sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari_lei

Upload: adenz-cobra

Post on 06-Jul-2015

124 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Lembaga Ekolabel Indonesia

Kerjasama dng skema Sertif. Lain (FSC,PEFC) Revisi Sertif PHBMLKongres LEI menjadi Organisasi berbasis Konstituen

2009Kongres II LEI Pengemb Sertif Karbon

2007 Sistem sertif PHAPL ditetapkan MoU LEI FSC (awal JCP)Desember

2006 2005

2008

Akreditasi penuh LS LEI

Yayasan LEI

2002

Pokja Ekolabel

1999 1998

Oktober 2004 JCP LEI FSC Concluded Sistem sertifikasi PHTL, PHBML,dan CoC ditetapkan

Pengem. Sertif HHBK Penetapan Sertif Bertahap Revisi Sistem CoC Revisi sistem PHAPL & PHBML

1993/94Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

Instrumen yang ditujukan untuk mendorong terjadinya praktek pengelolaan hutan lestari Mengkaitkannya pada perdagangan hasil hutan Menciptakan insentif bagi pengelola hutan lestari Sertifikatekolabeladalahsuratpengakuan yang diberikankepada unit manajemenhutandanatauindustrikehutanan yang melakukanpengelolaannyasecarabaikdanlest ari Penilaiandilakukanterhadapkinerja unit manajemenpadaaspekproduksi, ekologi, dansosial

Sertifikasi Pihak I: Self Declaration pernyataan diri dari sebuah perusahaan yang menginginkan kinerjanya diakui berdasarkan standar tertentu Voluntary Sertifikasi Pihak II: Penilaian dilakukan oleh pemerintah, berdasarkan standar pemerintah Mandatory Sertifikasi Pihak III: Penilaian oleh Pihak ketiga independen dan telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Voluntary

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

1) Menyediakan insentif pasar & non pasar 2) Meningkatkan akses pasar 3) Mendorong pengakuan para pihak terhadap hasil pengelolaan hutan yang lestari

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

KELEMBAGAAN SERTIFIKASI EKOLABELForum Komunikasi Daerah (FKD) Lembaga Akreditasi (LEI) Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS)

Lembaga Sertifikasi (LS)

Lembaga Sertifikasi Personel (LSP)

Lembaga Pelatihan Independen

LS Hutan alam produksi

Penilai lapangan

LS Hutan Tanaman Panel Pakar LS Hutan Berbasis Masyarakat

LS Lacak Balak

Note:

: Akreditasi/Sertifikasi : Komunikasi/Koordinasi

Sertifikasiuntukkeadilandankelestarian

INDONESIASistemSertifikasi HHBKL; JasaLingkungan,d ll Sistem Sertifikasi CoC/Lacak Balak

LEISistem Sertifikasi PHPL

PHAPL

PHBML

PHTLSertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

STANDAR

Sistem Sertifikasi PHPL

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

SistemSertifikasiPengelolaanHutanAlamProduksi Lestari (PHAPL) SistemSertifikasiPengelolaanHutanTanaman Lestari (PHTL) SistemSertifikasiPengelolaanHutanBerbasisMasya rakat Lestari (PHBML) SistemSertifikasiLacakBalak (Chain of Custady) SistemSertifikasiBertahap SistemSertifikasiHasilHutanBukanKayu Lestari

Hubungan antara, Tujuan (PHBML), Prinsip, Kriteria dan Indikator serta panduan dan aksi bagi unit manajemen

TUJUAN

PRINSIP

KRITERIAPanduan Aksi

INDIKATORVerifier

NORMA

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) : sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok komunitas pada lahan negara,lahan komunal, lahan adat dan atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun untuk subsistensi. Prinsip pokok PHBM : 1. Pengelola hutan adalah masyarakat setempat, 2. Satuan analisa adalah komunitas, 3. Terjadi pengembangan institusi budaya, khususnya institusi ekonomi & produksi loka 4.Tiap komunitas secara ideal dapat mengembangkan pengetahuan bersama yang khas dan konstekstual. Keragaman PHBM : berdasar asal-usul prakarsa pengelolaannya, status lahan, fungsi kawasan, jenis produk utama yg diusahakan, dan kelembagaan

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

RELEVANSI PHBM SEBAGAI DOMAIN SERTIFIKASI Praktek PHBM bersifat padat karya, melibatkan jutaan rumahtangga petani dengan skala usaha kecil; dan pelaku-pelaku lainnya (pengumpul, tengkulak); Praktek-praktek PHBM pada lahan non-hutan perlu memperoleh penghargaan karena kontribusinya terhadap lingkungan; Kawasan-kawasan yang seharusnya berupa hutan tetapi saat ini tidak berupa hutan perlu didorong untuk diwujudkan menjadi hutan; Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan PHBM belum memadai, antara lain pengakuan hak, pengakuan pengetahuan masyarakat, dukungan finansial, peraturan tata niaga yang menguntungkan petani/pengelola PHBM.Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

PRINSIP KRITERIA INDIKATOR SERTIFIKASI PHBMLPRINSIP : Kelestarian Fungsi ProduksiK1. Kelestarian Sumberdaya (4 indikator) K2. Kelestarian Hasil (7 indikator) K3. Kelestarian Usaha (6 indikator)

PRINSIP : Kelestarian Fungsi EkologiK1. Stabilitas Ekosistem (4 indikator) K2. Sintasan Spesies Langka/Endemik/Dilindungi (2 indikator)

