk medan, tingkat

kesuburan tanah, kelestarian dan kekayaan alam, lingkungan hidup dan bencana

alam yang dapat menimbulkan kerugian secara luas. Sebagai sasaran nyata antara

lain adanya gejala-gejala tanah longsor disuatu daerah tertentu, adanya gejala-

gejala gelombang pasang didaerah aliran sungai, adanya gejala-gejala pengrusakan

daerah aliran sungai, adanya gejala-gejala pengrusakan hutan, penebangan liar

serta perambahan hutan, adanya gejala-gejala penggalian batu, pasir, tanah dan

penambangan liar, adanya gejala-gejala pencemaran air dan polusi yang dapat

membahayakan lingkungan, adanya gejala-gejala alam yang dapat menimbulkan

banjir, gelombang pasang, angin topan, dan sebagainya. Sasaran kegiatan ditujukan

terhadap setiap gejala kerawanan-kerawanan dibidang geografi yang dapat

menimbulkan permasalahan. Sebagai sasaran nyata antara lain adanya gejala-

gejala dari individu atau golongan yang memanfaatkan tingkat pendidikan

masyarakat yang masih rendah demi kepentingannya, adanya gejala-gejala dari

individu atau golongan yang memanfaatkan pengangguran demi kepentingannya,

adanya gejala-gejala dari individu atau golongan yang memanfaatkan tingkat

kesehatan masyarakat yang masih rendah untuk kepentingannya, adanya gejala-

gejala individu atau golongan yang memanfaatkan ketrampilan/profesi rakyat yang

masih rendah untuk kepentingannya, adanya ekses keberhasilan pembangunan

yang meresahkan masyarakat. Sasaran kegiatan ditujukan terhadap gejala yang

dapat menimbulkan kerawanan dibidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya

maupun Hankam. Sebagai sasaran nyata adalah individu atau golongan yang dapat

menimbulkan aksi dan interaksi yang merugikan pihak sendiri maupun masyarakat

luas. Sasaran deteksi dini antara lain Bidang Idiologi yaitu individu atau golongan

tertentu yang masih menentang Pancasila sebagai satu-satunya azas, individu atau

12

golongan yang ingin merubah Pancasila dan UUD 45, kemudian Bidang Politik yaitu

individu atau golongan yang memutar balikkan fakta untuk mempengaruhi

masyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan, individu atau golongan tertentu

yang secara apreori menentang kebijakan pemerintah, individu atau golongan yang

menjalankan politik secara negative, dalam gerak langkah individu atau golongan

selalu mendiskreditkan pemerintah. Selanjutnya dalam Bidang Ekonomi yaitu

individu atau golongan tertentu yang ingin memanfaatkan kelemahan bidang

ekonomi untuk kepentingan pribadi atau golongan, individu atau golongan yang

menentang kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi. Kemudian di Bidang

Sosial Budaya yaitu individu atau golongan tertentu yang mempengaruhi masyarakat

untuk mencetuskan permasalahan SARA, individu atau golongan tertentu yang

mempengaruhi masyarakat untuk mempertentangkan tradisi, kebudayaan dan moral

peradaban daerah. Serta Bidang Hankam yaitu individu atau golongan tertentu yang

selalu membangun dan mengarah kepada tindakan kekerasan yang dapat

mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, individu atau golongan

tertentu yang dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang terlibat dalam aksi sabotase,

teror atau kegiatan subversi dan kegiatan ekstrim lainnya. Kemudian Sasaran Cegah

Dini antara lain dalam Bidang Idiologi yaitu tercegahnya pengaruh-pengaruh yang

dapat merongrong Pancasila dan UUD 1945, tercegahnya pengaruh-pengaruh yang

merusak kewaspadaan nasional terhadap ancaman golongan ekstrim kiri, ekstrim

kanan dan ekstrim lainnya. Dalam Bidang Politik yaitu tercegahnya opini masyarakat

yang negatif terhadap proses pembangunan daerah dan program-program

pemerintah serta tercegahnya rongrongan terhadap kesadaran politik masyarakat.

Lalu pada Bidang Ekonomi yaitu terkendalinya harga kebutuhan Sembako dalam

perekonomian masyarakat, tercegahnya hambatan arus distribusi barang,

tercegahnya hambatan dibidang koperasi desa. Kemudian di Bidang Sosial Budaya

yaitu tercegahnya aksi sara, tercegahnya pengaruh budaya asing yang dapat

merusak kebudayaan nasional, tercegahnya timbulnya kenakalan remaja akibat

pengaruh Narkoba dan pola hidup santai. Serta pada Bidang Hankam yaitu

tercegahnya keresahan masyarakat, tercegahnya ketegangan sosial masyarakat,

tercegahnya tindakan-tindakan sabotase, teror dan kegiatan subversi. Dalam

melaksanakan pokok-pokok kegiatan Binter hal yang perlu dilaksanakan antara lain

kegiatan secara Langsung dan tidak langsung, secara langsung yang dapat

dilaksanakan adalah menyusun dan menentukan mitra karib dilapangan,

13

melaksanakan pembinaan mitra karib secara berkesinambungan, menentukan

sarana pemberitaan yang diperlukan, melaksanakan kunjungan kerja Babinsa ke

daerah binaan, menyusun dan menentukan kegiatan patrol, melaksanakan

pengendalian dan pengawasan, serta menentukan mengarahkan prosdur laporan

sesuai dengan protap yang berlaku. Secara tidak Langsung yaitu melaksanakan

koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sosialisasi serta kerja sama terpadu antar

