konsep dan kebijakan pengelolaan hutan gambar gambar 1 ilustrasi pengelolaan hutan produksi lestari...

MODUL:

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN IMPLEMENTASINYA(SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT/SFM)

Disusun Oleh :

Natural Resources Development Center

Tim Penyusun:

NurtjahjawilasaKusdamayanti DuryatIrsyal YasmanYani SeptianiLasmini

Program Terestrial The Nature Conservancy Indonesia

Jakarta, November 2013.

Tim Editor:

Ade SoekadisDelon MarthinusWahjudi Wardojo

Rizal Bukhari

MODUL KOMSEP KEBIJAKAN_R.indd 1 1/24/2014 5:41:30 AM

KATA PENGANTAR

Untuk memberikan arahan dalam kegiatan pembelajaran perlu disusun suatu modul yang dapat

digunakan sebagai pedoman dan kumpulan informasi selama proses pembelajaran. Penyusunan

modul ini dimaksudkan untuk membantu peserta workshop/seminar/sosialisasi/pendidikan dan

pelatihan di dalam memahami kebijakan-kebijakan nasional khususnya dari sektor kehutanan yang

terkait dengan perubahan iklim. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat lebih

memahami dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan hutan.

Materi yang disampaikan dalam modul “Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Implementasinya” ini baru merupakan pengetahuan dasar yang terkait dengan

kesepakatan internasional dan kebijakan nasional menyikapi isu perubahan iklim dan pemanfaatan

karbon hutan. Masih diperlukan referensi yang lebih banyak untuk memahami lebih lengkap dan

lebih mendalam karena perkembangan isu ini sangat cepat. Konsep-konsep yang bisa diterima dan

diterapkan oleh semua negara juga masih disusun. Khusus untuk Indonesia proses ini juga masih

terus berjalan, sehingga informasi harus terus diperbaharui.

Semoga modul ini dapat berkontribusi didalam upaya membangun kesamaan pemahaman para

pemangku kewenangan kehutanan khususnya dalam pengelolaan hutan produksi terhadap isu

perubahan iklim dan peluang memainkan peran dalam pengurangan target emisi Gas Rumah Kaca

di Indonesia.

Jakarta, November 2013

Herlina Hartanto, PhD.

Direktur Program Terestrial

DAFTAR ISI

Kata Pengantar __________________________________________________________ iiiDaftar Isi _________________________________________________________________ vDaftar Tabel ______________________________________________________________viDaftar Gambar ___________________________________________________________ vii

I. PENDAHULUAN ______________________________________________________ 1- Ruang Lingkup Mata Diklat 1

- Tujuan Pembelajaran 1

- Manfaat Pembelajaran 2

- Latar Belakang 2

II. KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) __________ 7- Konsepsi PHPL dari Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Sosial 7

- Lima Aspek Pokok dalam PHPL 10

- Komponen PHPL dan Keterkaitannya Satu Sama Lain dalam PHPL 11

III. KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) _____________________________________________________ 17

IV. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) _____________________________________________________23

- Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 23

- Tahapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 24

V. PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM _________________________________________35

- Mengapa Hutan Begitu Penting dalam Perubahan Iklim 35

- PHPL dan Perubahan Iklim 37

Daftar Pustaka _________________________________________________________________41


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan tingkat perolehan kayu bulat dan limbah tebang antar

metode pembalakan ______________________________________________ 3Tabel 2 Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ________________20


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) _____________________ 9

Gambar 2 Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari ______15

Gambar 3 Beberapa contoh penilaian pengelolaan hutan produksi lestari dan

verifikasilegalitaskayuyangbersifatwajib(mandatory) dan bersifat

sukarela (voluntary) _____________________________________________ 19

Gambar 4 Bagan Alir Kerangka Kerja PHPL ___________________________________24

Gambar 5 Tahapan penyusunan zonasi hutan dan penataan blok RKT _______________29

Gambar 6 Pentingnya Hutan bagi Perubahan Iklim ______________________________35

Gambar 7 Perbandingan emisi karbon pada hutan dalam kondisi undisturbed

tropical forest dan 10 years after deforestation.

(Sumber : Pinrad and Croper, 2000) _________________________________ 37

Gambar 8 Siklus Karbon dari hutan _________________________________________ 37

Gambar 9 Keterkaitan SFM dan REDD+ ________________________________________39


PENDAHULUAN

Ruang Lingkup Mata Diklat

Mata diklat Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) menjelaskan 4 sub-materi

pokok yaitu :

1. Konsepsi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia

3. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

4. Peranan Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perubahan Iklim

Tujuan Pembelajaran

Penyampaian materi mata diklat Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat mengenai konsepsi pengelolaan hutan

produksi lestari dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial, kriteria dan indikator serta kerangka

kerja pelaksanaan PHPL, kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman

pelaksanaan PHPL.

2. Membuka wawasan peserta diklat mengenai peranan PHPL dalam perubahan iklim.

3. Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta diklat untuk dapat menerapkan konsep

PHPL dalam pelaksanaan tugas

I


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PENDAHULUAN2

Manfaat Pembelajaran

Manfaat setelah mengikuti pembelajaran materi ini adalah bahwa peserta dapat memahami

dengan jelas tentang :

1. Konsepsi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia

3. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

4. Peranan Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perubahan Iklim sehingga dapat menerapkan

konsep tersebut dalam tugas pokok sehari-hari.

Latar Belakang

Ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, pengelolaan hutan memberikan dua dimensi yang

berbeda. Dimensi pertama memposisikan peran dunia usaha kehutanan melalui pengusahaan

hutan dan industrialisasi kehutanan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi

nasional selama persoalan besar terkait dengan degradasi kualitas lingkungan. Statistik

beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya krisis ekonomi menunjukkan bahwa tak kurang

dari US$ 7-8 miliar devisa per tahun diperoleh dari sektor kehutanan dengan nilai investasi

mencapai US$ 27,7 miliar dengan menyerap 4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak

langsung.Peransosialekonomisektorkehutanansemakinsignifikankarenakemampuannya

dalam mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman. Ia

bahkan menjelma menjadi salah satu sektor yang mampu mendukung terwujudnya integrasi

sosial kultural masyarakat. Namun pada sisi lainnya ternyata pengelolaan hutan utamanya

hutan tropis juga menyisakan suatu persoalan besar, yaitu semakin menurunnya kuantitas dan

kualitas hutan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia

sebagaimana dimaksud di atas adalah :


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PENDAHULUAN 3

1. Tingkat pembalakan melampaui tingkat pembalakan yang lestari

Untuk memastikan agar hutan alam mampu memproduksi kayu dalam jumlah memadai

dan secara lestari, tingkat pemanenan tidak boleh melampaui kemampuan hutan untuk

melakukan regenerasi. Kajian terhadap kegiatan pembalakan yang berlangsung di Indonesia

menunjukkan bahwa produksi kayu bulat selama ini telah melebihi tingkat pembalakan yang

lestari. Walaupun data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa produksi kayu bulat

tahunan baru melebihi tingkat pembalakan lestari pada tahun 1994, namun perkiraan dari

FAO mengindikasikan bahwa produksi kayu bulat telah jauh melampaui tingkat pembalakan

lestari sejak tahun 1989 (Resosudarno.I.A.P, 2003)

Menurunnya kemampuan hutan Indonesia untuk memasok kayu merupakan indikasi

bahwa jumlah kayu yang dipanen lebih besar dari pada data resmi. Beberapa faktor yang

mendorong hal tersebut adalah :

a. Maraknya kasus penebangan liar dimana datanya tidak dilaporkan sehingga estimasi

data statistik resmi mengenai jumlah kayu yang ditebang lebih rendah dari jumlah yang

sebenarnya.

b. Permintaan kayu bulat yang lebih besar dibandingkan ambang produksi lestari

c. Ukuran dan jumlah kayu bulat yang ditebang (secara legal) tidak sesuai dengan aturan

yang ditetapkan, sehingga laporan tentang jumlah kayu bulat yang ditebang jauh lebih

rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi.