PRINSIP : Kelestarian Fungsi SosialK1. Kejelasan tentang Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau areal Hutan yang Dipergunakan(5 indikator) K2. Terjaminnya pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas(3 indikator) K3. Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi(2 indikator) K4. Keadilan Manfaat menurut kepentingan komunitas(3 indikator)Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

Tipologi PHBM dengan Produk Utama KayuStatus Penguasaan Tanah/Lahan Orientasi Pengelolaan Lahan/Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan/Tanah Publik/Negara Tanah Adat Komunal Individual Tanah Hak Milik Formal

Kawasan Dilindungi

Komersial Subsisten Komersial Subsisten Komersial Subsisten

01 05 09 13 17 21

02 06 10 14 18 22

03 07 11 15 19 23

04 08 12 16 20 24

Kawasan Budidaya Kehutanan Kawasan Budidaya NonKehutanan

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

KATEGORISASI PHBMPENGAJUAN Penentuan Tipologi PHBM Penentuan Kategori PHBM

Kategori K-I (01-08)Dikeluarkan dari sistem sertifikasi PHBML (tidak dapat atau tidak layak [di]sertifikasi dengan sistem sertifikasi PHBML

Kategori K-II (09-10)

Kategori K-III (11-12)

Kategori K-IV (17-20)

Kategori K-V (13-16, 21-24)

Sertifikasi JalurA (Skema I-A)

Sertifikasi Jalur B (Skema I-B)

Sertifikasi Jalur C (Skema I-C)

Sertifikasi Jalur D(Skema I A/B)

Sertifikasi dengan pengakuan atas klaim (Certfication under recognition over claim) [Skema II]Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

PROSEDUR PENGAJUAN SERTIFIKASISkema 1

Persetuju an dari Masyarak at Pengelol a Hutan

Tidak

S k e m a 2

Pengajuan Permohon an Sertifikasi PHBML

Dokum en

Penapis an

Keputusan untuk Penilaian Lapangan

Ya

Penilaian Lapangan

Laporan/Dokum en Pernyataan

Masukan dari MasyarakatSertifikat diterusk an sampai penilika n selanjut nya

Penilik an

Lulus

Penapisan

Pengambil an Keputusan

Pengambila n Keputusan

Data tidak cukup

Data cukup

Sertifik at dicabu t

Tida k Lulu s

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian

Skema I-A, I-B, dan Skema II yang Sesuai Gunakan AHP, analisis berhirarki Skema I-C dan Skema II yang Sesuai Skoring terbobot, dengan menghitung komposisi dan perbandingan jumlah nilai Baik , Cukup , Jelek Skema I-D dan Skema II yang sesuai bisa menggunakan AHP atau Skoring

Masa sertifikat: 10 th (Skema I-A, I-B) Masa sertifikat: 15 th (Skema II, I-C) Intensitas PenilikanPeringkat Kelulusan Skema sertifikasi Frekwensi

Emas Perak Perunggu

I-A/B I-C I-A/B I-C I-A/B I-C

2 2 3 3 4 4

Sertifikasi PHPL : 1,543,319 ha - Hutan Alam : 6 UM di Sumatera & Grafik Peningkatan Luasan Areal Bersertifikat LEI Kalimantan ; total luas 1,102,053 1.800.000 ha 1.600.000 1.400.000 - Hutan Tanaman : 2 UM di Luas Areal Sertifikasi 1.200.000 LEI 1.000.000 Sumatera; total luas 420,329 Ha 800.000 Tahun 600.000 - Hutan berbasis masyarakat : 6 UM 400.000 200.000 di Jawa & Kalimantan ; total luas 0 20, 936.95Ha Sertifikasi Lacak Balak : Tahun - Lulus : 2 UM di Riau & Yogyakarta - 4 UM industri pulp&paper di Jambi dan Jawa Barat (Tangerang) Lembaga Sertifikasi : 4 LS ( PT MAL, PT TuV,PT Sucofindo, dan PT SGS Indonesia) Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarianHektar

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08

Daftar Unit ManajemenPengelolaanHutanBerbasisMasyarakat yang telahMendapatSertifikat EkolabelN0 1 2 3 4 5 6 7 Unit Manajemen KPS DesaSelopuro KPS DesaSumberejo KoperasiWanaManunggal Lestari GOPHR Wono Lestari Makmur PPHRCatur Giri Manunggal UM Rumah Panjae MenuaSungai Utik UM Argo Bancak Kabupaten Wonogiri, Jateng Wonogiri, Jateng GunungKidul Wonogiri, Jateng Wonogiri, Jateng Kapuas Hulu, Kalbar Magetan, Timur 8 9 10. UM WARAS UMHR Rimba Sari UMHR Wana Lestari Sragen, Jawa Tengah Pacitan, Jawa Timur Lumajang, Timur Total PHBML 20.936,95 Jawa 1.404 1.073 3.077 PT MAL ; PERSEPSI PT MAL ; PERSEPSI PT MAL ; PERSEPSI Jawa Luas Areal (Ha) 262,77 547,18 815,00 1.179,00 2.434,00 9.545,00 600 Lembaga Sertifikasi & Pendamping PT. MAL ; PERSEPSI PT. MAL; PERSEPSI PT TUV ; PKHR, Shorea, Arupa PT. MAL ; PERSEPSI PT. MAL ; PERSEPSI PT. MAL ; AMAN PT MAL ; PERSEPSI

Sertifikasi untuk keadilan dan kelestarian