instansi/jawatan terkait daerah, melaksanakan pembinaan terhadap tokoh

masyarakat, mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan Binter, penangangan

masalah secara terpadu, melaksanakan dan meningkatkan tehnis penguasaan

wilayah, melaksanakan pengendalian dan pengawasan, serta menentukan

mengarahkan prosedur laporan sesuai dengan protap yang berlaku. Untuk

melaksanakan pokok-pokok kegiatan tersebut diatas maka perlu adanya beberapa

hal yang perlu dilakukan, diantaranya yang dilakukan secara Langsung yaitu

menyusun dan menentukan mitra karib dilapangan, membina mitra karib sebagai

sumber informasi dikalangan masyarakat dan aparat lain berdasarkan penilaian dan

persyaratan antara lain memiliki mental idiologi yang baik, mampu berkomunikasi,

memiliki loyalitas, cukup cerdas/memiliki kemampuan intelijensia, memiliki setia

kawan, dapat dipercaya, sadar bela Negara, dapat menyampaikan laporan yang

jelas dan lengkap (Siabidi dan Abidi). Personel/masyarakat tersebut diatas dipilih

dari beberapa lingkungan yaitu tokoh masyarakat formal maupun non formal, tukang

becak, supir, nelayan, pedagang, buruh, karang Taruna/OKP, aparat keamanan

setempat (Satpam, Polsus, Hansip, Ratih), aparat Desa/Kecamatan, aparat

Dinas/Instansid yang ada diwilayah Kecamatan, Keluarga besar ABRI (KBA).

Berdasarkan hasil penilaian para Babinsa dan Kepala Desa pejabat Danramil

menyeleksi personel/masyarakat tersebut diatas yang dapat dijadikan “Mitra Karib”

dengan mempelajari riwayat hidup yang bersangkutan. Agar “Mitra Karib” mengerti

akan tugas dan tanggung jawabnya, Babinsa memberikan arahan tentang tugas

sesuai petunjuk Danramil meliputi melakukan pencatatan dan segera melaporkan

kepaa Babinsa atau langsung kepada Danramil, hal-hal yang dapat menimbulkan

kerawanan masyarakat. Hal-hal yang harus dicatat dan dilaporkan antara lain adalah

adanya rapat-rapat gelap, dakwah yang mencela pemerintah, perkelahian antara

WNI dengan Pribumi, perkelahian antar anak sekolah, perkelahian antar

suku/kampong, tingkah laku masyarakat, hewan dan alam diluar kebiasaan,

pencemaran limbah ari dan udara, terjadinya pengrusakan hutan/penebangan liar,

/ c) Selalu . . . . . . .

bencana alam dan lain sebagainya. Secara periodik para Babinsa melaksanakan

anjangsana sekaligus mengecek situasi daerah dan memberikan petunjuk sesuai

perintah Danramil, kemudian harus selalu menghargai/diuwongkan apa yang telah

dikerjakan mitra karib. Pembinaan objek lingkungan sebagai objek sangat ditentukan

oleh upaya para unsur pimpinan daerah tingkat kecamatan. Kerja sama yang baik

dan saling pengertian/menghormati di dalam menangani masalah akan mewujudkan

upaya optimalisasi Binter secara optimal seperti yang diharapkan. Jadi keberhasilan

Binter sangat tergantung kepada kerjasama saling pengertian dan keterpaduan

antar unsur pimpinan di daerah.

Pembinaan teritorial memiliki nilai strategis yang tinggi bagi kepentingan

hankamneg oleh karenanya perlu diimbangi dengan tehnik dan methode pembinaan

teritorial yang terarah dan berkesinambungan disesuaikan dengan dinamika

perkembangan zaman. Upaya optimalisasi Binter pada tingkat Kodim dapat dicapai

melalui pola pembinaan yang terencana dan terprogram secara berkesinambungan

dengan senantiasa mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam

masyarakat. Melalui methode dan tehnik pembinaan teritorial yang baik sesuai

prosedur dan aturan yang berlaku akan dicapai sasaran yang diharapkan Komando

atas. Guna mencapai sasaran Binter yang diharapkan mohon dapat kiranya

personel yang akan ditempatkan di jajaran Koter memiliki kemampuan bidang

teritorial melalui perbekalan kursus. Perkembangan situasi dewasa ini dengan luas

daerah dan kerawanan sosial mohon kiranya mendapat prioritas penambahan

personel di tingkat Koramil mengingat jumlah Desa ditiap Kecamatan tidak seimbang

dengan jumlah personel di tiap Koramil.

Demikian penulisan Essay Tentang Upaya meningkatkan kemampuan

Danramil dalam rangka deteksi dini dan cegah dini di Koramil dibuat sebagai

sumbangan pemikiran ke Komando atas, semoga bermanfaat bagi kepentingan dan

kemajuan serta peningkatan citra TNI-AD dimasa mendatang.