2. Metode pembalakan yang tidak efisien

Selain melakukan panen yang berlebihan, data juga menunjukkan bahwa para pemegang

HPHtelahmenerapkanpraktikpembalakanyangtidakefisien(Tabel1.)

Tabel 1. Perbandingan tingkat perolehan kayu bulat dan limbah tebang antar metode

pembalakan.

Uraian

Praktik pembalakan pada tahun 1990an (m3 kayu komersial/

ha)

Praktik pembalakan lestari (m3 kayu bulat

komersial/ha)

Stok kayu bulat komersial/

ha85 85

Tingkat perolehan

(recovered)55 72



Limbah tebang 30 13

Kerusakan 18 14

Sumber : Resosudarno I.A.P, 2003

Pemanfaatansumberdayakayuyangtidakefisientercermindariproporsikayubulatyang

dapat diperoleh (log recovered), jumlah limbah tebangan (wood waste), serta kerusakan

yang ditimbulkan oleh praktik pembalakan yang dilakukan pada tahun 1990-an jika

dibandingkan dengan dengan praktik pembalakan lestari.

3. Metode pembalakan yang menimbulkan kerusakan ekologis berlebihan

Pemanenan yang dilakukan dengan sistem TPTI telah menyebabkan kerusakan antara

28-48% dari tegakan sisa yang tinggal (Resosudarno, 2003). Kondisi tersebut antara

lain tercermin dari banyaknya areal bekas tebangan (logged over area) yang terpencar

di dalam dan disekitar hutan alam. Meskipun beberapa diantara kawasan hutan bekas

tebangantersebutmasihtetapmampumenghasilkankonfigurasihutanproduktif,namun

tidak sedikit bahkan sebagian besar kawasan hutan bekas tebangan tersebut merupakan

kawasan hutan non-produktif, lahan kritis bahkan padang alang-alang. Tidak lain semua

itu disebabkan karena teknik pembalakan konvensional yang mengandalkan tenaga mesin

traktor dan gergaji mesin (chain saw) dilakukan tanpa diawali perencanaan yang matang

dengan mempertimbangkan kondisi riil tegakan hutan.Perbaikan pada metode pembalakan

bisa mengurangi tingkat kerusakan hingga 25-30%.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan angkutan kayu dan jalur-jalur penyaradan kayu

juga menyebabkan penambahan luasan area bukaan kawasan hutan. Hal tersebut telah

mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala masif, khususnya pada area tegakan

yang ditinggalkan. Pemadatan struktur tanah yang terkait dengan kegiatan pembalakan

juga telah menurunkan laju penyerapan air sampai 21 kali lebih rendah sehingga telah

meng akibatkan erosi dan banjir.

4. Metode pembalakan yang menyebabkan konversi hutan tak terencana bagi penggunaan

hutan

Kegiatan pemanenan ulang pada kawasan bekas tebangan sebelum kawasan tersebut siap

untuk dipanen kembali, akan dapat menyebabkan proses deforestasi tak terencana dan

menyebabkan kerusakan stok tegakan dan secara permanen menghambat pertumbuhan.

Praktik melakukan kontrak dari HPH kepada sub-kontraktor yang biasa dilakukan, makin

memperparah masalah di atas, karena para sub-kontraktor tidak bisa dimintai pertanggung

jawaban atas kegiatan yang dilakukannya untuk mencari kayu sebanyak-banyaknya dalam


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PENDAHULUAN 5

waktu segera. Praktik penebangan yang berorientasi jangka pendek tersebut menyebabkan

kerusakan hutan dan deforestasi yang tak direncanakan.

Pembukaan jalan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi yang tidak

direncanakan, karena dengan pembukaan jalan di kawasan hutan dapat memberikan akses

bagi kegiatan-kegiatan lain selain pembalakan, misalnya pembukaan pemukiman baru di

da lam kawasan hutan.

5. Praktik penanaman kembali dan regenerasi hutan yang buruk

Berdasarkan data yang ada, kawasan bekas tebangan hutan yang direboisasi jumlahnya

sangat minim tidak lebih dari 4% dari total kawasan hutan. Laju penanaman kembali saat

ini tidak mampu mengimbangi laju hilangnya kawasan hutan. Jika laju deforestasi sebesar

kurang lebih 1 juta ha/tahun, paling tidak dibutuhkan kegiatan penanaman kembali dengan

laju yang setara, untuk mengkompensasi deforestasi tahunan yang terjadi akibat berbagai

sebab.

6. Berbagai kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang menyebabkan timbulnya praktik-

praktik yang mengabaikan kelestarian.

a. Belum terbentuknya unit pengelolaan di tingkat tapak (KPH), sehingga terhadap kegiatan

pengelolaan hutan di lapangan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab

b. Lemahnya pengawasan yang disebabkan karena jumlah SDM kehutanan terbatas di luar

Jawa. Sebagai perbandingan, area yang harus diawasi oleh setiap ahli kehutanan di luar

Jawa adalah 26.700 ha/orang, sedangkan di Pulau Jawa adalah 6.900 ha/orang.

c. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan

daerah dan nasional

d. Kebijakan masa lalu yang melarang ekspor kayu bulat dan integrasi vertikal dalam industri

kehutanan menyebabkan peningkatan kapasitas industri kehutanan jauh melebihi

kapasitas penyediaan bahan baku.

e. Rendahnya tingkat pungutan dan royalti, perolehan rente pemerintah yang rendah

mendorongpembalakankayuyangtidakefisien(pemegangizinmemberikannilairendah

pada hasil hutan kayu)

f. Masa daur HPH yang 20 tahun yang jauh lebih pendek dibandingkan daur pemanenan

yang 35 tahun menyebabkan pengelolaan tidak memperhatikan aspek kelestarian,

karena pemegang HPH tidak mempunyai jaminan penguasaan kawasan untuk periode

berikutnya.



g. Masalah kepastian pemilikan lahan terutama di era reformasi yang tumpang tindih, tidak

terdapatnyakepastianlahanmenyebabkanterjadinyakonfliktenurialyangmengakibatkan

terganggunya upaya menjaga kelestarian hutan.

h. Program pengembangan masyarakat sekitar hutan (PMDH).

Kebijakan PMDH dinilai mempunyai banyak kelemahan dan kegagalan. Kebutuhan

ma sya rakat tidak benar-benar digali melalui peran serta dalam perencanaan. Hak

masyarakat yang berkaitan dengan akses terhadap lahan tidak diakui. Masyarakat lokal

tidak mempunyai akses untuk memanen kayu secara komersial. Disisi lain HPH merasa

tidak mendapat keuntungan apapun terhadap program tersebut. Kegagalan melibatkan

masyarakat lokal sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dan mengintegrasikan hak serta

kebutuhan mereka bisa mendorong terjadinya penebangan liar yang pada akhirnya akan

menyebabkan pengelolaan hutan tidak lestari.

Karena adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, timbul

kondisi dilematis dalam sistem pengelolaan sektor kehutanan Indonesia. Disatu sisi, sektor

kehutanan secara ekonomi menjelma menjadi salah satu tulang punggung pembangunan

nasional, namun di sisi lainnya, menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan sumber daya

hutan yang akan sulit terpulihkan.

Dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap meningkatnya laju penurunan kualitas hutan

produksi di Indonesia maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk pengelolaan hutan

produksi lestari (PHPL) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan

turunannya.


KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(PHPL)

Konsepsi PHPL dari Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial

Dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dimulai dari terjadinya kerusakan hutan akibat

eksploitasi kayu hutan secara tak terkendali, dan upaya pengelolaan hutan secara lestari oleh

masyarakat dunia, maka pada awal tahun 1980-an, keberadaan hutan tropis mulai diagendakan

dalam dialog global. Suatu proses negosiasi yang panjang telah berlangsung dibawah

naungan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Hasilnya adalah

suatu kesepakatan dalam bentuk “ International Tropical Timber Agreement” (ITTA) atau

Perjanjian Kayu Tropis Internasional yang merupakan perjanjian multilateral tentang peredaran

komoditas kayu tropis. ITTA ditandatangani pada 18 November 1983 di Jenewa dan mulai

diberlakukan pada 1 April 1985. ITTA melandasi berdirinya organisasi internasional kayu tropis

atau lebih dikenal dengan International Tropical Timber Organization/ ITTO pada tahun 1986.

Saat ini ITTO beranggotakan 59 negara, yang terdiri dari 34 negara produsen dan 25 negara

konsumen. Indonesia termasuk tiga negara dengan vote terbesar (146) bersama Brasil (159)

dan Malaysia (103).

Adapun tujuan ITTO sebagaimana tertuang dalam ITTA 1994 antara lain adalah memberikan

kontribusi dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mendukung pembangu nan

berkelanjutan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), ITTO telah mengadakan

sidang di Bali pada tahun 1990, yang menghasilkan kesepakatan menetapkan target

pengelolaan hutan lestari tercapai pada tahun 2000. Keputusan ITTO tersebut merupakan

komitmen seluruh negara anggota terhadap pelaksanaan PHL.

II


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)8

Pada prinsipnya konsepsi Pengelolaan Hutan Lestari memiliki tiga tipe yaitu:

1. Kelestarian hasil hutan

Tipe kelestarian ini hanya menitikberatkan pada hasil kayu tahunan atau periodik yang

sa ma. Untuk mewujudkan tipe kelestarian ini muncul berbagai konsep sistem silvikultur,

penentuan rotasi, teknik penebangan yang tepat dan sebagainya

2. Kelestarian potensi hasil hutan

Kelestarian potensi hasil hutan berorientasi pada hutan sebagai pabrik kayu. Pengelola hutan

memperoleh kesempatan untuk memaksimumkan produktivitas kawasan hutan dengan

cara tidak hanya menghasilkan produk konvensional sehingga diperoleh keuntungan uang

yang sebesar-besarnya.

3. Kelestarian sumber daya hutan

Kelestarian sumber daya hutan menitikberatkan kepada hutan sebagai ekosistem yang

menghasilkan kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan kesuburan tanah, penjaga

kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup berbagai

macamsumbergenetik,baikfloramaupunfauna.

Tipe kelestarian sumber daya hutan, adalah tipe pengelolaan hutan lestari yang menjadi target

pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.

Expert Panel ITTOmenyimpulkan bahwa definisi operasional mengenai Pengelolaan Hutan

Lestari perlu mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hasil yang berkesinambungan berupa kayu, hasil hutan lainnya dan jasa

2. Mempertahankan tingkat biodiversity yang tinggi dalam konteks perencanaan tata guna

lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerja kawasan lindung dan kawasan konservasi

3. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan

produktivitas tempat tumbuh (site productivity), menjaga sumber benih (plasma nutfah) dan

unsur biodiversity yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan.

4. Meningkatkan dampak positif pada areal disekitar hutan dan sekaligus mengambil langkah-

langkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan

5. Proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan yang

timbul


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 9

6. Memberi peluang yang cukup luas untuk kemungkinan perubahan tata guna lahan pada

masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan yang cukup luas tersebut, ITTO mendifinisikan Pengelolaan

Hutan Lestari sebagai suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih

tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang

diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik

terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan

potensi potensinya pada masa yang akan datang.

Ilustrasimengenaipengelolaanhutanlestarisebagaimanadidefinisikantersebutdiatasdapat

digambarkan sebagai berikut :

Produksi Ekologi

SosialSasaran SFM

Gambar 1. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Hutan mempunyai fungsi produksi mempunyai nilai ekonomi, seperti kayu, rotan, gaharu dan

sebagainya. Hutan mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan

mahluk hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah

menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air,

pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dsb. Hutan juga

mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya

sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber

mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang

dilakukan oleh pemegang IUPHHK akan menyebabkan dampak terhadap ketiga fungsi

tersebut baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dengan demikian, Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari seharusnya mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan dampak positif dan

meminimalkan dampak negatif dari pengelolan hutan sehingga fungsi hutan lestari.



Lima Aspek Pokok dalam PHPL

Untuk itu paling tidak harus ada lima aspek pokok yang harus dipenuhi dalam rangka

mewujudkan pengelolaan hutan lestari yaitu sebagai berikut :

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan

Kemantapan dan kepastian hukum yang diikuti dengan pengendalian pelaksanaan secara

operasional serta perencanaan pengelolaan yang disahkan, penetapan dan penataan

kawas an dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara yuridis.

2. Aspek kesinambungan produksi

Perlunya ditetapkan sistem silvikultur (sistem panen dan pembudidayaan) yang tepat sesuai

dengan kondisi hutan yang bersangkutan.

Kelangsungan produksi kayu dari suatu HPH untuk siklus I, sangat ditentukan oleh

kemampuan perusahaan dalam membuat penataan areal yang baik yang dituangkan dalam

RKU, melalui inventarisasi dan penafsiran foto udara sangat diperlukan agar realisasi jatah

produksi tahunan (JPT) tidak terlalu berbeda dengan perkiraan produksi dalam RKU.

Untuk penebangan pada siklus kedua dan selanjutnya, kesinambungan produksi sangat

ditentukan oleh :

a. Cara penebangan dan penyaradan

b. PWH

c. Inventarisasi tegakan tinggal

d. Penanaman dan pemeliharaan tegakan tinggal

3. Aspekkonservasiflorafaunadankeanekaragamanhayatisertaberbagailinifungsihutan

bagi lingkungan

ITTO telah mengeluarkan guidelines dimana didalamnya mencantumkan satu persyaratan

untuk pelaksanaan kegiatan konservasi biological diversity dengan penyediaan Total

Protected Area (TPA) antara lain berupa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.

Program konservasi tersebut antara lain ditujukan untuk penyediaan plasma nutfah, zona

penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi, inventarisasi

flora fauna yang dilindungi, serta usaha-usaha pencegahan perburuan binatang yang

dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran serta

kerusakan vegetasi, kerusakan tanah serta perlindungan sungai, mata air, pantai, atau



tepi danau dan areal perlindungan lain. Untuk itu adanya dokumen Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta adanya organisasi

dan anggaran pelaksanaan sesuai AMDAL merupakan persyaratan.

4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan bangsa dan partisipasi masyarakat.

Agar hutan produksi dapat dikelola secara lestari, ada beberapa aspek yang menyangkut

sumber daya manusia yang perlu diperhatikan antara lain

• Profesionalisme tenaga kerja

• Kesejahteraan karyawan

• Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dari anggota masyarakat yang tinggal

di dalam dan di sekitar hutan

• Hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu serta kegiatan

spiritual

• Pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat di dalam dan di sekitar hutan

• Bantuan-bantuan baik berupa bimbingan, penyuluhan maupun berupa material agar

kehidupan dan kemandirian anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar

hutan dapat ditingkatkan.

5. Aspek Kelembagaan

Berbagai ketentuan dari Kementerian Kehutanan yang didukung oleh organisasi

perusahaan HPH (APHI) serta tersedianya cukup banyak tenaga profesional telah secara

nyata memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dari Perusahaan HPH. Usaha

pemenuhan tenaga teknis masih perlu dipacu agar aspek kelembagaan dapat mendukung

pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

Komponen PHPL dan Keterkaitannya Satu Sama Lain dalam PHPL

Memperhatikan prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan

sistem pengelolaan hutan lestari tersebut diatas, maka tingkat keberhasilan pengelolaan hutan

lestari tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain adalah :

1. Kebijakan dan komitmen nasional serta kebijakan ekonomi nasional

2. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan PHL

3. Tersedia struktur pemerintahan yang dapat menjamin bagi pelaksanaan kebijakan dan

komitmen PHL



4. Tersedianya kapasitas yang cukup dalam bentuk, jumlah sumber daya manusia yang

berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi

5. Investasi yang cukup dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan.

Faktor-faktor tersebut diatas pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam dua komponen

utama yakni :

1. Komponen internal HPH yang terdiri dari :

a. Kemampuan manajemen berupa :

- Modal

- Sumber daya manusia

- Kemampuan teknik (profesionalisme)

b. Sumber daya hutan

c. Komitmen atau kebijakan manajemen

2. Komponen eksternal yang terdiri dari :

a. Level sasional meliputi :

- Sistem manajemen pengelolaan hutan

- Masyarakat hutan

- Kebijakan Kementerian Kehutanan

- Program Pembangunan Nasional dan Daerah

b. Level global internasional meliputi :

- Perkembangan isu global

- Perkembangan IPTEK

- Persaingan global

Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan lestari sebagaimana dimaksud diatas

diimplementasikan ke dalam tiga sub-sistem yang berkaitan satu sama lain yaitu :

1. Sub-sistem kegiatan pengelolaan hutan

a. Terdiri dari komponen modal, sumber daya manusia, dan teknik



b. Kondisinya beragam antara satu unit pengelolaan dengan unit pengelolaan yang lain

c. Komponen sumber daya manusia merupakan komponen sistem yang perlu perhatian

khusus dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan

d. Dengan SDM yang cukup dan berkualitas serta profesional maka pemanfaatan komponen

sumber daya hutan dengan menggunakan modal dan teknik akan menciptakan kondisi

internal yang mantap

e. Terdapat kecenderungan meningkatkan pemanfaatan SDM yang berkualitas dalam

pengelolaan SDH, sementara di sektor pemerintahan terutama di daerah masih belum

memadai

f. Kondisi sumber daya hutan yang beragam (struktur, komposisi, dan potensi) sebagai

komponen sub-sistem kegiatan pengelolaan SDH akan mempengaruhi kinerja IUPHHK

bersangkutan

2. Sub-sistem infrastruktur mikro

a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya hutan yang memberikan

prakondisi bagi kelangsunganto sub-sistem kegiatan pengelolaan

b. Khususnya komponen komitmen dan kebijakan manajemen akan menciptakan dan

mempengaruhi iklim atau atmosfer kerja dalam sub-sistem kegiatan pengelolaan

c. Oleh karenanya kedua komponen harus mampu menjadi motor penggerak bagi

kelancaran sub-sistem pelaksanaan kegiatan

d. Sub-sistem kegiatan pengelolaan harus mendasarkan kegiatannya pada komponen

sistem TPTI. Proses pengembangan sistem manajemen silvikultur ini akan mempengaruhi

kemantapan sub-sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan tersebut

e. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dipengaruhi pula

oleh komponen infrastruktur mikro yang lain yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain,

juga adanya sifat yang dinamis

f. Keharmonisan antara komponen infrastruktur ini dengan sub-sistem pelaksanaan

kegiatan pengelolaan menjadi salah satu faktor bagi tercapainya Sustainable Forest

Management

3. Sub-sistem infrastruktur makro

a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya hutan alam produksi, berkaitan

dengan pelaksanaan pemerintah dan perkembangan global.



b. Koordinasi antara pembangunan kehutanan dengan pembangunan sektor yang lain

merupakan faktor penting bagi tercapainya pengelolaan sumber daya hutan secara

lestari

c. Komoditi hasil hutan (kayu dan non-kayu) merupakan salah satu andalan ekspor non-

migas Indonesia, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan persaingan dalam

pasar internasional (persaingan bebas) menjadi faktor penting bagi pengusahaan hutan

yang berkesinambungan

d. Perkembangan IPTEK merupakan peluang dan tantangan bagi peningkatan kualitas

pengusahaan hutan berkelanjutan sehingga siap untuk masuk pasar bebas tahun 2020.

Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dapat dijelaskan

dalam gambar 2 berikut ini.



MODAL SDM TEKNIK

SUMBER DAYA HUTAN

- STRUKTUR - KOMPOSISI - POTENSI - KONDISI LAHAN

PERKEMBANGAN IPTEK – PERSAINGAN GLOBAL

M

A

S

Y

A

R

A

K

A

T

H

U

T

A

N

M

A

N

AJ

E

M

E

N

H

U

T

A

N

IKLIM – ATMOSFER KERJA

KOMITMEN – KEBIJAKAN MANAJEMEN

K

E

B

IJ

A

K

A

N

K

E

M

E

N

H

U

T

T

PERKEMBANGAN ISSU –MASALAH GLOBAL P

E

M

B

A

N

G

U

N

A

N

N

A

S

&

D

R

H

PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

a. Kelangsungan Produk Tata Guna Lahan dan keanekaragaman Hayati

b. Produktivitas hutan c. Pengaruh Positif sekitar hutan dan konsultasi

masyarakat

Gambar 2. Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)

MODAL SDM TEKNIK


KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam pengelolaan hutan lestari minimal harus

memenuhi 5 kriteria pokok yaitu :

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan

2. Aspek kelestarian/kesinambungan produksi

3. Aspek konservasi, ekologi dan lingkungan

4. Aspek manfaat ekonomi, sosial dan budaya

5. Aspek kelembagaan

Kriteria dan Indikator PHPL

Untuk mengukur kinerja PHPL diperlukan standar dan pedoman penilaian. Standar dan

pedoman penilaian ini selanjutnya digunakan untuk proses penilaian kinerja PHPL oleh lembaga

penilai (assessor) yang independen. Proses penilaian tersebut lebih dikenal sebagai proses

sertifikasidimanaunitpengelolahutanyang lulusprosespenilaianakanmendapatsertifikat

sebagai bukti pengakuan telah melakukan PHPL.

III


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL)18

Dalam perkembangannya, respon terhadap isu kayu ilegal menjadi sangat mendesak. Sehingga

dibuatlah standar dan pedoman untukmelakukan verifikasi legalitas kayu yang diterapkan

terhadap unit pengelola hutan sebagai penghasil kayu dan industri pengolahan kayu sebagai

pengguna kayu.

Menurut Nana Suparna (1995) prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam penetapan indikator

pada pengelolaan hutan lestari didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator tidak hanya memperhatikan dari segi yuridis formal, tetapi lebih ditekankan pada

segi fakta di lapangan

2. Indikator atas aspek yang dinilai diprioritaskan pada hal-hal yang bersifat sangat menentukan

(key point), sehingga tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendasar

3. Kegiatan yang perlu dinilai diutamakan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh adanya

suatu kegiatan, sehingga tidak terfokus ke masalah prosedur atau prosesnya saja

4. Kriteria yang ditetapkan dapat merangsang motivasi dan kreativitas pelaksana dalam

meningkatkan mutu pengelolaan hutannya

5. Tolok ukur harus jelas dan sejauh mungkin dapat diukur

6. Ingat, yang dibahas adalah hutan produksi, bukan hutan konservasi (Hutan Lindung, Cagar

Alam, Suaka Margasatwa, maupun Taman Nasional)

7. Indikator pada aspek dinilai harus bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, sejauh hal-hal tersebut ada kaitannya.

Secara yuridis sesuai dengan kriteria ITTO guideline yang telah disepakati dalam pertemuan/

sidang ITTO ke-8 di Bali pada tahun 1990, maka peraturan perundang-undangan yang

mengatur prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestari telah mulai diterbitkan sejak tahun

1993 dan perubahan-perubahannya hingga saat ini.

Saat ini sudah ada beberapa standar dan pedoman penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan verifikasi legalitas kayu, baik yang bersifat wajib (mandatory) dari pemerintah

maupun yang bersifat sukarela (voluntary).

Untuk yang bersifat wajib (mandatory) diatur melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

Kehutanan dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan antara lain sebagai berikut :

1. .Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan PP

Nomor 3 Tahun 2008


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL) 19

2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang

StandardanPedomanPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksiLestaridanVerifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar

danPedomanPenilaianKinerjaPengelolaanHutanProduksiLestaridanVerifikasiLegalitas

Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL)danVerifikasiLegalitasKayu(VLK).

Disampingitu,beberapalembagatelahmenyusunpedomanuntukverifikasilegalitaskayuyang

bersifat sukarela diantaranya adalah standar Verification of Legal Origin (VLO) dan Verification of

Legal Compliance (VLC), sedangkan untuk penilaian PHPL yang bersifat sukarela diantaranya

adalah standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan standar Forest Stewardship Council

(FSC).

Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menurut Peraturan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman



Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu pada

pemegang ijin atau pada hutan hak dapat dijelaskan melalui Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 : Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kriteria Indikator

1. Prasyarat a. Kepastian kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

b. Komitmen Pemegang Ijin

c. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada

seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi

penelitian, pendidikan dan latihan

d. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan

pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenal

kemajuan pencapaian (kegiatan IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang

Hak Pengelolaan)

e. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2. Kesinambungan Produksi

a. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

b. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

c. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin

regenerasi hutan

d. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk

pemanfaatan hutan

e. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/

pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya

f. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya

manusia


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL) 21

3. Aspek Ekologi a. Keberadaan, kondisi kawasan kemantapan dan kondisi kawasan

dilindungi pada setiap tipe hutan

b. Perlindungan dan pengaman hutan

c. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

d. Identifikasispesiesfloradan faunayangdilindungidan/atau langka

(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan

endemik

e. Pengelolaanflorauntuk:

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan

bagian yang tidak rusak

- Perlindungan terhadap speciesfloradilindungidanataujarang,

langka dan terancam punah dan endemik

f. Pengelolaan fauna untuk :

- Luasan tertentu tertentu dari hutan produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang tidak rusak

- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang,

langka, terancam punah dan endemik

4. Aspek Sosial a. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang

ijin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

b. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku

c. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat

yang adil antar para pihak

d. Keberadaanmekanismeresolusikonflikyanghandal

e. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja



Yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah Kriteria dan Indikator yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam konsepsi SUSTAINABLE FOREST

MANAGEMENT (SFM) ?”


KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Agar pengelola hutan pemegang IUPHHK-HA tidak kehilangan orientasi dan lebih fokus

pada proses pengelolaan hutan yang sasaran akhirnya adalah memenuhi standar penilaian

PHPLdanverifikasilegalitaskayutelahdisusunKerangkaKerjaPengelolaanHutanProduksi

Lestari. Kerangka kerja PHPL sebagaimana dimaksud di atas dapat dijelaskan melalui bagan

alir sebagai berikut :

IV


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)24

Gambar 4. Bagan Alir Kerangka Kerja PHPL (Sumber: TFT)

Tahapan dan Kegiatan Utama Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Tahapan dan kegiatan utama pengelolaan hutan produksi lestari sebagaimana dimaksud pada

bagan alir tersebut di atas dapat dijelaskan berikut ini :

A. Tahap Prakondisi

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan pelaksanaan PHPL. Inti dari

tahap ini adalah komitmen pengelola hutan untuk melaksanakan PHPL. Komitmen harus bisa

dibuktikan secara nyata paling tidak dengan melakukan beberapa hal berikut yang sebagian

besar merupakan tugas dari manajemen puncak dari UNIT PENGELOLA HUTAN :

A1. Meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan PHPL

Kesadaran untuk melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari perlu dimiliki oleh

seluruh jajaran internal yang terlibat dalam pengelolaan hutan, mulai dari pemilik

perusahaan, manajemen puncak, dan seluruh staf lapangan termasuk kontraktor.


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 25

Kesadaran tersebut harus didasari oleh pemahaman yang cukup tentang Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dari berbagai aspek, baik dari aspek kepatuhan terhadap

peraturan perundangan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga dari

aspek strategi bisnis.

Pengelolaan hutan merupakan usaha jangka panjang. Untuk menjamin kelestarian hasil

sekaligus kelestarian usaha mutlak diperlukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

A2. Membangun komitmen untuk melaksanakan PHPL

Komitmen untuk PHPL harus bisa ditunjukan oleh unit pengelola hutan, diantaranya :

• Visi dan misi perusahaan sebagai bentuk komitmen tertulis harus mencerminkan

kesadaran untuk melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Visi, misi dan

komitmen untuk PHPL perlu diketahui oleh seluruh jajaran internal yang terlibat dalam

pengelolaan hutan termasuk kontraktor serta masyarakat secara luas. Penyusunan

visi, misi, penetapan target, dan sebagainya merupakan bagian dari perencanaan

bisnis dan stra tegi.

• Pemenuhan aspek legalitas

• Pemenuhan tenaga teknis yang memadai, dana untuk pelaksanaan kegiatan dan

sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi menuju

PHPL tidak akan berjalan dengan baik jika ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi.

A3. Penilaian kesenjangan antara Praktik Pengelolaan yang Sedang Berjalan dengan standar

Penilaian PHPL (Gap Assessment)

Penilaian/verifikasibisadilakukanolehinternalunitpengelolahutanatauolehpihaklain

yang berkompeten. Penilaian ini merupakan langkah awal dalam rangka memperbaiki

kinerja menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Hasil penilaian/verifikasi harus

disosialisasikan kepada seluruh jajaran unit pengelola hutan termasuk kontraktor.

Penentuanataupemilihanstandarpenilaian/verifikasidalammelakukangap assessment

tergantung kepada tujuannya, apakah untuk tujuan pemenuhan standar mandatory (LK

dan PHPL) atau untuk tujuan pemenuhan standar FSC.

Penilaian PHPL dengan standar PHPL atau FSC dilakukan pada level kriteria, sedangkan

untukverifikasilegalitaskayu(LK)penilaiandilakukanpadalevelindikator.Berikutadalah

uraiannya:

_ LK : 3 prinsip, 6 kriteria, 11 indikator

_ PHPL : 4 prinsip, 24 kriteria



_ FSC (hutan alam) : 9 prinsip, 47 kriteria

Hasil gap assessment disajikan untuk setiap kriteria/indikator tersebut di atas.

A4. Membuat Rencana Aksi menuju PHPL

Tindak lanjut dari hasil gap assessment adalah membuat rencana aksi berdasarkan hasil

penilaian pada setiap kriteria/indikator. Komponen utama dari rencana aksi terdiri dari

kegiatan, target, penanggung jawab dan tata waktu pelaksanaan.

Dalam penyusunan rencana aksi, untuk pemenuhan setiap kriteria dan indikator seringkali

dibutuhkan beberapa kegiatan lintas departemen atau lintas tahapan (perencanaan,

implementasi, monitoring atau evaluasi). Atau sebaliknya, satu kegiatan bisa berhubungan

dengan beberapa kriteria/indikator.

B. Pengumpulan Data Dasar

Pengumpulan data dasar dimaksudkan untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai

sumber daya hutan (batas areal kerja, potensi, riap tegakan, keanekaragaman hayati, dan

kawasan yang perlu dilindungi); dampak potensial dari pengelolaan hutan terhadap lingkungan;

dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan.

Seluruh informasi tersebut harus diintegrasikan dan dipertimbangkan dalam proses penataan

areal kerja (forest zoning) dan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang

yang meliputi rencana kelola produksi, lingkungan dan sosial. Berikut adalah penjelasan

mengenai kegiatan utama yang terkait dengan pengumpulan data dasar:

B1. Penataan batas areal kerja dan pengukuhan kawasan hutan

Salah satu kewajiban dari Unit Pengelola Hutan pada tahap awal pengelolaan hutan

adalah pelaksanaan tata batas areal kerja (TBT). Penataan batas areal kerja merupakan

upaya untuk mendapatkan kepastian kawasan hutan yang dikelola untuk jangka panjang.

B2 Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

AMDAL dilakukan sebelum kegiatan operasional dimulai dan merupakan salah satu

persyaratan memperoleh ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

(IUPHHKHA).

Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen utama, yaitu dokumen analisis dampak

lingkungan (AMDAL), dokumen rencana kelola lingkungan (RKL) dan dokumen

rencana pemantauan lingkungan (RPL).



Informasi penting yang diperoleh dari dokumen AMDAL adalah dampak potensial

pengelolaanhutanterhadaplingkungan(fisik-kimia,biologi,dansosial)danbesarannya

yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan rencana kelola lingkungan dan

rencana pemantauan lingkungan.

B3 Survei sosial

Survei sosial dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai kondisi sosial ekonomi

dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dikelola. Informasi meliputi

kelembagaan desa, sarana dan prasarana desa, jumlah penduduk, mata pencaharian,

pendidikan, kesehatan, aturan adat, kearifan tradisional, penggunaan lahan, pemanfaatan

sumber daya hutan, dan sebagainya.

Pelaksanaan survei disarankan untuk dilakukan secara partispatif dengan melibatkan

masyarakat sekitar hutan agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial,

ekonomi dan budayamasyarakat serta untukmenghindari konflik penggunaan lahan

dankonflikpengelolaansumberdayahutandikemudianhari.

Selain untuk bahan penyusunan rencana pengelolaan, informasi yang diperoleh dari

surveisosialbisadimanfaatkansebagaibahanuntukkegiatanidentifikasiHCVFdanlebih

lanjut dapat digunakan sebagai data pembanding dengan hasil pemantauan dampak

sosial.

B4. Identifikasihutanbernilaikonservasitinggi(HCVF)

PedomanuntukmelakukanidentifikasiHCVFadalahPanduanIdentifikasiKawasanNKT

di Indonesia (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Tropenbos Indonesia, 2008).

Kegiatan ini termasuk dalam Prinsip 9 dari standar FSC. Walaupun demikian, informasi

yang diperoleh dari kegiatan ini relevan dengan kriteria PHPL terutama kriteria 3.1 dan

Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini secara umum adalah mengenai nilai konservasi

tinggi dari hutan, yang diantaranya meliputi : keanekaragaman hayati (species, ecosistem);

jenis-jenis yang dilindungi menurut IUCN, peraturan perundangan Indonesia, maupun

yang termasuk dalam appendix CITES; habitat hewan yang perlu dilindungi; keterwakilan

ekosistem yang perlu dilindungi; kawasan perlindungan air (daerah aliran sungai); sumber

daya hutan yang penting bagi masyarakat sekitar hutan; dan situs agama, budaya dan

ekonomi masyarakat sekitar hutan yang perlu dilindungi.

HasilidentifikasiHCVFdilengkapidenganrekomendasipengelolaanyangharusdilakukan

agar nilai konservasi tinggi dari hutan yang dikelola dapat dipertahankan.

Salah satu bentuk penilaian keanekaragaman hayati yang wajib dilakukan adalah

kegiatan penentuan lokasi kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan inventarisasi

keanekaragamanjenisfloradanfaunadiKPPN.



B5. Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB)

IHMB dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan hutan yang mencakup seluruh

areal kerja dengan cara sampling. Metode pelaksanaan secara lengkap dijelaskan dalam

pedoman IHMB sesuai Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2009. IHMB dilakukan secara

berkala setiap sepuluh tahun sebagai dasar untuk penataan areal kerja (forest zoning)

dan penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk

jangka sepuluh tahun.

B6. Perhitungan riap tegakan hutan

Riap tegakan hutan atau laju pertumbuhan tegakan hutan (m3/ha/tahun) bisa dikatakan

sebagai bunga atau ‘interest’ dari potensi tegakan hutan (m3/ha). Potensi tegakan hutan

diketahui dari hasil IHMB, sedangkan riap tegakan hutan dihitung dari hasil pengukuran

periodik petak ukur permanen (PUP) yang dibuat pada lokasi bekas tebangan. Referensi

untuk pembuatan dan pengukuran PUP adalah Paket Inventarisasi Permanen (BFMP,

2002).

Untuk menjamin kelestarian hasil hutan, maka volume kayu yang dipanen setiap tahunnya

(annual allowable cut atau AAC) tidak boleh melebihi riap rata-rata tegakan hutan.

Jika laju pemanenan kayu melebihi laju pertumbuhan tegakan, atau dengan kata lain

volume kayu yang dipanen melebihi riap rata-rata tegakan hutan, maka bisa dipastikan

dalam jangka panjang akan terjadi penurunan “modal” potensi tegakan hutan, hutan

terdegradasi dan kelestarian hasil hutan tidak pernah terjadi.

C. Penyusunan Rencana Pengelolaan

C1 Penataan Areal Kerja Jangka Panjang (Zonasi Hutan)

Penataan areal kerja jangka panjang merupakan kegiatan awal yang sangat menentukan

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Input untuk kegiatan ini adalah seluruh informasi

yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data dasar, seperti laporan tata batas,

DokumenAMDAL,laporansurveisosial,laporanidentifikasiHCVFdanrekomendasinya,

laporan penilaian keanekaragaman hayati, dan laporan IHMB. Kegiatan ini terdiri dari

dua tahapan yaitu tahap penyusunan zonasi hutan dan tahapan penataan blok rencana

kerja tahunan (Blok RKT).



Gambar 5. Tahapan penyusunan zonasi hutan dan penataan blok RKT

Pada tahap zonasi hutan, areal kerja didelineasi sesuai dengan peruntukannya, yaitu

kawasan lindung, areal tidak efektif untuk produksi dan areal efektif untuk produksi.

Yang termasuk dalam kawasan lindung :

• Kawasan dengan kemiringan lebih dari 40%; bufferzone hutan lindung dan kawasan

suaka alam/pelestarian alam; sempadan sungai, pantai, danau dan mata air; dan

kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN); dan lahan gambut lebih dari 3 meter.

• Kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan perlu dilindungi sesuai hasil

rekomendasi dari kegiatan identifikasi HCVF, diantaranya sempadan sungai, situs

budaya termasuk hutan adat, situs agama, lintasan satwa, habitat satwa migrant,

span, dan sebagainya.

• Kawasan lainnya yang perlu dilindungi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat

atau berdasarkan hasil survei sosial atau hasil studi lainnya jika identifikasi HCVF

belum dilakukan.

Yang termasuk dalam areal tidak efektif untuk produksi adalah petak ukur permanen

(PUP), kebun bibit, sarana dan prasarana seperti perumahan, kantor, log yard, persemaian,

dan sebagainya.

Tahap selanjutnya adalah delineasi areal efektif untuk produksi ke dalam 30 blok rencana

kerja tahunan (blok RKT) sesuai dengan rotasi tebangan yaitu 30 tahun (Permenhut

Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem silvikultur). Luas masing-masing blok RKT

bervariasi disesuaikan dengan potensi tegakan hutannya (standing stock) hasil IHMB

agar volume kayu yang dipanen rata-rata sama untuk setiap tahunnya.



C2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RKUPHHK)

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) disusun setiap

sepuluh tahun yang meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan, yaitu aspek produksi,

aspek lingkungan dan aspek sosial serta aspek manajemen umum.

Input untuk kegiatan ini adalah :

o Seluruh informasi yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data dasar, seperti

laporantatabatas,dokumenAMDAL,laporansurveisosial,laporanidentifikasiHCVF

dan rekomendasinya, laporan penilaian keanekaragaman hayati, dan laporan IHMB.

o Hasil penataan areal kerja jangka panjang (zonasi hutan dan penataan blok RKT).

o Hasil pengukuran riap tegakan hutan.

o Hasil monitoring dan evaluasi periode pengelolaan sebelumnya.

o Konsep perencanaan yang ideal adalah adanya kesesuaian antara yang direncanakan

dan yang akan dilaksanakan. Atau seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada tahap

implementasi seharusnya sudah direncanakan pada tahap ini, yaitu meliputi :

- Rencana produksi

- Rencana penerapan sistem pemanenan ramah lingkungan (RIL)

- Rencana penerapan sistem lacak balak

- Rencana penggunaan alat berat

- Rencana pengelolaan limbah

- Rencana konservasi tanah dan air

- Rencana pembinaan hutan

- Rencana kelola sosial

- Rencana penataan batas kawasan lindung

- Rencana pemetaan partisipatif

- Rencana perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

- Rencanakonservasijenisfloradanfauna

- Mekanismeresolusikonflik



- Rencana pengelolaan keuangan

- Rencana pengelolaan sumber daya manusia

- Rencana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

- Rencana sistem dokumentasi

C3. Penyusunan Rencana Pemanenan Kayu

Rencana pemanenan kayu disusun berdasarkan 4 kegiatan yang dilakukan secara

berurutan, yaitu penataan areal kerja tahunan (PAK), kegiatan inventarisasi tegakan

sebelumpenebangandanpemetaantopografi(ITSPdantopomapping), kegiatan survei

rencana jalan, dan survei pola sarad. Keakuratan hasil dari 4 kegiatan tersebut sangat

penting karena akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan implementasi Reduced

Impact Logging (RIL).

Khusus untuk kegiatan ITSP dan topomapping, selain untuk kebutuhan RIL, juga sangat

menentukan dalam pengajuan jatah produksi tahunan (target RKT) dan implementasi

penatausahaan hasil hutan serta monitoring implementasi lacak balak.

C4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Idealnya Rencana Kerja Tahunan disusun beradasarkan : RKUPHHK, hasil realisasi

RKT tahun sebelumnya dan rencana pemanenan kayu. Rencana kerja tahunan meliputi

seluruh aspek pengelolaan, yaitu aspek produksi, lingkungan dan sosial.

C5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

RKAP berisi seluruh rencana yang akan dilakukan oleh unit pengelola hutan baik yang

sudah tercantum dalam buku RKT maupun rencana kegiatan yang tidak tercantum dalam

buku RKT disertai dengan perkiraan biaya yang akan timbul (cost) dari seluruh rencana

tersebut dan perhitungan pemasukan (benefit) untuk unit pengelola hutan. RKAP dibuat

untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dianggarkan oleh

perusahaan dan untuk menghitung untung rugi kegiatan pengelolaan hutan.

D. Implementasi

Implementasi/pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Pemanenan Kayu

2. Pengukuran, Pengujian, Pengangkutan dan Penatausahaan Hasil Hutan



3. Pembayaran Pajak, Kompensasi dan Iuran Resmi Lainnya

4. Pengelolaan Alat-alat Berat

5. Pengelolaan Limbah

6. Konservasi Tanah dan Air

7. Pembinaan Hutan

8. Program Kelola Sosial

9. Penataan Batas Kawasan Lindung

10. Pemetaan Partisipatif

11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

12. Konservasi Jenis Hewan dan Tumbuhan Dilindungi

13. ResolusiKonflik

Dua hal yang penting dalam tahap implementasi adalah, pertama pelaksanaan kegiatan

dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun dan yang kedua pelaksanaan kegiatan harus

sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap ini penyusunan standar

prosedur menjadi sangat penting. Untuk mendukung penyusunan standar prosedur yang

sesuai diperlukan peningkatan kompetensi karyawan melalui training dan implementasi secara terus menerus.

E. Manajemen Umum

Manajemen yang dilakukan perusahaan secara umum yang menjadi pondasi dan

pendukung pelaksanaan PHPL adalah :

1. Pengelolaan Keuangan

2. Pengelolaan Sumber daya Manusia

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

4. Sistem Pengelolaan Dokumen



F. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi :

1. Monev Implementasi RIL

2. Monitoring Hasil Produksi dan Monev Lacak Balak

3. Monev Dampak Pemanenan Kayu terhadap Aspek Fisik-Kimia

4. Monev Dampak Pemanenan Kayu terhadap Aspek Biologi

5. Monev Dampak Pemanenan kayu terhadap Aspek Sosial

6. Review

7. Audit Internal Pelaksanaan PHPL

Monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.

Monitoring dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan. Monitoring bukan merupakan

kegiatan pasif, dengan pengertian adanya tindakan antisipasi terhadap kendala yang akan

timbul dan segera mencari solusi jika ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi

dilakukan berdasarkan hasil monitoring ditambah dengan informasi lainnya yang berhubungan

dengan kegiatan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi tindakan

perbaikan. Adanya rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.


PERAN PHPL DALAM PERUBAHAN IKLIM

Mengapa hutan begitu penting dalam Perubahan Iklim?

Hutan dan area alami memainkan peran sangat penting dalam mempertahankan proses alami.

Hutan merupakan salah satu penampung karbon terbesar sehingga membantu menjaga daur

karbon dan proses alami lainnya berjalan dengan baik dan membantu mengurangi perubahan

iklim. Namun, hutan juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO2 terbesar. Karena hutan

dan tumbuhan lainnya juga menyerap CO2 keluar dari atmosfer, peran ganda ini membuat

hutan menjadi makin penting. Studi ilmiah mengatakan bahwa antara 12-17% dari semua CO2

yang dikirim ke atmosfer oleh kegiatan manusia berasal dari perusakan hutan (Stone, dkk,

2010).

Gambar 6. Pentingnya Hutan bagi Perubahan Iklim (Stone, 2010)

V


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM36

Saat pohon ditebang atau dibakar, karbon dioksida dilepas ke udara. Hal ini juga berarti makin

sedikit pohon yang tersedia untuk menyimpan karbon dan menyerap CO2 dari udara untuk

tumbuh dan berkembang. Namun, jika kita menanam pohon dan melindungi hutan, maka kita

dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan menjaga karbon di hutan dan menanam

pohon baru yang menyerap CO2 dari atmosfer.

Hutan dan Perubahan Iklim

∝ Diperkirakan bahwa setidaknya 1,7 miliar ton karbon dilepaskan per tahunnya akibat alihguna

lahan. Bagian terbesar adalah deforestasi dikawasan hutan tropis.

∝ Deforestasi mewakili sekitar 20 persen emisi karbon dunia saat ini, yang persentasenya lebih

besar dari emisi yang dikeluarkan oleh sektor transportasi global dengan penggunaan bahan

bakar fosil yang intensif.

∝ Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia merupakan penyumbang terbesar emisi nasional.

Sumber penting dalam periode 10-15 tahun terakhir berasal dari kebakaran dan drainase

lahan gambut dengan emisi tahunannya tidak kurangdari 0,5 miliar ton karbon

∝ Hilangnya luasan hutan di dunia diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta hektar per tahun untuk

periode tahun 2000–2005.

∝ Luasan ini mewakili penurunan untuk periode 1990–2000, dimana rata-rata laju deforestasi

sebesar 8,9 juta hektar per tahun.

∝ Luasan terbesar deforestasi terjadi di Amerika Selatan, sebesar 4,3 juta hektar per tahun,

diikuti oleh Afrika dengan empat juta hektar per tahun.

∝ Laju deforestasi di Indonesia bervariasi dari 1,7 juta ha/th (1985–1997), kemudian meningkat

tajam menjadi 2,8 juta ha/th (1997–2000) dan menurun lagi menjadi 1,2 juta ha/th (2000–

2005).

Sumber : CIFOR, 2010

Berikut ini adalah gambaran perbandingan buangan emisi karbon dari hutan dalam kondisi

tanpa produksi dan hutan dalam kondisi deforestasi dan gambaran mengenai siklus karbon

yang diserap dan dibuang dalam bentuk emisi karbon dari hutan.


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM 37

Gambar 7 : Perbandingan emisi karbon pada hutan dalam kondisi undisturbed tropical forest dan 10

years after deforestation. (Sumber : Pinrad and Croper, 2000)

Gambar 8 : Siklus Karbon dari hutan (sumber : Ministerial Conference on the Protection of Forests

in Europe, 2013)

PHPL dan Perubahan Iklim

Pengelolaan hutan secara lebih baik melalui penerapan PHPL yang sejalan dengan upaya

mitigasi perubahan iklim (Rooper, 2001), meliputi :

1. Perbaikan kebijakan pengelolaan hutan dan pemanenan serta teknologi untuk meningkatkan

kapasitas hutan yang ada untuk penyerapan dan penyimpanan karbon;



2. Investasi yang dapat meminimalkan deforestasi, menjaga atau meningkatkan pertumbuhan

tegakan, meminimalkan gangguan terhadap tanah dan tegakan sisa dalam pembalakan,

dan menjamin regenerasi yang cepat dan memuaskan;

3. Mengadopsi program-program perlindungan hutan yang dapat diterima secara sosial atau

joint management.

REDD (Reducing of Emission from Deforestation and Degradation) merupakan satu diantara

beberapa skema yang hangat diperdebatkan dalam perundingan perubahan iklim. Skema

ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika yang tidak mendapat keuntungan

apapun dari skema perubahan iklim di bawah rezim Protokol Kyoto. Dua skema Kyoto, emission

trading (ET) dan joint implementation (JI) hanya berlaku untuk dan di antara negara Annex I.

Satu skema lagi, clean development mechanism (CDM), melibatkan negara berkembang tapi

dibatasi tidak lebih dari 1% pengurangan atas total emisi negara maju yang bisa dikerjakan

melalui proyek CDM di negara berkembang. Jumlah yang sangat kecil ini tidak lepas dari

prinsip pengurangan emisi domestik sebagai tujuan utama Protokol Kyoto. Artinya, mekanisme

ET, JI maupun CDM hanya pelengkap (additional) atas tujuan utama Kyoto yakni mendesak

negara Annex I agar mengurangi emisi domestik-nya.

Pada COP 14 di Poznan, Reducing of Emission Deforestation and Degradation (REDD) yang

ditetapkan dalam BAP paragraph 1 b(iii) dipertegas tidak hanya deforestasi dan degradasi

tetapi juga mencakup konservasi, SFM, aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari

skema CDM. Perkembangan ini kerap disebut REDD plus. Berikut ini merupakan ilustrasi

keterkaitan antara SFM dengan perubahan Iklim (REDD+).

Gambar 9 : Keterkaitan SFM dan REDD+ (DNPI,2012)


KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM 39

Banyak kelompok gerakan sosial yang mempertanyakan konsep Sustainable Forest

Management yang tiba-tiba muncul dalam teks AWG LCA. Rumusan ini berbeda dengan

konsep Bali Action Plan yakni Sustainable Forest Management atau SFM. Salah satu

pertanyaan penting adalah apakah SFM menguntungkan masyarakat lokal pemilik hutan atau

hanya perusahaan pemilik konsesi. Dalam kebijakan maupun rekomendasi kebijakan sejumlah

lembaga yang berkecimpung di bidang kehutanan, SFM rupanya lebih banyak digunakan

sebagai konsep pengelolaan hutan lestari dalam industri kehutanan. Artinya, prinsip dasar

konsep ini bukan hutan yang lestari tetapi logging yang lestari. Di Indonesia, konsep ini dikenal

dengan nama sistem tebang habis dengan permudaan buatan (THPB), sistem tebang habis

dengan permudaan alami (THPA), sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI), sistem tebang

pilih tanam Indonesia intensif (TPTII). Sementara SFM dipahami secara lebih luas, tidak hanya

dalam konteks industri tapi juga pengelolaan lestari yang dilakukan komunitas lokal maupun

adat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Ashwini Chhatre dan Arun Agrawal, dengan

menggunakan data asli dari 80 hutan yang dikuasai bersama oleh masyarakat di 10 negara

yang tersebar di Asia, Afrika dan Amerika Latin, bahwa penguasaan hutan yang lebih luas

dan otonomi dalam pengambilan keputusan yang lebih besar pada level lokal berkaitan erat

dengan penyimpanan karbon yang cukup tinggi dan keuntungan bagi penghidupan masyarakat

setempat. Lebih lanjut, kedua peneliti berargumen bahwa komunitas lokal membatasi konsumsi

mereka terhadap produk hutan ketika mereka memililiki penguasaan hutan bersama, sehingga

meningkatkan cadangan karbon.

Fakta sebaliknya ditunjukan oleh SFM. Berbagai report juga menunjukan kegagalan SFM.

Global Witness, misalnya, mengeluarkan laporan bahwa hanya sedikit dari konsep ini yang

sukses. Kegagalannya rata-rata di atas 90%.



Praktik SFM

SFM didukung oleh berbagai donor untuk mengatasi degradasi dan deforestasi hutan tropis.

1. 1990: ITTO merancang program “Objective 2000” yang mendorong agar hutan tropis

dikelolah secara berkelanjutan pada 2000. Pada 2005, hanya 7% hutan produksi tropis

yang dikelolah secara berkelanjutan. ITTO gagal 93% dari targetnya;

2. 1997: World Bank dan WWF meluncurkan program bersama dengan tujuan membuat 200

jutahektarproduksihutankayudikelolahdibawahsertifikatpengelolaanberkelanjutan

yang independen pada tahun 2005. Mereka mencapai target hanya 31,8 juta hektar (16%

dari target) hanya sepertiga dari jumlah itu yang merupakan hutan tropis (9,54 juta hektar).

Namun, dengan berani keduanya mengusulkan pembaruan program dengan target baru

300 juta hektar pada tahun 2010.

3. 2004: ASEAN menggarisbawahi perhatian bersama untuk mempromosikan sumber daya

hutan dan eksosistem kritis berbasis sustainable managemen of forest lewat pemberantasan

praktik-praktik yang tidak berkelanjutan di bawah payung Vientiane Action Plan. Lima

tahun kemudian (2009), FAO memperkirakan bahwa rata-rata deforestasi di negara-

negara ASEAN nampaknya terus berlanjut dari periode 2000-2005 yakni 3,7 juta hektar

per tahun

Sumber: Global Witness, September, 2009: 5

Sumber: DNPI, 2012


DAFTAR PUSTAKA

Basah, Hernowo. 2012. Indonesia’s National Action Plan for Reducing GHG Emission. Dipresentasikan pada International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in Indonesia. Bappenas.

Daryanto, Hadi. 2012. National Strategy for REDD+ in Indonesia. Dipresentasikan pada International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in Indonesia. Kementerian Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Steni. B. 2010. Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen. Perkumpulan HuMa.

Kuswandana Y, Prabowo H, Nurcahya BC. 2011. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Witoelar, R dan Soekadri, D. 2012. Indonesia’s Perspective On The Global Climate Change Mitigation: Forestry Sector. DNPI.

Center for International Forestry Research 2010. Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Boer, R. 2012. Sustainable Forest Management in Relation to REDD+. Centre for Climate RiskandOpportunityManagement inSoutheastAsiaandPacific,BogorAgricultureUniversity.

Yasman I, Dr; Banowati L, MSc, Lasmini, MSc; dan Septiani Y, Msc. 2009. Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim (materi dasar untuk peningkatan pemahaman bagi masyarakat). Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme.

Stone S, León M.C, Fredericks P. 2010. Perubahan Iklim & Peran Hutan. Manual Pelatih.

Yasman I, Nurrochmat, DR, Septiani, Y, Lasmini 2013 (in press). Policy Paper : Peran Pengelolaan Hutan Produksi Alam dalam Perubahan Iklim (REDD+, Pengelolaan Hutan Lestari, RIL-C). The Nature Conservancy, Indonesia Terrestrial Program. Jakarta.


konsep dan kebijakan pengelolaan hutan gambar gambar 1 ilustrasi pengelolaan hutan produksi lestari...

Documents